MATRIKS HARMONISASI ANTAR PERATURAN-SMAB
A. RANCANGAN PERATURAN : RANCANGAN PERMEN PPN/BAPPENAS TENTANG PANDUAN UMUM PELAKSANAAN KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR Dasar Rancangan Peraturan Peraturan Preaturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur B.
PERATURAN TERKAIT
UNSUR SMAB Siapa Sandingkan pihak-pihak yang melaksanakan aturan dalam Rancangan Peraturan dengan pihakpihak yang melaksanakan aturan dalam peraturan terkait
:
1. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah 2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milih Negara/Daerah
SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN Pedoman bagi Pemerintah dan pemerintah daerah untuk melakukan Kerjasama dengan Badan Usaha berbentuk badan hukum. Terdapat Penanggungjawab Proyek Kerjasama (PJPK), Badan Usaha Pelaksana KPBU, dan kementerian teknis bidang keuangan dan kekayaan negara.
SUBSTANSI PERATURAN TERKAIT (Vertikal dan/atau Horizontal) 1 Dilakukan antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga yang merupakan Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan
2 Dilakukan antara Pemerintah dengan Badan Usaha atau Badan Layanan Umum (BLU).
KETERANGAN 3
Terdapat Pengelola Barang Milik Negara/Daerah dan Kuasa Pengguna Barang Milik Negara/Daerah yang berwenang dan bertanggungjawab dalam
Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.
Melakukan Apa Sandingkan aktivitas/kebijakan yang dilakukan oleh “Siapa” sebagaimana tersebut di atas dalam Rancangan Peraturan dengan aktivitas/kebijakan yang dilakukan oleh “Siapa” dalam peraturan terkait
Mengerjakan proyek infrastruktur, dimana tidak terdapat dana yang mencukupi untuk dilakukan sendiri oleh Pemerintah/pemerintah daerah.
Bagaimana Sandingkan bagaimana cara melaksanakan akvitas/kebijakan dalam Rancangan Peraturan dengan cara melaksanakan
Pemerintah/pemerintah daerah melakukan perencanaan dalam penyediaan infrastruktur. Rencana yang telah melalui feasibility assessment kemudian dilakukan
Terdapat peran Badan Kerjasama yang dibentuk oleh kepala daerah, persetujuan DPRD, dan peran kementerian teknis yang bertanggungjawab dalam bidang pemerintahan dalam negeri. Melakukan kerjasama dalam hal yang tidak diatur secara spesifik.
Pemerintah daerah mengikatkan diri dengan pihak ketiga melalui perjanjian kerjasama yang menimbulkan hak dan kewajiban.
penggunaan dan pemeliharaan barang.
Pemerintah memiliki sumber dana dari APBN untuk melakukan penyertaan modal, baik langsung maupun tidak langsung (portofolio) dalam hal yang tidak diatur secara spesifik. Pemerintah dan Badan Usaha/BLU melakukan kerjasama dengan pola Public Private Partnership (PPP) dan/atau non-PPP.
Mengatur proses dan kegiatan pengadaan, penggunaan, pemanfaatan barang milik Negara/daerah.
Secara spesifik Peraturan ini juga menyebutkan bentuk pemanfaatan barang miliki Negara/daerah
Peraturan Ketiga menyebutkan mengenai Kerjasama Penyediaan Infrastruktur yang dimaksud dalam PerPres 38 Tahun 2015.
akvitas/kebijakan dalam peraturan terkait. Dalam kolom ini dapat pula diuraikan tentang dampak dan waktu
penyiapan aspek-aspek KPBU. Proyek penyediaan infrastruktur kemudian diserahkan pada pasar dengan mekanisme lelang yang menghasilkan pemenang yang selanjutnya disebut Badan Usaha Pelaksana, dimana terdapat kewajiban Pemerintah/pemerintah daerah untuk menyedikan dukungan, jaminan, dan membayar biaya ketersediaan layanan (Availability Payment) kepada Badan Usaha Pelaksana atas tersedianya layanan infrastruktur.
Muatan dan apa yang diperjanjikan dalam perjanjian kerjasama diatur oleh masingmasing pemerintah daerah dengan persetujuan DPRD, dan adanya pengawasan oleh Kementerian Dalam Negeri.
Lingkup pengelolaan Investasi Pemerintah terdiri dari perencanaan, pelaksanaan investasi, penatausahaan dan pertanggungjawaban investasi, pengawasan, dan divestasi.
berupa Kerjasama Penyediaan Infrastruktur. Jangka waktu Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah untuk penyediaan infrastruktur paling lama 50 tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang. (Pasal 39 ayat 3) Dalam hal mitra Kerja Sama untuk penyediaan infrastruktur berbentuk BUMN/BUMD, kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 70% dari hasil perhitungan tim. (Pasal 33 ayat 5) Kerjasama
Penyediaan Infrastruktur atas Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan oleh Pengelola Barang. (Pasal 38 ayat 2) Barang hasil Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur menjadi Barang Milik Negara/Daerah sejak diserahkan kepada Pemerintah sesuai perjanjian. (Pasal 39 ayat 9) KESIMPULAN: Rancangan Peraturan dapat terjadi tumpang tindih (vertikal) dengan Peraturan Pertama dan Kedua. Adapun, Peraturan Ketiga mengatur secara umum mengenai Kerjasama Penyediaan Infrastrukur, tetapi tidak mengatur spesifik mengenai pelaksanaan KPBU Penyediaan Infrastruktur, sebagaimana diatur kemudian dalam PerPres 38/2015.
Matriks analisa ini merupakan hasil kesepakatan FGD dengan uraian sebagai berikut; 1. Tanggal FGD 2. Peserta FGD : 3. Pokja Perumus Hasil Ke dalam Drafting Jakarta, ................. 2015
Koordinasi Pokja
