mar-apr 2017

edukasi

CERITA BERGAMBAR MENJADI BAHAN AJAR UTAMA

AGAR LAYANAN PENGADAAN INDEPENDEN

Inisiatif Masyarakat untuk Pendidikan Antikorupsi

issn 2086-0919

vol 56/IV/ mar-apr 2017 www.kpk.go.id

daftar isi

KHUSUS 56

Inisiatif Masyarakat untuk Pendidikan Antikorupsi

8

28

48

Guru Terbaik itu Bernama

Dorong Perbaikan Tiga

SK TRIMURTI : SEDERHANA

“Petualangan”

Kelemahan

HINGGA AKHIR HAYAT

10

.

38

.

cendekia

mozaik

AGAR LAYANAN PENGADAAN

ALAM, TUHAN DAN MANUSIA

SAMPAH YANG MELAWAN

INDEPENDEN

DALAM HARMONI

KEBODOHAN

22

44

75

46 perempuan yang terjerat

Bocor-Bocor Duit Negara

Gratifikasi

korupsi

46

76

Berwisata dengan Sajian

MENOLAK LEMAH

kanal

UTAMA

Poster karya zainal abidin, lompa poster KPK 2006

Jejak Kasus

26 edukasi

CERITA BERGAMBAR MENJADI

PORTAL

resensi

cakrawala

teladan

52 sulur

kavling c-1

Pesan Antikorupsi

BAHAN AJAR

vol 56/iX/MAR-APR 2017 | integrito |

1

swara

tajuk

Kicau

MENDAFTAR SATGAS ANTIKORUPSI DI KPK Pertanyaan: Ade Nurwinsyah Saya Mahasiswa STIE KUSUMA NEGARA, ingin membuat suatu organisasi satgas antikorupsi di lingkungan kampus saya yang terdaftar/legal di KPK. Bagaimana tata cara yang baik dan benar sesuai dengan standar dari KPK? Dokumen apa saja yang harus saya

@dhuriat Tetap Semangat KPK…!!!!!!

persiapkan dan diserahkan ke KPK? Terima Kasih. Jawaban KPK belum pernah menunjuk secara resmi sebuah LSM/Organisasi yang berasal dari masyarakat sebagai perpanjangan ‘tangan’ KPK. Namun, KPK selalu terbuka terhadap

@andradjaafara semangat terus KPK. Rakyat mendoakan!

partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan korupsi. Inisiatif saudara untuk melakukan kampanye, pendidikan dan sosialisasi antikorupsi, merupakan partisipasi di bidang pencegahan korupsi. Karena itu, saudara dapat menghubungi Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat (Dikyanmas) KPK untuk berkoordinasi lebih lanjut.

@tarbi_marjinal Korupsi Bahaya Laten.. Waspada.. Sikat.. Berantas.. Jangan dibudayakan.. #KPKituKITA

KEABSAHAN PEGAWAI KPK Pertanyaan: Kamila Purnomo Selamat siang, mohon dibantu bagaimana bisa mengetahui keabsahan status seseorang sebagai pegawai KPK, karena saat ini keluarga saya sedang berhubungan dengan

@Roro_DTN You’re never walk alone KPK, Allah always with you #savekpk

seseorang yang mengaku sebagai penyidik KPK. Jawaban Pegawai KPK selalu dilengkapi Surat Tugas dan kartu identitas resmi dari KPK. dalam menjalankan tugas, pegawai KPK tidak pernah meminta bayaran, upah, fasilitas atau hadiah dalam bentuk apapun. Jika dirasa meresahkan dan mencurigakan, silahkan hubungi

@ClarissaIcha Ayo kembali kampanyekan #savekpk stay strong KPK, Rakyat bersamamu!

Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK: Telepon 021-25578389, Email ke: [email protected] Atau datang langsung ke Gedung KPK di Jl. Kuningan Persada Kav 4 – Setiabudi, Jakarta Selatan Demikian, terima kasih. PENELITIAN DI KPK

@Peter_Progresif Di manapun, kebenaran akan selalu dimusuhi. Semakin dimusuhi maka kami akan semakin semngat berjuang.Semangat terus KPK!

Pertanyaan: Irfani Fithria Saat ini saya sedang mengadakan penelitian dengan topik political budget cycle, yaitu melihat adanya indikasi perubahan komposisi anggaran khususnya menjelang tahun pilkada. Saya membutuhkan data korupsi yang melibatkan kepala

@ardani182 Mari bersama bersatu melawan koruptor! Kami Rakyat! Kami KPK!

daerah (gubernur,walikota dan bupati) yang tersangkut kasus korupsi, khususnya penyalahgunaan anggaran untuk kasus dari tahun 2001 hingga tahun 2016. Terimakasih Jawaban Data penanganan perkara korupsi yang dilakukan oleh KPK dapat dibaca langsung pada

@dian_e_ @KPK_RI mari berani dan jujur. Berani Jujur, hebat! #savekpk

Laporan Tahunan KPK. Laporan Tahunan tersebut dapat diunduh secara gratis pada situs resmi KPK yaitu www.kpk.go.id Sebagai Informasi tambahan, pada situs resmi tersebut dapat pula disimak prosedur melakukan penelitian studi di KPK. Atau, saudari bisa mengunjungi Portal ACCH pada laman acch.kpk.go.id

@icblues Semangat terus KPK... Terima kasih atas keberanian dan kerja keras kalian

Terimakasih

Kirim saran, komentar, kritik atau pertanyaan terkait Majalah Integrito ke: [email protected]

Penanggung Jawab: Pimpinan KPK; Pengarah: Sekretaris Jenderal dan Kepala Biro Humas KPK; Pemimpin Redaksi Priharsa Nugraha; Redaktur Pelaksana Lufti Avianto. Staf Redaksi: Abram Sukma Eko Adi Pradana, Andita Irdiana Malik, Angela Ayu Kuswardhani, Ayu Nurdiyani, Budi Prasetyo, Chrystelina GS, Daniel Luke Suwito, Ipi Maryati Kuding, Ita Khoiriyah, Putri Artika Resyakasih, Shantika Embundini Akbari, Sheto Risky Prabowo, Tri Artining Putri, Yuyuk Andriati Iskak, Zulkarnain Meinardy. Kontributor: Adhi Setyo Tamtomo, Ashani Saroso, Arien Winiasih, Ariz Dedy Arham, Devi Anggraeni, Elis Nurhayati, Epi Handayani, Firlana Ismayadin, Freddy Reynaldo Hutagaol, Komang Krismawati, Gumilar Prana Wilaga, Juanto, Lukman Hamdani, Nanang Farid Syam, Rima Lutfi Hapsari, Sicilia Julianty Hutabarat; Desain & Layout: MM Setiawan; Grafis: Iman Santoso, Fotografer: Dian H Baay, Indra Gunawan; Sirkulasi Venny Irliani Amanah. Alamat Redaksi: Komisi Pemberantasan Korupsi, Jln. Kuningan Persada Kav. 4 Jakarta Selatan 12950 Telepon (021) 2557 8300 Faks (021) 5289 2456 Email [email protected] Website www.kpk.go.id Facebook Komisi Pemberantasan Korupsi Twitter @KPK_RI

2 | integrito | vol 56/iX/MAR-APR 2017

Tragedi Pertinax dan Lelang Kekaisaran Sebagai bagian pengadaan barang dan jasa, sejarah lelang diwarnai tragedi pembunuhan Pertinax pada 193 AD. Kekaisaran dilelang, prinsip keadilan dan keterbukaan diterapkan.

P

ublius Helvius Pertinax adalah tragedi. Setelah menggulingkan Kaisar Commodus, Pertinax ganti dibunuh Praetorian Guard, yang notabene adalah pasukan elit pengawalnya sendiri. Hanya menduduki tahta selama 86 hari, Pertinax pun tercatat sebagai kaisar tersingkat dalam era Kekaisaran Romawi. Guna mencari pengganti Pertinax, Praetorian Guard menawarkan kekaisaran kepada masyarakat. Melalui mekanisme lelang, penawaran dilakukan secara terbuka, siapapun berhak mengikuti. Semua boleh mengajukan harga tertinggi, tak ada yang ditutup-tutupi. Lelang itu, akhirnya dimenangkan Didius Severus Julianus, seorang senator tua nan kaya. Dengan penawaran tertinggi, yakni 6.250 drachmas per prajurit, Didius pun berhak menjadi kaisar Romawi baru. Dinasti kekaisaranpun berpindah, dari Antoninus ke Severanus. Sepanjang sejarah Kekaisaran Romawi, lelang ala Praetorian Guard memang menjadi catatan paling penting. Dampaknya hingga menyebabkan perang saudara. Ketika itu, Marcus pernah menjual aset milik debitor yang disita sebagai jaminan hutang. Begitu pun, lelang tetaplah lelang.

Seperti apapun kondisinya, keterbukaan untuk umum dan adu harga, tetap menjadi salah satu cirinya. Tidak hanya lelang ala Praetorian Guard atau Marcus Aurelius, namun juga kegiatan serupa di berbagai tempat lain. Termasuk di antaranya, The Marriage Market pada abad ke-5 SM di Babilonia, lelang budak yang dilakukan pedagang Belanda pada abad ke-17 di Jamestown, dan di Charleston, South Carolina. Begitu pula saat ini, 19 abad sesuai tragedi Pertinax, proses lelang masih dikenal. Selain tetap dipergunakan untuk arti pelelangan secara umum (auction), istilah lelang juga kerap dikaitkan dengan tender atau proses pengadaan barang dan jasa (tander). Bahkan, menurut Perpres Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pelelangan merupakan salah satu metode pengadaan barang dan jasa. Metode lain adalah pemilihan langsung, seleksi umum, sayembara, penunjukan langsung, dan pengadaan langsung. Tetapi apapun, prinsip keterbukaan dan keadilan tetap harus diutamakan. Pemenang pengadaan barang dan jasa, misalnya, adalah mereka yang memang memiliki kemampuan dan penawaran paling bersaing . vol 56/iX/MAR-APR 2017 | integrito

|3

RA N A

MENERIMA DUKUNGAN - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menerima lentera sebagai simbol dukungan terhadap KPK yang diserahkan oleh Wakil Ketua Forum Rektor Asep Saefuddin, di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (17/3).



5

KILAS

KILAS

Workshop Kolaborasi Tunas Integritas

K

Pelantikan 398 Pegawai Baru

S

ebanyak 127 pegawai baru, yang merupakan hasil program rekrutmen Indonesia Memanggil 11 dilantik pada Senin (13/3) dan sebanyak 271 pegawai dari Program Indonesia 12 dilant ik pada Jumat (21/4). Mereka ditempatkan pada Kedeputian INDA, Kedeputian Bidang Pencegahan, Kedeputian Bidang

Penindakan, Kedeputian PIPM dan Sekretariat Jenderal. Dalam pengarahannya, Ketua KPK Agus Rahardjo berpesan agar para pegawai baru dapat menjadi tambahan energi bagi lembaga dengan mempersembahkan integritas serta kinerja yang optimal. “Tugas pemberantasan korupsi, merupakan tantangan yang besar. Karena itu, dibutuhkan lebih dari sekadar tekad yang kuat. Kita juga memerlukan integritas, kompetensi dan komitmen yang tinggi untuk memberantas korupsi,” katanya.

PK mendorong setiap daerah untuk membangun budaya integritas nasional. Salah satu upayanya dengan menyelenggarakan Workshop Kolaborasi Tunas Integritas I Tingkat Nasional pada Rabu-Jumat (1-3/3) di Palembang. Kegiatan itu dihadiri oleh Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, Kepala PPATK Ki Agus Badaruddin, Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin, Walikota Palembang Harnojoyo, SKPD Provinsi Sumatera Selatan dan Kota Palembang, para bupati, walikota beberapa daerah di Indonesia dan ratusan peserta workshop dari seluruh Indonesia. “KPK yakin korupsi dapat diberantas karena setiap elemen memiliki akuntabilitas horizontal. Sehingga pendistribusian kekuasaan tidak ada monopoli, dan tiap kebijakan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Wakil Ketua KPK Saut Situmorang. Adapun kegiatan Tunas Integritas kali ini mengusung tema “Akslerasi Pembangunan Budaya Integritas melalui kebijakan SDM, Manajemen Risiko dengan dukungan Teknologi secara Gotong-Royong.” Ada tiga sesi diskusi dalam workshop ini, yaitu Evidence based Integrity Dashboard; Akslerasi Pembangunan Budaya Integritas melalui Kebijakan SDM; dan Learning & Sharing Pembangunan Budaya Integritas Organisasi.

Mendorong Akuntabilitas Parpol

K

PK bersama kelompok masyarakat sipil mendorong akuntabilitas partai politik dengan menggelar diskusi tentang Kajian Pendanaan Partai Politik bersama Pusat Kajian Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas, Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi


(Perludem) pada Kamis (16/3) di Gedung Merah Putih KPK. Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif yang menghadiri kegiatan tersebut mengatakan, penyaluran uang negara ke partai politik memang bukan kebijakan populer di masyarakat. Karena itu, KPK masih mendiskusikan irisan hasil kajian KPK dengan kajian yang

dimiliki Pusako Universitas Andalas, ICW dan Perludem. “Supaya masyarakat juga tahu kalau ini benar-benar penting,” kata Syarif. Pendanaan partai politik oleh negara, kata dia, membuat partai politik bisa diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sehingga kendali partai bisa lebih baik.

KPK Dampingi Pemprov Papua Terapkan e-Govt

K

omisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Unit Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan melakukan pendampingan

terhadap Pemerintah Provinsi Papua untuk mendorong transparansi, akuntabilitas dan profesionalitas daerah tersebut.

KPK Gelar Pesta Boardgame Antikorupsi 2017

Penghargaan PR Indonesia Award 2017

P

usat Edukasi Antikorupsi (Anti-Corruption Learning Center-ACLC) KPK memeriahkan kegiatan Pesta Pendidikan 2017 dengan menggelar kegiatan Pesta Boardgame Antikorupsi 2017 yang bertajuk “Integritasku, Masa Depanku” pada Sabtu (25/2) di Kota Bandung. Kegiatan tersebut digelar di dua titik secara bersamaan, yaitu Auditorium Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis (FPEB) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) dan Bandung Planning Gallery, Taman Sejarah, Ruang Kecil A Balaikota Bandung. Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat (Dikyanmas) KPK Sujanarko mengatakan, kegiatan playday ini bertujuan untuk memperkenalkan dan mengampanyekan profesi atau bidang kerja berinte-

Hal ini dilakukan dengan peluncuran implementasi e-government pada Rabu (8/3) di Kantor Gubernur Papua, Jalan Soa Siu Dok 2, Jayapura. Dalam kesempatan itu, turut hadir Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dan Gubernur Papua Lukas Enembe, dan Irjen Kemendagri Sri Wahyuningsih. Menu rut Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, KPK mengajak semua pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat, dan seluruh pemerintah kabupaten/kota se-Papua, untuk berkomitmen penuh dan nyata, dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih dan melayani rakyat. “KPK berharap, dari penggunaan aplikasi ini dapat mewujudkan tata kelola yang efektif untuk mencegah korupsi di lingkup Provinsi Papua,” katanya.

K

gritas kepada masyarakat, serta Mempromosikan boardgame sebagai salah satu media pembelajaran antikorupsi. Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan Pesta Pendidikan 2017 yang digelar di Bandung. Adapun beberapa kegiatan lain yang digelar antara lain Pameran Publik dan Ngobrol Bareng dengan tema “Gerakan Antikorupsi Kreatif”.

PK meraih penghargaan pada The 2nd Public Relations Indonesia Award 2017 untuk kategori Media Relations subkategori Lembaga Negara. Penganugerahan penghargaan tersebut diselenggarakan di Bali pada Jumat (24/3). Penghargaan The 2nd PRIA 2017 diberikan oleh Majalah PR Indonesia, yakni sebuah majalah bulanan yang mewartakan aktivitas, agenda, isu strategis, pemikiran yang menonjol, serta figure atau tokoh dalam bidang kehumasan di Indonesia. Selain diberikan kepada lembaga negara, PRIA 2017 juga memberikan penghargaan kepada pemerintah dan korporasi yang terbagi dalam empat kategori lainnya, yakni kategori Media Internal, Program PR, Departemen PR dan kategori Platinum Award bagi Juara Utama. vol 56/iX/MAR-APR 2017 | integrito |

7

kanal

kanal

Sandiwara Radio “Catatan Bima”

KANAL Film

Guru Terbaik itu Bernama “Petualangan”

Menyentil Kecurangan Seorang Amil

M

ilenial, generasi muda petualang. Generasi ini lahir mulai 1980 hingga pertengahan 1990. Gampang saja menandai generasi ini. Mereka berpendidikan, berjiwa bebas, kreatif, mandiri, petualang dan melek tekhnologi. Kepiawaian generasi milenial berwisata banyak jadi sorotan. Mereka membawa tradisi sendiri terutama dalam bertualang. Seperti Bima, pemuda yang baru saja menyelesaikan kuliah dan memilih bertualang sebelum masuk dunia kerja. Cita-citanya menjelajahi negeri, melihat kehidupan ”nyata” dari dekat, dirasanya menjadi bekal sebelum masuk dunia kerja, dunia yang berjibaku dengan segudang target kerja. Sebab ia sangat meyakini bahwa pengalaman adalah guru terbaik bagi kehidupan di masa depan. Demi cita-citanya itu, ia menyelesaikan kuliah tepat empat tahun. Petualangan Bima dimulai saat diturunkan bus yang dinaikinya. Ia memilih turun di jalan dari pada harus membayar ongkos bus tidak sesuai tarif, di tengah hutan di Desa Wonosegoro. Baginya, soal tarif itu, bukan hanya soal uang beberapa ribu rupiah, tetapi prinsip menjaga kejujuran yang harus ia tegakkan, meski ada konsekuansi pahit bagi-

nya. Di desa itu, Bima bertemu Nek Ijah. Merasa kasihan, Nek Ijah mengajak tinggal Bima di rumahnya sampai ia melanjutkan perjalanannya kembali. Di Rumah Nek Ijah, Bima dikenalkan kepada Bening, cucu perempuan Nek Ijah. Beberapa warga Desa Wonosegoro mempertanyakan kehadiran Bima di rumah Nek Ijah. Keberadaan orang asing di kampung itu, memang mudah menjadi bahan pembicaraan warga. Di antaranya Agus, teman Bening yang jelas-jelas tidak menyukai Bima hadir di kampung mereka. Semakin pelik perjalanan Bima, karena ia hadir bertepatan dengan masa pemilihan kepala Desa Wonosegoro. Ketegangan muncul karena ada calon kepala desa yang berperilaku curang. Mulai dari ingin menguasai radio komunitas warga, mencoba mempengaruhi jamaah masjid, hingga membagibagikan kupon sembako untuk mengarahkan pilihan kepada calon tertentu. Sementara warga sendiri mulai sadar bahwa cara-cara si calon kepala desa itu tidak benar. Bima dicurigai memberi pengaruh ‘buruk’ kepada warga. Padahal, sebagai seorang sarjana, ia hanya melakukan pencerdasan politik kepada masyarakat tentang bahaya politik uang. Ada prinsip hidup yang diwariskan sang ibu kepadanya, ”Jika kita jujur di mana saja, kita akan merasakan kebaikannya.” Dalam bagian lain, tentu Bima akan menemui banyak pengalaman yang tak kalah menarik dan menegangkan. Semua pengalaman selama bertualan, ia catat dengan baik dalam sebuah buku harian yang ia yakini akan memberikan pelajaran baginya kelak di kemudian hari.

Petualangan selanjutnya bisa anda ikuti dalam Sandiwara Radio “Catatan Bima” hanya di Radio KanalKPK melalui streaming di kanal.kpk.go.id Hari

Hari

Senin, Rabu dan Jumat


Pukul

Pukul

Jam 11.00 WIB

K

einginan mengenakan baju baru saat lebaran dirasakan banyak keluarga di Tanah Air, tak terkecuali keluarga Pak Dikin. Seorang kepala rumah tangga yang sedang menjalankan amanah sebagai amil zakat. ”Sudah mau lebaran tidak beli pakaian pak,” istrinya bertanya. “Pakaian tahun kemarin kan masih layak pakai,” jawab Pak Dikin. Namun pertanyaan tersebut begitu membebani. Hari itu, Pak Dikin dan rekannya menerima warga sekitar yang akan membayar zakat, berupa uang tunai atau pun beras. Sebelum diserahkan, mereka melafalkan doa sesuai dengan jumlah yang dizakatkan. Kondisi dua amil ini tidak jauh berbeda. Mereka sama-sama dilema dengan kondisi keuangan. Ada keinginan mengenakan pakaian baru saat lebaran. Ditambah istri yang merongrong minta dibelikan baju baru untuk anak. Tebersit pikiran curang keduanya. Pak Dikin yang bertugas sebagai penimbang memberitahu seorang warga bahwa beras yang ditimbangnya tidak sesuai dengan jumlah yang ingin dizakatkan. Tidak hanya seorang, setelahnya ada seorang ibu yang juga mengalaminya. Padahal sebelumnya, ibu tersebut telah menimbangnya di toko dan dan di rumahnya. Karena tidak percaya dengan timbangan Pak Dikin, ia coba meraba dan menggerakan pemberat yang menggantung di alat timbang tersebut. Tiba-tiba sebuah lempengan besi jatuh dari sela-sela alat itu. Pak Dikin pun disalahkan lantaran mencurangi bobot timbangan. Ia lantas dimintai pertanggungjawaban. Sedangkan rekan sesama amil lain yang sempat tebersit untuk mengambil uang zakat, segera sadar bahwa itu merupakan perbuatan dosa. Kejujuran, kesederhanaan dan tanggung jawab itulah pesan antikorupsi yang hendak disampaikan dari film Ora Imbang di atas. Ini diharapkan mampu memberikan pembelaja-

ran dan pedoman hidup agar kita tetap amanah dalam bekerja serta menjadi pribadi yang jujur dan sederhana agar terhindar dari perbuatan tercela. Seperti inilah fungsi sebuah film. Manakala media audio visual itu diputar, maka ada begitu banyak pesan yang tersirat. Dalam konteks komunikasi, film merupakan salah satu media yang dapat menjangkau khalayak luas dan beragam. Di sisi lain, media film juga cukup sukses mencuri perhatian, serta menjaring animo dan simpati masyarakat. Melihat perkembangan film yang cukup pesat, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun menggelar Anticorruption Film Festival (ACFFest) menuangkan ide dengan pesanpesan antikorupsi bagi para sineas. Film Ora Imbang tadi merupakan salah satu karya ACFFest 2015 yang ditayangkan di KanalKPK TV.

Anda dapat saksikan film lainnya yang tak kalah inspiratif di kanal.kpk.go.id No

Judul Film

1

Tas Mahal Asih

2

Biru Lavender

3

Iklan Gadungan


9

utama

utama

AGAR LAYANAN PENGADAAN INDEPENDEN Keberadaan ULP di bawah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sangat rawan intervensi. Tanpa independensi, pengadaan barang dan jasa potensial dikorupsi.

S

ejak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdiri, jumlah penanganan perkara korupsi pada sektor Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) cukup tinggi, yakni sekitar 163 kasus dari 594 kasus yang ditangani. Ini menunjukkan, sektor PBJ masih menjadi sektor yang rawan terjadinya korupsi. Kasus-kasus tersebut berasal dari hampir 13 ribu pengaduan dan menyebabkan kerugian keuangan negara hampir Rp1 triliun. Berdasarkan hasil kajian KPK beberapa waktu lalu, salah satu permasalahan terkait tingginya kasus PBJ, adalah keberadaan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Pokja yang tidak profesional, tidak permanen dan tidak independen. ULP yang demikian, menurut Ketua KPK Agus Rahardjo, sangat rawan


mendapat intervensi. Itulah sebabnya, KPK mendorong keberadaan ULP yang mandiri, permanen dan independen. Dengan begitu, diharapkan semua proses PBJ bisa berjalan secara profesional, adil, transparan, dan sesuai aturan yang berlaku. Persoalan ULP permanen memang sangat mendesak. Berdasarkan data Lembaga

Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) per November 2016, hanya 94 ULP permanen (16%) dari 707 jumlah K/L/ D/I yang sudah terbentuk. ULP permanen itu sendiri, didefinisikan sebagai Unit Pengadaan yang khusus/fokus menangani pengadaan, mulai dari perencanaan pengadaan, pelaksanaan, melakukan vendor management system dan kegiataan pengadaan lain. ULP

bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada. “Pada ULP permanen, kegiatan pengadaan dilakukan oleh fungsional pengadaan yang tidak rangkap jabatan. KPK berharap hal ini dapat menghindari terjadinya intervensi dan konflik kepentingan dalam pelaksanaan PBJ,” tegas Agus. Belum permanennya organisasi ULP, mevol 56/iX/MAR-APR 2017 | integrito

| 11

utama nurut Agus, memang menjadi potensi masalah. Pasalnya, dalam kondisi demikian, maka ULP dan Pokja tidak dapat bersikap profesional dan independen. Tidak profesional, karena tidak ada kepastian karier, sifatnya hanya sementara (setiap tahun berganti). “Tidak independen, karena Pokja ULP masih menjadi bawahan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sehingga rawan diintervensi,” lanjut Agus. Terkait intervensi yang diterima ULP, Agus mencontohkan kasus pengadaan alat kesehatan dan perbekalan dalam rangka wabah flu burung (avian influenza). Ketika itu, imbuhnya, KPA yang merangkap PPK mengarahkan vendor untuk bertemu dengan panitia pengadaan. Ketua Panitia Pengadaan dan sekretaris panitia pengadaan, menyampaikan bahwa PT Prasasti Mitra yang akan melaksanakan pekerjaan dengan menggunakan PT Rajawali Nusindo. Pentingnya ULP yang permanen, dibenarkan ahli pengadaan barang dan jasa Karso Saminurrahmat. Dalam hal ini Karso mengatakan, ULP dapat dikatakan independen apabila pelaksanaan sistemnya tidak ditemui suatu tekanan dan sifatnya permanen. Dan untuk mendukung pelaksaan pengadaan yang transparan dan adil, maka ULP memang harus permanen dengan didukung tenaga

fungsional yang kompeten. “Dengan demikian, jika masih terdapat ULP yang bersifat sementara atau adhoc, maka harus segera didorong supaya mandiri,” jelasnya. Menurut Karso, sejauh ini pelaksanaan kegiatan penyediaan barang dan jasa dari ULP ataupun unit kerja masing-masing sudah lebih baik terlebih lagi setelah digunakannya Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). “Pada saat proses penjaringan atau pemilihan penunjukan lelang, dalam rangka menghasilkan suatu produk yang ditawarkan oleh vendor, sebetulnya tidak ada masalah. Sepanjang koridor yang digunakan pantia lelang ULP atau insan pengadaan sesuai dengan aturan berlaku,” katanya.

Titik Kritis Pengadaan barang dan jasa memang rawan korupsi. Pasalnya, seperti diungkapkan Kepala LKPP Agus Prabowo, pengadaan merupakan titik kritis, yaitu mengubah uang negara menjadi barang atau jasa. Pada titik paling kritis itu, maka perubahan uang menjadi barang atau jasa, bisa benar atau bisa juga keliru. Itulah sebabnya, agar perubahan itu menjadi benar, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Di antaranya, sistem yang berlaku harus jelas, SDM harus siap. Begitu pula dengan kelembagaan dan dokumen-

ULP MANDIRI - ULP yang mandiri dan independen merupakan rekomendasi KPK untuk menutup celah korupsi di seluruh Kementrian dan Lembaga..


nya, semua harus siap. “Ini persoalan yang tidak pernah berhenti sepanjang hidup. Jadi hal itulah yang menegangkan,” kata Agus Prabowo. Dalam konteks itulah Agus Prabowo menekankan, pentingnya keberadaan ULP. Menurutnya, ULP merupakan bukti transformasi kelembagaan menuju pengadaan yang profesional. Sebab, sebelum terbentuknya LKPP, pengadaan hanya dilakukan secara adhoc. Kalau ada proses lelang, barulah dibentuk panitia lelang. Setelah selesai, bubar. Tentu saja sistem semacam itu keliru. Sebab, pengadaan merupakan suatu proses yang berkesinambungan sepanjang tahun. Dari sanalah konsep kepanitiaan adhoc tadi dihapuskan. Sebagai ganti, dibentuklah kelembagaan yang permanen. Selain lembaganya permanen, SDM yang mengelola pun memiliki sertifikat. Dengan demikian, SDM tersebut bisa berkonsentrasi dengan hanya mengurus persoalan pengadaan. “Nanti ada akumulasi pengetahuan, akumulasi pengalaman, dan menjadi sikap kerja yang baru. Dengan cara begini, kita memindahkan pengadaan menjadi manajerial,” jelas Agus Prabowo. ULP sendiri, menurut Agus Prabowo, secara hukum wajib dibentuk mulai tahun 2014. Dan pada 1 Januari 2015, ULP sudah harus siap bekerja. Guna membantu kinerja ULP, dibentuklah Pokja-Pokja di bawah ULP. Pokja inilah yang memiliki bermacam spesialisasi. Bisa saja ada Pokja khusus pengadaan infrastruktur, konsultan, dan jasa lainnya. Bahkan, jelas Agus Prabowo, ULP Pemprov DKI berupa badan setingkat eselon II. Dan di dalamnya ULP-nya, memiliki 12 grup atau Pokja. Sayangnya, meski Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mengharuskan pembentukan ULP permanen, namun acuan tentang ULP permanen memang belum ada. Seperti diketahui, Pasal Pasal 130 ayat 1 berbunyi, “ULP wajib dibentuk Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi paling lambat Tahun Anggaran 2014.” Itulah sebabnya, standardisasi permanen akhirnya berdasarkan persepsi masing-masing lembaga. Menurut Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) misalnya, ULP dapat ditempatkan sebagai salah satu bagian pada Sekretariat

Daerah atau menjadi UPT pada badan yang mengelola Fungsi Penunjang Keuangan. Agus Prabowo sendiri tidak menepis hal itu. Menurutnya, LKPP hanya memberikan arahan soal eselonisasi. Dengan demikian, pembentukan ULP diserahkan kepada masing-masing pimpinan lembaga. Yang jelas, karakteristiknya memang harus mandiri dan independen. Begitupun, Agus Prabowo mengakui, bahwa dari sekian banyak ULP, beberapa di antaranya memang layak dijadikan referensi. Dia pun menyebut beberapa ULP, misalnya Pemkot Surabaya, Pemkab Badung Bali, Pemprov DKI, Gorontalo, Sukabumi, dan Kementerian Keuangan. ULP Pemkot Surabaya, misalnya, menurut Agus Prabowo, telah memiliki kantor sendiri. Bahkan, mereka sudah membuat unit tersendiri dan memberi nama procurement unit. Nama itu diberikan, karena ketika itu belum ada istilah baku. Di sanalah Pemkot Surabaya melakukan rekrutmen besar-besaran, sehingga SDM yang bekerja memang khusus menangani unit tersebut. “Banyak ibu-ibu yang direkrut. Mereka rela bekerja sampai larut malam,” ujar Agus Prabowo. Begitu pula dengan ULP Pemkab Badung, yang ingin memajukan daerahnya, antara lain melalui pengadaan. Sang bupati kemudian memfasilitasi sehingga unit tersebut memiliki kantor sendiri dengan staf mencapai 70 orang. Dari kedua contoh ULP tersebut, Agus Prabowo berpendapat, bahwa political will dari pimpinan daerah memegang peran yang sangat besar. Didukung proses rekrutmen akan baik dan terbuka, maka kinerja ULP juga akan terjaga.


13

utama Modus yang terjadi pada proses pelaksanaan serta proses serah-terima dan pembayaran, antara lain pengumuman terbatas; manipulasi pemilihan pemenang, dokumen lelang dan dokumen serah-terima; mark up harga serta suap kepada pihak terkait. Pada bagian ini juga terjadi persekongkolan antara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pokja ULP/Pimpro, PPHP dan Bendahara. Untuk modus ini, lanjut Wawan, KPK telah menangani 12 perkara dengan 33 terpidana, dengan jumlah kerugian negara mencapai Rp 166 miliar dan jumlah uang pengganti lebih dari Rp 75 miliar. “Sedangkan modus korupsi pada tahap pengawasan dan pertanggungjawaban, yakni adanya suap kepada auditor (BPK/BPKP) untuk menghilangkan temuan serta suap kepada penegak hukum untuk meringankan hukuman. Pada bagian KPK telah menangani tiga perkara dengan delapan terpidana,” jelas Wawan.

Aturan Berubah, Modus Bergeser

P

erpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, dibuat agar PBJ berjalan transparan, adil, dan akuntabel. Aturan diperbarui, modus pun ‘mengikuti.’ Ada tren menarik pada korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa (PBJ). Hal tersebut, terkait pemberlakuan Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Sebab, ternyata ada pergeseran pola korupsi antara sebelum pemberlakuan Perpres dan sesudahnya. Begitu pula dengan modus 14 | integrito | vol 56/iX/MAR-APR 2017

Tutup celah korupsi - Penggunaan LPSE merupakan salah satu upaya untuk mencegah penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa.

yang dilakukan, semua mengalami pergeseran. Direktur Penelitian dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wawan Wardiana mengatakan, sebelum ada Perpres tersebut, modus korupsi terjadi pada tahapan proses perencanaan anggaran dan perencanaan persiapan PBJ pemerintah. Modusnya, antara lain sistem ‘ijon’, yaitu proyek sudah dijual terlebih dahulu sebelum anggaran disetujui atau disahkan; persekongkolan antara DPR, kuasa pengguna anggaran K/L dan vendor; mark up harga; suap ke-

pada pihak terkait; harga perkiraan sendiri yang dibuat pihak vendor; serta manipulasi pemenang. “Pada bagian ini, KPK telah menangani 30 perkara dengan 66 terpidana, dengan jumlah kerugian negara mencapai 1,15 triliun rupiah dan jumlah uang pengganti lebih dari 332,4 miliar rupiah,” kata Wawan. Sementara, setelah pemberlakuan Perpres, modus korupsi bergeser pada tahapan pelaksanaan PBJ, proses serah terima dan pembayaran, serta proses pengawasan dan pertanggungjawaban.

Berbagai Modus Seperti primadona, pengadaan barang jasa memang banyak menjadi ‘incaran’ para koruptor. Tak heran, sebab PBJ melibatkan jumlah uang yang sangat besar, sehingga pemerintah disebut sebagai pembeli yang terbesar (the largest buyer) di suatu negara. Menurut Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP), anggaran PBJ setiap tahun mencapai sekitar 40% dari APBN dan APBD. Tak heran, modus yang dipergunakan juga sangat luas. Bahkan sejak perencanaan hingga serah terima barang dan jasa, semua rawan terjadi korupsi. Menurut Ketua KPK Agus Rahardjo, dalam penyusunan dan penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), misalnya, korupsi dilakukan dengan berbagai modus. Misalnya saja, tidak adanya HPS; Pengadaan dilakukan sebelum anggaran ditetapkan/tidak ada anggaran, sehingga tidak disusun HPS dan spesifikasi teknis dibuat oleh rekanan pelaksana; HPS tidak disusun dan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen; Gambaran nilai estimasi yang ditutup-tutupi atau sulit diperoleh, meskipun nilai total HPS tidak bersifat rahasia, namun hanya mitra kerja tertentu yang mudah memperoleh akses dokumen. Begitu pula dalam penyusunan dan pengesahan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa, modus pun beraneka cara. Antara lain, dokumen pemilihan tidak disahkan vol 56/iX/MAR-APR 2017 | integrito |

15

utama ULP; Persyaratan teknis mengada-ada atau berlebihan, dibandingkan kebutuhan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan; Kriteria kelulusan peninjauan tidak ada atau tidak jelas; Spesifikasi teknis mengarah pada produk atau kelompok tertentu; Adanya penambahan kriteria peninjauan yang tidak perlu; Dan dokumen lelang tidak standar. “Bahkan bisa juga dengan dokumen lelang yang tidak lengkap,” jelas Agus. Sementara pada tahap pengumuman pelelangan/seleksi/pengadaan, modus antara lain tidak adanya pengumuman pelelangan/seleksi/pengadaan; Diumumkan, tetapi bukan di website K/L/D/I, portal pengadaan nasional, dan papan pengumuman resmi; Melakukan pengumuman lelang yang tidak transparan, hanya diketahui oleh rekanan tertentu. Dan, pengumuman hanya satu kali dimuat di surat kabar lokal yang terbitnya tidak teratur; Da-

Sesuai kajian KPK, di antara kasus yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, antara lain kasus pengadaan helikopter jenis MI-2 merk PLC Rostov Rusia. Kasus yang terjadi pada Pemerintah Aceh tersebut, merugikan keuangan negara Rp 10,25 miliar. lam teks pengumuman tercantum bahwa persyaratan pendaftaran dan pengambilan dokumen harus membawa dokumen asli. Dalam hal ini, ULP memihak ke salah satu peserta lelang dengan memberikan bocoran RKS, rincian HPS dan membuat syarat-syarat yang mengakibatkan peserta lain tidak bisa memasukkan penawaran; Dan dokumen peserta yang tidak memenuhi syarat namun diluluskan pokja ULP. Bahkan, ada pula dokumen administrasi bersifat “aspal”, yaitu dokumen peserta yang dipalsukan agar lulus prakualifikasi.

Dari Helikopter sampai Pelabuhan Dari berbagai modus itulah, korupsi dilakukan pada PBJ. Jumlahnya pun sangat luar biasa. Hingga saat ini, KPK menangani 142 perkara terkait PBJ. Dari jumlah tersebut, bisa dikelompokkan menjadi tiga kategori dimana terjadi tindak pidana korupsi. Yaitu pada saat 16 | integrito | vol 56/iX/MAR-APR 2017

penganggaran (perencanaan program dan anggaran), tindak pidana korupsi pada saat pelaksanaan PBJ, dan tindak pidana korupsi yang terjadi saat audit dan penegakan hukum (pengawasan). Paling banyak, adalah tindak pidana korupsi terjadi pada tahap penganggaran. Sesuai kajian KPK, di antara kasus yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, antara lain kasus pengadaan helikopter jenis MI-2 merk PLC Rostov Rusia. Kasus yang terjadi pada Pemerintah Aceh tersebut, merugikan keuangan negara Rp 10,25 miliar. Modus yang dipergunakan dalam kasus ini adalah penyelewengan peruntukan dana untuk pembelian helikopter. Dalam hal ini, dengan mempergunakan dana bantuan perlakuan khusus yang mestinya hanya untuk belanja pegawai dan non pegawai. Selain itu, juga pemilihan vendor juga dilakukan sebelum anggaran disetujui/ditetapkan. Vendor, juga menerima uang sebelum terpilih sebagai pemenang. “Juga, ada mark up harga serta tidak dilakukan pengecekkan fisik saat helikopter datang,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo. Selain itu juga kasus pengadaan tanah untuk pembangunan pelabuhan umum di Desa UF Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku. Kasus yang terjadi pada 2001 tersebut, merugikan keuangan negara hingga Rp 10,26 miliar. Pada kasus ini, modus yang dipergunakan adalah dengan melakukan jual-beli tanah untuk membangun pelabuhan, namun tanpa dilengkapi Kerangka Acuan Kegiatan (KAK). Contoh kasus lain adalah pengadaan mobil pemadam kebakaran V-80 ASM, ambulance, mobil tangga, dump truck, stoom walls, dan backhoe loader. Pengadaan ini dilaksanakan Pemprov Jawa Barat untuk keperluan kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Barat, Tahun Anggaran 2003 dan 2004. Beberapa modus dilakukan dalam kasus ini. Antara lain persekongkolan dengan vendor, persekongkolan dengan gubernur, dan persekongkolan dengan panitia anggaran. Selain itu, saat mengajukan pembelian mobil dump truck, ambulance, dan damkar, tanpa dilengkapi indentifikasi kebutuhan (KAK). “Dan tentu saja, ada mark up harga dan kick back,” lanjut Agus. Beberapa kasus penyuapan pun, terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Misalnya saja, kasus pembelian pembelian alat crane container untuk Pelabuhan Amlar di Otorita Batam. Kasus tersebut juga melibatkan seorang anggota DPR tersebut.

T Minta ‘Jatah’ Lewat Vendor

erlepas dari banyaknya kasus pengadaan barang dan jasa (PBJ) ditangani KPK, praktik-praktik korupsi sektor tersebut memang masih marak. Banyak vendor merasakan, bahwa aroma kolusi masih begitu menggurita, terutama pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang tidak permanen dan mandiri. Akibatnya, tentu saja tujuan PBJ yang adil, transparan, dan akuntabel melalui ULP yang tidak permanen, masih jauh panggang dari api. Beberapa vendor, mengakui sendiri kondisi tersebut. Minta identitasnya dirahasiakan, mereka sedikit banyak mengatakan, bahwa praktik-praktik semacam itu masih marak. Aries misalnya, tentu saja nama samaran, mengaku bahwa banyak yang meminta ‘jatah.’ Tidak hanya di daerah, namun juga pada lembaga pemerintahan. Dalam hal ini, lanjutnya, pihak ULP dengan terbuka meminta imbalan atas proyek yang berhasil ditangani pihak vendor. Begitu pula untuk lembaga pemerintahan, ternyata masih banyak praktik gratifikasi. “Tapi, saya pribadi tidak tertarik dengan proses pengadaan dan pekerjaan tersebut. Jika ada yang minta ‘jatah,’ saya ‘lempar’ saja kepada rekan lain yang bersedia. Atau saya diam saja,” ujarnya. Aries juga tak menepis, bahwa masih ada proses ULP yang hanya formalitas. Sebab, penentuan pemenang sudah diketahui sebelum proses pengadaan berlangsung. Dalam hal ini, tentu saja sudah ada deal-deal sebelumnya. Baik antara ULP dan calon rekanan, maupun calon rekanan dan pihak user. “Modus tersebut, banyak saya alami di lembaga pemerintahan,” lanjutnya. Untuk itulah Aries menilai bahwa pengadaan secara elektronik melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sebenarnya memang bisa mencegah praktik korupsi atau penyelewengan. Hanya saja, harus melalui penguatan pada pengawasan internal. Vendor lain, sebut saja Budi, juga mengaku bahwa praktik minta ‘jatah’ masih banyak. Dan praktik tersebut, kebanyakan memang terjadi pada ULP yang belum permanen, dengan pegawai yang juga merangkap pada unit kerja masing-masing. “Mereka minta uang,” kata Budi. Di sinilah Budi mengatakan, bahwa faktor kejujuran menjadi sangat penting. Apalagi, dengan sistem yang sudah diperbaiki, yaitu melalui LPSE.


17

utama

2010 BACHTIAR CHAMSYAH Menteri Sosial Ri Periode 2001-2004 dan 2004-2009 TPK pengadaan mesin jahit tahun 2004 - 2006 dan pengadaan sapi impor tahun 2004 pada Departemen Sosial RI serta pengadaan sarung pada Dep. Sosial RI tahun 2006 - 2008.

kasuskasus pengadaan barang dan jasa

Menutup Intrik di Empat Titik Dari hasil kajian, KPK menemukan empat titik masuknya korupsi sektor pengadaan barang dan jasa. Dua rekomendasi strategis dan empat rekomendasi teknis diberikan.

S

eperti ilmu hitam rawarontek, korupsi pengadaan barang dan jasa (PBJ) seakan sulit dimatikan. Dihabisi, tetapi selalu hidup kembali, begitu seterusnya. Meski berbagai perbaikan progresif dan menyeluruh dilakukan, faktanya hingga saat ini korupsi sektor tersebut memang sangat tinggi. Dari data yang dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), jumlah kerugian keuangan negara dari kasus PBJ yang ditangani KPK hingga saat ini hampir Rp 1 triliun. Akibatnya, tujuan agar PBJ berjalan secara efisien, terbuka, kompetitif, dan terjangkau, kerap tidak tercapai hingga kini. Buruknya kualitas barang dan jasa, adalah buah dari korupsi PBJ. Dari sanalah muncul pertanyaan mendasar, apa sebenarnya akar masalah korupsi PBJ? Mengapa perbaikan belum juga berhasil menekan tingkat korupsi? Beranjak dari pemikiran-pemikiran tersebut, selama dua tahun KPK melaksanakan Kajian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Kajian ini dilakukan sebagai suatu upaya solutif untuk menekan tingginya angka tin18 | integrito | vol 56/iX/MAR-APR 2017

dak pidana korupsi pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. “Kajian ini juga menelaah tentang penganggaran APBN/APBD sebagai induk atau hulu dari sistem belanja pemerintah melalui APBN/APBD yang sangat mempengaruhi proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah,” kata Direktur Litbang KPK Wawan Wardiana. Dari hasil kajian, KPK menemukan empat titik celah korupsi dalam proses PBJ, yakni aspek regulasi, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Pada aspek regulasi, persoalan disebabkan sistem perundangan yang berbenturan, multitafsir, tumpang tindih, tidak kuat, dan tidak aplikatif. Persoalan pada aspek perencanaan dan penganggaran disebabkan pemangku kepentingan yang tidak berintegritas dan proses perencanaan yang tidak transparan. Sementara itu, akar persoalan paling banyak ditemukan pada aspek pelaksanaan. Misalnya, organisasi PBJ yang tidak berintegritas, adanya intervensi eksternal dalam PBJ, kolusi, kelemahan sistem SDM, individu yang koruptif dan tidak independen, serta inter-

2004 ABDULAH PUTEH Gubernur NAD TPK dalam pengadaan pesawat Helikopter Mi-2 milik Pemerintah Provinsi NAD

2007 SALEH DJASIT Gubernur Riau TPK telah melakukan TPK dalam pengadaan 20 unit mobil Pemadam Kebakaran type V 80 ASM di Provinsi Riau pada tahun 2002 - 2003.

2006 MULYANA W KUSUMA Anggota KPU Pusat 2004 TPK dalam Pengadaan Kotak Suara untuk Pemilu tahun 2004 pada Komisi Pemilihan Umum (KPU).

2005 RUSADI KATAPRAWIRA Ketua Panitia Pengadaan Tinta Sidik Jari Pemilu Legislatif 2004 TPK dalam pengadaan tinta sidik jari Pemilu Legislatif tahun 2004 pada Komisi Pemilihan Umum (KPU 2009 JULES F WARIKAR Bupati Kab. Supiori TPK dalam kegiatan pembangunan Pasar Sentral Supiori, terminal induk kabupaten Supiori, Rumah Dinas Eselon Kabupaten Supiori, dan renovasi pasar sentral Supiori untuk kantor cabang Bank Papua dengan menggunakan dana APBD Kabupaten Supiori TA 2006-2008

2012 AAT SYAFAAT Mantan Wali Kota Cilegon TPK dalam pembangunan Dermaga Trestle Kubangsari pada Pemerintah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2010

vensi pada proses pemilihan penyedia. “Di sisi lain, aspek pengawasan juga tidak berjalan optimal, karena kerap bersifat reaktif, tidak proaktif,” lanjut Wawan.

2009 INDRA KUSUMA Bupati Brebes TPK dalam pengadaan tanah untuk pasar pada pemerintah kabupaten Brebes TA 2003

2014 dan 2015 BARNABAS SUEBU Gubernur Papua Periode tahun 2006 - 2011 • TPK sehubungan dengan Kegiatan Detail Engineering Design (DED) PLTA sungai Memberamo dan Sungai Urumuka tahun 2009 dan 2010 di Propinsi Papua. • TPK dalam kegiatan Detail Engineering Design (DED) PLTA Danau Sentani dan Danau Paniai Tahun Anggaran 2008 di Provinsi Papua.

Menurut Wawan, banyaknya persoalan tentu saja merupakan cerminan dari sejumlah kasus yang ditangani KPK sebelumnya. Melalui kajian ini, KPK mencermati sejumvol 56/iX/MAR-APR 2017 | integrito |

19

utama

KPK berharap para pihak terkait dapat menindaklanjuti rekomendasi itu dengan menyampaikan rencana aksinya dalam waktu satu bulan sejak rekomendasi tersebut disampaikan. Para pihak itu antara lain Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. lah korupsi yang terjadi sebelum dan sesudah adanya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Sebelum ada Perpres tersebut, modus korupsi terjadi pada tahapan proses perencanaan anggaran dan perencanaan persiapan PBJ pemerintah. Sedangkan setelah diberlakukan Perpres tersebut, modus korupsi bergeser pada tahapan pelaksanaan PBJ, proses serah terima dan pembayaran serta proses pengawasan dan pertanggungjawaban.

Rekomendasi Atas temuan tersebut, KPK mendorong dua rekomendasi strategis dan empat rekomendasi teknis. Dua rekomendasi strategis tersebut adalah, dilakukannya kajian sentralisasi PBJ dengan batasan tertentu. Hal ini disebabkan adanya persoalan jenis barang/jasa yang dihasilkan tidak terstandardisasi, dan adanya peluang penyimpangan pengadaan yang bernilai besar, kompleks dan strtegis. Rekomendasi strategis lain, dilakukannya integrasi antara perencanaan dan penganggaran PBJ. Hal ini disebabkan tidak termonitornya besaran dan realisasi jumlah anggaran PBJ di Indonesia; tidak selarasnya perencanaan keuangan negara dengan realisasi belanja negara dalam PBJ pemerintah; dan tidak terdeteksinya penyimpangan perencanaan PBJ secara dini. Sementara itu, empat rekomendasi teknis yang didorong bertujuan sebagai pendukung penyempurnaan sistem PBJ Nasional. Keem20 | integrito | vol 56/iX/MAR-APR 2017

pat rekomendasi itu, terkait dengan pengembangan perangkat pendukung, kualitas SDM PBJ, pengawasan PBJ, serta kualitas penyediaan barang dan jasa. Dari sini, KPK berharap para pihak terkait dapat menindaklanjuti rekomendasi itu dengan menyampaikan rencana aksinya dalam waktu satu bulan sejak rekomendasi tersebut disampaikan. Para pihak itu antara lain Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. “Dalam pelaksanaan rekomendasi, KPK akan melakukan pemantauan setiap tiga bulan sekali untuk memastikan rekomendasi berjalan dengan optimal guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan profesionalisme dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah,” ujar Wawan. Sebagai salah satu pihak yang wajib melaksanakan rekomendasi, Bappenas menyatakan kesiapan. Menurut Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Bappenas Rony Dwi Susanto, kajian tersebut akan dilanjutkan untuk menetapkan batasan pengadaan barang dan jasa yang dapat dilakukan sentralisasi. “Yang ditangani KPK tidak selalu menyebabkan kerugian keuangan negara. Sebab, persekongkolan pada tahap perencanaan saja sudah ada, sudah terjadi suap-menyuap, baik oleh pihak pengusul maupun pihak yang mengerjakan. Nanti dengan adanya e-procurement (tender lewat elektronik) diharapkan nilai barang dapat terbuka semuanya,” kata Rony. Sedangkan Direktur Pelatihan Kompetensi LKPP Tatang Rustandar Wiraatmadja menjelaskan bahwa LKPP sudah mempersiapkan infrastruktur untuk sentralisasi sejak tahun lalu sehingga diharapkan akhir tahun ini berbagai bentuk penyimpangan dapat teratasi.

ULP Permanen dan SDM yang Kompeten Tidak berhenti sampai rekomendasi, KPK melakukan tindak lanjut atas kajian tersebut. Hal itu antara lain, melalui rapat koordinasi strategis, yang dilakukan bersama dengan pihak terkait. Yaitu LKPP, Kemendagri, Kemenpan RB, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Salah satu bahasan yang mengemuka adalah terkait ULP mandiri dan tenaga fungsional yang kompeten. Terkait ULP permanen,

akhirnya ditemukan persamaan persepsi antara KemenPAN RB, Kemendagri, dan LKPP terkait. Hanya saja, saat ini memang masih menunggu revisi Permendagri Nomor 99 Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP). “Secara prinsip, penyelesaian persoalan ULP permanen sudah tak ada masalah. Terlebih, dikeluarkannya surat persetujuan KemenPAN RB agar Permendagri Nomor 99 Tahun 2014 direvisi. “Permasalahan hanya secara teknis. Pada intinya mendukung adanya ULP permanen, mandiri, dan independen,” kata Asdep Asesmen dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kelembagaan Tata Laksana KemenPAN RB Nanik Murwanti. Persoalan ULP permanen memang menjadi salah satu fokus kajian KPK. Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengatakan, bahwa pembentukan ULP permanen sudah menjadi keniscayaan, baik di pusat maupun daerah. Merujuk data LKPP, Pahala mengatakan, bahwa hanya ada 94 ULP (16%) permanen dari 707 K/L/D/I yang sudah terbentuk. “KPK tidak mengharuskan ULP permanen dalam bentuk badan baru. Yang terpenting, adalah independensinya agar tidak mudah diintervensi dan tidak memiliki konflik penentingan,” jelas Pahala. Potensi masalah yang sering terjadi di lapangan, lanjut Pahala, karena ULP dan Pokja tidak dapat profesional dan independen. “Tidak profesional sebab tidak ada kepastian karir dan hanya bersifat sementara. Sedangkan tidak independen sebab Pokja ULP masih menjadi bawahan PPK sehingga rentan intervensi,” kata dia. Salah satu faktor yang menjadi kendala, memang keberadaan Permendagri Nomor 99 Tahun 2014. Hasil diskusi di lapangan, lanjut

“KPK tidak mengharuskan ULP permanen dalam bentuk badan baru. Yang terpenting, adalah independensinya agar tidak mudah diintervensi dan tidak memiliki konflik penentingan.”

Pahala, menunjukkan bahwa pembentukan ULP di daerah banyak mengalami kesulitan, karena Permendagri tersebut. “KPK juga sudah meminta penjelasan Kemendagri tentang pandangan Kemendagri terkait ULP permanen. Selain itu, KPK juga menyurati Kemendagri terkait kemungkinan dilakukannya revisi Permendagri Nomor 99 Tahun 2014 tersebut,” katanya. Kemendagri sendiri menyatakan bahwa revisi Permendagri Nomor 99 Tahun 2014 sudah disampaikan kepada KemenPAN RB. Hasilnya, KemenPAN RB, sudah mengeluarkan surat persetujuan sehingga dapat dinaikkan kepada Menteri. Hanya saja, revisi tersebut belum disahkan secara formal. Sementara terkait tenaga fungsional yang kompeten, Asdep Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur KemenPAN RB Arizal, mengatakan, bahwa perlu pendalaman lagi terkait jabatan fungsional PBJ. Termasuk kaitannya dengan kompetensi (SDM tersebut harus orang yang tepat), jenjang karier, tugas-tugasnya, dan pelaksananya). Terkait kompetensi SDM, kajian KPK memang menempatkan sebagai persoalan. Padahal sesuai Pasal 7 Perpres 54 tahun 2010 beserta perubahannya, syarat mutlak SDM pengadaan adalah integritas, disiplin, tanggung jawab, memahami pekerjaan/memiliki kualifikasi teknis, menandatangani pakta integritas, dan memiliki sertifikat keahlian barang/jasa (kecuali PPHP). Namun, dari hasil verifikasi lapangan, tidak ada metode seleksi perekrutan yang dilakukan oleh instansi. Pelaksana pengadaan adalah pihak yang ditunjuk bukan diseleksi dengan prasyarat yang ditetapkan perpres. Prasyarat yang biasanya dipenuhi hanyalah memiliki sertifikat keahlian barang/jasa saja. Selan itu, juga diketahui bahwa pelaksana pengadaan adalah pihak yang sama selama bertahun-tahun mengurusi pengadaan. Keluhan yang dilontarkan, terkait minimnya kompensasi dan tingginya risiko hukum. Padahal di sisi berbeda, pegawai tersebut masih tetap harus melakukan pekerjaan utamanya di unit kerja asal. Sebagai contoh, kompensasi yang diterima oleh Ketua ULP pada Kemendikbud, hanya sebesar Rp 1 juta per bulan. Sedangkan Pokja sebesar Rp750 ribu per bulan. Hal tersebut menjadikan jarang sekali pegawai yang berkeinginan menjadi pelaksana pengadaan. Akhirnya, pelaksana pengadaan pun diisi pegawai yang itu-itu saja.


21

jejak kasus

jejak kasus lainnya dapat diakses di portal

2010 2013

dalam beberapa kasus, korupsi kerap menempatkan perempuan sebagai objek atau korban. namun, fakta berikut cukup mencengangkan, ketika menunjukkan bahwa para perempuan ini menjadi pelaku korupsi.

2006

2007

2008

Ratna Dewi Umar, PNS/Direktur Bina Pelayanan Medik Dasar Dirjen Bina Pelayanan Medik Depkes RI Engelina Patiasina, Anggota DPR RI Komisi IX periode 1999 sd 2004 Ni Luh Mariani, Anggota DPR RI Komisi IX periode 1999 sd 2004

Sylvira Ananda, PNS/ Mantan Ketua Panitia Pengadaan Busway/ Mantan Kasi Anev. Dan Penyusunan/ Tarif Subdis Bangsis Dishub. DKI Jakarta

2011

Margaretha Elisabeth Tutuarima, Pejabat Pembuat Komitmen/Kasi Produksi Penangkapan Ikan Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Jawa Tengah Vonnie Anneke Panambunan, Dirut PT. Mahakam Diastar Internasional

2012

46

uan mp e per ang y Darmawati Dareho, PNS/Kabag. TU Distrik Navigasi Tanjung Priok, Dep. Perhubungan RI


Pasti Serefina Sinaga, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat Artha Meris Simbolon, Presiden Direktur PT Kaltim Parna Industri Masyito, Swasta Nurlatifah, Anggota DPRD Karawang

Nunun Nurbaeti, Swasta Mindo Rosalina Manulang, Swasta Imas Dianasari, PNS/Hakim Pada Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Bandung Neneng Sri Wahyuni, Direktur Keuangan PT. Anugerah Nusantara Dharnawati, Swasta Wa Ode Nurhayati, Anggota Badan Anggaran DPR RI

Arthalyta Suryani, Swasta Ines Wulandari Setyawati, Swasta/ Direktris PT. Gita Vidya Hutama

2009

Maria Elizabeth Liman, Swasta Diah Soemedi, Pemilik PT The Master Steel Chairun Nisa, Anggota DPR RI Periode 2009 - 2014 Susi Tur Andayani, Swasta Lusita Anie Razak, Swasta Ratu Atut Chosiyah, Gubernur Prov Banten periode 2012 - 2017

at r e j ter si

p u r ko

Miranda Swaray Goeltom, PNS Dep. Pendidikan Nasional Sebagai Profesor (Dosen) Universitas Indonesia/ Mantan Deputi Gubernur Senior BI Tahun 2004 – 2009 Wa Ode Nurhayati, Anggota DPR RI Periode 2009 - 2014 Angelina Patricia Pingkan Sondakh, Anggota DPR RI Periode 2009 - 2014 Hartati Murdaya, Swasta Sri Dartutik, Swasta Kartini Juliana M. Marpaung, Hakim Ad Hoc Tipikor pada PN Semarang

2015

2016

2014

Suzana Budi Antoni, Swasta Evy Susanti, Swasta Lucianty, Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan periode 2014-2019 Dewie Aryaliniza als Dewie Yasin Limpo, Anggota DPR RI Periode 20142019 Rinelda Bandoso, Asisten Pribadi Dewie Yasin Limpo

Damayanti Wisnu Putranti, Anggota DPR RI Julia Prasetyarini, Swasta Dessy A Edwin, Ibu Rumah Tangga Lenih Marliani, Swasta Deviyanti Rochaeni, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Sri Astuti, Komisaris CV Timur Alam Raya Berthanatalia Ruruk Kariman, Advokat Noviyanti, Sekretaris Anggota DPR RI Memi, Wiraswasta


23

gagas

Penguatan Inspektorat Daerah untuk berantas Korupsi

D

alam kurun 2009-2014, dari 439 kasus yang ditangani KPK, 45,33 persen di antaranya melibatkan penyelenggara pemerintahan. Sementara, data Kementerian Dalam Negeri menunjukkan, sejak era otonomi daerah hingga tahun 2014, sebanyak 318 kepala/wakil kepala daerah tersangkut kasus korupsi (kompas.com, 2017). Posisi inspektorat daerah memungkinkan mereka mengawasi secara detail penggunaan keuangan negara/daerah untuk mencegah korupsi, illegal act, dan fraud. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala signifikan, terkait independensi, kapasitas dan kapabilitas organisasi, serta profesionalisme. Posisi inspektorat daerah sebagai subordinat kepala daerah (PP No. 60 Tahun 2008) kerap dituding penyebab tidak efektifnya perannya sebagai pengawas. Sulit bagi inspektorat daerah menjalankan fungsinya sebagai pengawas internal pemda secara independen dan objektif. Peringatan dari sang pengawas seringkali diabaikan atau bahkan yang memperingatkan justru mendapatkan ‘sanksi’. Hasil penelitian Cohen dan Sayag (2010) menyimpulkan bahwa organisational independence berpengaruh terhadap internal audit quality. Kedudukannya di bawah kepala daerah juga menimbulkan tingkat ketergantungan kepada kepala daerah. Salah satunya dalam pengelolaan sumber daya manusia (SDM). Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS di lingkungan inspektorat daerah dilakukan sekretaris daerah selaku pejabat pembina kepegawaian. Situasi ini merupakan kendala bagi para pengawas intern dalam menjalankan tugas secara independen dan objektif, terutama ketika objek pengawasan berkaitan langsung dengan kepentingan pimpinan di daerah. Faktor lain yang dinilai memengaruhi efektivitas pelaksanaan fungsi inspektorat


daerah adalah kapabilitas dan kapasitas, serta profesionalisme. Hasil penilaian kapabilitas Aparat Pengawasan Intern (APIP) di kementerian/lembaga maupun pemda tahun 2014 yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menunjukkan kapabilitas sebagian besar inspektorat masih lemah. Dari lima level kapabilitas APIP menurut kriteria Internal Audit Capability Model (IACM), sebanyak 404 APIP (85,23%) berada pada level 1, sebanyak 69 APIP (14,56%) pada level 2, dan hanya 1 APIP (0,21%) berada pada level 3. Level 1 (initial) menunjukkan kapabilitas yang tidak berkesinambungan dan tidak berulang, yaitu bergantung pada usaha individual. Level 2 (infrastructure) berarti adanya prosedur dan praktik audit intern yang berkesinambungan dan berulang. Sedangkan level 3 (integrated) menunjukkan penerapan praktik profesional dan manajemen audit intern yang seragam. RPJMN 2015-2019 menargetkan seluruh APIP berada pada level 3 pada tahun 2019. Dari sisi kapasitas SDM, inspektorat daerah pada umumnya dihadapkan dengan keterbatasan jumlah auditor. Inspektorat daerah juga menghadapi kendala bervariasinya kompetensi dan kualitas personel. Standar audit intern Pemerintah Indonesia (2013) mensyaratkan auditor (pengawas) intern memiliki sertifikat untuk melaksanakan penugasan audit intern. Situasi tersebut diperparah dengan adanya stigma: inspektorat daerah tempat penampungan pegawai yang tidak disukai pimpinan.2 Upaya penguatan peran dan kelembagaan APIP, termasuk inspektorat daerah, sedang dilakukan pemerintah. Salah satunya melalui perumusan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP). Dalam RUU tersebut, inspektorat daerah tidak lagi berada di bawah kepala daerah, sebagaimana yang

Oleh Sjafrudin Mosii S.E, M.M Auditor Utama Keuangan Negara VI, Badan Pemeriksa Keuangan RI

saat ini diatur dalam PP No. 60 Tahun 2008. Inspektorat berada di unit baru, Inspektorat Nasional, bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dengan demikian, diharapkan lebih independen dan profesional. Untuk meningkatkan kapabilitas, pimpinan dan pegawai inspektorat harus berkompetensi auditor. Namun sampai saat ini, RUU tentang SPIP masih berada dalam Program Legislasi Nasional tahun 2015-2019. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi juga merumuskan rancangan Instruksi Presiden tentang Revitalisasi Peran dan Fungsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Di situ, inspektorat tidak berdiri sendiri seperti diusulkan dalam RUU SPIP. Upaya penguatan inspektorat dalam rancangan inpres dilakukan dengan mengatur peningkatan kapasitas dan profesionalisme personel inspektorat. Kepala inspektorat harus memiliki sertifikat khusus, sedangkan semua aparat pengawas di inspektorat harus memiliki sertifikat fungsional auditor. Setiap inspektorat juga harus melaporkan secara berkala upaya-upaya penguatan peran dan fungsi yang telah dilakukan BPKP. Saat kedua regulasi mengenai penguatan inspektorat sedang dirancang, pada Desember 2014, Presiden telah mengeluarkan Inpres Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan

Intern dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat. Inpres tersebut menyatakan perlunya mengintensifkan peran APIP dalam meningkatkan kualitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/ daerah dan pembangunan nasional serta meningkatkan upaya pencegahan korupsi. Di samping restrukturisasi kelembagaan inspektorat daerah yang telah dimuat dalam RUU tentang SPIP, terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh inspektorat daerah dalam rangka meningkatkan efektivitas perannya dalam pencegahan korupsi. Inspektorat daerah perlu meningkatkan kapabilitas organisasi dan SDM. Dalam meningkatkan kapabilitas organisasi, inspektorat dapat mengunakan perangkat Internal Audit Capacity Model. Pada saat bersamaan, kapabilitas dan kompetensi SDM dapat dikembangkan melalui pendidikan dan pelatihan. Pimpinan pemerintahan daerah dapat mengurangi intervensi terhadap inspektorat daerah dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai pengawas intern pengelolaan program, kegiatan, dan keuangan di daerah, sehingga inspektorat daerah dapat bekerja dan memberikan hasil pengawasan lebih objektif. Bersama dengan pengawas intern lainnya, BPKP, pengawas eksternal yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), KPK, dan lembaga penegak hukum lainnya, inspektorat daerah perlu melakukan komunikasi dan sinergi yang baik, agar dapat melaksanakan peran pencegahan dan pemberantasan korupsi secara lebih efektif. vol 56/iX/MAR-APR 2017 | integrito |

25

edukasi

edukasi

CERITA BERGAMBAR MENJADI BAHAN AJAR Namanya Kia, siswa baru di kelasku. Entah dari sekolah mana dia pindah. Dia tidak menyebutnya. Atau dia menyebutnya, tapi aku tidak memperhatikan. Ada hal lain yang lebih menarik perhatian ketimbang ucapannya. Penampilannya.

N

amanya Kia, begitulah Astari Ulfa memberi judul pada cerita pendek (cerpen)-nya. Dengan gaya bahasa ringan serta alur cerita yang mengalir, guru SD Islam Sabilillah Malang ini, berkisah tentang Namira yang iri hati pada kepintaran teman barunya, Kia. Nyaris tak ada kalimat berbunga-bunga, namun penyampaiannya sangat mudah mempengaruhi emosi pembaca. Termasuk ketika Namira sadar, bahwa kecurangannya berdampak sangat besar bagi Kia. Dengan diksi sederhana namun selalu mengena, Astari Ulfa pun berhasil mengaduk-aduk emosi pembaca. Astari Ulfa adalah satu dari empat penulis guru yang menulis cerpen pada buku berjudul Juara Kejujuran, Kumpulan Cerita Pendek

Jilid-1. Penulis lain adalah Suyono, guru SD Fastabiqul Khairat Samarinda (Bukan Sekadar Juara), Vika Varia Mato Vana, pengajar SDS Pesona Astra, Yayasan Astra Agro Lestari (Impian Bimo), dan Era Mutiara, guruSDIT Harapan Bangsa Natar, Lampung Selatan (Ingin Seperti Alea). Buku tersebut, merupakan salah satu hasil karya peserta Anti-Corruption Teacher Supercamp 2016: Guru Menulis Antikorupsi, yang penulisannya dibimbing para mentor yang ahli di bidangnya. Secara detail, karya yang dihasilkan peserta dari kegiatan tersebut berjumlah 50 buah. Terdiri atas delapan judul buku cerita bergambar, 8 judul cerpen anak, 18 judul komik, dan 17 judul naskah skenario film remaja. Selain itu telah dihasilkan juga Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dari masing-masing karya yang harapannya dapat menjadi inspirasi bagi para guru di Indonesia dalam implementasi penggunaan masing-masing karya pada pembelajaran di kelas. Anti-Corruption Teacher Super Camp: Guru Menulis Antikorupsi merupakan program pencegahan korupsi melalui pende-

katan literasi. Melalui program tersebut, KPK berusaha memberdayakan para guru untuk menyampaikan nilai-nilai antikorupsi kepada para siswa. Metodenya, melalui pembuatan bahan ajar kreatif, seperti cerpen atau komik. Guna mencapai tujuan tersebut, selama di Nusa Dua, para guru digembleng oleh pemateri yang sangat kompeten di bidangnya. Mereka adalah Helvy Tiana Rosa, penulis skenario Salman Aristo, penulis Gina S. Noer, komikus Fajar Meong, dan penulis Quantum Learning Hernowo. Secara intensif, para pemateri membimbing peserta agar bisa menghasilkan karya tulis bertemakan antikorupsi. Mulai dari pengembangan ide cerita kreatif, penguatan karakter, hingga penyusunan cerita yang menarik sesuai dengan target pembaca. Wakil Ketua KPK Laode M. Syarief mengatakan, kegiatan tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan peran serta masyarakat. Khususnya para pendidik. Melalui program tersebut, lanjut Syarief, diharapkan para guru bisa menghasilkan karya yang berkualitas sekaligus menghibur. “KPK tentu tidak bisa bekerja sendirian. Kami berharap, para guru bisa menyediakan dan membuat bahan bacaan alternatif yang memiliki muatan antikorupsi secara mandiri. Ini merupakan bentuk partisipasi masyarakat yang perlu terus didorong,” katanya saat membuka acara. Sementara Direktur Pelayanan dan Pendidikan Masyarakat (Dikyanmas) KPK Sujanarko, mengatakan, melalui program ini KPK berusaha melibatkan para guru untuk turut dalam penanaman karakter yang berintegritas. Yaitu, melalui bahan bacaan yang bermutu dan mendidik. “Peran guru sangat besar dalam menyampaikan nilai-nilai tersebut kepada para murid,” kata Sujanarko.

Terbuka untuk Semua Tanpa terkecuali, begitulah Teacher Super Camp. Dimulai sejak 2015, program KPK tersebut memang terbuka bagi semua guru. Bahkan, termasuk yang mengajar di madrasah dan pondok pesantren. Hanya saja menurut Sujanarko, khusus guru di di kedua lembaga pendidikan tersebut, wajib memasukkan nilai kearifan lokal dan agama dalam setiap karya pembelajaran antikorupsi yang dibuat. “Media pembelajaran antikorupsi di madrasah dan pondok pesantren sangat minim. Khusus untuk para guru yang mengajar di sana, harus menyelipkan nilai-nilai antikorupsi, kearifan lokal, dan keagamaan. Jadi bisa diaplikasikan langsung ke pelajar madrasah,” ujar Sujanarko. Seperti kegiatan sebelumnya, Teachers Supercamp kali ini juga dibagi menjadi beberapa kategori. Yakni, kategori Cerita Bergambar, kategori Cerita Pendek Anak, kategori Komik, dan kategori Skenario Film Pendek. Dengan genre naskah yang variatif, diharapkan akan melengkapi beragamnya pesan antikorupsi yang dimiliki KPK. Dengan demikian pula, bisa semakin memperkaya bahan referensi bagi masyarakat. Karya-karya ke50 peserta juga mendapatkan penilaian dari empat juri yang merupakan para penulis, yakni Benny Rhamdani, Eva Y Nukman, Asri Rakhmawati (Achi TM), dan Sweta Kartika. Lantas, bagaimana para peserta menyikapi program tersebut? Arce Day Ngana, guru SD Inpres Indawa, Papua, mengatakan, sebagai pemula dia banyak belajar melalui pelatihan tersebut. Dari sanalah peserta kategori Cerpen ini, bertekad menerapkan ilmu yang diperolehnya kepada para siswa. Termasuk di antaranya mengenai nilai-nilai antikorupsi. Guru SD Insan Amanah Malang, M. Iqbal juga sama. Peserta kategori Komik ini merasa, program ini sangat penting bagi para siswa. Apalagi di sekolah tempatnya mengajar, para siswa banyak berminat terhadap keterampilan menulis dan membuat Komik. “Di sekolah kami, menulis dan komik ini sangat bermanfaat untuk mewadahi kreativitas anak. Sehingga ketika mereka bisa mengekspresikan kereativitasnya, bisa kita manfaatkan untuk menyampaikan nilai-nilai antikorupsi,” jelas Iqbal. dongeng antikorupsi - Dengan dongeng diharapkan dapat menyisipkan pesan-pesan antikorupsi kepada anak-anak Foto : Jacky KUSSOY/ inteGRITO



27

PORTAL

portal penuntutan, serta penyelamatan aset negara dan kegiatan-kegiatan lain yang mendukung kegiatan KPK di bidang penindakan. Sementara di hari kedua, KPK berbagi pengalaman tentang upaya pencegahan korupsi yang telah dilakukan melalui berbagai cara. Antara lain, melalui perbaikan sistem pemerintahan, peningkatan kepatuhan laporan kekayaan penyelenggara negara, pengendalian gratifikasi, serta

Kajian Sawit : Wakil ketua KPK Laode M Syarif, bersama Menteri Pertanian Amran Sulaiman di Gedung KPK Jakarta pada Senin (13/3). Kedatangannya guna berkoordinasi dengan KPK terkait kajian tata kelola sawit.

Kajian Tata Kelola Sawit

Dorong Perbaikan Tiga Kelemahan

S

ebagai penghasil minyak sawit mentah (crude palm oil/ CPO) terbesar di dunia, sudah selayaknya Indonesia terus mengembangkan dan mengoptimalkan pendapatan dari sektor ini. Apalagi, selain mampu menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat, kelapa sawit juga mendukung pembangunan daerah. Agar usaha kelapa sawit lebih efektif, KPK pun melakukan Kajian tentang Tata Kelola Sawit yang dipaparkan di Gedung Merah Putih KPK, Senin (13/3). Dalam kesempatan itu, hadir Irjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Imam Hendargo dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Dalam paparannya, Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif, mengatakan, KPK menemu28 | integrito | vol 56/iX/MAR-APR 2017

kan setidaknya tiga kelemahan. Pertama, sistem pengendalian perizinan usaha perkebunan tidak akuntabel untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha. “Akibatnya, pengendalian izin tidak efektif (kasus tumpang tindih lahan) dan menimbulkan ketidakpastian hukum,” kata dia. Permasalahan kedua, lanjut Syarief, adalah tidak efektifnya pengendalian pungutan ekspor komoditas kelapa sawit. Hal ini disebabkan, antara lain karena sistem verifikasi ekspor tidak berjalan; Penggunaan dana perkebunan kelapa sawit habis untuk program subsidi biofuel; Serta tiga grup usaha menjadi penerima manfaat utama dana perkebunan kelapa sawit. Sedangkan persoalan ketiga, tidak optimalnya pungutan pajak sektor kelapa sawit oleh Direk-

“Akibatnya, pengendalian izin tidak efektif (kasus tumpang tindih lahan) dan menimbulkan ketidakpastian hukum” torat Jenderal Pajak (DJP). Hal ini disebabkan DJP tidak mendorong kepatuhan Wajib Pajak sektor perkebunan kelapa sawit; Tidak ada sistem integrasi data perkelapasawitan dengan data perpajakan; Dan, belum terpungutnya potensi pajak di sektor kelapa sawit. Sementara itu, Mentan Amran Sulaiman mengatakan, pihaknya siap melaksanakan hasil rekomendasi KPK. Ia mengatakan, perkebunan sawit yang berdiri di atas hutan produksi seluas 2,7 juta hektare, dengan mendirikan sawit di atas hutan produksi membuat pengusaha terbebas dari pajak karena merupakan lahan hutan negara. “Ini satu persoalan yang paling mendesak,” katanya.

Kerjasama Antar Lembaga : Wakil ketua KPK Laode M Syarif bersama Menteri Kehakiman Afganistan Abdul Basir Anwar saling berbagi dalam pemberantasan korupsi dan menguatkan dengan saling kerja sama pada Rabu (8/3) di Gedung KPK, Jakarta.

Kunjungan Delegasi Afghanistan

Membagi Pengalaman, Agar Saling Menguatkan

B

erbagai pencapaian KPK dalam pemberantasan korupsi di Tanah Air, banyak dijadikan referensi sejumlah negera di dunia untuk melawan praktik rasuah di negara masing-masing. Tidak terkecuali Aghanistan, yang tengah mewacanakan pembentukan lembaga antikorupsi di negaranya. Karena itu, Afghanistan mengirimkan sejumlah delegasi untuk berkunjung ke KPK guna mempelajari berbagai strategi pemberantasan korupsi pada Rabu-Kamis(8-9/3). Delegasi itu

terdiri atas Menteri Kehakiman Abdul Basir Anwar, Penasihat Presiden Sardar Mohammad Roshan, Jaksa Agung Waheedullah Arghon, Direktur Pengawasan Pelaksanaan Strategi Antikorupsi Said Hussain Fakhri, beserta jajarannya. Hari pertama, para delegasi mendapatkan penjelasan seputar sejarah pendirian KPK, legislasi, membangun organisasi yang solid, serta upaya menggalang partisipasi publik. Metode penanganan perkara juga diberikan, mulai dari penyelidikan, penyidikan dan

“Pada upaya pencegahan, KPK melakukan berbagai pendekatan. Salah satu yang efektif adalah melalui seni. Hampir semua medium seni, kami lakukan, seperti film, musik, animasi, sastra dan sebagainya.” kampanye dan pendidikan antikorupsi yang dilakukan dengan kreatif. “Pada upaya pencegahan, KPK melakukan berbagai pendekatan. Salah satu yang efektif adalah melalui seni. Hampir semua medium seni, kami lakukan, seperti film, musik, animasi, sastra dan sebagainya,” kata Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif yang menerima kunjungan delegasi tersebut. Dari dua hari kunjungan ini, KPK berharap dapat memberi bekal positif bagi Afghanistan. “Kami menyadari, meski semua cara belum tentu cocok dengan kultur dan sistem hukum di sana, tapi kami harapkan dapat memberi inspirasi dan energi tersendiri bagi para pejuang antikorupsi Afghanistan.” ujar Syarief. vol 56/iX/MAR-APR 2017 | integrito |

29

PORTAL

portal Korsup Pencegahan dan Penindakan Terintegrasi

Agar Bupati Selalu Berhati-Hati

“T sosialisasi e-Lhkpn : Guna mempermudah pelaporan LHKPN Ketua KPK Agus Rahardjo bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan sosialisasi e-LHKPN yang dilaksanakan Selasa (14/3) Jakarta .

Sosialisasikan e-LHKPN di Kemenkeu

Terobosan untuk Kemudahan

T

eknologi hadir untuk memudahkan kita dalam menjalankan tugas. Begitu pula semangat KPK saat membuat aplikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara secara elektronik atau eLHKPN, yang berharap dapat memudahkan para penyelenggara negara dalam melaporkan harta. Terobosan ini, harus disosialisasikan agar kemudahan kian dirasakan. Salah satunya, KPK melakukan sosialisasi penggunaan e-LHKPN kepada para pejabat eselon I dan II di lingkungan Kementerian Keuangan pada Selasa (14/3). Dalam kegiatan itu, dihadiri Ketua KPK Agus Rahardjo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dalam sambutannya, Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, Kementerian Keuangan merupakan institusi pertama yang menerapkan e-LHKPN. Sebagai kementerian yang menjadi pilot project. Ia mengapresiasi tingginya tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN di Kemenkeu, sebesar 96,4 persen 30 | integrito | vol 56/iX/MAR-APR 2017

dari 29 ribu penyelenggara negara yang ada. “Saya apresasi. Itu membanggakan. Masih ada 163 orang yang perlu laporkan. Ibu (Menkeu) sudah sampaikan komitmennya, bagi yang belum melapor tadi, hanya diberi waktu tiga hari, ini komitmen bagus sekali,” katanya. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan kebanggannya atas dukungan KPK melalui penerapan e-LHKPN. Ia berharap, sinergi dapat dilakukan di antara kedua lembaga. Selain itu, ia juga mengimbau para pejabat dan penyelenggara negara di lingkungan Kemenkeu, agar menjadi teladan, salah satunya dengan kepatuhan menyampaikan LHKPN. Sebelumnya, sosialisasi serupa juga dilakukan kepada 33 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, serta 55 BUMN pada SeninKamis (10-13/4) di Gedung KPK, Jakarta. Kegiatan ini dilakukan untuk menyosialisasikan Peraturan

“Bagi yang belum melapor tadi, hanya diberi waktu tiga hari, ini komitmen bagus sekali.” KPK 7 Tahun 2016, koordinasi kepatuhan LHKPN, review regulasi pendukung LHKPN dan sosialisasi teknis pendaftaran LHKPN. Hal ini dilakukan guna meningkatkan kepatuhan pelaporan LHKPN sesuai UU Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Untuk lebih memperluas informasi akan perubahan regulasi tersebut, KPK telah mengirimkan surat pemberitahuan pada Oktober dan November 2016, serta Surat Edaran KPK Nomor 8 Tahun 2016 sebagai pendamping masa transisi perubahan.

idak boleh mainmain, jika tidak ingin berakhir di Rumah Tahanan KPK!” Itulah yang disampaikan Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan kepada para bupati, petinggi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan sekitar 132 kepala desa sedaratan Sumba, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Basaria mengingatkan para bupati agar berhati-hati dalam menjalankan amanah sebagai pemimpin daerah. Amanah, kata dia, adalah kepercayaan masyarakat kepada para kepala daerah agar menggunakan kewenangannya untuk menyejahterakan rakyat. Pernyataan tegas Basaria itu, disampaikan dalam rapat Pembahasan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi di Kantor Bupati Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Rabu, (22/3). Agenda tersebut merupakan tindak lanjut dari komitmen bersama Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi yang

“KPK juga melakukan kerja sama dengan Kepolisian untuk pengawasan dana desa melalui Babinkamtibmas. Mereka juga ikut serta nantinya untuk melakukan pendampingan.” telah dilakukan gubernur, bupati dan walikota se-Nusa Tenggara Timur pada 30 November 2016 lalu. Tidak hanya bupati. Basaria juga berpesan kepada para kepala desa yang hadir dalam acara tersebut. Dia mengatakan, kepala desa pun jika terdapat indikasi melakukan penyalahgunaan pemanfaatan dana desa, akan berhadapan dengan penegak hukum.

“KPK juga melakukan kerja sama dengan Kepolisian untuk pengawasan dana desa melalui Babinkamtibmas. Mereka juga ikut serta nantinya untuk melakukan pendampingan,” ujarnya. Seperti yang dilakukan di sejumlah daerah lain di Tanah Air, dalam program Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan (Korsupgah) NTT, KPK juga bersinergi dengan para pemangku kepentingan lain, yakni Kementerian Dalam Negeri, Kapolda Provinsi NTT, Kajari Provinsi NTT, Perwakilan BPK dan BPKP Provinsi NTT. Sedangkan daerah yang mendapat pendampingan dalam Korsupgah, adalah seluruh pemerintah daerah di lingkup Provinsi NTT, Pemkab Sumba Barat, Pemkab Sumba Barat Daya, Pemkab Sumba Tengah, Pemkab Sabu Raijua, Pemkab Rote Ndao, Pemkab Alor dan Pemkab Sumba Timur. Dari program tersebut, diharapkan, “Agar para pejabat daerah maupun para kepala desa, senantiasa menggunakan anggaran seefisien dan seefektif mungkin demi kesejahteraan masyarakat,” kata Basaria.

Koordinasi terintegrasi : Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan tengah memberikan arahan tentang program pencegahan korupsi di hadapan para Gubernur dan Bupati di wilayah Nusa Tenggara Timur, Rabu (22/3) vol 56/iX/MAR-APR 2017 | integrito |

31

PORTAL

portal

Peluncuran Aplikasi e-Korsup

Penggunaan Aplikasi untuk Tingkatkan Sinergi

M

elalui fungsi koordinasi dan supervisi (korsup), KPK berhak mengetahui berbagai perkara korupsi yang ditangani Kepolisian dan Kejaksaan. Fungsi ini sangat penting, karena KPK memang tidak menangani semua kasus korupsi di negeri ini. Mekanisme korsup yang selama ini dilakukan, Kepolisian dan Kejaksaan melakukan pemberitahuan atau pelaporan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada KPK. Namun mekanisme pelaporan SPDP dinilai belum optimal, karena masih dilakukan secara manual. Agar lebih efektif dan efisien, KPK meluncurkan e-Korsup atau sistem Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) secara elektronik di Gedung KPK pada Senin, (21/3/2017). Melalui sistem pelaporan SPDP secara online, KPK berharap dapat memberikan manfaat yang optimal. Menurut Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam sam-

butannya, aplikasi ini dibuat, selain memberikan informasi yang cepat mengenai perkembangan penanganan perkara Tipikor yang ditangani oleh masing-masing aparat penegak

“Sejauh ini upaya koordinasi dan supervisi itu dilakukan dengan memberikan atau melaporkan SPDP tersebut dari Kejaksaan dan Kepolisian. Aplikasi e-Korsup ini berfungsi untuk mengontrol dalam manajemen penanganan perkara.”

hukum, juga, “Untuk memudahkan pemantauan jika terdapat hambatan dalam penangan perkara Tipikor,” ujarnya. Selain itu, lanjut Alex, juga untuk meminimalisasi timbulnya konflik kewenangan dalam hal pelaksanaan proses penyidikan yang terjadi secara bersamaan antara penegak hukum dalam penanganan perkara Tipikor. Sistem dan manajemen terintegrasi, kata dia, juga penting untuk menghindari terjadinya tumpang-tindih penanganan perkara, dan menciptakan penegakan hukum yang lebih optimal. “Sejauh ini upaya koordinasi dan supervisi itu dilakukan dengan memberikan atau melaporkan SPDP tersebut dari Kejaksaan dan Kepolisian. Aplikasi e-Korsup ini berfungsi untuk mengontrol dalam manajemen penanganan perkara,” kata Alex. Ia mengatakan, pada 2016, KPK telah menerima SPDP dari Kepolisian sebanyak 202 perkara, sedangkan dari Kejaksaan sebanyak 628 perkara. Jumlah SPDP yang diterima tersebut, kata Alex, belum sepenuhnya sesuai dengan jumlah perkara yang sebenarnya. Hal itu disebabkan oleh berbagai kendala dalam penyampaiannya.

Aplikasi e-korsup : Peluncuran aplikasi e-korsup. pada Senin (21/3), mempercepat proses pelaksanaan fungsi trigger mechanism KPK kepada Kepolisian dan Kejaksaan.


Trigger mechanism : Ketua KPK Agus Rahardjo, Kapolri Tito Karnavian dan Jaksa Agung H.M Prasetyo melakukan penandatanganan guna pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia pada Rabu (29/3), Jakarta.

NKB KPK, Polri, dan Kejaksaan Agung

Sinergi Trisula Pencegah Rasuah

S

elayaknya tiga pendekar, begitulah tiga institusi ini harus saling bekerja sama dan sinergi untuk memberantas korupsi: KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian. Sejumlah langkah untuk mempererat sinergi pun terus dilakukan. Salah satunya melalui Nota Kesepahaman Bersama (NKB) yang ditandatangani ketiganya pada 2012 lalu. NKB tersebut memang dinilai efektif dan efisien. Maka, ketika berakhir pada 29 Maret 2016, ketiga institusi sepakat untuk memperbarui. Bertempat di Ruang Pusdalsis Gedung Utama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Ketua Agus Rahardjo, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, dan Jaksa Agung HM Prasetyo, menandatangani kembali perjanjian kerja sama tersebut, Rabu (29/3). Perjanjian kerja sama tersebut mencakup lima hal. Yaitu, sinergi penanganan tindak pidana korupsi; pembinaan aparat penegak hukum; mendorong kepatu-

han, akuntabilitas, dan transparansi aparat penegak hukum berintegritas melalui peningkatan dan pelaporan LHKPN dan pengendalian gratifikasi; bantuan narasumber/ahli, pengamanan, dan sarana prasarana; tukar menukar data serta informasi; peningkatan dan pengembangan kapasitas kelembagaan serta SDM; dan dukungan percepatan reformasi birokrasi di masing-masing lembaga penegak hukum. Dalam sambutannya, Tito Karnavian menyampaikan, bahwa penandatanganan NKB tersebut merupakan peristiwa yang monumental. Hal ini, lanjut dia, tak terpisahkan dari upaya perbaikan sistem yang terjadi di Kepolisian dalam rangka menjalankan tugas pemberantasan tindak pidana umum dan khusus. “Juga dalam rangka menjalankan kebijakan pemerintah untuk melaksanakan reformasi di bidang hukum,” kata Tito. Komitmen bersama itu juga diapresiasi oleh Jaksa Agung,

HM Prasetyo. Bahkan, dia memandang perlu dibentuk forum komunikasi rutin antarpemimpin lembaga penegak hukum. Komunikasi yang efektif, kata Prasetyo, akan melahirkan pula persamaan persepsi dan komitmen untuk mewujudkan pemberantasan korupsi yang lebih optimal tanpa pandang bulu. Sementara, Ketua KPK Agus Rahardjo menegaskan, melalui nota kesepahaman tersebut, KPK, Polri, dan Kejaksaan akan meningkatkan kerja sama, khususnya dalam pemberantasan korupsi. Kerja sama ini sangat penting, dengan semakin berkembangnya modus serta tipologi tindak pidana korupsi dan pencucian uang. “Dengan ditandatanganinya NKB ini, pemberantasan korupsi menjadi lebih optimal, efektif dan efisien, serta berdampak dalam penegakan hukum untuk kebaikan rakyat,” kata Agus.


33

PORTAL

portal Korsupgah KPK-Pemprov Sumut

Perkuat Sinergi, Perluas Daerah Asistensi

M

Penguatan apip : Wakil Ketua KPK Alexander Marwata bersama Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Cris Kuntandi, dalam kegiatan penguatan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Rabu (5/4), Jakarta.

Penguatan APIP 17 Kementerian/Lembaga

enindaklanjuti pro gram Koor dinasi Su pervisi Pencegahan (Korsupgah) ko rupsi yang terintegrasi tahun sebelumnya, KPK kembali melakukan pendampingan ter ha dap Pemerintah Provinsi Su matera Utara (Sumut). Pendampingan kali ini, dimulai dengan rapat Korsupgah dengan Pemprov Sumut, pada Kamis (8/4). Wakil Ketua KPK Ba saria Panjaitan, berharap melalui program ini, akan ada komitmen bersama yang semakin kuat dalam pemberantasan korupsi terintegrasi di seluruh Sumatera Utara. “Agenda ini merupakan tin dak lanjut dari kegiatan seru pa yang telah dilakukan tahun lalu. Bedanya, terdapat penambahan wilayah koordinasi tahun ini, yakni dari 14 menjadi 33 pe

merintah kabupaten/kota,” ka ta Basaria di Kantor Pemprov Sumut. Sebelumnya terdapat tu juh permasalahan dalam ren ca na aksi pencegahan yang di koor dinasikan antara KPK dan Pemprov Sumut. Yakni Peren ca naan dan Pengelolaan APBD; Pe nyelenggaraan PTSP yang transparan dan profesional; K e pa tuhan pelaporan LHKPN dan Gratifikasi; Penguatan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP); Penerapan tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP); Pembenahan pengelolaan aset daerah; dan Partisipasi publik dalam pengawasan pembangunan daerah. Melalui program Korsupgah, KPK telah mengamati pe me rintah daerah selama kurun waktu 2012-2015. Namun de mi kian, kata Basaria, KPK me

lihat bahwa masih terdapat ke lemahan di sejumlah bagian, seperti pengelolaan Ang garan Pendapatan Belanja Daerah (APBD), pelaksanaan Penga daan Barang dan Jasa (PBJ) pe merintah, serta Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). “Kelemahan ini berpotensi menjadi tindak pidana korupsi,” kata dia. Provinsi Sumut, memang menjadi salah satu daerah yang mendapat perhatian khusus dari KPK. Hal itu tak lepas dari ba nyaknya potensi korupsi yang terjadi di wilayah tersebut. Melalui peran trigger me chanism, KPK mendorong per baikan system,tujuannya ada lah menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik di ling kungan pemerintah daerah, termasuk meningkatkan komit men para kepala daerah.

Perkuat Pengawasan Untuk Berantas Korupsi

D

alam rangka penguatan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), KPK mendorong dibangunnya sistem pelaporan pelanggaran (Whistleblowing System/WBS) di tiap kementerian/lembaga. Bila pengawasan internal berjalan baik, KPK yakin bahwa tiap instansi bisa mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel. Salah satu cara yang dilakukan, yaitu dengan penerapan whistleblowing system, dimana bila terjadi praktik korupsi dan suap, dapat dilaporkan melalui sistem tersebut. “Pelaporan Whistleblowing System efektif dilihat dari jumlah kecurangan yang berhasil dideteksi, juga waktu penindakannya relatif lebih singkat dibanding cara lainnya,” ujar Wakil Ketua KPK


”Masyarakat bisa berperan dengan memberikan tanggapan dan masukan terhadap rekam jejak para kandidat.” Alexander Marwata, saat membuka Rapat Koordinasi Penguatan APIP melalui Optimalisasi Whistleblowing System di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (5/4). Alex berharap, peran pengawasan yang dilakukan inspektorat jenderal, dapat berjalan optimal pada masing-masing kementerian/lembaga. “Khususnya peran

inspektorat-inspektorat di daerah yang masih lemah. Dimana APIP Inspektorat itu ditunjuk dari kepala daerah langsung atau sekda. Sulit sekali berharap APIP ini akan melaksanakan tugas pengawasannya,” ujar Alex. Dalam kesempatan itu, hadir para perwakilan dari 17 kementerian dan lembaga. Mereka berdiskusi tentang implementasi whistleblowing system dan tantangannya. Masing-masing perwakilan inspektorat jenderal juga mengemukakan kendala yang terjadi di masing-masing instansi dan membuat kesepahaman yang seragam terkait pelaksanaan WB.

sinergi penegak hukum : Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan bersama para aparat penegak hukum di wilayah Medan Sumatera Utara, dalam rapat Koordinasi Supervisi Pencegahan Korupsi pada Kamis, (8/4). vol 56/iX/MAR-APR 2017 | integrito |

35

klinik lhkpn

Rubrik Konsultasi ini diasuh oleh Direktorat LHKPN KPK

Jawaban Yth. Pak Arief. Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme; 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi; dan 3. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Sebelum dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), penanganan pelaporan kewajiban LHKPN dilaksanakan oleh Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN). Namun setelah diberlakukannya UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002, maka KPKPN dibubarkan dan menjadi bagian dari Kedeputian Bidang Pencegahan KPK. Berdasarkan ketentuan di atas, maka Penyelenggara Negara berkewajiban untuk: 1. Melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya pada saat pertama kali menjabat dan pensiun atau berakhirnya jabatan sebagai PN; 2. Bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan sesudah menjabat;

Laporan LHKPN

Pejabat BUMN yang Wajib Lapor Harta

Pertanyaan Saya pegawai salah satu BUMN di Pulau Jawa. Siapa saja yang masuk dan wajib membuat LHKPN? Apakah hanya pada tingkat direksi atau manajemen sajakah? Atau pada tingkat pimpinan unit juga sudah wajib isi LHKPN? Terima kasih Arief, Jakarta


Adapun Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah sebagai berikut: 1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara; 2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara; 3. Menteri; 4. Gubernur; 5. Hakim; 6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan 7. Pejabat lain yang memiliki fungsi

strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang meliputi: • Direksi, Komisaris dan pejabat struktural lainnya sesuai pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah; • Pimpinan Bank Indonesia; • Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri; • Pejabat Eselon I dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; • Jaksa; • Penyidik; • Panitera Pengadilan; Terkait terbitnya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, KPK bersama Kementerian/Lembaga/BUMN/ BUMD/Instansi melakukan koordinasi secara berkelanjutan untuk harmonisasi regulasi di tingkat instansi agar daftar wajib LHKPN yang dibuat oleh Instansi selaras dengan Peraturan KPK tersebut. Terdapat perbedaan batasan lingkup daftar wajib LHKPN antara satu instansi dengan instansi yang lain. Misalnya pada PT BRI, kewajiban melaporkan LHKPN mulai dari Komisaris Utama, Jajaran Direktur, inspektur, pemimpin cabang, pemimpin Wilayah, kepala divisi, hingga kepala bagian. Untuk mengetahui apakah Bapak termasuk sebagai Wajib Lapor atau bukan, kami sarankan Bapak menghubungi Unit Pengelola LHKPN di instansi Bapak. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah menghubungi Direktorat PP LHKPN. Salam antikorupsi!

Bagi para pembaca yang ingin menyampaikan pertanyaan seputar LHKPN, bisa dikirimkan melalui surel: [email protected]


37

1

1 1.

2. BERIBADAH - Hubungan manusia dan Tuhan adalah salah satu dari tiga bentuk hubungan yang dijaga di samping manusia dengan manusia dan manusia dengan alam

kearifan lokal Suku Tengger, jawa timur

ALAM, TUHAN DAN MANUSIA DALAM HARMONI Kepatuhan terhadap aturan leluhur dan keserasian hidup dengan alam membuat Suku Tengger hidup dalam kedamaian. Kelestarian alam dan kebersamaan terus dijaga 38 | integrito | vol 56/iX/MAR-APR 2017

S

uku Tengger mendiami kawasan wisata Gunung Bromo. Secara administratif berada dalam wilayah Pasuruan, Probolinggo, Malang dan Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Dalam kehidupan sehari-hari, perilaku dan tindakan masyarakat Suku Tengger diatur oleh ketentuan adat berupa aturanaturan adat dan hukum adat yang berfungsi sebagai sistem pengendalian sosial dalam masyarakat. Peneliti Robert W.Hefner menyebut, Suku Tengger memiliki kepekaan sosial dan

2 Foto : blogspot.com

moral yang luar biasa. Kepekaan itu mucul karena kesetiaan warga Tengger terhadap adat leluhurnya. Mereka juga percaya adanya karma yang dikenal dengan istilah walat. Maka, di Tengger nyaris tidak pernah ada kasus pencurian. Jika terjadi kasus pencurian, penanganannya diselesaikan secara adat. Tetua atau pemangku adat yang bertindak sebagai penengah. Yang menarik, tidak ada aturan tertulis tentang hukuman bagi pencuri dalam sistem hukum adat Suku Tengger. Hukumannya pun berupa sanksi pengucilan atau cemoohan. Karena biasanya kasus pencurian yang terjadi cenderung kecil. Meski hukuman ringan, terbukti, dalam catatan kepolisian Pasuruan, Kecamatan Tosari yang dihuni Suku Tengger merupakan kawasan dengan angka kejahatan terendah. Untuk mencapai kehidupan yang tenter-

Foto : deviant.net

Foto : surabaya.panduwisata.id

cendekia

MATA PENCAHARIAN - Salah satu mata pencaharian masyarakat Tengger di bidang pariwisata dengan menyewakan kuda untuk berkelliling. TOLAK BALA - Warga Suku Tengger mengarak kepala kerbau dalam upacara Unan-Unan yang bertujuan menjauhkan diri dari marabahaya.

am, Suku Tengger mematuhi larangan yang dikenal dengan malima (lima ’ma’), yaitu maling (mencuri), main ( judi), madat (mengonsumsi narkoba), minum (mengonsumsi minuman keras/mabuk-mabukan) dan madon (main perempuan/ pelacur). Mereka juga berupaya meningkatkan kesejahteraannya dengan pedoman walima, yaitu waras (sehat), wareg (cukup makan), wastra (cukup sandang), wisma (memiliki rumah) dan wasis (bijaksana). Sumpah Setia Rendahnya kejahatan di Suku Tengger juga dipicu oleh ketaatan dalam menjalankan konsep yang mendasari hubungan tiga arah,

Mereka juga percaya adanya karma yang dikenal dengan istilah walat. Maka, di Tengger nyaris tidak pernah ada kasus pencurian. vol 56/iX/MAR-APR 2017 | integrito |

39

cendekia kecuali kalau pohon itu mengganggu lingkungan. Sehingga muncul slogan yang berbunyi, “Tebang satu tanam dua.” Artinya jika masyarakat menebang satu pohon, maka dia harus menanam minimal dua pohon yang jenisnya sama. Sikap hidup Suku Tengger yang penting adalah tata tentrem (tidak banyak risiko), ojo jowal-jawil ( jangan suka mengganggu orang lain), kerja keras dan tetap mempertahankan tanah milik secara turun-temurun. Sistem penguasaan dan kepemilikan tanah mengikuti ketentuan adat. Berlaku larangan atau pantangan terhadap penjualan tanah di luar masyarakat Suku Tengger. Apapun alasannya penjualan tanah atau tanah warisan hanya boleh dilakukan antar sesama masyarakat Suku Tengger. Biasanya penjualan tanah atau tanah warisan diutamakan ke keluarga dekat. Tanah yang dimiliki oleh masyarakat Suku Tengger umumnya diperoleh dari hasil warisan orang tuanya. Sistem pembagian tanah warisan juga masih dipertahankan sejak saat ini dengan ketentuan pembagian yang sama rata antara anak laki-laki maupun perempuan. DI SEKITAR GUNUNG BROMO - Masyarakat Suku Tengger mendiami kawasan wisata Gunung Bromo. Secara administratif berada dalam wilayah Pasuruan, Probolinggo, Malang dan Lumajang, Provinsi Jawa Timur.

Sikap hidup Suku Tengger yang penting adalah tata tentrem (tidak banyak risiko), ojo jowal-jawil (jangan suka mengganggu orang lain), kerja keras dan tetap mempertahankan tanah milik secara turun-temurun. yaitu hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan lingkungan alam. Hubungan manusia dengan Tuhan terdapat dalam konsep Tri Sandya, konsep karma pahala dan hukum tumimbal lahir. Tri Sandya diaplikasikan dengan melakukan sembahyang tiga kali sehari (pagi, sore, dan malam). Karma pahala menyatakan bahwa hidup atau 40 | integrito | vol 56/iX/MAR-APR 2017

Rendahnya kejahatan di Suku Tengger juga dipicu oleh ketaatan dalam menjalankan konsep yang mendasari hubungan tiga arah, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan lingkungan alam. Kehidupan menyesuaikan dengan lingkungan dan keyakinan terhadap aturan leluhur membuat Suku Tengger menyatu dengan alam dan hidup dalam kedamaian

Foto : blogspot.com

Foto : gurupendidikan.com

nasib manusia tergantung dari pahalanya. Sedangkan hukum tumimbal lahir adalah hukum hidup yang harus dipatuhi, berbunyi: Sapa nandur kebecikan bakal ngundhuh kabecikan. Sapa nandur barang ora becik bakal ngundhuh kacilaka yang artinya, “Siapa yang berbuat baik akan mendapat balasan kebaikan, siapa yang berbuat jahat akan mendapat balasan kejahatan.” Hubungan manusia dengan manusia diatur dalam sesanti pancasetya (sumpah lima setia), yaitu setya budaya (menaati budaya), setya wacana (satunya kata dengan perbuatan), setya semaya (menepati janji), setya laksana (bertangung jawab) dan setya mitra (setia kawan). Sementara hubungan manusia dan lingkungan tercermin dalam sikap hidup yang menganggap lingkungan alam (air, tanah, hutan, tegalan) sebagai sumbere panguripan (sumber kehidupan). Selain itu masih terdapat kepercayaan bahwa tanah atau pekarangan “angker” sehingga muncul sikap tidak boleh sembarangan menebang pohon,

TARI UJUNG - Tari ini merupakan kombinasi olahraga dan seni, dan beladiri yang diperagakan oleh suku Tengger untuk merayakan pernikahan dan upacara ritual masyarakat desa Tengger dan upacara ritual umat Hindu. vol 56/iX/MAR-APR 2017 | integrito |

41

klinik gratifikasi

Rubrik konsultasi ini diasuh oleh Direktorat Gratifikasi KPK

4. 5.

PROSES HUKUM LAPORAN GRATIFIKASI Pertanyaan Apabila KPK menerima pengembalian uang gratifikasi setelah kasus korupsi terungkap. Apakah laporan tersebut dapat diproses atau tidak? AA, Jakarta Jawaban Berdasarkan Pasal 4 Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa, “Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3” undang-undang tersebut. 42 | integrito | vol 56/iX/MAR-APR 2017

Dalam penjelasan pasal tersebut juga menyatakan bahwa,“Dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur dimaksud, maka pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan.” Terkait gratifikasi, jika dilihat dari unsur pasal 12B dan 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu: 1. Pegawai negeri/penyelenggara negara 2. Menerima gratifikasi 3. Berhubungan dengan jabatan

Bertentangan dengan tugas dan kewajibanyya Tidak dilaporkan kepada KPK dalam 30 (tiga puluh) hari kerja

Terpenuhinya seluruh unsur pasal tersebut mengakibatkan suatu penerimaan oleh Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara akan dianggap suap, dan tidak menghapuskan sanksi pidananya. Dan terkait proses pelaporan gratifikasi, merujuk kepada Pasal 4 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi, disebutkan bahwa, “Atas pertimbangan KPK, laporan gratifikasi dapat tidak ditindaklanjuti apabila penerimaan gratifikasi tersebut: a. Diketahui sedang dilakukan penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan tindak pidana korupsi b. Dilaporkan kepada KPK lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara c. Tidak dilaporkan secara lengkap; atau d. Dilaporkan kepada KPK oleh penerima gratifikasi karena adanya temuan dari pengawas internal di instansi tempat penerima gratifikasi bertugas. Maka berdasarkan pertimbangan beberapa poin di atas, pengembalian uang gratifikasi setelah kasus korupsi terungkap tidak akan diproses melalui penetapan status gratifikasi oleh Pimpinan KPK. Demikian, terima kasih telah menghubungi kami. Salam antikorupsi!

HADIAH DARI KONTRAKTOR Pertanyaan Saya seorang pegawai negeri sipil. Yang ingin saya tanyakan, apakah menerima

motor dari kontraktor disebut gratifikasi? Kalau gratifikasi, bagaimana cara melapornya? S, Jakarta Jawaban Pada dasarnya, mengacu pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, semua gratifikasi yang diterima pegawai negeri atau penyelenggara negara wajib dilaporkan. Gratifikasi yang masuk kategori wajib untuk dilaporkan merupakan penerimaan dalam bentuk apapun dari pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan jabatan penerima. Gratifikasi tersebut haruslah merupakan penerimaan yang dilarang atau tidak sah secara hukum. Dengan kata lain, sesuai dengan rumusan pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hal itu disebut juga gratifikasi yang bertentangan dengan kewajiban atau tugas pegawai negeri/ penyelenggara negara. Maka, penerimaan motor dari kontraktor yang merupakan rekanan dalam pelaksanaan pekerjaan di instansi pemerintah yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban/ tugasnya termasuk kualifikasi gratifikasi yang wajib dilaporkan. Informasi lebih lanjut tentang gratifikasi, formulir gratifikasi dan mekanisme pelaporan atas penerimaan gratifikasi dapat diakses/ diunduh melalui www.kpk.go.id/gratifikasi, https://gol.kpk.go.id/ , dan aplikasi Gratis 2 Go melalui App Store dan Google Play dengan memasukan kata kunci “Gratifikasi KPK”, atau menghubungi Direktorat Gratifikasi pada nomor telepon (021) 255-78440/ 255-78448/ 0855-88-45678 atau melalui email pelaporan. [email protected] Demikian, terima kasih atas pertanyaannya. Salam antikorupsi!

Bagi para pembaca yang ingin menyampaikan pertanyaaan seputar gratifikasi, bisa dikirimkan melalui surel : [email protected]

vol 56/iX/MAR-APR 2017 | integrito

| 43

resensi

resensi

Menutup ‘Lubang Tikus’

Judul buku: Bocor-Bocor Duit Negara Penulis:

Merespons Perubahan

Ismantoro Dwi Yuwono Penerbit: Media Pressindo Tebal buku: ix+370 halaman

B

umi cukup untuk melayani keperluan manusia, tetapi tidak cukup untuk memenuhi kerakusan manusia. Demikian seorang tokoh spiritual Hindu, Mahatma Gandhi pernah berucap. Inilah yang kemudian menyebabkan timbulnya perilaku ingin menguasai dalam diri manusia. Terlebih lagi apabila perilaku tersebut ada pada pejabat atau penyelenggara negara. Pejabat negara dan pelaku bisnis memiliki hubungan saling membutuhkan dalam menjalankan pekerjaannya. Pejabat negara membutuhkan pebisnis swasta untuk merealisasikan proyekproyek yang telah direncanakan. Begitupun dengan para pebisnis swasta yang memerlukan proyek-proyek dari pejabat negara agar roda bisnis mereka tetap berjalan. Antara pejabat negara dan pebisnis swasta memiliki titik yang berlawanan. Pejabat negara menjalankan pekerjaannya tidak berorientasi pada profit melainkan pada kepentingan rakyat. Sementara pebisnis swasta berorientasi pada pendapatan keuntungan. Perbedaan orientasi inilah yang kemudian dalam realitasnya dikaburkan. Tindakan penga44 | integrito | vol 56/iX/MAR-APR 2017

buran yang dilakukan kemudian menimbulkan perilaku koruptif para pejabat negara dan para pebisnis. Dalam buku ini, penulis berusaha mengungkapkan motivasi yang menjadi pendorong kuat tindakan koruptif dalam diri manusia, terutama pejabat negara. Dilengkapi dengan analisis kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, baik yang dilakukan oleh para pejabat negara, lembaga penegakan hukum, dan beberapa kasus korupsi lainnya, membuat buku ini cukup rinci dalam menjabarkan seluk-beluk tentang korupsi di Indonesia. Selain itu, penulis juga menjelaskan tentang peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pemberantasan korupsi dan penyelamatan terhadap uang negara. Buku ini dapat diibaratkan sebagai cermin bagi perjalanan pemerintahan ke depannya agar tidak lagi jatuh ke lubang yang sama, “lubang tikus”. Selain itu dapat juga menjadi bahan kajian untuk membangun Indonesia dimasa depan yang lebih bersih.

S

Tiada yang abadi di dunia ini kecuali perubahan. Bisa perubahan itu tak terlihat secara kasat mata, tapi efeknya kita rasakan. Perubahan itu umumnya tidak menyenangkan. Misalnya, pemimpinan lembaga negara hasil voting anggota DPR yang di luar harapan, menteri baru yang tidak memiliki rekam jejak profesional mumpuni, ataupun pengesahan peraturan organisasi yang dirasa mengekang kebebasan pegawai. Perubahan juga dianggap sebagai tahap ketidakpastian. Saat akses berita terbuka lebar, jutaaan informasi mengalir deras dan terkadang membuat perubahan menjadi menakutkan. Buku ini bertutur tentang kisah pribadi dan/atau organisasi yang berada di ambang kekacauan (edge of chaos) akibat 1.001 perubahan, serta bagaimana mereka bereaksi dalam menata diri dan organisasinya. Secara lugas buku ini menguraikan rahasia di balik suksesnya transformasi tersebut: Agility. Yaitu kemampuan beradaptasi, mengambil keputusan dan mengeksekusi tindakan dengan segera, agility dipercaya sebagai penentu keberhasilan oleh 90 persen eksekutif pada perusahaan global menurut survei majalah The Economist. Pada Bab II, Rhenald mengutip dari Donald Sull (2010) membagi tiga kategori agility, yakni: strategic agility (ketangkasan dalam menentukan pilihan strategi bisnis: bertahan dalam bisnis yang sama atau berpindah haluan ke yang baru), portfolio agility (ketangkasan dalam memindahkan sumber daya yang dimiliki ke salah satu unit usaha) dan operational agility (ket-

angkasan dalam merespons kejadian operasional, baik rutin atau tiba-tiba). Saat bertransformasi, sebuah organisasi bisa saja terjebak pada rigidity (kebalikan agility). Sebabnya, ia terkunci pada peraturan-peraturan internal dan eksternal yang membatasi pergerakan bisnisnya. Ataupun, mindset rigidity yang tak bisa dihindari karena banyak pegawai. Selain itu, ada pegawai yang terkaget-kaget dan memicu resistensi terhadap perubahan. Misalnya, terhadap penggantian sistem absensi manual menjadi elektronik ataupun rotasi pegawai. Ini bukanlah ciri SDM yang agile. Ada empat ciri SDM agile yang diuraikan mendalam pada Bab XII. Pertama, pegawai selalu berinteraksi satu sama lain dengan visi sama. Kedua, kemampuan pegawai dalam mengorganisasi diri sendiri. Ketiga, kemampuan untuk belajar dari pengalaman masa lalu (co-evaluation) dan keempat, kemampuan untuk selalu berada dalam kondisi edge of chaos. Gaya penulisan Rhenald Kasali yang cergas membuat buku ini enak dibaca. Meski tidak mencantumkan contoh kasus dari organisasi non bisnis dan pemerintahan, buku ini layak menjadi refleksi: seperti yang pernah diucapkan seorang Diplomat Prancis Charles Maurice de Talleyrand bahwa, “Seratus kambing yang dipimpin seekor singa akan jauh lebih berbahaya ketimbang seratus singa yang dipimpin seekor kambing.”

Judul buku: Agility: Bukan Singa yang Mengembik Penulis: Rhenald Kasali, Ph.D. Penerbit: PT Gramedia Pustaka Utama Tahun Terbit: 2014 ISBN : 978-602-03-1198-2 Tebal buku: xiii + 254 halaman

Pembaca bisa membaca buku-buku ini di Perpustakaan KPK (Logo Perpustakaan KPK)


45

cakrawala

Berwisata dengan Sajian Pesan Antikorupsi Ada banyak cara untuk menanamkan pesan antikorupsi. Upaya yang tak biasa, kampanye antikorupsi dengan ‘menyulap’ pesan itu ke dalam kemasan wisata.

T

ak hanya di Indonesia, seluruh dunia juga memandang korupsi sebagai kejahatan dan persoalan bangsa bagi sebuah negara. Selain penegakan hukum, diperlukan upaya pencegahan untuk meminimalisasi kejahatan ini meluas. Hanya saja, upaya pencegahan itu memiliki perbedaan cara di setiap negara. Di Meksiko, para pegiat antikorupsi di kota industri Monterrey melakukan kampanye dengan cara unik. Mereka menggunakan bus sebagai media iklan berjalan untuk menyosialisasikan pesan antikorupsi di negara yang memiliki


peringkat 123 dari 168 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi yang dilansir Transparency International tahun 2016. Kendati pemerintah setempat sudah mengeluarkan undang-undang tentang pemberantasan korupsi, tetapi perkembangan Meksiko masih dinilai lambat. Karenanya, para penggiat yang bernaung di organisasi antikorupsi Via Ciudadana itu memutuskan untuk melakukan kampanye kreatif antikorupsi dengan membuat layanan tur gratis dengan nama ’Corruptour’ menggunakan bus. Corruptour sendiri merupakan gabungan dari kata Corruption atau Corruptor (korupsi/koruptor) dan Tour (perjalanan), yang sekilas bisa dipahami dengan maknanya sebagai perjalanan keliling kota untuk mengunjungi tempat-tempat yang memiliki nilai ‘korupsi’. Ya, bus akan membawa para wisatawan mengelilingi pusat kota Mexico City dan Monterrey, melintasi 10 landmark terkenal, sambil ditemani sang pemandu yang memberi informasi tentang dugaan korupsi dan penyalahgunaan dana. Termasuk Gedung Senat Republik yang pembangunannya

menyisakan kontroversi terkait penggunaan dana, kantor jaksa agung, yang dituduh terlibat skandal yang melibatkan pegawai pemerintah dan pejabat, dan rumah mewah Presiden Enrique Pena Nieto yang terlibat dalam skandal pembelian properti dan pembiayaannya. Sang penggagas, Miguel Trevino mengatakan, kampanye dengan bus ini bertujuan untuk mengekspos penyalahgunaan dana oleh penguasa yang berakibat bagi kemiskinan dan penelantaran rakyat Meksiko. Karena itu, organisasi ini menilai, “Sudah saatnya rakyat Meksiko menuntut transparansi,” jelasnya. Tak hanya di Meksiko, pendekatan wisata untuk pencegahan korupsi juga dikembangkan di Republik Ceko. Para wisatawan akan diajak tur berkeliling sejumlah tempat yang pernah dijadikan praktik korupsi oleh kalangan birokrat Ceko. Tempat-tempat tersebut berupa instansi pemerintahan yang korup, proyek yang terbengkalai karena korupsi, hingga ke pemakaman para koruptor. Paket wisata antikorupsi ini bertujuan mengedukasi wisatawan betapa berbahaya dan merugikannya praktik korupsi. Tak hanya itu, wisata ini juga diharapkan memberi efek jera kepada koruptor, karena namanya akan dikenal orang sedunia. Pengelola wisata antikorupsi ini juga bertekad membantu pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi. Sebuah bisnis bisa saja terkena dampak buruk dari korupsi yang dilakukan para pejabat dan pengambil keputusan. Namun pada paket wisata ini, juga akan ‘menghancurkan’ para koruptor itu sendiri. Tujuan wisata korupsi paling populer di Ceko adalah Kota Praha yang menjadi kota paling korup di negara itu. Selain itu beberapa paket kunjungan ke tempat yang dimiliki para birokrat korup, seperti vila mewah

MERAYAKAN KEMENANGAN - Warga Ukraina merayakan turunnya Presiden Yanukovich karena korupsi sebagai kemenangan rakyat.

jadi museum - Rumah mantan Presiden Ukraina Yanu Kovych kini menjadi museum korupsi yang dapat dikunjungi masyarakat.

Kini, ribuan orang berbondong-bondong datang untuk menyaksikan sisa-sisa gelimang kemewahan mantan presidennya. dan perkebunan besar, juga menjadi destinasi yang menarik. Di Ukraina, juga terdapat objek wisata korupsi, yakni Mezhyhirya, sebuah istanamilik Presiden Viktor Yanukovich. Namun sejak ia dilengserkan melalui kudeta dari kursi kepresidenan Ukraina, istana ini menjadi obyek wisata baru di Kiev yang bisa dikunjungi siapa saja. Awalnya, istana ini hanya bisa dikunjungi orang-orang tertentu. Kini, ribuan orang berbondong-bondong datang untuk menyaksikan sisa-sisa gelimang kemewahan mantan presidennya. Media setempat menjuluki istana itu sebagai “Museum Korupsi Ukraina”. Setelah disambut air mancur raksasa, barisan mobil-mobil lawas, beberapa burung unta, dan lapangan golf mini menghiasi halaman istana itu. Pagar besi mengelilingi area seluas 345 hektare yang terletak 21 kilometer dari Kiev tersebut. Di dalam istana penuh barang-barang berharga serta koleksi seni berharga jutaan dolar AS. Termasuk restoran perahu. Beberapa temuan menunjukkan belanja mewah setara USD 2,300 juta untuk meja kayu di ruang makan dan USD 211,6 ribu untuk tiga puluh lukisan yang dibeli di lelang seni MacDougall di London.


47

teladan

teladan

SK Trimurti

SEDERHANA HINGGA AKHIR HAYAT Perjuangan, keberanian dan kesederhanaan adalah nilai yang dijunjung SK Trimurti. Namun ketika perjuangan telah menemukan hasilnya, bukan berarti masa menikmati kemewahan dan jabatan. Ia memilih tetap sederhana.

N

ama lengkapnya Surastri Karma Trimurti. Namun dia lebih dikenal sebagai SK Trimurti, salah satu pahlawan dengan teladan kesederhanaan. Istri pengetik naskah proklamasi

Sayuti Melik ini mengawali pengabdiannya menjadi pengajar. Tetapi dia lebih terkenal sebagai jurnalis. Sebelum era kemerdekaan, Tri adalah jurnalis dengan pena yang tajam. Dia sering keluar masuk penjara dan bahkan melahirkan anak pertamanya di balik jeruji besi. Meski begitu, wanita kelahiran 11 Mei 1912 ini tidak pernah berhenti menulis. Tri menikah dengan Yuti pada 19 Juli 1938. Mereka menikah secara sederhana di rumah Kartopandoyo, sesama pejuang yang pernah dibuang ke Digul sebagaimana Yuti, di Kabangan, Solo. Tri dan Yuti lalu menyewa sebuah kamar di atas loteng rumah seorang kawan, tanpa dapur atau ruang tamu sebagai tempat tinggal. Yang menarik, ketika menikah, hanya ada satu janji yang mereka sepakati bersama, yaitu: Ber-

sama-sama berjuang. Konskuensi perjuangan itu, Tri dan Yuti tidak sempat menikmati kehidupan berkeluarga yang tenteram. Sebagian besar hidup mereka terpaksa dijalani dalam penjara. Jika sang suami dibebaskan kadang giliran sang istri masuk penjara. Untuk itu, Tri dan Yuti berganti-ganti mengurus rumah tangga dan anak. Mereka masing-masing mempunyai sebuah koper siap dengan pakaian untuk dipakai dalam penjara jika sewaktu-waktu polisi muncul untuk mengambil salah satu dari mereka. ”Ia dan istrinya yang cerdas, Trimurti, adalah teladan dari pejuang-pejuang kemerdekaan tanpa pamrih,” tulis Ahmad Subardjo Djojoadisuryo dalam Lahirnya Republik Indonesia. Dalam peristiwa Kemerdekaan Indonesia, Tri merupakan saksi mata Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Dia sempat ditawari menjadi pengerek bendera merah putih. Namun Tri menolak dan dilimpahkan ke Latief Hendraningrat. Dia berdiri di samping Fatmawati. Usai proklamasi, perjuangan mereka tak berhenti. Yuti terlibat dalam upaya mereda-

Antara kehidupan dan perjuangan, bagi Tri harus dijalani dengan memegang teguh prinsip. Ia merupakan sosok pejuang yang tidak setuju dengan ungkapan, “Tujuan menghalalkan setiap sarana”. kan revolusi sosial di Brebes, Tegal dan Pemalang bersama Subandrio dan Hugeng. Namun kehadirannya tak bisa diterima pihak yang terlibat dalam revolusi sosial tersebut hingga membuatnya hampir tewas. Selama masa revolusi ini, Tri dan Yuti terlibat dalam berbagai peristiwa politik. Bahkan Yuti masuk penjara selama 72 hari pada 18 Maret 1946 karena dituduh terlibat penculikan anggota kabinet. Menolak Fasilitas Menteri Ketika Yuti berada dalam penjara, Tri mendapat tawaran menjadi Menteri Perbu-


ruhan dalam Kabinet Amir Syarifudin. Tak seperti kebanyakan orang yang berlombalomba mencari jabatan, ia memilih menolak tawaran itu. ”Saya merasa tidak mampu, saya belum pernah menjadi menteri,” kata Tri seperti yang dikutip Soebagijo IN dalam buku SK Trimurti, Wanita Pengabdi Bangsa. Setiajid yang menawari jabatan itu tak menyerah. ”Bung Karno juga belum pernah menjadi presiden,” ucapnya kepada Tri. Setelah mempertimbangkan secara matang, Tri akhirnya menerima tawaran menjadi menteri. Asvi Warman Adam dalam bukunya Menguak Misteri Sejarah menyebutkan, gaji menteri pada saat itu sangat rendah. Tri hanya menerima gaji Rp 750. Padahal sebagai jurnalis, Tri bisa memperoleh penghasilan Rp 3 ribu setiap bulan dari hasil tulisannya di berbagai media massa. Namun demi mengabdi kepada negara, Tri tak ragu hidup dalam kesederhanaan. Bahkan selama menjadi menteri ia terpaksa menjual berbagai barang miliknya untuk menutupi kebutuhan hidup. Itu dilakukan karena sebagai menteri ia tidak boleh nyambi pekerjaan lain. Tak hanya itu, Tri tak memanfaatkan jabatannya untuk berusaha membebaskan suaminya dari penjara. Beruntung, setelah melalui persidangan, Mahkamah Tentara Agung menyatakan Yuti tak bersalah. Pemberontakan PKI di Madiun 1948 mengakhiri masa jabatan Tri sebagai menteri. Pada tahun 1959, Presiden Soekarno menawari Tri menjadi menteri lagi. Namun kali ini ia berpendirian teguh, tegas menolak. Alasannya, ibu dua anak ini sedang melanjutkan kuliah. Bukan hanya menolak jabatan, Tri juga menolak jatah rumah di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Ia memilih hidup sederhana di tengah masyarakat kelas bawah di Jalan Kramat Lontar, Senen, Jakarta Pusat. Dengan kesederhanaan dan keterbatasan ekonomi, Tri yang kemudian bercerai dari Yuti melanjutkan hidup dengan tinggal di rumah kontrakan di Bekasi. Namun itu mengurangi semangatnya untuk terus aktif. Salah satunya menghadiri diskusi Petisi 50 di Jakarta menggunakan kendaraan umum, bus. Bertepatan peringatan Hari Kebangkitan Nasional, 20 Mei 2008, Tri meninggal dunia pada usia 96 tahun. Ia dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta.


49

simpul

simpul

Teater Gandrik “HAKIM SARMIN”

Saat Keadilan Tergerus Kegilaan

M

elalui Hakim Sarmin, para pemain dari Teater Gandrik menyuguhkan tontonan yang sarat makna. Cerminan bagi sang pengadil, agar profesional, cerdas, dan penuh integritas. Suatu zaman, wabah menyerang para hakim. Dampaknya luar biasa, lebih menakutkan dari wabah sampar. Apalagi, seperti kata Dokter Menawi Diparani, pimpinan rumah sakit jiwa, gejalgejala yang timbul sulit dikenali. Suatu kondisi, dimana para hakim sulit membedakan mana keadilan dan mana kegilaan. Para hakim itu lebih memilih menjadi pura-pura gila daripada dibunuh. Dari rumah sakit jiwa itu, mereka kemudian merencanakan revolusi untuk merebut kekuasaan agar keadilan dan kegilaan, tak lagi berbeda dan relevan. Seperti itulah potongan cerita yang dimainkan Teater Gandrik dalam lakon yang berjudul Hakim


Sarmin. Pementasan ini berusaha menyampaikan pesan keadilan kepada para hakim, yang memang rawan terkena suap. Dimainkan sekitar 13 orang, pertunjukan ini berlangsung di Taman Budaya Yogyakarta pada Rabu (29/3) dan

Tidak hanya memberikan tontonan menarik, Hakim Sarmin juga memberi tuntunan agar sebuah jabatan atau kedudukan, bisa dijalankan dengan amanah sehingga membawa keadilan bagi rakyat.

Taman Ismail Marzuki Jakarta pada Kamis (6/4). Hakim Sarmin merupakan karya Agus Noor yang sarat kritik dengan rasa humor satir. Cerita yang disutradarai Djaduk Ferianto itu, seolah menjadi cermin nasihat bagi para pengadil agar bersikap bijaksana, adil dan berintegritas. Penulis cerita Agus Noor mengatakan, inspirasi cerita tersebut muncul dari persoalan pelik hukum dan keadilan di Indonesia. Dalam pementasannya, Agus pun meminta kepada para seniman untuk menyajikan dengan gaya akting menyentil. Melalui Teater Gandrik, pesan yang ingin disampaikan sang penulis cerita memang berjalan baik. Tidak hanya memberikan tontonan menarik, Hakim Sarmin juga memberi tuntunan agar sebuah jabatan atau kedudukan, bisa dijalankan dengan amanah sehingga membawa keadilan bagi rakyat.

Lomba Kreativitas Antikorupsi STIE Perbanas

Debat dan Karya Visual Melawan Korupsi

M

araknya berbagai kasus korupsi di negeri ini membuat banyak pihak merasa terpanggil untuk berkontribusi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Perbanas, misalnya yang menggelar Lomba Kreativitas Antikorupsi Tingkat Nasional 2017. Indonesia Bebas Korupsi, Bisa! begitulah tema kegiatan yang digelar di kampus 2 STIE Perbanas Surabaya, Sabtu (25/3). Melalui ajang ini, panitia menerima ide dan gagasan para pelajar SMA untuk memperbaiki negeri ini. Berbagai kritik sosial pun dituangkan melalui beragam medium, yakni poster, video, dan aktivitas debat. Ketua Pelaksana lomba, Romi Ilham menjelaskan, kegiatan tersebut menyajikan tiga kategori lomba, yakni lomba debat, lomba poster, dan lomba video. Pada dasarnya, lanjut Romi, kegiatan ini

bertujuan untuk menanamkan jiwa antikorupsi sejak dini kepada masyarakat luas. Melalui kegiatan ini pula, tegasnya, para pelajar diajak berpartisipasi lewat ide dan gagasan baru untuk membangun bangsa Indonesia lebih maju tanpa korupsi. Peserta kategori lomba video menampilkan video berdurasi maksimal dua menit dan dibuat sebelum acara berlangsung. Sementara,

“Saya ingin menyampaikan semangat antikorupsi melalui gambar. Saya belajar dari ekstrakurikuler saya.”

peserta lomba poster diberi waktu selama 90 menit untuk membuat karya dan dipresentasikan di hadapan para juri. Sedangkan lomba debat, menggunakan sistem asian parliamentary, yakni adanya tim yang pro dan tim kontra. Sebanyak 187 siswa SMA sede rajat tampak antusias mengikuti kompetisi yang sudah kali ketiga diadakan ini. Pada umumnya, mereka mengikuti acara karena tergerak untuk turut berkontribusi dalam pemberantasan korupsi. “Saya ingin menyampaikan semangat antikorupsi melalui gambar. Saya belajar dari ekstrakurikuler saya,” kata Gigi Natalie, siswa SMA Petra 2 Surabaya. Dalam lomba tersebut, Gigi menuangkan gagasannya melalui poster bergambar garuda dengan membawa logo hukum di pundaknya.


51

mozaik

mozaik

MENABUNG - Guru PAUD Mas Koki mengajarkan pemanfaatan barang bekas kepada peserta didik.

SAMPAH YANG MELAWAN KEBODOHAN Sampah, tak selalu menjadi masalah. Dengan sedikit sentuhan kreatif, sampah bisa berubah menjadi solusi. Tiga lembaga pendidikan ini membuktikannya.


Kepala SMKN 6 Kota Malang Dwi Lestari menjelaskan, kegiatan menabung dengan sampah itu dimulai sejak pertengahan 2016. Mekanismenya, tiap anak yang menyetor sampah, akan dicatat berat dan jenisnya, kemudian disetorkan di Rumah Kompos. Kemudian, sampah-sampah tersebut dijual ke pengepul, yang hasilnya disetor ke koperasi. Saldo inilah yang bisa dinikmati para siswa. “Untuk beli buku, sepatu, atau seragam. Bahkan mereka juga bisa membayarkan uang sekolah (SPP) dari sampah tersebut untuk membantu orangtua,” katanya. Dari 2.000 lebih siswa, ada 60 persen yang masih kesulitan membayar SPP sebesar Rp 175.000 per bulan dan keperluan sekolah lainnya. Akibatnya bisa ditebak, banyak siswa yang menunggak iuran sekolah. Karena itu, kegiatan menabung sampah ini, diharapkan mampu mengatasi tunggakan itu, sekaligus persoalan lingkungan di sekitar sekolah. Selain itu, Dwi menambahkan, kegiatan ini juga memiliki tujuan lain, yakni menciptakan rasa kepedulian pada diri siswa, membentuk karakter kewirausahaan dan membangun budaya menabung. Untuk penjualan, sekolah bekerja sama dengan Bank Sampah Malang (BSM). Rata-rata, sampah hasil tabungan siswa itu mencapai lima kuintal per minggu. Harga sampah plastik yang dipatok ke siswa mulai dari Rp 1.500 hingga Rp 3.000 per kilogram. Sedangkan untuk sampah kertas mulai dari Rp 1.800 hingga Rp 2.500 per kilogram. Harga tersebut selisih lebih rendah Rp 200 dibanding dengan harga yang dipatok BSM. Selisih harga itu digunakan untuk biaya mengangkut dan memilah sampah hasil tabungan siswa.

P

agi itu, para siswa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 6 Kota Malang, Jawa Timur, bergegas memasuki halaman sekolah. Sebagian besar dari mereka, tampak membawa sampah plastik, kertas atau kardus. Sebelum masuk ke kelas masing-masing, mereka menuju sebuah gudang. Kantong plastik dan kardus yang ada label namanya itu lantas ditimbang, dicatat dan dikumpulkan di sana. Ternyata kantong plastik dan kardus itu berisi sampah plastik dan kertas.

IURAN SAMPAH - Siswa SMKN 6 Malang menggunakan sampah sebagai iuran sekolah.

Usai kegiatan belajar mengajar, guru-guru membersihkan dan memilih sampah yang dibawa orang tua siswa. Gelas plastik bekas dibersihkan agar memiliki nilai jual tinggi. Sedang tutup botol dimanfaatkan untuk sarana belajar. Bisa digunakan untuk beragam permainan, membuat huruf, bunga hingga mobil-mobilan. Koordinator Penimbangan dan Pemilahan yang juga Staf Administrasi SMKN 6 Kota Malang Nurul Fitriyah mengatakan, ada petugas khusus yang menimbang dan mencatat hasilnya pada buku tabungan milik siswa. Sehingga kegiatan menabung sampah tak mengganggu aktivitas belajar. Dewi Silfiyawannur, siswa kelas 10 di Jurusan Rekayasa Perangkat Lunak mengaku terbantu dengan kegiatan menabung melalui sampah ini. Menurutnya, kegiatan tersebut bisa mengurangi beban orang tua untuk membeli peralatan sekolah. Hal senada juga dirasakan siswi lain, Destrian Farel Andrianto, dari kelas dan jurusan yang sama. Dia mengaku, kegiatan tersebut bisa mengurangi tumpukan sampah di rumahnya. Sampah juga memberikan solusi bagi penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Mas Koki yang berada di kawasan Beji, Depok. Jawa Barat. Sekolah yang digagas sejak enam tahun silam oleh Mahmudah Cahyawati ini awalnya menerapkan aturan uang Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) Rp 10 ribu setiap bulan. Ternyata banyak orang tua siswa yang tak mampu membayar. Karena sebagian besar bekerja sebagai buruh bangunan atau buruh kasar lainnya. Tak ingin anak-anak di sekitar PAUD Koki tidak bisa bersekolah, Mahmudah memutuskan untuk mengganti uang SPP dengan sampah. Keputusan itu menjadi pilihan karena setiap keluarga pasti menghasilkan sampah yang bisa didaur ulang. Dengan begitu orang tua siswa tidak kesulitan mendapatkannya. vol 56/iX/MAR-APR 2017 | integrito

| 53

klinik pengadaan

mozaik

SOLUSI SAMPAH - Hasil penimbangan sampah milik salah seorang murid TK Alkausar Jambi dicatat dan dimanfaatkan sebagai solusi dana pendidikan.

Usai kegiatan belajar mengajar, guru-guru membersihkan dan memilih sampah yang dibawa orang tua siswa. Gelas plastik bekas dibersihkan agar memiliki nilai jual tinggi. Sedang tutup botol dimanfaatkan untuk sarana belajar. Bisa digunakan untuk beragam permainan, membuat huruf, bunga hingga mobil-mobilan. PAUD Mas Koki mengombinasikan pendidikan formal dan karakter. Dikombinasikan pula dengan pendidikan lingkungan. Sehingga Mahmudah menyebutnya sebagai pendidikan berkarakter berbasis lingkungan. Strategi yang sama, juga dilakukan PAUD Al-Kausar di Kelurahan Payo Lebar, Kota Jambi. Sang penggagas, Adi Putra mendirikan PAUD di rumahnya. Sejak awal Adi memang berniat mendirikan sekolah dengan memungut biaya berupa sampah. Alumnus FKIP Bahasa dan Sastra Universitas Jambi ini ingin menyatukan aspek pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, kesehatan dan agama menjadi satu konsep sekolah bank sampah. Namun rencana itu tak mudah mewujudkannya. Kendala biaya dan kehidupan Adi yang cukup sulit adalah pemicunya. Baru empat tahun kemudian, tepatnya 28 Mei 2014, mendapat izin mendirikan Sekolah Bank Sampah PAUD dan TK Al-Kausar. Kala itu, suami dari Astuti tersebut hanya memiliki modal Rp 150 ribu dan timbangan. Karena konsepnya membayar sekolah dengan sampah, maka ia mengandalkan sampah untuk biaya operasional awal. Beruntungnya, Adi mendapat bantuan dari teman-temannya. Awal buka, sekolah mendapat 30 siswa. Untuk membayar uang sekolah Rp30 ribu setiap bulan, para orang tua murid bisa mencicil membayar dengan sampah. Ada masalah, bila 54 | integrito | vol 56/iX/MAR-APR 2017

pasokan sampah menurun, yang berdampak pada biaya gaji guru dan operasional. Niat baik Adi berbuah kebaikan dari orang-orang yang mau menjadi donatur sampah hingga beberapa peralatan. Beberapa donatur juga meringankan para orangtua murid dari keluarga tak mampu. Bahkan kini sekolah ini punya enam guru untuk PAUD dan Taman Kanak-kanak. Bukan hanya unik dan murah, sekolah ini dipilih orangtua karena banyak nilai, terutama kepedulian terhadap lingkungan. Guna meningkatkan keinginan orangtua murid mengumpulkan sampah, sekolah juga menyiapkan buku tabungan penjualan sampah dari orangtua yang berlebih bayar biaya bulanan. Dengan begitu, orang tua dan siswa menjadi termotivasi mengumpulkan sampah lebih banyak. Berkat sekolah bank sampah yang didirikannya, Adi mendapat undangan untuk berkunjung ke Negeri Paman Sam selama 25 hari, April 2016 lalu. Undangan itu hadir setelah PAUD dan TK Al-Kausar mendapat kunjungan dari Kedutaan Besar Amerika Serikat. Kini Adi mengembangkan sekolah bank sampah di beberapa tempat, seperti di Sekolah Dayung Bank Sampah di kawasan Sipin dan Sekolah Bank Sampah Perempuan di Palmerah, Jambi. Metode ini juga diterapkan di SMP dan SMA Arradal Haq di Pematang Lumut, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sekolah bank sampah juga membuka Lembaga Keterampilan Keliling diikuti perempuan di sekitar Kelurahan Payo Lebar Kecamatan Jelutung. Lembaga ini mendidik, perempuan untuk mendapatkan keterampilan mengubah sampah menjadi berbagai barang, seperti tas, dompet. Ada juga peralatan rumah tangga berbahan paralon bekas.

Rubrik konsultasi ini merupakan hasil kerjasama dengan: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP)

Perbedaan Personel yang Bertugas, Salahkah? Pertanyaan Kami menemukan perbedaan nama personel konsultan yang tertera saat diajukan oleh sebuah perusahaan, dengan yang bertugas di lapangan. Meski secara kualifikasi yang kami persyaratkan di awal, sama-sama memenuhi syarat. Apakah ini melanggar hukum? Ternyata, setelah kami klarifikasi, personel yang bertugas bukan pegawai tetap perusahaan jasa tersebut dan berdampak pada kesolidan tim konsultan yang pada akhirnya berdampak pada produk yang dihasilkan berkualitas buruk. Bagaimana apabila perusahaan tersebut tidak dapat memenuhi personel dengan kompetensi yang diharapkan? Bowo, Jakarta

BAHAN PEMBELAJARAN - Aktivitas pembelajaran PAUD Mas Koki, Depok memanfaatkan barang bekas sebagai alat peraga pendidikan.

Jawaban: Personel inti yang dipekerjakan harus sesuai dengan kualifikasi dan pengalaman yang ditawarkan. Dalam dokumen penawaran karena dalam pekerjaan konsultasi, personel inti merupakan salah satu unsur yang dinilai dan dikompetisikan.

Dalam pelaksanaan kontrak pada pekerjaan jasa konsultasi untuk penggantian personel inti, penyedia terlebih dahulu harus mengajukan permohonan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan melampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja personel inti yang diusulkan beserta alasan perubahan sesuai kebutuhan yang tertuang dalam kontrak/surat perjanjian. Apabila perusahaan tidak dapat memenuhi personel sebagaimana yang disampaikan pada saat penawaran, maka penyedia tersebut dapat berpotensi kehilangan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan dimaksud dan dalam pelaksanaan kontrak dapat dikategorikan sebagai cedera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam kontrak. Terima kasih atas pertanyaannya.

Bagi para pembaca yang ingin menyampaikan pertanyaaan seputar pengadaan, bisa dikirimkan melalui surel : [email protected]


55

khusus Foto : Istimewa

yang siap melakukan advokasi dan pengorganisasian masyarakat,” kata Divisi Sekretariat Badan Pekerja MCW Bayu Diktiarsa Pratama. Dalam suasana seperti itulah, antara lain MCW mengedukasi tentang antikorupsi. Karena disampaikan dengan kondisi sederhana, tak heran jika sekolah antikorupsi relatif tidak membutuhkan dana operasional besar. Bayu menyontohkan, bahwa semua pemateri menyampaikan bahan ajar dengan sukarela dan tidak dibayar. Selain itu, jika sedang turun ke forum warga untuk melakukan pendampingan, tidak jarang warga menyediakan konsumsi. Jadi, semua memang dilakukan dengan prinsip kesukarelawanan. “Karena itu, kami tidak punya donatur. Semua pembiayaan dari kas lembaga MCW. Karena hanya membiayai kopi dan gorengan saja sudah cukup,” kata Bayu.

Tolak RUU KPK - Siswa Sekolah Antikorupsi (SAKA) dari Gerakan Antikorupsi (Gerak) Aceh, menggelar aksi tolak RUU KPK yang dinilai bisa melemahkan KPK.

Inisiatif Masyarakat untuk Pendidikan Antikorupsi Satu demi satu, masyarakat memprakarsai berdirinya sekolah antikorupsi, sebuah pendekatan pendidikan agar melek bahaya korupsi. Sebagai musuh bersama, korupsi memang harus dilawan bersama pula.

I

ni bukan diskusi biasa. Pada saung seluas 9 meter persegi, pertemuan sekitar 20 orang memang terkesan santai. Masing-masing merapat pada ‘pagar’ bambu yang membatasi sekeliling sisi. Ada yang bersandar, banyak pula yang menegakkan punggung. Sesekali, terdengar seruputan pada secangkir kopi. 56 | integrito | vol 56/iX/MAR-APR 2017

Berlangsung ringan dan nonformal, memang bukan berarti cuma ngobrol ngalorngidul. Seluruh mata tetap fokus, pada seseorang yang berbicara sembari dibantu sorot proyektor. Dan ini yang penting: materi yang disampaikan memang tidak ala kadarnya, tentang korupsi! Begitulah Sekolah Antikorupsi (Sakti) yang didirikan Malang Corruption Watch (MCW) pada 2008. Dalam suasana nonformal dan penuh kesederhanaan, sekolah antikorupsi ini menjadi wadah strategis untuk mencetak para kader antikorupsi. Melalui sekolah antikorupsi, MCW menyampaikan edukasi secara terstruktur, tidak sekadar sosialisasi dan kampanye. “Pendidikan antikorupsi semacam itu penting, untuk mencetak kader antikorupsi

Kesadaran Masyarakat Sakti MCW, bukan satu-satunya. Seperti cendawan di musim hujan, masih banyak sekolah antikorupsi lain, yang juga merupakan inisiatif masyarakat. Sebut saja Sekolah Antikorupsi bentukan Indonesia Corruption Watch (Sakti ICW), Sekolah Integritas yang digagas Perkumpulan Integritas di Padang, Madrasah Antikorupsi milik PP Pemuda Muhammadiyah di Tangerang dan Gresik, Sekolah Antikorupsi (SAKA) yang diselenggarakan Gerakan Antikorupsi (GeRAK) Aceh, Institute for Integrity (IFI) di Yogyakarta, dan masih banyak yang lain. Mantan Ketua KPK yang kini menjabat Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas menyambut gembira fenomena tersebut. “Itu menjadi indikasi munculnya gelombang kesadaran masyarakat untuk memiliki komitmen memberantas nilai-nilai kumuh bernama korupsi,” kata dia. Tidak hanya itu. Munculnya berbagai sekolah antikorupsi, sekaligus menjadi indikasi modalitas negara ketika memerlukan gerakan pemberantasan korupsi. Dari sana, tanpa diminta masyarakat melakukan satu prosesproses aktualisasi diri. Itu modal sosial yang bagus. Tetapi, lanjutnya, juga membawa konsekuensi, bahwa negara harus semakin ekstra hati-hati dan mempunyai program yang jelas tentang konsep masyarakat madani. Busyro tidak menepis, munculnya berbagai sekolah dan madrasah antikorupsi, menandakan bahwa masyarakat sadar mengenai keterbatasan KPK. Tetapi inilah yang

menggembirakan. Karena masyarakat ternyata tidak berhenti pada keterbatasan KPK, namun justru membuat mereka mengambil inisiasi sendiri. Apalagi, banyak di antara masyarakat yang membiayai sendiri operasional sekolah dan madrasah antikorupsi tersebut. “Itu merupakan komitmen dari masyarakat yang tidak diminta, tetapi menjadi social responsibility,” lanjutnya. Kesadaran itu pula, yang membuat masyarakat rela berkorban. Busyro menyontohkan pendirian Institute for Integrity (IFI) di Yogyakarta. Ketika biaya yang dibutuhkan dianggap kurang. Untuk menutupi, mereka pun mencari uang dengan cara mengamen. Dari sanalah, IFI berdiri dan beroperasi dan hingga sekarang sudah menghasilkan 3.500 alumni. Jadi, jelas Busyro, ini bukan euforia. Karena kalau euforia, mereka berharap memperoleh situasi bagus, jabatan bagus, dan fasilitas bagus.

“Kalau mereka kan malah keluar duit. Mereka itu anak-anak kampus, diskusi warung kopi, kadang pindah rumah, di antaranya ke rumah saya. (Tadinya) saya pikir mereka hanya ngomong saja. Tahu-tahu sudah bikin. Jadi, mereka itu independen dan tidak mau terima honor.”


57

khusus “Kalau mereka kan malah keluar duit. Mereka itu anak-anak kampus, diskusi warung kopi, kadang pindah rumah, di antaranya ke rumah saya. (Tadinya) saya pikir mereka hanya ngomong saja. Tahu-tahu sudah bikin. Jadi, mereka itu independen dan tidak mau terima honor,” kata Busyro. Setali tiga uang, begitu pula Direktur Advokasi Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gajah Mada (Pukat UGM) Oce Madril. Menurut Oce, inisiasi pendidikan antikorupsi yang berkembang di masyarakat adalah suatu inisiatif yang sangat bagus dan patut didukung. Sebab, semua itu merupakan bagian dari upaya mengarusutamakan nilai-nilai antikorupsi di masyarakat. “Model pendidikan antikorupsi seperti ini perlu diarusutamakan dan diperluas agar dapat menyentuh berbagai lapisan masyarakat untuk membangun sebuah masyarakat yang antikorupsi,” jelas Oce. Oce berpendapat, setidaknya terdapat dua motivasi yang mendorong maraknya inisiatif pendidikan antikorupsi. Pertama, karena buruknya masalah korupsi yang dihadapi oleh Indonesia, yakni masih tingginya tingkat korupsi dan meluas dari pusat ke daerah serta ke berbagai lembaga. Kedua, karena institusi pendidikan formal tidak terlalu responsif terhadap persoalan ini. Pendidikan antikorupsi masih jarang dilakukan di lembaga pendidikan formal. Kalaupun ada, imbuh Oce, pendekatannya terlalu formal dan konvensional, sehingga tujuan pendidikan antikorupsi tidak tercapai.

Begitupun, sekolah antikorupsi bukanlah satu-satunya tujuan. Agar efektif, tentu saja harus ada keberlanjutan, tidak sebatas pada edukasi semata. Karena pertanyaannya, setelah para ‘siswa’ lulus, terus mau apa? Dari sanalah Oce berharap, bahwa upaya yang dilakukan tidak berhenti sampai tahap pendidikan. Lebih dari itu, para alumni juga harus terlibat dalam gerakan masif antikorupsi. “Gerakan masif antikorupsi dari masyarakat inilah yang kita butuhkan untuk mempercepat upaya pemberantasan korupsi,” katanya. Dengan inisiatif itu, Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif menyambut gembira prakarsa masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan dan advokasi antikorupsi. Menurut dia, lembaga tersebut menjadi tambahan ‘energi ekstra’ tersendiri bagi KPK dalam menjalankan amanah pemberantasan korsupsi. “Masyarakat itu pendukung utama KPK. Mereka memberikan energi ekstra dalam upaya pemberantasan korupsi. Kami dapatkan dukungan termasuk dalam hal keluhan, complaint, mengapa laporan mereka tidak ditindaklanjuti. Itu dukungan,” katanya. Karenanya, kata dia, KPK akan mendukung segala aktivitas masyarakat dalam upaya pencegahan korupsi. “Korupsi itu harus diberantas bersama. Selama ini eksistensi dan keberhasilan KPK tidak bisa dipisahkan dengan masyarakat. Karenanya, KPK dan masyarakat harus bersatu padu memberantas korupsi,” pungkasnya.

O

MCW (Malang)

PP Pemuda Muhammadiyah (Jakarta)

ICW (Jakarta)

Integritas (Padang)

GeRAK (Aceh)

Nama Program

Sekolah Antikorupsi (Sakti)

Didirikan

2008

2015

2013

2016

2010

Lebihdari300 orang

110 orang

45 orang

17 orang

71 orang

30 orang

20-25 peserta

17 peserta (untuk tahun 2017 direncanakan20-25 peserta).

60 orang

Jumlah lulusan Jumlah peserta/ program


20-40peserta

Sekolah Sekolah Integritas Madrasah Antikorupsi untuk Generasi Antikorupsi(MAK) (Sakti) Muda Anti Korupsi

Sekolah Antikorupsi (SAKA)

Foto-Foto : Istimewa

Diskusi : Kegiatan diskusi merupakan kegiatan yang rutin dilakukan para murid Sekolah Integritas Padang guna menambah pengetahuan seputar pemberantasan korupsi.

BERAGAM PEMBELAJARAN, TETAP SATU HARAPAN Mulai seleksi hingga kurikulum, perbedaan nyaris selalu ada. Cara boleh saja tak sama, namun tujuan sekolah antikorupsi tetap seia dan sejalan.

T

ak banyak yang tahu, inilah kaitan antara Pendidikan Kaum Terindas dan sekolah antikorupsi. Buku karya Paulo Freire itu banyak menyebut, hubungan kontradiksi antara guru dan murid. Pendidik adalah para penindas dan murid adalah golongan tertindas. Guru sebagai penabung dan murid adalah celengannya. Yang jadi pertanyaan, dimana korelasinya? Tak ada hubungan langsung memang. Namun, bagi Sekolah Antikorupsi Indonesia Corruption Watch (Sakti ICW), ternyata buku terbitan Pustaka LP3ES itu, pernah menjadi syarat bagi calon siswa yang ingin mengikuti program Sakti. Menurut Wakil Koordinator ICW Ade Irawan, banyaknya mahasiswa yang ingin bergabung dengan Sakti, membuat ICW harus melakukan proses seleksi. Padahal, yang diambil hanya 20-25 orang saja. Proses selek-

si itu di antaranya, meminta calon peserta untuk melakukan review beberapa buku. Selain Pendidikan Kaum Terindas, buku lain yang juga pernah dijadikan objek review adalah Sosiologi Korupsi karya Syed Husen Alatas. “Pengumuman dengan menggunakan berbagai media. Seleksi bertujuan untuk memastikan keseriusan minat calon peserta. Sasaran utama adalah perguruan tinggi, walau ada juga yang berasal dari jaringan ICW dan masyarakat umum,” kata Ade. Perekrutan yang dilakukan ICW tentu tak sama persis dengan sekolah antikorupsi yang digagas pihak lain. Sebut saja Sekolah Antikorupsi Aceh (SAKA) oleh Gerakan Antikorupsi (GeRAK) Aceh, Madrasah Antikorupsi (MAK) oleh PP Pemuda Muhammadiyah, Sekolah Integritas Padang oleh Perkumpulan Integritas, Sakti Tangerang, dan sebagainya. SAKA misalnya, bahkan tidak melakukan seleksi kepada calon peserta. Perekrutan dilakukan terbuka, siapa saja boleh mendaftar. Tidak hanya mahasiswa, namun banyak juga dari kalangan ibu rumah tangga. Menurut Dewan Pembina SAKA, Askhalani, proses seleksi justru dilakukan selama proses pembelajaran. Semua peserta yang berminat dan mendaftar bisa langsung mengikuti kurikulum. Dalam hal ini, siapa yang tevol 56/iX/MAR-APR 2017 | integrito |

59

khusus rus bisa mengikuti seluruh tahapan belajar itulah yang berhak diwisuda. “Kami menyebutnya sebagai seleksi alam. Kader yang lahir dari seleksi alam akan mandiri dalam membangun gerakan sosial antikorupsi yang militan dan terbebas dari kepentingan pihak tertentu,” kata Askhalani, yang juga Koordinator GeRAK Aceh.

Kurikulum Pembelajaran Hampir semua sekolah antikorupsi melakukan proses belajar mengajar secara nonformal. Tidak ada tempat khusus untuk belajar. Bahkan, suasana yang terbentuk pun bisa sangat santai sembari menikmati camilan dan minuman hangat. Begitupun, sama seperti lembaga pendidikan pada umumnya, sekolah antikorupsi juga memiliki kurikulum. Hanya saja, karena belum ada ketentuan baku, maka kurikulum yang diberlakukan pun bisa berbeda satu sama lain. Terutama, untuk sekolah antikorupsi yang berbeda jaringan. Sedangkan yang memiliki jaringan sama, biasanya memiliki kemiripan kurikulum, meski terdapat beberapa penyesuaian. Contoh jaringan dimaksud, misalnya Sakti ICW dengan Sakti Tangerang yang dibentuk Truth dan juga Madarasah Antikorupsi (MAK) bentukan Pemuda Muhammadiyah. Dalam hal ini, menurut Wakil Koordinator ICW Ade Irawan, kurikulum yang digunakan Madrasah Antikorupsi sama seperti Sakti. “Hanya ada tambahan terkait teologi. Madrasah Antikorupsi sekarang bahkan berkembang besat di banyak kampus Muhammadiyah,” jelasnya. Ade menjelaskan, terdapat empat tahapan dalam proses pembelajaran Sakti. Pertama, teori/perspektif. Pada tahap ini, peserta diajak diskusi mengenai perspektif terkait korupsi, sejarah korupsi, korupsi politik, sistem hukum, dan sebagainya. Kedua, terkait metodologi seperti gerakan sosial dan analisis sosial. Ketiga, teknik dan metode, seperti investigasi dan tracking. Dan keempat, kunjungan ke lapangan dan proyek antikorupsi. Sementara, metode yang digunakan adalah kombinasi antara ceramah di kelas, kerja kelompok, praktik lapangan, dan bermain peran. “Sakti ditujukan untuk menghasilkan kader-kader yang tidak hanya mau tapi juga mampu melawan korupsi. Itu sebabnya, dalam kurikulum kami tidak hanya fokus pada teori atau perspektif, tetapi juga metodologi dan teknik untuk melawan korupsi, seperti 60 | integrito | vol 56/iX/MAR-APR 2017

Bertukar Pikiran : Para murid Sakti Malang Corruption Watch (MCW) saat bertukar pikiran seputar isu pemberantasan korupsi di Indonesia.

cara analisis dan tracking anggaran, investitigasi, dan advokasi,” jelas Ade. Begitupun Ade menambahkan, metode pembelajaran bisa saja mengalami perkembangan. Mengingat Sakti memiliki jaringan dengan sekolah antikorupsi lain, maka ke depan, ICW tengah dibuat metode pembelajaran e-learning. Dengan demikian, selain bermanfaat bagi jaringan, juga memudahkan peserta untuk belajar. Sebelum melakukan tatap muka, misalnya, peserta Sakti bisa mulai mempelajari secara online. Sekolah Integritas Padang sedikit berbeda. Menurut sang koordinator, Arief Paderi, pembelajaran pada Sekolah Integritas terdiri atas dua sesi, yaitu Sesi Kelas dan Sesi Lapangan. Sesi Kelas dilaksanakan lima hari, sedangkan Sesi Lapangan selama tiga bulan. Untuk Sesi Kelas, metode belajar yang dilakukan adalah menggunakan metode diskusi partisipatif. Adapun materi ajarnya antara lain Mengenal, Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Korupsi, Gerakan Pemberantasan Korupsi di Indonesia, Peran Serta Masyarakat Memantau Pelayanan Publik, Peran Masyarakat dalam Memantau Peradilan, Analisis Anggaran dan Tata Kelola Keuangan Daerah, dan sebagainya. Sementara pada Sesi Lapangan, peserta mengikuti berbagai kegiatan semisal, ikut serta dalam melakukan investigasi, penelitian, membuat kajian, kampanye, dan lainlain. Selama 90 hari itu, lanjut Arief, juga diselenggarakan diskusi berkelanjutan, yang menghadirkan beberapa orang pemateri.

Harapan Sama Satu tujuan, satu harapan. Meski memiliki

beberapa perbedaan, termasuk metode pembelajaran, tujuan pembentukan sekolah antikorupsi tetaplah sama. Sebagai inisiatif masyarakat, melalui sekolah semacam itu, masyarakat ingin berkontribusi dalam pemberantasan korupsi. Harapannya, agar ‘virus’ antikorupsi tadi, bisa juga ditularkan kepada berbagai elemen lain, sehingga mempercepat pemberantasan korupsi itu sendiri. Seperti disampaikan Wakil Direktur Madrasah Antikorupsi (MAK), Virgo Sulianto Gohardi, MAK merupakan perwujudan Gerakan Ber jamaah Lawan Korupsi yang digagas Pemuda Muhammadiyah Dalam gerakan tersebut, Pemuda Muhammadiyah mengajak seluruh anak bangsa khususnya kader kader muda Muhammadiyah, secara bersama-sama berkomitmen meme rangi korupsi. “Slogannya adalah ibda’ binafsi, yang artinya dimulai dari diri sendiri,” kata Virgo. Untuk itulah, Pemuda Muhammadiyah akhirnya mendirikan Madrasah Anti Korupsi (MAK) sebagai pusat edukasi nilai-nilai antikorupsi dan keterampilan advokasi dalam pemberantasan korupsi. Menurutnya, tidak banyak ormas Islam atau organisasi kepemudaan yang secara khusus menjadikan gerakan antikorupsi sebagai program unggulan yang sistematis. “Di sinilah Pemuda Muhammadiyah memulai,” kata dia. Pendidikan antikorupsi itu sendiri, menurut Virgo sangat penting. Sebab, gerakan antikorupsi merupakan gerakan membangun budaya baru. Dan membangun gerakan baru, tentu tidak hanya sendiri-sendiri namun harus berjamaah. “Pendidikan antikorupsi adalah upaya membangun gerakan bu daya baru antikorupsi secara berjamaah,” urai Virgo. Karena kesamaan tujuan itulah, Virgo mengapresiasi sekolah antikorupsi atau program sejenis yang dilakukan lembaga lain. Sebab, lanjutnya, upaya tersebut adalah ikhtiar bersama dalam melahirkan generasi yang memiliki komitmen antikorupsi.

Mereka Merasakan Perubahan

P

erbedaan pola seleksi dan metode pembelajaran, tidak serta-merta menjadi penentu keberhasilan sekolah antikorupsi. Faktanya, seusai menyelesaikan program pendidikan, banyak peserta merasakan manfaatnya. Apa saja perubahan yang dirasakan masyarakat atau peserta setelah mengikuti program sekolah antikorupsi? Berikut pengakuan mereka: Gufroni, Madrasah Antikorupsi (MAK): Perubahan positif setelah ikut MAK, saya lebih yakin tentang bahaya korupsi dan menguatkan hati untuk tidak melakukan korupsi. Saya juga menjadi mengerti, bahwa melawan korupsi ternyata tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri, tetapi harus berjamaah. Tindak lanjut setelah program ini, saya terlibat langsung dalam upaya memerangi korupsi, khususnya di Provinsi Banten. Bersama aktivis lain, saya terlibat dalam gerakan Banten Bersih, yang mengusung isu anti dinasti korup. Antoni Putra, Sekolah Integritas Padang: Manfaat yang saya rasakan, saya menjadi paham bagaimana mekanisme pemberantasan korupsi. Hal itulah yang dapat saya terapkan di kampung halaman di Solok Selatan. Selain itu, saya tertantang untuk menjadi pribadi yang antikorupsi dan ingin berpartisipasi memerangi korupsi. Setelah selesai sekolah antikorupsi, saya bergabung di Integritas untuk ikut serta memerangi korupsi. Intan, Malang Corruption Watch (MCW): Saya mengikuti Sakti MCW pada awal 2016. Metode pengajarannya sangat menarik, karena tidak hanya menerima materi dalam bentuk ceramah, tetapi ada program Pokja. Saya pun menjadi lebih tahu permasalahan korupsi di Malang, antara lain melalui mengenai pengadaan barang dan jasa. Sebagai tindak lanjut, saat ini saya ikut mengkampanyekan isu antikorupsi. Sekarang, saya juga terlibat aktif di Badan Pekerja MCW. Abdul Azis, GeRAK Aceh: Banyak sekali perubahan yang saya rasakan. Salah satunya, saya tidak lagi mengambil uang abang saya saat dia berjualan di Pasar Lambaro. Sebagai Ketua Komunitas Antikorupsi Aceh, saya akan terus menyebarkan virus-virus antikorupsi ke kampuskampus melalui kegiatan yang diadakan GeRAK Aceh. Dalam hal ini, saya akan sering mengajarkan siswa-siswa untuk kampanye melalui media visual. Eki Maulana Ibrahim, Sakti MCW: Idealisme saya semakin kuat. Saya menjadi semakin kritis dan berani mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah, termasuk dunia perkuliahan di kampus saya sendiri. Insya Allah saya juga akan menyebarkan pesan antikorupsi, minimal di keluarga dan lingkungan.


61

tatap muka Sely Martini, Pegiat Antikorupsi

N

ama Sely Martini, seolah lekat dengan terminologi pemberantasan korupsi. ebih dari 10 tahun dia mendedikasikan diri melalui Indonesia Corruption Watch (ICW). Pihak internasional pun mengakui sepak terjang Sely salah satunya saat ia menerima penghargaan Best Activist in a Leading Role dalam acara Honesty Oscars 2014. Dengan raihan 54 persen dari total 6.700 suara, Sely mengalahkan empat aktivis antikorupsi lain, yakni John Gitongo (Kenya), Aruna Roy (India), Gregory Ngbwa Mintsa (Gabon), dan Xu Zhiyong (China). Honesty Oscars merupakan penghargaan yang diberikan Accountability Lab,


organisasi dunia yang gencar mengampanyekan gerakan antikorupsi. Meski berlatar pendidikan Perencanaan Wilayah dan Kota (Planologi) Institut Teknologi Bandung (ITB), kecintaan dan citacita dalam mewujudkan Indonesia yang lebih baik di masa depan, tak pernah surut. Apa saja pengalaman dan pemikirannya? Berikut petikan wawancara Integrito beberapa waktu lalu: Bagaimana awalnya bergabung dengan ICW? Saya telah menjadi volunteer sejak kuliah di ITB. Saat itu, ICW melakukan survey mengenai tanggapan guru tentang korupsi.

Latar pendidikan anda bukan hukum. Mengapa tertarik terlibat pada isu antikorupsi? Saya masuk kuliah pada saat gerakan mahasiswa sedang hangat-hangatnya menggulingkan rezim. Ketika itu, kegiatan mahasiswa selalu berhubungan dengan reformasi. Informasi tentang korupnya rezim menjadi bahan diskusi di kampus. Begitu juga dengan perkuliahan, konteks perubahan politik dan ekonomi yang terjadi saat itu, menjadi bahan ajar yang dapat dengan mudah dikorelasikan dengan teori-teori pembangunan. Kuliah di Jurusan Planologi membuat saya mempelajari kebijakan publik dalam konteks ruang maupun administrasi pembangunan. Dari sana saya belajar, bahwa korupsi terjadi ketika kekuasaan tidak diawasi dan kebijakan dibajak oleh pemilik kekuasaan. Dalam kondisi seperti itu, suara masyarakat tidak didengar dan pembangunan lebih cenderung untuk kepentingan elit. Korban korupsi itu adalah semua warga negara karena barang publik yang dirusak.


BERANTAS KORUPSI PERLU NAFAS PANJANG

Saya ikut serta sebagai surveyor. Kemudian setelah lulus kuliah dan bekerja di kampus, saya diminta untuk ikut dalam riset ICW tentang alih fungsi lahan. Sejak itu, saya bergabung dengan ICW secara penuh.

Saya tidak tahu kapan saya berhenti pada isu ini. Memberantas korupsi membutuhkan nafas panjang. Jadi, yang sekarang harus dilakukan adalah terus menggalang konsolidasi dan kerjasama dengan kawan-kawan di daerah untuk menciptakan kelompok-kelompok baru yang peduli.

Salah satu ketertarikan Anda pada isu ini, karena peduli pada pendidikan anak. Bisa dijelaskan? Setelah menikah dan memiliki anak, saya semakin ingin turut serta berkontribusi dalam pemberantasan korupsi. Hal itu terjadi, karena saya merasa bahwa anak-anak adalah pemimpin bangsa di masa depan. Jika pendidikan mereka saat ini sudah dikorupsi sehingga kualitasnya sangat buruk, maka generasi akan datang tersebut akan rusak.

orang-orang yang ingin membantu juga banyak. Jadi dinikmati saja segala kekurangan dan juga tantangan yang muncul setiap saat.

Lebih dari 10 tahun bergabung di ICW, apa kesan anda? Bekerja di ICW menuntut kita untuk selalu optimistis walaupun hampir setiap hari kita banyak kecewa dengan tindakan para politisi. Mereka dengan segala kekuasaannya, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Dan juga, hampir setiap hari ada kasus/ laporan baru tentang korupsi. Seakan tidak ada habisnya. Namun progress itu ada,

Apa pengalaman yang paling berkesan? Ketika bertemu dengan teman-teman di daerah lain yang juga sedang berjuang melawan korupsi. Kita jadi merasa tidak sendiri. Selain itu juga tantangan di daerah jauh lebih besar dibandingkan kami di Jakarta. Jadi, kami saling menyemangati. Sedangkan yang luar biasa, ketika krisis Cicak vs Buaya. Pada saat itu, kami terus kampanye Save KPK, baik di Jakarta maupun di daerah-daerah. Di situlah saya sangat terinspirasi gevol 56/iX/MAR-APR 2017 | integrito |

63

tatap muka rakan perempuan yang menggunakan seni dan budaya dalam mengkampanyekan korupsi. Mereka berkampanye dengan cara yang berwarna dan damai, sehingga semua orang merasa dekat dengan KPK. Pendekatan ini sangat berbeda dengan yang lain. Yaitu, ketika demonstrasi sangat maskulin, berwarna keras, dan marah-marah, sehingga tidak mudah bagi masyarakat yang melihat untuk turut serta. Jadi, seperti ada batas antara demonstran dan masyarakat sekitar lokasi. Tetapi, para perempuan ini berbeda. Mereka membuat demonstrasi amat berwarna dan kegiatan aksinya amat partisipatif. Saat demonstrasi, masyarakat diajak untuk mengungkapkan opininya lewat karya seni yang dapat dilakukan oleh orang dewasa maupun anak. Hal itu yang membuat demonstrasi tersebut tidak berjarak dengan masyarakat. Orang yang sedang berada di lokasi dapat dengan mudah diajak turut serta dan menghubungkan Save KPK sebagai save their lifes. Wacana korupsi kerap kali dalam narasi besar. Bagaimana menjelaskan ini, sehingga makin banyak orang yang mau ambil bagian? Terkadang orang tidak merasa bahwa mereka adalah korban dari korupsi, karena yang dibicarakan hanya tentang pelaku dan kerugian negara. Yang lebih diceritakan dalam media adalah pasal-pasal apa yang dilanggar, dan berapa uang negara yang hilang. Hal itu yang membuat korupsi amat jauh dari kehidupan masyarakat. Seakan-akan masyarakat tidak secara langsung tidak terdampak. Korupsi pun menjadi sangat abstrak. Namun, metode kampanye ICW menggunakan pendekatan human interest sehingga bukan hanya hal abstrak yang dibahas tetapi juga apa dampaknya bagi masyarakat secara langsung. Selain itu, ICW juga bukan hanya mengkritik tetapi juga memberikan solusi, sehingga masyarakat bisa terlibat secara langsung sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi, korupsi bukan hanya soal pasal. Korupsi juga soal suara masyarakat yang didengar dan signifikan dalam pengambilan keputusan publik. Apa keluarga mendukung aktivitas anda? Keluarga sangat mendukung terutama suami dan orang tua. Karena bantuan mereka saya bisa tetap bertugas dan tidak meninggalkan 64 | integrito | vol 56/iX/MAR-APR 2017

anak-anak tanpa pengawasan. Selain itu, saya juga selalu mendiskusikan apa yang sedang saya lakukan dengan keluarga, sehingga keluarga tahu apa yang sedang saya usahakan. Mimpi saya pun menjadi mimpi mereka juga. Kami sama-sama mengerti bahwa yang sedang dilakukan sekarang adalah untuk kehidupan yang lebih baik bagi anak-anak Indonesia. Bagaimana membagi peran sebagai aktivis, istri dan ibu sekaligus? Korupsi memberi dampak pada keluarga secara langsung. Karena korupsi, pendidikan menjadi mahal. Karena korupsi, pelayanan kesehatan menjadi buruk. Karena korupsi, harga-harga kebutuhan pokok menjadi sulit terbeli. Setelah mengetahui itu semua, sulit rasanya untuk tidak berkontribusi memberantas korupsi. Sebagai istri dan ibu, saya terkena dampak secara langsung oleh korupsi. Untuk itu, saya berusaha menanamkan nilai-nilai integritas pada anak-anak dalam kegiatan sehari-hari. Bukan hanya soal keuangan

Saya juga menceritakan mimpi-mimpi saya pada anak-anak. Yaitu, bahwa saya ingin Indonesia yang lebih manusiawi untuk mereka. Kami akan berjuang bersama-sama. keluarga yang akuntabel, tetapi juga soal hidup sehat yang bisa kita dapatkan dengan menjauhi makanan yang mungkin terkontaminasi korupsi. Apa itu? Yaitu makanan yang tidak sehat namun dilabel sehat dan layak dikonsumsi, karena lembaga yang bertanggung jawab mengeluarkan sertifikat makanan, dengan mudah disuap untuk meloloskan produk tersebut. Dari sana, anak-anak diajak belajar jujur. Semua yang dimakan harus yang baik, bukan hasil korupsi. Menjelaskan korupsi dengan makanan menjadi lebih mudah. Anak-anak dan juga orang tua lainnya bisa dengan mudah memahami dampak korupsi pada kehidupan mereka.

Sely Martini

status Menikah, 2 anak TTL Bandung, 31 Maret 1978 ISTRI Ir. Hj. Liestiaty F. Nurdin, M. Fish PENDIDIKAN FORMAL • S1 Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik ITB, lulus 2002 • S2 Master of Science on Regional Development Planning (MSRDP) (Joint Program of TU-Dortmund Germany and UP-Diliman The Philippines), Lulus 2011 Penghargaan • Perempuan Penembus Batas 2016, Majalah Tempo • Honesty Oscar 2014, Best Activist of Leading Role • Return Expert, CIM 2011-2012 • DAAD 2009-2011 • Nation Building Sail 2001

Pernahkan dikomplain keluarga, karena waktu tersita kesibukan? Ya, pernah. Namun saya juga sering mengajak keluarga dalam kegiatan-kegiatan saya ketika sedang aktif berkampanye soal pencegahan korupsi. Mereka melihat langsung apa yang saya lakukan dan juga mereka bisa berpartisipasi secara langsung dalam kegiatan-kegiatan kampanye antikorupsi. Bagaimana memberi pengertian kepada anak-anak tentang tugas itu? Saya selalu mengajak mereka berdiskusi. Nurani anak-anak masih bersih, sehingga bukan hal yang sulit untuk menanamkan nilai integritas kepada mereka. Anak-anak mampu menyerap informasi secara cepat dan banyak, sehingga saya tinggal menjelaskan mengapa korupsi memiliki daya rusak tinggi bagi kehidupan manusia. Kemudian saya bertanya, apa yang paling bisa mereka lakukan sekarang untuk menghentikannya. Selain itu, saya juga menceritakan mimpimimpi saya pada anak-anak. Yaitu, bahwa saya ingin Indonesia yang lebih manusiawi untuk mereka. Kami akan berjuang bersama-sama. Ini bukan hanya pekerjaan orang dewasa, anak-anak dapat berkontribusi dari sekarang dengan menjalankan nilai-nilai integritas. Menurut Anda, apa yang perlu diperbaiki dalam upaya pemberantasan korupsi di negeri ini? Memberantas korupsi bukan cuma memenjarakan koruptor, namun membangun

masyarakat yang berintegritas. Benar bahwa koruptor harus mendapatkan efek jera, tetapi yang paling penting adalah mencegah korupsi agar tidak terjadi lagi. Untuk itu, diperlukan strategi pencegahan yang mengakar pada masyarakat, yang memberikan alert system sebelum dana publik dikorupsi. Bukan hanya menginvestigasi setelah kejadian, ketika dana publik sudah terlebih dahulu diambil koruptor. Ada masukan bagi KPK? KPK harus lebih dekat lagi dengan masyarakat. Bukan hanya karena harapan yang besar dari masyarakat. Lebih dari itu, bagaimana mengajak mereka untuk berpartisipasi memberantas korupsi. Sampai kapan anda akan berkiprah? Saya tidak tahu kapan saya berhenti pada isu ini. Memberantas korupsi membutuhkan nafas panjang. Jadi, yang sekarang harus dilakukan adalah terus menggalang konsolidasi dan kerjasama dengan kawan-kawan di daerah untuk menciptakan kelompok-kelompok baru yang peduli. Apa impian Anda yang belum tercapai dan akan diraih? Sekolah S-3 dan setelah itu menjadi dosen. Dengan menjadi dosen kita bisa terus menerus mengajak mahasiswa untuk berpikir kritis dan mengambil tindakan untuk berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi. vol vol56/iX/MAR-APR 55/iX/Jan-feb 2017 | integrito | 65

komunitas

Musik Daur Ulang : Kreasi Musik Sampah (Kresipah) telah banyak tampil mengisi acara acara yang bertemakan sosial.


Kreasi Musik Sampah (Kresipah)

MERDU TETABUHAN PEDULI LINGKUNGAN Dengan sedikit kreativitas, bermusik bisa memanfaatkan barang bekas. Alunan musik tak hanya merdu, namun juga berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan.


D

i tengah kawasan Car Free Day (CFD) Jakarta yang dipenuhi lampion berbentuk badak, penyu, gajah, harimau, dan panda, tetabuhan perkusi begitu merdu didengar. Dimulai sejak pukul tujuh pagi, musik itu dimainkan sekelompok anak muda yang berada di antara ratusan lainnya yang berpakaian serba hitam. Musik tak pernah berhenti, mengiringi arak-arakan yang bergerak dari depan Jalan Pegangsaan menuju Jalan Thamrin, Jakarta. Merdu suara perkusi, tak dimungkiri menjadi salah satu daya tarik acara longmarch

yang diadakan World Wildlife Fund (WWF) Indonesia tersebut. Warga yang berada dekat lokasi, menghentikan sejenak aktivitas dan langsung memusatkan pandangan. Sedangkan yang lebih jauh ikut mendekat, ingin melihat lebih jelas permainan alat musik pukul yang begitu dinamis tersebut. Namun, sentuhan perkusi bukanlah satu-satunya sebab. Alasan lain yang membuat warga tertarik, lantaran alat musik yang dimainkan ternyata merupakan aneka barang bekas yang sudah usang. Mulai panci bekas, rantang, galon air mineral, bekas kaleng cat, atau tong. Bahkan, banyak di antara barang rongsokan itu yang sudah terlihat bocor sehingga harus ditambal di sana-sininya.

KAMPANYE - Komunitas Kresipah saat meramaikan kegiatan car free day tahun lalu di Jakarta. vol 56/iX/MAR-APR 2017 | integrito |

67

komunitas

MENINGKATKAN KUALITAS - Meski menggunakan alat musik daur ulang komunitas ini juga rutin berlatih untuk menjaga kekompakan personel.

“Nggak nyangka, ya. Ternyata, barang rombeng bisa jadi alat musik. Benar-benar kreatif,” kata Sonny, seorang warga. Aksi tetabuhan itu memang memukau. Terlebih, selayaknya perkusi pada umumnya, ternyata barang-barang bekas tersebut juga memiliki peran sebagai instrumen melodi dan ritmis. Ketika pemain memukulkan stik di permukaan panci bekas, rantang, loyang kue, atau bekas rice cooker, suara yang muncul adalah perpaduan nada tinggi dan rendah yang harmoni. Sedangkan bekas galon air, ember bekas, dan tong air yang tidak memiliki nada, berperan sebagai alat musik ritmis yang mengatur tempo. “Improvisasi melodinya juga bagus,” lanjut Sonny, kagum. Tek... tek... tek… Dug…dug…dug… Tek… tek... tek…dug…dug... Tek… tek... tek…dug…dug… Langkah kaki pemain perkusi kian menjauh. Lantunan musik indah dari barang rongsokan berubah sayup-sayup. Lantas, siapa sekelompok anak muda peduli lingkungan, yang penampilannya menjadi magnet pagi itu? Mereka berasal dari komunitas Kreasi Musik Sampah (Kresipah). Sesuai namanya, komunitas yang beranggotakan mahasiswa Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP) Jakarta tersebut, memang mempergunakan benda-benda rongsokan untuk menghasilkan 68 | integrito | vol 56/iX/MAR-APR 2017

harmoni lagu yang enak didengar. Tentang pemanfaatan rongsokan, Ketua Komunitas Kresipah Rizky Fadhliansyah tak memungkiri, bahwa itu merupakan salah satu bentuk kepedulian Kresipah terhadap lingkungan. “Melalui barang bekas, kami ingin memperlihatkan kepada masyarakat bahwa bermain musik tak harus mewah dan mahal. Selain itu, kami juga ingin memperlihatkan kepedulian kami dalam memanfaatkan barang-barang bekas,” kata Rizky. Rizky menjelaskan, Kresipah bermula dari Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) di kampus. Namanya, Kreasi Mahasiswa IISIP (Kremmasi). Tidak hanya perkusi, Kremmasi juga menjadi wadah bagi mahasiswa di bidang tari, musik tradisional, home band, dan buletin media. Setelah bergabung dengan unit kegiatan tersebut, Rizky mengaku ditantang para senior untuk menciptakan suatu kreasi musik. Berbekal pengetahuan dan keterampilan yang diperolehnya semasa SMA, dia berpikir tentang pemanfaatan barang bekas sebagai

“Kalau pergi ke tukang rongsok, biasanya kita sekalian membawa stik. Dengan begitu, kita bisa langsung mencoba dan mencari barang sesuai dengan karakter yang kita inginkan.”

alat musik, terutama perkusi. Selain meningkatkan nilai tambah, pemanfaatan tersebut juga menjadi wujud kepedulian terhadap lingkungan. Gayung bersambut, usulan pun diterima. Akhirnya, tepat 10 November 2012, Kresipah dibentuk dengan jumlah anggota sebanyak 11 orang. Melaui Kresipah, para anggota tidak hanya berlatih perkusi dengan barang-barang rombeng. Kresipah juga belajar menjadikan panci, rantang, wajan, dan sebagainya agar memiliki nada yang diinginkan. Jika merasa bahwa nada yang dihasilkan belum sesuai, Rizky dan kawan-kawan membuat penyok bagian bawah barang bekas itu. Bagaimana caranya? Pemuda bertubuh besar itu memberi contoh. Dia mengambil palu lantas memukulkan pada permukaan panci hingga penyok. Dianggap kurang, Rizky kembali memukulkan palu pada bagian lain. Setelah dianggap cukup, dia mengambil stik kayu dan memainkannya pada permukaan panci. “Oh, nadanya masih terlalu tinggi,” kata dia. Rizky kemudian membuat penyokan di sisi lain. Sesudahnya, dia mencoba kembali memukulkan stik kayu di permukaan panci. Tek... tek… “Nah, ini sudah,” kata dia.

Dari Pendanaan Hingga Cemoohan Rintangan selalu ada, tanjakan dan kelokan adalah hal biasa. Ibarat perjalanan, begitu yang dialami Kresipah. Di tengah upaya untuk terus berkiprah, tak jarang komunitas ini menghadapi rintangan. Bukan cuma masalah pendanaan, namun juga pro dan kontra dari berbagai kalangan. “Kresipah bahkan pernah dicemooh banyak pihak karena menggunakan bahan sampah,” kata dia. Namun cibiran itu justru membuat kelompok ini semakin tertantang. Kresipah membuktikan, bahwa memanfaatkan barang bekas tidak hanya berdampak positif bagi lingkungan, namun juga solusi agar pendanaan tidak terlalu berat. Apalagi, seperti diakui Rizky, subsidi dari kampus memang sangat minim, hanya diberikan untuk kegiatan internal. Sedangkan untuk mengikuti berbagai event di luar kampus, anggota Kresipah harus bahu-membahu. Rizky mengatakan, biasanya Kresipah mendapatkan barang bekas dari sekitar lingkungan kampus. Selain itu, juga mengandalkan partisipasi anggota, misalnya dengan menyumbang barang bekas dari rumah masing-masing. Barulah kalau sudah sangat mendesak, para anggota iuran dan membeli

ANGGOTA KRESIPAH - Para anggota komunitas Kresipah berasal dari berbagai angkatan dan jurusan di kampus mereka

di tempat penjualan barang rongsokan. “Kalau pergi ke tukang rongsok, biasanya kita sekalian membawa stik. Dengan begitu, kita bisa langsung mencoba dan mencari barang sesuai dengan karakter yang kita inginkan,” lanjutnya. Dari upaya seperti itulah, Kresipah akhirnya bisa tampil memenuhi berbagai undangan. Karena identik dengan pelestarian lingkungan, acara yang mereka ikuti biasanya juga bertema kepedulian alam, seperti Earth Hour, Go Green, dan bahkan peresmian Waduk Pluit. Tidak jarang, dalam berbagai penampilan, selain bermain musik, panitia juga mendaulat Kresipah untuk melakukan penanaman pohon. Pesan-pesan lingkungan, pada akhirnya memang melekat pada kelompok yang penampilannya selalu energik itu. Semua dibalut secara apik, dipadu dengan warna budaya sebagai wujud kecintaan kepada Bumi Pertiwi. Itulah sebabnya, selain mengusung aspek lingkungan, kelompok ini selalu membawakan musik instrumental bercorak kedaerahan. Misalnya saja musik tradisi Padang, Sunda, Bali, dan lainnya. Meski tidak mudah, namun Kresipah selalu berhasil memainkan dengan baik. “Saat bermain musik tradisi Padang lalu mau masuk ke musik tradisi Bali, itu kan nadanya beda. Jadi kita mesti cari nada yang bisa menjembatani kedua musik tradisi tersebut,” katanya. Yang membanggakan, Kresipah juga kerap membawakan instrumen ciptaan sendiri. Seperti disampaikan Rizky, hingga saat ini sudah lima karya musik yang mereka ciptakan. Antara lain Running Of Sumatera, Power Of Samba, dan Krakatau Return. Meski memiliki berbagai filosofi, Kresipah tetap memasukkan unsur budaya Nusantara pada setiap karya mereka. vol 56/iX/MAR-APR 2017 | integrito |

69

ekSpresi

Perempuan dan korupsi adalah perpaduan yang ironi. Perempuan digambarkan sebagai sosok yang cantik, lemahlembut, dan memegang peranan penting dalam keluarga, juga pada ranah lainnya. Namun, di sisi lain, korupsi yang dilakukan, tentu saja busuk dan jauh dari rasa peri kemanusiaan. Begitulah dua terma, perempuan dan korupsi, ketika disajikan dalam bentuk untaian kata, sebagaimana tiga penyair ini melukiskan ironi.

YANG MUDA YANG KORUPSI

WAHAI WALIKU YANG CANTIK SI CANTIK YANG KORUPSI Terkadang, kecantikan adalah sebuah kutukan Tengok saja perempuan-perempuan cantik itu Yang kini terdiam dalam jeruji besi Siapa yang menyangka Di balik wajah-wajah cantik mereka ternyata memiliki hati licik Mereka srikandi terdidik yang berprilaku tak berpendidik Cantik dan terdidik, Begitu kami dulu mengenal mereka Namun kini sebutan itu rasa-rsanya harus dibalik Si cantik yang malang, Terlalu banyak mengkonsumsi apel malang membuat urat malumu terbuang, Demi uang Ratu kami yang terhormat, Tega nian kau rebut hak kami untuk hidup sehat Hingga alat-alat kesehatan pun kauembat Sang Ratu dan Sang Puteri Kini kami akan mengenangmu sebagai Si cantik yang korupsi Sang Ratu dan Sang Puteri, Ingatlah bahwa korupsi bukan bagian dari emansipasi. Adawiyah Dahlan Al-Arsyat

Wajahmu ayu bersolek bedak Eropa Bibir bergincu merah marun Eye shadow di kerling manja matamu Kau seperti bidadari yang digambarkan para pendongeng Kau demikian cantik anggun Sempurna seperti peri Kagumku pada perempuan cerdas Beralis tipis Berdarah biru puteri keraton Aku memujamu seperti mereka mengeluelukanmu setiap kau berdiri di podium Bicara tentang harapan-harapan yang akan kauperjuangkan Aku mengidolakanmu seperti mereka mengaplaus setiap pidato kampanyemu Tentang program kesejahteraan negeri ini Wajahmu ayu bersolek bedak Eropa Bibir bergincu merah marun Eye shadow di kerling manja matamu Merdu suaramu Sempat luluhkan petinggi partai, hakim, dan para pengambil keputusan negeri ini Rahasia ada di tanganmu Seperti kunci pembuka peti aib di negeri ini Berbondong-bondong mereka mencuci diri Bersembunyi Lari tinggalkan balkon akhiri perselingkuhan Selalu menghindar bila para pemburu berita menghadangmu di pintu gerbang Wahai wakilku yang cantik Melihatmu di layar kaca dengan baju TAHANAN KPK Mematahkan cintaku. Aloeth Pathi


PEREMPUAN RUPIAH Wajah jelitamu kian kusut Terlipat bersama waktu yang menudingmu Rupanya jaman edan ini buatmu terlena Sehingga terjerumuslah kau pada lubang dunia Sekejap terlena rupiah Kecantikan, kemolekanmu, hiasan di tubuhmu Hanya tipu-tipu belaka 3 Februari KPK jatuhkan vonis Seketika dadamu sesak, melesak jauh pada ratapan Dan kau menangis Sesali usia yang kan terkikis Di balik jeruji yang bengis Wisma atlet telah menindihmu Lembaran-lembaran yang kaupuja sekejap musnah Dan logikamu pun kian sirna Matamu dibutakan kemilau kehidupan O, Angie 12 tahun kau akan menelan kelam Mendekam dengan pahitnya buaian malam Sedikit demi sedikit menikam Kaurampas hak rakyat, Tuhan rampas hidupmu Impas, kan?

Bung Karno pernah berkata : “Beri aku sepuluh pemuda maka akan kuguncang dunia” Kaum muda, Selalu bisa menciptakan massa Dari ikrar satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Hingga sejarah penggulingan penguasa Kaum muda, Selayaknya menjadi penerus bangsa. Penggerak terwujudnya cita-cita para pendiri bangsa Tapi, Selang masa berganti Sekian waktu terlewati Semangat muda kini seakan terkorosi Proklamasi berganti jadi prokorupsi Reformasi berubah jadi repotnasi Kaum muda, Di mana engkau kini? Hilang ditelan bumi Atau mendekam dalam jeruji, akibat korupsi? Atau jangan-jangan kau kabur ke luar negeri Setelah merampok harta ibu pertiwi Yang muda yang korupsi Adalah ironi sebuah negeri yang mengaku demokrasi Tak ada lagi semangat Soekarno, Hatta, dan Sjahrir Yang bekerja membangun negara tanpa pamrih Yang muda yang korupsi Merekalah Gayus, Nazar, Anas, dan Angelina Sang Puteri Yang bercuap sumpah membangun bangsa Tapi fakta hanya sebatas kata Yang muda yang korupsi Adalah barisan putra-putri yang durhaka pada ibu pertiwi Yang muda yang korupsi Usiamu mati teramat pagi Adawiyah Dahlan Al Arsyat

Anggi Putri


71

tahukah?

jeda

kompas.com

Pengakuan Dosa Koruptor Tiongkok

T

ahukah? Pemerintah Tiongkok memiliki kampanye antikorupsi yang tak lazim, yakni dengan menayangkan program reality show “Always on the Road” bagi para koruptor di televisi. Di sini, mereka melakukan pengakuan dosa dari balik terali penjara.

Pada episode pertama, program yang diproduksi stasiun televisi CCTV dan CDDI menghadirkan Bai Enpei, mantan sekretaris partai komunis provinsi Yunnan yang terlibat suap. Lainnya, program ini juga menampilkan Li Chuncheng, mantan wakil sekretaris partai di provinsi Sichuan yang kini menjalani hukuman penjara 13 tahun. Li karena penyalahgunaan jabatan dan menerima suap. Dari kampanye yang juga menuai pro-kontra ini, telah mendorong penegakan hukum di Tiongkok. Pada 2016 jumlah kasus korupsi, turun untuk pertama kalinya sejak 2012. Sebanyak 57 ribu dari dari seluruh kasus pada 2016 merupakan pengakuan sendiri. Korupsi di pemerintahan merajalela di Tiongkok. Presiden Xi Jinping memimpin kampanye antikorupsi sejak berkuasa pada 2012.

L

ama tak terdengar di panggung hiburan Tanah Air, Adon Saptowo atau yang lebih dikenal Adon Base Jam ternyata memiliki kesibukan mulia. Bersama sang istri, sejak beberapa tahun lalu, vokalis band kenamaan itu tengah menikmati perannya sebagai pendidik. Melalui rumah belajar Twelve Kids Indonesia, Adon berusaha membimbing dan menanamkan karakter kepada puluhan anak-anak kurang mampu. Inisiatif mendirikan pre-school itu berangkat dari kepedulian Adon kepada bocahbocah di sekitar tempat tinggalnya yang tumbuh tanpa pengawasan dan bimbingan orangtua mereka. Bisa dimaklumi, sebagai anak-anak dari penjual kopi keliling atau pe-

mungut sampah, tentu fokus orang tua lebih kepada upaya mengatasi kesulitan ekonomi. “Ya, akhirnya kita bikin rumah belajar bernama 12 Anak Indonesia ini,” kata dia. Pembelajaran yang diterapkan dalam rumah belajar rintisannya memang bukan pendidikan formal pada umumnya. Namun melalui pendidikan nonformal tersebut, Adon ingin menginspirasi banyak hal kepada anak-anak. Misalnya, bahwa keterbatasan ekonomi tidak menjadi pembatas terhadap mimpi-mimpi mereka untuk menjadi orang sukses. Pembangunan karakter memang menjadi titik utama rumah belajar Adon. Kepada anak didiknya dia menegaskan, bahwa untuk sukses, yang dibutuhkan adalah karakter yang kuat. Contoh sederhana, ketika belajar, hendaknya anak-anak tersebut tidak mempergunakan untuk bermain atau melakukan kegiatan lain. “Jadi kita inspirasi mereka untuk mengelola waktu. Ini merupakan juga bagian pembentukan karakter, jika kelak bekerja mereka tidak akan mengorupsi waktu,” terang pria kelahiran Jakarta, 17 Maret 1973 ini.

“Celana Tanpa Kantong” untuk Cegah Suap

T

ahukah? Lembaga antikorupsi Nepal memberlakukan aturan unik untuk mencegah suap di bandara, yaitu melarang staf mengenakan celana berkantong. Larangan ini berlaku bagi semua staf dan pejabat setelah pengungkapan kasus suap di Bandara Internasional Kathmandu Tribhuvan. Ishwori Prasad Paudyal, juru bicara lembaga antirasuah itu mengatakan, “Kami mengirimkan tim untuk mengamati keluhan wisatawan terhadap otoritas bandara dan pekerja. Ternyata laporan itu benar.” Ia percaya kebijakan ini akan membantu meminimalisasi penyimpaangan. Paudyal juga menyatakan, bila ada petugas bandara masih menerima suap, maka dipastikan akan dipecat. Pelarangan penggunaan celana berkantong ini muncul sehari setelah Perdana Menteri Nepal Madhar Mumar menyatakan kekhawatirannya bahwa korupsi akan menodai


se Jam Adon Ba

N A I L U D IS KEPE

T N I R E M

anakkepada r e t k a e kan kar i Twelv Melalu enanam i. m m a o y a n s up i. eko erup antikor atasan i se Jam b b s a r a B e r t e n e n o k e Ad iliki hkan g ng mem enumbu m , ia anak ya s e on Kids Ind

jakarta45.wordpress.com

reputasi bandara. Di Nepal, industri pariwasata mempekerjakan sekitar 300 ribu

orang. Negeri Himalaya ini pada tahun 2008 telah dikunjungi 550 ribu wisatawan asing.

Sebagai medium pembangun karakter, tentu Adon berharap banyak dari apa yang dilakukan. Paling tidak, dia ingin, agar rumah belajarnya itu, akan melahirkan generasi penerus bangsa yang juga berkarakter. “Saya masih punya mimpi bahwa anak-anak didik kami suatu masa akan membawa Indonesia yang bersih dan tanpa korupsi,” harapnya. vol 56/iX/MAR-APR 2017 | integrito |

73

SulUR

kabar WP

Gratifikasi Sudah seharusnya para pejabat melaporkan pemberian yang mereka terima. KPK akan menganalisis dan menentukan, apakah termasuk gratifikasi atau bukan.

T

B

Menangkal Pelemahan Institusi

anyak yang mendukung, tidak sedikit berusaha menelikung. Lebih kurang 13 tahun berdiri, seperti itulah perjalanan KPK. Di tengah tugas berat sebagai pemberantas korupsi, tak dimungkiri bahwa berbagai upaya pelemahan selalu ada, salah satu upaya pelemahan adalah melalui pembahasan revisi UU KPK. Karena itu, Wadah Pegawai KPK (WP KPK) menggelar acara Ngobrol Santai Bersama guna membahas berbagai kemungkinan pelemahan. Salah satunya, ketika mengundang para mantan pimpinan dan mantan penasihat KPK, pada Kamis (30/3) di Gedung


KPK. Melalui diskusi itu, WP KPK berusaha mencari solusi dan menghadapi berbagai upaya pelemahan terhadap KPK. Selain seluruh pimpinan dan para pegawai KPK, hadir pula dalam acara tersebut, antara lain mantan pimpinan KPK Abraham Samad, Busyro Muqoddas, Johan Budi SP, mantan Penasihat KPK Suwarsono, dan pengamat sosial Imam B. Prasodjo. “Kami ingin menguatkan kesadaran internal bagi seluruh pegawai KPK bahwa upaya revisi UU KPK yang sedang berjalan ini adalah bentuk ancaman terhadap eksistensi lembaga KPK,” kata Ketua Wadah Pegawai KPK Novel Baswedan.

erminologi gratifikasi baru dikenal dalam ranah hukum pidana Indonesia sejak 2001 melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun sesungguhnya, aturan yang melarang penerimaan dalam bentuk apapun telah ada jauh sebelum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diterbitkan. Larangan tersebut secara terperinci telah diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1992 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974 tentang Beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Rangka Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kesederhanaan Hidup, khususnya Pasal 7 dan 8. Arti gratifikasi menurut Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dapat diperoleh dari Penjelasan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Yaitu, pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lain. Gratifikasi tersebut, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan

menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Definisi di atas menunjukkan bahwa gratifikasi sebenarnya bermakna pemberian yang bersifat netral. Makna ini penting, karena gratifikasi juga bisa dianggap suap, jika terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerima. Selain itu, gratifikasi dianggap suap jika tidak melaporkan kepada KPK dalam waktu 30 hari. Namun gratifikasi tersebut tidak dianggap suap apabila penerima gratifikasi melaporkan kepada KPK dalam waktu 30 hari. Sistem pelaporan tersebut untuk menentukan ada atau tidaknya tindak pidana suap tersebut. Terkait ketentuan tentang gratifikasi yang dianggap suap, diatur pada Pasal 12B dan 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di sisi lain, pelapor gratifikasi dapat dikualifikasikan sebagai pelapor sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf (a) UU KPK. Berdasarkan ketentuan tersebut, KPK mempunyai kewajiban memberikan perlindungan terhadap pelapor gratifikasi. Selain itu, instansi atau lembaga tempat pelapor gratifikasi bekerja juga wajib memberikan perlindungan dan memastikan tidak terdapat intimidasi dan diskriminasi dalam aspek kepegawaian terhadap diri pelapor.


75

Kavling c-1

alexander marwata

E

ntah berhubungan atau tidak, ada dua peristiwa yang untuk ke sekian kalinya, memantik dukungan publik bagi KPK dalam mengemban amanah pemberantasan korupsi. Pertama, upaya revisi UU KPK yang tengah digaungkan kembali dan dianggap bisa melemahkan KPK. Kedua, penyerangan dan perbuatan teror terhadap salah satu penyidik KPK. Dari dua peristiwa ini, KPK tak sekadar menerima simpati dan dukungan. Ini menandai akan satu hal bahwa KPK masih dipercaya dan diharapkan keberadaan, dan tentu saja eksistensinya di tengah masyarakat. Kerja KPK, sedikit-banyaknya, telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Itu sebabnya, respons dukungan atas dua peristiwa itu juga dilakukan sama cepatnya dengan ‘serangan’ yang dilakukan kepada lembaga ini. Misalnya saat upaya revisi KPK terjadi, KPK ‘kebanjiran’ dukungan dari berbagai elemen masyarakat. Mulai dari akademisi, mahasiswa, pegiat antikorupsi, tokoh masyarakat, seniman dan komunitas. Respons yang sama cepat, juga dilakukan masyarakat begitu mendengar kabar penyerangan yang dialami salah satu penyidik KPK. Pernyataan prihatin, marah, bahkan mengutuk, oleh berbagai pegiat antikorupsi 76 | integrito | vol 56/iX/MAR-APR 2017

menjadi viral, dilanjutkan dengan aksi dukungan ke KPK pada hari dimana penyerangan terjadi. Selang sehari, giliran wartawan yang bertugas di KPK, menunjukkan bentuk simpati dengan orasi, puisi dan doa, untuk kesembuhan Novel, penguatan KPK dan pemberantasan korupsi. Atas semua dukungan itu, kami ucapkan terima kasih dan mengapresiasi setinggitingginya. Tentu saja, para Pimpinan KPK juga mengutuk segala bentuk teror dan perbuatan keji tersebut. Karena itu, kami menolak lemah dan dilemahkan. Kami pastikan, bahwa KPK tidak akan surut dan tidak akan terpengaruh atas teror ini, dan kami akan terus berjuang dalam pemberantasan korupsi dengan terus melanjutkan proses penanganan perkaraperkara yang sedang ditangani. Akhirnya, KPK mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama melawan berbagai bentuk teror dan upaya-upaya pelemahan terhadap tugas pemberantasan korupsi. Kami yakin, Indonesia yang sejahtera, maju, mandiri dan bebas dari korupsi, adalah cita-cita yang mampu diwujudkan, asalkan kita tetap berjalan dan bergandengan bersama.

Poster karya alexander, lompa poster KPK 2006

MENOLAK LEMAH

Poster karya martono, lompa poster KPK 2006

mar-apr 2017

Recommend Documents