ARBITRASE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN
Thomas Arsil, S.H.,M.H.
2012 -i-
Judul: Arbitrase sebagai Alternatif Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Penulis: Thomas Arsil, S.H.,M.H.
Editor: Endra Wijaya Kover: een Buku ini diterbitkan atas kerja sama antara Lentera Hukum Indonesia, Pusat Kajian Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasila, dan Koperasi Pegawai Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Hak cipta pada penulis. Hak penerbitan pada Lentera Hukum Indonesia.
Jln. Bukit Duri Utara, No. 31, RT. 010, RW. 001 Bukit Duri, Tebet. Jakarta Selatan, 12840. Tlp.: 021-34723369. E-mail:
[email protected] Cetakan ke-1: Juni 2012. ISBN: 978 – 602 – 99279 – 9 – 3 Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Sebagian atau seluruh isi buku ini dilarang untuk diperbanyak dalam bentuk atau dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit, kecuali untuk keperluan pengutipan untuk membuat karya tulis ilmiah dengan menyebutkan buku ini sebagai sumbernya. Isi buku tidak menjadi tanggung jawab pihak penerbit.
- ii -
KATA PENGANTAR PENULIS
Syukur alhamdulillah penulis ucapkan, atas karunia Allah SWT buku ini akhirnya dapat terbit dan hadir di hadapan pembaca sekalian. Buku Arbitrase sebagai Alternatif Penyelesaian Perselisihan Perburuhan ini pada mulanya ialah hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai masalah arbitrase dalam bidang perburuhan. Oleh karenanya, maka buku ini akan berupaya menjelaskan beberapa hal terkait dengan masalah arbitrase dalam bidang perburuhan, khususnya peran lembaga arbitrase itu dalam menyelesaikan sengketa perburuhan. Pembahasan yang ada di dalam buku ini mencakup pokok-pokok materi yang penting mengenai arbitrase dalam proses penyelesaian sengketa perburuhan, seperti materi tentang: pengertian, jenis serta tata cara arbitrase, pemahaman mengenai arbitrase dalam penyelesaian perselisihan perburuhan, dinamika landasan yuridis dari keberadaan arbitrase dalam bidang perburuhan, pelaksanaan, dan kendala yang timbul dalam penyelesaian perselisihan perburuhan melalui arbitrase. Diharapkan melalui pembahasan terhadap hal-hal pokok tersebut di atas, para pembaca, baik itu dari kalangan mahasiswa fakultas hukum, praktisi hukum, maupun para aktivis buruh akan memperoleh pemahaman mengenai keberadaan arbitrase dalam proses penyelesaian sengketa perburuhan. Sebagai penutup kata pengantar yang singkat ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada para pihak yang telah membantu penerbitan buku ini, terutama kepada pihak penerbit Lentera Hukum Indonesia. Selain itu, penulis juga hendak menyampaikan terima kasih kepada Prof. Dr. Aloysius Uwiyono, S.H.,M.H., Dr. Adnan Hamid, S.H.,M.H.,M.M. serta rekan dosen di Fakultas Hukum Universitas Pancasila yang telah banyak membantu dan memotivasi penulis dalam proses penyusunan buku ini. Semoga buku ini bermanfaat.
Jakarta, Mei 2012,
Thomas Arsil, S.H.,M.H.
- iii -
KATA PENGANTAR WAKIL DEKAN I FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PANCASILA
Perselisihan hubungan industrial (orang awam biasa menyebutnya dengan istilah perselisihan perburuhan) menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah “… perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.” Dalam praktik, perselisihan seperti itu tidak jarang berakhir pada terjadinya pemogokan, demonstrasi, bahkan hingga ke pemutusan hubungan kerja (PHK). Kesemuanya itu akan berdampak negatif pada berjalannya proses produksi pada suatu perusahaan, dapat merugikan baik pihak pengusaha maupun buruh, dan dapat pula akhirnya menimbulkan masalah keamanan di masyarakat (kerawanan sosial). Oleh karena itu, jelaslah bahwa setiap perselisihan perburuhan yang terjadi sebisa mungkin harus segera diselesaikan secara tuntas. Untuk penyelesaian perselisihan perburuhan, sebenarnya hukum positif di Indonesia telah mengaturnya secara baik. Dahulu di Indonesia pernah diberlakukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, yang kemudian setelah mengalami berbagai dinamika diubah dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut di atas telah menyediakan beragam lembaga bagi penyelesaian perselisihan perburuhan. Lazimnya, perselisihan perburuhan menempuh mekanisme penyelesaian sengketa melalui lembaga pengadilan (mekanisme litigasi). Namun demikian, menyelesaikan masalah perselisihan perburuhan melalui pengadilan tidaklah otomatis akan berarti menyelesaikan masalah itu dengan tuntas, sederhana, dan cepat. Beberapa hal yang masih dianggap sebagai kelemahan dalam penyelesaian perselisihan perburuhan melalui pengadilan tersebut, antara lain, ialah: Pertama, penyelesaian perkara melalui lembaga pengadilan pada umumnya lambat, berbiaya mahal, dan memakan waktu yang relatif lama. Ke dua, pengadilan juga telah dianggap oleh sebagian masyarakat sebagai lembaga yang tidak netral, dan cenderung akan membela - iv -
kepentingan pihak yang kuat secara ekonomi (dalam konteks perselisihan perburuhan, maka pihak ini ialah pihak pengusaha). Akibatnya, putusan dari pengadilan tersebut justru tidak akan dapat menyelesaikan masalah secara tuntas. Semangat yang diusung oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 sebenarnya ingin dapat semaksimal mungkin merespons setiap masalah perburuhan yang ada, yang menguntungkan semua pihak, baik pihak buruh maupun pengusaha. Oleh karena itu, maka di dalam UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 ini disediakan mekanisme penyelesaian perselisihan perburuhan, seperti arbitrase, yang secara garis besar prosedurnya lebih sederhana (tidak berbelit-belit), sehingga akan lebih menghemat waktu dan biaya. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 telah menjadikan lembaga arbitrase sebagai salah satu mekanisme alternatif untuk menyelesaikan perselisihan perburuhan. Dan uniknya, arbitrase yang digunakan sebagai mekanisme penyelesaian perselisihan perburuhan itu merupakan suatu hal yang tidak dikenal dalam sistem hukum yang mengatur masalah arbitrase di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, masalah perselisihan perburuhan bukan merupakan sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase. Dengan demikian, ada semacam “kontradiksi” antara kedua undang-undang yang telah disebutkan di atas. Di satu sisi, UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 menyediakan landasan hukum bagi mekanisme penyelesaian perselisihan perburuhan melalui arbitrase, namun di sisi lain, berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, lembaga arbitrase tidaklah disiapkan untuk menyelesaikan masalah perselisihan perburuhan. Pada titik inilah kemudian buku Arbitrase sebagai Alternatif Penyelesaian Perselisihan Perburuhan menjadi menarik dan penting untuk dibaca. Buku ini tentunya sangat bermanfaat bagi para pembaca yang ingin memahami keberadaan dan fungsi arbitrase sebagai salah satu mekanisme penyelesaian perselisihan perburuhan dalam sistem hukum ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia. Selamat membaca!
Jakarta, Mei 2012, Wakil Dekan I FHUP,
Dr. Adnan Hamid, S.H.,M.H.,M.M. -v-
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR PENULIS ~ iii KATA PENGANTAR WAKIL DEKAN I FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PANCASILA ~ iv DAFTAR ISI ~ vi I.
PENDAHULUAN ~ 1
II.
TINJAUAN TENTANG ARBITRASE ~ 10 A. Pengertian dan Jenis Arbitrase ~ 10 1. Pengertian Arbitrase ~ 10 2. Jenis (Macam) Arbitrase ~ 12 B. Persyaratan dan Tata Cara dalam Arbitrase ~ 13 1. Persyaratan Arbitrase ~ 13 2. Tata Cara Arbitrase ~ 14 3. Pencabutan, Perubahan dan Penambahan Surat Gugatan ~ 17 C. Bentuk dan Isi Putusan Arbitrase ~ 17 D. Alasan Penyelesaian Melalui Arbitrase ~ 21 E. Para Pihak dalam Arbitrase ~ 23 F. Pembatalan Putusan Arbitrase ~ 23
III.
ARBITRASE DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN ~ 25 A. Dinamika Landasan Yuridis Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Melalui Arbitrase ~ 25 B. Pelaksanaan Arbitrase dalam Penyelesaian Perselisihan Perburuhan ~ 28 C. Kendala yang Timbul dalam Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Melalui Arbitrase ~ 37
IV.
PENUTUP ~ 40
DAFTAR PUSTAKA ~ 42
***
- vi -
