Sosialisasi Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat 2016
Direktorat Pengabdian kepada Masyarakat
Sosialisasi Pelaksanaan PkM 2016
Skema Pengabdian kepada Masyarakat didanai 2016 1. Kemenristekdikti (simlitabmas) - IbM (Ipteks bagi Masyarakat) - KKN 2. Kemenristekdikti (BOPTN) - TTG - ESD - Desa Binaan
Sosialisasi Pelaksanaan PkM 2016
Jumlah judul dan pendanaan No
Skema
Jumlah Judul Pendanaan
1
9
398.800.000
2
IbM (Ipteks bagi Masyarakat) KKN
4
330.000.000
3
TTG
30
750.000.000
4
ESD
20
500.000.000
5
Desa Binaan
24
1.000.000.000
Sosialisasi Pelaksanaan PkM 2016
Temuan BPK dan Audit Internal 1. Pemberian honorarium pada pelaksanaan hibah PkM yang sudah menjadi tupoksi dosen 2. Kelengkapan administrasi laporan keuangan, antara lain: -
Presensi pelatihan SPPD perjalanan Surat tugas tim pelaksana Berita acara serah terima peralatan/aset Pajak pembelian dan honorarium Honorarium melebihi pagu 30%
Sosialisasi Pelaksanaan PkM 2016
Waktu Pelaksanaan N o
Skema
Mulai
1
Kemenristekdikti 1 Maret (simlitabmas) 2016
Batas akhir kemajuan 30 Juni 2016
2
Kemenristekdikti 1 April (BOPTN) 2016
1 Agustus 2016
Batas akhir Lap. akhir 14 Oktober 2016 31 Oktober 2016
Sosialisasi Pelaksanaan PkM 2016
Panduan Pelaksanaan No
Skema
Format
1
Kemenristekdikti (simlitabmas)
Panduan IX (simlitabmas)
2
Kemenristekdikti (BOPTN)
Format DitPkM (diemailkan ke PIC)
Sosialisasi Pelaksanaan PkM 2016
Perjanjian Pelaksanaan Penugasan (denda dan sanksi) N o
Skema
Sanksi
1
Kemenristekdikti (simlitabmas)
-
2
Kemenristekdikti (BOPTN) -
Sanksi denda sebesar 1 ‰ (satu permil) setiap hari keterlambatan pelaporan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen), terhitung dari tanggal jatuh tempo Peneliti/Pelaksana Pengabdian Masyarakat yang tidak hadir dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi serta Seminar Hasil Penelitian tanpa pemberitahuan sebelumnya ke Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, maka Peneliti tidak berhak menerima sisa dana penugasan tahap kedua sebesar 30%. Pihak Kedua harus mengembalikan dana penugasan 30% yang telah diterima ke Kas Negara Keterlambatan, tidak ada upaya untuk memenuhi perjanjian Black list 3 tahun
Sosialisasi Pelaksanaan PkM 2016
Pajak Pajak yang harus disetor: 1.pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%; 2.belanja honorarium dikenai PPh Pasal 21 dengan ketentuan: a.5% bagi yang memiliki NPWP untuk golongan III, serta 6% bagi yang tidak memiliki NPWP; b.untuk golongan IV sebesar 15%; dan 3.pajak–pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku
Pajak Prosedur Penggunaan NPWP Universitas (e-billing) Pelaksana
• Pelaksana membuat daftar rincian pajak yang akan disetor
Penyetoran
• Daftar pajak yang akan disetor diserahkan ke Direktorat Pengabdian tiap tanggal 1 - 5 pada bulan berikutnya
Pengambilan • Pelaksana mengambil formulir setor pajak ke Direktorat Pengabdian, untuk bukti setor pajak dibayarkan dan pembayaran
Keuangan • Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 • NPWP yang digunakan adalah NPWP Institusi (Universitas/Fakultas) bukan NPWP pribadi
Aset • Hasil Pengabdian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan Pengabdian adalah milik negara yang dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga/masyarakat melalui Surat Keterangan Hibah dengan Berita Acara Serah Terima Barang
Surat Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat No: 1459/E5.1/LT/2015, Tanggal 16 Juni 2015 Perihal : Penjelasan Honorarium Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 1. Honorarium Pelaksanaan Penelitian di Perguruan Tinggi mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen dan Permenkeu Nomor: 53/PMK.02 tentang SBM, yaitu: a)Seorang dosen yang telah disertifikasi dan mendapatkan tunjangan profesi mempunyai tugaskan pokok dan fungsi (tusi) melaksanakan tridharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat). b)Tugas utama bidang pendidikan dan penelitian sebanyak 9 SKS dan Pengabdian kepada Masyarakat dan tugas pokok lainnya 3 SKS. 2. Honorarium pelaksanaan penelitian Ditlitabmas masih mengacu atau berpedoman pada buku Panduan Penelitian Edisi IX, dengan catatan pelaksanaanya harus mengacu kepada Surat Itjen Depdikbud tersebut di atas.
Surat Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat No: 1459/E5.1/LT/2015, Tanggal 16 Juni 2015 3. Jika seorang dosen telah memenuhi tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut pada nomor 1 butir a dan b, khususnya dalam memenuhi kewajiban utama bidang penelitian dengan melaksanakan 2 judul penelitian misalnya 1 judul penelitian mandiri yang mempunyai bobot 4 SKS, maka pelaksanaan 1 judul penelitian lain yang dananya bersumber dari Ditjen Pendidikan Tinggi dapat menggunakan honorarium yang diatur dalam Panduan Penelitian Edisi IX. 4. Namun apabila seorang dosen HANYA melaksanakan 1 judul penelitian yang dananya bersumber dari Ditjen Dikti dan penelitian tersebut digunakan untuk memenuhi kewajiban tugas utama dosen di bidang penelitian, maka honorarium sebagaimana diatur dalam Panduan Penelitian Edisi IX tidak dapat digunakan, selanjutnya honorarium yang tidak dapat digunakan dapat dialihkan penggunaannya untuk keperluan penelitian di luar komponen biaya honorarium peneliti setelah dilakukan revisi Rencana Anggaran Biaya Penelitian yang tertuang dalam proposal yang diketahui dan disyahkan oleh Ketua LP/LPPM.
Surat Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat No: 1459/E5.1/LT/2015, Tanggal 16 Juni 2015 5. Dalam waktu yang tidak terlalu lama Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat akan melakukan revisi buku panduan penelitian Edisi IX yang akan disesuaikan dengan struktur organisasi Kemristek Dikti yang baru dan peraturan pengunaan keuangan negara yang ada. Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, ttd Agus Subekti
Pengumuman • Hibah Pengabdian kepada Masyarakat Kemenristekdikti 2017 April – 4 Mei 2016 • Panduan X, simlitabmas • simlitabmas.dikti.go.id
THANK YOU
