MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN PERATURAN BUPATI KULON PROGONOMOR 52 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI KELUARGA MISKIN DENGAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 52 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI KELUARGA MISKIN PERATURAN BUPATI KULON PROGONOMOR 52 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN KELUARGA MISKIN
PEMBERIAN
SANTUNAN
KEMATIAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 4 TAHUN 2014
BAGI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 52 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI KELUARGA MISKIN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KULON PROGO, Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan untuk meringankan beban keluarga miskin yang anggota keluarganya meninggal dunia,maka perlu diberikan santunan kematian; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian Bagi Keluarga Miskin;
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KULON PROGO, Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 52 Tahun 2013 telah ditetapkan Pedoman Pemberian Santunan Kematian bagi Keluarga Miskin; b. bahwa agar pelaksanaaan pemberian santunan kematian kepada keluarga miskin dapat efisien, efektif, dan tepat sasaran, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 52 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian Bagi Keluarga Miskin;
PERATURAN BUPATI KULON PROGONOMOR 52 TAHUN 2013 PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 4 TAHUN 2014 Mengingat : Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 18 Tahun sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1951; 1951; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Nomor 12 Tahun 2008; Tahun 2008; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang- Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Berlakunya Undang- Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta; dan Daerah Istimewa Jogjakarta; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemberian Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012; Nomor 39 Tahun 2012; 6. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 52 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian bagi Keluarga Miskin;
MEMUTUSKAN :
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEMATIAN BAGI KELUARGA MISKIN. BUPATI KULON PROGO NOMOR 52 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI KELUARGA MISKIN. BAB I Tetap KETENTUAN UMUM Pasal 1 Ketentuan Pasal 1 diantara angka 3 dan angka 4 disisipkan angka 3a yang berbunyi sebagai berikut : Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo. 1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo. 3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo. 4. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Sosial Tenaga Kerja 3A Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. 5. Santunan kematian adalah pemberian bantuan berupa uang tunai kepada 4. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Sosial Tenaga Kerja keluarga miskin yang meninggal dunia. dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo. 6. Keluarga miskin adalah data keluarga berdasarkan hasil pendataan keluarga 5. Santunan kematian adalah pemberian bantuan berupa uang tunai kepada miskin Kabupaten Kulon Progo yang tercantum dalam Keputusan Bupati. keluarga miskin yang meninggal dunia. 7. Ahli waris adalah penerima hak dan kewajiban dari almarhum/almarhumah 6. Keluarga miskin adalah data keluarga berdasarkan hasil pendataan keluarga yang mempunyai pertalian karena hubungan nazab sampai derajat ketiga atau miskin Kabupaten Kulon Progo yang tercantum dalam Keputusan Bupati. karena perkawinan yang dikuatkan dengan surat keterangan dari kelurahan atau pemerintah desa.
(1) (2)
(1) (2)
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Maksud diberikannya santunan kematian bagi keluarga miskin adalah wujud kepedulian Pemerintah Daerah. Tujuan diberikannya santunan kematian bagi keluarga miskin adalah untuk membantu meringankan beban keluarga miskin yang anggota keluarganya meninggal dunia. BAB III PENERIMA SANTUNAN KEMATIAN Pasal 3 Penerima Santunan Kematian adalah ahli waris dari almarhum/almarhumah. Dalam hal ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak cakap hukum atau karena alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka dapat memberi kuasa kepada Pengurus RT, Pengurus RW bagi Kelurahan atau Perangkat Desa bagi Pemerintah Desa untuk menerima
7. Ahli waris adalah penerima hak dan kewajiban dari almarhum/almarhumah yang mempunyai pertalian karena hubungan nazab sampai derajat ketiga atau karena perkawinan yang dikuatkan dengan surat keterangan dari kelurahan atau pemerintah desa. Tetap Tetap Tetap
Tetap Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : (1) Penerima Santunan Kematian adalah ahli waris dari almarhum/almarhumah. (2) Dalam hal ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak cakap hukum maka Pemerintah Desa/Kelurahan menunjuk kuasa kepada pihak lain sebagai penerima santunan kematian dengan surat kuasa bermeterai cukup. (3) Dalam hal ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhalangan karena
santunan kematian.
BAB IV PERSYARATAN, TATA CARA PENCAIRAN, PENYALURAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN Bagian Kesatu Persyaratan Pasal 4 (1) Persyaratan yang harus diserahkan untuk memperoleh santunan kematian oleh ahli waris dari almarhum/almarhumah adalah sebagai berikut : a. fotokopi kutipan akta kematian atau fotokopi bukti pengambilan kutipan akta kematian sebanyak 2 (dua) lembar; b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) almarhum/almarhumah yang masih berlaku pada saat meninggal dunia dan/atau Kartu Keluarga (KK) sebanyak 2 (dua) lembar; c. apabila KTP dan KK sebagaimana dimaksud pada huruf b hilang, harus dilengkapi bukti laporan kehilangan dari Kepolisian; d. fotokopi KTP dan KK ahli waris penerima santunan kematian sebanyak 2 (dua) lembar; dan e. surat keterangan dari Kelurahan atau Pemerintah Desa yang menyatakan sebagai ahli waris dari almarhum/almarhumah. (2) Persyaratan yang harus diserahkan untuk memperoleh santunan kematian oleh kuasa dari ahli waris almarhum/almarhumah adalah sebagai berikut : a. fotokopi kutipan akta kematian atau fotokopi bukti pengambilan kutipan akta kematian sebanyak 2 (dua) lembar; b. fotokopi KTP almarhum/almarhumah yang masih berlaku pada saat meninggal dunia dan/atau KK sebanyak 2 (dua) lembar; c. fotokopi KTP pihak Pemegang Kuasa sebanyak 2 (dua) lembar; dan d. Surat Kuasa dari ahli waris kepada Pengurus RT, Pengurus RW bagi kelurahan atau Dukuh bagi pemerintah desa dengan bermaterai cukup. (3) Proses permohonan dan pemenuhan persyaratan Santunan Kematian paling lama 40 (empat puluh) hari terhitung sejak tanggal peristiwa kematian dan tidak melampaui tahun anggaran berkenaan.
alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maka dapat memberikan kuasa kepada pihak lain sebagai penerima santunan kematian dengan surat kuasa yang bermeterai cukup. Tetap
Tetap Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : (1) Persyaratan yang harus diserahkan untuk memperoleh santunan kematian oleh ahli waris dari almarhum/almarhumah adalah sebagai berikut : a. permohonan secara tertulis dari ahli waris; b. fotokopi kutipan akta kematian atau fotokopi bukti pengambilan kutipan akta kematian sebanyak 2 (dua) lembar; c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) almarhum/almarhumah yang masih berlaku pada saat meninggal dunia dan/atau Kartu Keluarga (KK) sebanyak 2 (dua) lembar; d. apabila KTP dan/atau KK sebagaimana dimaksud pada huruf c hilang maka harus dilengkapi dengan bukti laporan kehilangan dari Kepolisian; e. fotokopi KTP dan KK ahli waris penerima santunan kematian sebanyak 2 (dua) lembar; dan f. surat keterangan dari Kelurahan atau Pemerintah Desa yang menyatakan sebagai ahli waris dari almarhum/ almarhumah. (2) Persyaratan yang harus diserahkan untuk memperoleh santunan kematian oleh kuasa dari ahli waris almarhum/almarhumah adalah sebagai berikut : a. permohonan secara tertulis dari ahli waris/ kuasa ahli waris; b. fotokopi kutipan akta kematian atau fotokopi bukti pengambilan kutipan akta kematian sebanyak 2 (dua) lembar; c. fotokopi KTP dan KK ahli waris penerima santunan kematian sebanyak 2 (dua) lembar; d. surat keterangan dari Kelurahan atau Pemerintah Desa yang menyatakan sebagai ahli waris dari almarhum/almarhumah; e. fotokopi KTP pihak Pemegang Kuasa sebanyak 2 (dua) lembar; dan f. Surat Kuasa ahli waris bermeterai cukup. (3) Proses permohonan dan pemenuhan persyaratan Santunan Kematian paling
(4) Pengajuan permohonan untuk peristiwa kematian yang terjadi terhitung 3 (tiga) hari sebelum berakhirnya tahun anggaran berkenaan dapat dimintakan pada tahun anggaran berikutnya.
lama 40 (empat puluh) hari terhitung sejak tanggal peristiwa kematian dan tidak melampaui tahun anggaran berkenaan. (4) Pengajuan permohonan untuk peristiwa kematian yang terjadi terhitung 3 (tiga) hari sebelum berakhirnya tahun anggaran berkenaan dapat dimintakan pada tahun anggaran berikutnya. Tetap Tetap
Pasal 5 (1) Anak lahir mati dari Keluarga Miskin yang namanya belum tercantum dalam KK berhak mendapatkan santunan kematian. (2) Persyaratan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut : a. fotokopi KTP orang tua kandung dari bayi lahir mati yang masih berlaku pada saat meninggal dunia dan/atau KK sebanyak 2 (dua) lembar; b. surat keterangan lahir mati dari Pemerintah Desa/ Kelurahan/rumah bersalin/rumah sakit; dan c. surat pernyataan orang tua bermaterai cukup yang menyatakan bahwa anak tersebut merupakan anak kandungnya diketahui oleh Pemerintah Desa/Kelurahan setempat. Bagian Kedua Tetap Tata Cara Pencairan, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Pasal 6 Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : (1) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengajukan permohonan (1) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengajukan permohonan pencairan santunan kematian keluarga miskin kepada Pejabat Pengelola pencairan dana santunan kematian bagi keluarga miskin kepada PPKD. Keuangan Daerah (PPKD). (2) Permohonan pencairan dana sebagaimana dimaksud ayat (2) dilengkapi dengan (2) Permohonan pencairan santunan kematian sebagaimana dimaksud pada a. persetujuan Bupati mengenai pencairan dana; ayat (1) dilengkapi dengan : b. Rencana Anggaran Belanja; dan a. persetujuan Bupati mengenai pencairan dana; c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran Dinas Sosial b. Rencana Anggaran Belanja; Tenaga Kerja dan Transmigrasi. c. bukti pengeluaran dari Bendahara PPKD ke Dinas Sosial Tenaga (3) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bendahara Kerja dan Transmigrasi dengan form Bend 26 a; pengeluaran PPKD melakukan proses pencairan dana santunan kematian d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab; dan Berita Acara Pembayaran. keluarga miskin dengan mekanisme Tambahan Uang (TU). (3) Pencairan santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan per triwulan yaitu : a. Triwulan I pada bulan Januari dan setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) disahkan;
(4)
(5)
(6)
(7)
(1) (2)
(3)
(1) (2)
(3)
(4)
b. Triwulan II pada bulan April; c. Triwulan III pada bulan Juli; dan d. Triwulan IV pada bulan Oktober. Pencairan santunan kematian bagi warga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan masing-masing triwulan sebesar ΒΌ (satu perempat) dari pagu anggaran dana santunan kematian. Untuk pengajuan pagu triwulan berikutnya dapat dilaksanakan setelah terserap paling sedikit 90% (sembilan puluh per seratus) dari pagu triwulan sebelumnya. Dalam hal pagu triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terjadi kekurangan pembayaran maka dapat mengajukan permohonan pagu triwulan berikutnya. Apabila terdapat sisa dana pada akhir tahun maka sisa dana tersebut disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah. Pasal 7 Bendahara pengeluaran PPKD menyerahkan santunan kematian keluarga miskin kepada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada rekening Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Pencatatan, pembukuan dan pertanggung-jawaban santunan kematian dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi secara terpisah. Pasal 8 Penyaluran santunan kematian kepada ahli waris/penerima disampaikan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Ahli waris mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan/atau Pasal 5, dengan mengisi blanko yang telah disediakan. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan verifikasi atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 (satu) hari kerja. Santunan kematian diberikan setelah hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, dengan disertai bukti pengeluaran bermeterai cukup.
Dihapus Dihapus
Tetap Tetap
Pasal 9 (1) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyaluran dana santunan kematian kepada Bupati melalui PPKD. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap triwulan pada saat pengajuan pencairan triwulan berikutnya, dengan dilampiri : a. buku penerimaan dan pengeluaran; b. buku rekapitulasi penerima dana santunan kematian; dan c. bukti pengeluaran yang sah/tanda terima penyerahan dana santunan kematian. (3) Untuk laporan pertanggungjawaban akhir Tahun Anggaran disampaikan paling lambat pada hari kerja terakhir bulan Desember.
Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : (1) Bendahara Pengeluaran PPKD menyampaikan laporan penggunaan dana TU untuk santunan kematian keluarga miskin kepada PPKD, apabila TU tersebut telah habis/selesai disalurkan atau telah sampai pada waktu yang ditentukan sejak TU diterima. (2) Apabila TU telah sampai pada waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak habis disalurkan maka sisa dana tersebut disetorkan ke Kas Umum Daerah. (3) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilampiri dengan : a. buku rekapitulasi penerima dana santunan kematian; b. bukti pengeluaran yang sah disertai bukti pendukung yang lengkap dan benar; dan c. bukti setoran sisa dana yang tidak disalurkan. (4) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dibuat oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi. (5) Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana TU pada akhir tahun anggaran disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember dengan dilampiri bukti setoran sisa dana yang tidak digunakan.
BAB V Tetap BESAR SANTUNAN Pasal 10 Tetap Besaran santunan kematian yang diberikan adalah sebesar Rp.500.000,00 (lima Tetap ratus ribu rupiah) per orang. BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 11 Tetap Santunan kematian akan diberikan pada Keluarga Miskin pada kematian yang Tetap terjadi sejak tanggal 1 Oktober 2013. BAB VII Tetap KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo. ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.
Ditetapkan di Wates pada tanggal 19 Agustus 2013 BUPATI KULON PROGO, HASTO WARDOYO Diundangkan di Wates pada tanggal 19 Agustus 2013 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO, ASTUNGKORO
Ditetapkan di Wates pada tanggal 2 Januari 2014 BUPATI KULON PROGO, HASTO WARDOYO Diundangkan di Wates pada tanggal 2 Januari 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO, ASTUNGKORO
BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2013 NOMOR 52
BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2014 NOMOR 4
