MANUAL TERPADU 1. 1.1
No. dokumen No. revisi Tanggal Halaman
: : 00 : : 1 dari 15
Pendahuluan Umum
PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel dalam melaksanakan kegiatan pembangkitan listrik menyadari bahwa kegiatannya berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap kualitas kegiatan dan aspek Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lindungan Lingkungan. PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel memprioritaskan aspek mutu, lingkungan dan K3 dalam kegiatan operasi, dalam penerapannya menggunakan standar ISO 9001:2008 (mutu), ISO 14001:2005 (lingkungan) dan SMK3 PP 50/2012 (K3) disebut sebagai Sistem Manajemen Terpadu, selanjutnya disingkat dengan SMT. Kaidah-kaidah mutu, lingkungan dan K3 harus terintegrasi dalam setiap kegiatan untuk mencegah dan menurunkan/mengurangi insiden (kegagalan peralatan, kecelakaan kerja, kebakaran, ledakan, penyakit akibat kerja, pencemaran lingkungan dan gangguan operasi lainnya) serta minimumkan risiko operasi guna meningkatkan keandalan, efisiensi dan produktivitas. Hal ini menjadi tanggung jawab seluruh jajaran pekerja, Mitra Kerja dan Mitra Usaha, tim manajemen berkewajiban memantau pelaksanaannya secara konsisten. Diketahui bahwa kinerja semua pihak saling berhubungan, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam operasi akan mempengaruhi citra PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel maka dipandang perlu diterbitkan Manual SMT sebagai acuan bagi pihak-pihak terkait dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam setiap kegiatannya. Pedoman SMT akan dijabarkan kembali dalam dokumentasi sistem yang lebih rinci yaitu Prosedur yang menjelaskan secara lebih detail tentang tata cara pelaksanaan prosesproses yang sudah digambarkan dalam Pedoman SMT yang secara garis besar sesuai dengan SMT yang diterapkan di PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel. 1.2
Profile PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel
Nama Perusahaan Alamat Telephone Faximile Email
: PT. PLN (PERSERO) PEMBANGKITAN SUMBAGSEL : Jl. Demang Lebar Daun No. 375 Palembang 30128 : (0711) 374951 : (0711) 374958 :
[email protected]
Sejarah Ketenagalistrikan di Indonesia dimulai pada akhir abad ke-19, ketika beberapa perusahaan Belanda mendirikan pembangkit tenaga listrik untuk keperluan sendiri. Pengusahaan tenaga listrik tersebut berkembang menjadi untuk kepentingan umum, diawali dengan perusahaan swasta Belanda yaitu NV. NIGM yang memperluas usahanya dari hanya di bidang gas ke bidang tenaga listrik. Selama Perang Dunia II berlangsung, perusahaan-perusahaan listrik tersebut dikuasai oleh Jepang dan setelah kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, perusahaan-perusahaan listrik tersebut direbut oleh pemuda-pemuda Indonesia pada bulan September 1945 dan diserahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia. Pada tanggal 27 Oktober 1945, Presiden Soekarno membentuk Jawatan Listrik dan Gas, dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik hanya sebesar 157,5 MW saja. Tanggal 1 Januari 1961, Jawatan Listrik dan Gas diubah menjadi BPU-PLN (Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara) yang bergerak di bidang listrik, gas dan kokas. Tahun 1972, Pemerintah Indonesia menetapkan status Perusahaan Listrik Negara sebagai Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN). Tahun 1990 melalui Peraturan Pemerintah No. 17,
MANUAL TERPADU
No. dokumen No. revisi Tanggal Halaman
: : 00 : : 2 dari 15
PLN ditetapkan sebagai pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan. Tahun 1992, pemerintah memberikan kesempatan kepada sektor swasta untuk bergerak dalam bisnis penyediaan tenaga listrik. Sejalan dengan kebijakan di atas, pada bulan Juni 1994 status PLN dialihkan dari Perusahaan Umum menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Kantor Induk PT. PLN KITSBS juga memiliki 9 unit Pembangkit, adapun unit tersebut adalah: 1. Sektor Bandar Lampung (SBDL) 2. Sektor Tarahan (STAR) 3. Sektor Bukit Asam (SBAM) 4. Sektor Keramasan (SKRM) 5. Sektor Bengkulu (SBKL) 6. Sektor Bukit Tinggi (SBKT) 7. Sektor Ombilin (SOMB) 8. Sektor Jambi (SJMB) 9. Sektor Teluk Sirih (STIR) 1.3 Struktur Organisasi Perusahaan Struktur organisasi PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel ditetapkan berdasarkan SK General Manager Nomor 114.K/GM KITSBS/2008. Tugas - tugas dan fungsi dari masing-masing pejabat dituangkan dalam Uraian Jabatan yang dibagikan kepada masingmasing pejabat melalui koordinasi Bidang SDM & ADM. Struktur Organisasi PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel dapat dilihat dalam lampiran Pedoman Sistem ini. (Lampiran 1) 1.4 Ruang Lingkup Penerapan SMT diterapkan untuk seluruh proses kerja dan area yang ada di lingkungan kantor PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel dalam pengelolaan kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Supply Listrik. 1.5 Pengecualian PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel menerapkan seluruh klausul dalam Standard Sistem manajemen terpadu ISO 9001:2008, kecuali : 1. Klausul 7.3 : Desain dan Pengembangan 2. Klausul 7.5.2 : Validasi Proses Produksi dan Penyediaan Jasa 3. Klausul 7.5.5 : Preservasi Produk 4. Klausul 7.6 : Pengendalian Peralatan Pemantauan dan Pengukuran Hal ini dikarenakan karakteristik proses-proses yang ada dalam sistem manajemen terpadu PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel tidak ada yang sesuai untuk penerapan klausul-klausul tersebut. Dengan tidak diterapkannya klausul-klausul diatas, PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel menjamin tidak akan mengurangi efektifitas sistem yang diterapkan dan mutu pelayanan yang diberikan. Apabila di kemudian hari PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel menerapkan klausul di atas, maka akan dilakukan peninjauan terhadap sistem manajemen terpadu yang diterapkan
MANUAL TERPADU
No. dokumen No. revisi Tanggal Halaman
: : 00 : : 3 dari 15
2. SISTEM MANAJEMEN TERPADU 2.1 Komitmen Manajemen 2.1.1. Visi Bagi PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel, Visi merupakan cita – cita dalam mengembangkan PT PLN (Persero) dan refleksi dari pusat perhatian manajemen terhadap keinginan pelanggan dan pihak-pihak yang terkait. Disamping itu Visi adalah bentuk penetapan keinginan Corporate dalam menggerakkan organisasi ke arah yang dituju. Adapun Visi PT PLN (Persero) adalah : “ Menjadi Perusahaan Pembangkit Terkemuka dan Unggul di Indonesia dengan Kinerja Kelas Dunia ” 2.1.2. Misi Strategi dalam pencapaian cita – cita yang telah tertuang dalam Visi PT PLN (Persero) ditetapkan sebagai Misi. Adapun Misi PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel adalah : 1. Menjalankan usaha pembangkitan energi listrik yang efisien, handal dan berwawasan lingkungan. 2. Menerapkan tata kelola pambangkit kelas dunia yang didukung oleh Sumber Daya Manusia berpengalaman dan berpengetahuan. 3. Menjadikan budaya perusahaan sebagai tuntunan di dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab. 2.1.3. Motto Motto PT. PLN (Persero) adalah LISTRIK UNTUK KEHIDUPAN YANG LEBIH BAIK. 2.1.4. Kebijakan PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel berkomitmen menjadi produsen tenaga listrik dengan kinerja kelas dunia. Perusahaan berusaha menyajikan energi listrik yang handal, senantiasa bekerja sesuai standard dan prosedur kerja yang telah ditentukan serta selalu berusaha melakukan perbaikan dan peningkatan yang berkesinambungan dengan cara : 1. Menerapkan Sistem Manajemen Terpadu (SMT) ISO 9001:2008, ISO 14001:2005 dan SMK3 PP 50/2012 dalam seluruh proses kegiatan bisnis perusahaan. 2. Mematuhi persyaratan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya yang berkaitan dengan Mutu, Lingkungan dan K3. 3. Menetapkan wewenang dan tanggung jawab kepada seluruh jajaran perusahaan untuk menjamin terpeliharanya SMT. 4. Memelihara dan mengkomunikasikan Kebijakan SMT ini kepada seluruh karyawan dan pihak eksternal terkait. 5. Melakukan Usaha Pencegahan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Kecelakaan Kerja serta Penyakit Akibat Kerja secara berkelanjutan. 6. Menjalin hubungan yang harmonis dengan Stake holder dan pihak-pihak yang berkepentingan. Referensi: a. ISO 9001:2008, klausul 5.1 Kepemimpinan dan Komitmen, 5.3 Kebijaksanaan b. ISO 14001:2005, klausul 4.2 Kebijaksanaan c. PP 50/2012, elemen 1.1 Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
MANUAL TERPADU
No. dokumen No. revisi Tanggal Halaman
: : 00 : : 4 dari 15
2.1.5. Tanggung jawab dan Wewenang Dalam pengembangan, penerapan dan pemeliharaan SMT, General Manajer PT. PLN (Persero) Pembangkit Sumatera Bagian Selatan menerbitkan Surat Keputusan General Manajer PT PLN (Persero) Pembangkit Sumatera Bagian Selatan No. 009.K/MKITSBS/2012 tanggal 27 April 2012 tentang Tim Set-Up dan Implementasi Sistem Manajemen Terpadu (SMT). Struktur tim SMT PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel selengkapnya seperti pada Lampiran - 3. Berikut uraian struktur, tanggungjawab dan wewenang tim SMT PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel: 1. Penanggung jawab 1. Mengkomunikasikan pentingnya memenuhi persyaratan pelanggan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengendalian dan pengelolaan lingkungan, serta melaksanakan kegiatan operasional perusahaan yang sesuai dengan aturan dan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja. 2. Menetapkan kebijakan perusahaan PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Selatan. 3. Memastikan bahwa sasaran perusahaan ditetapkan pada masing-masing fungsi/ tingkatan di dalam organisasi. 4. Menetapkan program management lingkungan dan keselamatan dan kesehatan kerja. 5. Mengusulkan rencana kerja dan anggaran perusahaan PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan. 6. Menetapkan tanggung jawab dan wewenang masing-masing fungsi. 7. Menyediakan dan mengendalikan sumber daya untuk operasi dan pemeliharaan kantor. 8. Melakukan tinjauan manajemen secara terencana dan berkelanjutan. 2. Wakil Manajemen 1. Memastikan bahwa proses yang di perlukan untuk sistem manajemen terpadu PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan telah ditetapkan, dilaksanakan dan di pelihara serta ditingkatkan secara berkelanjutan keefektifannya. 2. Bertanggung jawab akan implementasi dan tinjauan yang efektif dari sistem mutu yang di dokumentasikan. 3. Merencanakan dan memantau program audit internal 4. Mengidentifikasikan dan mengelola program untuk perbaikan sistem mutu yang berkelanjutan. 5. Menentukan apakah kebijaksanaan dan penerapan yang diajukan telah memenuhi persyaratan ISO 9001: 2008, sesuai dengan produk layanan yang di berikan, ditetapkan dengan benar dan ketidaksesuaian telah di perbaiki. 6. Mengkoordinir pelaksanaan rapat tinjauan manajemen. 7. Sebagai penghubung dengan pihak luar dalam hal penerapan sistem manajemen mutu PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan. 8. Melaporkan kepada General Manager tentang kinerja sistem manajemen terpadu PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan.
MANUAL TERPADU
No. dokumen No. revisi Tanggal Halaman
: : 00 : : 5 dari 15
9. Memastika bahwa seluruh karyawan PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan memahami dan berupaya memenuhi persyaratan pelanggan dalam rangka memberikan kepuasan kepada pelanggan, pengendalian lingkungan serta persyaratan keselamtan dan kesehatan kerja. 3. Ketua Tim Audit Internal 1. Memimpin tim audit internal dari tanggung jawab mengenai jalannya audit. 2. Membuat jadwal dan rencana audit internal yang akan dilaksanakan. 3. Mengkoordinir auditor internal untuk pembagian area audit. 4. Mengawasi seluruh anggota tim audit dalam pelaksanaan audit internal. 5. Menyusun temuan audit dan membuat laporan audit. 4. Anggota tim audit internal 1. Melaksanakan audit internal sesuai jadwal audit 2. Mendokumentasikan observasi dan temuan yang relevan. 3. Menyerahkan temuan audit kepada ketua tim audit intenal. 4. Memverifikasi bahwa tindakan koreksi telah dilaksanakan untuk setiap temuan/ ketidaksesuaian yang ditemui selama audit. 5. Sekretaris Umum SMT 1. Melakukan verifikasi dan mengendalikan dokumen seluruh sistem manajemen terpadu termasuk melakukan upload ke sistem dokumentasi online. 2. Melakukan sosialisasi dan penyearah implementasi SMT 3. Membantu Wakil Manajemen dalam penyelenggaraan tinjauan maanajemen dan tugas SMT lainnya. 4. Menghadiri rapat pembahasan implementasi SMT (Kendala/Tindak Lanjut) 5. Membuat program tahunan audit internal. 6. Mengusulkan tim pelaksanaan Audit (tim auditor) kepada wakil manajemen. 7. Melakukan koordinasi dengan sekretariat bidang SMT dan sekretari work group serta kepada wakil manajemen. 6. Tim Sekretariat Per Bidang Sistem SMT 1. Menerbitkan dan mengendalikan dokumen SMT yang terkait di bidangnya 2. Melakukan sosialisasi dan penyearah implementasi SMT sesuai bidangnya masing-masing. 3. Membantu wakil manajemen dalam penyelenggaraan tinjauan manajemen. 4. Memantau tindak lanjut hasil audit (internal/ eksternal) dan keputusan manajemen sesuai bidangnya. 5. Menghadiri rapat pembahasan implementasi SMT (kendala/ tindak lanjut) 6. Membantu wakil manajemen dan sekretaris umum SMT dalam tugas SMT. 7. Melakukan koordinasi dengan sekretaris work group dan kepada wakil manajemen. 8. Tim Sekretaris Work Group SMT 1. Melakukan penerbitan/ revisi dokumen sistem pada bagian masing-masing 2. Mengendalikan dokumen dan rekaman SMT pada bagian masing-masing. 3. Melakukan sosialisasi dan penyearah implementasi SMT di bagian masing-masing. 4. Memantau tindak lanjut hasil audit (internal/ eksternal) dan keputusan manajemen dibagian masing-masing.
MANUAL TERPADU
No. dokumen No. revisi Tanggal Halaman
: : 00 : : 6 dari 15
5. Menghadiri rapat pembahasan implementasi SMT (kendala/ tindak lanjut) 6. Menjadi agen perwakilan SMT dan konsultan di bagian masing-masing. 7. Melakukan koordinasi dengan sekretaris umum dan sekretaris bidang SMT, Deputi Manajer terkait serta kepada Wakil Manajemen. 8. Tim Anggota Work Group SMT 1. Melakukan implementasi SMT pada bagian masing-masing 2. Mengendalikan dokumen dan rekaman SMT pada bagian masing-masing. 3. Melakukan sosialisasi dan penyearah implementasi SMT di bagian masing-masing. 4. Menindak lanjuti hasil audit (internal/ eksternal) dan keputusan manajemen di bagian masing-masing. 5. Melakukan evaluasi kajian analisa bahaya resiko kerja, identifikasi aspek dan dampak lingkungan, resiko pengamanan dan resiko lainnya yang terkait di bidangnya. 6. Menjadi pembina dan pengawas pelaksanaan SMT bagi anggota pegawai & outsourching di bawahnya. 7. Melakukan koordinasi dengan sekretaris workgroup dan deputi manager terkait. Adapun tugas dan wewenang tiap bagian sesuai Struktur Organisasi Perusahaan ditetapkan dalam Dokumen Internal tugas dan wewenang PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel. Referensi : a. ISO 9001:2008, klausul 5.5.1 Tanggungjawab dan wewenang b. ISO 14001:2005, klausul 4.4.1 Sumber daya, peran, tanggung jawab dan wewenang c. PP 50/2012, elemen 1.2 Tanggung jawab dan wewenang untuk bertindak 2.2 Perencanaan Perencanaan SMT di PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel dilakukan mulai dari menetapkan proses-proses yang dibutuhkan dalam bisnis dan dituangkan ke dalam business process dan kemudian mendefinisikan detail proses yang harus dilakukan dalam prosedur terkait yang terdokumentasi. Perencanaan SMT dilakukan untuk memastikan pencapaian Sasaran yang ditetapkan dan memastikan keutuhan SMT ini tetap terpelihara. Pimpinan Bagian bertanggung jawab untuk membuat rencana mutu atau rencana kerja guna pencapaian Sasaran yang telah ditetapkan oleh General Manager. 2.2.1. Identifikasi Peraturan Untuk tetap mengikuti perkembangan peraturan yang berlaku terutama yang berkaitan dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja maka perusahaan berkomitmen untuk mengikuti terus perkembangan peraturan dengan cara berhubungan dengan pihak yang berwenang. Prosedur terkait : PT-KITSBS-08 Referensi : ISO 9001 klausul 7.2.1 Penetapan Persyaratan yang Berkaitan dengan Produk ISO 14001 klausul 4.3.2 Persyaratan Peraturan Perundangan-undangan dan lainnya SMK3 PP 50/2012 elemen 2.3 Peraturan Perundangan dan Persyaratan laindibidang K3
MANUAL TERPADU
No. dokumen No. revisi Tanggal Halaman
: : 00 : : 7 dari 15
2.2.2. Identifikasi Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Resiko PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel membuat, menerapkan dan memelihara prosedur untuk identifikasi bahaya, penilaian resiko dan penentuan pengendalian penting secara terus menerus. PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel mendokumentasikan dan menjaga hasil identifikasi bahaya, penilaian resiko dan pengendalian yang ditentukan selalu muktahir. PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel memastikan resiko K3 dan pengendalian yang ditentukan adalah dipertimbangkan saat membuat, menerapkan dan memelihara sistem manajemen K3-nya. Prosedur terkait : PT-KITSBS-06 Referensi : PP 50/ 2012, elemen 3.2.2 Identifikasi bahaya dan penilaian resiko dilakukan pada tinjauan kontrak oleh petugas yang berkompeten. 2.2.3. Identifikasi Aspek Dampak Lingkungan PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel menetapkan, menerapkan dan memelihara prosedur untuk: a. mengidentifikasi aspek lingkungan kegiatan, produk, dan jasa dalam lingkup system manajemen lingkungan, yang dapat dikendalikan dan yang dapat dipengaruhi dengan memperhitungkan pembangunan yang direncanakan atau baru; kegiatan produk dan jasa yang baru atau yang diubah, b. menentukan aspek yang mempunyai atau dapat mempunyai dampak penting terhadap lingkungan. Prosedur terkait : PT-KITSBS-06 Referensi : ISO 14001:2005, klausul 4.3.1 Aspek Lingkungan. 2.2.4. Tujuan, Sasaran dan Program PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel membuat, menerapkan dan memelihara sasaran SMT yang terdokumentasi, pada bagian dan tingkat yang relevan. Ketika membuat dan mengkaji tujuan, perusahaan mempertimbangkan persyaratan peraturan dan persyaratan lain yang biasa diikuti organisasi, dan resiko K3 dan aspek lingkungannya. Juga harus dipertimbangkan pilihan teknologinya, persyaratan keuangan, operasional dan bisnisnya, dan pandangan pihak terkait yang relevan. PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel membuat, menerapkan dan memelihara program untuk mencapai sasarannya. Sasaran dan Program Manajemen Terpadu menjadi bagian dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) yang dibuat setiap tahun. RKAP ini ditetapkan sebagai dasar dalam melaksanakan kegiatan operasional yang mencakup seluruh anggaran perusahaan. Pencapaian RKAP ini dievaluasi setiap triwulan. Termasuk dalam kegiatan ini adalah penambahan prasarana/instalasi baru. Jika ada penambahan prasarana atau instalasi baru, terlebih dahulu diidentifikasi tingkat resiko yang terjadi untuk dilakukan pengelolaan yang sesuai dan menjadi bagian dalam program organisasi. Referensi: a. ISO 9001:2008, klausul 5.4.1 Sasaran Mutu; 5.4.2 Perencanaan Sistem Manajemen Mutu b. ISO 14001:2005, klausul 4.3.3 Tujuan, Sasaran dan Program c. PP 50/2012, elemen 2.1.5 Rencana kerja dan rencana khusus yang berkaitan dengan produk, proses, proyek atau tempat kerja tertentu telah dibuat dengan menetapkan tujuan dan sasaran yang dapat diukur, menetapkan waktu pencapaian dan menyediakan
MANUAL TERPADU
No. dokumen No. revisi Tanggal Halaman
: : 00 : : 8 dari 15
sumber daya; 2.1.6 Rencana K3 diselaraskan dengan rencana sistem manajemen perusahaan 2.3 Pendukung 2.3.1. Pengelolaan Pembiayaan Biaya yang digunakan dalam pelaksanaan operasional dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran Pendapatan (RKAP). Realisasi pengeluarannya dimonitor oleh Bidang Keuangan melalui mekanisme pengelolaan pembiayaan untuk menghindari pengeluaran biaya diluar pos biaya atau diatas plafon biaya yang telah ditetapkan. Prosedur terkait Referensi
: PT-KITSBS-26 : ISO 9001-2008, klausul 5.4.2 Perencanaan sistem manajemen mutu ISO 14001-2005, klausul 4.3 Perencanaan
2.3.2. Penyediaan Sumber Daya Manusia Kebutuhan sumber daya manusia dipenuhi sesuai dengan kebutuhan posisi dan kompetensi yang dibutuhkan. Kebutuhan pegawai dipenuhi baik melalui rekrutmen dari luar PT. PLN (Persero) atau melalui mutasi antar Unit. Proses rekrutmen pegawai dilakukan baik secara terpusat di kantor pusat PT PLN (Persero) atau dilaksanakan sendiri oleh PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel. Pelaksanaan rekrutmen diatur secara detail dalam keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor. 264.K/DIR/2008 tentang Sistem Rekruitmen Pegawai. Pengelolaan Administrasi Pegawai dilakukan untuk melaksanakan peraturan PT PLN (Persero) tentang kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, mutasi, cuti, absensi, pensiun, dan pemeliharaan kesehatan pegawai. Hal ini ditujukan untuk memberikan keamanan dan kenyamanan kepada setiap pegawai dalam melaksanakan tugas-tugasnya dan agar setiap pegawai mempunyai motifasi yang tinggi untuk berperan aktif dalam pencapaian hasil yang diinginkan. Untuk pengelolaan kehadiran pegawai, absensi kehadiran masing – masing pegawai diambil melalui scan wajah dan setiap 1 minggu sekali Bidang SDM & UMUM melakukan evaluasi data kehadiran melalui sistem informasi kepegawaian. Nilai kehadiran pegawai dipakai untuk menetukan IPK (Indeks Prestasi Kerja) masing – masing pegawai. Adapun mekanisme pengelolaan pegawai yang lain diatur dalam Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor. 265.K/010/DIR/2000 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Prosedur terkait : PT-KITSBS-17 Referensi : ISO 9001-2008, klausul 6.1 penyediaan sumber daya; 6.2 sumber daya manusia ISO 14001-2005, kalusul 4.4.1 sumber daya, peran, tanggungjawab dan kewenangan PP 50/ 2012, elemen 7.1 pemeriksaan bahaya 2.3.3. Pelatihan, Kompetensi dan Kesadaran PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel menjamin setiap pegawainya mempunyai kemampuan yang sesuai atas dasar pendidikan, pelatihan, keterampilan dan pengalaman yang sesuai. Penetapan persyaratan bagi kemampuan yang harus dimiliki sumber daya manusia dituangkan dalam persyaratan jabatan dalam dokumen Uraian Jabatan Pegawai dan Kebutuhan Kompetensi Jabatan (KKJ). Dokumen ini dipakai sebagai salah satu dasar dalam mempertimbangkan pemberian pelatihan, penempatan jabatan baru, maupun rotasi pegawai.
MANUAL TERPADU
No. dokumen No. revisi Tanggal Halaman
: : 00 : : 9 dari 15
Diklat merupakan salah satu tindakan yang dilakukan terhadap pegawai untuk menutupi gap (kesenjangan) antara persyaratan jabatan dan kemampuan yang dimiliki pegawai. Pengelolaan diklat dilakukan oleh Bidang SDM & UMUM melalui UDIKLAT dengan membuat perencanaan diklat yang bersumber dari usulan masing-masing Bidang atas hasil evaluasi kompetensi pegawai maupun hasil penilaian MUK. Pengelolaan Diklat pegawai diatur dalam Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor. 053.K/010/DIR/2002 dan tata caranya dijelaskan dalam Prosedur Operasional Pendidikan dan Pelatihan (PO-02.SDM/KIT.SBS). Prosedur terkait :PT-KITSBS-17 Referensi : ISO 9001 klausul 6.2 Sumber Daya Manusia ISO 14001 klausul 4.4.2 Kompetensi, Pelatihan dan Kesadaran SMK3 PP 50/2012 elemen 12 Pengembangan Keterampilan dan Kemampuan PAS 99:2012 klausul 7.1 Pemeriksaan Bahaya 2.3.4. Komunikasi dan Konsultasi Proses Komunikasi dan Konsultasi dilakukan untuk mengendalikan kegiatan operasional dan Sistem Manajemen Terpadu berjalan secara efektif. PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel melibatkan partisipasi pekerja dalam pelaksanaan: a. identifikasi potensi bahaya, penilaian resiko (K3) dan aspek dampak lingkungan serta menentukan pengendalian; b. penyelidikan insiden dan ketidaksesuaian mutu, K3, serta lingkungan; c. keterlibatan dalam pengembangan dan pengkajian kebijakan-kebijakan dan tujuantujuan SMT konsultasi jika ada beberapa perubahan yang mempengaruhi SMT perwakilan atas hal-hal yang berkaitan dengan K3 Prosedur terkait :PT-KITSBS-18 Referensi : ISO 9001:2008 Klausul 5.5.3, Komunikasi Internal ISO 14001:2005 Klausul 4.4.3 Komunikasi SMK3 PP No. 50 tahun 2012 Sub Elemen 1.4 Keterlibatan & Konsultasi dengan Tenaga Kerja 2.4 Dokumentasi Informasi Penyusunan dokumen Sistem Manajemen Terpadu PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel disamping dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam standard Sistem Manajemen Terpadu ISO 9001:2008, ISO 14001:2005, dan PP 50/2012, juga untuk menjamin efektifitas dan efisiensi penerapan Sistem Manajemen Terpadu dalam rangka mempermudah pencapaian target-target kinerja yang telah ditetapkan. 2.4.1. Pengendalian Dokumen Setiap dokumen yang diberlakukan di PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel dikendalikan kesesuaiannya terhadap ketentuan standard SMT oleh Wakil Manajemen melalui Sekretaris SMT. Wakil Manajemen bertanggung jawab untuk meninjau kecukupan dokumen yang diperlukan dalam penerapan SMT sesuai persyaratan dan standar dan kebutuhan proses bisnis PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel. Pengelolaan dokumen yang dipakai sebagai acuan untuk melaksanakan pekerjaan dalam rangka mencapai mutu pelayanan yang ditentukan, merupakan tanggung jawab fungsi yang berwenang di masing – masing Bidang yang bersangkutan, dan pengendaliannya
MANUAL TERPADU
No. dokumen No. revisi Tanggal Halaman
: : 00 : : 10 dari 15
dilakukan oleh Sekretaris SMT. Pengendalian Dokumen dilakukan dalam hal pengidentifikasian, pengesahan, penerbitan, penyimpanan, perubahan/ revisi, penarikan dan pemusnahan dokumen. Prosedur terkait : PT-KITSBS-01 Referensi : ISO 9001 klausul 4.2.3 Pengendalian Dokumen ISO 14001 klausul 4.4.5 Pengendalian Dokumen SMK3 PP No. 50/2012 elemen 4 Konteks Organisasi
2.4.2. Pengendalian Catatan/Rekaman Catatan/Rekaman yang dihasilkan dari pelaksanaan sistem disimpan baik berupa soft copy maupun hard copy di masing-masing Bidang pelaksana proses. Dimana pengendaliannya dilakukan oleh masing-masing Bidang dengan dikoordinasi Sekretaris SMT melalui Daftar Catatan/Rekaman yang disimpan yang dibuat masing-masing Bidang. Pengendalian Catatan/Rekaman dilakukan dalam hal metode penyimpanan, kemudahan pengambilan, penentuan masa simpan, dan pemusnahan arsip. Prosedur terkait : PT-KITSBS-02 Referensi : ISO 9001:2008 Klausul 4.2.4 Pengendalian Rekaman ISO 14001:2005 Klausul 4.5.4 Pengendalian Rekaman SMK3 PP No. 50 tahun 2012 Elemen 10 Pengendalian Rekaman 2.5 Operasional Kegiatan operasional dalam hal ini berupa proses realisasi pelayanan merupakan prosesproses yang terkait langsung dengan pelanggan dengan input dari pelanggan dan output ditujukan untuk pelanggan. 2.5.1. Rapat Koordinasi dengan P3BS Rapat dengan P3BS dilakukan setiap bulan untuk mendiskusikan tentang kebutuhan dan kemampuan supply energi listrik. Dalam rapat dilakukan evaluasi realisasi pemenuhan daya listrik bulan lalu dan membicarakan rencana satu bulan ke depan. Selain itu juga P3BS diminta untuk memberikan penilaian tentang kepuasannya terhadap pelayanan yang dilakukan satu bulan terakhir, memberikan saran, dan menyampaikan keluhan yang dirasakan. 2.5.2. Perencanaan Pembangkitan Tujuan dari fungsi Perencanaan Pembangkitan adalah untuk menganalisa dan merencanakan kebutuhan energi listrik harian, bulanan serta tahunan sesuai dengan daya mampu dari setiap unit disetiap sektor. Perencanaan kebutuhan energi listrik ini digunakan sebagai dasar untuk merencanakan program kegiatan investasi untuk kebutuhan operasional pembangkit. Perencanaan program investasi akan dianggarkan dalam RKAP. Bidang Perencanaan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi Perencanaan Pembangkitan yang diatur dalam Prosedur Pengendalian Pemeliharaan Pembangkit (PTKITSBS-27)
MANUAL TERPADU
No. dokumen No. revisi Tanggal Halaman
: : 00 : : 11 dari 15
2.5.3. Perencanaan Pengusahaan Perencanaan pengusahaan dilakukan apabila ada kebutuhan pengembangan usaha penyediaan tenaga listrik dengan mendirikan unit pembangkit baru atau meningkatkan kemampuan beban unit yang sudah ada. Perencanaan dilaksanakan melalui studi kelayakan usaha dan mengembangkan hubungan kerjasama pendanaan. Bidang Perencanaan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi Perencanaan Pengusahaan yang diatur dalam Prosedur Perencanaan dan Operasi (PT-KITSBS-26) 2.5.4. Pengendalian Beban Pengendalian beban unit pembangkit dilaksanakan dengan meminta laporan harian realisasi operasi pembangkit untuk direkap dalam Monitoring Realisasi Operasi Pembangkit yang disajikan untuk Manajemen. Apabila dalam laporan harian realisasi operasi pembangkit ditemukan ada suatu masalah dalam hal realisasi beban, maka akan dilakukan koordinasi dengan Unit Pembangkit yang terkait untuk melakukan tindak lanjut yang diperlukan. Bidang Produksi bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi Pengendalian Beban Unit Pembangkit yang diatur dalam Prosedur Operasional Pengendalian Beban (PO01.PRD/KIT.SBS) 2.5.5. Pengendalian Pemeliharaan Pengendalian pemeliharaan unit pembangkit dilaksanakan dengan mengevaluasi permintaan biaya kebutuhan pembiayaan pemeliharaan dari Unit pembangkit yang diusulkan melalui SKK dari masing-masing Unit Pembangkit. Evaluasi SKK dilakukan berdasarkan perencanaan pemeliharaan Unit pembangkit dan besaran anggaran biaya dalam RKAP. Bidang Produksi bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi Pengendalian Pemeliharaan Unit Pembangkit yang diatur dalam Prosedur Pemeliharaan Pembangkit dan Peralatan Pendukung (PT-KITSBS-29) 2.6 Evaluasi Kinerja Proses-proses yang tergabung dalam kelompok pengukuran analisa dan perbaikan adalah proses-proses yang bersifat mengidentifikasi dan mengukur data-data dan fakta-fakta tentang adanya ketidaksesuaian untuk dianalisa dan dilakukan tindakan perbaikan sebagai bahan untuk melakukan perbaikan berkelanjutan, baik untuk meningkatkan mutu juga untuk mengurangi resiko terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Proses-proses yang terkait antara lain : 2.6.1. Pengukuran sasaran mutu dan K3 2.6.2. Evaluasi Kinerja Keuangan 2.6.3. Inspeksi K3 2.6.4. Pengukuran Kepuasan Pelanggan 2.6.5. Penanganan Keluhan Pelanggan 2.6.6. Audit Internal 2.6.7. Pengendalian Pelayanan Tidak Sesuai 2.6.8. Penanganan Insiden, Kecelakaan dan Penyakit Akibat Kerja 2.6.9. Tindakan Koreksi dan pencegahan 2.6.1. Pengukuran Sasaran Mutu dan K3 Pengukuran sasaran mutu perusahaan dilaporkan oleh General Manager kepada Direksi setiap bulan sebagai evaluasi kinerja mutu perusahaan. Pengukuran KPI Bidang dilaksanakan dan dilaporkan oleh masing-masing Bidang setiap bulan kepada General Manager sebagai bahan evaluasi kinerja mutu masing-masing Bidang. Pengukuran sasaran dan kinerja K3 beserta program kerjanya dilakukan oleh Bidang SDM setiap bulan kepada General Manager sebagai bahan evaluasi atas kinerja SMK3 perusahaan. Tata cara
MANUAL TERPADU
No. dokumen No. revisi Tanggal Halaman
: : 00 : : 12 dari 15
pelaporan sasaran mutu dan K3 diatur dalam Prosedur Pemantauan dan pengukuran Lingkungan dan Kinerja K3 (PT-KITSBS-10) 2.6.2. Evaluasi Kinerja Keuangan Hasil pendataan penerimaan maupun pengeluaran keuangan dikelola oleh Bidang Keuangan untuk dijadikan laporan keuangan yang akurat, sehingga dapat dipakai oleh Manajemen PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel sebagai dasar memutuskan kebijakan usaha. Data pemasukan dan pengeluaran dicatat dan diakumulasikan setiap bulan menjadi laporan cash flow, laba/rugi dan neraca untuk disajikan kepada General Manager dan Tim Manajemen yang terkait. Mengenai tata cara evaluasi kinerja keuangan dijelaskan lebih lanjut dalam Prosedur Operasional Evaluasi Kinerja Keuangan (PO-03.KEU/KIT.SBS) 2.6.3. Inspeksi K3 dan lingkungan Inspeksi K3 dan lingkungan dilakukan untuk mengidentifikasi adanya kemungkinan potensi bahaya yang dapat timbul dari kondisi tempat kerja dan lingkungan kerja, peralatan, bahan baku serta mengidentifikasikan tindakan dan kegiatan yang dilakukan pegawai dan aspek dampak lingkungan dari kegiatan operasional perusahaan. Inspeksi K3 dan lingkungan dilakukan dengan melaksanakan patroli rutin setiap akhir bulan yang terdiri dari inspeksi lingkungan kerja, metode kerja, peralatan P3K dan peralatan pemadam kebakaran. Prosedur terkait : PT-KITSBS-10 Referensi : ISO 9001 klausul 8.2 Pemantauan dan Pengukuran ISO 14001 klausul 4.5.1 Pemantauan dan Pengukuran SMK3 PP 50/2012 elemen 1.3.1 Tinjauan Terhadap Penerapan SMK3 Meliputi Kebijakan, Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi telah dilakukan, dicatat dan didokumentasikan PAS 99/2012 klausul 9.1 Pengukuran Monitoring, Analis dan Evaluasi 2.6.4. Pengukuran Kepuasan Pelanggan Pelanggan PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel dalam hal ini adalah Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Sumatera (P3BS). Pengukuran kepuasan pelanggan dilakukan dengan meminta penilaian, keluhan dan saran dari pelanggan setiap pelaksanaa rapat rutin bulanan dengan P3BS. Apabila ada ketidaksesuaian ditindaklanjuti dengan pengisian form Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) seperti yang diatur dalam Prosedur Operasional Tindakan Koreksi dan Pencegahan (PO-05.WM/KIT.SBS). Perkembangan kepuasan pelanggan dipantau oleh Sekretaris SMT setiap bulan dengan membuat grafik kepuasan pelanggan yang dilaporkan dalam pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan. Referensi
:
2.6.5. Penanganan Keluhan Pelanggan Keluhan pelanggan adalah informasi tentang ketidakpuasan ataupun informasi yang bersifat korektif terhadap pelayanan yang tidak sesuai dengan keinginan pelanggan. Setiap keluhan yang disampaikan oleh pelanggan ditindaklanjuti dengan pengisian form Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) seperti yang diatur dalam Prosedur Operasional Tindakan Koreksi dan Pencegahan (PO-05.WM/KIT.SBS) Referensi
:
MANUAL TERPADU
No. dokumen No. revisi Tanggal Halaman
: : 00 : : 13 dari 15
2.6.6. Audit Internal Audit Internal dilaksanakan untuk melihat kesesuaian dan efektifitas sistem manajemen mutu dan K3 yang diterapkan, dilaksanakan secara periodik 6 bulan sekali. WM bertanggung jawab dalam pengelolaan program audit tahunan dan selalu berusaha meningkatkan mekanisme yang digunakan untuk memperoleh hasil yang maksimal bagi peningkatan berkelanjutan. Audit Internal dilaksanakan oleh tenaga auditor yang sudah dijamin kompetensinya melalui pelatihan dan dijamin keobyektifannya dalam mengaudit dengan tidak mengaudit bidang kerjanya sendiri. Ketua auditor bertugas mengkoordinir pelaksanaan satu periode pelaksanaan audit, dipilih dari tenaga auditor yang mempunyai jabatan minimal Deputi Manajer. Prosedur terkait : PT-KITSBS-03 Referensi : ISO 9001 klausul 8.2.2 Audit Internal ISO 14001 klausul 4.5.5 Audit Internal SMK3 PP 50/2012 elemen 11.1 Audit Internal SMK3 PAS 99:2012 klausul 9.2 Audit Internal 2.6.7. Pengendalian Pembangkitan Tidak Sesuai Adanya ketidaksesuaian realisasi pembangkitan bisa ditemukan dari keluhan pelanggan maupun dari hasil evaluasi internal. Yang dikategorikan pelayanan tidak sesuai antara lain : a. Penurunan daya mampu b. Terjadinya gangguan mesin yang menyebabkan Trip c. Terjadinya gangguan dari system (black out) d. keterbatasan supply bahan bakar Prosedur terkait Referensi
: PT-KITSBS-28 :
2.6.8. Penanganan Insiden, Kecelakaan dan Penyakit Akibat Kerja Pada saat terjadi insiden, kecelakaan atau penyakit akibat pekerjaan harus ditangani dan dilaporkan sesegera mungkin. Investigasi dilakukan paling lambat 24 jam setelah diterimanya pelaporan untuk mengidentifikasi tindakan koreksi maupun pencegahan yang akan dilakukan. Prosedur terkait : PT-KITSBS-15 Referensi : ISO 9001 klausul 8,3 Pengendalian Produk tidak Sesuai, 8.5.3 Tindalan Pencegahan ISO 14001 klausul 4.4.7 Kesiagaan dan Tanggap Darurat SMK3 PP 50/2012 elemen 5.3 Pengendalian Barang dan Jasa yang di Pasok Pelanggan PAS 99: 2012 klausul 8.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasional 2.6.9. Tindakan Koreksi dan Pencegahan Tindakan koreksi dilakukan atas suatu ketidaksesuaian yang terjadi dengan menghilangkan penyebab terjadinya ketidaksesuaian agar ketidaksesuaian tidak terulang kembali. Sedangkan tindakan pencegahan dilakukan untuk mencegah terjadinya suatu ketidaksesuaian dengan menghilangkan penyebab dari ketidaksesuaian yang potensial akan terjadi. Identifikasi terjadinya ketidaksesuaian atau adanya ketidaksesuaian yang potensial bisa didapat dari berbagai sumber data yang ditinjau antara lain : a. Hasil audit
MANUAL TERPADU b. c. d. e. f. g.
No. dokumen No. revisi Tanggal Halaman
: : 00 : : 14 dari 15
Analisa data KPI serta sasaran K3 & Lingkungan Keluhan pelanggan Pengukuran kepuasan pelanggan Berbagai laporan pengendalian unit pembangkit. Hasil investigasi insiden, kecelakaan dan penyakit akibat kerja dan lain-lain
Setiap pegawai berkewajiban untuk menindak lanjuti adanya ketidaksesuaian yang ditemukan ataupun adanya ketidaksesuaian yang potensial akan terjadi. WM bertanggung jawab dalam pengendalian pelaksanaan tindakan koreksi dan pencegahan di seluruh lingkup PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel. Prosedur terkait : PT-KITSBS-04 Referensi : ISO 9001 klausul 8.5.3 Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan ISO 14001 klausul 4.5.3 Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan SMK3 PP 50/2012 elemen 6.5 Pemeliharaan, Perbaikan dan Perubahan Sarana Produksi PAS 99:2012 klausul 10.1 Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan 2.6.10. Tinjauan Manajemen Untuk memastikan kesesuaian, kecukupan, dan efektifitas dari sistem manajemen terpadu yang diterapkan, PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) diselenggarakan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun. General Manager bertanggung jawab atas terselenggaranya Rapat Tinjauan Manajemen dan penyelenggaraannya dikoordinir oleh Wakil Manajemen. Agenda RTM meliputi : a. evaluasi terhadap kebijakan K3, lingkungan dan mutu, b. hasil audit, c. evaluasi penaatan terhadap persyaratan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lain yang diikuti organisasi, d. umpan balik pelanggan, e. hasil partisipasi, konsultasi & komunikasi dari pihak eksternal yang berkepentingan, termasuk keluhan f. kinerja proses, lingkungan dan K3 g. tingkat pencapaian tujuan dan sasaran h. status penyelidikan insiden, tindakan perbaikan dan pencegahan i. tindak lanjut tinjauan manajemen sebelumnya j. perubahan yang mempengaruhi SMT, termasuk pada perkembangan persyaratan perundang-undangan dan peraturan lainnya terkait aspek lingkungan, K3, dan mutu k. rekomendasi untuk perbaikan berkelanjutan Prosedur terkait : PT-KITSBS-05 Referensi : ISO 9001:2008 Klausul 5.6.1, Masukan Tinjauan Manajemen dan 5.6.2 Keluaran Tinjauan Manajemen. ISO 14001:2005 Klausul 4.6, Tinjauan Manajemen SMK3 PP No. 50 tahun 2012 Elemen 15. Tinjauan Manajemen 2.7 Perbaikan Berkelanjutan 2.7.1. Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan
MANUAL TERPADU
No. dokumen No. revisi Tanggal Halaman
: : 00 : : 15 dari 15
PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel menyusun prosedur tindakan perbaikan, pencegahan dan pengendalian ketidaksesuaian untuk memastikan bahwa peningkatan mutu, lingkungan, dan K3 kerja terus dilakukan. Tindakan perbaikan, pencegahan dan pengendalian ketidaksesuaian dimaksudkan untuk: a. solusi jangka panjang dan jangka pendek terhadap permasalahan yang ditemukan b. menghindari masalah yang mungkin akan terjadi (pencegahan) Setelah teridentifikasi, bagian terkait yang bertanggung jawab untuk menentukan sebab ketidaksesuaian/masalah/potensi masalah yang mungkin ada, menentukan rencana tindakan dan melakukan tindakan pada waktu yang direncanakan. Kemudian tindakan dikaji untuk memastikan bahwa masalah tidak akan terjadi kembali dan penyelesaian masalah efektif. Semua tindakan yang diambil tercatat. 2.7.2. Perbaikan Berkelanjutan PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan terus menerus memperbaiki keefektifan sistem manajemen integrasi melalui pemakaian Kebijakan, Sasaran – Tujuan – Program (dalam pelaksanaan disebut Program Manajemen Integrasi/PMI), hasil audit, analisa data, tindakan perbaikan dan pencegahan serta tinjauan manajemen Prosedur terkait : PT-KITSBS-04 Referensi : ISO 9001:2008 Klausul 8.5.1 Perbaikan berkelanjutan; 8.5.2 Tindakan Korektif dan 8.5.3, Tindakan Pencegahan. ISO 14001:2005 Klausul 4.5.3 Ketidaksesuaian, Tindakan Perbaikan dan Pencegahan SMK3 PP 50/2012 elemen 8 Pelaporan dan Perbaikan Kekurangan PAS 99: 2012 klausul 10.1 Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan Lampiran Lampiran 1 : Peta Kelistrikkan Wilayah Kerja PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel Lampiran 2 : Struktur Organisasi PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel Lampiran 3 : Proses Bisnis PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel Lampiran 4 : Matriks Dokumentasi Sistem Manajemen Terpadu Lampiran 5 : Kebijakan Perusahaan Lampiran 6 : Sasaran Perusahaan
