MASTERPLAN TATA KELOLA TIK JAWA TIMUR DINAS KOMINFO PROV JAWA TIMUR

MASTERPLAN TATA KELOLA TIK JAWA TIMUR

DINAS KOMINFO PROV JAWA TIMUR

I. PENDAHULUAN Dokumen Master Plan Teknologi Informasi ini berisi : Implementasi dan pemanfaatan TI di lingkup pemerintahan merupakan salah satu aspek penting yang perlu dikembangkan, untuk meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan sekaligus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Namun demikian, lembaga atau organisasi pemerintahan tidak bisa secara gegabah mengeluarkan investasi untuk implementasi Teknologi Informasi, perlu diperhitungkan cost dan benefit yang dihasilkannya. Organisasi membutuhkan semacam blue print yang sering disebut IT Master Plan atau IT Strategic Plan sebagai dasar organisasi dalam mengimplementasi TI. Maksud dari penyusunan dokumen Master Plan Teknologi Informasi adalah menjadi dasar bagi perencanaan dalam investasi dan implementasi TI, menjadi acuan implementasi jangka panjang dalam pengembangan sistem informasi guna mendukung Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui penyusunan: • Kerangka Pemikiran Dasar (e-Government Framework); • Arsitektur Pengembangan (e-Government Architecture); • Solusi Pentahapan Pengembangan (e-Government Roadmap); • Rencana Proyek Implementasi 3 Tahun (e-Government Implementation Plan). Tujuan Pembangunan Master Plan Teknologi Informasi (MPTI) adalah agar Master Plan Teknologi Informasi menjadi strategi organisasi dalam memanfaatkan teknologi informasi yang berfungsi sebagai enabler dan menambah keunggulan yang kompetitif untuk mencapai : • Terwujudnya Sistem Informasi Manajemen yang terpadu di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur; • Meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Timur; • Perbaikan organisasi, sistem manajemen,dan proses kerja kepemerintahan;

II. KONDISI DAN KEBUTUHAN • Kondisi teknologi infostruktur, infrastruktur, dan suprastruktur SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. • Kebutuhan SKPD akan infostruktur, infrastruktur dan suprastruktur disampaikan di Bab II. • Dengan adanya pergub 48/2015, perencanaan TIK sudah dilaksanakan melalui verifikasi anggaran SKPD, kewajiban ada rekomendasi Diskominfo dalam setiap pengadaan barang dan jasa bidang TIK. • Kondisi dan kebutuhan SKPD akan diterjemahkan dalam roadmap Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan masing masing SKPD

Kelembagaan NO

SKPD

1

Biro Administrasi Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

VISI MISI

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

VISI

Biro Administrasi Kemasyarakatan mempunyai Tugas menyiapkan Terwujudnya Pelayanan Administrasi perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan Kemasyarakatan Yang Berkualitas Demi fungsi, penyelenggaraan pembinaan, administrasi dan sumber daya di bidang Terciptanya Kesalehan Sosial dan agama, pendidikan, kebudayaan dan pariwisata, pemuda, olah raga, Harmoni Sosial. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta keluarga berencana. MISI Meningkatkan Kualitas Pelayanan Biro Administrasi Kemasyarakatan mempunyai Fungsi : Administrasi Kemasyarakatan. a. pelaksanaan penyiapan kebijakan di bidang kemasyarakatan;

perumusan administrasi

b.

pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan di bidang agama, pendidikan, kebudayaan dan pariwisata, pemuda, olah raga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta keluarga berencana;

c.

pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang agama, pendidikan, kebudayaan dan pariwisata, pemuda, olah raga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta keluarga berencana;

d.

pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta sumber daya aparatur di bidang administrasi kemasyarakatan; dan

e.

pelaksanaan tugas tugas lain yang

HUKUM DAN KEBIJAKAN NO 1 2 3 4 5

6 7 8

SKPD

KEBIJAKAN

PENGEMBANGAN

Biro Administrasi Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Biro Administrasi Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Biro Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Biro Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Pergub No. 31 Tahun 2002 Tentang Jaringan Pengembangan Website JDIH Biro Dokumentasi dan Informasi Hukum Prov. Hukum Setda Prov.Jatim Jatim Harapan Untuk Kominfo : Keputusan Gubernur :

Menyediakan Bimtek No. 188/22/KPTS/013/2015 dengan Tujuan terhadap petugas dan Meningkatkan Pelayanan, Pengelolaan dan Website Pembinaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Daerah, serta untuk Meningkatkan Kebutuhan TIK : Pelaksanaan Tugas dalam Pengelolaan Kekurangan Staf TI Perpustakaan Sekretariat Daerah

SOP No. 31111/2011 Pengelolaan JDIH

website pengelola

SUMBER DAYA MANUSIA NO

SKPD

1


2

Biro Administrasi Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

3

Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

4

Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

5

Biro Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

6

Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

7

Biro Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

8

Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

9

Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

10

Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

11

Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

12

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur

13

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur

14

Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur

15

Badan Koordinasi Wilayah I Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur

16

Badan Koordinasi Wilayah II Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur

STAF IT NON PRAKOM

42 Orang Pegawai

1 Staf IT

2 Staf IT

PRANATA KOMPUTER (PRAKOM)

INFRASTRUKTUR JARINGAN NO

SKPD

INTERNET ASTINET FO KOMINFO ISP

1

2

3

4

5


20 Mbps (Ikut Sekda) Rencana Pengembangan Ke Depan :

Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

Biro Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

Rencana Pengembangan Ke Depan :

40 Mbps (Ikut Sekda)

Biro Administrasi 20 Mbps (Ikut Sekda) Kerjasama Sekretariat Rencana Pengembangan Ke Depan : Daerah Provinsi Jawa 40 Mbps (Ikut Sekda) Timur

Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

DATA UTAMA

INTRANET DARI KOMINFO SUMBER LAIN PRODUK BANDWI BIAYA LOKA DTH SI 7 Mbps 512 Kbps


-

-

-

-

-

Rencana Pengembangan Ke Depan : -

-

-

-

-


TELKOM


INDIHOM 10 Mbps E

-

BIRO AP


20 Mbps (Ikut Sekda) Rencana Pengembangan Ke Depan : 40 Mbps (Ikut Sekda)

1 Mbps 512 Kbps Rencana Pengembangan Ke Depan :



1 Mbps 512 Kbps

TELKOM

MULTI SPEED

10 Mbps

1.5 Jt / Bln

BIRO ADM

1 Mbps 512 Kbps Rencana Pengembangan Ke Depan : 1 Mbps 512 Kbps Rencana Pengembangan Ke Depan :

SISTEM INFORMASI NO

SKPD

APLIKASI

1

Biro Administrasi Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Eentri bantuan sosial dan Timur masyarakat

2

Biro Administrasi Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

3 4 5 6 7 8

9

10

Biro Administrasi Jawa Timur Biro Administrasi Timur Biro Administrasi Jawa Timur Biro Administrasi Timur Biro Administrasi Jawa Timur

Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi

Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

11

Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

12

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur

13

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur

JDIH 1.

Kegiatan Gubernur

2.

Website

3.

PPI.jatimprov.go.id (pengumpulan dan penyaringan informasi)

1.

E-Sakip

2.

E-Anjab

3.

Website

-

Quick Count Pilkada

FUNGSI

PUBLIC KEY INFRASTRUCTURE Dalam kriptografi, Public Key Infrastructure (PKI) adalah sebuah cara untuk otentikasi, pengamanan data dan perangkat anti sangkal, PKI telah diimplementasikan dengan berbagai aplikasi seperti S/MIME, HTTPS, VPN, dll. Anda dapat melihat fitur S/MIME pada software email yang terkenal seperti Outlook Express, Mozilla Mail/Thunderbird, dan Evolution. DATA WAREHOUSE DAN DECISION SUPPORT SYSTEM Data warehouse adalah suatu konsep dan kombinasi teknologi yang memfasilitasi organisasi untuk mengelola dan memelihara data historis yang diperoleh dari sistem atau aplikasi operasional [Ferdiana, 2008]

FREE SOFTWARE DAN OPEN SOURCE SOFTWARE Perangkat lunak bebas (free software) adalah istilah yang diciptakan oleh Richard Stallman dan Free Software Foundation yang mengacu kepada perangkat lunak yang bebas untuk digunakan, dipelajari dan diubah serta dapat disalin dengan atau tanpa modifikasi. INTEROPERABILITAS Interoperabilitas adalah dimana suatu aplikasi bisa berinteraksi dengan aplikasi lainnya melalui suatu protokol yang disetujui bersama lewat bermacam-macam jalur komunikasi, biasanya lewat network TCP/IP dan protokol HTTP dengan memanfaatkan file XML. Adapun aplikasi disini boleh berada di platform yang berbeda: Delphi Win32, .NET, Java, atau bahkan pada O/S yang

EKSPEKTASI PIMPINAN Pemerintah Provinsi Jawa Timur sangat menaruh harapan terhadap perkembangan teknologi informasi agar dapat dinikmati dan dimanfaatkan masyarakat Jatim. Gubernur akan terus meningkatkan kualitas dan kebutuhan IT di Jatim, utamanya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dicontohkannya: o Sistem IT di Balai Karantina Pertanian dan Ikan, ikan masuk ke balai tersebut akan dicek, ditentukan standar merkurinya seperti apa. Jika tidak memenuhi syarat untuk masuk, maka akan ketahuan melalui sistem tersebut. sistem IT ini merupakan bentuk kesepakatan bersama antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Prov. Jatim, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Balai Karantina Pertanian dan Ikan. Disperindag sebagai Satuan Administrasi Pangkal (Satminkal) dan pusat datanya nantinya disentralkan di Disperindag Prov. Jatim.

o Gubernur Jawa Timur Soekarwo juga menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mempersiapkan diri menjelang Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2016. Hal ini ditandai dengan menyiapkan super koridor berbasis Teknologi Informasi (TI) yang bertujuan mendukung sistem kontrol terhadap standardisasi barang yang dapat masuk ke wilayah Jatim. o Gubernur Soekarwo juga menyinggung pentingnya peran IT dalam kegiatan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM). Menurutnya, KIM jangan membangun informasi yang tidak ada manfaatnya. Dunia sekarang bertambah maju dengan konsep sustainable and change. “KIM harus hijrah dari sekedar omong-omongan, banyak hal yang hanya diketahui lokal dapat mendunia melalui IT. Maka fungsi itu harus kita optimalkan,” kata Gubernur Soekarwo.b (kominfo. jatimprov.go.id) o Khusus untuk pelayanan publik yang baik dengan menggunakan teknologi informasi (TI). Sebagai contoh diterapkannya SIEVAP & MoU Pemprov Jatim dengan BPK (e-audit), SIKDA & LAB Keuangan (online), SIPPD: musrenbang-jatim.net.

o Kontrol masyarakat atau yang biasa disebut monitoring dan evaluasi (Monev) merupakan salah satu elemen penting dalam pembentukan reformasi birokrasi selain regulasi, pemimpin yang mempunyai komitmen, dan sistem IT. o Selama ini diketahui dalam perkembangan terakhir, pilar koperasi dan UMKM telah menyokong 54,48% PDRB Jawa Timur. Kepala Dinas Koperasi Provinsi Jawa Timur, Dr. Ahmad Mudjib Afan, M.kes mendukung penuh keterlibatan UMKM dalam program pengembangan aplikasi teknologi informasi tersebut. o Kemajuan teknologi informasi mutlak dibutuhkan untuk menunjang berbagai sektor dalam kehidupan, terlebih ketika berbicara mengenai sektor ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang cukup signifikan tentu tidak lepas dari peran teknologi informasi.

Kondisi Ideal : KELEMBAGAAN Adapun peran Komite TIK berdasarkan peraturan Menkominfo Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 adalah : 1. Mensinergiskan dan mengintegrasikan Rencana TIK institusi yang mengakomodir kepentingan seluruh satuan kerja. 2. Mensinergiskan rencana belanja/investasi satuan kerja untuk memastikan tidak adanya tumpang tindih (redundancy) inisiatif TIK. 3. Melakukan review atas evaluasi berkala implementasi TIK yang dilakukan oleh CIO, untuk memastikan keselarasan dengan rencana semula.

HUKUM DAN KEBIJAKAN

• UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). • Selain itu juga PP No 82 tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, Inpres No 3 tahun 2003 tentang kebijakan strategi nasional pengembangan e-goverment dan Pergub No 48 tahun 2015 tentang Tata Kelola Sistem dan Transaksi Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.

SUMBER DAYA MANUSIA Untuk mewujudkan SDM yang memadai dan kompeten, perlu upaya peningkatan kapasitas sesuai kebutuhan serta dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Hal itu bisa dilakukan melalui jalur pendidikan formal maupun informal maupun pengembangan standar kompetensi yang dibutuhkan dalam pengembangan dan implementasi e-goverment. Upaya peningkatan kapasitas itu bisa dilakukan, antara lain : • Dengan mengikutkan sertifikasi CEH (Certified Ethical Hacker) • CISA (Certified Information Systems Auditor) • CDCP (Training Certified Data Center Profesional) • S2 Teknologi Informasi • Sertifikasi Internasional

INFRASTRUKTUR JARINGAN Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Timur menjadi lembaga yang akan dipercaya dalam mengelola jaringan di semua SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dengan demikian semua SKPD akan terkoneksi dengan VPN IP serta terkoneksi ke data center. VPN (Virtual Private Network) merupakan sebuah teknologi komunikasi yang memungkinkan untuk dapat terkoneksi ke jaringan publik dan menggunakannya untuk dapat bergabung dengan jaringan lokal. Untuk membangun sebuah infrastruktur jaringan yang baik juga diperlukan Disaster Recovery Center (DRC). Ini merupakan fasilitas pengganti pada saat Data Center mengalami gangguan atau tidak dapat berfungsi antara lain karena tidak adanya aliran listrik ke ruang komputer, kebakaran, ledakan atau kerusakan pada komputer. DRC digunakan sementara waktu selama dilakukannya pemulihan data center untuk menjaga kelangsungan kegiatan dan kinerja SKPD.

• Jawa Timur Internet Exchange (JIX) adalah tempat terhubungnya berbagai ISP (Internet Service Provider) dengan maksud menyatukan lalu lintas antar ISP di Jawa Timur, sehingga tidak perlu lagi melalui luar Jawa Timur, memudahkan komunikasi di Jawa Timur dan membentuk jaringan interkoneksi di Jawa Timur yang punya kemampuan dan fasilitas yang sesuai kebutuhan, untuk dipakai ISP yang memiliki izin operasi di Jawa Timur. ISP yang tersambung ke JIX tak perlu membayar biaya bandwidth, hanya biaya sambungan fisik seperti serat optik, jalur nirkabel atau sewaan yang berbedabeda.

SISTEM INFORMASI Sistem adalah suatu susunan yang teratur dari kegiatan yang saling berkaitan dan susunan prosedur yang saling berhubungan, yang melaksanakan dan mempermudah kegiatan-kegiatan utama suatu organisasi.

Informasi adalah data yang telah diproses /diolah sehingga memiliki arti atau manfaat yang berguna.

Kualitas Informasi tergantung 3 hal: 1. Akurat 2. Tepat waktu 3. Relevan

Sistem Informasi dikategorikan dalam empat bagian, yaitu:

1. SISTEM INFORMASI MANAJEMEN (Management Information System, MIS) 2. SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN (Decision Support System, DSS) 3. SISTEM INFORMASI EKSEKUTIF (Executive Information System, EIS) 4. SISTEM PEMROSESAN TRANSAKSI (Transaction Processing System)

III.KEBIJAKAN DAN STRATEGI • Visi : Mewujudkan pelayan publik yang inovatif, berkualitas, dan terpadu berbasis TIK • Misi: Penataan kelembagaan dan SDM TIK, serta sosialisasi kebijakan, Meningkatkan koordinasi dan perencanaan TIK, Membangun Infrastruktur TIK, Membangun sistem aplikasi pelayanan publik berbasis TIK • Penyusunan strategi Agresif , strategi feedback, strategi Defersifikasi dan strategi defensif. • Dari analisa didapatkan bahwa faktor internal lebih berperan, artinya Dinas Kominfo menjadi tulang punggung tata kelola TIK di Pem Prov Jatim.

IV. RENCANA PENGEMBANGAN E- GOV • Berisi pengembangan infostruktur, infrastruktur dan suprastruktur hingga tahun 2018 sesuai dengan strategi di bab III • Pengembangan diutamakan pada tiga hal, pengembangan integrasi aplikasi, infrastruktur (data center dan jaringan) dan peningkatan kapasitas SDM bidang TIK • Pengembangan suprastruktur (perundang-undangan) diselesaikan pada tahun 2017 sehingga sejak tahun 2018, sistem tata kelola TIK sudah establish/kokoh

BASIS DATA Untuk memanfaatkan Basis Data yang ada di SKPD maka perlu pengembangan basis data dengan menggunakan Teknologi Web. Pembangunan basis data adalah tanggung jawab masing-masing SKPD. Berdasarkan Hasil Analisa yang dilakukan dari hasil survey dan pemetaan yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Jawa Timur.

Contoh. Basis DataDinas Transmigrasi dan Kependudukan No. 1.

Basis Data Transmigrasi dan Kependudukan

Isi / Konten

Penanggungjawab

Animo Bertransmigrasi

Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Kependudukan

Realisasi Penempatan gransmigran Jumlah Penduduk di Jawa Timur Jumlah Kondisi Ketenaga Kerjaan Jumlah Amngkatan Kelamin

Kerja

Menurut

Jenis

Jumlah Angkatan Kerja Menurut Umur Jumlah Angkatan Kerja berdasarkan Tingkat Pendidikan Lowongan Pekerjaan berdasarkan Pendidikan Lowongan Pekerjaan mberdasarkan jabatan

Lowongan pekerjaan berdasarkan pencari kerja Pemnerimaan Remittance TKI Pengiriman TKI ke Luar Negeri Rekapitulasi Jumlah Kantor Cabang Pelaksana Penampatan TKI Swasta (PPTKIS) di Jawa Timur Data Upah Minimum Kabupaten / Kota

APLIKASI Untuk mendapatan basis data yang baik maka akan dibuat suatu system informasi yang terintegrasi dan bisa dimanfaatkan oleh seluruh SKPD

APLIKASI FUNGSIONAL UTAMA 1 – Pelayanan Publik Kelompok Modul Deskripsi

Layanan Utama Obyek Layanan Utama Fungsi Aplikasi

: : :

:

Pelayanan Publik Kesehatan Aplikasi digunakan untuk akses pelayanan kesehatan Sistem ini mempunyai dua fungsi: ke masyarakat dan internal Pemda. Melalui sistem ini masyarakat dapat mengetahui informasi sekitar fasilitas kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi nama dan tempat lokasi rumah sakit dan puskesmas, kelas layanan, rincian layanan apa saja yang disediakan, dan lain-lain sehingga memudahkan masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas Untuk internal Pemda, sistem ini dismaping memberikan data nama dan tempat lokasi, juga memberikan status fasilitas kesehatan tersebut, sarana dan prasarana pendukung, status aktivitas kegiatan, statistik penyakit, dan lain-lain. Publikasi Informasi, Basis Data Masyarakat dan Pemerintah  Publikasi informasi kesehatan kepada masyarakat meliputi: nama dan tempat lokasi rumah sakit dan puskesmas, fasilitas dan layanannya polikliniknya, laboratorium, apotek, dan lain-lain. 

 Pemilik Relasi Modul / APlikasi yang lain

:

Perencanaan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, meliputi : o

Menginventarisir kebutuhan pelayanan kesehatan dari tiap wilayah.

o

Menyusun rencana kegiatan pelayan kesehatan masyarakat, misalnya melalui rumah sakit, balai kesehatan ibu dan anak, posyandu, klinik, praktek dokter, bidan, dokter gigi, ahli khitan.

Megelola perijinan praktek kesehatan, ijin farmasi dan bidan dan lain-lain. Dinas Kesehatan Datawarehouse Kependudukan

APLIKASI FUNGSIONAL UTAMA 2 – Administrasi dan Manajemen Umum Kelompok Modul Deskripsi

: Administrasi dan Manajemen Umum : SURAT ELEKTRONIK : Proses penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang menggunakan surat secara manual memakan waktu lama dan kesulitan dalam pelacakan posisi surat. Dengan menggunakan aplikasi ini proses surat menyurat, disposisi dan lain sebagainya dapat dilakukan dengan cepat dan memudahkan dalam pengelolaannya.

Jenis Layanan

: Back Office

Layanan Utama

Administrasi

Obyek Layanan Utama

SKPD

Fungsi Aplikasi

Pemilik Relasi Modul / APlikasi yang lain

: 

Menyediakan fungsi surat-menyurat secara elektronik, termasuk didalamnya memungkinkan roses penyiapan, pembahasan dan pengesahan surat dilakukan secara elektronik. Pembahasan surat itu 60 sendiri bisa dilakukan oleh lebih dari satu orang / unit organisasi.



Menyediakan fungsi kearsipan (surat masuk / surat keluar) secara elektronik, termasuk didalamnya disposisi, dan tembusan surat.



Menyediakan fungsi query untuk pencarian data surat secara cepat, misalnya berdasarkan pengirim, tujuan, tanggal, subyek/perihal, nomor, isi, dan lainlain.

Biro Umum : Data Warehouse Kearsipan Dokumen

APLIKASI FUNGSIONAL UTAMA 3 – Administrasi Legislasi Kelompok Modul Deskripsi

: Administrasi Legislasi : Manajemen Administrasi DPRD :  Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, sekretaris daerah dan juga DPRD memerlukan alat bantu yang mempercepat proses kerjanya, sehingga selaras dengan ritme yang ada di eksekutif. Beberapa aplikasi bisa dipakai secara bersama seperti surat elektronik, document management, dan fungsi-fungsi yang tergabung dalam colaboration and coordination. Meskipun begitu ada beberapa sistem khusus yang perlu disediakan, terutama yang berhubungan dengan proses kerja internal DPRD.


: Administrasi : Pemerintah :  Memfasilitasi pekerjaaan Sekretaris DPRD  Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD  Menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD  Mengelola sarana & prasarana DPRD  Memfasilitasi pekerjaan DPRD  Penjadwalan kegiatan anggota dewan  Pengelolaan dokumen kegiatan (rapat, notulensi,dll)  Pengelolaan dokumen hasil pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah 66 dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama lain.


Sekretariat DPRD : Data Warehouse Regulasi

APLIKASI FUNGSIONAL UTAMA 4 – Manajemen Pembangunan Kelompok Modul Deskripsi

: Administrasi Pembangunan : Perencanaan & Pembangunan Daerah :  Agar dapat merencanakan pembangunan dengan optimal diperlukan masukan data dan informasi yang akurat dan up-todate. Informasi tersebut bisa jadi datang dari aplikasi lain, dan tugas aplikasi ini adalah menyediakan data dan mengelola kebijakan perencanaan & pembangunan tiap unit kerja/SKPD ke dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif danterintegrasi.


: : :

Pemilik Relasi Modul / APlikasi yang : lain

Basis data, administrasi Pemerintah  Mengelola data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan dalam penyusunan perencanaan & pembangunan daerah.  Data dan informasi yang dibutuhkan antara lain: 1. Organisasi & tata laksana daerah 2. Keuangan daerah 3. Kependudukan 4. Sarana & prasarana Pendidikan 5. Kesehatan 6. Sosial 7. Dll  Harus ada mekanisme version dan revision control, sehingga setiap saat.  perubahan perencanaan dapat diketahui dan dilacak.  Termasuk didalamnya template pembuatan renstra oleh tiap satuan kerja.  pemerintah daerah yang memuat visi, misi, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Bappeda Data Warehouse Manajemen Kependudukan Pendidikan Kesehatan

APLIKASI FUNGSIONAL UTAMA 5 – Manajemen Keuangan Kelompok Modul Deskripsi

: : :


: : :


:

Administrasi Pembangunan Manajemen Keuangan  Aplikasi ini memiliki fungsi untuk mengelola keuangan daerah dan sebagai rujukan data/informasi terkait penggunaan sistem yang berhubungan langsung dengan anggaran dan pendapatan daerah. Basis data, administrasi SKPD  Menyelenggarakan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang tepat, lengkap dan tertib atas transaksi Keuangan Daerah, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

Meningkatkan kualitas management Pengelolaan Keuangan Daerah, meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian anggaran yang efisien, efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.



Menyediakan Sistem Informasi Keuangan Daerah yang akurat, aktual, mudah dipahami, relevan dan berdayaguna.

BPKAD Data Warehouse Perencanaan & Pembangunan Daerah Dispenda dan Biro AP

APLIKASI FUNGSIONAL UTAMA 6 – Manajemen Kepegawaian Kelompok Modul Deskripsi

: : :

Administrasi Pembangunan Manajemen Kepegawaian  Kinerja SDM yang optimal akan tercapai apabila dikelola dengan manajemen kepegawaian yang baik, dari penerimaan hingga akhir karir. Aplikasi ini bertujuan untuk mengelola hal tersebut agar tercipta tertip administrasi kepegawaian.


: : :

Administrasi, Basis Data Unit Kerja/SKPD  Mengelola data dan membantu proses kerja pemerintah yang berkaitan dengan kepegawaian daerah.


:



Modul Kepegawaian paling tidak menyediakan aplikasi dengan fungsi-fungsi pengelolaan dan pengolahan data dan informasi untuk proses kerja sebagai berikut :

o

Pengadaan (termasuk perencanaan danpersyaratan)

o

Penetapan formasi dan penempatan

o

Penetapan pensiun, gaji, tunjangan, dan kesejahteraan

o

Pengembangan kompetensi (pendidikan danpelatihan)

o

Larangan, sanksi, dan penghargaan

Badan Kepegawaian Daerah Data Warehouse Manajemen Keuangan

Analisis Kesenjangan Aplikasi No.

Aplikasi Eksisting

1.

Aplikasi Fungsional Utama 1 ( Layanan Publik ).

2.

Aplikasi Fungsional Utama 2 (Administrasi dan Manajemen Umum)

Analisa Kesenjangan Fungsi Masih melakukan enter data dengan manual dalam format XLS

Solusinya

Teknis Stand alone format data dan Pembuatan Aplikasi Berbasis belum mempunyai aplikasi Web atau SOA dengan dataware house menempatkan aplikasi atau server dalam datacenter serta bisa diakses oleh masyarakat untuk memudahkan layanan. Sebagian Layanan terdapat di P2T yang dijadikan satu atap.

Sudah ada beberapa  aplikasi yang mendukung administrasi dan manajemen umum namun masih bersifat pulau-pulau informasi atau SKPD mengembangkan sendiri sendiri dan tidak memperhatikan interoperabilitas. 

Masih banyak ketergantungan pada pihak ke 3 sehingga pengembangannya begitu sulit serta banyak aplikasi yang sudah dibangun namun tidak sesuai dengan fungsional aplikasi. Belum adanya integrasi dengan aplikasi yang lain.

Membuat terintegrasi dengan aplikasi yang lain, suatu aplikasi berbasis SOA, Webservice, OGG dan laih sebagainya.

PENGEMBANGAN DATA CENTER DAN DRC

Ruang data center yang sekarang sampai saat ini masih mencukupi kebutuhan layanan di lingkungan PEmerintah Provinsi JAwa Timur, akan tetapi kedepan, maka ruang tersebut harus diperluas dan di desain sesuai dengan standar mutu sebuah Datacenter dengan bersertifikasi dari UPTIME dan mempunyai ISO 27001 yang mampu melayani 24 jam kali 7 hari.

Analisa Kesenjangan Datacenter No.

1.

Aplikasi Eksisting

Datacenter

Analisa Kesenjangan Fungsi Datacenter saat ini berfungsi untuk colocation dan hosting dari SKPD. Masih memiliki layanan yang sedikit sehingga perlu difungsikan pengembangan layanan yang lain. Perangkat yang masih belum memadai.

Teknis Datacenter yang ada masih belum standar dari UPTIME dan belum memiliki ISO 27001 serta Stndar yang lain

Solusinya

Melakukan Sertifikasi dari UPTIME Institut dan ISO 27001 serta kebutuhan perangkat yang lain seperti penambahan perangkat penyimpanan serta server yang lebih handal untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dalam hal ini SKPD.

Kesenjangan yang ada di lingkungan Pemprov Jawa Timur terhadap upaya implementasi aplikasi dengan pendekatan SOA dapat dirangkum sebagai berikut: a. Sudah terdapat banyak aplikasi, akan tetapi bersifat tertutup; b. Aplikasi eksisting tidak dibangun berbasis SOA; c. Duplikasi dari fungsi pada aplikasi yang tersebar; d. Tidak ada desain integrasi, kanal akses terbatas; e. Perlunya edukasi SDM Pengelola TIK terkait pengembangan dengan pendekatan SOA; f. Shared service belum terdefinisikan dengan jelas; g. Agregasi data berdasarkan service antar instansi belum terlaksana; h. Belum memiliki service terhadap SIE & data warehouse.

Regulasi • Sampai saat ini regulasi yang ada di Pemerintah Provinsi Jawa Timur masih bersifat Makro yaitu Peraturan Gubernur No. 48 Tahun 2015 dan masih perlu perbaikan.

1. Analsia Kesenjangan Regulasi

Regulasi Eksisting

Analisa Kesenjangan

Solusi

1 Pergub 48 Tahun Belum mengatur beberapa aspek : 2015 1. Aspek Keamanan Informasi. Pembiayaan

Membuat Regulasi Peraturan Gubernur : Teknologi 1.

Sistem Manajemen Keamanan Informasi.

2.

Sistem Investasi Teknologi Informasi.

3.

Sistem Resiko.

4.

Model Tata Kelola.

2.

Aspek Informasi

3.

Aspek Resiko Penggunaan TI.

4.

DLL

Manajemen

Tata Kelola, Organisasi dan SDM Kategori Networked Government

Network Learning

Network Policy

Indikator Pemanfaatan TIK

Sub Indikator

Tingkat pemanfaatan TIK dalam pelaksanaan tupoksi Website Tingkat implementasi website Komunikasi Intranet dan Frekuensi Penggunaan email, Intranet instant messenger untuk berkomunikasi Organisasi dan SDM Keberadaan Organisasi TIK Staff TIK Pegawai berpengetahuan TIK Sosialisasi TIK Frekuensi sosialisasi pemanfaatan TIK Pengembangan SDM TIK Frekuensi Pelatihan dan/atau seminar bagi SDM TIK Tata Kelola TIK Banyak Proses dalam TIK yang memiliki kebijakan dan prosedur yang jelas

Tingkat pemanfaatan TIK dalam pelaksanaan tupoksi Tingkat 0

Tingkat 1

Tidak menggunakan ICT sama sekali

Hanya keperluan administrasi

Tingkat 2 untuk

Tingkat 3

Keperluan Keperluan administrasi dan administrasi, pemrosesan data pemrosesan data dan berbagi, serta sistem informasi manajemen.

Kondisi Sekarang / AS IS = Level 1 Kondisi Akan Datang / To be = Level 4

Tingkat 4 Keperluan administrasi, pemrosesan data, dan sistem informasi manajemen serta sistem informasi strategis untuk mengambil keputusan.

Tingkat implementasi website Tingkat 0 Tidak web site

Tingkat 1 memiliki Halaman Statis Informasi kurang update Tidak ada fungsi report Setidaknya memuat kontak Institusi Ada Informasi SKPD yang menginduk pada website Pemda

Tingkat 2

Tingkat 3

Informasi detil fokus Memiliki terkait instansi kemampuan tertentu (beberapa transaksi dokumen instansi memiliki elektronik website tersendiri) Mendukung Tersedia form online layanan Informasi terlayani via procurement email Sharing Memiliki panduan Information lintas penggunaan dan FAQ institusi Mendukung fungsi administrasi mandiri bagi tiap pegawai Mendukung pelatihan via web


Tingkat 4 Integrasi dengan komunitas masyarakat Mendukung proses antar institusi Integrasi dan kolaborasi proses bisnis internal maupun eksternal

Frekuensi Penggunaan email, instant messenger untuk berkomunikasi Tingkat 0

Tingkat 1

Tingkat 2

Tingkat 3

Tingkat 4

Tidak berkomunikasi menggunakan internet/intranet

Sangat Jarang

Jarang

Sering

Sangat sering /

Kondisi Sekarang / AS IS = Level 3

Kondisi Akan Datang / To be = Level 4

Ketergantungan

Keberadaan Organisasi TIK Tingkat 0 Tidak organisasi TIK

Tingkat 1

Tingkat 2

ada Organisasi TIK Organisasi TIK tergabung dalam berdiri organisasi lain sendiri berperan sebagai pendukung


Tingkat 3

Tingkat 4

Organisasi TIK berdiri sendiri dan berperan lebih dari sekadar pendukung (mis : perencanaan)

Organisasi TIK berdiri sendiri dan berperan sangat strategis (mis : perencanaan TIK selaras dengan pemerintahan)

Staf TIK Tingkat 0 Tidak memiliki staf TIK

Tingkat 1

Tingkat 2

Tingkat 3

Tingkat 4

Masih outsourcing (bukan pegawai)

Sudah ada pegawai, tapi masih sedikit dan terpusat (tidak mencukupi)

Sudah ada pegawai, dan minimal tiap instansi ada (mencukupi)

Sudah pegawai, tiap instansi/divisi/SKPD ada, dan ada jenjang karir yang jelas


Pegawai berpengetahuan TIK Tingkat 0 Tidak memiliki staf TIK berlatar belakang pendidikan formal dan non formal TIK atau sertifikasi TIK

Tingkat 1 Ada Pegawai Mengikuti Training

Tingkat 2

Tingkat 3

Tingkat 4

Ada Pegawai Mengikuti Training yang berpendidikan Diploma TIK dan/atau S1 TIK

Ada Pegawai Mengikuti Training yang berpendidikan Diploma TIK, S1 TIK dan/atau S2 TIK

Ada Pegawai Mengikuti Training yang berpendidikan Diploma TIK, S1 TIK, S2 TIK dan/atau tersertifikasi Spesialisasi (misal: CCNA, MCSE, OCA, dll)


Frekuensi sosialisasi pemanfaatan TIK Tingkat 0

Tidak pelatihan sekali

Tingkat 1

Tingkat 2

Tingkat 3

Tingkat 4

ada 1 - 3 kali per 4 – 6 kali per 7 – 8 kali per > 9 kali per tahun sama tahun tahun tahun


Frekuensi Pelatihan dan/atau seminar bagi SDM TIK Tingkat 0

Tingkat 1

Tidak pelatihan sekali

ada 1 - 3 kali per tahun sama

Tingkat 2

Tingkat 3

Tingkat 4

4 – 6 kali per tahun

7 – 8 kali per tahun

> 9 kali per tahun


Banyaknya Proses dalam TIK yang memiliki kebijakan dan prosedur yang jelas Tingkat 0 Semua tidak kebijakan prosedur jelas

Tingkat 1 proses 1 memiliki TIK dan yang

2

Tingkat 2

Tingkat 3

Tingkat 4

Proses Hanya memiliki 3 Hanya Memiliki 4 Memiliki seluruh proses Proses TIK Proses TIK TIK (perencanaan sistem, manajemen belanja, realisasi sistem, pengoperasian dan pemeliharaan sistem) berdasarkan panduan Tata Kelola TIK


Solusi Tata Kelola, Organisasi dan SDM • Tata Kelola a. Perlu adanya unit kerja yang merumuskan Kebijakan TIK yang bersifat lintas sektoral dan struktural, terkait: perencanaan, manajemen belanja, realisasi, operasional, dan pemeliharaan sistem. Kebijakan-kebijakan tersebut termasuk perencanaan pengembangan dan pengelolaan system aplikasi, jaringan, basis data (data terpusat), dan serta pemeliharaan system. b. Perlu adanya unit kerja yang merumuskan Kebijakan TIK yang bersifat lintas sektoral dan struktural, terkait: perencanaan, manajemen belanja, realisasi, operasional, dan pemeliharaan sistem. Kebijakan-kebijakan tersebut termasuk perencanaan pengembangan dan pengelolaan system aplikasi, jaringan, basis data (data terpusat), dan serta pemeliharaan system. c. Perlunya penyusunan, pembentukan, dan penyempurnaan kebijakan dan prosedur yang terkait dengan proses-proses TIK, yaitu perencanaan, manajemen investasi, realisasi, operasional, dan pemeliharaan TIK. Target yang diharapkan adalah seluruh prosesproses TIK memiliki kebijakan dan prosedur yang jelas serta selaras dengan panduan Tata Kelola TIK Nasional.

• Organisasi a. Untuk memenuhi kecukupan kebutuhan secara struktural dalam implementasi Teknologi Informasi & Komunikasi, khususnya terkait rencana induk Teknologi Informasi & Komunikasi yang akan berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun, perlu dilakukan kajian struktur dan fungsi organisasi terkait kecukupan kedudukan kedudukan dan wewenang dari organisasi pengelola TIK dalam struktur pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Perubahan struktur organisasi sangat dimungkinkan dan dilakukan sesuai dengan kebutuhan untuk menopang secara penuh terlaksananya implementasi pengembangan Teknologi Informasi & Komunikasi di lingkungan Provinsi Jawa Timur. Dari hasil analisis tentang struktur organisasi pengelola Teknologi Informasi & Komunikasi di lingkungan Provinsi Jawa Timur, diperoleh beberapa rekomendasi sebagai berikut:

a. Penetapan CIO

b. Pembentukan Komite TIK c. Pembentukan ICT PMO/Pengelola Manajemen Proyek TIK (PMP TIK) d. Kedudukan organisasi TIK di SKPD di sejajarkan dalam eselon

• SDM a. Perlu adanya penambahan sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi di bidang Teknologi Informasi & Komunikasi terkait pengelolaan system aplikasi, jaringan, dan pengelolaan basis data. b. Target yang ingin dicapai adalah tercukupinya kebutuhan SDM di lingkungan Pemprov Jawa Timur dengan latar belakang pendidikan TIK dan tersertifikasi keahlian Teknologi Informasi & Komunikasi, seperti lulusan Diploma TIK, S1 TIK, S2 TIK, CCNA, MCSE, OCA, PMP, dan lain-lain. c. Perlu adanya Sertifikasi bagi pengelola TIK di SKPD : Operator, Programer, system Analisis, Jaringan dan lain-lain. d. Mendorong peningkatan kinerja SDM pengelola TIK melalui pemberian nilai angka kredit dan tunjangan jabatan fungsional dengan mengacu pada aturan yang berlaku.

PENGEMBANGAN BACKBONE • Jaringan backbone merupakan bagian dari infrastruktur jaringan yang menghubungkan jaringan-jaringan dan menyediakan jalur pertukaran data dan informasi antar jaringan lokal / LAN. Jaringan backbone bisa berada pada satu gedung, antar gedung, atau antar wilayah. Kapasitas dari backbone seyogyanya sama atau lebih besar dari total jaringan yang terkoneksi di dalamnya. • Pemerintah provinsi Jawa Timur memiliki perangkat daerah yang tersebar di Kota Surabaya dan UPT yang tersebar di seluruh Jawa Timur. Dengan menggunakan jaringan backbone, antar SKPD bisa langsung berkomunikasi dan bertukar data. • Dalam pembangunan backbone dapat menggunakan beberapa jenis media. Salah satu media yang saat ini sudah banyak digunakan adalah Fiber Optic. Media ini lebih stabil dibandingkan dengan media nirkabel. Selain itu, kapasitas media ini sangat besar. Dengan menggunakan perangkat tertentu, media ini bisa menyalurkan data dengan kapasitas mencapai 40 Gbps.

JARINGAN ANTAR SKPD  PENGEMBANGAN JARINGAN WAN  PENGEMBANGAN DATA CENTER DAN DRC

KEBIJAKAN (HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN) Kebijakan berupa peraturan atau payung hukum yang dapat diterapkan secara optimal dalam setiap kegiatan teknologi informasi perlu untuk dilakukan. Aturan Hukum atau kebijakan ini tentu harus dapat menampung semua hal yang erat hubungannya dengan bidang masalah yang hendak diatur dengan peraturan tersebut, dalam hal ini TIK. Beberapa hal yang perlu dibuatkan landasan hukumnya adalah : – Peraturan Daerah untuk pengelolaan TIK – SOP setiap kegiatan TIK – Keamanan Sistem Informasi – Keamanan dan legalitas transaksi, perlindungan privacy

V. Solusi Pentahapan Dan Pengembangan Jadwal pengembangan Kebijakan, Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai berikut :  Pengembangan Kelembagaan dilakukan pada satu tahun pertama untuk mempersiapkan landasan hukum yang kuat bagi unit kerja pengelola TIK  Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dilakukan pada tahun pertama untuk mempersiapkan SDM TIK yang handal di masing – masing unit kerja yang akan bertanggung jawab terhadap sistem yang akan dibangun

TAHAP PENGEMBANGAN No. 1.

Kegiatan Datacenter Pengembangan DC -

DRC DRP Iso 27001 Sertifikasi Uptime

2.

Aplikasi Fungsional Utama 1 ( Layanan Publik ).

3.

Aplikasi Fungsional Utama 2 (Administrasi dan Manajemen Umum)

4.

APLIKASI FUNGSIONAL UTAMA 3 – Administrasi Legislasi

5.

APLIKASI FUNGSIONAL UTAMA 4 – Manajemen Pembangunan ( BPKAD, Bapeda, Biro AP, Biro Org dan Dispenda )

6.

APLIKASI FUNGSIONAL UTAMA 5 – Manajemen Keuangan

7.

APLIKASI FUNGSIONAL UTAMA 6 – Manajemen Kepegawaian

8.

Infrastruktur

x

Tata Kelola -

Pergub ttg Keamanan Informasi

-

Pergub ttg Manajemen Resiko

-

Pergub ttg Belanja Investasi

2016

2017

2018

2019

2020

MASTERPLAN TATA KELOLA TIK JAWA TIMUR DINAS KOMINFO PROV JAWA TIMUR

Recommend Documents