Material Transfer Agreement Dan Izin Penelitian Asing Serpong, 04-05 Mei 2017
SEKRETARIAT TKPIPA
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
Kebesaran dan Kedaulatan Indonesia
DARATAN
:
± 1.900.000 km²
LAUT
:
± 5.800.000 km²
JUMLAH PULAU
:
± 17.480
YANG BERNAMA
:
± 5.707
GARIS PANTAI
:
± 95.181 km (Ke empat Terpanjang)
± 92 PULAU TERLUAR (BERBATASAN DENGAN NEGARA LAIN)
Produsen besar di dunia untuk berbagai komoditas: •kelapa sawit (penghasil dan eksportir terbesar di dunia), •kakao (no. 2), •timah (no. 2), •nikel (cadangan no. 4) •bauksit (cadangan no. 7) •komoditas unggulan lainnya: besi baja, tembaga, karet dan perikanan.
Alur laut yang berbobot strategis ekonomi dan militer global, yaitu: •Selat Malaka (merupakan SLoC), •Selat Sunda (ALKI 1), •Selat Lombok dan Selat Makassar (ALKI 2), dan •Selat Ombai Wetar (ALKI 3). Sebagian besar pelayaran utama dunia melewati dan memanfaatkan alur-alur tersebut sebagai jalur pelayarannya
Pembangunan Iptek Nasional • • •
• •
UU no. 18/ 2002 tentang Sistem Penelitian Pengembangan dan Penerapan Iptek Nas RPJPN 2005 – 2025 (UU No. 17/2007) RPJMN (2010-2014) => ARN 2010-2014 Memberikan prioritas pada 7 bidang fokus pembangunan iptek : – ketahanan pangan; – Energi terbarukan; – teknologi informasi dan komunikasi; – teknologi dan manajemen transportasi; – teknologi pertahanan dan keamanan; – teknologi kesehatan dan obat; – material maju SINas SIDa => adopsi teknologi & matching antara supply dan demand teknologi Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) mengintegrasikan 3 elemen utama : (1) mengembangkan potensi ekonomi wilayah di 6 Koridor Ekonomi (2) memperkuat konektivitas nasional yang terintegrasi secara lokal dan terhubung secara global; (3) memperkuat kemampuan SDM dan IPTEK nasional
Isu-isu Global dan Kerjasama Internasional Penggundulan Hutan; REDD+ Gas Rumah Kaca; Perlindungan Lapisan Ozon Pelestarian dan Pemanfaatan Lahan Basah Kyoto Protocol Nagoya Protocol: – akses dan pembagian keuntungan secara adil dan seimbang dalam pemanfaatan sumber daya genetik. – persetujuan terlebih dahulu – ‘Prior Informed Consent’ dari negara pemilik. – berdasarkan kesepakatan kontrak tertulis; Mutually Agreed Terms. • Convention on Biodiversity (CBD) – hukum internasional yang mengikat dalam melindungi keanekaragaman hayati, pengetahuan tradisional dan folklore dari penyalahgunaan dan pencurian. • • • • •
Komunitas Ilmiah Internasional
Indonesia merupakan “Laboratorium Alam “ •Geologi •Klimatologi •Bencana alam: gempa bumi, tsunami, badai (iklim) •Biodiversity •Biology (marine biology, Zoology, primatology) •Kehutanan/ Konservasi •Kelautan •Ekologi •Geografi •Kesehatan •Antropologi •Sosial •Agama •Budaya
Alasan Perizinan Penelitian • Pengembangan Iptek harus didukung oleh penelitian • Persaingan penguasaan Iptek semakin ketat • Penelitian lintas negara semakin banyak (globalisasi) • Minat peneliti asing ke Indonesia semakin meningkat (keanekaragaman hayati, lingkungan hidup, bencana alam, sosial budaya)
→Pengendalian atas SDA dan keamanan Nasional
→Perlu pengaturan perizinan bagi peneliti asing
Dasar Hukum Sistem Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Iptek Nasional Perizinan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan bagi Perguruan Tinggi, Lembaga Litbang, Badan Usaha, dan Orang Asing
Pelaporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Litbang Oleh Perguruan Tinggi, Lembaga Litbang, Badan Usaha dan Orang Asing
UU 18/2002
1)
Kerja sama internasional dapat diusahakan oleh semua unsur kelembagaan Iptek untuk meningkatkan alih teknologi dari negara-negara lain serta meningkatkan partisipasi dalam kehidupan masyarakat ilmiah internasional.
2)
Kerja sama sebagaimana dimaksud harus dilaksanakan atas dasar persamaan kedudukan yang saling menguntungkan dengan tidak merugikan kepentingan nasional, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
3)
Pemerintah bertanggung jawab memberikan dukungan bagi perguruan tinggi dan lembaga litbang dalam rangka kerja sama internasional di bidang Iptek
4)
Perguruan tinggi asing, lembaga litbang asing, badan usaha asing, dan orang asing yang tidak berdomisili di Indonesia yang akan melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan di Indonesia harus mendapatkan izin tertulis dari instansi pemerintah yang berwenang.
Pasal 17
PP 41/2006 Permen 8/2007
Pembentukan Tim Koordinasi, Pengawasan, dan Sanksi Pelaksanaan Kegiatan Litbang Perguruan Tinggi, Lembaga Litbang, Badan Usaha dan Orang Asing
Permen 9/2007
Perundang-Undangan Terkait • Uu No 5/1990 tentang Konservasi SDA Hayati • UU No 5/1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity • UU N0 4/2006 tentang International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture • UU no 11 of 2013 tentang Ratifikasi Nagoya Protocol tentang Akses terhadap Sumber Daya Genetik dan Pembagian yang adil dan seimbang t Terhadap Keuntungan yang Ditimbulkan dari Pemanfaatannya terhadap CBD
Perundang-Undangan Terkait • PP No 8/1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar • Permenkes No 647/Menkes/PER/VIII/2009 tentang Pengiriman dan Penggunaan Specimen Klinik, Materi Biologi, dan muatan informasinya • Keputusan Menteri Kesehatan No 732/MENKES/SK/VIII/2008 tentang pndoman pengiriman specimen untuk keperluan penelitian dan pengembangan kesehatan • Permentan No 15/Permentan/ OT.140/32009 tentang pedoman penyusun perjanjian pengalihan material (MTA) • Perka LIPI No 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Perjanjian Pengalihan Material di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Material Transfer Agreement Pasal 20 ayat 2: • Perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing dimaksud pada ayat (1) tidak dapat membawa sampel dan/ atau spesimen bahan penelitian dan pengembangan keluar wilayah NKRI, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan.
Penjelasan Psl 20 (2): • Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud dalam Pasal ini antara lain adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture yang di dalamnya terdapat pengaturan mengenai Material Transfer Agreement (Perjanjian Pengalihan Bahan) yang memperbolehkan pertukaran sampel dan/atau spesimen antar negara untuk kepentingan penelitian. Permentan No:15/Permentan/OT.140/3/2009 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN PERJANJIAN PENGALIHAN MATERIAL PermenKes No. 657/2009 tentang Pengiriman dan Penggunaan Spesimen Klinik, Materi Biologik dan Muatan informasinya
Jumlah Izin Penelitian (2000 s.d. 2014) 600
Number of Permits
500 400 300 200 100 0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Jumlah SIP 116 224 224 271 193 208 309 310 361 461 547 460 544 546 512
Trend Negara Asal Peneliti Asing
2012 2010
2013
Negara Asal Peneliti Asing
2010
Bidang Penelitian Asing 2013
Top 10 Bidang Penelitian yang Diminati Peneliti Asing 2014
15.43%
9.77%
8.79%
8.01% 5.86%
5.08%
4.30%
3.71%
2.93%
2.93%
Top 10 Mitra Kerja Indonesia yang Bermitra Kerja dengan Peneliti Asing 2014
71 46
43 31
29
27 21
20
18
16
Top 10 Negara Asal Peneliti Asing 2014
Kanada 4%
China 3%
Belanda 5% Inggris 5%
Amerika Serikat 23%
RRC 6%
Australia 8%
Jepang 19% Jerman 13%
Perancis 14%
Top 10 Peneliti Asing di Setiap Provinsi 2014
Jawa Timur
Bali
Papua Barat
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Sulawesi Utara
DKI Jakarta
Kalimantan Tengah
Sulawesi Selatan
Jawa Barat
29
30
35
36
43
49
59
66
68
80
TN Gunung Palung: primatology Suaq Balimbing; primatology
CIMTROP, Sebangau; Ecology/ Forestry Joloi River: Biology Bukit Raya Expedition: Botany
TN Kutai; Zoology
TN Danau Sentarum: Ecology, Health
Coral Reef: Nantu: Ecology Donggala; Poso: Oceanography Forestry TN Bantimurung; Konserv. Lindu, Lore: primatology primatology, AgroEcology
ICBG: Mekongga Lambusango Project: Wakatobi
SM Lambusango: Forestry Rajaampat: Biology
TN Batang Toru; primatology Bioresource in Tropical Forest: Resources Management Mangrove; ecology
Siberut; Mentawai primatology Sumatran Plate Boundary: Paleoseismology TN Hutan Harapan, TN Bukit Duabelas: Forestry Timika: Health
TN Berbak: Ecology TN Bukit Tigapuluh; primatology TN Gn Salak: Forestry FISH-DIVA: Aqua-Culture & Zoology TN Gn Halimun, Gn Gede: Primatology
CRD-ERID: MicroBiology
Flores: Geology
TN Bali Barat; primatology Bali Menjangan Island Merapi: Vulcanology Reef: Marine Biology
Paserine Birds: Zoology TN Komodoi: Ecology
Forestry
Beberapa HOT-SPOTS Penelitian Asing
Ferns Diversity: Botany
Prosedur Perizinan Pra-Kedatangan Pemohon
Online/ manual
MENRISTEK
Sekretariat
Dokumen aplikasi
KBRI/ KJRI
Data permohonan
rekomendasi
Update datapermohonan
Tim Koordinasi Pemberian Izin (TKPIPA) Ditolak/
Informasikan ke Pemohon
Permohonan
diterima
VISA
Siap masuk ke Indonesia VISA
Copy otorisasi VISA
DITJEN IMIGRASI Otorisasi VISA
Total waktu dari permohonan masuk hingga keputusan: 2 minggu Ditambah pemrosesan Visa: 2 minggu
Jangka Waktu Izin dan Perpanjangan Jangka Waktu Izin Paling Lama 1 2 bulan
Perpanjangan
(Pasal 11)
paling banyak 2 (dua) kali secara berturut-turut untuk masingmasing jangka waktu paling lama 12 bulan
Diajukan secara tertulis DITERIMA ATAU ke Menteri (Pasal 12 ayat DITOLAK (2)
Kelengkapan Persyaratan (Pasal 12 ayat (3); diajukan selambatnya 30 hari sebelumnya
Prosedur Perizinan Pasca Kedatangan di Indonesia Aktivitas Pemohon (peneliti) yg telah disetujui datang ke Indonesia; melapor ke Ristek
Pemohon
RISTEK
Pelaksana POLRI
Ditjen Imigrasi
Kantor Lain
Kelengkapan passpor, arrival card, pass foto, formulir
Mutu Baku Waktu
Output
24 jam
Pembayaran biaya izin penelitian sesuai jabatan dan status pemohon
bukti pembayaran
Penerbitan surat izin Peneliti (SIP) dan surat pengantar untuk melapor ke Mabes POLRI/ Mapolda, Kantor Imigrasi lokal, Kemendagri, dan PHKA
SIP, Surat Pengantar lainnya
Penelitii Asing lapor ke Mabes POLRI
SIP
Menerima SKJ dari Mabes POLRI
Peneliti Asing lapor ke Kantor Imigrasi lokal, dan Kantor Kementerian Dalam Negeri Memperoleh KITAS dari Kantor Imigrasi, dan SPP dari Kantor Kemdagri Peneliti Asing melaporkan diri ke Kantor Kepolisian Daerah Jika akan memasuki kawasan Konservasi, Peneliti Asing melapor ke Kantor PHKA Peneliti Asing melapor ke Kantor Kesbang Linmas, membawa SPP
1 hari 1 hari
3-10 hari
Surat Keterangan Jalan (SKJ) KITAS
1 hari
SPP (pusat)
SIP
7-14 hari
SKLD
SIP
7-14 hari
Simaksi
SIP, SPP (pusat)
7 hari
SPP (daerah)
SIP
DIHAPUS SEJAK JANUARI 2014
Siap untuk melakukan penelitian
Dalam praktek, total waktu dpt mencapai 4 minggu
ISO 9001: 2015 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM - Persetujuan TKPIPA = 10 H - Telex Visa = 2 H - SIP = 1 Jam - Pembayaran Telex Visa = 1 H - Rekomendasi EPO, SKJ, SPP, KITAS, SINAKSI, SC & CO – 1 Jam
STANDARD LAYANAN KL TERKAIT - SKJ POLRI = 24 Jam - Telex Visa Ditjen Imigrasi = 10 H - Konversi Visa = 15 H - SPP Kemdagri= 5 H - KITAS & MERP Kantor Imigrasi= 5 H - SINAKSI Kementerian LHK = 5 H
Lembaga Penjamin & Mitra Kerja Lembaga Penjamin Orang perorangan atau organisasi di Indonesia atau di luar negeri yang bertindak sebagai penjamin kegiatan penelitian – (Pasal 1 ayat 9) Mitra Kerja Lembaga litbang dan/ atau perguruan tinggi pemerintah/ swasta berbadan hukum Indonesia – (Pasal 1 ayat 10)
Lembaga Penjamin & Mitra Kerja (cont..) Kompetensi dan kelayakan lembaga penjamin dan mitra kerja ditentukan oleh tim koordinasi – Pasal 14 ayat (2)
Lembaga Penjamin bertanggung jawab terhadap perguruan tinggi asing, lembaga litbang asing, badan usaha asing, dan orang asing selama berada dan melaksanakan penelitian di Indonesia – Pasal 15 Mitra kerja bertanggung jawab atas pelaksanaan penelitian yang dilakukan – Pasal 16 Persyaratan lembaga penjamin dapat dikecualikan apabila mitra kerja memiliki kompetensi dan kelayakan sebagai lembaga penjamin – Pasal 17
MITRA KERJA • Mitra Kerja merupakan Lembaga Penelitian, bisa: – Pemerintah/ Swasta – Perguruan Tinggi Negeri/ Swasta – Lembaga Ilmiah lainnya
• Peran:
– Memberikan pengarahan dan petunjuk teknis mengenai pelaksanaan penelitian – Bertanggung jawab atas pelaksanaan penelitian
• Wajib
– menunjuk pendamping untuk bersama-sama melakukan penelitian di lapangan – melaporkan kepulangan Peneliti Asing kepada RISTEK – membuat perjanjian yang mengatur sharing data dan MTA
• Berhak: membuat perjanjian mengenai hak penulisan bersama dalam publikasi ilmiah, paten, dan IPR lainnya.
Kewajiban Peneliti Asing Melaporkan kedatangannya ke RISTEK untuk memperoleh Surat Ijin Penelitian
Mengurus surat-surat ijin lainnya (SKJ, SPP, KITAS, Ijin Pemda, dll) Mentaati semua peraturan yang berlaku dan wajib menghormati adat-istiadat penduduk setempat; Selalu berkonsultasi dengan mitra kerjanya
Tidak melakukan kegiatan di luar penelitian Menyampaikan laporan penelitian ke RISTEK
Pemantauan - Pelaporan • Pasal 19 PP 41/2006: • Perguruan Tinggi asing, lembaga litbang asing, BU asing, dan orang asing harus melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan kepada Menteri secara berkala
• Pasal 2 (2) Permen 8/2007: • Laporan disampaikan secara tertulis kepada Menteri melalui Ketua Tim Koordinasi dengan tembusan kepada Mitra Kerja, dan Pemda di wilayah kegiatan penelitian.
• Pasal 4 Permen 8/2007 : • Laporan terdiri dari Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir hasil pelaksanaan litbang
Sanksi Pelanggaran dikenakan sanksi administratif , berupa: a)teguran lisan; b)teguran tertulis; c)pemberhentian sementara kegiatan; d)pembatalan dan/atau pencabutan izin. Sanksi pembatalan dan/ atau pencabutan izin dilaksanakan oleh Menteri – Pasal 23 ayat (3) Pengenaan sanksi administratif tidak mengurangi kemungkinan dikenakan sanksi hukum lainnya sesuai peraturan perundangundangan – Pasal 25
Terima kasih ….
Kementerian Riset, Teknologi, dan Dikti Sekretariat Perizinan Penelitian Asing Jl. M.H. Thamrin No. 8, Jakarta 10340 Gedung BPPT II Lt. 20
Alamat Sekretariat
Tel: 62 (0)21 316 2222 ext 9777; 9797 Fax: 62 (0)21 39836180 Homepage: www.ristekdikti.go.id Registration: http://frp.ristekdikti.go.id
E-mail :
[email protected]
