Matriks Errata PTO PPK-PNPM, 2007

Matriks Errata PTO PPK-PNPM, 2007 PPK tahun 2007 merupakan bagian dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Dalam pelaksanaannya, ketentuan dan kebijakan dalam PPK 2007 tidak banyak mengalami perubahan kecuali beberapa hal yang perlu penegasan, penyesuaian dan penjelasan lebih lanjut. Beberapa perubahan adalah sebagai berikut: No 1

2

Bagian yang berubah Bab 1. Kebijakan Pokok 1.3 Prinsip PPK

Bab 1. Kebijakan pokok 1.4. Sasaran

3

Tertulis dalam PTO PPK III Prinsip PPK

Poin 1.3.1 sampai 1.3.7 masih berlaku dan ditambah poin berikut: 1.3.8. Kesetaraan Jender. Pengertian kesetaraan jender adalah laki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam berbagai tahapan kegiatan, dalam proses pengambilan keputusan, serta dalam mengakses dan memonitor penggunaan sumber daya.

1.4.1. Lokasi Sasaran

1.4.1. Lokasi Sasaran Poin a sampai c tetap berlaku dan ditambah satu poin berikut: d. Kecamatan-kecamatan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

1.4.2. Kelompok Sasaran

1.4.2. Kelompok Sasaran Masyarakat miskin diganti menjadi rumah tangga miskin. Sehingga poin a menjadi: a. Rumah tangga miskin di perdesaan. Ini untuk menekankan supaya masyarakat nantinya dalam menyusun prioritas kegiatan akan mempertimbangkan apa dampak positif dan manfaat ekonominya bagi para rumah tangga miskin yang ada di desa mereka 1.5. Pendanaaan Diganti menjadi: Alokasi bantuan langsung masyarakat (BLM) per kecamatan ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk dan prosentasi penduduk miskin (Tabel perubahan kriteria lokasi dan alokasi dana, terlampir)

a. Masyarakat miskin di perdesaan

4

Bab 1. Kebijakan pokok 1.5. Pendanaan

Perubahan yg dilakukan

1.5. Pendanaan Alokasi bantuan langsung masyarakat (BLM) ditetapkan antara Rp. 500 juta sampai dengan Rp. 1 milyar per kecamatan. Penetapan besarnya alokasi dana BLM berdasarkan jumlah penduduk dan lokasi. (Tabel kriteria lokasi dan alokasi dana terlampir).

1

No 5

6

Bagian yang berubah Bab 1. Kebijakan pokok 1.6. Ketentuan Dasar:

Tertulis dalam PTO PPK III


1.6.2. Swadaya Masyarakat dan Desa

1.6.2. Swadaya Masyarakat dan Desa Ditambah satu kalimat berikut: Yang dimaksud swadaya dalam wujud dana adalah swadaya dalam bentuk uang tunai, bukan merupakan hasil perhitungan kompensasi HOK.

1.6.3. Jenis Kegiatan

1.6.3. Jenis Kegiatan Poin (1) diganti menjadi:

(1) lebih bermanfaat bagi masyarakat miskin. Jenis-jenis kegiatan yang dibiayai melalui BLM PPK dikategorikan sebagai: a. ........ b. ........ c. ........

7

1.6.5. Mekanisme Usulan Kegiatan

8

1.6.8. Peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintahan lokal

(1) lebih bermanfaat bagi rumah tangga miskin. Kategori jenis kegiatan a sampai c tetap berlaku dan ditambah satu kategori: d. Kegiatan peningkatan kapasitas atau ketrampilan bagi kelompok usaha ekonomi produktif yang sudah ada (tidak termasuk penambahan modal)

1.6.5. Mekanisme Usulan Kegiatan Batasan maksimal per desa Rp 10 juta dihapus. Sehingga, poin b a. Usulan kegiatan Simpan menjadi: Pinjam bagi Kelompok b. Usulan kegiatan simpan Perempuan yang ditetapkan pinjam bagi kelompok oleh musyawarah desa perempuan yang ditetapkan khusus perempuan. Secara oleh musyawarah desa umum alokasi dana untuk khusus perempuan. Secara kegiatan ini maksimal 25% umum alokasi dana untuk dari dana BLM. Namun kegiatan ini maksimal demikian alokasi maksimal sebesar 25% dari dana BLM dana kegiatan simpan pinjam di kecamatan. bagi kelompok perempuan per desa adalah sebesar Rp 10 juta.

a.

Di setiap desa dibentuk: Fasilitator Desa (Kader Desa), Kader Teknis, Tim Penulis Usulan (TPU), dan

1.6.8. Peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintahan lokal Pada poin a dan b ditambah Tim Pemantau, Tim Pemelihara, Tim Pengamat dan BKAD. Sehingga poin a dan b, menjadi: a. Di setiap desa dibentuk: Fasilitator Desa (Kader

2

No

Bagian yang berubah


b.

c.

9

Tim Pengelola Kegiatan (TPK). Di tingkat kecamatan dibentuk: Tim Verifikasi, Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Badan Pengawas UPK dan Pendamping Lokal. ...

1.6.9. Pelembagaan UPK dan kelompok dalam pengelolaan dana bergulir.

Perubahan yg dilakukan Desa), Kader Teknis, Tim Penulis Usulan (TPU), Tim Pengelola Kegiatan (TPK), Tim Pemantau, dan Tim Pemelihara. b. Di tingkat kecamatan dibentuk: Tim Verifikasi, Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Badan Pengawas UPK, Pendamping Lokal, Tim Pengamat, dan BKAD c. tetap Ditambah satu poin berikut: d. Dilakukan pemetaan dan kategorisasi tingkat perkembangan kelembagaan sebagai dasar peningkatan kapasitas kelembagaan. Judul sub bab 1.6.9. diubah menjadi: 1.6.9 Pelembagaan UPK dan kelompok usaha ekonomi/ SPP. Tambahan keterangan pada poin a, sehingga menjadi:

a. UPK yang dinilai layak dan a. UPK yang dinilai layak dan berpotensi untuk terus berpotensi akan mendapat mengelola dana bergulir akan dukungan penguatan sehingga mendapat dukungan untuk menjadi lembaga pengelola pengembangan sebagai dana bergulir yang semakin lembaga pengelola keuangan akuntabel. Penguatan tersebut mikro yang mempunyai akan meliputi dua aspek (i) , akuntabilitas; penegasan dan penguatan hubungan UPK dengan lembaga-lembaga lain yang ada di desa dan antar desa/ kecamatan, seperti hubungan UPK dengan MAD dalam payung kerjasama antar desa melalui lembaga BKAD, dan (ii) penguatan UPK dalam menjalankan peran dan fungsinya. Dengan strategi ini diharapkan UPK dapat menjadi lembaga yang berfungsi sebagai pelaksana program dalam kaitan fungsi b. Kriteria penilaian potensi UPK kelembagaan pembangunan mencakup tiga aspek yaitu: partisipatif, pengelola keuangan 1). Aspek Keuangan dan pinjaman, serta penguat 2). Aspek kelembagaan dan pembina kelompok.

3

No

Bagian yang berubah

Tertulis dalam PTO PPK III 3). Aspek kemampuan pengelolaan.

c. Bentuk dukungan yang diberikan kepada UPK yang dinilai layak berupa bantuan teknis pelatihan dan kegiatan lain yang mendukung pengembangannya.

Perubahan yg dilakukan Keterangan menjadi:

poin

b,

diganti

b. Dalam kaitan pelaksanaan fungsi UPK sebagai kelembagaan pembangunan partisipatif, akan dilakukan pengkategorian tingkat perkembangan kelembagaan di desa dan antar desa, (Keterangan lebih lanjut mengenai ini dapat dilihat pada Penjelasan X mengenai Pengelolaan Dana Bergulir, dan Penjelasan XI mengenai Penataan Kelembagaan), c. Tetap. Ditambah dua poin berikut: d. UPK wajib memiliki standar prosedur organisasi sesuai dengan fungsi yang dijalani, meliputi fungsi penyalur dan pengelola dana program, dana bergulir penanganan pinjaman bermasalah, pembina kelompok, dsb, e. Kelompok usaha ekonomi dan SPP yang sudah ada dikelompokan dalam kategori (1) kelompok usaha bersama dan (2) kelompok simpan pinjam. Pengelompokan ini ditujukan untuk lebih mengefektifkan upaya penguatan kapasitasnya.

10

Bab 2. Peran Pelaku-Pelaku PPK 2.1 Pelaku PPK di Desa

Dalam paragraf pertama: Masyarakat adalah pelaku utama PPK mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian. Sedangkan pelakupelaku lainnya di tingkat desa, kecamatan, kabupaten dan seterusnya berfungsi sebagai pelaksana, fasilitator, pembimbing dan pembina agar tujuan, prinsip-prinsip, kebijakan, prosedur dan mekanisme PPK dapat tercapai dilaksanakan secara benar dan konsisten.

Di akhir paragraf pertama, ditambah kalimat berikut: Dalam proses pemilihan pelakupelaku utama PPK tersebut, perlu diperhatikan keterwakilan laki-laki dan perempuan sesuai dengan prinsip kesetaraan jender. Catatan: Kalimat di atas juga menjadi dasar untuk merevisi Penjelasan V, Tugas Pelaku-pelaku PPK.

4

No 11

Bagian yang berubah Bab 2. Peran Pelaku-Pelaku PPK 2.2. Pelaku PPK di Kecamatan



Terdiri dari 2.2.1 sampai 2.2.10.

2.2. Pelaku PPK di Kecamatan Bagian 2.2.1 sampai 2.2.10 tetap berlaku dan ditambah dua poin berikut: 2.2.11 Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Adalah sebuah lembaga yang dibentuk secara sukarela atas dasar kesepakatan antar desa di dalam satu kecamatan dan atau desa antar kecamatan. Dasar hukum untuk mendorong pembentukan lembaga ini adalah PP no. 72/2005 tentang Desa. Sesuai namanya, lembaga ini dapat mewadahi berbagai kemungkinan bentuk kerjasama antar desa (sebagai contoh, pengelolaan dana bergulir hasil PPK adalah salah satu bentuk kerjasama antar desa). Dalam kaitan PPK, tujuan pembentukan lembaga ini awalnya adalah untuk melindungi dan melestarikan hasil-hasil PPK yang terdiri dari kelembagaan UPK, sarana dan prasarana umum, pendidikan, kesehatan, dan perguliran dana. Secara khusus BKAD akan bertugas mengawasi, memeriksa, dan mengevaluasi kinerja UPK, serta merumuskan, membahas, dan menetapkan rencana strategis pengembangan UPK dan kemungkinan bentuk kerjasama antar desa lainnya. 2.2.12. Setrawan Kecamatan Setrawan Kecamatan adalah dari pegawai negeri sipil yang tinggal/ bekerja di kecamatan yang dibekali kemampuan khusus agar dapat mempercepat perbaikan sikap mental pemerintah di lingkungan kecamatan; mempercepat perubahan tata kepemerintahan; serta agar dapat mendampingi masyarakat khususnya dalam pengelolaan

5

No

Bagian yang berubah


Perubahan yg dilakukan pembangunan partisipatif. Dalam hal tertentu pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah dapat ditugaskan di kecamatan sebagai setrawan kecamatan. Peranannya dalam PPK adalah menghubungkan atau mensinkronkan atas hasil-hasil perencanaan yang telah dilakukan melalui PPK dengan perencanaan pembangunan reguler.

12

Bab.3. Alur Kegiatan PPK 3.1. Perencanaan Kegiatan

3.1.2. Musdes Sosialisasi Hasil yg diharapkan......: a - i

13

14

3.1.1. Musyawarah Antar Desa (MAD) Sosialisasi Hasil yang diharapkan dalam MAD sosialisasi adalah sebagai berikut: a. . b. . c. . d. Terbentuknya forum musyawarah antar desa meliputi terpilihnya pengurus forum, pokok-pokok kesepakatan dalam penyelenggaraan forum dan penetapan anggota tim perumus.

Bab.3. Alur Kegiatan PPK 3.1. Perencanaan Kegiatan

3.1.1. Musyawarah Antar Desa (MAD) Sosialisasi Poin a, b, c, f, g, h tetap berlaku. Poin d diganti menjadi: d. Tersosialisasinya proses pembentukan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD). Penjelasan lebih lanjut mengenai BKAD dapat dilihat dalam penjelasan XI. Selain itu ditambahkan poin berikut: i. Tersosialisasinya tujuan pendataan rumah tangga miskin; j. Tersosialisasinya prinsip dan prosedur penanganan masalah. 3.1.2. Musdes Sosialisasi Pada hasil yang diharapkan, poin a sampai i tetap berlaku dan ditambah dua poin berikut: j. tersosialisasinya proses pemetaan RTM k. tersosialisasinya proses pembentukan BKAD

3.1.3 Pelatihan Pelaku Tingkat 3.1.3. Pelatihan Pelaku Tingkat Desa Desa Pada hasil yang diharapkan, poin a, b, d, e, dan f tetap berlaku. Pada poin c disisipkan mengenai fasilitasi pertemuan khusus c. Pelaku di tingkat desa dterampil dalam melakukan perempuan (MKP), sehingga menjadi: teknik-teknik fasilitasi c. Pelaku di tingkat desa terampil pertemuan masyarakat dalam melakukan teknik-teknik dalam tahapan kegiatan fasilitasi pertemuan masyarakat PPK, termasuk

6

No

Bagian yang berubah

Tertulis dalam PTO PPK III perencanaan desa secara partisipatif.

15

3.1.4. Penggalian Gagasan

a. b. c.

. . Pertemuan Penggalian Gagasan

Perubahan yg dilakukan dalam tahapan kegiatan PPK termasuk pertemuan khusus perempuan (MKP) serta memfasilitasi perencanaan desa secara partisipatif. Ditambah poin berikut: g. Dipahaminya proses pemetaan rumah tangga miskin (RTM) secara partisipatif.

Judul sub bab 3.1.4 diganti menjadi: 3.1.4. Pendataan RTM dan Pemetaan Sosial. Pada penentuan klasifikasi kesejahteraan khususnya dalam langkah-langkah penentuan klasifikasi kesejahteraan, poin i sampai v tetap belaku dan ditambah satu poin berikut: vi. Masyarakat diminta untuk mendata dan membuat daftar rumah tangga miskin sesuai dengan kriteria tingkat kesejahteraan yang disepakati. (Lihat Formulir Kriteria dan Kategori RTM, serta Formulir Pendataan RTM di Penjelasan 3). Poin c diganti menjadi sub bab 3.1.5 sehingga: 3.1.5 Pertemuan Penggalian Gagasan Penjelasan mengenai pertemuan penggalian gagasan tetap berlaku dan ditambah penegasan berikut: Dalam proses penggalian gagasan, fasilitator tidak hanya menggali usulan/ gagasan tetapi juga mengajak masyarakat berpikir bagaimana visi/ gambaran masa depan desa yang diinginkan berdasarkan masalah dan potensi desa. Lebih detail mengenai langkah-langkah proses penggalian gagasan dan

7

No

Bagian yang berubah


Perubahan yg dilakukan gambaran masa depan desa dapat dilihat dalam Errata Penjelasan III, Musyawarahmusyawarah.

16

3.1.6. Musyawarah Desa (Musdes) Perencanaan

17

3.1.7 Penulisan Usulan

Pada hasil yang diharapkan, poin a sampai g tetap berlaku dan ditambah dua poin berikut: h. Disahkannya dokumen hasil pendataan RTM dan peta sosial desa. i. Disetujui keikutsertaan desa dalam pembentukan BKAD yang tertuang dalam surat keputusan yang ditandatangani oleh BPD dan Kepala Desa.

Pada paragraf pertama ditambah satu kalimat berikut: Pelatihan atau penjelasan yang diberikan FK dan/atau Fasilitator Teknik adalah mengenai bagaimana cara menulis usulan.

............................................ Proses berikutnya adalah pemeriksaan desain dan RAB, Sertifikasi desain oleh KMT dan dilanjutkan dengan sosialisasi desain dan RAB. b. Pemeriksaan Desain dan RAB "Setiap desain serta gambar teknis prasarana yang telah selesai dibuat harus diperiksa dan/ atau diisertifikasi oleh Fasilitator Teknik, terutama jika

Paragraf tiga ditiadakan (tidak berlaku) dan diganti dengan: Pengajuan proposal oleh desa harus disertai dengan gambaran umum dari usulan kegiatan dan perkiraan besaran pembiayaannya. Desa dapat mengajukan proposal yang langsung dilengkapi dengan desain dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Desain dan RAB yang dibuat desa tersebut, selanjutnya akan direview dan disempurnakan kembali dengan bimbingan FK/FT. .........................................., diganti Proses berikutnya adalah pemeriksaan desain dan RAB secara selektif terencana oleh KMT dan dilanjutkan dengan sosialisasi desain dan RAB.

b. Pemeriksaan Desain dan RAB , ditambahi kalimat:

8

No

Bagian yang berubah

Tertulis dalam PTO PPK III desain usulannya tidak besar dan sederhana. Khusus untuk desain prasarana dengan nilai besar dan/atau dengan tingkat kerumitannya tinggi harus mendapatkan sertifikasi dari KMT.

18

19

20

3.1.8 Verifikasi Usulan Kriteria penjulisan usulan: a. Lebih bermanfaat bagi masyarakat miskin

3.1.9 Musyawarah Antar Desa (MAD) Prioritas Usulan

Perubahan yg dilakukan FT bersama KMT supaya menyepakati dahulu usulan mana yang perlu sertifikasi oleh KMT, mana yang cukup dilakukan FT. Dengan demikian, terhadap pemeriksaan desain yang disepakati cukup dilakukan oleh FT saja, KMT tetap bertanggung jawab terhadap hasilnya. Poin a diganti dengan: a. Lebih bermanfaat bagi Rumah Tangga Miskin (RTM). Dalam paparan mengenai MAD Prioritas Usulan, ditambah paragraf berikut:

Proses penyusunan prioritas usulan-usulan simpan pinjam khusus untuk kelompok perempuan (SPP) dilakukan lebih dulu daripada proses penyusunan prioritas usulan-usulan di luar SPP. Jadi setelah priorias usulan SPP disusun, baru dilakukan proses penyusunan prioritas usulan di luar SPP. Catatan: Paragraf di atas juga berlaku untuk dasar merevisi proses MAD II dalam Penjelasan III, Forumforum Musyawarah PPK. 3.1.10 Musyawarah Antar Dalam paparan MAD penetapan Desa (MAD) Penetapan Usulan usulan, ditambah paragraf berikut: Proses penetapan alokasi dana untuk usulan-usulan simpan pinjam khusus untuk kelompok perempuan (SPP) dilakukan lebih dulu sebelum proses pengalokasian dana untuk usulanusulan di luar SPP sampai batas maksimum alokasi dana untuk kegiatan SPP (25%). Jadi setelah alokasi dana untuk usulan-usulan SPP ditetapkan, baru dilakukan pengalokasian dana untuk usulanusulan di luar SPP.

9

No

Bagian yang berubah


Perubahan yg dilakukan Catatan: Paragraf di atas juga berlaku untuk dasar merevisi proses MAD III dalam Penjelasan III, Forumforum Musyawarah PPK. Selain itu, ditambah juga poin-poin berikut sebagai hasil MAD penetapan usulan: a. Pengalokasian dana b. Disetujuinya sanksi lokal c. Diketahuinya status cost sharing kabupaten; d. Disepakatinya rancangan jadwal pelaksanaan kegiatan di masing-masing desa dan kecamatan. e. Ditetapkannya AD/ART BKAD; f. Disampaikannya kemajuan penanganan masalah, jika ada, beserta rencana tindak lanjut penanganannya.

21

22

23

Bab.3. Alur Kegiatan PPK 3.2. Pelaksanaan Kegiatan

3.1.11 Musyawarah Desa (Musdes) Informasi Hasil MAD

Pada hasil yang diharapkan, a sampai g tetap dan ditambah poin berikut: h. Tersosialisasinya pembentukan BKAD beserta AD/ART yang telah ditetapkan pada MAD penetapan usulan; i. Disampaikannya kemajuan penanganan masalah dan rencana tindak lanjutnya (lokasi eks PPK).

3.2.3 Musyawarah Desa Pertanggungjawaban

Pada hasil yang diharapkan, a sampai e tetap berlaku, ditambah poin berikut: f. Disampaikannya laporan kemajuan penanganan masalah dan rencana tindak lanjutnya.

3.2.4 Sertifikasi

Di akhir penjelasan sertifikasi, ditambah satu paragraf berikut: Sebagai bagian tindakan pengendalian, KMKab/KMT wajib melakukan pengujian secara acak terhadap semua kegiatan

10

No

Bagian yang berubah


Perubahan yg dilakukan sertifikasi yang dilakukan oleh FK/FT.

3.2.8. Pembuatan laporan penyelesaian pelaksanaan kegiatan Kegiatan prasarana yang telah selesai dibangun, harus disertifikasi oleh KM Kab untuk melihat kesesuaian dengan design awal dan/ atau revisi yang telah disetujui.

24

Bab.4. Pengendalian 4.1 Pemantauan

4.1.1 Pemantauan Partisipatif oleh Masyarakat Pada kalimat yang menjelaskan mengenai anggota tim tertulis:

Diharapkan anggota tim ini terdiri dari warga dusun yang ada serta merupakan tokoh agama/adat/masyarakat setempat.

3.2.8. Pembuatan laporan penyelesaian Dirubah dan ditambahkan: Kegiatan prasarana yang telah selesai dibangun, secara selektif terencana harus disertifikasi oleh KM Kab untuk melihat kesesuaian dengan design awal dan/ atau revisi yang telah disetujui. KMT menyeleksi kegiatan yang nilainya besar dan/ atau kesulitan/ resiko kegagalannya tinggi. Untuk kegiatan yang sederhana, sertifikasi KMT dapat dilakukan secara acak dalam rangka pengawasan KMT terhadap kinerja FT.

Berubah menjadi: Anggota tim ini terdiri dari wakil dusun yang ada serta merupakan tokoh agama,adat,masyarakat/ serta wakil kelompok perempuan.

11

MATRIK PERUBAHAN PENJELASAN PTO PNPM PPK PENJELASAN PTO I : SOSIALISASI NO

Bagian yang berubah

PTO PPK III

Perubahan yang dilakukan

1

Isi Penjelasan I

Hanya ada dua bab yang terdiri dari: I. Sosialisasi PPK melalui Pertemuan Langsung II. Sosialisasi PPK melalui Media Informasi

Menambah dua bab menjadi: I. Sosialisasi PPK melalui Pertemuan Langsung II. Sosialisasi PPK melalui Media Informasi III. Pelaku-Pelaku Sosialisasi IV. Pemantauan dan Evaluasi

2

Bab 2

Bab 2 Sosialisasi Informasi

Judul bab 2 diganti menjadi: Sosialisasi PPK melalui Media Informasi dan Sosialisasi

3

4

PPK

melalui

Media

Beberapa media informasi dan sosialisasi yang dapat digunakan antara lain: 1. Tokoh Masyarakat 2. Media Cetak dan Elektronika 3. Papan Informasi

Bab 3

Poin 1 sampai 3 masih berlaku, ditambah satu poin berikut: 4. Media Alternatif, seperti kegiatan pameran, berbagai kegiatan promosi, serta pentas seni dan budaya yang sifatnya terbuka untuk umum. Kegiatan seni dan budaya yang digabung dengan kegiatan sosialisasi dengan menggunakan musik dan panggung pertunjukan lokal sangat efektif untuk mengatasi rintangan budaya seperti hirarki masyarakat yang biasanya membuat kelompok miskin sulit atau segan berpartisipasi dalam musyawarah-musyawarah formal. III. Pelaku-Pelaku Sosialisasi Untuk menjalankan sosialisasi dan penyebaran informasi program PNPM-PPK, perlu dibentuk pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan di setiap tingkatan. Pihak-pihak tersebut dapat berasal dari para pelaku PNPM-PPK dan kader masyarakat secara partisipatif dan swadaya, yang kemudian disebut sebagai Tim Sosialisasi. 3.1 Tim Sosialisasi Pusat Tim Sosialisasi Pusat terdiri dari perwakilan Tim Koordinasi Pusat dan Konsultan Nasional PNPM-PPK. Tugas dan tanggung jawab tim adalah: (1) menyusun petunjuk teknis pelaksanaan sosialisasi dan penyebaran informasi; (2) menyusun agenda (rencana kerja) sosialisasi dan penyebaran informasi di tingkat pusat yang dijadikan rujukan bagi daerah; (3) menyusun dan menyiapkan anggaran untuk pelaksanaan sosialisasi dan penyebaran informasi; (4) mengkoordinasikan kebijakan program sosialisasi dan penyebaran informasi ke daerah; (5) melaksanakan sosialisasi di tingkat pusat dan daerah; (6) memantau dan mengevalusi pelaksanaan sosialisasi dan penyebaran informasi yang diagendakan; dan (7) menyusun laporan pelaksanaan program sosialisasi dan penyebaran informasi, yang diintegrasikan dalam laporan bulanan proyek.

MATRIK PERUBAHAN PTO PNPM PPK TAHUN 2007 Page 1 of 29

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, tim ini bertanggungjawab kepada Satuan Kerja/ Pembina Program PNPM-PPK. 3.2 Tim Sosialisasi Daerah Tim Sosialisasi Daerah terdiri dari perwakilan Tim Koordinasi PNPM-PPK Provinsi, Tim Koordinasi PNPM-PPK Kabupaten, perwakilan dari Konsultan PNPM-PPK Provinsi dan Kabupaten. Tugas dan tanggung jawab tim adalah: (1) menyusun agenda (rencana kerja) sosialisasi dan penyebaran informasi di daerah; (2) menyusun dan menyiapkan anggaran untuk pelaksanaan sosialisasi dan penyebaran informasi di daerah; (3) melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi di tingkat daerah; (4) memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program sosialisasi dan penyebaran informasi di daerahnya; dan (5) menyusun laporan pelaksanaan program yang diintegrasikan dalam laporan bulanan KMProvinsi dan KM-Kabupaten. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, tim ini bertanggungjawab kepada konsultan di atasnya dan Satuan Kerja/ Pembina Program PNPN-PPK. 3.3 Pelaksana Teknis Sosialisasi Pelaksana Teknis Sosialisasi terdiri dari Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PjOK), Fasilitator Kecamatan (FK), Pendamping Lokal (PL), Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), serta didukung oleh Badan Perwakilan Desa (BPD), Tim Pengelola dan Pemelihara Prasarana (TP3), Tim Pemantau, dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Pelaksana teknis sosialisasi di lapangan ini bertugas melaksanakan kegiatan sosialisasi dan penyebaran informasi kepada masyarakat langsung di kecamatan dan desa, dengan didukung oleh Tim Sosialisasi Kabupaten. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, tim ini bertanggungjawab kepada masyarakat dan konsultan di atasnya, dan menjadi salah satu indikator penilaian kinerja.

5

Bab 4 Pemantauan dan Evaluasi

Tokoh-tokoh masyarakat, seperti pemuka agama, tokoh adat atau tokoh pemuda, yang ada di perdesaan, seringkali merupakan tokoh panutan yang dipercaya dalam ucapan maupun tindakannya. Karena itu, keberadaan tokoh-tokoh tersebut merupakan alternatif sebagai media sosialisasi atau penyebarluasan informasi PNPM-PPK. Langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah: kunjungi mereka, perkenalkan diri, sampaikan informasi tentang PNPM-PPK (latar belakang, tujuan, sasaran), minta ijin akan bertemu dengan masyarakat untuk mensosialisasikan program. Jika hubungan telah terjalin dengan baik, ajukan permohonan agar tokoh tersebut membantu menyampaikan PNPM-PPK kepada masyarakat. Hubungan akan terjalin dengan baik jika dilakukan tidak hanya sekali. Pemantauan dilakukan oleh Tim Sosialisasi yang berada di tingkat lebih atas. Sedangkan evaluasi dilakukan oleh anggota Tim Sosialisasi secara berjenjang. Kegiatan evaluasi dilakukan dengan melihat langsung ke lapangan dan mendiskusikan hasilnya dalam rapat koordinasi secara berkala. Beberapa hal yang bisa ditanyakan dalam mengevaluasi kegiatan sosialisasi:  Apakah tujuan sosialisasi kali ini sudah tercapai? Bila tidak, apa penyebabnya? Dimana letak kekurangannya?  Apakah saluran dan media sosialisasi dan informasi yang digunakan sudah dapat menjangkau seluruh kelompok masyarakat, termasuk kelompok perempuan dan


masyarakat miskin yang menjadi target utama program?  Apakah pertemuan-pertemuan program dihadiri banyak warga? Bila tidak, apakah informasi mengenai pertemuan, pemiihan tempat dan waktu pertemuan sudah dilaksanakan dengan benar?  Apakah masyarakat memahami informasi yang terdapat dalam media-media sosialisasi?  dlsb


PENJELASAN II FASILITASI DAN PELATIHAN NO 1

Bagian yang berubah

Tertulis dalam PTO PPK III 2.2. Proses Fasilitasi di Masyarakat (a) Tahap Identifikasi.

(a) Tahap Identifikasi Halaman 4

Perubahan yang dilakukan Judul bagian (a) diganti menjadi 2 (a) Tahap Identifikasi dan Penjajakan Awal. Di akhir paparan bagian (a), ditambah kalimat berikut: Dalam proses perkenalan diri, fasilitator perlu melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh kunci yang berpengaruh.

3

2.5.1.Pelatihan Desa Halaman 8

Fasilitator

2.5.1. Pelatihan Fasilitator Desa (FD) (iv). Pemandu/pelatih: Fasilitator Kecamatan dan PjOK dapat dibantu KMKab. (v) Hasil yang diharapkan: 1) – 6)

Pemandu/pelatih ditambah KMT, menjadi: (iv) Pemandu/pelatih: Fasilitator Kecamatan dan PJOK dapat dibantu KMKab dan KMT. Poin 1) sampai 6) tetap berlaku, ditambah poin berikut: 7) Menguasai teknik Menggagas Masa Depan Desa (MMDD) untuk penyusunan RPJM-Des

4

1. Klasifikasi Kesejahteraan Halaman 11

1.1. Tujuan Mengelompokkan penduduk desa dalam kategori tingkatan ekonomi menurut kriteria dan istilah setempat. Hasil pengelompokan selanjutnya digunakan untuk mengidentifikasi rumah tanggarumah tangga yang ada di desa dan dituangkan dalam sebuah peta.

Ditambah kalimat berikut: Rumah Tangga Miskin (RTM) yang teridentifikasi kemudian dituangkan ke dalam Formulir Kriteria dan Kategori RTM serta Formulir Data RTM.

5

2. Pemetaan Sosial Halaman 12

Tujuan  Mengidentifikasi dan menandai rumahrumah di dusun berdasarkan hasil kriteria kesejahteraan yang telah dibuat sebelumnya.

Poin tujuan direvisi menjadi:  Mengidenfifikasi dan menandai simbol rumah-rumah di dalam peta sosial dusun berdasarkan hasil pendataan RTM dan kriteria kesejahteraan yang telah dibuat sebelumnya,

 Hasil pemetaan sosial dipakai untuk dasar penggalian gagasan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya.

 Hasil penyusunan peta sosial dipakai untuk dasar penggalian gagasan masyarakat/RTM,& sebagai alat bantu untuk memantau tahapan PPK.

 Pada langkah-langkah fasilitasi kriteria yang digunakan hanya 4 aspek.

 Indikator yang digunakan untuk prioritas gagasan pada poin lebih bermanfaat untuk kelompok miskin daripada untuyk kelompok lainnya, direvisi menjadi lebih bermanfaat bagi RTM.

6

Halaman 13 3. Prioritas Gagasan


7

8

9

10 11

12

Halaman 15 2.5.2. Pelatihan Pendamping Lokal

2.5.2. Pelatihan Pendamping Lokal  Ada 10 poin hasil yang diharapkan dari pelatihan Pra Tugas Pendamping Lokal.  Pemandu/Pelatih hanya FK terpilih dan KM Kab  Materi pelatihan: delapan poin

Halaman 18 2.5.3.Pelatihan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Halaman 20 2.5.4.Pelatihan Tim Penulis Usulan (TPU)

 Pemandu dan Pelatih: FK dan PJOK  Hasil yang diharapkan: 8 poin kemampuan dan ketrampilan TPK  Pemandu dan Pelatih: FK dan PJOK  Materi pelatihan mencakup 6 aspek

Halaman 22 2.5.5.Pelatihan Tim Verifikasi Halaman 24 2.5.6.Pelatihan UPK

 Pemandu/pelatih: FK dan PJOK dibantu KM Kab  Pemandu/pelatih : FK dan PJOK atau bisa dibantu KM Kab  Hasil yang diharapkan: 8 poin

Halaman 28 2.5.8.Pelatihan Pengembangan Kapasitas Masyarakat

 Tidak ada kotak catatan fasilitator


2.5.2. Pelatihan Pendamping Lokal  Menjadi 11 poin, dengan tambahan kemampuan melakukan pendataan dasar/baseline survey (termasuk RTM), analisis kondisi masyarakat, & penyusunan rencana kegiatan pendampingan.  Pemandu/Pelatih ditambah KMT  Materi ditambah: Teknik Pendataan RTM dan baseline survey, Pengelolaan/manajemen pendampingan, Peng-organisasian masyarakat (community organizing), Teknik mediasi dan advokasi, Mendesain & mengelola pelatihan.  Ditambahkan: FT  Menjadi 9 poin, ditambah kemampuan TPK dalam melakukan pembukuan, pelelangan, penerimaan bahan, membayar tenaga kerja.  Ditambahkan: FT  Materi yang ditambahkan: pemahaman masyarakat & pengembangan kegiatan, pembayaran melalui bidang sarana prasarana, pendidikan, kesehatan, sosio-ekonomi, cara penulisan usulan, cara survei, pengukuran dan pencairan data pendukung (baseline survey) dan analisis kemiskinan di desa  Ditambahkan: KMT  Pemandu ditambahkan : Pendamping UPK  Hasil yang diharapkan menjadi 14 poin ketrampilan yang akan ditingkatkan sesuai standard kompetensi UPK pada PNPM-PPK (sesuai Penjelasan Pelaku) Ditambahkan : Kotak catatan fasilitator menegaskan pentingnya penjajakan kebutuhan pelatihan, sistem pengelolaan pelatihan, dan pemantauan kinerja pelaku pasca pelatihan.

PENJELASAN III : FORUM-FORUM MUSYAWARAH PPK NO

Bagian yang berubah


1

Halaman 1 3.1. Musyawarah Antar Desa I

3.1. Musyawarah Antar Desa I.  Peserta: ………………

2

Halaman 5 3.2. Musyawarah Desa I

3.2. Musyawarah Desa I.  Peserta: ………………

3

Halaman 7 3.3.Sosialisasi dan Penggalian Gagasan

Proses Sosialisasi dan Penggalian: .......................................... ..............

4

Halaman 12 3.5.Musyawarah Desa II

3.5. Musyawarah Desa II.  Peserta: ………………

5

Halaman 15 3.6. Musyawarah Antar Desa II

3.6. Musyawarah Antar Desa II  Peserta: ………………

6

Halaman 23 3.7. Musyawarah Antar Desa Ketiga

3.7. Musyawarah Antar Desa Ketiga  Peserta: ………………


Perubahan yang dilakukan  MAD I berubah menjadi MAD Sosialisasi  Peserta ada tambahan :  BPD atau sebutan lainnya,  Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM),  Wakil RTM dari setiap desa,  Wakil perempuan dari setiap desa,  Komite sekolah,  Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/Organisasi Massa (ormas),  Tokoh masyarakat, tokoh agama,  Kades di lingkungan kecamatan,  Forum MAD menjadi MAD.  MD I berubah menjadi Musyawarah Desa Sosialisasi  Peserta ada tambahan :  Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM),  Wakil RTM desa,  Wakil perempuan,  LSM/ormas, Perubahan dan tambahan yang dilakukan adalah:  Dilakukannya pendataan RTM partisipatif basis dusun, disertai langkah-langkah yang dilakukan,  Diintegrasikannya kegiatan pendataan RTM partisipatif dalam kegiatan penyusunan peta sosial dusun dan desa, o MD II berubah menjadi Musyawarah Desa Perencanaan  Peserta ada tambahan :  Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM),  Wakil RTM desa,  Wakil perempuan,  LSM/ormas,  MAD II berubah menjadi MAD Prioritas Usulan  Peserta ada tambahan :  BPD atau sebutan lainnya,  Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM),  Wakil RTM dari setiap desa,  Wakil perempuan dari setiap desa,  Komite sekolah,  Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/Organisasi Massa (ormas),  Tokoh masyarakat, tokoh agama,  Kades di lingkungan kecamatan,  MAD III berubah menjadi Penetapan Usulan  Peserta ada tambahan :  BPD atau sebutan lainnya,  Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM),  Wakil RTM dari setiap desa,

     7

Halaman 27 3.8. Musyawarah Desa III

3.8. Musyawarah Desa III  Peserta: ………………


Wakil perempuan dari setiap desa, Komite sekolah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/Organisasi Massa (ormas), Tokoh masyarakat, tokoh agama, Kades di lingkungan kecamatan,

 MD III berubah menjadi Musyawarah Desa Informasi Hasil MAD  Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM),  Wakil RTM desa,  Wakil perempuan,  LSM/ormas,

PENJELASAN IV : PENDIDIKAN NO 1 2

Bagian yang berubah

 Peningkatan kapasitas masyarakat miskin  Tujuan khusus ada 3  Tujuan khusus c:........................

3

Halaman 5 2.3.1. Sasaran Program b) Kelompok sasaran.

4

Halaman 5 2.3.2. Jenis Kegiatan a. Biaya Pendidikan/ Beasiswa Halaman 7 b. Peningkatan Pelayanan Pendidikan

5

6

Halaman 8 c. Peningkatan Ketrampilan

7

Halaman 8 d. Pengembangan wawasan kepedulian Halaman 9 2.4.1.Perencanaan Kegiatan Pendidikan

8

9

10

11

Halaman 9 2.4.1.Perencanaan Pendidikan

Tertulis dalam PTO PPK III  Keberpihakan bagi masyarakat miskin

Halaman 4 2.1 Dasar Pemikiran Halaman 4 2.2.1.Tujuan 2.2.2. Tujuan Khusus

 Tujuan khusus c bertujuan bukan untuk menciptakan lapangan kerja maupun mengembangkan kesadaran kritis yang bertujuan mewujudkan keadilan, namun bertujuan untuk menciptakan daya saing dan lapangan kerja Pada point kelompok sasaran ditambahkan:  RTM, sekolah, guru dan Komite Sekolah  Sekolah yang menerima bantuan harus mempunyai Komite Sekolah Pada point biaya pendidikan/beasiswa ditambahkan , daftar calon penerima beasiswa harus telah tersedia pada saat MKP dan Musdes Perencanaan

a. Sosialisasi , ……….

b. Penggalian gagasan Kegiatan

Halaman 11 2.4.1.Perencanaan Kegiatan Pendidikan Halaman 11 2.4.2. Pelaksanaan Kegiatan

Perubahan yang dilakukan  Ditekankan bahwa kegiatan pendidikan formal maupun nonformal bertujuan untuk meningkatkan kapasitas RTM  Masyarakat miskin diganti dengan RTM

d. Verifikasi Usulan


Pada point peningkatan pelayanan pendidikan ditambahkan :  Pembangunan dan perbaikan sekolah/perpustakaan mengacu pada standar tehnis yang ada  Besarnya honor guru disesuaikan dengan standar UMR setempat Pada point peningkatan ketrampilan ditambahkan :  Penerima bantuan pelatihan ketrampilan adalah RTM usia produktif  Setelah dilatih diharapkan kelompok mendapatkan fasilitas dana bergulir Pada point pengembangan wawasan kepedulian lebih difocuskan pada pemahaman RTM tentang pentingnya pendidikan baik formal maupun non formal Pada point sosialisasi ada tambahan : Sosialisasi Pendidikan masyarakat dilakukan juga di komite sekolah. Guru dan Kepala sekolah diharapkan hadir juga dalam sosialisasi Pada point penggalian gagasan ada tambahan :  Harus ada data tentang jumlah RTM, jumlah anak putus sekolah, anak yang tidak sekolah, anak terancam putus sekolah, pengangguran, Ibu usia produktif yang tidak bekerja, fasilitas pendidikan, jumlah sekolah, jumlah guru  Dalam pengumpulan data tersebut dilakukan oleh kades, kades, kadus dan komite sekolah Pada point verifikasi usulan ada tambahan :  Tim Verifikasi memastikan bahwa penerima manfaat adalah RTM Pada point pelaksanaan kegiatan ada tambahan : Sertifikasi kegiatan penmas dilakukan oleh FK dan FT dengan melibatkan Dinas pendidikan setempat

PENJELASAN IV : KESEHATAN Tertulis dalam PTO PPK III


1

Halaman 17 3.2 Tujuan

 Tujuan umum untuk meningkatakan partisipasi masyarakat untuk hidup bersih dan sehat

2

Halaman 17 3.3.1.Sasaran Program

 Kelompok masyarakat secara umum

 Tujuan umum lebih ditekankan pada peningkatan kualitas kesehatan RTM  Tujuan khusus ada tambahan: 1. Mendukung upaya pencegahan penyakit menular 2. Mengembangkan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi RTM,………………  Difokuskan kepada RTM

3

Halaman 17 3.3.2.Jenis Kegiatan b. Penyediaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Halaman 18 3.3.2.Jenis Kegiatan c. Kesehatan Lingkungan Halaman 17 3.3.2.Jenis Kegiatan d. Pembiayaan Kesehatan Mandiri Halaman 20 3.4.1. Perencanaan Keguiatan

NO

4

5

6

7

8

Bagian yang berubah

Halaman 21 3.4.1. Mekanisme pengelolaan kegiatan

 Ditambahakan dengan penyelenggaraan pelatihan ketrampilan bagi para kader desa dan tenaga sanitarian Puskesmas  Ditambahkan dengan pelatihan bagi kader dan sanitarian Puskesmas tentang pencegahan penyakit menular seperti uji kualitas air, penyakit malaria, dsb  Judulnya menjadi Peningkatan kesehatan mandiri  Kegiatan : 1. Tanaman obat keluarga (toga) dan apotik hidup, 2. Tabungan Kesehatan, 3. pembentukan klp. Kesmas Pada proses penggalian gagasan...........

difocuskan pada RTM dan telah disiapkan datanya tentang jumlah RTM,jumlah KK,jumlah PUS (umum dan RTM), Jumlah anak balita/batita(umum dan RTM),sumber air bersih, sarana sanitasi, fasilitas atau layanan kesehatan, wilayah yang sedang dan sering dilanda wabah penyakit, RTM yang telah dan sedang terkena sakit menular, dsb  Verifikasi usulan  Dalam memverifikasi kegiatan kesehatan harus melibatkan tenaga kesehatan Dalam verifikasi diharapkan melibatkan dari Puskesmas dan atau Dinas kesehatan tenaga kesehatan  Sertifikasi kegiatan, selama ini tidak  Sertifikasi kegiatan dilakukan oleh FK dan FT dengan melibatkan tenaga kes dicantumkan dalam PTO penjelasan Puskesmas dan Dinas kes


PENJELASAN IV : KEGIATAN SPP DAN PENINGKATAN KAPASITAS KELOMPOK USAHA NO

Bagian yang berubah

1

Halaman 25 : Tujuan Umum

2

Halaman 26 : Point 4.3.1. Sasaran Program

3

Halaman 26 : Bentuk Kegiatan Point 4.3.2.b

4

Halaman 27 : Penulisan Usulan Point 4.4.1.d.v Halaman 27 : Verifikasi Usulan Point 4.4.1.e .iii Verifikasi usulan: Kategorisasi Tingkat Perkembangan Kelompok Pelaksanaan Kegiatan

5

6

7

8

Penjelasan Kegiatan Peningkatan Kapasitas/Ketrampilan Kelompok Usaha Ekonomi

Tertulis dalam PTO PPK III Secara umum kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam pedesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan. Sasaran program adalah masyarakat miskin yang produktif yang memerlukan pendanaan kegiatan usaha ataupun kegiatan sosial dasar melalui kelompok simpan pinjam untuk kelompok perempuan yang sudah ada di masyarakat Alokasi dana kegiatan SPP maksimal 25 % dari alokasi dana BLM kecamatan tetapi tidak boleh lebih dari Rp.10 Juta per desa termasuk dana Operasional untuk UPK 2 % dan untuk Desa 3 %. Kelancaran ..... Daftar calon pemanfaat dilengkapi dengan peta sosial

Perubahan yang dilakukan Secara umum kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam pedesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan dan mendorong penanggulangan RTM.

Sasaran program adalah RTM yang produktif yang memerlukan pendanaan kegiatan usaha ataupun kebutuhan sosial dasar melalui kelompok simpan pinjam perempuan yang sudah ada di masyarakat.

Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) adalah dana yang disediakan oleh PNPM – PPK untuk mendanai kegiatan usaha melalui proses perencanaan dengan ketentuan alokasi dana kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) per kecamatan maksimal 25 % dari alokasi BLM Daftar calon pemanfaat untuk dana yang diusulkan dilengkapi dengan peta sosial dan peta RTM.

Penilaian calon pemanfaat apakah sesuai dengan peta sosial golongan masyarakat miskin Tidak ada

Penilaian calon pemanfaat apakah sesuai dengan hasil pemetaan RTM

Tidak Ada

PENETAPAN DAFTAR TUNGGU : Usulan kegiatan kelompok SPP yang belum terdanai oleh BLM PNPM - PPK tetapi telah dianggap layak dapat didanai dengan dana bergulir. Jika dana bergulir tidak mencukupi maka kelompok layak dapat ditetapkan sebagai kelompok tunggu yang dilaporkan dalam daftar tunggu kelompok. Daftar tunggu ini ditetapkan dengan Berita Acara. Selain menetapkan daftar tunggu juga menetapkan mekanisme dan persyaratan dalam pendanaan kelompok. Mengacu pada penjelasan Kegiatan Perubahan Kebijakan

Tidak Ada


Dilakukan kategorisasi tingkat perkembangan kelompok dengan mengacu pada Panduan Kategorisasi Perkembangan Kelompok

PENJELASAN IV : KEGIATAN SARANA/PRASARANA NO 1.

Bagian yang berubah Halaman 31 5.2.2 TUJUAN KHUSUS

3.

Halaman 32 5.3.1 SASARAN PROGRAM

4.

Halaman 38 5.4.1. PERENCANAAN KEGIATAN PRASARANA – point b Desain

5.


6.


Tertulis dalam PTO PPK III Membangun prasarana pendukung bagi desa-desa yang membutuhkannya, untuk : 1. Menciptakan lapangan kerja di desa terutama saat musim kering (jumlah angkatan kerja dan dana yang terserap) 2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan tim pengelola dan atau tim pemelihara prasarana dan sarana 3. Meningkatkan ketrampilan masyarakat desa dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan pemeliharaan prasarana. 4. meningkatkan pelayanan prasarana/ sarana dalam desa dan atau antar desa. a. Dasar-dasar pengelolaan kegiatan prasarana. b. Azas pemilihan teknologi Hal pokok dalam desain : 1. Menentukan tingkat pelayanan prasarana sesuai dengan kebutuhan seperti, kekuatan, ukuran, umur rencana, dsb 2. Menghitung dimensi konstruksi sesuai dengan tingkat pelayanannya. 3. Membuat sketsa hasil perhitungan. Halaman 39 5.4.1. PERENCANAAN KEGIATAN PRASARANA – point b Desain --Batasan dimensi konstruksi saluran tepi jalan kedalaman dan lebar 50 cm 5.4.1. PERENCANAAN KEGIATAN PRASARANA – point b Desain – Hasil desain harus diperiksa oleh KMT, bila masih ada yang salah harus diperbaiki dan diperiksa ulang sampai desain tersebut dinyatakan benar. Adapun perincian jenis prasarana dan sarana yang perlu penilaian KMT sbb: i. Jalan,biaya ≥ 100 juta ii. Jembatan beton ≥ 47 meter iii. Semua jenis jembatan kecuali jembatan beton ≥ 6 meter iv. Air bersih ≥ 20 juta v. Tambatan perahu ≥ 30 juta vi. Irigasi, atau bendung baru vii. Sumur bor


Perubahan yang dilakukan Membangun prasarana pendukung bagi desa-desa yang membutuhkan, diperuntukkan : 1. Menciptakan lapangan kerja di desa, terutama bagi RTM. 2. Meningkatkan kepedulian, perhatian/dukungan dan keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan. 3. Meningkatkan kualitas kegiatan dengan penggunaan teknologi sederhana. 4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Tim Pengelola Kegiatan dan atau Tim Pengelola Pemeliharaan Prasarana, dalam pengelolaan kegiatan. 5. Meningkatkan keterampilan masyarakat desa dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan pemeliharaan prasarana, dalam teknis pelaksanaan.

a. Peningkatan partisipasi mayarakat. b. Peningkatan pendapatan (point-pointnya baru). c. Peningkatan pemanfaatan teknologi. Hal pokok dalam desain : 1. Menentukan jenis konstruksi dan klasifikasinya 2. Menghitung dimensi konstruksi sesuai dengan klasifikasinya. 3. Menentukan spesifikasi teknis dan dimensi (ukuran) sesuai dengan kebutuhan seperti; kekuatan, ukuran, dan sebagainya. 4. Membuat sketsa hasil perhitungan.

Batasan dimensi konstruksi saluran tepi jalan untuk kedalaman dan lebar ditingkatkan menjadi 75 cm

Bila desain mampu dibuat oleh desa sendiri pemeriksaan dilakukan oleh FT dan KMT melakukan verifikasi atas hasil penilaian FT. Bila desain belum mampu dibuat oleh desa (perlu pendampingan FT) KMT melakukan pemeriksaan desain.

7.


8.

Halaman 41 5.4.1. PERENCANAAN KEGIATAN PRASARANA – point d Perhitungan Pekerjaan –V

9.

Halaman 42 5.4.1. PERENCANAAN KEGIATAN PRASARANA – point g. RAB -- alenia 3

10.

Halaman 55 5.4.2 PELAKSANAAN KEGIATAN KONSTRUKSI – point c.

11.

Halaman 57 Sertifikasi

viii. Listrik ix. Saluran drainase Konstruksi selain tersebut diatas cukup disertifikasi oleh FT namun tetap dapat diperiksa ulang oleh KMT 5.4.1. PERENCANAAN KEGIATAN PRASARANA – point b Desain – batasan untuk jalan lebar perkerasan minimal disebutkan 2.5 m dan untuk lebar bahu minimal 0.5 m 5.4.1. PERENCANAAN KEGIATAN PRASARANA – point d Perhitungan Pekerjaan – V Mengisi Ceklis masalah dampak lingkungan. Pada formulir ini FT hanya memberikan tanda ”x” pada 0%, 50% dan 100% dan menandatanganinya bersama ketua TPK,...... 5.4.1. PERENCANAAN KEGIATAN PRASARANA – point g. RAB -- alenia 3 Sedangkan untuk pengadaan papan proyek, papan informasi, dan test laboratorium (jika amat sangat dibutuhkan) dapat dikelompokkan dalam kolom alat. 5.4.2 PELAKSANAAN KEGIATAN KONSTRUKSI – point c. Pengendalian Kualitas Prasarana. i. Target kualitas bukan kuantitas ii. Kontrol Kualitas iii. Waktu pelaksaan iv. Penyuluhan program v. Pelatihan secara kontinyu vi. Penyerapan sistem Trial ,............ Beberapa hal berikut juga perlu diperhatikan,....yaitu: i. Kualitas Mandor ii. Peralatan iii. Kualitas bahan iv. Sertifikasi v. Kader Teknik vi. Laporan permasalahan vii. Pemeriksaan viii. Ceklis dampak Lingkungan

Sertifikasi – adalah cara yang dapat digunakan oleh FT untuk mendorong Tim Pengelola Kegiatan dalam hal peningkatan kualitas. Pada prinsipnya, tiap pekerjaan


Kaidah teknis untuk jalan tidak ada batasan minimal untuk lebar perkerasan dan lebar bahu.

5.4.1. PERENCANAAN KEGIATAN PRASARANA............, . Tidak perlu diisi lagi pada saat 50% dan 100%, akan tetapi merupakan bagian penting dalam pemeriksaan desain dan saat kunjungan ke lapangan oleh Konsultan Manajemen Kabupaten, Provinsi dan Pusat, Tim Koordinasi PNPM -PPK serta Misi Bank Dunia.

5.4.1. PERENCANAAN KEGIATAN PRASARANA Papan informasi wajib diadakan pada kegiatan fisik yang dipasang di lokasi atau didekat dengan kegiatan dimaksudkan untuk menampilkan proses pelaksanaan, jadi papan informasi ini satu kesatuan dan saling mendukung dengan papan proyek (papan informasi yang berasal dana DOK tetap dipasang, namun bersifat lebih umum terhadap seluruh kegiatan, sehingga disetiap desa akan terdapat minimal 2 papan informasi) 5.4.2 PELAKSANAAN KEGIATAN KONSTRUKSI Cara meningkatkan kualitas yaitu : 1. Target kualitas bukan kuantitas 2. Tegas dari awal 3. Manfaatkan musim kemarau 4. Mulai dengan penyuluhan 5. Beri pelatihan dan bimbingan secara kontinyu 6. Periksa Desain 7. Gunakan sistem Trial 8. Beli alat-alat bermutu 9. Ketat dalam penerimaan bahan 10. Lakukan sertifikasi. 11. Kembangkan Kader teknis 12. Laporkan masalah 13. Periksa Kualitas fisik 14. Kepastian bahwa orang lapangan 15. Berita acara refisi bila ada perubahan 16. Bukukan pengeluaran secara langsung 17. Gunakan alat berat secara rasional 18. Pasang dan manfaatkan patok. 19. Jangan kompromikan hukum teknis 20. Sesuaikan tujuan supervisi sesuai sistem pembayaran Lakukan Sertifikasi - Sertifikasi adalah cara yang dapat digunakan oleh FT untuk mendorong TPK dalam hal peningkatan kualitas. Pada prinsipnya, tiap pekerjaan dinilai. Pekerjaan yang dinilai sesuai dapat dibayar langsung, tetapi pekerjaan yang kurang baik harus diperbaiki dulu. Kemajuan fisik didasarkan

12.

Halaman 59 5.4.2 PELAKSANAAN KEGIATAN KONSTRUKSI – point e

harus dinilai. Pekerjaan yang dinilai sudah sesuai dapat dibayar langsung, tapi pekerjaan yang kurang baik harus diperbaiki dulu. Kemajuan fisik didasarkan pada pekerjaan yang sudah selesai dan dinilai layak untuk dibayar. Pada papan informasi ditempelkan grafik kemjuan fisik sesuai dengan hasil uji penerimaan. Pengisian formulir uji penerimaan dijelaskan di bawah dan contoh formulirnya dapat di lihat pada lampiran.

pekerjaan yang sudah selesai dan dinilai layak untuk dibayar. Pada papan informasi ditempelkan grafik kemajuan fisik sesuai dengan hasil sertifikasi. Pengisian formulir sertifikasi dijelaskan di bawah dan contoh formulirnya dapat dilihat pada Form.43 PTO – Sertifikat Penerimaan Pekerjaan.

5.4.2 PELAKSANAAN KEGIATAN KONSTRUKSI – point e. Pengendalian dimensi pada kelompok kalimat ke-5 yang beisi : Bila terjadi perubahan rencana pekerjaan dengan realisasinya yang menyebabkan terjadinya pengurangan atau

5.4.2 PELAKSANAAN KEGIATAN KONSTRUKSI – point e. Pengendalian dimensi pada kelompok kalimat ke-5 diganti menjadi – point f Revisi desain dan RAB.-- Bila terjadi perubahan rencana pekerjaan yang realisasinya akan menyebabkan terjadinya pengurangan atau penambahan terhadap target volume pekerjaan atau terhadap spesifikasi, jenis konstruksi pekerjaan harus dibuat Berita Acara Revisi. Adapun proses pembuatan revisi adalah sebagai


Untuk mengendalikan kualitas pelaksanaan, kualitas prasarana yang dibangun perlu ditinjau secara berkala. Hasil peninjauan ini dapat dituangkan oleh FT pada sebuah formulir pemeriksaan, untuk selanjutnya dianalisis oleh KMT. Hasil tersebut berfungsi pula sebagai alat penyuluhan kepada masyarakat desa, mandor, dan PjOK, supaya kualitas prasarana yang dibangun dapat ditingkatkan. Sebagai upaya pengendalian, KMT akan melakukan pengecekan ke lapangan/desa yaitu minimal 2 desa pada tiap kecamatan yang dipilih secara random (ditentukan kemudian) dan dilaksanakan pada saat kegiatan telah selesai 100%. Tiap jenis pekerjaan dinilai tetapi untuk pekerjaan yang rumit kegiatan dapat digabungkan. Pekerjaan yang dinilai oleh FT telah sesuai untuk dibayar dapat langsung dilunasi, tetapi pekerjaan yang kurang baik harus diperbaiki dulu. Kemajuan fisik yang dilaporkan didasarkan pekerjaan yang sudah selesai dan dinilai layak untuk dibayar. Pengisian formulir sertifikasi dijelaskan di bawah dan contoh formulirnya dapat di lihat pada lampiran. Pada papan informasi ditempelkan grafik kemajuan fisik sesuai dengan hasil sertifikasi. Formulir terdiri dari dua bagian: 1. Bagian atas untuk jenis pekerjaan yang dapat diterima 2. Bagian bawah untuk bahan atau alat yang dapat diterima Kedua bagian ini diisi dengan jenis pekerjaan atau bahan yang sudah siap untuk dinilai. Untuk tiap jenis dicantumkan volumenya dan lokasi pekerjaan. Untuk bahan, disebutkan lokasi dimana bahan tersebut akan digunakan, walaupun mungkin belum dipasang atau dihampar. Kemudian, FT akan menilai kelayakannya. Yang layak ditulis "dapat diterima" dan yang belum layak disebut alasannya. Format tersebut disimpan di arsip Tim Pengelola Kegiatan sebagai bukti bahwa bagian atau bahan tersebut telah diterima dengan baik oleh FT. Grafik kemajuan fisik yang telah dibuat ditempelkan pada papan informasi. Tujuannya adalah agar seluruh masyarakat tahu hasil penilaian dan tahu kemajuan proyek. Perhatian masyarakat ditarik ke masalah target kualitas. Untuk jenis lain, selain jalan, boleh dibuat grafik dengan memilih indikator atau pengelompokan kegiatan yang tepat. Penggunaan langkah Sertifikasi ini tidak dimaksudkan untuk memperlambat pembayaran kepada Tim Pengelola Kegiatan. FT boleh menunda penilaian jika tidak sempat menilai pekerjaan dan menyetujui pembayaran tanpa dinilai apabila Tim Pengelola Kegiatan telah terbukti mampu mengerjakan tugas serupa. Sebaliknya, jika kualitas bagian yang diusulkan TPK untuk pembayaran sering dan atau terbukti tidak sesuai persyaratan, langkah sertifikasi wajib dilakukan.

penambahan terhadap volume pekerjaan atau terhadap spesifikasi pekerjaan harus dibuat BA Refisi. Pembuatan refisi dimulai dengan pembahasan terlebih dulu oleh TPK dan hasilnya harus mendapatkan persetujuan dari FT berlatar belakang teknik sipil......,

13.

Halaman 59 Tidak ada penjelasan tentang DOKUMENTASI KEGIATAN.

berikut: 1. Dimulai dengan pembahasan terlebih dahulu oleh TPK dan hasilnya harus mendapatkan persetujuan dari FT. 2. Sebelum pelaksanaan pekerjaan, pembuatan revisi harus sudah selesai dibuat dengan menggunakan Form. 47 PTO – Berita Acara Revisi. 3. Adanya revisi harus diberitahukan kepada masyarakat dengan cara terbuka dan Berita Acara Revisi dipasang pada papan informasi. Bila FT dan atau KMT menjumpai adanya kesalahan prosedur yaitu terdapat pekerjaan yang dilaksanakan berubah dari desain, namun tidak ada Berita Acara Revisi maka pekerjaan harus dihentikan, dan dapat dilanjutkan kembali setelah proses revisi terpenuhi termasuk sosialisasinya ke masyarakat. Lain halnya jika terjadi penyimpangan maka pekerjaan harus dihentikan dan dilakukan penanganan sesuai ketentuan yang berlaku di PNPM – PPK. Di samping itu KMT wajib menyarankan revisi, jika berdasarkan pertimbangan teknis hasil kunjungan lapangan dipastikan terdapat kegiatan mempunyai kemungkinan tidak berhasil atau mengalami kegagalan. Namun demikian pertimbangan teknis harus langsung disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. KMT dalam pemeriksaan fisik dan administrasi harus memastikan bahwa seluruh perubahan telah dituangkan dalam Berita Acara Revisi. Setiap bentuk perubahan baik terhadap target, desain, spesifikasi, dan lain-lain dianggap tidak syah bila tidak dilengkapi dengan Berita Acara Revisi. Perubahan tanpa adanya Berita Acara Revisi merupakan kelalaian atau pelanggaran. 5.4. DOKUMENTASI KEGIATAN Dokumentasi foto seluruh kegiatan dari PNPM-PPK sebagian besar menjadi tanggungjawab Fasilitator Kecamatan/ Fasilitator Teknik, meskipun demikian untuk kepentingan arsip desa, maka Tim Pengelola Kegiatan juga perlu membuat foto-foto sendiri. Pada akhir periode pelaksanaan PNPM-PPK, Fasilitator Kecamatan/ Fasilitator Teknik harus memastikan adanya dokumentasi foto yang disusun dalam satu album khusus, dengan ketentuan : a. Foto-foto yang ditampilkan merupakan foto PNPM-PPK di Kecamatan yang bersangkutan. Bukan kumpulan foto dari setiap desa penerima PNPM-PPK, namun sudah merupakan hasil seleksi dari semua arsip foto yang ada. Tetapi tidak boleh hanya foto dari satu desa saja. b. Setiap foto perlu diberikan catatan atau keterangan ringkas. c. Foto yang ditampilkan meliputi :

1) 2) 3) 4)

14.

Halaman 59 Tidak ada penjelasan tentang PENYELESAIAN KEGIATAN. MATRIK PERUBAHAN PTO PNPM PPK TAHUN 2007 Page 14 of 29

Foto kondisi 0 %, 50 %, 100 % yang diambil dari sudut pengambilan yang sama. Foto yang memperlihatkan orang sedang bekerja secara beramai-ramai. Foto yang memperlihatkan peran serta perempuan dalam kegiatan prasarana.

Foto yang memperlihatkan pembayaran secara langsung kepada masyarakat. 5.5.1 PENYELESAIAN KEGIATAN Penyelesaian kegiatan yang dimaksud adalah penyelesaian dari tiap jenis kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai pertanggungjawaban TPK kepada masyarakat. Langkah-langkah dalam penyelesaian kegiatan sebagai berikut:

a. Laporan_Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (LP2K) LP2K adalah laporan untuk menyatakan bahwa seluruh jenis kegiatan telah selesai dilaksanakan (kondisi 100%) yang ditandatangani oleh ketua TPK dan FK serta siap diperiksa oleh PjOK. Pada saat LP2K akan ditandatangani, maka seluruh administrasi baik pertanggungjawaban dana maupun jenis administrasi lainnya sudah dilengkapi dan dituntaskan, termasuk realisasi kegiatan dan biaya (RKB). Lembar LP2K yang sudah ditandatangani diserahkan pada PjOK dengan tembusan kepada KMT/KM Kab, untuk mendapatkan tindak lanjut berupa pemeriksaan di lapangan. Form L2PK terdapat pada buku Formulir PTO. b. Realisasi Kegiatan dan Biaya (RKB) RKB dimaksudkan untuk melaporkan hasil nyata tentang apa saja yang telah dilaksanakan di lapangan didalamnya termasuk penggunaan dana bantuan PNPM-PPK di desa. RKB ini dibuat dan disusun oleh TPK bersama kader desa yang dibantu oleh FK/ Fasilitator Teknik. Didalam realisasi kegiatan dan biaya harus dibuat secara terpisah antara sub-sub-sub kegiatan. Ketentuan dalam pembuatan RKB:  dibuat sesuai dengan kondisi terlaksana di lapangan,  sesuai dengan catatan yang ada pada buku kas umum,  berkaitan erat dengan gambar-gambar purna laksana  menunjukkan target akhir dari pelaksanaan PNPM-PPK di desa. Harus dihindari sikap yang hanya menyalin atau menulis ulang RAB awal tanpa melihat realisasi yang sedang terjadi di lapangan. Pada prinsipnya pembuatan RKB hanyalah merekap atau merangkum seluruh catatan penggunaan dana dan pelaksanaan kegiatan yang dibuat selama pelaksanaan. Jika terdapat konstribusi swadaya masyarakat selama periode pelaksanaan, harus dicantumkan. RKB merupakan bagian penting dan tak terpisahkan dari LP2K, sehingga harus sudah dapat diselesaikan sebelum LP2K ditandatangani. RKB juga akan banyak manfaatnya untuk menjelaskan terhadap pertanyaanpertanyaan yang muncul pada saat pemeriksaan atau audit. Pada kegiatan pembangunan prasarana perincian volume dan biaya yang tercantum pada format RKB harus sesuai Gambar-gambar yang dilampirkan dalam dokumen penyelesaian yaitu denah atau lay out, peta situasi, detai konstruksi dan lain-lain yang juga bagian adari RKB, harus dibuat sesuai dengan kondisi yang ada atau terlakasana di lapangan. Harus dihindari melampirakan gambar-gambar disain dalam dokumen penyelesaian tanpa menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Jika terjadi perubahan di lapangan, disamping dilakukan perubahan pada gambar juga harus dituangkan dalam berita acara revisi. Form RKB terdapat pada buku Formulir PTO. c. Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (SP3K) SP3K dimaksudkan untuk melaporkan secara resmi bahwa pelaksanaan kegiatan PNPM-PPK di desa dinyatakan selesai. SP3K ini ditandatangani oleh Ketua TPK dan PjOK serta diketahui Kepala Desa dan Camat atas nama Bupati. Kegiatan tambahan atau lanjutan yang bersumber dana dari luar PNPM-PPK baru dapat dimulai setelah diterbitkan SP3K, misalnya : pengaspalan seluruh ruas jalan melalui dana APBD, pemasangan dinding pasangan batu oleh MATRIK PERUBAHAN PTO PNPM PPK TAHUN 2007 Page 15 of 29

pengairan pada saluran irigasi. Seluruh kegiatan lanjutan yang dilaksanakan setelah diterbitkannya SP3K bukan lagi menjadi tanggung jawab dari Tim Pengelola Kegiatan PNPM - PPK. PjOK harus memastikan bahwa kegiatan yang diserahterimakan atau yang tercantum dalam SP3K benar-benar telah memenuhi ketentuan yang berlaku, sesuai dengan RKB, gambar-gambar purna laksana sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan, catatan-catatan tentang kegiatan yang sesuai dengan fakta di masyarakat. Jika dalam pemeriksaan di lapangan ditemui adanya kekurangan dalam pelaksanaan termasuk dalam hal administrasi maka PjOK dapat memberikan kesempatan waktu kepada Tim Pengelola Kegiatan untuk melakukan perbaikan terlebih dahulu. Baru kemudian SP3K dapat ditandatangani. Termasuk syarat dalam pengesahan SP3K adalah pekerjaan dapat diterima masyarakat dan Tim Pengelola Kegiatan harus sudah membuat dan merumuskan bersama masyarakat mengenai rencana pelestarian. Form SP3K terdapat pada buku Formulir PTO. d. Dokumen Penyelesaian Dokumen penyelesaian merupakan satu buku yang secara garis besar berisi tentang :  Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan(SP3K),  LaporanPenyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (LP2K),  Realisasi Kegiatan dan Biaya (RKB) dan lampiran pendukung lainnya. Dokumen tersebut harus sudah dapat diselesaikan oleh TPK bersama FK dan kader teknis desa untuk didistribusikan oleh PjOK selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal ditandatanganinya LP2K. Jika sampai batas waktu tersebut dokumen penyelesaian belum bisa dituntaskan maka Ketua TPK, FK dan PjOK harus membuat Berita Acara keterlambatan dan Kesanggupan penyelesaiannya untuk disampaikan kepada TK-PNPM-PPK Kabupaten dan KM-Kab. Pendistribusian dari dokumen penyelesaian ini dilaksanakan oleh PjOK dibantu oleh FK. Biaya pembuatan dari dokumen penyelesaian seluruhnya dimasukan pada Biaya Umum dari Alokasi dana PNPM-PPK di desa, sehingga sejak tahap perencanaan sudah dialokasikan besarnya biaya ini secara wajar. e. Pembuatan Berita Acara Status Pelaksanaan Kegiatan (BASPK) pada kondisi khusus Apabila sampai batas waktu penyelesaian ternyata kegiatan pembangunan prasarana belum dapat diselesaikan, atau dana belum disalurkan seluruhnya, maka Ketua TPK dan FK dengan diketahui oleh Kepala Desa membuat Berita Acara Status Pelaksanaan Kegiatan (BASPK) sebagai pengganti LP2K. BASPK menunjukkan kondisi hasil pelaksanaan kegiatan yang dicapai pada saat itu. Jika sudah dibuat BASPK maka tidak perlu lagi dibuat LP2K. SP3K tetap harus dibuat setelah seluruh kegiatan telah dituntaskan (100%) sebagi bukti selesainya pekerjaan. Lampiran yang harus dibuat jika muncul BASPK, sama dengan LP2K, yaitu realisasi kegiatan dan biaya hingga saat itu maupun gambar-gambar purna laksana hingga saat itu. Form BASPK terdapat pada buku Formulir PTO.


PENJELASAN PTO V : TUGAS PELAKU-PELAKU PPK NO

Bagian yang berubah

1

Halaman 1 1. Pelaku PPK di Desa

2

Halaman 11 2. Pelaku PPK di Kecamatan

Tertulis dalam PTO PPK III           

3

Halaman 22 Pelaku PPK di Kabupaten

            

Kepala Desa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Tim Penulis Usulan (TPU) Tim Pemantau Kader Desa Kader Teknis Kader Dusun Camat Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PjOK) Penanggungjawab Administrasi kegiatan (PjAK) Tim Verifikasi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Tim Pengamat Pendamping Lokal Fasilitator Kecamatan (FK) Fasilitator Teknik (FT) Badan Pengawas UPK (BP-UPK) Bupati Tim Koordinasi PPK Kabupaten Penanggungjawab Operasional Kabupaten (PjOKab) KMKab KMT Pendamping UPK


Perubahan yang dilakukan       

Kepala Desa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau sebutan lainnya Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Tim Penulis Usulan (TPU) Tim Pemantau Tim Pemelihara Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (KPM-D/K)

Ada tambahan :  Setrawan kecamatan  Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD)

       

Bupati Tim Koordinasi PNPM-PPK Kabupaten Penanggungjawab Operasional Kabupaten (PjOKab) Satker PPK di Daerah Setrawan Kabupaten KMKab KMT Pendamping UPK

PENJELASAN VI : PENULISAN USULAN DAN VERIFIKASI NO 1

Bagian yang berubah Halaman 1 6.1.2. Ketentuan usulan



(a) Setiap desa boleh mengajukan paling Berubah menjadi : Setiap desa boleh mengajukan paling banyak 3 usulan, dimana setiap usulan banyak .................. terdiri atas 1 jenis kegiatan/paket yang secara langsung saling berkaitan , (b) meliputi :

1.

Usulan kegiatan sarana prasarana dasar atau kegiatan peningkatan kualitas hidup masyarakat (kesehatan dan pendidikan masyarakat), dan peningkatan kapasitas/ketrampilan kelompok usaha ekonomi yang ditetapkan oleh Musyawarah desa khusus Perempuan.(MKP) tanpa menyebutkan kebutuhan pendanaan.

2.

Usulan kegiatan simpan Pinjam bagi Kelompok Perempuan (SPP) yang ditetapkan oleh MKP. Alokasi dana untuk kegiatan ini sampai dengab sampai dengan 25 % dari BLM. Usulan SPP dengan menjebutkan kebutuhan pendanaan.

3.

2

Halaman 2 6.1.4 Pelaksanaan

3

Halaman 3 6.1.5.Format usulan

4

Halaman 7 6.2.1. Umum Tujuan

5

Halaman 10 (d) Dialog dengan masyarakat

a. Memeriksa apakah .......... b. Melihat ............. c. Memberikan rekomendasi


Usulan kegiatan sarana prasarana dasar, kegiatan peningkatan kualitas hidup masyarakat (kesehatan dan pendidikan) dan peningkatan kapasitas/ketrampilan kelompok usaha ekonomi yang ditetapkan oleh Musdes Perencanaan tanpa menyebut kebutuhan pendanaan. Ditambahkan :  Dalam PU perlu diperhatikan jumlah RTM penerima manfaat, dampak peningkatan kesejahteraan RTM  Ditambahkan Penanganan Kompensasi Tanah atau asset lain Ditambahkan :  Informasi dengan Lebih penekanan pada RTM  Pada lampiran ditambahkan data tentang Jumlah penduduk (L/P), jumlah RTM, jumlah anak putus sekolah, jumlah anak tidak sekolah, jumlah ibu hamil, jumlah balita kurang gizi, luas wilayah, dsb a. Memeriksa dan menilai kelayakan usulan kegiatan dari semua desa, sesuai dengan kriteria yang ada. b. Memberikan umpan balik kepada desa dan kelompok pengusul c. Memberikan rekomendasi kelayakan suatu usulan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam MAD Prioritas Usulan. Ditambahkan :  Dialog dengan masyarakat juga dipergunakan untuk memberikan umpan balik bagi masyakat tentang kelengkapan data . Implikasi pada alur verifikasi usulan terutama pada proses verifikasi, dialog dengan masyarakat ditambahkan umpan balik kepada masyarakat.

PENJELASAN PTO VII : PEMANTAUAN DAN PELAPORAN NO 1

2

3

Bagian yang berubah Halaman 1 7.1 Pengantar

Halaman 1 Mengapa Penting?

Halaman 1 7.3 Prinsip

Pemantauan



Penjelasan ini meliputi uraian tentang pengendalian dalam PPK meliputi pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Apa itu Pemantauan? Pemantauana adalah kegiatan pengumpulan informasi yang dilakukan secara periodik untuk memastikan apakah suatu kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana.

Penjelasan ini meliputi uraian tentang kegiatan pengendalian dalam PNPM-PPK meliputi pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan.

(a) Pemantauan menjadi (b) Pemantauan adalah alat....... (c) Pemantauan penting.........

Prinsip-prinsip Dibalik Pemantauan  Alat penting untuk memperbaiki program.  Partisipasi dan transparansi.  Melaporkan informasi seakurat mungkin.

Tambahan yang dilakukan adalah :  Pengertian pemantauan SAMA DENGAN PPK dengan TAMBAHAN :...serta sesuai dengan prinsip dan prosedur program.  Pengertian pengawasan : kegiatan yang dilakukan untuk menjaga kualitas pelaksanaan kegiatan dan sebagai langkah antisipatif terhadap upaya penyimpangan atau penyelewengan.  Pengertian evaluasi: suatu kegiatan untuk menilai pelaksanaan program yang telah dilakukan dan bagaimana realitas dari apa yang telah dilakukan tersebut. Tambahan :  Tujuan pemantauan adalah: (a) Memastikan pemanfaatan dana PNPM-PPK agar sesuai dengan prinsip, mekanisme dan prosedur; (b) Memastikan agar hasil-hasil selama tahap perencanaan diperoleh melalui proses dan mekanisme yang benar, (c) Agar hasil kegiatan yang dilaksanakan PNPM-PPK membawa manfaat langsung bagi peningkatan kesejahteraan RTM secara signifikan, (d) Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, (e) Menjaga agar kualitas dari setiap kegiatan yang dilaksanakan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, (f) Memastikan setiap pelaku PNPM-PPK dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara baik sesuai dengan fungsinya masingmasing. TAMBAHAN yang dilakukan :  Obyektif dan profesional Pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan evaluasi dilakukan secara profesional berdasarkan analisis data yang lengkap dan akurat agar menghasilkan penilaian secara obyektif dan masukan yang tepat terhadap pelaksanaan kebijakan  Akuntabel Pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan evaluasi dipertanggungjawabkan secara internal maupun eksternal.

harus

dapat

 Berkesinambungan Pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan evaluasi dilakukan secara berkesinambungan agar dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik bagi penyempurnaan kebijakan.  Berbasis indikator kinerja MATRIK PERUBAHAN PTO PNPM PPK TAHUN 2007 Page 19 of 29

Pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan evaluasi dilakukan berdasarkan kriteria atau indikator kinerja, baik indikator masukan, proses, keluaran, manfaat maupun dampak program. 4

5

Halaman 3 7.6.Jenis-jenis Pemantauan

Metode Pemantauan

Kegiatan

Pemantauan dibagi menjadi 2 bagian besar yaitu pemantauan internal dan eksternal.

Tidak dijelaskan tentang metode pemantauan. Penjelasan lebih difokuskan pada contoh ceklist dan tips dalam melakukan pemantauan.


TAMBAHAN yang dilakukan :  Penggolongan pemantauan, pengawasan dan evaluasi dibagi 2: menurut subyeknya yang terdiri dari pemantauan internal dan eksternal, serta menurut waktunya yaitu rutin, berkala, akhir siklus/kegiatan dan insidentil. 

Dalam pemantauan, pengawasan dan evaluasi yang sifatnya rutin, yang harus dilakukan oleh fasilitator (FK) contohnya adalah review internal terhadap pengelolaan kas dan rekening serta melibatkan masyarakat untuk melakukan pemantauan partisipatif .



Dalam pemantauan, pengawasan dan evaluasi yang sifatnya berkala, yang harus dilakukan oleh konsultan nasional, provinsi sampai dengan KM contohnya adalah audit internal.

Pada dasarnya SAMA DENGAN PTO PPK III dengan beberapa TAMBAHAN yang dilakukan :  Metode Konvensional Kegiatan pemantauan, pengawasan maupun evaluasi secara konvensional utamanya digunakan untuk suatu kegiatan yang berkaitan dengan indikator kinerja pelaku program. Kegiatan-kegiatan pemantauan, pengawasan dan evaluasi yang dilakukan secara konvensional adalah: - Misi Supervisi Bank Dunia - Monitoring Bersama TK-PPK Nasional - Monitoring TK PPK Kabupaten dan Provinsi - Monitoring DPR/ DPRD - Pemeriksaan BPKP - Survey/Studi Dampak Program - Evaluasi Tematik  Pemantauan Partisipatif Program mewajibkan konsultan untuk memfasilitasi adanya pemantauan yang dilakukan secara partisipatif bersama masyarakat. Untuk itu, konsultan lapangan wajib mengidentifikasi beberapa orang yang mempunyai kemampuan dan kemauan untuk dilatih dan diberdayakan menjadi Tim Pemantau. Tim Pemantau ini berjumlah antara 3-5 orang dan akan bertindak sebagai fasilitator yang memfasilitasi dan menggerakkan masyarakat termasuk pelaku melakukan proses pemantauan, pengawasan dan evaluasi dengan teknik-teknik partisipatif (misal PRA, RRA dll).

6

Pelaporan Hasil Pemantauan, Pengawasan dan Evaluasi

Dalam PTO PPK III tidak ada pembahasan mengenai pelaporan dari hasil pemantauan, pengawasan dan evaluasi.

Ada beberapa TAMBAHAN terkait kewajiban untuk melaporkan hasil pemantauan, pengawasan dan evaluasi yang telah dilaksanakan secara berjenjang :  Laporan minimal harus memuat hal-hal sbb.: (a) Maksud dan tujuan (b) Lokasi yang dipantau. (c) Aspek/fokus pemantauan. (d) Kesimpulan hasil pemantauan dan pengawasan untuk setiap pencapaian hasil dari aspek yang dipantau. (e) Temuan-temuan khusus terkait hal-hal yang bersifat positif dan penyimpangan serta alasannya/analisanya mengapa hal itu terjadi. (f) Rekomendasi tindak lanjut atau apa yang sudah dan harus dilakukan kemudian berkaitan dengan hal tersebut  Bagi FK dan KM menjadi lampiran dalam laporan bulanan mereka untuk disampaikan kepada supervisornya masing-masing. Bagi konsultan provinsi dan konsultan nasional dilampirkan bersama proposal perjalanan dinas berikutnya untuk disampaikan kepada supervisornya masing-masing serta Satker Pembinaan PPK Dirjen PMD.

7

Pelaporan

Tidak dapat dibedakan dengan jelas laporan hasil pemantauan, pengawasan dan evaluasi dengan pelaporan program yang dapat digunkana sebagai salah satu instrumen pemantauan, pengawasan dan evaluasi karena berisi tentang laporan kegiatan konsultan, kemajuan dan status siklus PPK, kemajuan kegiatan, jumlah dana yang sudah dicairkan, partisipasi, dll.


Dibedakan dengan jelas antara laporan hasil kegiatan pemantauan, pengawasan dan evaluasi dengan laporan kegiatan. Format dan isi laporan kegiatan pada dasarnya SAMA DENGAN PTO PPK III dengan beberapa PERUBAHAN yang dilakukan terkait dengan tanggal pengiriman laporan :  FK kepada KM maksimal tanggal 5 setiap bulannya,  KM kepada provinsi maksimal tanggal 10 setiap bulannya,  Provinsi kepada NMC maksimal tanggal 15 setiap bulannya,  NMC kepada Satker Pembinaan PPK Dirjan PMD maksimal tanggal 20 setiap bulannya.

PENJELASAN PTO VIII : PEROSEDUR PENANGANAN PENGADUAN DAN MASALAH NO 1

2.

Bagian yang berubah Halaman 1 8.1. Latar Belakang dan Tujuan

Penggolongan Masalah

Tertulis dalam PTO PPK III 8.1.1. Latar Belakang Dalam pelaksanaan PPK terdapat prinsip transparansi Partisipatif …………dst. 8.1.2. Tujuan Prosedur penanganan pengaduan ini diharapkan……………..dst.

Tidak Ada

Perubahan yang dilakukan Perubahan yang dilakukan adalah: 8.1. Maksud dan Tujuan 8.1.1. Maksud Prosedur penanganan pengaduan dan masalah dalam PNPM-PPK dimaksudkan sebagai panduan dalam penanganan pengaduan dan masalah bagi pelaku-pelaku yang terkait untuk menjaga kualitas program. 8.1.2. Tujuan Prosedur penanganan pengaduan dan masalah bertujuan : a. Agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan, sasaran, kebijakan dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan; b. Agar penanganan pengaduan dan masalah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan; c. Membantu masyarakat dan pihak terkait dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dalam program; dan d. Menyamakan persepsi masyarakat dan pihak terkait dalam menangani berbagai pengaduan dan masalah untuk menjaga kualitas program. Perubahan dan tambahan yang dilakukan adalah: 8.2. Penggolongan Masalah Penggolongan masalah dimaksudkan untuk memudahkan dalam setiap penanganan pengaduan dan masalah. Adapun penggolongan tersebut adalah sebagai berikut: 8.2.1. Masalah Implementasi Program Masalah implementasi program adalah masalah yang terjadi disebabkan oleh adanya pelanggaran prinsip dan prosedur, penyimpangan/ penyalahgunaan dana, intervensi (negatif), keadaan yang terjadi diluar kemampuan manusia (force majeure) dalam pelaksanaan program di lapangan.


8.2.2. Masalah Manajerial Masalah manajerial adalah masalah yang muncul akibat pelaksanaan sistem manajerial berkaitan dengan pembinaan dan pendampingan serta dukungan administrasi program yang tidak optimal, dengan contoh antara lain:  Administrasi UPK tidak lengkap/tidak tertib/ belum memadai;  Tim Pemelihara/pelestarian tidak berfungsi;  Terjadi tunggakan atau kemacetan pengembalian UEP-SPP (bukan karena penyimpangan prinsip dan prosedur, intervensi negatif atau penyimpangan dana);  Kinerja UPK / TPK rendah;  Gaji Konsultan terlambat;  Pekerjaan fisik terlambat (bukan karena penyimpangan prinsip dan prosedur, intervensi negatif atau penyimpangan dana, tetapi karena hujan atau material susah didapat, dan lain-lain);

 Partisipasi masyarakat dalam MD/ MAD rendah;  Kinerja FK/Konsultan rendah. Selanjutnya, penjelasan ini hanya akan menjelaskan penanganan pengaduan dan masalah yang berkaitan dengan masalah implementasi. 3

Halaman 2 8.2.Prinsip-prinsip Penanganan

4

Halaman 2 a). Sumber Informasi

5

Halaman 3 b.) Kategori Jenis Pengaduan

6

Halaman 3 c). Tahapan Penanganan

7

1. 2. 3. 4. 5.

Rahasia Berjenjang Transparansi dan Partisipatif Proporsional Objektif

Melalui: i). Kotak pos 612/JKP (di tingkat pusat); ii). Surat/ berita langsung kepada…….dst.; iii). Dst. Kategori 1 s/d kategori 5

i). Registrasi dan Dokumentasi Hal-hal yang perlu dicatat antara lain:  Nomor arsip;  Nomor surat (jika ada);  Dst. iv). Tindak Turun Tangan Tindakan tersebut dapat berupa:  Klarifikasi pengaduan kepada unsur terkait; kepada aparat dan konsultan;  Penjelasan kembali kepada pelapor,…..dst;  Dst.

v). Pemantauan dan Investigasi Lanjutan Pemantauan dimaksudkan sebagai alat kendali penanganan pengaduan,…….dst.


Tambahan yang dilakukan adalah: Asas Penanganan Pengaduan dan Masalah Penanganan pengaduan dan masalah PNPM-PPK menganut asas DOUM: Dari, Oleh dan Untuk Masyarakat. Artinya seluruh upaya penanganan masalah harus berawal dari kemauan dan kesadaran kritis dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk kepentingan seluruh masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat harus dimotivasi dan diberi ruang yang lebih luas agar pro aktif dan terlibat langsung dalam setiap tahapan penanganan masalah sampai masalah dinyatakan selesai. Tambahan yang dilakukan adalah: i. SMS pengaduan; ii. Laporan hasil pemeriksaan/ temuan BPKP dan Banwasda; iii. Laporan hasil pemeriksaan/ temuan BP UPK atau Banwas Kecamatan; iv. Dll. Perubahan dan tambahan yang dilakukan adalah:  Kategori 5, yaitu lain-lain dihilangkan.

Tambahan yang dilakukan adalah:  Lokasi dan waktu kejadian.

Tambahan yang dilakukan adalah:  Menggelar MD/ MAD untuk membahas permasalahan dan solusinya.  Dibentuknya Tim Penanganan Masalah secara ad hoc.  Membangun jaringan dengan aparat hukum/ terkait, DPRD, LSM atau media massa. Tambahan paragraf: Jika pengaduan menyangkut pelanggaran Kode Etik oleh Fasilitator dan atau Konsultan PNPM-PPK, maka penanganannya mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan dan aturan hukum lainnya. Perubahan yang dilakukan adalah: v). Pemantauan Perkembangan Penyelesaian Masalah Pemantauan dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan penyelesaian masalah serta memastikan bahwa tindak turun tangan yang dilakukan berjalan sebagaimana mestinya.

Pemantauan dapat dilakukan melalui kunjungan lapangan, MD/ MAD, diskusi dengan pelaku program/ Tim Penanganan masalah dan rapat koordinasi, papan informasi, surat, fax, email, telpon, SMS, laporan mingguan atau bulanan/ laporan khusus/ insidentil, dan lain-lain.

vi). Penyelesaian Masalah Penyelesaian masalah ini mengedepankan prinsip transparansi dan partisipasi. dst...........

Bila ditemukan bahwa langkah–langkah yang telah diterapkan kurang efektif/ tidak menghasilkan progres yang berarti, maka segera mencari alternatif solusi lain dalam rangka mendorong percepatan penanganan masalah. Perubahan yang dilakukan adalah: vi). Musyawarah Khusus Penanganan Masalah Musyawarah ini diadakan setelah proses tindak turun tangan terhadap masalah telah dilakukan dan sesuai dengan prinsip dan prosedur penanganan masalah. Keputusan dari musyawarah ini adalah: i. Masalah dinyatakan selesai; ataukah j. Masalah dinyatakan belum selesai dengan rekomendasi: o Dilakukan proses penanganan ulang; o Alternatif solusi yang lain; o Pengananan masalah diproses melalui jalur hukum formal. Hasil musyawarah harus dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Khusus Penanganan Masalah. Hasil musyawarah disosialisasikan kepada masyarakat melalui papan informasi/ media lain dan kegiatan masyarakat baik formal maupun informal. Panduan yang dapat digunakan sebagai landasan atau tolok ukur penyelesaian masalah hingga masalah dikatakan selesai dapat dilihat pada Lampiran 3.

vii). Umpan Balik Umpan balik (feed back) merupakan tanggapan balik masyarakat...dst. 8

9

viii). Pelaporan Adapun format laporan penanganan penyelesaian masalah, dapat dilihat pada lampiran 4.

d). Derajat Penanganan Masalah

Tidak ada


Penanganan terhadap masalah yang muncul adakalanya sangat sulit, bahkan tidak mungkin diselesaikan walaupun masyarakat dan pihak lain yang terkait sudah berusaha secara maksimal untuk menanganinya. Penyelesaian terhadap masalah tersebut akan diatur melalui kebijakan khusus. Perubahan yang dilakukan adalah: Dihilangkan

Perubahan yang dilakukan adalah: Format laporan progres dan rekomendasi penanganan masalah implementasi untuk provinsi dan kabupaten, dapat dilihat pada Lampiran 4, sedangkan untuk FK dan KPM – D/K dapat dilihat pada Lampiran 5. Alur penanganan pengaduan dan masalah dapat dilihat pada Lampiran 2. Tambahan yang dilakukan adalah: d). Derajat Penanganan Masalah  Derajat 1: Upaya penanganan masalah pada tingkat desa atau kecamatan;  Derajat 2: Upaya penanganan masalah pada tingkat desa/ kecamatan dengan dukungan tingkat kabupaten;  Derajat 3: Upaya penanganan masalah pada tingkat desa/ kecamatan/ kabupaten dengan dukungan tingkat provinsi;

 Derajat 4: Upaya penanganan masalah pada tingkat desa/ kecamatan/ kabupaten/ provinsi dengan dukungan tingkat pusat.

10

e). Penanganan Masalah Pada Lokasi Phase Out

Tidak Ada

11

Ada FD dan Pendamping Lokal

12

Halaman 6 8.4. Peran Pelaku Program Dalam Penanganan Masalah Halaman 7

13

Halaman 7

Spesialis Complain Monitoring and Resolution KM Nasional di Wilayah

14

Halaman 8

Spesialis Complain Monitoring and Resolution KM Nasional-Jakarta

Korwil dan Deputy Korwil

Tambahan yang dilakukan adalah: e). Penanganan Masalah Pada Lokasi Phase Out:  Phase out kecamatan: Tanggung jawab pendampingan/ pemantauan pada kades, PjOK, camat, KM Kab. Dan TK PPK Kab;  Phase out kabupaten: Tanggung jawab pendampingan/ pemantauan pada KM provinsi dan TK PNPM-PPK Provinsi;  Tahapan penanganan lokasi phae out:  Pertemuan konsolidasi semua jenjang (desa s/d provinsi).  Sepakati pembentukan/ optimalisasi Tim Penanganan Masalah.  Dukungan penanganan disesuaikan dengan derajat penanganan masalah.  Proses penanganan tetap mengacu pada prosedur yang telah ditetapkan. Alur penanganan masalah pada lokasi phase out bisa dilihat pada Lampiran 6. Perubahan yang dilakukan adalah: Dihilangkan Perubahan yang dilakukan adalah: Semua kata “Korwil” menjadi Koordinator Provinsi (Korprov) serta semua kata “Deputy Korwil” dihilangkan. Perubahan yang dilakukan adalah: Spesialis Penanganan Pengaduan dan Masalah di Tingkat Provinsi Perubahan yang dilakukan adalah: Spesialis Penanganan Pengaduan dan Masalah di Tingkat Pusat

viii). Memantau tindak lanjut penyelesaian masalah dan memfasilitasi upaya/ proses hukum kasus penyimpangan dana PPK dengan bekerjasama 15

Halaman 9 Lampiran 1

16

Halaman 10 Penjelasan Lampiran 2

Bagan Alir Distribusi Pengaduan dan Temuan Masalah Pada bagan alir, terdapat pelaku-pelaku:  TK PPK  KM Nasional Wilayah  Fasilitator Desa Tindak Turun Tangan Penanganan Pengaduan dan Temuan Masalah

viii). Memantau tindak lanjut penyelesaian masalah dan memfasilitasi upaya/proses hukum kasus penyimpangan dana PNPM-PPK bersama dengan pihak-pihak terkait. Perubahan yang dilakukan adalah:  TK PPK menjadi TK PNPM-PPK  KM Nas Wilayah menjadi KM Provinsi  Fasilitator Desa menjadi KPM-D/K

Tambahan yang dilakukan adalah: 2. Adakan pertemuan dengan masyarakat desa dan/ kecamatan.

2. Adakan pertemuan dengan masyarakat desa. MATRIK PERUBAHAN PTO PNPM PPK TAHUN 2007 Page 25 of 29

7. Buat berita acara hasil pertemuan dan dilampirkan dengan daftar hadir pertemuan tersebut.

7. Buat berita acara hasil Pertemuan.

17


Panduan Penyelesaian Masalah b).Masyarakat/ pihak yang melaporkan atau membuat pengaduan menerima hasil penanganan/ penyelesaian masalah tersebut.

Perubahan yang dilakukan adalah: b.) Masyarakat menyatakan selesai dalam musyawarah khusus penanganan masalah

18


Format laporan penanganan penyelesaian masalah

Perubahan yang dilakukan adalah: Format laporan progres dan rekomendasi penanganan masalah implementasi untuk provinsi dan kabupaten (terlampir)

19

Lampiran 5

Tidak Ada

20

Lampiran 6

Tidak Ada

Tambahan yang dilakukan adalah: Lampiran 5: Format laporan progres dan rekomendasi penanganan masalah implementasi untuk kecamatan dan desa (terlampir) Tambahan yang dilakukan adalah: Lampiran 6: Penanganan Masalah Lokasi Phase Out (terlampir).


PENJELASAN IX PENDANAAN DAN ADMINISTRASI NO 1

Bagian yang berubah Halaman 2 2.2. Penyaluran Dana BLM

2

Halaman 3 Pencairan Dana PPK

3

Halaman 4 4.2.Pengeloolaan Dokumen UPK.



 Pembukaan Rekening Bantuan PPK (BPPK) dilakukan di bank pemerintah setempat.  Spesimen tanda tangan untuk rekening Bantuan PPK (BPPK) adalah (1) Ketua UPK; (2) FK/FT; (3) Ketua Musyawarah Antar Desa.

 Pembukaan Rekening Bantuan PNPM-PPK dilakukan di bank pemerintah setempat DIUBAH MENJADI bank yang telah ditetapkan oleh program.

TAMBAHAN berupa: Pengelolaan dokumen serah terima pada saat ada pergantian pengurus UPK dan pergantian konsultan.

Kearsipan/

4 Pengarsipan Dokumen di TPK

 Spesimen tanda tangan untuk rekening Bantuan PNPM-PPK adalah (1) Ketua UPK; (2) FK/FT; (3) Ketua MAD (Asumsi : Ketua MAD yang dimaksud sifatnya tidak tetap dan dipilih setiap akan melakukan MAD) sehingga DIUBAH MENJADI Wakil masyarakat yang telah ditetapkan dalam Musyawarah Antar Desa (sifatnya tetap, satu kali pemilihan, kecuali ada hal lain yang mengharuskan dia diganti) TAMBAHAN pada dokumen pencairan: Dokumen pencairan dilengkapi dengan hasil pendataan Rumah Tangga Miskin (RTM)

Dalam Penjelasan IX PTO PPK III, tidak ada penegasan untuk pengarsipan dokumen di tingkat desa/TPK.


Dalam PNPM-PPK, pengarsipan dokumen di tingkat desa oleh TPK dan Kepala Desa wajib dilakukan. Tata cara penyusunan dapat disesuaikan dengan tahapan kegiatan dengan pemisahan antara dokumen keuangan dan non keuangan atau cara lain yang dianggap memudahkan dalam pencarian.

PENJELASAN PTO X : PENGELOLAAN DANA BERGULIR NO 10

11

12

13 14 15

16



Halaman 1 Profil UPK

Bagian yang berubah

Pemetaan dilakukan seluruhnya oleh KM

Pemetaan lokasi yang ada BLM dan FK (aktif) dilakukan oleh FK sedangkan lokasi yang tidak ada FK tetap dilakukan oleh KM

Halaman 2 Kelompok Peminjam

Hanya menyebut jenis, fungsi dan fasilitasi secara garis besar

Dijadikan dalam satu bahasan dan dilakukan penajaman untuk Fasilitasi Penguatan Kelompok berdasarkan Pemetaan Tingkat Perkembangan Kelompok.

Halaman 16 Penguatan Kelompok Halaman 4 Dasar- dasar Pengelolaan dan Aturan Pokok Perguliran Halaman 5 Pola Perguliran Halaman 10 Pelaporan Keuangan UPK Halaman 11 Penilaian Kesehatan UPK Halaman 16 Penyehatan Pinjaman Bermasalah Halaman 19 Pengembangan Jaringan UPK

Hanya menyebut definisi dan garis besar. Dibuat terpisah

Digabung dalam Bab Mekanisme Perguliran, dan dilakukan penajaman terutama pola perguliran.

Belum memberikan informasi kondisi kelompok Belum memberikan proses scoring dan Hasil Kategori Penilaian Menyebutkan kriteria, tahapan, dan penentuan pola penyelesaian

Adanya tambahan Laporan untuk memberikan informasi kondisi kelompok

Baru menyebutkan arahan kegiatan secara global baik jenis kerjasama maupun lembaga yanag dapat bekerjasama

Memuat tambahan penajaman dan model tahapan yang dapat mengarah pada pengembangan jaringan kelompok dan UPK dalam berbagai kegiatan kebutuhan masyarakat


Telah memuat mekanisme, penilaian masing-masing aspek dan Kategorisasi Disampaikan dalam Bab tersendiri dengan memberikan contoh-2 instrumen

PENJELASAN PTO XI : KELEMBAGAAN NO

Bagian yang berubah

1

Dasar Pemikiran

2

Tujuan Penataan

3

Strategi Penataan

4

Langkah-Langkah Penataan

5

Hubungan Kelembagaan UPK

6

Kategori Tingkat Perkembangan



Perubahan yang dilakukan Dasar pemikiran :  Penataan kelembagaan UPK memperkuat aspek-aspek legalitas dan standar prosedur operasional.  Strategi ini dilakukan karena keberadaan UPK masih bersifat ad hoc.  Ke depan UPK menjalankan dan mengembangkan fungsi sebagai pengelola keuangan dan pinjaman, pelaksana program dalam kaitan fungsi partisipatory development agency, serta penguatan dan pembinaan kelompok.  Kedudukan UPK perlu dikuatkan dalam hukum dan peraturan yang berlaku dalam kaitan hubungan dengan kelembagaan desa dan antar desa lainnya, bahkan kerjasama dengan pihak lain. Tujuan penataan : Penataan Kelembagaan UPK bertujuan untuk memperkuat legalitas dan operasional UPK agar mampu mengembangkan diri sebagai pengelola keuangan dan pinjaman, pelaksana program dalam kaitan fungsi partisipatory development agency, serta penguatan dan pembinaan kelompok. Strategi Penataan :  Terbentuknya kesepakatan antar desa melalui BKAD,  Penyusunan SOP UPK dan lembaga pendukung dengan metode teknispartisipatif,  Pelaksanaan kategori TK perkembangan kelembagaan desa dan kecamatan,  Pelaksanaan kategori jenis kelompok usaha bersama dan kelompok simpan pinjam. Langkah-Langkah Penataan :  Fasilitasi pembentukan BKAD,  Penyusunan standar prosedur operasional, Hubungan Kelembagaan UPK :  Hubungan UPK dengan BKAD, musyawarah-musyawarah, dan lembaga pendukung UPK dalam bentuk AD-ART,  Ketentuan dasar dalam penyusunan AD-ART tersebut,  Gambar bagan pola hubungan kelembagaan. Kategori TK perkembangan kelembagaan :  Menjelaskan jenis, aspek, indikator, dan hasil penilaian kelembagaan,  Lampiran matriz penataan kelembagaan.

Matriks Errata PTO PPK-PNPM, 2007

Recommend Documents