499
MASALAH PERSELISIHAN PERBURUHAN
L -_ _ _ _ _ _ __
Oleh: A. Uwiyono,S.H. _ _ _ _ _ __ _ ---'
Perselisihan perburuhan dalam situ asi dan kondisi ketenagakerjaan yang ditandai dengan ketimpangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja merupakan suatu masalah yang perIII mendapat perhati"n dan penanganan secara terpadu dengan memperhatiun berbagai aspek yang berkaitan. Setiap perselisihan perburuhan yang terF'di akan menimbulkan dampak yang negatif baik terhadap buruh maupun pengusaha, yang pad a gilirannya akan menimbulkan masalah sosial yang Iebih luas dan kompleks. Permasalahan ini akan menambah berat tugas dan ke",ajiban Pemerintah dalam usaha menciptakan situasi ketenagakerjaan yang tenang dan mantap demi terwujudnya etenteraman kerja (industrial peace) . setiap unit kerja . Perselisihan perburuhan akan merupakan suatu bcban mental bagi buruh, yang bisa berkepanjangan bila tidak seapatnya mendapatkan penyelesaian seeara tuntas. Sedangkan bagi Pengu.. ha merupakan tambahan beban peerjaan yang sedikit banyak dapat mengganggu konsentrasinya didalam memajukan perusahaannya. Demikian a masyarakat konsumen dengan sendirinya juga terkena dampaknya, berupa mutu barang produksi yang lIIenurun dan harga-harga barang yang anderung naik .
Melalui tulisan ini , penulis bermaksud membahas/menelaah bagaimana sebenarnya pengaturan mekanisme pe· nyelesaian perselisihan perburuhan yang berlaku selama ini.
Peradilan Khusus Pada kesempatan jumpa Pers di akhir t.hun 1984, Menteri Tenaga Kerja , Soedomo , memberikan keterangan: D epartemcll
TC'IIOKO
Kerjo
pada
tahull
u!lal! melly e!csaikoll karus pelan./{garal1 VU No. 12 Th. } 964 mell~el1ai pcrselisiholl hukum (kltusu$Ilya pell1utllSQIl hubUl/gal? kerja) .1'ang masuk sebollyak 934 perkaro yang melipuri 30.819 orang ((,lIaga J 984
kcrjo. Dari fum/all fersebur berJrasil dise/esaikon sebanyok 829 p erkara , sehingga sisQnyo tinggol105 perkora YOllgakan diselesaikan pada to/HUt 1985. Sedallgkall pelanggarall UU No . 22 Tahuli 1957 mengenaj persc/isillalT kcpentingall dorj 37 perkora yang masuk, sebanyok 33 perkoro telall diselesoikoll.1)
Keterangan Menteri Tenaga Kerja tersebut di at as memberikan gambaran bahwa lembaga Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan telah cukup berfungsi, meskipun hanya terbatas dalam memutuskan perkara. Sebenarnya masalah· pokok yang perlu mendapatkan perhatian didalam menyelesaikan 1) Harian Sinar Harapan , tanggal 28 Desember 1984.
Oktober 1985
500
' . perselisihan perburuhan ini adalah: Pertarna, menyangkut masalah pelaksanaan daripada putusan Panitla Penyelesaian Perselisihan Perburuhan it u sendiri· Menurut UU No.22 Tahun 1957, Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan tidak mempunyai kewenangan dalam memaksakan pelaksana· an putusan-putusannya. Sehingga apabila salah satu pillak tetap tidak mau melaksanakannya , maka ·upaya hukum yang harus ditempuh oleh pihak yang dirugikan adalah meminta fiat eksekusi atas putusan Panitia Penyelesaian Perselisilian Perburuhan (P- 4) tersebut kepada Pengadilan Negeri. 2 ) Kemudian berdasarkan Surat Penetapan yang dikeluarkan untuk itu, Pengadilan Ncgeri memberikan t egoran (aalllnaningj kepada pihak yang tidak mau melaksanakan putusan P- 4. Selanjutnya dalam hal tegoran Pengadilan Negeri tersebut tidak diindahkan, maka pihak yang dirugikan harus mcngajukan permohonan sita-eksekusi. Hal ini sejalan dengan hasil kesimpulan Lokakarya tentang "Hubungan Mahkamah Agung dengan Badan-badan Pengadilan Tata Usaha Negara", yang berbunyi antara lain: Lembaxa P- 4 berdosorkoll UU No.22 Ta111m 1957 jo. UU No. 12 Tahull 1964 yang meJiputi baik be/ollKen gescliillclI (perseli· sillan kepentingoll) maupun rechcsgeschillen (perselisihol1 hukum) dikaregorUum sebago; administratie! beroep yang ridak memungkinkon putusannya dinlOhon/u1Il pemerikSQQn kows; kepoda Mahkllnwil Agung. 3)
2) Pasal 10 jo Pasal 13 UU No. 22 Tahun 1957 ten rang Penye1esaum Perselisihan
Perburohal1. 3) Kesimpulan Lokakarya tentang Hu-
bungan Mahkomah Agung dengan Badonbadan Pengadilan Tara Usaha Negara, Surakarta tanggal28 sId 30 November 1978. ·
Kedua, menyangkut masalah dirnll" kinkannya lembaga P-4 digugat Pengadilan Negeri sehubungan putusan yang ditetapkannya. Ha: didasarkan pada Pasal 1365 KUH d.ta yang mengatur perbuatan wan hukum (onrechrmarige ov,erroeill daad). Menurul data yang din.e-o.w penulis dari P- 4 Pusat , terda pa" kasus gugatan at as putusan P- 4 yang sampai saat ini masih berad& berbagai tingkat Pengadilan. Permasalahan pokok terseb atas menimbulkan keadaan suatu putusan P- 4 tidak dapat nakan seeara eepat. Dalam hal im hak yang paling dirugikan adalah buruh yang harus menunggu adanya kepastian tentang kapan selisihan perburuhan yang meny:.,.] diri pribadi beserta keluarganya lesaikan secara t untas. Oleh karen. masyarakat timbul SU'lfa'SU'lfa,' pe_ an yang kurang baik terhadap P- 4. Bahkan Mentri Tenaga RI. , Soedomo, pada awal J." ."sebagai Mentri pernah "H'",,, n •• akan meningkatkan kedudukan baga P- 4 ini dcngan membemllk kamah Industri sebagai penggaou baga P- 4. Terhadap gagasan kalangan tokoh pengurus Fed",ruj ruh Seluruh Indonesia dukungan sepenuhnya, dengac an bahwa Mahkamah nant inya dapat menanggulangi lah perselisihan perburuhan eepat, tepat dan adil. Jadi hanya sekedar memutuskan belaka 4 ) Sejalan dengan ga!"",_, teri Tenaga Kerja ini, Soenan 4) Harian Suara Karya , tanggal
ber 1983.
PeruJi6ihon Perburuhon
dibroto SH, menyatakan: bahwa penyelesaian perselisih· lII1 perburuhan berdasarkan UU No.22 To· lrun 1957 su
Bahkan ada pendapat yang lebih tegas lagi yang menyatakan amara lain: ................. ~. UU No.J4 TaIJUlI 1970 Jell· cong Pokok·pokok Kekuasaan Kehakiman tidak mCl1lullgkillkan lerbcliluklZya Per· tldilon Khusus yallg baru. Sehingga diklla· M'atirkall IlOlltinya Mahkamah Il/dustri illi Jianya mcrupakall perubahall l111111a semara umpo ado monfaat yang berarti. Oleh ka· Tena ilU disarallkall agar maso/ah penangan· 1111 perkara perselisihan perburu/1all ini di· kembalikan kepada lembaga Peradi/all Umum atau membcnluk suatu kamar khu· sus pada setiap Pengadilall Negeri (Jiw Pe· _gadilJ1II Tinggi. 6 )
Sebenarnya keinginan unl uk me· nyempurnakan lembaga P- 4 ini sudah lama ada , dan lelall tertuang dalam berbagai Seminar ataupun Lokakarya baik yang diselenggarakan o leh Fede·
nsi Buruh Seluruh Indonesia maupun oleh Pemerintah sendiri. Namun demi· kia n, sampai saat ini realisasinya masih belum tampak. Misalnya salah satu Kc· put usan Seminar tentang Penyelesaian
SOl agar BadAn Perselisihan Perburuhan ini nalltinyo mempunyai wewcnallg untuk me· maksakan peiaksanaan putuso1Tllya sendiri.
7)
Dualisme Jauh sebelum UU No.22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselislhan Perburuhan ini diundangkan, konon telah ditetapkan Rechterlijke Organisa· tie (R.O) Stb!. 1847 No. 23 jo. Stb!. 1848 No.57 yang menjadi dasar Resi· dentierechter (sekarang Pengadilan Negeri) dalam menangani masalah· masalah perseJisihan perburuhan. Pasal I I 6 g. ayat (I )·nya menyebutkan: R esidelltierechler pado tingkal penama mengadili pula CUnIUlan·tUl11ulan perjanjian kerja atau menge!lOi perjanjuJI1 perburuhall seperti dimaksud oleh Ps. 1601 Ii. K UH Per· data, [allpa melmat pada jumlah uQng yang ditulltut atau memperhatikall golollKall dari pihak-pihak y ang bersangku tall. 8)
Dengan berlakunya kedua ketentuan tersebut di atas, maka terdapat dua· Iisme pengaturan mekanisme penyele· saian perseJisihan perburuhan. Disal u pihak P- 4 diberi wewenang untuk menanga ni perkara·perkara perselisih. an perburuhan, akan telapi dilain pi· hak PengadiJan Umum juga diberi we·
wenang yang sama.
Jlerubah nama Panitia Penyelesaian Persefj· Shan PerburoJlan merzjadi BaJan Penyelesa;· MI Perselisihall Perburuhan, dan diuzran/um
Apabila kita Jiha! dalam praktek se· hari.hari, perkara perselisihan Per bu· ruhan yang masuk ke P- 4 memang jauh lebih besar jika dibandingkan de· ngan perkara·perkara perselisihan per· buruhan yang masuk ke PengadiJan
5) Soenarto Soerodibroto. SH., Miljalah DayQ Manusw No .01 Tahun I 1982. 6) R. Didi Gunardi SH, Eksistensi Mah· imnah Indusrri Proporsional?, Harian Suara ~ya, !anggaJ 29 Desember 1983.
7) Seminar tentang Penyeiesaian Perselisihan Perburuhan, tanggai 22 sId 24 September 1977 , di Jakarta, 8) Prof. Imam Soepomo SH, Pengantar Hukum Perburuhan, Penerbit Jambatan, tahun 1970, hal. 166.
Perselisil13n Perburuhan, antara lain menyebutkan:
Su.mber
Oktober 1985
502 Umum. Hal ini disebabkan; pertama, dari awal penyelesaiannya suatu perselisihan perburuhan yang tidak berhasil diselesaikan di tingkat Kantor Direktarat Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kerja, langsung ditingkatkan ke P- 4 Daerah atau P- 4 Pusat sesuai dengan prosedur penyelesaian perselisihan perburuhan sebagaimana diatur dalam UU No.22 Tahun 1957. Kedua. P- 4 tidak memungut beaya perka" dari pihak-pihak yang berselisih. Tent u alasan inilah yang sedikit ban yak t elah mendorong pihak buruh lebih co ndong untuk menyelesaikan perkaranya melalui lembaga P- 4 karena kelihatannya lebih murah. Ketiga, adanya ketent uan yang mewajibkan pihak Pengusaha unt uk meminta izin kepada P- 4 apabila yang bersangkutan bermaksud untuk memutuskan hubung.n kerjanya terhadap buruh-buruhnya 9 ) Meskipun demikian toh masih ada beber.pa perkara perselisihan perb uruhan yang diajukan ke Pengadilan Negeri , seperti misalnya perselisihan perburuhan antara PT. Indonesian Oriental Lines Jakarta dengan buruh-buruhnya yang diwakili oleh Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakulta s Hukum Universitas Indonesia 10 ) Pengadilan Umum Lebih Tepa! Sekarang jelas bagi kita bahwa di sini terdapat dua permasalahan pokok yang perlu mendapatkan perhatian. Pertama , munculnya kembali pend a9) Pasa! 3 UU No.12 Tahun. 1964 rentang Pemunuon HubulIgol1 Kcrja di Peru· sahaoll Swasta.
IO} Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusar Rot. No.606/1983. Tangga! 1 Maret 1984.
pat /konstatasi tentang perlunya ningkatkan / perubahan lembaga menjadi suatu lembaga Khusus di bidang perburuhan. Bahkan pendapat ini makin lagi dengan dilansirnya berita dalam berbagai mass-media rencana Pemerintah eg . u"paru::.. Tenaga Keria RI. , untuk meningkal!li kedudukan lembaga P- 4 menjadi kamah Industti. Kedua, menyangkut masalah dalam pengaturan mekanisme lesaian perselisihan perburuhan. Sebenarnya pembentukan mah Indusrri yang dikatpo,,,;Lc.B macam Peradilan Khu sus secara tidak bertentangan deng.n Pasol Pasol 13 UU No.14 Tahun 19-0 tang Ketentuan-ke tent uan Poko kuasaan Kehakiman. Hal ini kan selama Peraturan Pelaksana UU No.14 Tahun 1970 yang sudkan untuk membatasi pemt... an badan-badan peradilan lain yang dimaksudkan Pasal 10-nya ditetapkan, maka selama itu triksi hukum sebagairgana kan dalam Pasal 10 jo. Pasal I No.14 Tahun 1970 belum berl,",__ mun demikian, apabila gagasan bent ukan Mahkamah benar-benar dilaksanakan , tindakan ini masih belum permasalahan yang kedua, yaitu lah dualisme dalam pengaturan nisme penyelesaian buruhan. Oleh karena itu perIu tindakan terpadu, dalam dengan satu tindakan saja dapol jawab kedua permasalahan sekaligus. Untuk meneapai Bersambung ke him . 507.
507
Dokumentasi Hukum
kung oleh semua pihak lerutama bagi mereka yang berkepentingan dengan
pun di lembaga lain supaya dapat dijaga kelestariannya dan perlu dikembangkan kemudahan-kemudahan pelayanan dengan cepat dan tepat. Serta dikembangkan pola pelayanan aktif.
literatur hukum. Perlu ditanamkan kesadaran untuk ikut serta memelihara dan rasa ikut memiliki bahan-bahan hukum baik itu di kepustakaan mau-
***
Sambungan ke halarnan 502.
tersebut kiranya tindakan/kebijaksanaan yang harus diambil adalah menghapuskan lembaga P- 4. Tindakan ini disatu pihak dapat mengakhiri masalah dualisme pengaturan mekanisme penyelesaian perselisihan perburuhan, dan dilain pihak Pengadilan Umum sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang menangani masalah peqelisihan perburuhan tidak diragukan lagi baik status maupun kedudukannya dalam mentackle masalah-masalah perselisihan perburuhan yang terjadi. Kesimpulan Dari apa yang telah diuraikan di atas, memberikan gambaran kepada kita bahwa satu-satunya alternatif yang harus diambil oleh Pemerintah adalah cukup menghapuskan lembaga P-4 dan menyerahkan kembali per-
kara-perkara perselisihan perburuhan ke Pengadilan Negeri. Kebijaksanaan ini cukup sederhana dan tidak memakan beaya yang mahal, karena tidak perlu membuat undang-undang yang baru. Bahkan manfaat lain yang dapat kita peroleh dari kebijaksanaan ini adalah tercapainy. penyelesaian perse-
lisihan perburuhan secara tuntas, khu· susnya masalah-masalah yang berkaitan dengan aspek pidana. Disamping itu Departemen Tenaga Kerja tidak lagi dipusingkan oleh masalah-masalah perselisihan perburuhan, dan dapat mengkonsentrasikan dirinya pada masalahmasalah ketenagakerjaan khususnya masalah pendayagunaan tenaga kerja secara efektif/maksimal, guna menjawab dilema pengangguran yang terjadi demi sUksesnya pembangunan Nasional.
*.*
Oktober 1985
