I. PENDAHULUAN Pengaduan yang berstatus proses pada bulan Februari 2016 telah berkurang/ menurun dibandingkan bulan sebelumnya.
Pengaduan status proses pada bulan Februari 2016
sejumlah 214 pengaduan atau turun 28 pengaduan (12%) dari bulan Januari 2016 yang berjumlah 242 pengaduan.
Jumlah pengaduan sampai dengan bulan Februari 2016 berjumlah 60.423 pengaduan dengan pengaduan yang telah selesai berjumlah 60.209 pengaduan (99,65%). Pengaduan yang berstatus proses sebanyak 214 pengaduan. Pengaduan yang berstatus proses masih cukup banyak terdapat di Provinsi Sumatera Utara (53,3%) dan Jawa barat (42,5%). Pengaduan yang berstatus proses berdasarkan media laporan tertinggi pada temuan BPKP dan ITDA. Temuan BPKP sebanyak 133 temuan (62,15%) dan temuan ITDA sebanyak 45 temuan (21,03%). Serta pengaduan melalui media tatap langsung sebanyak 23 pengaduan (10,75%). Provinsi Sumatera Utara selain memiliki temuan BPKP yang cukup banyak yang berstatus proses juga terdapat 7 pengaduan yang masih berstatus proses dari pengaduan masyarakat. Pengaduan yang dilaporkan masyarakat dari 7 kasus 5 merupakan kasus penyimpangan dana dari pelaksanaan kegiatan infrastruktur. Kasus ini terjadi di Kabupaten Pematang siantar dari hasil kegiatan uji petik yang dilaksanakan. Di Provinsi Jawa barat pengaduan yang berstatus proses yang dominan tidak hanya pada temuan BPKP maupun ITDA tetapi pada media tatap langsung dan surat. Pengaduan yang
disampaikan
masyarakat dominan pada pelaksanaan kegiatan sosialisasi, ekonomi dan
infrastruktur. Tabel 1.1. Pengaduan Status Proses di masing-masing Provinsi Asal aduan Sumut Sumbar Jambi Bengkulu Kepri Jabar Grand Total
Tatap langsung
Surat
Mimbar bebas
Email
1
Uji Petik
1
5
1
5
1 1 20 23
6 6
1 1
BPKP 100 3 1 2 1 26 133
Grand Total
ITDA 7
38 45
114 3 2 3 1 91 214
II. PENGENDALIAN DAN PENGELOLAAN DATA A. Capaian Penanganan Pengaduan Pengaduan pada bulan Februari 2016 yang masuk dan dikelola sebanyak 840 pengaduan dengan pengaduan selesai sebanyak 694 pengaduan(99,86%). Pengaduan berstatus proses sebanyak 1 pengaduan. Pengaduan yang berstatus proses tersebut berasal dari Provinsi Bengkulu.
Pengaduan pada bulan Februari 2016 yang tertinggi terdapat di Provinsi DKI Jakarta sebanyak 117 pengaduan. Pengaduan yang terendah terdapat di Provinsi Kepulauan Riau
sebanyak 10 pengaduan. Pengaduan yang berstatus proses di Provinsi Bengkulu berkaitan dengan kritik mengenai transparansi BLM. B. Pengaduan berdasarkan kategori
Pengaduan berdasakan kategori yang dominan pada kategori pertanyaan sebanyak 42.895 pengaduan (71%). Pengaduan yang berstatus proses tertinggi pada bagian Mekanisme dan prosedur sebanyak 139(65%). Pengaduan yang berstatus proses terendah terdapat pada kategori kebijakan. Pengaduan yang berkaitan dengan temuan BPKP dan ITDA yang berstatus proses sebanyak 178 pengaduan.(83,2%) C. Pengaduan berdasarkan bidang kegiatan Berdasarkan bidang kegiatan yang berstatus proses dari
214 pengaduan tertinggi pada
bidang kegiatan infrastruktur sebanyak 109 kasus (50,9%). Sedangkan yang terendah pada bidang pengembangan UP_UP di BKM dan pelaksanaan alih kelotla. Pada bidang terseb masing-masing hanya 1 pengaduan yang status proses. Bidang kegiatan yang berstatus proses pada kegiatan infrastruktur sebanyak 98 kasus merupakan temuan BPKP maupun ITDA. Jadi hanya terdapat 11 kasus yang merupakan pengaduan yang dilaporkan masyarakat melalui media lainnya. Pengaduan status proses berdasarkan bidang kegiatan yang terbanyak setelah kegiatan infrastruktur adalah pada bidang kegiatan ekonomi. Pengaduan status proses pada bidang kegiatan ini sebanyak 39 pengaduan(18,22%).
D. Pengaduan berdasarkan asal aduan
Pengaduan berdasarkan asal aduan sampai dengan bulan Februari 2016 yang paling dominan pada tingkat kelurahan sebanyak 52.653 pengaduan. Pengaduan pada tingkat ini yang berstatus proses sebanyak 159 kasus (74,2%). Pengaduan yang terendah pada tingkat pusat sebanyak 214 pengaduan. Pada tingkat pusat pengaduan ini tidak ada status proses. Pengaduan yang berstatus proses pada tingkat kelurahan sebanyak 159 kasus. Sebanyak 128 kasus (80,5%) merupakan temuan BPKP dan ITDA. Sisa nya sebanyak 31 kasus merupakan pengaduan masyarakat.
E. Pengaduan berdasarkan Media aduan
Media pengaduan yang sering digunakan sampai dengan bulan Februari 2016 adalah media tatap langsung. Media tatap langsung mencapai 52.216 pengaduan (86,4%). Media pengaduan terendah pada media faximile.(0,01%) Pengaduan dengan media temuan BPKP memiliki status proses tertinggi mencapai 133 pengaduan (62,1%). Media pengaduan dengan status proses terendah pada media Uji petik dan mimbar bebas.
F. Penyimpangan dana 1. Penyimpangan Hasil Temuan BPKP 1.2. Jumlah Kasus Penyimpangan Dana Temuan BPKP Temuan BPKP yang masuk kategori penyimpangan dana sebanyak 186 kasus. Kasus tersebut telah selesai sebanyak 169 kasus atau nambah 2 kasus selesai dan sisa 17 kasus masih status proses. Kasus proses tertinggi terdapat di Provinsi Sumatera Utara. Sebanyak 9 kasus berkaitan dengan kegiatan infrastruktur.
Nilai penyimpangan dana temuan BPKP sampai dengan Februari 2016 mencapai 11,4 Milliar. Dana yang telah dikembalikan mencapai 10,5 Milliar (91,6%). Provinsi dengan nilai penyimpangan tertinggi terdapat di Provinsi Sumatera selatan mencapai 2,74 Milliar, dengan dana yang telah dikembalikan mencapai 2,74 Milliar.(100%). Sedangkan provinsi yang terendah temuannya terdapat di Provinsi Babel 1,4 juta dan telah dikembalikan 100%. Sedangkan provinsi dengan sisa dana terbesar yang belum dikembalikan terdapat di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 502 juta.
2. Penyimpangan dana Temuan ITDA
Jumlah kasus penyimpangan dana temuan ITDA sejumlah 48 temuan. Temuan yang telah selesai sebanyak 44 temuan (91,67%). Temuan yang masih dalam proses tindak lanjut sebanyak 4 temuan. Nilai penyimpangan dana hasil temuan ITDA mencapai 1,825 Milliar. Nilai dana yang telah dikembalikan 1,555 Miliar(85,24%). Provinsi yang telah melunasi dana penyimpangan dana temuan ITDA terdapat di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera barat, Jambi, Sumatera selatan dan banten. Sebaliknya provinsi yang masih dalam proses tindak-lanjut pengembalian dana terdapat di Provinsi Bengkulu dan Jawa barat. Sehingga status bulan Februari 2016 Provinsi Sumatera Barat telah menyelesaikan pengembalian dana yang telah disalah-gunakan.
3. Penyimpangan dana Laporan Masyarakat Jumlah kasus penyimpangan dana sampai bulan Februari 2016 yang dilaporkan masyarakat sebanyak 124 kasus dengan kasus telah selesai sebanyak 115 kasus (92,7%). Sebanyak 9 kasus masih dalam status proses, 7 kasus berasal dari Provinsi Sumatera Utara, Sisanya terdapat di Provinsi Jawa barat terdapat 1 kasus danJambi terdapat 1 kasus.
Nilai penyimpangan yang dilaporkan masyarakat mencapai 2,56 Milliar dengan dana yang telah kembali sebanyak 1,50 Milliar (58%). Nilai penyimpangan dana tertinggi terdapat di Propinsi Banten mencapai 851 juta, dengan Nilai dana yang telah dikembalikan sebesar 256 juta dan diselesaikan melalui jalur hukum sebanyak 595 juta. Nilai penyimpangan terendah terdapat di Provinsi Bengkulu dengan nilai penyimpangan 17 juta dan telah kembali 100%. Terdapat beberapa provinsi yang belum mengembalikan dana 100% berada di Provinsi Sumatera utara, Jawa Barat, Sumatera selatan, Riau, Jambi dan Sumatera barat. Kasus di Provinsi Sumatera Barat telah dinyatakan selesai berdasarkan hasil musyawarah tingkat kelurahan dan diketahui oleh pihak Satker.
Provinsi yang masih memiliki kasus penyimpangan dana yang status proses dan dana penyimpangan dalam proses pengembalian Provinsi Jambi berkaitan dengan kasus dana sosial dari dana APBD yang disalah-gunakan dan dalam proses pengembalian. Provinsi Jawa Barat terjadi di Kabupaten bogor penggelapan dana bergulir sebesar 20 juta dan baru dikembalikan sebesar 5,35 juta. Kasus-kasus tersebut di atas merupakan kasus penyimpangan yang proses penanganannya paling lama.
III. Kesimpulan 1. Pengaduan sampai bulan Februari 2016 mencapai 60.423 pengaduan dengan pengaduan telah selesai ditangani sebanyak 60.209 (99,65%). Pengaduan yang masuk pada bulan Februari 2016 sebesar 694 pengaduan dengan status proses sebanyak 1 pengaduan. 2. Pengaduan status proses sampai dengan bulan Februari 2016 mencapai 214 kasus. Kasus tersebut telah berkurang dari bulan sebelumnya sebesar 12%. 3. Penyimpangan
dana
temuan
masyarakat
mencapai
124
kasus
dengan
nilai
penyimpangan dana 2,55 Milliar, dengan nilai penyimpangan dana yang telah dikembalikan 1,5 Milliar (58%). Kasus penyimpangan dana yang telah selesai melalui jalur hukum sebesar 825 Juta. 4. Jumlah kasus penyimpangan dana temuan ITDA sejumlah 48 temuan. Temuan yang telah selesai sebanyak 44 temuan (91,7%). Nilai penyimpangan dana hasil temuan ITDA mencapai 1,825 Milliar. Nilai dana yang telah dikembalikan 1,55 Miliar(85,24%). 5. Temuan BPKP yang masuk kategori penyimpangan dana sebanyak 186 kasus. Kasus tersebut telah selesai sebanyak 169 kasus dan 17 kasus masih status proses. Nilai penyimpangan dana temuan BPKP sampai dengan Februari 2016 mencapai 11,4 Milliar. Dana yang telah dikembalikan mencapai 10,5 Milliar (91,6%).
Jakarta, 14 Maret 2016 PPM KMP PNPM WILAYAH-1
