MPAG News MARINE PROTECTED AREAS GOVERNANCE
Memajukan Efektivitas Pengelolaan KKP
Pembentukan Sistem KKP Nasional
Capaian Umum MPAG
Edisi #4, 2013
Perspektif: Arah Pengelolaan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil oleh: Dr. Toni Ruchimat (Direktur KKJI)
T
ujuan pengelolaan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil (KKP/KKP3K) yang dikelola berdasarkan sistem zonasi dapat dicapai melalui tiga strategi, yaitu: (1) melestarikan lingkungannya melalui berbagai program konservasi; (2) menjadikan kawasan konservasi sebagai penggerak ekonomi melalui program pariwisata alam perairan; dan (3) pengelolaan yang melibatkan dan memberdayakan masyarakat sebagai wujud dari pertanggungjawaban sosial.
pemerintah membentuk 20 juta hektare KKP3K pada tahun 2020, masih dibutuhkan pengembangan kawasan sekitar 4,3 (empat koma tiga) juta hektare lagi. Untuk menentukan arah pengembangan perluasan kawasan, sebuah kajian tentang rencana pengembangan sesuai potensi dan karakteristik wilayah dalam bentuk buku yang berjudul “Prioritas Geografi Keanekaragaman Hayati Laut untuk Pengembangan Kawasan Konservasi Perairan di Indonesia oleh Huffard et al., 2012” telah diterbitkan bersama oleh Direktorat KKJI dan MPAG/CTSP.
Saat ini luasan KKP3K di Indonesia telah mencapai 15,7 juta hektare (2012), dan untuk mewujudkan komitmen
(Bersambung ke hal. 12)
M PAG
NEWS
Edisi
#
4, Januari
-
Maret
2013
1
CAPAIAN UMUM MPAG
B
eberapa capaian penting dari kegiatan MPAG bersama mitra kerja dalam kurun waktu Januari – Maret 2013 dapat disarikan sebagai berikut:
Kabupaten dalam membangun KKP Daerah. Kajian lain yang juga sudah diselesaikan adalah Kajian Harmonisasi Pengelolaan Tujuh Taman Nasional Laut yang dilakukan atas permintaan pihak pemerintah. Kajian ini bertujuan memberikan gambaran mengenai kondisi pengelolaan Tujuh Taman Nasional Laut yang berada di bawah Kementerian Kehutanan, yang kemudian dibandingkan dengan kondisi pengelolaan 10 Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN) di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kajian difokuskan pada aspek-aspek: 1) Regulasi dan kebijakan, 2) Kelembagaan, 3) Sumberdaya Manusia, 4) Sarana Prasarana, 5) Pendanaan, dan 6) Operasional Pengelolaan.
Kajian Ada tiga kajian yang telah dilakukan, baik itu melalui anggota konsorsium maupun oleh MPAG sendiri. Kajian pertama berupaya memberikan masukan strategis kepada pemerintah dalam menentukan calon kawasan konservasi. Dalam kaitan ini MPAG melalui WCS menyelesaikan sebuah kajian spasial menuju 20 Juta hektare. Kajian ini telah dipaparkan kepada Direktorat terkait di Kementerian Kelautan dan Perikanan dan kepada pemerintah daerah Sulawesi Utara dan akan didistribusikan kepada stakeholder terkait pada akhir April 2013.
Kajian ini berhasil mengidentifikasi beberapa perbedaan yang signifikan baik dalam kuantitas maupun kualitas dari ke-enam aspek di atas. MPAG merekomendasikan dilakukannya sebuah studi terpisah yang lebih rinci untuk mengkaji kawasan yang dikelola oleh KemenKP sebelum pengelolaannya diharmonisasikan.
Kajian ini menghasilkan potensi wilayah konservasi baru berdasarkan data spasial yang ada dari hasil studi, program kerja donor, dan proyek pemerintah sebelumnya. Melalui kajian ini diketahui potensi luasan yang dapat dicapai dengan beberapa tingkatan. Clustering DPL yang dibangun melalui Program Coremap dan CRMP di Sulawesi Utara merupakan salah satu skenario yang paling memungkinkan untuk ditindaklanjuti dan menghasilkan potensi sekitar 2.1 juta hektare Kawasan Konservasi Perairan (KKP) di 8 (delapan) Kabupaten/ Kota.
Kajian ketiga adalah tentang Host Country System (HCS) yang merupakan hasil kerja yang dilakukan pada tahun fiskal 2012. Kajian ini menggambarkan mekanisme sistem keuangan pemerintah dalam pengelolaan bantuan hibah luar negeri sejak proses perencanaan hingga audit dan monitoring evaluasi. Berdasarkan kajian ini diusulkan disain pengelolaan hibah luar negeri dalam sistem keuangan pemerintah yang fleksibel dan dapat mengakomodasi kepentingan pemerintah sekaligus donor serta selaras dengan Jakarta Commitment yang dicanangkan pada tahun 2009 lalu.
Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara sudah menyatakan dukungannya untuk scaling up DPL-DPL ini menjadi KKP Daerah. Berikutnya WCS akan menindaklanjuti rekomendasi yang dihasilkan dan mendampingi Pemerintah
2
M PAG
NEWS
Edisi
#
4, Januari
-
Maret
2013
Peserta Lokakarya Pengelolaan Kolaboratif Kawasan Konservasi Perairan.
Foto: ©MPAG
Lokakarya Pengelolaan Kolaboratif
Finalisasi Rencana Pengelolaan dan Zonasi dibawah BKKPN Kupang
P
A
eraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan memandatkan penyusunan Peraturan Menteri tentang kemitraan dalam pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (KKP). MPAG mendukung Direktorat KKJI dalam pembangunan regulasi ini dengan menyelenggarakan dua lokakarya. Lokakarya pertama dilakukan untuk membangun kerangka berpikir model pengelolaan kolaboratif yang meliputi setidaknya: (a) prinsip dasar pengelolaan kolaboratif, (b) pembagian peran dari para stakeholder, dan (c) tata kelola (operasional dan mekanisme kerja dari pengelolaan itu sendiri). Kerangka Kerja pengelolaan kolaboratif dibangun berdasarkan masukan dari para praktisi pengelola kawasan konservasi dan para ilmuwan dari perguruan tinggi. Lokakarya ini difasilitasi oleh Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Laut - Institut Pertanian Bogor (PKSPL-IPB). Lokakarya kedua dilakukan untuk menyusun policy paper terkait pengelolaan konservasi perairan. Policy paper ini dikembangkan berdasarkan praktekpraktek pengelolaan kolaboratif di tingkat lapangan. Guna menindaklanjuti hasil lokakarya, WWF Indonesia merekrut tim konsultanuntukmelakukankajianpengelolaan kolaboratif KKP dengan fokus pada pembelajaran di beberapa tempat di Indonesia. Tim konsultan ini melakukan kunjungan lapangan ke Taman Wisata Perairan (TWP) Pulau Pieh (Padang), TWP Kepulauan Anambas (Pekanbaru), pengelolaan Teluk Balikpapan (Kalimantan Timur), pengelolaan mangrove di Segara Anakan (Cilacap), TWP Gili Matra,Taman Nasional Bunaken,Taman Nasional Wakatobi, dan Taman Nasional Perairan (TNP) Laut Sawu.
M PAG
NEWS
Edisi
#
tas permintaan dari Balai Konservasi Kawasan Perairan Nasional (BKKPN) Kupang, MPAG memberikan bantuan teknis dalam penyelesaian Rencana Pengelolaan dan Zonasi 8 (delapan) KKP Nasional di bawah kewenangan BKKPN Kupang, yaitu Suaka Alam Perairan (SAP) Aru Tenggara, SAP Raja Ampat, SAP Waigeo Barat, Taman Wisata Perairan (TWP) Kapoposang, TWP Gili Matra, TWP Laut Banda, TWP Padaido, dan Taman Nasional Perairan Laut Sawu. Upaya ini dimulai dengan lokakarya dimana MPAG dan konsorsium menjadi narasumber untuk memberikan pengetahuan dasar bagi para pengelola KKPN tentang penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi KKP berdasarkan Permen KP No. 30 Tahun 2010 serta pembelajaran dari beberapa tempat lainnya. Selanjutnya dilakukan review terhadap draft Rencana Pengelolaan dan Zonasi yang telah disusun oleh pihak ketiga beberapa waktu lalu bersama dengan pengelola KKPN. MPAG melalui PKSPL-IPB bekerjasama dengan BKKPN Kupang dan Satkernya melakukan perbaikan format dan substansi dokumen Rencana Pengelolaan dan Zonasi dengan pola mentoring. Dokumen hasil revisi akan didiskusikan dengan Pokja di setiap KKPN kemudian dilanjutkan dengan konsultasi publik terutama tentang zonasi KKP. Diharapkan pada akhir Mei seluruh dokumen rencana pengelolaan dan zonasi sudah dapat difinalisasi bersama pengelola kawasan dan disahkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.
4, Januari
-
Maret
2013
3
Komponen 1: Pembentukan Sistem KKP Nasional Penguatan Kelembagaan
P
Regulasi lain yang didukung oleh MPAG yang saat ini dalam tahap penyelesaian adalah Draft Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Jejaring KKP. Draft tersebut masih dikaji oleh Biro Hukum sebelum diterbitkan menjadi SK Menteri Kelautan dan Perikanan. Di samping itu MPAG juga mendukung inisiasi KKJI untuk menyusun draft Peraturan Menteri tentang kemitraan yang merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan.
edoman teknis evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan, pesisir, dan pulaupulau kecil (selanjutnya disebut E-KKP3K) yang disahkan melalui SK Dirjen KP3K sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris untuk mencapai target audience yang lebih luas. KemenKP dapat menggunakan dokumen ini untuk sosialisasi dan pembelajaran, terutama untuk negaranegara kawasan segitiga karang (CT6 countries). E-KKP3K telah dipresentasikan ke tingkat regional di acara Marine Protected Areas Regional Exchange ke 4 (4th MPA REX) di Honiara, Solomon Islands tanggal 12-15 Maret 2013.
Terkait dengan indikator Ecosystem Approach for Fisheries Management (EAFM), MPAG melalui WWF Indonesia berperan aktif dalam Working Group 2 NCCCTI menindaklanjuti indikator yang telah diujicoba di berbagai lokasi. Hasil diskusi antara Working Group dan Komisi Nasional Pengkajian Sumberdaya Ikan (Komnaskajiskan) menghasilkan beberapa agenda tindak lanjut, diantaranya adalah sertifikasi indikator melalui Badan Pengembangan Sumberdaya ManusiaKP (BPSDM-KP), penyusunan kurikulum pelatihan EAFM, dan juga penyusunan materi pembelajarannya.
Untuk memudahkan pengelola kawasan di tingkat pusat dan daerah dalam melakukan perhitungan evaluasi secara cepat, E-KKP3K juga sudah dilengkapi dengan perangkat lunak sederhana. Saat ini MPAG tengah membantu KKJI menyusun serangkaian Buku Panduan Pengelolaan KKP sebagai suplemen E-KKP3K. Panduan yang akan disusun diantaranya adalah Panduan Pencadangan KKP, Panduan Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi, Panduan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pengelola KKP, Panduan Pembangunan Sarana Prasarana Pendukung Pengelolaan KKP, Panduan Pembiayaan Pengelolaan KKP, dan Panduan Penetapan KKP.
Wayag, Raja Ampat.
4
M PAG
NEWS
Edisi
#
4, Januari
-
Maret
2013
Pengembangan Kapasitas
K
elompok Kerja (Pokja) Pengembangan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan yang terdiri dari MPAG, KKJI, dan BPSDM KP telah menyelesaikan dua Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) untuk pengelolaan KKP. Kedua SKKK tersebut, Dasardasar Pengelolaan KKP dan Penyusunan Rencana Pengelolaan KKP, merupakan bagian dari 14 SKKK yang telah diidentifikasi oleh Pokja sebagai kompetensi dasar yang harus dimiliki setiap pengelola KKP. Melalui SKKK ini, seluruh SDM pengelola KKPN/ KKPD akan memiliki standar kompetensi yang sama dalam mencapai pengelolaan kawasan yang efektif. Dua SKKK kini sedang diproses oleh Biro Hukum untuk penerbitan SK Menteri Kelautan dan Perikanan. Di tahun fiskal ini dua SKKK berikutnya tengah disusun, yaitu SKKK tentang Perikanan Berkelanjutan serta Monitoring dan Evaluasi di Kawasan Konservasi.
Pendanaan Berkelanjutan
M
PAG sebagai bagian dari Kelompok Kerja Pendanaan Berkelanjutan (Pokja SF) mendiskusikan secara rinci berbagai persyaratan administrasi dan keuangan yang diperlukan bagi pembentukan Dana Perwalian (Trust Fund) dengan Kementerian Keuangan dan menggunakan hibah dari GIZ sebagai simulasi.
“Diperlukan upaya intensif untuk mensosialisasikan pengertian konservasi, manfaat konservasi dari aspek ekonomi, pelanggaran pemanfaatan sumberdaya, serta aspek pengawasan dan penegakan hukum terkait pengelolaan KKP.” MPAG membuat materi komunikasi dwibahasa tentang Trust Fund untuk digunakan sebagai salah satu alat penggalangan dana. Materi komunikasi tersebut dibagikan kepada stakeholder terkait dan berisi latar belakang, struktur organisasi, mekanisme kerja, dan mekanisme penyaluran dana Trust Fund.
Webdata (Management Decision Support-System-DSS)
M
PAG melanjutkan dukungan peningkatan kualitas situs web dan basis data konservasi Direktorat KKJI yang beralamat di http://www.kkji.kp3k.kkp.go.id. Hingga pertengahan April 2013 situs web ini sudah dikunjungi lebih dari 340.000 kali. Saat ini KKJI sedang mengintegrasikan informasi spasial ke dalam situs web tersebut. MPAG mendukung KKJI mempromosikan situs web ini ke stakeholder yang lebih luas di berbagai kegiatan atau event. Untuk itu, bahan komunikasi dwibahasa tentang webdata ini sudah dibuat dan didistribusikan.
Foto: ©CI Indonesia
M PAG
NEWS
Edisi
#
4, Januari
-
Maret
2013
5
Komponen 2: Memajukan Efektivitas Pengelolaan KKP Jejaring KKP Raja Ampat
M
PAG bekerjasama dengan DKP Raja Ampat mengadakan lokakarya tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dalam rangka memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap syarat-syarat administrasi dan pengelolaan BLUD. Lokakarya ini juga merupakan tindak lanjut dari hasil kajian konsultan mengenai persyaratan administrasi pembentukan BLUD yaitu: 1) pola tata kelola; 2) pernyataan kesanggupan meningkatkan kinerja; 3) rencana strategis bisnis; 4) standar pelayanan minimal; 5) laporan keuangan pokok/prognosa laporan keuangan; 6) laporan audit terakhir/pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen. Konsultasi publik sudah dilakukan dua kali dalam rangka persiapan pembentukan BLUD. Saat ini Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) sedang menyelesaikan draft dokumen Standar Pelayanan Minimum (SPM), dokumen tata kelola BLUD, dan beberapa koreksi untuk dokumen Rencana Bisnis.
Foto: ©TNC
Foto: ©CI Indonesi
a
Dalam program peningkatan kapasitas, MPAG memfasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas untuk tokoh masyarakat. Disamping itu, staf UPTD Raja Ampat, satgas P2L, tim Misool dan Kofiau, dan staf pemerintah kabupaten Raja Ampat berpartisipasi dalam Pelatihan Kepemimpinan untuk mempersiapkan mereka agar dapat memainkan peran yang lebih baik dalam pengelolaan KKP. Pelatihan lainnya ditujukan bagi staf keuangan Satgas. Mereka mendapatkan pelatihan keuangan dan bimbingan untuk mulai mengelola hibah dan membangun sistem keuangan Satgas P2L-UPTD.
Galaxea longisepta
6
M PAG
NEWS
Edisi
#
4, Januari
-
Maret
2013
Jejaring KKP Bali
M
PAG bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Bali mengadakan beberapa pertemuan dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buleleng, Badung, Karangasem, dan Tabanan. Tujuan utama pertemuan tersebut adalah untuk mendapatkan masukan terhadap revisi cetak biru jejaring KKP Bali, khususnya implementasi cetak biru di level kabupaten. Dalam menyelesaikan cetak biru, MPAG juga mendapat masukan dari lembagalembaga lain seperti Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA) dan Dinas Kehutanan Provinsi Bali. Cetak Biru ini juga telah didiskusikan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bali guna memastikan bahwa pembangunan jejaring KKP Bali memperhitungkan perencanaan lima tahunan Provinsi Bali (RPJMD) 2013-2018 dan juga Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K Bali) yang saat ini sedang disusun.
Taman Nasional Perairan Laut Sawu
M
PAG mendukung BKKPN Kupang dan tim P4KKP melaksanakan lokakarya finalisasi Rencana Pengelolaan dan Zonasi KKP Nasional dibawah kewenangan BKKPN Kupang pada 11-13 Februari 2013. Dalam acara tersebut Tim P4KKP menyerahkan draft final Rencana Pengelolaan dan Zonasi TNP Laut Sawu kepada BKKPN Kupang yang selanjutnya akan dimintakan pengesahannya kepada Menteri Kelautan dan Perikanan. Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) saat ini sudah menandatangani SK No. 74/KEP/HK/2013 tentang pembentukan Dewan Konservasi Perairan NTT. Dewan ini merupakan lembaga pengelolaan kolaboratif yang tugasnya tidak hanya untuk mendukung pengelolaan TNP Laut Sawu, tetapi juga terhadap seluruh kegiatan konservasi di Provinsi NTT. Peresmian berdirinya Dewan Konservasi Perairan ini dilaksanakan akhir April atau awal Mei. MPAG dan Tim P4KKP memberikan bantuan teknis kepada Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) untuk mengintegrasikan Rencana Pengelolaan dan Zonasi TNP Laut Sawu ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), yang kemudian telah disahkan melalui Perda No. 10 /2012 tentang RTRW Kabupaten Timor Tengah Selatan Periode 2012 – 2032. Sinkronisasi
Potensi wisata di TNP Laut Sawu.
M PAG
NEWS
Edisi
#
4, Januari
-
Maret
2013
7
Rencana Pengelolaan dan Zonasi TNP Laut Sawu terhadap RTRW Kota Kupang juga tengah dilaksanakan.
Taman Wisata Perairan Kepulauan Anambas
Pada 6 Februari 2013, MPAG, Tim P4KKP, dan Pemerintah Provinsi NTT melaksanakan diskusi dengan Badan Koordinasi Perencanaan Ruang Nasional (BKPRN) tentang kemungkinan untuk menentukan TNP laut Sawu sebagai Kawasan Strategis Nasional di Jakarta. Beberapa alasan terhadap usulan tersebut adalah: 1) Laut Sawu merupakan koridor migrasi dari sekitar 14 spesies mamalia laut; 2) terdapat 4 pulau kecil terluar dalam TNP Laut Sawu; 3) TNP Laut Sawu juga merupakan daerah perbatasan dengan Timor Leste; dan 4) TNP Laut Sawu adalah pusat kegiatan perikanan di Indonesia dan menyumbang lebih dari 30% perikanan nasional. Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa BKPRN akan mempertimbangkan usulan ini serta meminta Provinsi NTT untuk menyusun proposal yang komprehensif yang kemudian secara formal disampaikan kepada BKPRN untuk proses selanjutnya.
M
PAG mendukung kegiatan konsultasi publik Draft Rencana Pengelolaan dan Zonasi TWP Anambas untuk Kecamatan Siantan Tengah, Palmatak, and Siantan Selatan. Pada pertemuan tersebut dicapai kesepakatan untuk beberapa lokasi zona inti dari TWP Anambas. MPAG juga memfasilitasi pertemuan antara pemilik Pulau Durai (calon zona inti, tempat penyu mendarat dan bertelur), masyarakat lokal, dan perusahaan Primer Oil untuk mendiskusikan masalah pengambilan telur dan kompensasinya. Pada 22-23 Februari 2013 telah dilaksanakan pelatihan singkat MPA101 tentang dasar-dasar pengelolaan KKP di Desa Kiabu. Pelatihan tersebut dihadiri oleh 21 peserta yang sebagian besar adalah nelayan di sekitar TWP Anambas. Bekerjasama dengan Universitas Udayana, MPAG juga mendukung kegiatan survey belut laut dan juga parental analysis dari ikan Napoleon (Napoleon Wrasse).
Foto: ©MPAG
Pemandangan resor di Maratua, Berau.
8
M PAG
NEWS
Edisi
#
4, Januari
-
Maret
2013
terkait dengan program-program aksi konservasi yang akan dijadikan bahan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) menyambut baik upaya ini dan berjanji untuk meningkatkan fasilitasinya dalam Musrembang dengan lebih melibatkan masyarakat. Lebih jauh MPAG juga menjajagi kemungkinan untuk menggunakan forum yang sudah ada, seperti Man and Biosphere (MaB), sebagai sebuah mekanisme forum komanajemen diantara sesama stakeholder. TN Wakatobi dicadangkan sebagai MaB pada tahun 2012 karena kawasan ini dapat menunjukkan komitmennya dalam menyeimbangkan pembangunan dengan konservasi.
Kawasan Konservasi Perairan Maluku Tenggara Foto: ©CI Indonesia
M
PAG bekerjasama dengan Universitas Pattimura mendukung Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara melaksanakan konsultasi publik tentang hasil kajian konservasi kawasan. Konsultasi publik ini dilaksanakan pada 15 Januari 2013 dan dihadiri oleh 100 orang yang berasal dari masyarakat dan staf pemerintah kabupaten. Selain itu, hasil kajian terhadap kearifan lokal yang ada di Kei Kecil ini telah dipresentasikan kepada anggota DPRD, Bappeda, dinas terkait, dan dipimpin langsung oleh Bupati Maluku Tenggara. Di
Nelayan kepulauan Anambas.
Kawasan Konservasi Perairan Berau
S
ehubungan dengan pencadangan KKPD Berau, MPAG melakukan beberapa kali pertemuan intensif dengan Dinas Kelautan dan Perikanan serta Asisten dua Bupati terkait proses penerbitan landasan hukum pencadangan KKP Berau dengan luasan yang baru. Dalam waktu dekat akan dilaksanakan expert panel workshop guna memberikan masukan kepada Bupati Berau untuk proses pencadangan KKP Berau.
Burung layang-layang batu (Hirundao tahitica) di Wakatobi.
Foto: ©WWF Indonesia
MPAG melalui TNC melanjutkan implementasi Conservation Action Plan (CAP) dan merupakan masukan bagi penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi KKP Berau, terutama di dua lokasi lapangan yaitu di Kecamatan Biduk-Biduk dan Tanjung Batu. MPAG bekerjasama dengan dua LSM lokal yaitu Lekmalamin dan JALA melaksanakan sejumlah kegiatan di dua kecamatan tersebut.
Taman Nasional Wakatobi
M
PAG melalui TNC memberikan dukungan teknis kepada empat kelompok masyarakat, yaitu FONEB, KOMUNTO, KOMANANGI dan FORKANI
M PAG
NEWS
Edisi
#
4, Januari
-
Maret
2013
9
tingkat desa, sosialisasi hasil kajian kearifan lokal ini dilaksanakan di Desa Rumadian dan dihadiri oleh 55 orang yang berasal dari dua Ratschaap dan 17 kampung.
Gili Matra” yang beranggotakan perwakilan dari masyarakat, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, Satker TWP Gili Matra dari BKKPN Kupang, dan LSM. Sebuah lokakarya pengelolaan kolaboratif telah dilaksanakan dan disepakati demi terjalinnya kerjasama dalam pengelolaan TWP Gili Matra.
MPAG juga mendukung program-program peningkatan pendapatan melalui mata pencaharian alternatif masyarakat di tingkat kampung. Program ini diantaranya adalah pelatihan pembuatan bakso ikan, pengolahan pasca panen rumput laut, serta pembuatan sirup.
Kawasan Konservasi Perairan Nusa Penida
Taman Wisata Perairan Gili Matra
U
nit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pengelola KKP Nusa Penida telah dibentuk berdasarkan SK Bupati No.30/2012 tentang pembentukan UPTD Nusa Penida. Draft Perda Kabupaten Klungkung terkait sistem tarif masuk dan kegiatan wisata dalam wilayah KKP Nusa Penida sudah memasuki tahap final dan sedang dibahas oleh DPRD untuk mendapatkan persetujuannya. Mengingat keterbatsan kapasitas dan fasilitas yang dimiliki UPTD, maka MPAG melalui CTC memberikan bantuan fasilitas kantor UPTD dan beberapa pelatihan pengelolaan KKP.
S
etelah melalui beberapa kegiatan konsultasi publik di level desa, maka saat ini Rencana Pengelolaan dan Zonasi TWP GIli Matra sudah memasuki tahap final. Persetujuan terhadap draft final dokumen tersebut telah ditandatangani oleh peserta konsultasi publik dan juga oleh Kepala Desa dan Kepala-kepala Dusun. Selanjutnya draft dokumen ini akan disosialisasikan kepada stakeholder yang lebih luas di level kabupaten dan provinsi. Bupati Lombok Utara telah membuat Surat Keputusan No. 14/35/F/BAPPEDA/2013 tentang pembentukan “Forum Koordinasi Pengelolaan Kolaboratif TWP
Foto: ©WWF Indonesia
Potensi wisata pesisir Kei Kecil.
10
M PAG
NEWS
Edisi
#
4, Januari
-
Maret
2013
Foto: ©CTC
Petani rumput laut di Nusa Penida
MPAG juga mendukung penyusunan dan revisi rencana bisnis KKP Nusa Penida yang telah disusun oleh konsultan KKJI tahun lalu sebagai dokumen awal bagi terbentuknya sistem pendanaan yang berkelanjutan di kawasan konservasi. Selain itu, beberapa SOP (Standard Operating Procedure) tentang pengelolaan kawasan konservasi juga sudah disusun dan diadopsi oleh UPTD pengelola KKP Nusa Penida.
“CBD Nagoya 2010 mengamanatkan setiap negara untuk melakukan perlindungan terhadap 10% wilayah perairan laut teritorialnya.” “Berdasarkan gap analysis tahun 2010 disimpulkan bahwa Indonesia sudah melindungi 22,7% terumbu karang, 22,0% mangrove, dan 17% padang lamun.”
Foto halaman muka: Floating Ranger Station (FRS) Menami. di Wakatobi Foto: © WWF Indonesia
M PAG
NEWS
Edisi
#
4, Januari
-
Maret
2013
11
Sebaran Kawasan Konservasi Perairan di 12 Ekoregion Laut Indonesia (Modifikasi dari Huffard et al, 2012; Peta oleh Agus Hermansah/WCS) (sambungan dari hal. 1)
alat ukur kinerja pengelolaan dan sekaligus sebagai rujukan bagi pengelola kawasan dalam mencapai pengelolaan yang efektif baik bagi KKPN maupun KKPD. Tingkat efektivitas pengelolaan suatu kawasan dicerminkan dalam lima kategori, disimbolkan dengan warna berbeda, merah untuk tingkat terendah hingga warna emas untuk pengelolaan yang sudah mencapai tingkatan mandiri. Bila pada awal 2011 terdapat 10 KKPN dan 12 KKPD yang masih menunjukkan status merah, maka ditargetkan pada 2014 sebagian kawasan ini sudah mencapai kenaikan satu tingkat (kuning) dan sebagian lainnya naik dua tingkat menjadi hijau.
Kajian ini merupakan hasil pemikiran para ahli kelautan dalam dan luar negeri dalam penentuan peringkat prioritas wilayah berdasarkan kriteria ekologi yang mencakup tiga aspek yaitu: (a) Ketidaktergantikan (irreplaceability) yang mencakup tingkat endemisme, keunikan taksonomi, keberadaan spesies langka yang berkaitan dengan keanekaragaman spesies dan habitat terumbu karang, ikan karang, padang lamun, dan mangrove; (b) kerentanan terhadap perubahan dan gangguan alam; dan (c) keterwakilan habitat dalam wilayah perencanaan. Ada 12 wilayah bioekoregion yang keanekaragaman hayatinya diberi peringkat, dengan peringkat tertinggi pada wilayah Papua dan terendah pada ekoregion Selat Malaka.
Dalam hal Konservasi Jenis Ikan, Direktorat KKJI menyasar 15 jenis biota perairan yang dilindungi (napoleon, arwana super red, arwana jardini, kuda laut, karang, hiu, paus, Banggai Cardinal Fish, kima, terubuk, labi-labi, lola, teripang, penyu, dan dugong) untuk dikelola secara berkelanjutan.
Direktorat KKJI menjalankan program dan kegiatan dengan mengacu pada sasaran strategis yang ditetapkan pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau Pulau Kecil – Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sasaran program kegiatan tahun 2010 – 2014 adalah terkelolanya KKP3K seluas 4,5 juta hektare secara berkelanjutan serta bertambahnya luas Kawasan Konservasi Perairan di Indonesia menjadi 15,5 Juta Hektare pada tahun 2014.
Program-program konservasi yang dikembangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat KKJI antara lain dilaksanakan melalui: (1) Konservasi Ekosistem/Konservasi Kawasan; (2) Konservasi Jenis Ikan dan Genetik; (3) Data, Informasi dan Jejaring Pengelolaan Konsevasi, (4) Pembinaan dan Penguatan Sumberdaya Manusia; (5) Penguatan Kebijakan, Peraturan dan Pedoman; (6) Pemanfaatan Kawasan dan Jenis Ikan;serta (7) Kerjasama Lokal, Regional, Internasional. Program-program tersebut dilakukan untuk tercapainya kawasan konservasi dan jenis biota perairan dilindungi yang dikelola secara berkelanjutan.
Tingkat efektivitas pengelolaan KKP3K kini sudah dapat dipetakan dan diukur dengan perangkat E-KKP3K (Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil). E-KKP3K berfungsi sebagai
M
arine Protected Areas Governance (MPAG) merupakan program hibah dari United States Agency for International Development (USAID) dalam mendukung komitmen Pemerintah Indonesia membangun 20 juta ha Kawasan Konservasi Perairan dan mengelolanya secara efektif. Pada tahun fiskal ini MPAG mencakup dua komponen, yaitu Komponen 1: Pembentukan Sistem KKP Nasional dan Komponen 2: Memajukan Efektivitas Pengelolaan KKP.
M
PAG News terbit tiga bulan sekali berdasarkan kegiatan-kegiatan yang diimplementasikan melalui konsorsium lima LSM, yaitu Conservation International (CI), Coral Triangle Center (CTC), The Nature Conservancy (TNC), Wildlife Conservation Society (WCS), dan WWF Indonesia baik di tingkat nasional maupun di tingkat lapangan. MPAG News edisi #4 ini merangkum beberapa capaian pada periode Januari – Maret 2013. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi: Marine Protected Areas Governance (MPAG), One Wolter Place, Lt. Mezzanine, Jl. Wolter Monginsidi 63B, Jakarta Selatan 12180. email:
[email protected]
12
M PAG
NEWS
Edisi
#
4, Januari
-
Maret
2013
