Master Plan Pengendalian Sumber Daya Alam & Lingkungan Hidup Kabupaten Donggala. yang harus dikelola dengan baik dan bijaksana. Pemanfaatan sumber

Master Plan Pengendalian Sumber Daya Alam & Lingkungan Hidup Kabupaten Donggala

BAB I Pendahuluan

I.1.

LATAR BELAKANG Keberadaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di Kabupaten Donggala merupakan salah satu dari modal pembangunan yang harus dikelola dengan baik dan bijaksana. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan untuk keperluan pembangunan seringkali tanpa perhitungan yang matang, sehingga sumber daya alam dan lingkungan tersebut mengalami degradasi secara kuantitas dan kualitas. Yang lebih mencemaskan lagi adalah adanya dampak negatif yang ditimbulkan terhadap kehidupan manusia dan mahluk hidup lainnya. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan

Pokok

Pengelolaan

Lingkungan

Hidup,

disebutkan

perlunya sebuah upaya terpadu untuk melestarikan Lingkungan Hidup yang

meliputi

Pengembangan,

Kebijaksanaan, Pemeliharaan,

Penataan,

Pemulihan,

Pemanfaatan,

Pengawasan

dan

Pengendalian Lingkungan Hidup. Undang-undang ini ditujukan untuk menjadi acuan di dalam upaya pelestarian lingkungan hidup guna menunjang

pembangunan

lingkungan.

Pembangunan

berkelanjutan tersebut

yang

diharapkan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Donggala T.A. 2008

berwawasan akan

mampu

I-1


memenuhi aspirasi dan kebutuhan manusia saat ini dengan tetap memperhatikan aspek pelestarian lingkungan. Dari pemikiran diatas, maka diperlukan sebuah kerangka perencanaan secara menyeluruh untuk upaya pelestarian lingkungan hidup. Lebih spesifik lagi, diperlukan adanya sebuah Rencana Dasar yang harus dijadikan acuan dalam merumuskan program dan kegiatan Lingkungan Hidup di Kabupaten Donggala secara terpadu. Sebagai realisasi dari pemikiran tersebut diatas, maka dilaksanakan kegiatan untuk menyusun ”Master Plan Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kabupaten Donggala”. Dari kegiatan ini akan dihasilkan

sebuah

Rencana

Induk

sebagai

acuan

di

dalam

pelaksanaan upaya pengendalian terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup yang ada di wilayah Kabupaten Donggala, sehingga pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berwawasan lingkungan akan bisa dicapai.

I.2.

MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dilaksanakan dan akan kegiatan ini adalah untuk membantu Pemerintah Kabupaten Donggala dalam merumuskan kebijaksanaan

pelaksanaan

pembangunan

yang bersinggungan

dengan keberadaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Kegiatan ini juga dimaksudkan untuk membuat kerangka perencanaan


I-2


strategik dalam upaya pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup di Kabupaten Donggala. Sedangkan tujuan dari pelaksanan kegiatan ini adalah : 1.

Untuk menyediakan Rencana Induk Kegiatan Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Kabupaten Donggala;

2.

Memberikan gambaran tentang kondisi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Kabupaten Donggala khususnya wilayah laut dan pesisir, bidang pertambangan dan bidang kehutanan;

3.

Memberikan gambaran yang obyektif terhadap dampak kegiatan manusia (sosio-ekonomi) maupun peristiwa alam terhadap komponen Lingkungan Hidup di Kabupaten Donggala;

I.3.

MANFAAT Manfaat yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah : 1.

Memberikan masukan bagi pemegang kebijaksanaan dalam hal ini adalah Pimpinan Daerah serta Pimpinan Dinas/Instansi yang terkait dengan kegiatan lingkungan untuk selanjutnya dapat menjadi pedoman dalam penyusunan operasional kegiatan bidang lingkungan hidup;

2.

Sebagai bahan evaluasi terhadap program dan kegiatan bidang lingkungan hidup yang telah dilaksanakan.


I-3


I.4.

LANDASAN HUKUM Penyusunan Master Plan Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup ini didasarkan pada : 1.

Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);

2.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

3.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3669);

4.

Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);

5.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan


I-4


Lembaran Negara Nomor 4493), yang telah di tetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 108, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4548); 6.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7.

Peraturan Daerah kabupaten Donggala Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten Donggala sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2001 Nomor Seri C Nomor 1);

8.

Peraturan Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah;

9.

Peraturan Daerah tahun 2008 tentang Baku Mutu Lingkungan Daerah Kabupaten Donggala

I.5.

PELAKSANA KEGIATAN Pelaksanaan kegiatan penyusunan Master Plan Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kabupaten Donggala dilakukan secara swakelola oleh Bappeda Kabupaten Donggala. Untuk melaksanakan kegiatan ini, Bappeda Kabupaten Donggala menyusun sebuah Tim Kerja yang personil-personilnya diambil dari perwakilan Instansi yang terkait.


I-5


I.6.

RUANG LINGKUP DAN LOKASI KEGIATAN Adapun

ruang

lingkup

kegiatan

penyusunan

masterplan

pengendalian sumberdaya alam dan lingkungan hidup Kabupaten Donggala ini di fokuskan pada : 1.

Pengendalian kerusakan wilayah pesisir dan laut;

2.

Pengendalian kerusakan bidang pertambangan;

3.

Pengendalian kerusakan bidang kehutanan. Sedangkan untuk lokasi kegiatan adalah sebagai berikut :

I.7.

1.

Kawasan Pantai Barat (10 Kecamatan);

2.

Kawasan Banawa (5 Kecamatan).

LETAK GEOGRAFIS Kabupaten Donggala merupakan bagian administratif Propinsi Sulawesi Tengah sekaligus sebagai salah satu daerah penyangga yang berbatasan langsung dengan Kota palu sebagai ibukota Propinsi Sulawesi Tengah, wilayah ini membentang dari utara ke selatan pada bagian barat Propinsi Sulawesi Tengah. Kabupaten Donggala memiliki luas 5275,69 Kilometer persegi, dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tolitoli; Sebelah selatan berbatasan dengan Propinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten Sigi; Sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar dan wilayah Propinsi Sulawesi Barat;


I-6


Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Parigi Moutong, Kota palu dan Kabupaten Sigi.

Gambar 1.1. Peta Administrasi Kabupaten Donggala

Panjang pantai di wilayah Kabupaten Donggala ± 445 Km memanjang dari arah selatan berbatasan dengan Kabupaten Mamuju Utara Propinsi Sulawesi Barat sampai arah utara berbatasan dengan Kabupaten Toli-toli Propinsi Sulawesi Tengah, dan pesisir pantai Kabupaten Donggala memiliki sumber daya hutan Mangrove ± 1.526 Ha, Padang Lamun dan Terumbu Karang ± 148 Ha, selain itu juga terdapat 15 pulau yang memiliki berbagai macam kekayaan alam


I-7


I.8.

PENDUDUK Dari hasil Registrasi Penduduk Akhir Tahun 2007 diketahui jumlah penduduk Kabupaten Donggala mencapai 283.085 jiwa. yang terdiri dari 142.440 jiwa penduduk laki-laki dan 140.645 jiwa penduduk perempuan.

I.9.

KEADAAN IKLIM Sebagaimana dengan daerah-daerah lain di Indonesia, Kabupaten Donggala memiliki dua musim, yaitu musim panas dan musim hujan. Musim panas terjadi antara bulan April – September, sedangkan musim hujan terjadi pada bulan

Oktober – bulan Maret.

Hasil pencatatan suhu udara pada Stasiun Udara Mutiara Palu tahun 2007 bahwa suhu udara rata rata tertinggi terjadi pada bulan Mei (28,1 C) dan suhu udara terendah terjadi pada bulan Juni (26,6 C). Sementara kelembaban udara yang dicatat pada stasiun yang sama berkisar antara 74 – 81 persen. Kelembaban udara rata-rata tertinggi terjadi pada bulan Pebruari yang mencapai 81 persen, sedangkan kelembaban udara rata-rata terendah terjadi pada bulan Oktober yaitu 74 persen. Curah hujan tertinggi yang tercatat pada Stasiun Mutiara Palu tahun 2005 terjadi pada bulan Juli 142,8 mm2, sedangkan curah hujan terendah terjadi pada Oktober yaitu

142,8 mm 2. Sementara itu

kecepatan angin rata-rata berkisar antara 3 – 7 knots. Sama dengan


I-8


tahun sebelumnya, pada tahun 2007 arah angin terbanyak datang dari arah Utara sepanjang tahun. I.10.

PEMERINTAHAN Secara

administratif

Kabupaten

Donggala

memiliki

15

Kecamatan setelah di sahkannya pemekaran Kabupaten Sigi berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 pada bulan Juli 2008, berikut nama Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Donggala: 1. Kecamatan Sojol Utara; 2. Kecamatan Sojol; 3. Kecamatan Damsol; 4. Kecamatan Balaesang; 5. Kecamatan Sirenja; 6. Kecamatan Sindue Tobata; 7. Kecamatan Sindue Tombusabora; 8. Kecamatan Sindue; 9. Kecamatan Labuan; 10. Kecamatan Tanantovea; 11. Kecamatan Banawa; 12. Kecamatan Banawa tengah; 13. Kecamatan Banawa Selatan; 14. Kecamatan Rio Pakava; 15. Kecamatan Pinembani.


I-9


Berikut ini adalah luas wilayah Kabupaten Donggala untuk setiap Kecamatan : Tabel 1.1. Luas Kecamatan Luas No

Nama Kecamatan (dalam Km²)

1

Rio Pakava

859.40

2

Banawa

3

Banawa Tengah

120.39

4

Banawa Selatan

519.64

5

Pinembani

184.00

6

Tanantovea

309.83

7

Labuan

140.49

8

Sindue

244.11

9

Sindue Tobata

259.45

10

Sindue Tombusabora

272.39

11

Balaisang

577.15

12

Damsol

600.70

13

Sojol

523.54

14

Sojol Utara

348.03

15

Sirenja

223.57

93.00

Total luas

5275.69


I - 10


Dari sisi aksesibilitas hampir semua ibukota Kecamatan tersebut telah dapat di akses dengan kendaraan roda 4 kecuali Kecamatan Pinembani yang sampai saat ini masih menggunakan roda 2, dan untuk prasarana transportasi terdapat ruas jalan utama Palu - Donggala - Surumana dan Palu - Tavaili – Toaya – Tompe – Tambu – Sioyong – balukang – Ogoamas, selain ruas utama terdapat pula ruas-ruas yang menghubungkan antar kecamatan dan antar desa yang sudah baik untuk dilalui oleh kendaraan roda 4 maupun roda 2 serta ruas ke kantong-kantong produksi masyarakat yang setiap tahun menjadi prioritas pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Donggala.


I - 11

Master Plan Pengendalian Sumber Daya Alam & Lingkungan Hidup Kabupaten Donggala. yang harus dikelola dengan baik dan bijaksana. Pemanfaatan sumber

Recommend Documents