MANUAL TATA CARA EKPPD TAHUN 2016 KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

MANUAL TATA PEDO PEDOMAN AN CARA PEN PENYUSUNAN SUNAN

E KPPD LTAH P P D TAHUN N 2015

TAHUN 2016

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah melalui Tim Nasional EPPD dibantu oleh Tim Teknis dan Tim Daerah melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD) terhadap laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah setiap tahunnya. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan sumber infromasi utama Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. LPPD dimaksud, disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sebagai pedoman pelaksanaan EKPPD Tahun 2016 terhadap LPPD Tahun 2015 agar lebih efektif dan efisien, telah disusun Manual Tata Cara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016 sebagai pedoman utama bagi para evaluator yang tergabung dalam Teknis Nasional EPPD maupun Tim Daerah EPPD. Manual Tata Cara Pengukuran Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016 mencakup penjelasan terkait pelaksanaan evaluasi, termasuk di antaranya metodologi evaluasi, instrumen evaluasi, prinsip dasar evaluasi, prosedur evaluasi dan manual aplikasi EKPPD Provinsi serta Kabupaten/Kota. Dengan diterbitkannya Manual Tata Cara Pengukuran Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diharapkan terdapat keselarasan pemahaman bagi evaluator dalam pelaksanaan EKPPD Tahun 2016 terhadap LPPD Tahun 2015, sehingga hasil evaluasi yang diperoleh menjadi lebih objektif, akurat dan akuntabel. Jakarta,

Mei 2016

DIREKTUR JENDERAL OTONOMI DAERAH SELAKU KETUA TIM TEKNIS NASIONAL EPPD

Ttd.

Dr. SUMARSONO, MDM

i

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ……………………………………………………………………………….......... DAFTAR ISI ………………………………………………………………………………....................

i ii

BAB I

1

BAB II

BAB III

BAB IV

PENDAHULUAN ......................................................................... A.

Latar Belakang ........................................................................

1

B.

Dasar Hukum dan Landasan Pelaksanaan Evaluasi .....................

3

C.

Maksud Dan Tujuan .................................................................

3

D.

Ruang Lingkup Evaluasi ...........................................................

4

E.

Organisasi Evaluasi ..................................................................

4

F.

Jadwal Pelaksanaan Evaluasi ....................................................

6

G.

Pelaksana Evaluasi ...................................................................

9

H.

Hasil Evaluasi ..........................................................................

9

I.

Tindak Lanjut Hasil Evaluasi …..................................................

9

PELAKSANAAN EVALUASI .........................................................

9

A.

Tahapan Evaluasi ....................................................................

11

B.

Metodologi Evaluasi ................................................................

11

C.

Instrumen Evaluasi ..................................................................

15

D.

Prinsip Dasar Evaluasi ..............................................................

24

E.

Prosedur Evaluasi ....................................................................

31

F.

Dasar Penugasan dan Pemeringkatan .......................................

34

PELAPORAN HASIL EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (EKPPD) ...........................................

37

A.

Jenis dan Format Laporan Hasil Evaluasi....................................

37

B.

Pelaporan EKPPD oleh Timda ....................................................

37

C.

Pelaporan EKPPD oleh Tim Teknis EPPD ..……………………………....

37

D.

Penyampaian Laporan ............................……………………………....

38

E.

Lain-Lain ................................................................................

39

PENUTUP ………………………………………………….........…….......

46

Lampiran 1 : Data Pendukung Elemen Data IKK Provinsi dan Kab/Kota Lampiran 2 : Manual Aplikasi EKPPD 2015 Provinsi Lampiran 3 : Manual Aplikasi EKPPD 2015 Kabupaten/Kota Lampiran 4 : Format Laporan Hasil Evaluasi Individu Kabupaten/Kota Lampiran 5 : Program Nasional Per Urusan

ii

BAB I PENDAHULUAN A.

LATAR BELAKANG Sesuai Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, antara lain ditegaskan bahwa Kepala Daerah memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk Gubernur dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk Bupati/Walikota. LPPD tersebut digunakan sebagai bahan bagi Pemerintah dalam melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah, selanjutnya hasil evaluasi LPPD digunakan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Semangat yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menganut penyederhanaan penyusunan pelaporan, karena itu Pemerintah sedang merumuskan bentuk pelaporan dan pelaksanaan evaluasi disesuaikan dengan pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Untuk melaksanakan urusan pemerintahan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diperlukan persiapan yang matang, karena itu pula sambil menunggu keluarnya produk hukum yang mengatur penyusunan LPPD dan mekanisme evaluasi sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka pelaksanaan evaluasi tahun 2016 atas LPPD tahun 2015 mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan

Rakyat

Daerah,

dan

Informasi

Laporan

Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (ILPPD) kepada masyarakat, Kepala Daerah wajib menyampaikan LPPD kepada Pemerintah paling lama 3 bulan setelah tahun 1

anggaran berakhir. Ditegaskan dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bahwa LPPD merupakan sumber informasi utama untuk melakukan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD). Terkait dengan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (EPPD) terdapat beberap hal yang perlu diperhatikan, sebagai berikut : 1. EPPD di tingkat Provinsi dilaksanakan oleh Tim Nasional yang terdiri dari Menteri Dalam Negeri selaku Ketua merangkap anggota, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku Wakil Ketua merangkap anggota, Menteri Keuangan sebagai anggota, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai anggota, Menteri Sekretaris Negara sebagai

anggota,

Menteri

Negara

Perencanaan

Pembangunan

Nasional/Kepala Bappenas sebagai anggota, Kepala Badan Kepegawaian Negara sebagai anggota, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagai anggota, Kepala Badan Pusat Statistik sebagai anggota, dan Kepala Lembaga Administrasi Negara sebagai anggota. 2. Tim Nasional dibantu oleh Tim Teknis yang terdiri dari para Pejabat Eselon I yang merepresentasikan keanggotaan Tim Nasional. Tim Teknis melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan Provinsi dan Tim Daerah melakukan EKPPD kabupaten dan kota dalam wilayah provinsi setiap tahun. 3. EPPD di tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh Tim Daerah yang terdiri dari Gubernur selaku penanggungjawab, Sekretaris Daerah selaku Ketua merangkap anggota, Kepala Inspektorat Wilayah Provinsi selaku Sekretaris merangkap anggota, Kepala Bappeda Provinsi sebagai anggota, Kepala Perwakilan BPKP sebagai anggota, Kepala BPS Provinsi sebagai anggota, dan Pejabat daerah lainnya. 4. Tim Teknis dan Tim Daerah EPPD bertugas melakukan EKPPD terhadap penyelenggaraaan pemerintahan daerah berpedoman kepada Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2008 beserta ketentuan pelaksanaannya. 5. Tim Nasional dan Tim Teknis EPPD dalam melaksanakan tugasnya, dibantu oleh Sekretariat Tim Nasional EPPD yang keanggotaannya terdiri para pejabat yang merepresentasikan keanggotaan Tim Teknis. 2

B.

DASAR HUKUM DAN LANDASAN PELAKSANAAN EVALUASI 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679). 2. Peraturan

Pemerintah

Penyelenggaraan

Nomor

Pemerintahan

3

Tahun

Daerah

2007

tentang

kepada Pemerintah,

Laporan Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 120.04/7504/OTDA tanggal 31 Desember 2015 tentang Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2015. C.

MAKSUD DAN TUJUAN Maksud

diterbitkannya

Manual

Tata

Cara

Evaluasi

Kinerja

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah sebagai pedoman/panduan/ acuan bagi para evaluator, baik Tim Teknis EPPD maupun Tim Daerah dalam melaksanakan EKPPD Tahun 2016 terhadap LPPD Tahun 2015. Tujuan

diterbitkannya

Manual

Tata

Cara

Evaluasi

Kinerja

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah agar terdapat kesamaan pemahaman bagi para evaluator dalam melaksanakan EKPPD Tahun 2016 terhadap LPPD 2015, sesuai dengan langkah-langkah dan tahapan yang telah ditetapkan sehingga diperoleh hasil evaluasi yang berkualitas dan akurat.

3

D.

RUANG LINGKUP EVALUASI Ruang lingkup Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016, meliputi Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota yang sudah berusia di atas 3 tahun sejak dipimpin oleh kepala daerah yang definitif.

E.

ORGANISASI DAN HUBUNGAN KERJA DALAM PELAKSANAAN EKPPD ORGANISASI TIM EVALUASI EPPD TIM NASIONAL  Menteri Dalam Negeri selaku Ketua merangkap anggota;  Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku Wakil Ketua merangkap anggota; Anggota :  Menteri Keuangan;  Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;  Menteri Sekretaris Negara;  Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;  Kepala Badan Kepegawaian Negara;  Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;  Kepala Badan Pusat Statistik; dan  Kepala Lembaga Administrasi Negara sebagai anggota.

TIM TEKNIS

SEKRETARIAT TIMNAS EPPD

        

TIMDA

SEKRETARIAT TIMDA

 

Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; Kementerian Keuangan; Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Sekretariat Negara (Sekretariat Militer); Sekretariat Kabinet; Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; Badan Kepegawaian Negara; Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; Badan Pusat Statistik; Lembaga Administrasi Negara; dan

TIM TEKNIS DAERAH

4

Hubungan Kerja TIMNAS, TIM TEKNIS dan TIMDA Dalam Pelaksanaan EKPPD

PRESIDEN C.2.1 L H E NASIONAL

C.2 LHE-NASIONAL & LHE-I PROV P E M E R I N T A H

TIM NASIONAL MENTERIMENDAGRI DALAM NEGERI B1. LPPD Prov

B3. Prov (Klarifikasi Tim Teknis)

B2. LPPD Prov

P U S A T

A9. PERINGKAT –S K/K

C.2.2 LHE-I PROV

A5. PERINGKAT-S K/K

P E M P R O V I N S I

C1.PERINGKAT-NASIONAL P/K/K

A8. PERINGKAT-S K/K

GUBERNUR

A6. LHE-S K/K

TIM TEKNIS-N

A4. Validasi EKPPD Timda K/K

A7. LHE-I K/K

LPPD PROVINSI A2. LPPD K / K

TIMDA

TIM TEKNIS-D

A1. LPPD K / K

K A B U P A T E N / K O T A

A3. Klarifikasi TIMDA

LPPD KABUPATEN / KOTA

Evaluasi Laporan Wilayah Pemerintahan

5

F.

JADWAL PELAKSANAAN EVALUASI : Jadual pelaksanaan evaluasi direncanakan akan dimulai pada bulan Juni 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 dengan gambaran sebagai berikut: No

Aktivitas

1.

Persiapan pelaksanaan EKPPD: Penyusunan draft manual EKPPD Pengumpulan data LPPD Sosialisasi Manual EKPPD 2016 thd LPPD 2015 Pelaksanaan EKPPD Kab/Kota oleh Timda melalui klarifikasi data di lapangan. Tim Nasional melaksanakan inputing data LPPD (Desk Evaluation) Rapat Penyusunan Instrumen Validasi Data Pelaksanaan EKPPD Prov dan Validasi atas Hasil Evaluasi Timda oleh Tim Teknis Nasional

2. 3.

4.

5. 6.

April Mei Juni Juli Agust Sept Okt Nop Des 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5

6

No

Aktivitas

7.

Rapat Pembahasan hasil EKPPD Prov dan Validasi atas Hasil Evaluasi Timda oleh Tim Teknis Nasional Penyusunan LHE-S Individu oleh Tim Daerah -LHE-I Kabupaten, Kota oleh Timda disampaikan kepada Gubernur. -Penyampaian LHE-I Kabupaten dan Kota oleh Gubernur kpd Mendagri dan Bupati/ Walikota. Pemeringkatan Hasil sementara EKPPD secara Nasional terhadap Provinsi, Kabupaten dan Kota oleh Tim Teknis Nasional Pertemuan dalam rangka penyusunan Instrumen dan Persiapan Pelaksanaan

8.

9.

10.

April Mei Juni Juli Agust Sept Okt Nop Des 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5

7

No

11. 12. 13.

14.

Aktivitas

April Mei Juni Juli Agust Sept Okt Nop Des 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5

Common Senses Survey Pelaksanaan Common Senses Survey Konsolidasi hasil Common Senses Survey Integrasi hasil Desk Evaluation dan Common Senses Survey Rapat Pemeringkatan

15. 16.

Rapat Tim Teknis Rapat Penyusunan Kepmendagri 17. Penetapan Kepmendagri 18. LHE-Individu 19. LHE-Nasional 20. Distribusi LHE-I & LHE-N ke daerah & K/L * Keterangan : Blok Tebal Pada Bulan Juli (bertepatan Hari Raya Idul Fitri).

8

G.

PELAKSANA EVALUASI 1. Evaluasi terhadap LPPD Provinsi dilaksanakan oleh Tim Teknis EPPD yang keanggotaannya terdiri para pejabat dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,

Kementerian

Keuangan,

Kementerian

Negara

Perencanaan

Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Kementerian Keuangan, BPKP, BKN, BPS, Sekretariat Kabinet, LAN pemerintahan.

Tim

teknis

EPPD

dibantu oleh para pakar di bidang dalam

melaksanakan

tugasnya

bertanggungjawab penuh kepada Tim Nasional EPPD. 2. Evaluasi terhadap LPPD Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Tim Daerah EPPD yang keanggotaannya terdiri para pejabat dari Sekretariat Daerah Provinsi, Inspektorat Wilayah Provinsi, BPKP Perwakilan di Provinsi, dan BPS. H.

HASIL EVALUASI Hasil Evaluasi terhadap LPPD tahun 2015 berupa : 1. Pemeringkatan sementara Kabupaten/Kota. 2. Pemeringkatan dan status kinerja secara nasional. 3. Laporan hasil evaluasi individu atas hasil EKPPD Provinsi. 4. Laporan hasil evaluasi nasional atas hasil EKPPD Provinsi, Kabupaten dan Kota

I.

TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI Berdasarkan hasil pemeringkatan sementara sesuai dengan Keputusan Menteri yang akan diterbitkan, maka tindak lanjut hasil atas evaluasi adalah: 1. Terhadap pemerintah daerah yang dinilai berkinerja tertinggi (3 Provinsi, 10 Kabupaten dan 10 Kota) selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, diusulkan untuk diberikan penghargaan Tanda Kehormatan Samkarya Parasamya Purnakarya Nugraha. 2. Terhadap kepala daerah yang dinilai berkinerja tertinggi (1 Tahun), diusulkan untuk diberikan penghargaan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. 9

3. Laporan Hasil Evaluasi Individu atas hasil EKPPD Provinsi disampaikan kembali oleh Menteri Dalam Negeri dalam bentuk rekomendasi perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. 4. Laporan Hasil Evaluasi Nasional atas hasil EKPPD Provinsi, Kabupaten dan Kota disampaikan kepada Presiden RI dalam bentuk Laporan Menteri Dalam Negeri terhadap kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 5. Keseluruhan laporan EKPPD disampaikan kepada Sekretariat DPOD untuk diagendakan

dalam

sidang

DPOD

terkait

kinerja

penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah.

10

BAB II PELAKSANAAN EVALUASI A.

Tahapan Evaluasi EKPPD Tahun 2016 terhadap LPPD Tahun 2015, dilakukan dengan tahapan: 1. Mencermati

Laporan

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah

(LPPD)

Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Desk Evaluation); 2. Melakukan Konfirmasi, validasi, verifikasi, dan klarifikasi data; 3. Menyusun hasil sementara pemeringkatan sebagai bahan pelaksanaan

Common Senses Survey; 4. Melakukan Common Sense Survey terhadap daerah yang berdasarkan hasil peringkat sementara EKPPD dinilai berkinerja terbaik sesuai penilaian Tim Teknis EPPD. 5. Penetapan peringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional hasil EKPPD tahun 2015. B.

Metodologi Evaluasi Metode Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) provinsi, kabupaten dan kota tahun 2016, dilakukan dengan cara menghitung dan menilai indeks komposit terhadap dua variabel utama yaitu Indeks Capaian Kinerja dan Indeks Kesesuaian Materi. 1. Indeks Capaian Kinerja Penilaian terhadap variabel Indeks Capaian Kinerja terdiri dari penilaian pada tataran Pengambil Kebijakan dan pada tataran Pelaksana Kebijakan. a. Pada tataran Pengambil Kebijakan meliputi kinerja Kepala Daerah dan DPRD, terdiri dari 13 aspek yaitu : 11

1) Ketentraman dan ketertiban umum daerah; 2) Keselarasan dan efektivitas hubungan antara pemerintahan daerah dan Pemerintah serta antar pemerintahan daerah dalam rangka pengembangan otonomi daerah; 3) Keselarasan antara kebijakan pemerintahan daerah dengan kebijakan Pemerintah; 4) Efektivitas hubungan antara Pemerintah Daerah dan DPRD; 5) Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh DPRD beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan; 6) Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh kepala daerah beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan; 7) Ketaatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada peraturan perundang-undangan; 8) Intensitas dan efektivitas proses konsultasi publik antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat atas penetapan kebijakan publik yang strategis dan relevan untuk daerah; 9) Transparansi dalam pemanfaatan alokasi, pencairan dan penyerapan DAU, DAK, dan Bagi Hasil; 10) Intensitas, efektivitas, dan transparansi pemungutan sumber-sumber pendapatan asli daerah dan pinjaman/obligasi daerah; 11) Efektivitas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata usaha, pertanggung jawaban, dan pengawasan APBD; 12) Pengelolaan potensi daerah; dan 13) Terobosan/inovasi

baru

dalam

penyelenggaraan

pemerintahan

daerah. Setiap aspek dirinci ke dalam beberapa

fokus (total 35 fokus), dan

setiap fokus dirinci ke dalam beberapa Indikator Kinerja Kunci (IKK), untuk pemerintahan provinsi total 39 IKK, Kabupaten 44 IKK dan kota 43 IKK. Pada setiap IKK dilakukan penilaian dengan prestasi Sangat Tinggi (ST) = 4, Tinggi (T) = 3, Sedang (S) = 2, Rendah (R) = 1.

12

b. Pada tataran Pelaksana Kebijakan, dilakukan terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terdiri dari 9 aspek, yaitu 8 aspek Administrasi Umum dan 1 aspek Tingkat Capaian Kinerja/SPM. Penilaian 8 aspek administrasi umum yang diberlakukan terhadap seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang terkait dalam melaksanakan 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan yaitu: 1) Kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan; 2) Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan; 3) Penataan kelembagaan daerah; 4) Pengelolaan kepegawaian daerah; 5) Perencanaan pembangunan daerah; 6) Pengelolaan keuangan daerah; 7) Pengelolaan barang milik daerah; dan 8) Pemberian fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat. Setiap aspek pelaksana kebijakan akan dirinci ke dalam fokus, dan fokus dirinci lagi menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK). Untuk pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota sebanyak 21 IKK. Setiap IKK dinilai untuk masing-masing urusan dengan memberikan penilaian dengan prestasi Sangat Tinggi (ST) = 4, Tinggi (T) = 3, Sedang (S) = 2, Rendah (R) = 1. c. Penilaian aspek Tingkat Capaian Kinerja dibagi 2 yaitu : 1. Urusan Wajib. Capaian Kinerja Urusan Wajib terdiri dari: a) Pemerintah Provinsi 62 Indikator Kinerja Kunci (IKK) b) pemerintah Kabupaten 79 IKK c) Pemerintah Kota 78 IKK 2. Urusan Pilihan Capaian Kinerja Urusan Pilihan terdiri dari: a) Pemerintah Provinsi 16 Indikator Kinerja Kunci (IKK). b) Pemerintah Kabupaten 15 Indikator Kinerja Kunci (IKK).

13

c) pemerintah Kota 15 Indikator Kinerja Kunci (IKK) (lihat lampiran 3) Untuk meyakini capaian kinerja Pemerintah Daerah perlu field

evaluation khususnya capaian kinerja yang memerlukan dukungan elemen data.

d. Metode Penilaian Capaian Kinerja Penilaian dengan prestasi Sangat Tinggi (ST) = 4, Tinggi (T) = 3, Sedang (S) = 2, Rendah (R) = 1 tersebut diatas dilakukan dengan 2 (dua) cara sebagai berikut: 1. Kriteria Umum Penilaian yang dilakukan terhadap seluruh IKK 1.1 Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan, misalnya ketepatan waktu penyerahan LPPD, Laporan Keuangan, Penetapan Perda APBD, ada atau tidaknya dokumen perencanaan pembangunan, dan seterusnya. 1.2 Berdasarkan rata-rata nasional, misalnya pertumbuhan ekonomi; angka kemiskinan, angka melek huruf, angka kelulusan, angka partisipasi murni, angka partisipasi kasar, angka putus sekolah. 1.3 Berdasarkan standar yang dirumuskan atau yang disepakati oleh tim teknis EPPD melalui metode normalisasi. 2. Kriteria khusus 2.1 Kriteria khusus dilakukan terhadap penilaian SPM yang telah ditetapkan target nasionalnya. 2.2 Sebagian IKK tataran pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan yang belum ada standarnya. 2. Indeks Kesesuaian Materi

14

Penilaian

variabel

Indeks

Kesesuaian

Materi

dilakukan

dengan

membandingkan materi yang disajikan dalam LPPD dengan materi yang seharusnya disajikan sesuai PP Nomor 3 Tahun 2007, yang meliputi: Urusan Desentralisasi (urusan wajib dan urusan pilihan), Tugas Pembantuan, Tugas Umum Pemerintahan, dan Kelengkapan Laporan (RPJMD dan Gambaran Umum Daerah), terdiri dari:

a. Urusan

Desentralisasi

(urusan

wajib

dan

urusan

pilihan)

dinilai

kesesuaian materi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 yang meliputi 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan. b. Tugas pembantuan dan Tugas Umum Pemerintahan hanya dinilai kesesuaian materi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 karena tugas yang diterima atau diberikan daerah sangat bervariasi. c. Kelengkapan laporan hanya dinilai berdasarkan kesesuaian materi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 untuk menilai konsistensi

sistematika

pelaporan,

karena

penyelenggaraan

pemerintahan daerah didasarkan pada strategi, kebijakan, dan prioritas daerah yang dituangkan dalam RPJMD, sedangkan gambaran umum daerah penting untuk dilaporkan karena menunjukkan potensi daerah serta sumber daya ekonomi dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah. C.

Instrumen Evaluasi Kebijakan penilaian atas aspek-aspek yang dievaluasi dilakukan dengan pemberian bobot. Pemberian bobot per IKK tiap aspek, tiap fokus, dan tiap indikator berdasarkan pada banyaknya IKK yang ada pada lampiran LPPD Kabupaten/Kota dan banyaknya IKK dan agreasi IKK pada lampiran LPPD Provinsi yang ditetapkan sebagai berikut: C.1 Pemerintah Provinsi 15

1. Tingkat Capaian Kinerja, dengan bobot 95% terdiri dari aspek : a. Tataran Pengambil Kebijakan, dengan bobot 30% (dari 95%) untuk 13 aspek yang masing masing mendapatkan bobot sebagai berikut: 1) Ketentraman dan ketertiban umum daerah (8%). 2) Keselarasan dan efektivitas hubungan antara pemerintahan daerah dan Pemerintah serta antar pemerintahan daerah dalam rangka pengembangan otonomi daerah (12,75%). 3) Keselarasan antara kebijakan pemerintahan daerah dengan kebijakan Pemerintah (22%). 4) Efektivitas hubungan antara Pemerintah Daerah dan DPRD (5,75%). 5) Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh DPRD beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan (3%). 6) Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh kepala daerah beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan (5%). 7) Ketaatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada peraturan perundang-undangan (3%). 8) Intensitas dan efektivitas proses konsultasi publik antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat atas penetapan kebijakan publik yang strategis dan relevan untuk daerah (5%). 9) Transparansi dalam pemanfaatan alokasi, pencairan dan penyerapan DAU, DAK, dan Bagi Hasil (6%). 10) Intensitas, efektivitas, dan transparansi pemungutan sumber sumber pendapatan asli daerah dan pinjaman/obligasi daerah (3%). 11) Efektivitas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata usaha, pertanggungjawaban, dan pengawasan APBD (12,75%). 12) Pengelolaan potensi daerah (5%). 13) Terobosan inovasi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (8,75%). b. Tataran Pelaksana Kebijakan, dengan bobot 70% (dari 95%). Penilaian pada Tataran Pelaksana Kebijakan terdiri dari: 1) 8 aspek Umum untuk 34 urusan dengan bobot 40% (dari 70%). Masing-masing aspek mendapatkan bobot sebagai berikut: 16

a) Kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan (12,50%) b) Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (7,50%). c) Penataan kelembagaan daerah (10%). d) Pengelolaan kepegawaian daerah (12,50%). e) Perencanaan Pembangunan daerah (17,50%). f) Pengelolaan keuangan daerah (17,50%). g) Pengelolaan barang milik daerah (12,50%). h) Pemberian fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat (10%). 2) Aspek Tingkat Capaian Kinerja, dengan bobot 60% (dari 70%). Untuk Urusan Wajib diberi bobot 80% (dari 60%). Urusan wajib tersebut terdiri dari: a) Pendidikan (14%) b) Kesehatan (15%) c) Lingkungan Hidup (5%) d) Pekerjaan Umum (5%) e) Koperasi dan UKM (3%) f) Perumahan (4%) g) Ketahanan Pangan (3%) h) Kependudukan dan Catatan Sipil (2%) i) Tenaga Kerja (3%) j) Perencanaan Pembangunan (5%) k) Kepemudaan dan Olahraga (3%) l) Penanaman Modal (2%) m) Tata Ruang (3%) n) Otonomi Daerah (3%) o) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (3%) p) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KB & KS) (3%) q) Perhubungan (2%) r) Komunikasi dan Informatika (3%) s) Pertanahan (1%) t) Kesatuan Bangsa dan Politik (3%) u) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (2%) 17

v) Sosial (3%) w) Budaya (3%) x) Statistik (1%) y) Kearsipan (3%) z) Perpustakaan (3%) 3) Aspek Tingkat Capaian Kinerja, untuk Urusan Pilihan dengan bobot 20% (dari 60%). Kedelapan urusan pilihan yang dimaksud adalah: a) Kelautan dan Perikanan (15%) b) Pertanian (20%) c) Kehutanan (10%) d) Energi dan SDM (10%) e) Pariwisata (10%) f) Industri (15%) g) Perdagangan (15%) h) Transmigrasi (5%) 2. Kesesuaian materi dengan bobot 5%, yang terdiri atas: a) Desentralisasi (65%) b) Tugas Pembantuan (20%) c) Tugas Umum Pemerintahan (10%) d) Kelengkapan laporan (5%) C.2 Pemerintah Kabupaten/Kota 1. Tingkat Capaian Kinerja, dengan bobot 95% terdiri dari aspek: a. Tataran Pengambil Kebijakan, dengan bobot 30% (dari 95%) untuk 13 aspek yang masing masing mendapatkan bobot sebagai berikut: 1) Ketentraman dan ketertiban umum daerah (10%). 2) Keselarasan dan efektivitas hubungan antara pemerintahan daerah dan Pemerintah serta antar pemerintahan daerah dalam rangka pengembangan otonomi daerah (12%). 3) Keselarasan antara kebijakan pemerintahan daerah dengan kebijakan Pemerintah (22%). 18

4) Efektivitas hubungan antara Pemerintah Daerah dan DPRD (5%). 5) Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh DPRD beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan (3%). 6) Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh kepala daerah beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan (5%). 7) Ketaatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada peraturan perundang-undangan (3%). 8) Intensitas dan efektivitas proses konsultasi publik antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat atas penetapan kebijakan publik yang strategis dan relevan untuk daerah (5%). 9) Transparansi dalam pemanfaatan alokasi, pencairan dan penyerapan DAU, DAK, dan Bagi Hasil (6%). 10) Intensitas, efektivitas, dan transparansi pemungutan sumber-sumber pendapatan asli daerah dan pinjaman/ obligasi daerah (3%). 11) Efektivitas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata usaha, pertanggungjawaban, dan pengawasan APBD (13%). 12) Pengelolaan potensi daerah (5%). 13) Terobosan inovasi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (8%). b. Tataran Pelaksana Kebijakan, dengan bobot 70% (dari 95%). Penilaian pada Tataran Pelaksana Kebijakan terdiri dari: 1) 8 aspek Umum untuk 34 urusan dengan bobot

40% (dari 70%).

Masing-masing aspek mendapatkan bobot sebagai berikut: a) Kebijakan

teknis

penyelenggaraan

urusan

pemerintahan

(12,50%). b) Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (7,50%). c) Penataan kelembagaan daerah (10% ). d) Pengelolaan kepegawaian daerah (12,50%). e) Perencanaan Pembangunan daerah (17,50%). f) Pengelolaan keuangan daerah (17,50%). g) Pengelolaan barang milik daerah (12,50%). h) Pemberian fasilitasi terhadap patisipasi masyarakat (10%) 19

4) Aspek Tingkat Capaian Kinerja, dengan bobot 60% (dari 70%). Untuk Urusan Wajib diberi bobot 80% (dari 60%). Urusan wajib tersebut terdiri dari: a) Pendidikan (20%) b) Kesehatan (15%) c) Lingkungan Hidup (5%) d) Pekerjaan Umum (5%) e) Koperasi dan UKM (2%) f) Perumahan (4%) g) Ketahanan Pangan (2%) h) Kependudukan dan Catatan Sipil (5%) i) Tenaga Kerja (2%) j) Perencanaan Pembangunan (5%) k) Kepemudaan dan Olahraga (2%) l) Penanaman Modal (2%) m) Tata Ruang (3%) n) Otonomi Daerah (2%) o) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (4%) p) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KB & KS) (2%) q) Perhubungan (2%) r) Komunikasi dan Informatika (2%) s) Pertanahan (1%) t) Kesatuan Bangsa dan Politik (2%) u) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (2%) v) Sosial (3%) w) Budaya (3%) x) Statistik (1%) y) Kearsipan (2%) 20

z) Perpustakaan (2%)

5) Aspek Tingkat Capaian Kinerja, untuk Urusan Pilihan dengan bobot 20% (dari 60%). Urusan pilihan yang dimaksud adalah: a) Kelautan dan Perikanan (12,5%) b) Pertanian (20%) c) Kehutanan (12,5%) d) Energi dan SDM (12,5%) e) Pariwisata (12,5%) f) Industri (12,5%) g) Perdagangan (12,5%) h) Transmigrasi (5%) 2. Kesesuaian materi dengan bobot 5%, yang terdiri atas: a) Desentralisasi (65%) b) Tugas Pembantuan (20%) c) Tugas Umum Pemerintahan (10%) d) Kelengkapan laporan (5%)

21

BAGAN BOBOT INDEKS KOMPOSIT KINERJA PROVINSI (0,08) Tataran Pengambil Kebijakan (0,3) ICK (0,95)

Indeks EValuasi LPPD (1,00)

Tataran Pelaksana Kebijakan (0,7)

Tugas Pembantuan (0,20) Tugas Umum Pemerintahan (0,10) RPJMD & GU (0,5)

Catatan: IKM = Indeks Kesesuaian Materi ICK = Indeks Capaian Kinerja

Pendidikan (14%)

(0,0575 )(0,03)

Kesehatan (15%) Lingkungan Hidup (5%)

(0,05)

Urusan Desentralisasi (0,65)

IKM (0,05)

(0,1275 ) (0,22)

((1(10%) Pekerjaan Umum 5%)

(0,03) (0,05)

KUKM (3%)

(0,06)

(0,125)

(0,03)

(0,075)

(0,1275 )(0,05)

(0,10)

(0,0875 ) Aspek Umum (0,40) Aspek Capaian Kinerja (0,60)

(0,125) (0,175) (0,175)

Perumahan (4%) Ketahanan Pangan (3%) Kependudukan dan Capil (2%) Tenaga Kerja (3%)

(0,125)

Tata Ruang (3%)

(0,010)

Perencanaan Pembangunanan (5%)

Urusan Wajib (0,80) Urusan Pilihan (0,20)

Kepemudaan dan OR (3%) Penanaman Modal (2%) Pemberdayaan perumpuan (3%) KB dan KS (3%)

Kelautan dan Perikanan (15%) Pertanian (20%)

Perhubungan (2%) Komunikasi dan Informasi (3%) Pertanahan (1%) Kesbangpol (3%)

Kehutanan (10%)

ESDM (10%)

Otda (3%) Pembdayaan Masy Desa (2%) Sosial (3%) Budaya (3%)

Pariwisata (10%) Industri (15%)

Statistik (1%) Perpustakaan (3%) Kearsipan (3%)

Perdagangan (15%) Transmigrasi (5%)

22

BAGAN BOBOT INDEKS KOMPOSIT KINERJA KABUPATEN/KOTA (0,10) (0,12) Tataran Pengambil Kebijakan (0,3) ICK (0,95)

Indeks EValuasi LPPD (1,00)

Tataran Pelaksana Kebijakan (0,7)

Tugas Pembantuan (0,20) Tugas Umum Pemerintahan (0,10) RPJMD & GU (0,5)

Catatan: IKM = Indeks Kesesuaian Materi ICK = Indeks Capaian Kinerja

(0,05)

Pendidikan (20%)

(0,03)

Lingkungan Hidup (5%)

(0,05)

Urusan Desentralisasi (0,65)

IKM (0,05)

Kesehatan (15%)

(0,22)

(0,03)

Pekerjaan Umum (5%)

(0,05) (0,06)

(0,125)

(0,03)

(0,075)

(0,1275 )(0,05)

(0,10)

(0,0875 ) Aspek Umum (0,40) Aspek Capaian Kinerja (0,60)

KUKM (2%) Perumahan (4%)

(0,125) (0,175) (0,175) (0,125) (0,010) Urusan Wajib (0,80) Urusan Pilihan (0,20)

Kelautan Perikanan (2%) Pertanian (2%) Kehutanan (2%) Energi dan SDM (12%)

Pariwisata (12,5%)

Indusrti (12,5%)

Ketahanan Pangan (2%) Kependudukan dan Capil (5%) Tenaga Kerja (2%) Tata Ruang (3%) Perencanaan Pembangunanan (5%) Kepemudaan dan OR (2%) Penanaman Modal (2%) Pemberdayaan perumpuan (4%) KB dan KS (2%) Perhubungan (2%) Komunikasi dan Informasi (2%) Pertanahan (1%) Kesbangpol (2%) Otda (2%) Pemberdayaan Masy Desa (2%) Sosial (3%) Budaya (3%)

Perdagangan (12,5%) Transmigrasi (5%)

Statistik (1%) Kearsipan (2%) Perpustakaan (2%)

23

D.

Prinsip Dasar Evaluasi EKPPD dilaksanakan dengan memberi penilaian prestasi untuk masing-masing IKK yang terdiri dari prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip Umum merupakan penilaian prestasi yang diberlakukan terhadap IKK dengan rumus, perhitungan dan capaian kinerja yang sama, sedangkan Prinsip khusus merupakan penilaian prestasi yang diberlakukan terhadap IKK tertentu. 1. Prinsip Umum a. IKK yang capaian kinerjanya tidak diisi (TDI) evaluator agar melakukan klarifikasi data. b. IKK yang satuan capaian kinerjanya diisi “ada” atau “tidak ada”; “tepat” atau “tidak tepat”; “sudah” atau ”belum”; “sesuai” atau “tidak sesuai” maka bila jawaban ada/tepat/sudah/sesuai diberi skor = 4 yang secara otomatis dikonversikan oleh sistem aplikasi. Sedangkan untuk jawaban tidak ada/ tidak tepat/ belum/ tidak sesuai diberi skor = 1 yang secara otomatis dikonversikan oleh sistem aplikasi. c. IKK yang satuan capaian kinerjanya diisi “persentase”/ “jumlah”/ “buah”/”kali”/”MoU”/”Ijin”/”Perda”, maka skor diperoleh secara otomatis dengan sistem aplikasi melalui tahap: 1) Penggabungan capaian kinerja IKK yang sama dalam satu wilayah provinsi. 2) Penentuan nilai maksimum dan minimum. 3) Normalisasi data. 4) Dilakukan rata-rata. 5) Dikelompokkan ke dalam prestasi 4.3.2.1. d. IKK yang pembilangnya tidak ada atau sama dengan nol dan penyebutnya bilangan jumlah tertentu maka hasilnya adalah nol dan merupakan hasil yang terbaik. Contoh : 

Aspek Pengambil Kebijakan Perda yang dibatalkan = 0 ; jumlah perda yang diajukan = 5 perda Capaian kinerjanya = 0%

24



Aspek Pelaksana Kebijakan Aset yang tidak digunakan = Rp. 0,- Aset yang yang dikuasai Rp. 100.000.000,- capaian kinerjanya = 0/100 juta rupiah.

2. Prinsip Khusus a. Pada Tataran Pengambil kebijakan : IKK yang capaian kinerjanya diisi jenis opini atas Laporan Keuangan tahun 2015 dan 2016, maka pemberian skor untuk “Wajar Tanpa Pengecualian” (2 X WTP) mendapat skor ST= 4, (1 X WTP dan 1X WDP) mendapat skor T = 3, (2 X WDP) mendapat skor S = 2 ; (1 X WDP dan 1X tidak wajar/memberikan pendapat) mendapat skor R = 1. Beberapa Ketentuan Khusus dalam Tataran Pengambil Kebijakan : NO 1.

2.

IKK

KABUPATEN

Rasio Satpol PP

KOTA

-ST=≤0,001

-ST=≤0,008

-T=0,001<0,01

-T=>0,008-<0,01

-S=0,01 s.d 1.00

-S=0,01-s.d >1

-R= >1.00

-R= >1

Rasio PNS

-ST= 2%≤3%

-ST= 2%≤3%

terhadap Jumlah

-T=1%<2%

-T=1%<2%

Penduduk

-S=3%<4%

-S=3%<4%

-R= 0%<1% atau ≥4%

-R= 0%<1% atau ≥4%

b. Pada Tataran Pelaksana Kebijakan : 1) SKPD yang melaksanakan lebih dari satu urusan harus membuat format

lampiran

I.2,

II.2,

III.2

untuk

setiap

urusan

yang

dilaksanakan. Sedangkan untuk SKPD yang melaksanakan tiga urusan tetapi hanya membuat satu format/kolom (data), harus mengklarifikasi capaian kinerja untuk urusan yang lain. Contoh: Dinas Perindustrian, Perdagangan dan

Koperasi (Perindagkop)

menangani 3 urusan. 25

Misal: - IKK Aspek 1 “Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD” (Urusan Koperasi) diisi elemen data 2/3, namun apabila untuk urusan Perindustrian dan Perdagangan setelah dilakukan klarifikasi dan validasi tersedia data yang diharapkan, maka dimungkinkan untuk dilakukan penyesuaian/perbaikan. Sebaliknya, apabila tidak dapat menyajikan data yang diharapkan maka untuk kedua urusan tersebut capaian kinerjanya “TDI”. Untuk urusan yang tidak mempunyai

program

nasional

seperti

urusan

“Perencanaan

Pembangunan”, “Otonomi Daerah”, “Kearsipan” dan “Transmigrasi” agar langsung diinput 100% pada template untuk keperluan pemeringkatan. 2) Lebih dari satu SKPD melaksanakan satu urusan/satu urusan dilaksanakan oleh lebih dari satu SKPD Contoh: Badan Pengendali Dampak Lingkungan (Bapedalda) dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang sama-sama menangani urusan Lingkungan Hidup, maka capaian kinerja yang diinput adalah hasil rata-rata capaian kinerja dari IKK yang dilaksanakan SKPD yang bersangkutan. Pengisian IKK pada Aspek 3, yaitu “Struktur jabatan dan

eselonering yang terisi”.

Bapedalda mengisi

2/4,

Dinas

Kebersihan dan Pertamanan mengisi 4/6, maka rata-rata capaian kinerja untuk urusan lingkungan hidup = ( 2/4 + 4/6) = 6/10. 3) Urusan wajib Otonomi Daerah yang terdiri dari beberapa SKPD yaitu: Biro-biro pada Sekretariat Daerah Provinsi atau Bagian-Bagian untuk Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota, Inspektorat/Badan Pengawas, Badan Pengelola Keuangan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Persandian, Mawil Hansip, dan lain-lain agar dibuatkan Kertas Kerja terpisah sebelum angka capaian diinput ke dalam template. Kertas Kerja terdiri dari 2 langkah, pertama untuk memperoleh angka capaian di tingkat Setda dilakukan dengan mengisi IKK untuk setiap biro yang ada kemudian dirata-ratakan, kedua angka yang diperoleh dijumlahkan bersama-sama dengan angka capaian BPKD, BKD dan 26

lain-lain setelah dirata-ratakan baru diinput kedalam template angka capaian urusan wajib “Otonomi Daerah”. 4) Urusan

wajib

yang

belum

diserahkan

wewenangnya

kepada

Pemerintah Daerah yaitu urusan Statistik dan Pertanahan tidak perlu diisi dalam template (diberi nilai yang sama). 5) IKK yang capaian kinerjanya diisi jenis dokumen perencanaan yang dimiliki yaitu Renstra SKPD, Renja SKPD dan RKA SKPD, maka untuk Pemerintah Daerah yang mengisi 3 dokumen mendapat skor ST = 4, Pemerintah Daerah yang mengisi 2 dokumen mendapat skor T = 3, Pemerintah Daerah yang mengisi 1 dokumen mendapat skor S = 2, Pemerintah Daerah yang tidak mengisi dokumen perencanaan mendapat skor 0 (skor diperoleh secara otomatis dengan sistem aplikasi). 6) IKK No 3: jumlah Perda yang harus dilaksanakan menurut Permen untuk seluruh urusan wajib dan pilihan, diberi nilai yang sama. c. Capaian Kinerja Urusan Wajib/Pilihan 1) Untuk IKK tertentu yang capaian kinerjanya semakin tinggi (negatif), nilai prestasinya buruk. Contoh : kawasan kumuh, keluarga prasejahtera, angka putus sekolah dll, maka skor diperoleh secara otomatis dengan sistem aplikasi melalui tahapan: a) Penggabungan capaian kinerja IKK yang sama dalam satu wilayah provinsi. b) Penentuan nilai maksimum dan minimum. c) Normalisasi data. d) Dilakukan rata-rata. e) Dikelompokkan kedalam prestasi 4.3.2.1.

27

2) Untuk IKK yang capaian kinerjanya semakin tinggi (positif) semakin bagus. Contoh : IKK urusan lingkungan hidup “penegakan hukum lingkungan”, IKK urusan perumahan “Rumah tangga pengguna air bersih”, maka skor diperoleh secara otomatis dengan sistem aplikasi melalui tahapan: a) Penggabungan capaian kinerja IKK yang sama dalam satu wilayah provinsi. b) Penentuan nilai maksimum dan minimum. c) Normalisasi data. d) Dilakukan rata-rata. e) Dikelompokkan ke dalam prestasi 4.3.2.1. 3) Untuk IKK SPM Urusan Pendidikan, Kesehatan dan Perumahan diatur dengan berpatokan pada target yang ditetapkan dalam SPM tersebut untuk tahun 2015 (tidak ada perubahan dengan tahun sebelumnya). 4) Beberapa ketentuan khusus dalam Capaian Kinerja Urusan Wajib dan Pilihan No. 1.

IKK

Kabupaten

Penanganan Sampah

Kota

Lihat cara

Lihat cara catatan

catatan

perhitungan di

perhitungan di

bawah ini

bawah ini 2.

Ruang

terbuka

satuan

luas

hijau

per -ST= 40%

-ST= 30%

ber -T= 30%<40%

-T= 20%<30%

-S= 20%<30%

-S= 10%<20%

-R= <20%

-R= <10%

Lingkungan pemukiman

Lihat penjelasan

Lihat penjelasan di

kumuh

di bawah

bawah

Penyelenggaraan Festival

Lihat penjelasan

Lihat penjelasan di

Seni dan budaya

di bawah

bawah

wilayah

HGB/HPL 3. 4.

28

No. 5. 6. 7. 8.

IKK

Kabupaten

Kota

Sarana penyelengaaran seni

Lihat penjelasan

Lihat penjelasan di

dan budaya

di bawah

bawah

Penerapan pengelolaan arsip Lihat penjelasan

Lihat penjelasan di

secara baku

di bawah

bawah

Pengunjung perpustakaan

Lihat penjelasan

Lihat penjelasan di

di bawah

bawah

Produktivitas padi atau

Lihat penjelasan

Lihat penjelasan di

bahan pangan utama lokal

di bawah

bawah

lainnya Penjelasan: 1. Perhitungan Sampah yang Ditangani. Volume sampah = jumlah penduduk x 800 gr/hari x 365 hari Kabupaten Kebumen = 1.300.000 x 800 x 365 = 379.600 ton Volume sampah yang ditangani = jumlah truk/kubik x 25 x 12 Kapasitas 1 truk = 5 ton x 25 hari x 4 trip x 12 bulan = 6.000 ton/tahun. Truk yang dimiliki 30 maka sampah yang tertangani = 180.000 ton maka rasio sampah yang tertangani = 180.000 : 379.600 = 47%; (sesuai dengan template, satuan ukuran adalah m3 maka harus ada penyesuaian dari ton ke m3) 2. Perhitungan Ruang Terbuka Hijau Dapatkan jumlah HPL dan HGB yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan, kaitkan dengan gambaran umum daerah (luas daerah). Menurut Permen PU No. 05/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH di Kawasan Perkotaan, RTH meliputi: Taman RT, Taman RW, Taman Kelurahan, Taman Kecamatan, Pemakaman, Taman Kota, Hutan Kota, Untuk fungsi-fungsi tertentu (jalur hijau sepadan rel kereta api, jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi, kawasan perlindungan setempat berupa RTH sepadan

29

sungai, RTH sepadan pantai dan RTH pengamanan sumber air baku/mata air) Contoh: Jumlah HPL dan HGB=100 Ha. RTH=30% dari 100Ha= 30 Ha; 3. Perhitungan Kawasan Lingkungan Kumuh. Pemerintah Daerah harus menetapkan/menyajikan dalam LPPD luas kawasan kumuh di kabupaten dan kota. Kriteria kawasan kumuh antara lain meliputi lingkungan/pemukiman yang tidak tertata, dihuni oleh penduduk tidak tetap/pekerjaan tidak tetap, serta merujuk pada capaian kinerja keluarga pra-sejahtera. (Apabila tidak ada penjelasan maka dianggap TDI). 4. Perhitungan Sarana Seni dan Budaya adalah Jumlah sarana seni dan budaya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. 5. Perhitungan Penerapan Pengelolaan Arsip Secara Baku Pengelolaan Arsip Secara Baku adalah pengelolaan arsip secara sistemik yang diberlakukan seragam diseluruh SKPKD. 6. Perhitungan

Pengunjung

Perpustakaan

adalah

jumlah

seluruh

pengunjung perpustakaan dalam satu tahun. Sedangkan populasi yang harus dilayani oleh perpustakaan adalah penduduk dengan usia 10 s/d 59 tahun. 7. Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya. Perhitungan jumlah produksi padi dan setara padi (jagung, ketela, sagu, gandum dan ubi jalar). 8. Lingkungan pemukiman kumuh adalah lingkungan hunian atau tempat tinggal/rumah beserta lingkungannya yang berfungsi sebagai rumah tinggal dan sebagai sarana pembinaan keluarga tetapi tidak layak huni ditinjau dari tingkat kepadatan penduduk, sarana dan prasarananya, fasilitas pendidikan, kesehatan serta sarana dan prasarana sosial budaya masyarakat. Kriteria pemukiman kumuh antara lain penduduk yang sangat padat antara 240-400 jiwa/Ha, jalan-jalan sempit yang 30

tidak dapat dilalui kendaraan roda empat, fasilitas drainase yang tidak memadai, minimnya fasilitas pembuangan air kotor atau tinja, minimnya fasilitas penyediaan air bersih, tata bangunan yang tidak teratur, rawan penularan penyakit serta pemilikan hak atas lahan yang tidak legal. 9. Luas

lahan

bersertifikat,

adalah

luas

lahan

bersertifikat

milik

pemerintah daerah dibandingkan dengan luas lahan yang dimiliki pemerintah daerah. 10. Penyelesaian izin lokasi adalah penyelesaian permohonan izin yang sudah lengkap (teregistrasi) untuk tahun berjalan. E.

Prosedur Evaluasi 1. Tahapan Evaluasi Pemerintah Kabupaten dan Kota oleh Tim Daerah : a. Input data pada bagian “LPPD” kolom “Elemen Data” di dalam aplikasi template individu. Template tersebut secara otomatis akan menghasilkan nilai capaian kinerja untuk masing-maisng IKK baik pada lampiran I, II dan III. Pada tahap ini data yang digunakan adalah data yang tercantum di dalam LPPD kabupaten dan kota. b. Mencermati

dokumen

pendukung

yang

sebelumnya

telah

didokumentasikan oleh Bagian Pemerintahan kabupaten dan kota. c. Input data yang sesuai dengan dokumen pendukung pada bagian “Hasil Klarifikasi” kolom “Elemen Data” di dalam aplikasi template individu. Template tersebut secara otomatis akan menghasilkan nilai capaian kinerja untuk masing-maisng IKK baik pada lampiran I, II dan III. Pada tahap ini data yang digunakan adalah data yang tertera pada dokumen pendukung. Jika tidak ada dokumen pendukung, dinyatakan tidak ada informasi atau “TDI”. d. Mendokumentasikan data pendukung elemen data dari masing-masing IKK secara sistematis. e. Mencetak Kertas Kerja Evaluasi (KKE) untuk ditandatangani oleh evaluator, dilengkapi dengan data pendukung sebagaimana huruf d. 31

f. Membuat Notisi hasil evaluasi dan rekomendasi khususnya terhadap IKK yang capaian kinerjanya rendah dan/atau TDI pada aspek Pengambil Kebijakan, Pelaksana Kebijakan Umum, dan Capaian Kinerja Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. g. Menyampaikan soft copy Kertas Kerja Evaluasi (KKE) kepada Tim Teknis EPPD melalui email [email protected], sebelum Tim Teknis EPPD melakukan validasi terhadap hasil evaluasi Timda. h. Menyerahkan seluruh template individu hasil validasi kepada Tim Teknis EPPD dalam bentuk berita acara, dengan ketentuan tidak dimungkinkan lagi Timda melakukan perbaikan KKE dan atau penyampaian data susulan dari kabupaten/kota pada saat Tim Teknis EPPD melakukan evaluasi terhadap pemerintahan provinsi. i. Menerima hasil pemeringkatan sementara se-wilayah Provinsi dari Tim Teknis EPPD, sebagai hasil penggabungan template Kabupaten/Kota. j. Menyusun LHE individu kabupaten dan kota berdasarkan hasil peringkat sementara se-wilayah provinsi sebagaimana dimaksud huruf i, untuk dilaporkan kepada Gubernur. Hal ini dilakukan setelah Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang status dan kinerja pemerintahan daerah ditetapkan. 2. Tugas Tim Teknis EPPD Nasional 1) Melakukan

validasi

hasil

EKPPD

Timda

terhadap

Pemerintah

Kabupaten/Kota. a. Meminta data/dokumen pendukung dari Tim Daerah yang dibuktikan dengan tanda terima. b. Memvalidasi KKE yang diterima dari Tim Daerah. c. Membandingkan antara KKE dengan data pendukung: -

apabila tidak sesuai dengan dokumen pendukung, maka data yang digunakan adalah data yang sesuai dengan dokumen pendukung yang telah diserah-terimakan.

-

Apabila tidak ditemukan data pendukung maka diisi “Tidak Diperoleh Informasi (TDI)”. 32

d. Menyusun hasil validasi terhadap hasil EKPPD Kabupaten/Kota yang telah dilakukan oleh Tim Daerah. e. Menerima dan menggabungkan seluruh template individu kabupaten dan

kota

untuk

satu

wilayah

Provinsi,

untuk

menghasilkan

pemeringkatan sementara kabupaten dan kota untuk satu wilayah provinsi. f. Menyerahkan hasil pemeringkatan sementara kepada Tim Daerah dalam bentuk Berita Acara. 2) Melakukan Evaluasi Pemerintahan Provinsi. A. Desk Evaluation Pada tahap ini Tim Teknis Nasional EPPD melakukan input elemen data LPPD ke dalam sistem aplikasi template individu pada kolom Elemen Data pada bagian LPPD untuk Tataran Pengambil Kebijakan, Pelaksana Kebijakan Umum dan Pelaksana Urusan Pemerintahan. Input data tersebut dilakukan setelah Provinsi mengumpulkan LPPD ke Kementerian Dalam Negeri. B. Klarifikasi Terhadap LPPD Provinsi Pada tahap ini Tim Teknis Nasional Melakukan: a) Mencermati data pendukung atas seluruh elemen data kinerja. b) Input elemen data yang sesuai dengan data pendukung ke dalam sistem aplikasi template individu pada kolom Elemen Data pada bagian Hasil Evaluasi. Apabila tidak ada data pendukung, maka dalam kolom elemen data pada bagian hasil evaluasi diisi “Tidak Diperoleh Informasi” (TDI). c) Mendokumentasikan dan mengurutkan data pendukung sesuai dengan IKK, kemudian mengelompokkannya kedalam tataran Pengambil Kebijakan, Pelaksana Kebijakan Umum dan Pelaksana Kebijakan Urusan Pemerintahan. d) Mencetak Kertas Kerja Evaluasi (KKE) untuk ditandatangani oleh evaluator, dilengkapi data pendukung sebagaimana huruf d. e) Membuat Notisi hasil evaluasi dan rekomendasi khususnya terhadap IKK yang capaian kinerjanya rendah dan TDI. 33

3) Melakukan pemeringkatan secara nasional. a) Melakukan penggabungan template individu provinsi

kedalam

template gabungan provinsi sebagai dasar penetapan peringkat provinsi secara nasional. b) Melakukan penggabungan template individu kabupaten ke dalam template gabungan kabupaten sebagai dasar penetapan peringkat kabupaten secara nasional. c) Melakukan penggabungan template individu kota ke dalam template gabungan kota sebagai dasar penetapan peringkat kota secara nasional. d) Menyusun LHE Individu Provinsi. e) Menyusun LHE Nasional. F.

Dasar penugasan dan Pemeringkatan 1. Dasar Penugasan a. Tim Daerah melaksanakan EKPPD atas LPPD Pemda Kabupaten/Kota Tahun 2016 yang disampaikan oleh Bupati/Walikota, berdasarkan penugasan dari Gubernur selaku penanggungjawab Timda EPPD. b. Tim Teknis Nasional EPPD melaksanakan EKPPD atas LPPD Pemda Provinsi

tahun

2016

yang

disampaikan

oleh

Gubernur,

dan

melaksanakan validasi hasil EKPPD Timda berdasarkan penugasan dari Direktur Jenderal Otonomi Daerah Selaku Ketua Tim Teknis Nasional EPPD. 2. Pemeringkatan Pemeringkatan nasional terhadap seluruh provinsi, kabupaten dan kota dilakukan oleh Tim Nasional EPPD. Hasil pemeringkatan secara nasional diperoleh dari indeks kinerja berdasarkan hasil EKPPD. Indeks kinerja tersebut merupakan penggabungan antara Indeks Kesesuaian Materi (IKM) dan Indeks Capaian Kinerja (ICK) IKM dan ICK secara nasional tersebut diperoleh dari penggabungan seluruh kinerja hasil validasi kabupaten, kota dan seluruh kinerja hasil klarifikasi provinsi ke dalam template gabungan nasional. Untuk IKM 34

diperoleh dengan menilai kesesuaian materi sesuai dengan PP Nomor 3 Tahun 2007. Sedangkan untuk ICK, secara berjenjang indeks kinerja tersebut dibandingkan antar seluruh pemerintah daerah mulai dari IKK, fokus, aspek sesuai dengan PP Nomor 6 Tahun 2008. Pemeringkatan indeks EKPPD Pemerintah Kabupaten dan Kota sewilayah Provinsi dan Nasional, serta

Pemeringkatan indeks EKPPD

Pemerintah Provinsi secara Nasional dilakukan dengan membuat range yang terdiri dari 4 kategori prestasi yaitu; No

Indeks EKPPD

Prestasi

1

3,00<..…≤4,00

Sangat Tinggi

2

2,00<…..≤3,00

Tinggi

3

1,00<…..≤2,00

Sedang

4

0,00≤…..≤1,00

Rendah

Catatan : Peringkat kabupaten dan kota hasil pemeringkatan sementara dalam satu wilayah provinsi dimungkinkan berbeda dengan urutan kabupaten dan kota hasil pemeringkatan secara nasional, karena : 1) Hasil pemeringkatan

sementara kabupaten dan kota merupakan

penggabungan kinerja antara kabupaten dan kota dalam satu wilayah provinsi saja dan tidak dibandingkan dengan kabupaten dan kota lainnya secara nasional. 2) Perbandingkan dalam Template Gabungan Kabupaten/Kota secara nasional, adalah capaian kinerja dari masing-masing IKK bukan Hasil Indeks Komposit. 3) Jumlah populasi data tingkat provinsi lebih sedikit dengan populasi data tingkat nasional, sehingga nilai rata-rata yang dihasilkan dari masingmasing IKK pada template Gabungan Kabupaten/Kota se-wilayah provinsi berbeda dengan yang dihasilkan pada Template Gabungan Kabupaten/ Kota secara nasional.

35

3. Common Senses Survey (tinjauan lapangan). Untuk mendukung objektivitas terhadap hasil pemeringkatan sementara EKPPD Tahun 2016 terhadap LPPD Tahun 2015 secara nasional, Tim Teknis EPPD melakukan tinjauan lapangan (Common Senses Survey) terhadap Pemerintah Daerah yang berprestasi sangat tinggi dalam rangka penetapan peringkat secara nasional untuk pemerintah provinsi, kabupaten dan kota. Hasil dari tinjauan lapangan (Common Senses Survey) digabungkan dengan hasil validasi dan klarifikasi provinsi, kabupaten dan kota secara nasional sehingga diperoleh nilai/skor gabungan. Nilai/skor gabungan tersebut dugunakan

sebagai

dasar

pemeringkatan

secara

nasional

provinsi,

kabupaten dan kota.

36

BAB III PELAPORAN HASIL EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (EKPPD)

A.

Jenis dan Format Laporan Hasil Evaluasi Laporan Hasil Evaluasi terdiri dari: 1. Laporan Hasil Evaluasi Individu (LHE-I) disusun dalam bentuk Buku laporan yang terdiri dari beberapa BAB, untuk masing-masing Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota. 2. Laporan Hasil Evaluasi Nasional (LHE-N) pemeringkatan provinsi, kabupaten dan kota secara nasional disusun dalam bentuk Buku laporan yang terdiri dari beberapa BAB.

B.

Pelaporan Hasil EKPPD Oleh Timda Provinsi 1. Timda EKPPD Provinsi melaporkan kepada Gubernur sebagai berikut: a. Laporan Hasil Evaluasi Individu masing-masing Kab/Kota b. Laporan pemeringkatan dan status sementara Kab/Kota dalam satu wilayah Provinsi 2. Gubernur menyampaikan Laporan Hasil Evaluasi Individu (LHE-I) masingmasing Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota sebagai umpan balik LPPD.

C.

Pelaporan Hasil EKPPD oleh Tim Teknis Nasional EPPD 1. Laporan hasil pemeringkatan sementara: a) Sekretariat Tim Nasional EPPD menyusun laporan hasil pemeringkatan sementara EKPPD Provinsi/Kabupaten/Kota secara nasional. b) Direktur

EKPKD

menyampaikan

selaku Laporan

Kepala Hasil

Sekretariat Pemeringkatan

Tim

Nasional

Sementara

EPPD EKPPD

sebagaimana dimaksud pada huruf a, di sidang pleno Tim Teknis Nasional EPPD. c) Direktur Jenderal Otda selaku Ketua Tim Teknis melaporkan hasil sidang Tim Teknis Nasional EPPD kepada Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Tim Nasional EPPD untuk ditetapkan menjadi peringkat dan status 37

kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri. 2. Laporan Hasil Evaluasi Individu: a) Sekretariat Tim Nasional menyusun Laporan Hasil Evaluasi Individu (LHE-I) Provinsi. b) Direktur Jenderal Otda selaku Ketua Sekretaris Tim Teknis Nasional EPPD melaporkan LHE-I kepada Menteri Dalam Negeri. c) Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Tim Nasional EPPD menyampaikan LHE-I ke masing-masing Provinsi kepada Gubernur untuk bahan pembinaan lebih lanjut. 3. Laporan Hasil Evaluasi Secara Nasional: a) Sekretariat Tim Nasional EPPD menyusun Laporan Hasil Evaluasi Nasional (LHE-N). b) Direktur Jenderal Otda selaku Ketua Sekretaris Tim Teknis Nasional EPPD melaporkan LHE-N kepada Menteri Dalam Negeri; c) Direktur Jenderal Otda selaku Ketua Sekretaris Tim Teknis Nasional EPPD menyampaikan LHE-N kepada Anggota Tim Nasional EPPD; d) Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Tim Nasional EPPD melaporkan hasil evaluasi nasional kepada Presiden berupa Keputusan Menteri Dalam Negeri

tentang

Peringkat

dan

Status

Kinerja

Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Secara Nasional. D.

Penyampaian Laporan Penyampaian Laporan Hasil Evaluasi sebagai berikut: 1. LHE-I Kabupaten/Kota dibuat rangkap 5 (lima), masing-masing disampaikan oleh Gubernur kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada: a. Menteri Dalam Negeri. b. Sekretaris Daerah Provinsi. c. Inspektur Wilayah Provinsi. d. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi.

38

2. LHE-I Provinsi dibuat rangkap 4 (empat), masing-masing disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur dengan tembusan kepada: a. Direktur Jenderal Otonomi Daerah. b. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri. c. Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah, BPKP. 3. LHE-N dibuat rangkap 3 (tiga), masing-masing disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri kepada Presiden dengan tembusan kepada: a. Direktur Jenderal Otda, Kemendagri. b. Anggota Tim Teknis EPPD. E.

Lain-Lain 1. Beberapa penjelasan untuk Indikator Kinerja Kunci (IKK) Provinsi adalah sebagai berikut: 1) Lampiran I Pengambil Kebijakan a. IKK Nomor 3 tentang rasio personil Satpol PP terhadap jumlah penduduk, untuk saat ini yang diperhitungkan adalah personil Satpol PP yang berasal dari PNS. b. IKK Nomor 5 tentang ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dan laporan kinerja sesuai PP No 8 Tahun 2006, dalam rangka

efektivitas

dan

penyederhanaan

penyampaian

laporan

penyelenggaraan pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam pasal 69 Undang-Undang 23 Tahun 2014, dinormalisasi. c. IKK Nomor 14 tentang keberadaan perda standar pelayanan publik, mengacu tidak hanya pada produk hukum daerah untuk pemenuhan kebutuhan

pelayanan bagi setiap masyarakat atas barang, jasa

dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik, namun juga berbagai Keputusan Kepala Daerah lainnya. Selain itu, kegiatan tersebut dapat juga dilihat dalam DIPA yang menganggarkan kegiatan tersebut.

39

d. IKK Nomor 18 tentang jumlah perda yang ditetapkan, dalam hal ini mengacu pada keputusan DPRD tentang Program Pembentukan Perda (Propemda) yang sebelumnya dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dikenal dengan istilah Prolegda. e. IKK Nomor 19 tentang jumlah Raperda yang disetujui DPRD, dalam hal ini meliputi seluruh raperda. f. IKK Nomor 20 tentang Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti mengacu pada seluruh Keputusan DPRD yang dihasilkan. g. IKK Nomor 24 tentang keberadaan Perda tentang konsultasi publik, dalam hal ini lebih menekankan pada kegiatan yang dihadiri publik yang membahas isu/masalah kebijakan publik. Selain itu, dapat juga dilihat dalam DIPA yang menganggarkan kegaitan tersebut h. IKK Nomor 35 tentang temuan BPK yang ditindaklanjuti dengan memperhitungkan

jumlah

rekomendasi

yang

telah

tuntas

ditindaklanjuti oleh Pemda. 2) Lampiran II Pelaksana Kebijakan a. IKK Nomor 2 tentang keberadaan SOP, yang dimaksud adalah SOP teknis yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD. b. IKK Nomor 5 tentang keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD, yang dimasuk dengan jabatan fungsional adalah jabatan fungsional teknis terkait dengan urusan yang dilaksanakan. c. IKK Nomor 7 tentang pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan. Yang dimaksud dengan pejabat yang telah memenuhi persyaratan adalah pejabat yang telah mengikuti Diklat PIM d. IKK Nomor 15 tentang total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa, data dukung yang digunakan adalah dari SIMDA namun apabila daerah belum menerapkan SIMDA dapat digunakan data manual dari masing-masing SKPD.

40

e. IKK Nomor 18 tentang adanya inventarsasi barang/aset SKPD, dalam hal ini aset yang dimaksud adalah jumlah aset tetap berdasarkan berita acara pemeriksaan minimal 5 tahun (sensus barang). 3) Lampiran III Pelaksana Kebijakan Capaian Kinerja Urusan Wajib dan Pilihan a. IKK Nomor 4 tentang Pembinaan Guru jenjang SD/MI, dalam hal ini yang dimaksud adalah guru yang telah memenuhi sertifikasi kualifikasi dan kompetensi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. b. IKK Nomor 5 tentang Pembinaan Guru jenjang SMP/MTS, dalam hal ini yang dimaksud adalah guru yang telah memenuh sertifikasi kualifikasi dan kompetensi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. c. IKK Nomor 6 tentang Pembinaan Guru jenjang SMA/SMK/MA, dalam hal ini yang dimaksud adalah guru yang telah memenuhi sertifikasi kualifikasi dan kompetensi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. d. IKK

Nomor

40

tentang

Partisipasi

Perempuan

di

Lembaga

Pemerintah, yang dimaksud dengan jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintah adalah jumlah keseluruhan pekerja perempuan baik PNS, CPNS maupun outsourcing. e. IKK Nomor 46 tentang Pameran/Expo. Jumlah Pameran/Expo yang dihitung tidak hanya jumlah pameran/expo dimana Pemda menjadi penyelenggara, namun juga sebagai peserta. f. IKK Nomor 48 tentang Kegiatan Pembinaan Politik Daerah. Yang dimaksud dengan kegiatan pembinaan politik daerah termasuk kegiatan seminar dan lokakarya, sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan, asistensi, pelatihan dan bimbingan teknis, pagelaran seni dan budaya, jambore, perkemahan, napak tilas dan berbagai macam perlombaan seperti pidato, jalan sehat, cerdas

41

tangkas, karya tulis ilmiah, film dokumenter, dan cipta lagu (Permendagri 36/2010). g. IKK Nomor 49 tentang Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP. Yang dimaksud dengan kegiatan pembinaan politik daerah termasuk kegiatan seminar dan lokakarya, sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan, asistensi, pelatihan dan bimbingan teknis, pagelaran seni dan budaya, jambore, perkemahan, napak tilas dan berbagai macam perlombaan seperti pidato, jalan sehat, cerdas tangkas, karya tulis ilmiah, film dokumenter, dan cipta lagu (Permendagri 36/2010). h. IKK Nomor 51 tentang Tapal Batas, dalam hal ini mengedepankan proses penyelesaian sengketa perbatasan antar Kabupaten/Kota pada tahun 2015, data yang digunakan adalah yang terkait dengan proses/rapat penyelesaian sengketa batas, misalnya berita acara rapat penyelesaian sengketa Tahun 2015. Bagi Daerah yang tidak memiliki permasalahan perbatasan, diminta untuk menyertakan surat pernyataan dari Kepala Daerah. 2. Beberapa Indikator Kinerja Kunci Kabupaten/Kota juga perlu diperjelas dalam Lampiran I, II dan III, sebagai berikut: 1) Lampiran I Pengambil Kebijakan a. IKK Nomor 6 tentang rasio personil Satpol PP terhadap jumlah penduduk, untuk saat ini yang diperhitungkan adalah personil Satpol PP yang berasal dari PNS. b. IKK Nomor 11 tentang ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dan laporan kinerja sesuai PP No 8 Tahun 2006, dalam rangka

efektivitas

dan

penyederhanaan

penyampaian

laporan

penyelenggaraan pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam pasal 69 Undang-Undang 23 Tahun 2014, dinormalisasi. c. IKK Nomor 20 tentang keberadaan perda standar pelayanan publik, mengacu tidak hanya pada produk hukum daerah untuk pemenuhan kebutuhan

pelayanan bagi setiap masyarakat atas barang, jasa 42

dan/atau

pelayanan

administratif

yang

disediakan

oleh

penyelenggara pelayanan publik, namun juga berbagai Keputusan Kepala Daerah lainnya. Selain itu, kegiatan tersebut dapat juga dilihat dalam DIPA yang menganggarkan kegiatan tersebut. d. IKK Nomor 24 tentang jumlah perda yang ditetapkan, dalam hal ini mengacu pada keputusan DPRD tentang Program Pembentukan Perda (Propemda) yang sebelumnya dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dikenal dengan istilah Prolegda. e. IKK Nomor 25 tentang jumlah Raperda yang disetujui DPRD, dalam hal ini meliputi seluruh Raperda baik yang berasal dari inisiatif DPRD maupun yang berasal dari Pemda. f. IKK Nomor 26 tentang Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti mengacu pada Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti mengacu pada seluruh Keputusan DPRD yang dihasilkan. g. IKK Nomor 30 tentang keberadaan Perda tentang konsultasi publik, dalam hal ini lebih menekankan pada dasar pelaksanaan konsultasi publik dalam pembentukan Perda yang dibuktikan melalui produk hukum daerah atau DIPA yang mendasari pelaksanaan konsultasi publik. h. IKK Nomor 39 tentang temuan BPK yang ditindaklanjuti memperhitungkan

jumlah

rekomendasi

yang

telah

dengan tuntas

ditindaklanjuti oleh Pemda. 2) Lampiran II Pelaksana Kebijakan Umum a. IKK Nomor 2 tentang keberadaan SOP, yang dimaksud adalah SOP teknis yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD. b. IKK Nomor 5 tentang keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD, yang dimasuk dengan jabatan fungsional adalah jabatan fungsional teknis terkait dengan urusan yang dilaksanakan. c. IKK Nomor 7 tentang pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan. Yang dimaksud dengan pejabat 43

yang telah memenuhi persyaratan adalah pejabat yang telah mengikuti Diklat PIM d. IKK Nomor 15 tentang total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa, data dukung yang digunakan adalah dari SIMDA namun apabila daerah belum menerapkan SIMDA dapat digunakan data manual dari masing-masing SKPD. e. IKK Nomor 18 tentang adanya inventarsasi barang/aset SKPD, dalam hal ini aset yang dimaksud adalah jumlah aset tetap berdasarkan berita acara pemeriksaan minimal 5 tahun (sensus barang). 3) Lampiran III Pelaksana Kebijakan Capaian Kinerja Urusan Wajib dan Pilihan a. IKK

Nomor

51

tentang

Partisipasi

Perempuan

di

Lembaga

Pemerintah, yang dimaksud dengan jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintah adalah jumlah keseluruhan pekerja perempuan baik PNS, CPNS maupun outsourcing. b. IKK Nomor 56 tentang angkutan darat, dinormalisasi. c. IKK Nomor 58 tentang Pameran/Expo. Jumlah Pameran/Expo yang dihitung tidak hanya jumlah pameran/expo dimana Pemda menjadi penyelenggara, namun juga sebagai peserta. d. IKK Nomor 59 tentang Luas lahan bersertifikat, yang diminta adalah luas lahan bersertifikat milik Pemerintah Daerah. e. IKK Nomor 61 tentang Penyelesaian Izin Lokasi, yang dimaksud adalah

penyelesaian

permohonan

izin

yang

telah

lengkap

(teregistrasi) untuk tahun berjalan, f. IKK Nomor 62 tentang Kegiatan Pembinaan Politik Daerah. Yang dimaksud dengan kegiatan pembinaan politik daerah termasuk kegiatan seminar dan lokakarya, sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan, asistensi, pelatihan dan bimbingan teknis, pagelaran seni dan budaya, jambore, perkemahan, napak tilas dan berbagai macam perlombaan seperti pidato, jalan sehat, cerdas

44

tangkas, karya tulis ilmiah, film dokumenter, dan cipta lagu (Permendagri 36/2010). g. IKK Nomor 63 tentang Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP. Yang dimaksud dengan kegiatan pembinaan politik daerah termasuk kegiatan seminar dan lokakarya, sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan, asistensi, pelatihan dan bimbingan teknis, pagelaran seni dan budaya, jambore, perkemahan, napak tilas dan berbagai macam perlombaan seperti pidato, jalan sehat, cerdas tangkas, karya tulis ilmiah, film dokumenter, dan cipta lagu (Permendagri 36/2010). h. IKK Nomor 65 tentang Indeks Kepuasan Masyarakat, dalam hal ini Daerah dapat menyertakan laporan IKM dari Sekretariat Daerah dan/atau laporan IKM dari SKPD yang melaksanakan pelayanan dasar. i. IKK Nomor 6 Urusan Pilihan tentang Kerusakan Kawasan Hutan, yang dimaksud dengan hutan di sini adalah hutan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang (Berdasarkan PP 63/2002) j. IKK Nomor 7 Urusan Pilihan tentang Pertambangan Tanpa Izin, yang dimaksud dengan area pertambangan adalah area pertambangan sebagaimana dimaksud dengan PP 27/1980. Apabila Pemda tidak memiliki areal pertambangan atau areal pertambangan liar, maka Pemda diminta untuk membuat surat pernyataan dari pejabat yang berwenang. k. IKK Nomor 10 Urusan Pilihan tentang Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB, yang dimaksud dengan sektor pariwisata dalam PDRB adalah sektor Hotel dan Restoran serta Jasa Hiburan dan Rekreasi.

45

BAB IV PENUTUP Manual Tata Cara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disusun untuk dijadikan panduan, pedoman dan acuan bagi tim EKPPD dalam melaksanakan EKPPD Tahun 2016 terhadap LPPD Tahun 2015. Apabila didalam pelaksanaannya memerlukan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi Direktorat Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Jl. Medan Merdeka Utara No.7-8 Jakarta Pusat, atau melalui telepon/faximile (021) 350 3147 dan (021) 344 0783, Email: [email protected].

a.n. MENTERI DALAM NEGERI DIREKTUR JENDERAL OTONOMI DAERAH, Ttd. DR. SUMARSONO, MDM

46

Lampiran I : 6/1 - 7

DATA PENDUKUNG ELEMEN DATA IKK PROVINSI LAMPIRAN III (PELAKSANA KEBIJAKAN CAPAIAN KINERJA URUSAN WAJIB DAN PILIHAN) NO 1

IKK 2 1 Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SD/MI

ELEMEN DATA 3 Jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah di tingkat SD/MI

SATUAN 4 …...%

Jumlah penduduk penyandang ketunaan di usia SD/MI

2 Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SMP/MTS

Jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah di tingkat SMP/MTS

4 Pembinaan Guru jenjang SD/MI

5 Pembinaan Guru jenjang SMP/MTS

6 Pembinaan Guru jenjang SMA/SMK/MA

Jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah di tingkat SMA /SMK/MA

5 yang ada pada lampiran LPPD

DOKUMEN PENDUKUNG/KERTAS SUMBER DATA KERJA 6 7 Dinas Pendidikan, FC Daftar Rincian jumlah siswa penyandang ketunaan Profil Pendidikan, yang bersekolah di tingkat Dinas Sosial SD/MI FC Daftar Rincian jumlah penduduk penyandang ketunaan di usia SD/MI

…...%

Jumlah penduduk penyandang ketunaan di usia SMP/MTS

3 Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SMA/SMK/MA

ELEMEN DATA DLM LPPD

Dinas Pendidikan, Profil Pendidikan, Dinas Sosial

Dinas Pendidikan, FC Daftar Rincian jumlah siswa penyandang ketunaan Profil Pendidikan, yang bersekolah di tingkat Dinas Sosial SMP/MTS FC Daftar Rincian jumlah penduduk penyandang ketunaan di usia SMP/MTS

…...%

Dinas Pendidikan, FC Daftar Rincian jumlah siswa penyandang ketunaan Profil Pendidikan, yang bersekolah di tingkat Dinas Sosial SMA/SMK/MA

Jumlah penduduk penyandang ketunaan di usia SMA/SMK/MA

FC Daftar Rincian jumlah penduduk penyandang ketunaan di usia SMA/SMK/MA

Dinas Pendidikan, Profil Pendidikan, Dinas Sosial

Jumlah Guru jenjang SD/MI yang …...% telah memenuhi kualifikasi dan Kompetensi Jumlah Guru jenjang SD/MI

FC Daftar Rincian jumlah Guru jenjang SD/MI yang telah memenuhi kualifikasi dan Kompetensi FC Daftar Rincian jumlah guru jenjang SD/MI

Dinas Pendidikan, Profil Pendidikan

Jumlah Guru jenjang SMP/MTS yang telah memenuhi kualifikasi dan Kompetensi Jumlah Guru jenjang SMP/MTS

…...%

FC Daftar Rincian jumlah Guru jenjang SMP/MTS yang telah memenuhi kualifikasi dan Kompetensi FC Daftar Rincian jumlah guru jenjang SMP/MTS

Dinas Pendidikan, Profil Pendidikan

Jumlah Guru jenjang SMA/SMK/MA yang telah memenuhi kualifikasi dan Kompetensi

…...%

Jumlah Guru jenjang SMA/SMK/MA

Dinas Pendidikan, Profil Pendidikan

Dinas Pendidikan, Profil Pendidikan

FC Daftar Rincian jumlah Dinas Pendidikan, Guru jenjang SMA/SMK/MA Profil Pendidikan yang telah memenuhi kualifikasi dan Kompetensi FC Daftar Rincian jumlah Dinas Pendidikan, guru jenjang SMA/SMK/MA Profil Pendidikan

7 Fasilitasi dan Asistensi Pengelolaan Penjaminan Mutu Pendidikan

Peta penjaminan mutu pendidikan

Ada atau tidak

FC dokumen yang menunjukan peta penjaminan mutu pendidikan

Dinas Pendidikan, Profil Pendidikan

8 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota

…...%

Agregasi

Dinas Kesehatan, Profil Kesehatan

9 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

10 Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

11 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan

Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota

Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota

Agregasi …...%

Agregasi

Dinas Kesehatan, Profil Kesehatan

Agregasi …...%

Agregasi

Dinas Kesehatan, Profil Kesehatan

Agregasi …...%

Agregasi Agregasi

Dinas Kesehatan, Profil Kesehatan

Lampiran I : 6/2 - 7 NO

IKK

1 2 12 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA

13 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

ELEMEN DATA 3 Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota

SATUAN 4 …...%

15 Cakupan kunjungan bayi

16 Pencemaran Udara

Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota Jumlah Kabupaten dan kota yg dipantau mutu udara ambient Dikawasan pemukiman atau industri

…...%

18 Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

19 Penegakan hukum lingkungan

20 Panjang jalan Provinsi dalam kondisi baik

Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota Panjang jalan Provinsi dalam kondisi baik

…...%

22 Kawasan Kumuh

23 Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB

Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota

Agregasi

Dinas Kesehatan, Profil Kesehatan

Agregasi

Dinas Kesehatan, Profil Kesehatan

Agregasi …...%

Agregasi

Dinas Kesehatan, Profil Kesehatan

Agregasi …...%

SKPD yang menangani FC Daftar Kab/Kota yang Lingkungan Hidup dipantau mutu udara ambient dikawasan pemukiman atau industri disertai hasil pantauan mutunya dari masingmasing kab/kota Jumlah kab/kota di wilayah prov

…...%

Agregasi

Dinas Pekerjaan Umum

Agregasi …...%

Agregasi

Dinas Pekerjaan Umum

Agregasi …...%

Agregasi

Dinas Pekerjaan Umum

Agregasi …...%

Panjang seluruh jalan provinsi

21 Rumah Tangga ber Sanitasi

7 Dinas Kesehatan, Profil Kesehatan

Agregasi

Jumlah seluruh kabupaten dan kota 17 Kebersihan

SUMBER DATA

Agregasi

Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota 14 Cakupan pelayanan kesehatan Jumlah Capaian Kinerja rujukan pasien masyarakat miskin Kabupaten dan Kota

DOKUMEN ELEMEN DATA PENDUKUNG/KERTAS DLM LPPD KERJA 5 6 Agregasi

…...%

FC Dokumen yang menunjukan panjang jalan provinsi dalam kondisi baik (Laporan Kondisi Jalan)

Dinas Pekerjaan Umum

FC Dokumen yang menunjukan panjalng seluruh jalan Provinsi

Dinas Pekerjaan Umum

Agregasi

SKPD yang menangani Perumahan

Agregasi …...%

Agregasi

SKPD yang menangani Tata Ruang

Agregasi …...%

Agregasi

SKPD yang menangani Lingkungan Hidup

Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota ada/tidak

Ada atau tidak

FC halaman muka (cover), BAPPEDA halaman pertama, dan halaman ditandatanganinya RPJPD

25 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD

ada/tidak

Ada atau tidak

FC halaman muka (cover), BAPPEDA halaman pertama, dan halaman ditandatanganinya RPJMD

26 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD

ada/tidak

Ada atau tidak

FC halaman muka (cover), BAPPEDA halaman pertama, dan halaman ditandatanganinya RKPD

24 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJPD

Agregasi

Lampiran I : 6/3 - 7 NO

IKK

1 2 27 Penjabaran Program RPJMD dalam RKPD

ELEMEN DATA 3 Jumlah program RKPD tahun berkenaan

Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan

28 Rumah tangga pengguna air bersih 29

30

31

32

SATUAN

Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota Rumah layak huni Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota Gelanggang / balai remaja (selain Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota milik swasta) Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota Jumlah Capaian Kinerja Lapangan olahraga Kabupaten dan Kota Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota Realisasi PMDN tahun 2015 Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN 2015 Realisasi PMDN (milyar rupiah)

4

…...%

33 Koperasi aktif

FC halaman depan (cover), BAPPEDA halaman-halaman yang memuat program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan Agregasi

…...%

Agregasi Agregasi

…...%

Agregasi

…...%

Agregasi Agregasi

…...%

Agregasi Agregasi

SKPD yg menangani air bersih SKPD yang menangani Tata Ruang SKPD yang menangani Dispora SKPD yang menangani Dispora

laporan realisasi investasi akhir tahun 2014 (BKPMD atau Unit Pelayanan Terpadu dan sumber lainnya) FC Daftar rincian realisasi SKPD yang menangani urusan PMDN tahun 2015 ditandatangani oleh pejabat Penanaman modal yang berwenang

Realisasi PMDN 2015

Realisasi PMDN 2014

DOKUMEN ELEMEN DATA PENDUKUNG/KERTAS SUMBER DATA DLM LPPD KERJA 5 6 7 FC halaman depan (cover), BAPPEDA halaman-halaman yang memuat program RKPD

…...%

Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota

FC Daftar rincian realisasi SKPD yang menangani urusan PMDN tahun 2014 ditandatangani oleh pejabat Penanaman modal yang berwenang Agregasi

Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota

…...%

Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota

…...%

Agregasi

35 Ketersediaan database kependudukan skala provinsi

Ada/tidak

Ada/tidak

Print Out halaman muka data base kependudukan skala provinsi

Dinas Dukcapil

36 Pelayanan kepesertaan Jaminan sosial bagi pekerja / buruh

Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota

Agregasi

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

34 Usaha Mikro dan Kecil

37 Pencari kerja yang ditempatkan

38 Regulasi ketahanan pangan

39 Ketersediaan pangan utama

Agregasi

SKPD yang menangani urusan Koperasi dan UMKM

Agregasi

Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota ada/tidak peraturan tentang kebijakan ketahanan pangan dalam bentuk perda, perkada, dsb

…...%

Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota

SKPD yang menangani urusan Koperasi dan UMKM

Agregasi Agregasi

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

…...%

Agregasi

Ada atau tidak

FC halaman depan (cover), Dinas Pertanian dan halaman ke dua dan Ketahanan Pangan halaman yang menunjukkan ditandatanganinya perda/perkada tentang regulasi ketahanan pangan

…...%

Agregasi Agregasi

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Lampiran I : 6/4 - 7 NO

IKK

ELEMEN DATA

SATUAN

1 2 3 40 Partisipasi perempuan di lembaga pekerja perempuan di lembaga pemerintah pemerintah

Jumlah pekerja perempuan 41 Partisipasi angkatan kerja perempuan

4

…...%

Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota

Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota

…...%

Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota 43 Rasio petugas lapangan KB /PKB Jumlah Capaian Kinerja (PLKB/PKB) Kabupaten dan Kota

…...%

Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota

…...%

42 Prevalensi peserta KB aktif

44 Angkutan darat

DOKUMEN ELEMEN DATA PENDUKUNG/KERTAS DLM LPPD KERJA 5 6 FC Daftar Rincian pekerja perrempuan dilembaga pemerintahan (PNS) FC Daftar Rincian jumlah pekerja perempuan Agregasi

SUMBER DATA 7 SKPD yang menanangani Pemberdayaan Perempuan dan PA

SKPD yang menanangani Pemberdayaan Perempuan dan PA

Agregasi Agregasi

SKPD yang menangani KB dan KS

Agregasi Agregasi

SKPD yang menangani KB dan KS

Agregasi Agregasi

SKPD yang menangani Perhubungan Darat

Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota 45 Web site milik pemerintah daerah ada / tidak

Ada atau tidak

Print Out Halaman Muka Web site

SKPD yang menangani Pusat Data dan WEB

46 Pameran/expo

Menunjukan jumlah pameran/expo per tahun

Kali

FC laporan pelaksanaan pameran/ekspo yang dilaksanakan pada tahun 2012

SKPD yang menangani Pameran/Expo

47 Luas lahan bersertifikat

Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota

Agregasi

SKPD yang menangani Sertifikat Pertanahan

48 Kegiatan pembinaan politik daerah

Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota Menunjukan jumlah kegiatan pembinaan politik daerah

Agregasi

…...%

Agregasi

Kegiatan

SKPD yang menangani FC laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan politik Kesatuan Bangsa dan saerah ditandatangani oleh Poliltik pejabat terkait

49 Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

Menunjukkan jumlah kegiatan Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

FC laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP yang ditandatangani oleh pejabat terkait

SKPD yang menangani Kesatuan Bangsa dan Poliltik

50 Sistim Informasi Manajemen Pemda

Menunjukkan jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemda

Print Out halaman muka dari aplikasi sistem informasi manajemen pemda yang dimiliki Kab/kota

SKPD yang menangani Sistem Informasi

51 Tapal Batas

Jumlah permasalahan perbatasan …...% antar kab/kota yang diselesaikan

FC Berita Acara Proses Penyelesaian sengketa perbatasan antar kab/kota pada tahun 2015 terhadap permasalahan perbatasan yang sama

Data dari Ditjen PUM, Biro Pemerintahan/PUM.

Jumlah permasalahan perbatasan antar kab/kota yang dilaporkan

FC Daftar jumlah permasalahan perbatasan antar kab/kota yang dilaporkan pada tahun 2015.

Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota Jumlah seluruh Kabupaten dan …...% Kota …….Buah Menunjukkan jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi, rumah singgah dll yang terdapat di suatu daerah

Agregasi

52 PKK aktif

53 Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi

…….Buah

Agregasi

SKPD yang menangani PKK

SKPD yang menangani FC Daftar rincian jumlah sarana sosial seperti panti Sarana Sosial asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi, rumah singgah, dll yang terdapat Di Provinsi

Lampiran I : 6/5 - 7 NO

IKK

1 2 54 PMKS yg memperoleh bantuan sosial

ELEMEN DATA

SATUAN

3 Jumlah PMKS yang diberikan bantuan

Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan

4

DOKUMEN ELEMEN DATA PENDUKUNG/KERTAS SUMBER DATA DLM LPPD KERJA 5 6 7 FC Daftar rincian PMKS SKPD yang menangani PMKS yang diberikan bantuan pada tahun 2015, ditandatangani oleh pejabat terkait

…...%

FC Daftar jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan

55 Penyelenggaraan festival seni dan Jumlah penyelenggaraan festival budaya seni dan budaya

Kali

FC Daftar rincian jumlah penyelenggaraan seni dan budaya skala Provinsi beserta masing-masing laporan pelaksanaannya

SKPD yang menangani Festival Seni dan Budaya

56 Sarana penyelenggaraan seni dan Jumlah sarana penyelenggaraan budaya seni dan budaya

Buah

FC Daftar rincian jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya milik Provinsi

SKPD yang menangani Festival Seni dan Budaya

57 Buku ”Provinsi dalam angka”

ada atau tidak

Ada atau tidak

buku Provinsi dalam angka BPS/Bappeda dan FC halaman depan (cover), halam pertama dan halaman yang menunjukkan ditandatanganinya buku tsb

58 Buku ”PDRB Provinsi”

ada atau tidak

Ada atau tidak

buku PDRB Provinsi dan FC BPS/Bappeda halaman depan (cover), halam pertama dan halaman yang menunjukkan ditandatanganinya buku tsb

59 Penerapan pengelolaan arsip secara baku

Jumlah SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku

…...%

FC Daftar nama-nama SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku- modul arsip secara baku

Badan Arsip

Jumlah SKPD

Jumlah SKPD di Provinsi berdasarkan SOTK

60 Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan

Menunjukkan jumlah kegiatan Kegiatan peningkatan SDM pengelola arsip

Laporan kegiatan Badan Arsip peningkatan SDM pengelola arsip sejumlah banyaknya kegiatan yang dilaksanakan

61 Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah

Badan Perputakaan FC Daftar Rincian yang menunjukkan jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah, ditandatangani oleh pejabat terkait FC Daftar rincian yang menunjukkan koleksi jumlah buku yang tersedia di perpustakaan

Jumlah koleksi jumlah buku yang tersedia di perpustakaan daerah

62 Pengunjung perpustakaan

1 Produksi perikanan

Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 tahun

FC Daftar rincian yang Badan Perputakaan menunjukan jumlah kunjungan ke perpustakaan selama tahun 2015 yang ditandatangani oleh pejabat terkait

Jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani

FC Daftar rincian yang menunjukkan jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani ( Jumlah penduduk yang berusia 10 sd 59 tahun)

Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota penghasil perikanan Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota penghasil perikanan

…...%

Agregasi

Agregasi

SKPD yang menangani Perikanan dan Kelautan

Lampiran I : 6/6 - 7 NO 1

IKK 2 2 Ekspor Hasil perikanan

ELEMEN DATA

SATUAN

3 4 Nilai export hasil perikanan (Ton) …...%

FC Daftar yang menunjukan jumlah target nilai export Daerah dalam satuan ton

Target Daerah

3 Konsumsi ikan

4 Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar

5 Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB

Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota

Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota

Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota Jumlah kontribusi PDRB dari sektor Pertanian

…...%

…...%

Luas kerusakan kawasan hutan

.....%

9 Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB

10 Kunjungan wisatawan

11 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB

Luas penambangan liar yang ditertibkan

Agregasi

SKPD yang menangani Pertanian dan Ketahanan Pangan

FC halaman muka (cover) dan halaman yang menunjukkan kontribusi PDRB sektor Pertanian

BPS/Bappeda

FC halaman muka (cover) dan halaman yang menunjukkan total PDRB .....%

....%

Luas kawasan hutan 8 Pertambangan tanpa ijin

SKPD yang menangani Perikanan dan Kelautan

Agregasi

Luas total hutan dan lahan kritis 7 Kerusakan Kawasan Hutan

Agregasi

Agregasi

Jumlah total PDRB

6 Rehabilitasi hutan dan lahan kritis Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi

DOKUMEN ELEMEN DATA PENDUKUNG/KERTAS SUMBER DATA DLM LPPD KERJA 5 6 7 FC Daftar yang menunjukan SKPD yang menangani jumlah nilai export hasil Perikanan dan perikanan tahun 2015 Kelautan dalam satuan ton

SKPD yang FC Daftar rincian luas hutan dan lahan kritis yang menangani Kehutanan direhabilitasi FC Daftar rincian yang menunjukkan luas total hutan dan lahan kritis FC Daftar rincian/dokumen SKPD yang menangani Kehutanan yang menujukan luas kerusakan kawasan hutan FC Daftar rincian/dokumen luas kawasan hutan

ha

FC Daftar rincian yang menunjukkan luas penambangan liar yang ditertibkan (yang sudah diinventarisasi)

SKPD yang menangani Pertambangan dan SDM

Luas area penambangan yang liar ha

FC Daftar rincian luas area penambangan yang liar

Jumlah kontribusi PDRB dari sektor Pertambangan

PDRB

FC halaman muka (cover) dan halaman yang menunjukkan kontribusi PDRB sektor Pertambangan

Jumlah total PDRB

PDRB

FC halaman muka (cover) dan halaman yang menunjukkan total PDRB

Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota

Wisatawan

Agregasi

SKPD yang menangani Pariwisata

FC halaman muka (cover) dan halaman yang menunjukkan kontribusi PDRB sektor Pariwisata (Hotel dan Restoran)

SKPD yang menangani Pariwisata

Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pariwisata

Jumlah total PDRB

…...%

FC halaman muka (cover) dan halaman yang menunjukkan total PDRB

BPS/Bappeda

Lampiran I : 6/7 - 7 NO

IKK

1 2 12 Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB

ELEMEN DATA

SATUAN

3 Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor industri

4

DOKUMEN ELEMEN DATA PENDUKUNG/KERTAS DLM LPPD KERJA 5 6 FC halaman muka (cover) dan halaman yang menunjukkan kontribusi PDRB sektor Industri

Jumlah total PDRB

…...%

FC halaman muka (cover) dan halaman yang menunjukkan total PDRB

13 Pertumbuhan Industri secara keseluruhan

Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota

…...%

Agregasi

14 Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB

Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota Jumlah kontribusi PDRB dari sektor Perdagangan

15 Ekspor Bersih Perdagangan

16 Transmigran swakarsa

7 BPS/Bappeda

BPS/Bappeda

Agregasi PDRB

FC halaman muka (cover) dan halaman yang menunjukkan kontribusi PDRB sektor Perdagangan

Jumlah total PDRB

PDRB

FC halaman muka (cover) dan halaman yang menunjukkan total PDRB

Nilai Export 2015

Rp

FC Daftar rincian nilai ekspor tahun 2015

Nilai Import 2015

Rp

FC Daftar rincian nilai impor tahun 2015

Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota

SUMBER DATA

Agregasi

…...%

Agregasi

BPS/Bappeda

BPS/Bappeda, (jika menggunakan US$ maka gunakan kurs tengah BI pada akhir tahun 2014)

SKPD yang menangani Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Lampiran II

MANUAL APLIKASI EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (PROVINSI) TAHUN 2016 A. Umum 1. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2016 menggunakan aplikasi microsoft excel, yang terdiri dari: a. Template isian individu untuk Kabupaten/Kota terdiri dari 8 sheet yaitu: No Sheet Cara Pengisian Keterangan 1 Kesesuaian Materi Input manual & Kesesuaian materi otomatis 2 Pengambil Kebijakan Input manual & Capaian Kinerja otomatis 3 Pengambil Kebijakan (2) Otomatis Capaian Kinerja 4 Pelaksana Kebijakan Input manual & Capaian Kinerja Umum otomatis 5 Pelaksana Kebijakan Otomatis Capaian Kinerja Umum (2) 6 Urusan pemerintahan Input manual & Capaian Kinerja otomatis 7 Urusan pemerintahan (2) Otomatis Capaian Kinerja 8 Rekap Isian Individu Otomatis Sheet ini akan di ‘copy’ kemudian special ‘paste value’ di template gabungan b. Template gabungan antar Provinsi Terdiri dari 16 sheet yaitu : No Nama Sheet 1 Rekap Individu

Cara Pengisian Hasil dari “copy” template individu Kab/Kota dan di ‘paste special value’ 2 PA (1) Otomatis 3 PA (2) Otomatis 4 PA (3) Otomatis 5 PA (4) Otomati 6 PL (1) Otomatis 7 PL (2) Otomatis 8 PL (3) Otomatis 9 PL (4) Otomatis 10 PL (5) Otomatis 11 SPM (1) Otomatis 12 SPM (2) Otomatis 13 SPM (3) Otomatis 14 SPM (4) Otomatis 15 Rekap Skor Otomatis 16 Peringkat Otomatis & Manual 2. Tujuan pengisian template digunakan untuk : a. Template Isian Individu Provinsi

Keterangan

Peringkat

Manual Aplikasi Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016

2

- Bahan penyusunan lampiran LHE. - Bahan untuk penggabungan antar Provinsi secara nasional. b. Template gabungan provinsi secara nasional - Menghasilkan skor (1 s.d 4) dan prestasi (R,S,T, ST) untuk per IKK, aspek kesesuaian materi, Aspek Capaian Kinerja, dan hasil evaluasi secara keseluruhan. - Bahan lampiran LHE. - Menghasilkan data peringkat antar Provinsi. 3. Template EKPPD dibedakan untuk Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Kriteria evaluasi kesesuaian materi berdasarkan PP No. 3 tahun 2007 dan capaian kinerja aspek pengambil kebijakan, pelaksana kebijakan, dan aspek SPM berdasarkan elemen data yang disajikan dalam lampiran LPPD. Elemen data tersebut di evaluasi per IKK dan dituangkan dalam template 4. Langkah-langkah pengisian template secara umum : - Evaluator mengisi template individu provinsi. - Template individu provinsi yang telah terisi lengkap diserahkan ke kompilator untuk dilakukan penggabungan antar provinsi untuk menghasilkan skor, prestasi dan peringkat secara nasional. B. Teknis pengisan template Evaluator pertama kali membuka template isian individu provinsi, kemudian mengisikan nama provinsi yang dievaluasi pada sheet [kesesuaian materi]. 1. Template isian individu a. Sheet [kesesuaian materi] Sheet ini merupakan isian kesesuaian materi dari Kelengkapan Laporan (gambaran umum daerah, RPJMD), urusan desentralisasi, tugas pembantuan, tugas umum pemerintahan , dan penyajian indikator kinerja kunci yang terdiri dari 44 isian (termasuk di dalamnya 3 isian yang terisi secara otomatis). Cara pengisiannya adalah : apabila dalam LPPD telah disajikan materi diisi 1 dan apabila tidak disajikan diisi 0. Hasil isian ke-44 isian tersebut dijumlah secara otomatis dan dikonversikan dalam skor dengan aturan sebagai berikut : Range > 0,75 s.d 1,00 > 0,50 s.d 0,75 > 0,25 sd 0,50 0 s.d 0,25

Skor 4 3 2 1

b. Sheet [Pengambil Kebijakan] Template ini merupakan isian capaian kinerja tataran pengambil kebijakan yang terdiri dari 13 aspek dan dan 39 IKK. Pengisian capaian kinerja dari 39 IKK tersebut dilakukan langsung pada sheet [Pengambil Kebijakan] tidak lagi menggunakan kertas kerja tambahan sebagaimana pada manual aplikasi EKPPD tahun 2010. Pada sheet [pengambil kebijakan] disandingkan capaian kinerja yang murni diambil dari LPPD dan Lampiran (I.1 untuk provinsi) dengan capaian kinerja hasil klarifikasi evaluator dilapangan. Manual Aplikasi Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016

3

Teknik pengisian : - Pada sheet [pengambil kebijakan] yang dilakukan evaluator adalah : ß Mengisi kolom elemen data dari masing-masing IKK yang berasal dari LPPD dan Lampiran (I.1 untuk provinsi) pada sel J7:J113 yang tidak diberi warna ß Capaian kinerja dari elemen data yang berasal dari LPPD dihasilkan secara otomatis. ß Mengisi kolom elemen data dari masing-masing IKK hasil klarifikasi dilapangan pada sel L7:L113 yang tidak diberi warna. Hasil klarifikasi dapat berbeda dengan data dari LPPD. ß Capaian kinerja dari elemen data hasil klarifikasi dihasilkan secara otomatis ß Capaian kinerja yang akan dijadikan dasar penggabungan adalah capaian kinerja hasil klarifiksi lapangan. Contoh : IKK No. 6 Rasio personil SatpoL PP terhadap jumlah penduduk. Capaian kinerja IKK tersebut dihasilkan secara otomatis dari isian elemen data yang selanjutnya diproses secara otomatis oleh sistem template. Jadi evaluator cukup menginput data: - Jumlah satpol PP (yang PNS) - Jumlah penduduk Secara otomatis akan diperoleh rasio personil satpol pp terhadap jumlah penduduk sesuai rumus : Provinsi = Jumlah satpol PP Jumlah penduduk -

X 50000

Pengisian terhadap capaian kinerja IKK dilakukan sesuai dengan satuan yang ditetapkan seperti dalam prosentase, ada atau tidak, tepat atau tidak, jumlah dan seterusnya. Untuk capaian kinerja IKK yang kosong atau tidak diisi dalam lampiran LPPD, maka evaluator wajib mengisi pada template dengan isian “TDI”, jika evaluator tidak mengisi, maka template akan secara otomatis mengisi “TDI”.

c. Sheet [Pengambil Kebijakan (2)] Pada sheet ini evaluator tidak perlu melakukan pengisian, karena akan terisi secara otomatis. d. Sheet [Pelaksana Kebijakan umum ] Template ini merupakan isian capaian kinerja tataran pelaksana kebijakan administrasi umum yang terdiri dari 8 aspek yang terdiri 21 IKK untuk Kabupaten/Kota. Dari 21 IKK tersebut seluruh IKK pengisiannya secara manual dan otomatis di sheet yang bersangkutan ( tanpa kertas kerja dukungan). Teknik pengisian : - Evaluator cukup mengisi elemen data (pada sel yang tidak diberi warna) baik dalam kolom LPPD maupun kolom Hasil Klarifikasi Manual Aplikasi Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016

4

pada template individu sebanyak urusan wajib dan pilihan yang dilaksanakan oleh pemda. Sel yang harus diisi per urusan : misal urusan pendidikan I5:I59 dan K5:K59, urusan kesehatan I69:I123 dan K69:K123 dst sampai urusan transmigrasi. Terdiri dari 2 sheet : ß sheet [pelaksana kebijakan umum]. ß Sheet [pelaksana kebijakan umum ( 2)] untuk IKK yang didukung dengan kertas kerja tambahan. Contoh : IKK No. 1 Jumlah program nasional Isian Capaian Kinerja IKK tersebut dihasilkan secara otomatis (hasil perhitungan dari elemen data yang telah diisi oleh evaluator). Sehingga evaluator hanya menginput elemen data jumlah program nasional yang dilaksanakan pemda sedang data jumlah program nasional 2013 per urusan telah tersedia dalam template. Secara otomatis akan diperoleh % jumlah program nasional yang dilaksanakan oleh pemda sesuai rumus : = Jumlah program nasional yang dilaksanakan oleh pemda Jumlah program nasional -

X 100%

Pengisian terhadap capaian kinerja IKK dilakukan sesuai dengan satuan yang ditetapkan seperti dalam prosentase, ada atau tidak, tepat atau tidak, jumlah dan seterusnya. Untuk capaian kinerja IKK yang kosong atau tidak diisi dalam suplemen LPPD, maka evaluator wajib harus mengisi pada template dengan isian TDI (tidak diisi). Untuk pemda yang tidak menyajikan tataran pelaksana kebijakan urusan pilihan pada template harus diisi dengan BUP (Tidak melaksanakan urusan pilihan). Untuk IKK No.2,5,9,17,20 hasil pengisian dilakukan secara otomatis berdasarkan isian dari komponen dibawahnya dengan cara mengisi ada atau tidak : ß

ß

IKK No.2 yaitu Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP) akan menghasilkan capaian 5 apabila SOP#1, SOP#2, SOP#3, SOP#4, dan SOP#5 masing-masing diisi dengan jenis SOP yang ada. Apabila pada urusan tertentu memang tidak ada SOP, maka IKK No. 2 dikosongkan saja (tidak perlu diisi). IKK No.5 yaitu Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD akan menghasilkan capaian 4 apabila Jabatan Fungsional#1, Jabatan Fungsional#2, Jabatan Fungsional#3, Jabatan Fungsioal#4 masing-masing diisi dengan jenis jabatan fungsional yang ada. Capaian kinerja pada IKK No.5 adalah “ada/tidak”, jadi jika jumlah jenis jabatan fungsional yang ada minimal 1, maka capaian kinerjanya “ada” Apabila semua komponen diisi TDI maka secara otomatis isian IKK No. 5 TDI.

Manual Aplikasi Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016

5

ß

ß

ß

IKK No.9 yaitu Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD akan menghasilkan capaian 3 apabila isian komponen Renstra SKPD, Renja SKPD, RKA-SKPD masing-masing diisi Ada. Apabila semua komponen diisi TDI maka secara otomatis isian IKK No. 11 TDI. IKK No.17 yaitu keberadaan laporan keuangan SKPD akan menghasilkan capaian kinerja 3 apabila isian komponen Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) masing-masing diisi Ada. Apabila semua komponen diisi TDI maka secara otomatis isian IKK No. 11 TDI. IKK No. 20 yaitu fasilitas/prasarana informasi akan menghasilkan capaian kinerja 5 apabila isian komponen papan pengumuman, pos pengaduan, leaflet, mobil keliling,pengumuman media massa masing-masing diisi Ada. Apabila semua komponen diisi TDI maka secara otomatis isian IKK No. 11 TDI.

Catatan : Untuk IKK aspek pelaksana kebijakan administrasi umum pada urusan pertanahan dan statistik pada elemen datanya tetap dilakukan pengisian meskipun untuk capaian kinerjanya sudah ditetapkan oleh template dengan angka capaian maksimal. e. Sheet [Pelaksana Kebijakan umum(2)] Sheet ini tidak perlu dilakukan pengisian oleh evaluator.Sheet ini merupakan hasil link dari sheet [Pelaksana Kebijakan umum]. f. Sheet [Urusan pemerintahan] Template ini merupakan isian untuk capaian kinerja urusan wajib dan urusan pilihan. Terdiri dari : a) 62 IKK urusan wajib b) 16 IKK urusan pilihan. Dari 78 IKK tersebut sebanyak 35 IKK capaian kinerjanya merupakan agregasi dari capaian kinerja kabupaten dan kota yang pengisiannya secara otomatis dari sheet agregasi (lihat Tabel daftar IKK yang capaian kinerjanya merupakan agregasi dari capaian kinerja kabupaten dan kota). Teknis pengisian ß Evaluator mengisi data capaian kinerja pada : ß sheet [Urusan pemerintahan]. Contoh : IKK No. 1 Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SD/MI ß Isian capaian kinerja IKK tersebut dihasilkan secara otomatis dari proses rumus dalam template yang menghitung “isian dalam kolom elemen data”. ß Sehingga evaluator cukup menginput data Jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah di tingkat SD/MI dan data Jumlah penduduk penyandang ketunaan di usia SD/MI. ß Secara otomatis akan diperoleh % Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SD/MI sesuai rumus : Manual Aplikasi Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016

6

Jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah di tingkat SD/MI X 100% Jumlah penduduk penyandang ketunaan di usia SD/MI ß Capaian kinerja IKK terisi secara otomatis berdasarkan elemen data yang diisi dengan satuan yang ditetapkan seperti dalam prosentase, ada atau tidak, tepat atau tidak, jumlah dst. ß Untuk capaian kinerja IKK yang kosong atau tidak diisi dalam suplemen LPPD, maka evaluator wajib harus mengisi pada template dengan isian TDI (tidak diisi). ß Untuk pemda yang tidak menyajikan tataran pelaksana kebijakan urusan pilihan pada template harus diisi dengan BUP (tidak melaksanakan urusan pilihan). g.

Sheet [Agregasi] Sheet [Agregasi] ini khusus untuk IKK provinsi yang capaian kinerjanya merupakan agregasi dari capaian kinerja kabupaten dan kota. No Urut No IKK IKK PENGAMBIL KEBIJAKAN Keberadaan PERDA IMB 1 1 2 2 Kab/kota memiliki perda tentang kependudukan Jumlah urusan wajib yang diselenggarakan 3 9 daerah CAPAIAN KINERJA SPM _ URUSAN WAJIB 1 8 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 2

9

3 4

10 11

5

12

6

13

7 8 9

14 15 16

10

17

11 12 13 14

18 19 21 22

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Cakupan kunjungan bayi Pencemaran Udara Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal. Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk Penegakan hukum lingkungan Rumah tangga bersanitasi Kawasan kumuh

Manual Aplikasi Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016

7

No Urut

No IKK

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

23 28 29 30 31 33 34 36 37 39 41 42 43 44 47 52

IKK Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB Rumah tangga pengguna air bersih Rumah Layak Huni Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) Lapangan olahraga Koperasi aktif Usaha Mikro dan Kecil Tingkat partisipasi angkatan kerja Pencari kerja yang ditempatkan Ketersediaan pangan utama Partisipasi angkatan kerja perempuan Tingkat prevalensi peserta KB aktif Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Angkutan Darat Luas lahan bersertifikat PKK aktif

CAPAIAN KINERJA SPM _ URUSAN PILIHAN 1 1 Produksi perikanan 2 3 Konsumsi ikan Produktivitas padi atau bahan pangan utama 3 4 lokal lainnya per hektar 4 10 Kunjungan wisatawan 5 13 Pertumbuhan Industri secara keseluruhan 6 16 Transmigran swakarsa h. Sheet [Urusan pemerintahan (2)] Sheet ini tidak perlu dilakukan pengisian oleh evaluator.Sheet ini merupakan hasil link dari sheet [Urusan pemerintahan]. i. Sheet [rekap isian individu] 1) Template ini merupakan rekapitulasi isian yang telah diinput dari sheet-sheet sebelumnya. 2) Evaluator tidak perlu mengisi secara manual untuk rekapitulasi tersebut karena dilakukan pengisian secara otomatis. 3) Isian pada sheet ini merupakan sumber data yang akan dikompilasi pada template gabungan antar provinsi secara nasional. 2. Template gabungan a. Sheet [Gab rekap isian] Sheet ini untuk menampung hasil isian individu yang akan diolah untuk menghasilkan skor dan prestasi untuk capaian kinerja dan kesesuaian materi.

Manual Aplikasi Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016

8

Langkah penggabungan : ß Buka file LKE isian individu provinsi yang telah diinput kemudian buka sheet [rekap individu]. ß Sel I3:I836 dicopy dengan cara sorot sel I3:I836 (arahkan kursor pada ß

sel I3 kemudian tekan Shift + Ctrl + ), kemudian copy . Buka file LKE gabungan antar kabupaten/kota, kemudian buka sheet [Gab rekap isian] arahkan kursor ke sel I3 atau sel disampingnya (J3 dan seterusnya) tergantung sel yang masih kosong. Kemudian paste special

terus pilih value.

b. Sheet [PA1] Sheet ini secara otomatis memindahkan data isian tataran pengambil kebijakan dari sheet [Gab rekap isian]. c. Sheet [PA2] Sheet ini secara otomatis melakukan normalisasi data atas capaian kinerja IKK yang ditandingkan yaitu yang bersifat numeric dengan satuan %, jumlah, unit dsb. Sedangkan capaian kinerja yang sifat isiannya ada/tidak, tepat/tidak dst tidak dilakukan normalisasi data. Penjelasan tentang normalisasi data dapat dilihat pada lampiran 1. Langkah-langkah normalisasi data: 1) Hitung nilai maksimum dan minimum data. 2) Normalisasi data = Nilai aktual : (Nilai maksimum – Nilai Minimum). d. Sheet [PA3] Sheet ini secara otomatis mengkonversikan nilai normalisasi pada sheet sebelumnya ke dalam skor dan prestasi. Teknis konversi skor dan prestasi 1) Nilai normalisasi data ß Hitung rata-rata nilai normalisasi data ß Konversi ke skor dengan rumus : Batas bawah Lebih besar dari (1,25 X nilai rata-rata normalisasi) Lebih besar nilai ratarata normalisasi Lebih besar dari (0,75 x nilai rata-rata normalisasi) 0

Batas Atas Tak terhingga

Skor 4

Prestasi ST

(1,25 X nilai ratarata normalisasi) (nilai rata-rata normalisasi)

3

T

2

S

(0,75 x nilai ratarata normalisasi)

1

R

Catatan : Untuk IKK yang sifat capaian kinerjanya semakin tinggi semakin jelek, maka range skor dan prestasi di atas susunannya dibalik. Untuk capaian kinerja IKK yang TDI dan BUP tidak dilakukan konversi ke skor dan prestasi. Manual Aplikasi Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016

9

2) Ada/tidak Untuk capaian kinerja IKK yang sifatnya ada/tidak ketentuan konversi skor dan prestasi yaitu : jika ada = 4 (ST) jika tidak 1 (T). e. Sheet [PA4] Sheet ini secara otomatis akan menghitung nilai capaian masing-masing 13 aspek pengambil kebijakan. Cara menghitung nilai capaian masing-masing aspek pengambil kebijakan : = (% bobot per IKK yang ada di aspek) x( jumlah skor dari masing IKK yang ada di aspek tersebut) Contoh : Aspek 1 : Ketentraman dan Ketertiban Umum Daerah terdiri dari 3 IKK masing skor IKK-nya yaitu : 3,2,1 Maka nilai capaian aspek 1 = (33,33%x3)+(33,33%x2)+(33,33%x1)= 2,00 prestasi “S”. f. Sheet [PL1] Sheet ini secara otomatis memindahkan data isian tataran pelaksana kebijakan - umum dari sheet [Gab rekap isian]. g. Sheet [PL2] Sheet ini secara otomatis melakukan normalisasi data atas capaian kinerja IKK yang ditandingkan yaitu yang sifat satuannya %, jumlah, unit dsb. Sedangkan capaian kinerja yang sifatnya ada/tidak, tepat/tidak dst tidak dilakukan normalisasi data. Langkah-langkah normalisasi data: 1) Hitung nilai maksimum dan minimum data. 2) Normalisasi data = Nilai aktual : (Nilai maksimum – Nilai Minimum). h. Sheet [PL3] Sheet ini secara otomatis mengkonversikan nilai normalisasi IKK per urusan pada sheet sebelumnya ke dalam skor dan prestasi. Teknis konversi skor dan prestasi 1) Nilai normalisasi data ß Hitung rata-rata nilai normalisasi data ß Konversi ke skor dengan rumus : Batas bawah Batas Atas Skor Prestasi Tak terhingga 4 ST Lebih besar dari (1,25 X nilai rata-rata normalisasi) Lebih besar nilai rata(1,25 X nilai rata3 T rata normalisasi rata normalisasi) Lebih besar dari (0,75 (nilai rata-rata 2 S x nilai rata-rata normalisasi) normalisasi) 0 (0,75 x nilai rata1 R rata normalisasi) Catatan : Manual Aplikasi Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016

10

Untuk IKK yang sifat capaian kinerjanya semakin tinggi semakin jelek, maka range skor dan prestasi di atas susunannya dibalik. Untuk capaian kinerja IKK yang TDI dan BUP tidak dilakukan konversi ke skor dan prestasi. 2) Ada/tidak Untuk capaian kinerja IKK yang sifatnya ada/tidak ketentuan konversi skor dan prestasi yaitu : jika ada = 4 (ST) jika tidak (T). i. Sheet [PL4] Sheet ini secara otomatis menghitung nilai capaian IKK hasil agregasi dari nilai capaian IKK per urusan. Cara menghitung nilai capaian IKK hasil agregasi nilai capaian IKK per urusan = (1/jumlah urusan yang dilaksanakan) x ( jumlah dari skor sebanyak urusan yang dilaksanakan) Contoh : Jumlah urusan yang dilaksanakan = 34 Jumlah skor capaian = 133 Nilai capaian IKK tsb = 133/34 = 3,91 j. Sheet [PL5] Sheet ini secara otomatis menghitung nilai capaian per 8 aspek tatataran pelaksana kebijakan. Cara menghitung nilai capaian per 8 aspek tataran pelaksana kebijakan = (%bobot per IKK dalam satu aspek) x ( jumlah dari skor per IKK yang ada di aspek tersebut) Contoh : Aspek 1 yaitu Kebijakan teknis penyelenggara terdiri dari 2 IKK masingmasing skor 3,91 dan 3,62. Nilai capaian aspek 1 tataran pelaksana kebijakan umum = (50%x3,91) + (50%x3,62) = 3,76 k. Sheet [SPM1] Sheet ini secara otomatis memindahkan data isian capaian kinerja tataran pelaksana kebijakan – SPM dan urusan pilihan dari sheet [Gab rekap isian]. l. Sheet [SPM2] Sheet ini secara otomatis melakukan normalisasi data atas capaian kinerja IKK yang ditandingkan yaitu yang sifat satuannya %, jumlah, unit dsb. Sedangkan capaian kinerja yang sifatnya ada/tidak, tepat/tidak dst tidak dilakukan normalisasi data. Langkah-langkah normalisasi data : 1) Hitung nilai maksimum dan minimum data. 2) Normalisasi data = Nilai aktual : (Nilai maksimum – Nilai Minimum). Untuk EKPPD 2011 penilaian beberapa IKK tidak melalui normalisasi data melainkan berdasarkan standar capaian kinerja yang diambil dari target SPM yaitu 1 IKK pada urusan perumahan dan 6 IKK pada urusan kesehatan (lihat lampiran Standar Capaian kinerja). Manual Aplikasi Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016

11

m. Sheet [SPM3] Sheet ini secara otomatis mengkonversikan nilai normalisasi IKK pada sheet sebelumnya ke dalam skor dan prestasi. Teknis konversi skor dan prestasi 1) Nilai normalisasi data ß Hitung rata-rata nilai normalisasi data ß Konversi ke skor dengan rumus : Batas bawah Batas Atas Tak terhingga Lebih besar dari (1,25 X nilai rata-rata normalisasi) Lebih besar nilai rata(1,25 X nilai ratarata normalisasi rata normalisasi) (nilai rata-rata Lebih besar dari (0,75 normalisasi) x nilai rata-rata normalisasi) 0 (0,75 x nilai ratarata normalisasi)

Skor 4

Prestasi ST

3

T

2

S

1

R

Catatan : Untuk IKK yang sifat capaian kinerjanya semakin tinggi semakin jelek, maka range skor dan prestasi di atas susunannya dibalik. Untuk capaian kinerja IKK yang TDI dan BUP tidak dilakukan konversi ke skor dan prestasi. 2) Ada/tidak Untuk capaian kinerja IKK yang sifatnya ada/tidak ketentuan konversi skor dan prestasi yaitu : jika ada = 4 (ST) jika tidak =1 (T). 3) Penilaian IKK berdasarkan standar capaian kinerja dari target SPM. Penilaian dilakukan dengan cara membuat range skor dari 1 sampai 4. Contoh : IKK Rumah layak huni Capaian Kinerja Skor 0 – 50 1 >50 – 75 2 >75 – 90 3 >90 – 100 4 Rincian lengkap daftar IKK yang menggunakan standar capaian kinerja dari target SPM lihat lampiran. n. Sheet [SPM 4] Sheet ini secara otomatis menghitung nilai capaian per masing-masing urusan wajib dan urusan pilihan. Cara menghitung nilai capaian per masing-masing urusan = (%bobot per IKK dalam satu urusan) x ( jumlah skor dari IKK yang ada di urusan tsb) Contoh :( diambil dari [sheet SPM3]) Manual Aplikasi Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016

12

Urusan perumahan = 2 IKK Skor masing-masing IKK = 3,1 Capaian skor urusan perumahan =(50,00%x3)+(50,00% x 1) = 2,000 Cara menghitung nilai capaian urusan wajib =(%bobot per masing-masing urusan x skor masing-masing urusan) Contoh : (lihat tabel 1) TABEL 1 URUSAN WAJIB 1 Pendidikan Kesehatan Lingkungan Hidup Pekerjaan Umum Tata Ruang Perencanaan Pembangunan Perumahan Kepemudaan & Olahraga Penanaman Modal Koperasi & UKM Kependudukan & Catatan Sipil Ketenagakerjaan Ketahanan Pangan

Bobot per urusan

Capaian kenerja urusan

2 14,00% 15,00% 5,00% 5,00% 3,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 3,00% 2,00% 3,00% 3,00%

3 3,715 2,125 1,750 2,000 3,000 0,000 2,000 2,500 0,000 2,000 0,000 2,500 0,500

Capaian kinerja urusan wajib 4=2x3 0,520 0,319 0,088 0,100 0,090 0,000 0,080 0,075 0,000 0,060 0,000 0,075 0,015

Manual Aplikasi Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016

13

URUSAN WAJIB 1 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KB & KS Perhubungan Komunikasi & Informatika Pertanahan Kesbang & Politik Otonomi Daerah Pemberdayaan Masyarakat & Desa Sosial Budaya Statistik Kearsipan Perpustakaan Capaian Kinerja Urusan Wajib

Bobot per urusan

Capaian kenerja urusan

2

3

Capaian kinerja urusan wajib 4=2x3

3,00%

3,500

0,105

3,00% 2,00% 3,00% 1,00% 3,00% 3,00%

3,500 3,000 0,000 1,000 0,000 2,000

0,105 0,060 0,000 0,010 0,000 0,060

2,00%

3,000

0,060

3,00% 3,00% 1,00% 3,00% 3,00% 100,00%

2,000 0,000 0,000 2,000 1,000

0,060 0,000 0,000 0,060 0,030 1,971

Cara menghitung capaian urusan pilihan : a. Ketika semua urusan pilihan dilaksanakan : =(%bobot masing-masing urusan x skor masing-masing urusan) Contoh : (lihat tabel 2) %bobot masing-masing urusan pilihan pada kolom 4, skor per urusan pada kolom 5, hasil perkalian %bobot masing-masing urusan pilihan dengan skor masing-masing urusan pada kolom 6. Capaian kinerja urusan pilihan 2,0125 (hasil penjumlahan kolom 6) TABEL 2 Urusan Pilihan 1 Kelautan & perikanan Pertanian Kehutanan Energi dan SDM Pariwisata Industri Perdagangan

Bobot /Urus an 4 15,00 % 20,00 % 10,00 % 10,00 % 10,00 % 15,00 % 15,00

Skor per Urusan 5 2

Capaian Kinerja Urusan Pilihan 6=4x5 0,3

2 0,4 2,5 0,25 3 0,3 1 0,1 2,5 1,5

0,375 0,225

Manual Aplikasi Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016

14

Urusan Pilihan

Bobot /Urus an

Skor per Urusan

1

4

5

% 5,00%

1

Transmigrasi Capain Kinerja Urusan Pilihan

Capaian Kinerja Urusan Pilihan 6=4x5 0,05 2,0125

b. Ketika tidak semua urusan pilihan dilaksanakan Contoh : (lihat tabel 3.1 dan 3.2) Dari tabel 3.1 kolom 3 menunjukkan bahwa urusan transmigrasi memperoleh skor “BUP”, ini berarti bahwa urusan transmigrasi tidak dilaksanakan/tidak dipilih. Karena urusan transmigrasi tidak dipilih, maka bobot urusan transmigrasi yang sebesar 5% harus didistribusikan ke 7 urusan pilihan yang lain secara proforsional. Misalnya urusan pertanian semula bobotnya 20%, kemudian mendapat limpahan bobot dari urusan transmigrasi sebesar 20/95 x 5% = 1,05%, sehingga bobotnya menjadi 20% + 1,05% = 21,05% atau 21,1% (lihat tabel 3.2) TABEL 3.1

Urusan Pilihan 1 Kelautan & perikanan Pertanian Kehutanan Energi dan SDM Pariwisata Industri Perdagangan Transmigrasi

Bobot/ Urusan

Skor

2 15,00%

3 1

20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 5,00% 100,00 %

1 2,5 2 1 2,5 1 BUP

Tambaha n bobot 4

Bobot/uru san stlh distribusi bobot "BUP" 5

Manual Aplikasi Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016

15

TABEL 3.2

Urusan Pilihan

1 Kelautan & perikanan Pertanian Kehutanan Energi dan SDM Pariwisata Industri Perdagangan Transmigrasi Capaian Kinerja Urusan Pilihan

Bobot /Urus an

Tamb ahan bobo t

2 15,00 % 20,00 % 10,00 % 10,00 % 10,00 % 15,00 % 15,00 % 5,00% 100,00 %

3 0,66 % 1,05 % 0,66 % 0,66 % 0,66 % 0,66 % 0,66 % 0,00 5,00 %

Bobot/uru san stlh distribusi bobot "BUP"

Skor

Capaia n Kinerj a Urusan

4=2+3

5

6=4x5

15,66%

1

0,156

21,05%

1

0,211

10,66%

2,5

0,267

10,66%

2

0,213

10,66%

1

0,167

15,66%

2,5

0,391

15,66%

1

0,156

0,00

0,00

0,000

100,00%

1,561

o. Sheet [rekap skor] Pada Sheet [rekap skor] evaluator tidak perlu melakukan pengisian, karena semua skor dihasilkan secara otomatis sebagaimana tergambar dalam tabel 4 dibawah. Formula perhitungan dapat diuraikan sebagai berikut : - Skor Evaluasi LPPD sebesar 1,693 diperoleh dari rumus sebagai berikut : = (%bobot kesesuaian materi x skor kesesuaian materi) + (% bobot capaian kinerja x skor capaian kinerja) =(5%x3,000)+(95% x 1,624) = 1,693 - Skor kesesuaian materi sebesar 3,000 diperoleh secara otomatis dari sheet [Gab Rekap Individu] sell I4. - Skor capaian kinerja sebesar 1,624 diperoleh dari rumus sebagai berikut : = (% bobot aspek pengambil kebijakan x skor aspek pengambil kebijakan) + (% bobot aspek pelaksana kebijakan x skor aspek pelaksana kebijakan) = (30% x 2,554) + (70% x 1,225) = 1,624 - Skor aspek pengambil kebijakan sebesar 2,554 diperoleh dari rumus seperti pada tabel berikut :

Manual Aplikasi Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016

16

NO

1 1 2

3

ASPEK PENGAMBIL KEBIJAKAN 2 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAERAH KESELARASAN DAN EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMDA DAN PEMERINTAH, SERTA ANTAR PEMDA DALAM RANGKA PENGEMBANGAN OTDA

BOBOT SKOR PERHITUNGAN PER PER SKOR ASPEK ASPEK PENGAMBIL KEBIJAKAN 3 4 5= 3 X 4 8% 2,000 0,160 12,75%

3,700

0,472

KESELARASAN ANTARA 22% 2,800 0,616 KEBIJAKAN PEMDA DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH 4 EFEKTIVITAS HUBUNGAN 5,75% 1,500 0,086 ANTARA PEMDA DAN DPRD 5 EFEKTIVITAS PROSES 3% 4,000 0,120 PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH DPRD BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN 6 EFEKTIVITAS PROSES 5% 2,000 0,100 PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH KDH BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN 7 KETAATAN PELAKSANAAN 3% 4,000 0,120 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 8 INTENSITAS DAN 5% 4,000 0,200 EFEKTIVITAS PROSES KONSULTASI PUBLIK ANTARA PEMDA DAN MASYARAKAT ATAS PENETAPAN KEBIJAKAN PUBLIK YANG STRATEGIS DAN RELEVAN UNTUK DAERAH 9 TRANSPARANSI DALAM 6% 1,400 0,084 PEMANFAATAN ALOKASI PENCAIRAN DAN PENYERAPAN DAU, DAK DAN BAGI HASIL 10 INTENSITAS, EFEKTIVITAS 3% 1,000 0,030 DAN TRANSPARANSI Manual Aplikasi Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016 17

NO

ASPEK PENGAMBIL KEBIJAKAN

BOBOT SKOR PERHITUNGAN PER PER SKOR ASPEK ASPEK PENGAMBIL KEBIJAKAN 3 4 5= 3 X 4

1

2 PEMUNGUTAN SUMBERSUMBER PAD DAN PINJAMAN / OBLIGASI DAERAH 11 EFEKTIVITAS 12,75% 1,700 0,217 PERENCANAAN, PENYUSUNAN, PELAKSANAAN TATA USAHA, PERTANGGUNG JAWABAN DAN PENGAWASAN APBD 12 PENGELOLAAN POTENSI 5% 1,300 0,065 DAERAH 13 TEROBOSAN INOVASI BARU 8,75% 3,250 0,284 Jumlah 2,554 - Skor aspek pelaksana kebijakan sebesar 1,225 diperoleh dari rumus berikut : = (% bobot peksana kebijakan umum x skor pelaksana kebijakan umum) + (% bobot pelaksana kebijakan capaian SPM x skor pelaksana kebijakan capaian SPM) = (40% x 0,442) + (60% x 1,747) = 1,225 TABEL 4 (Tampilan data di sheet [Rekap Skor] )

PROVINSI XXX Skor Prestasi 1

2

3

4

Skor Evaluasi LPPD Kesesuaian Materi

5 Bob ot 5%

A B

Capaian Kinerja 1 Tataran Pengambil Kebijakan KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN a UMUM DAERAH KESELARASAN DAN EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMDA DAN PEMERINTAH, SERTA ANTAR PEMDA b DALAM RANGKA PENGEMBANGAN OTDA KESELARASAN ANTARA KEBIJAKAN c PEMDA DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH d EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA

95 % 30% 8%

6 1,69 3 3,00 0 1,62 4 2,55 4 2,00 0

7 S

S T S

12,7 5%

3,70 0

ST

22%

2,80 0

T

5,75

1,50

S

Manual Aplikasi Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016

18

PROVINSI XXX Skor Prestasi 1

2

e

f

g

h

i

j

k

3 4 PEMDA DAN DPRD EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH DPRD BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH KDH BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN KETAATAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INTENSITAS DAN EFEKTIVITAS PROSES KONSULTASI PUBLIK ANTARA PEMDA DAN MASYARAKAT ATAS PENETAPAN KEBIJAKAN PUBLIK YANG STRATEGIS DAN RELEVAN UNTUK DAERAH TRANSPARANSI DALAM PEMANFAATAN ALOKASI PENCAIRAN DAN PENYERAPAN DAU, DAK DAN BAGI HASIL INTENSITAS, EFEKTIVITAS DAN TRANSPARANSI PEMUNGUTAN SUMBER-SUMBER PAD DAN PINJAMAN / OBLIGASI DAERAH EFEKTIVITAS PERENCANAAN, PENYUSUNAN, PELAKSANAAN TATA USAHA, PERTANGGUNG JAWABAN DAN PENGAWASAN APBD

l PENGELOLAAN POTENSI DAERAH m TEROBOSAN INOVASI BARU

2 Tataran Pelaksana Kebijakan a Umum 1 KEBIJAKAN TEKNIS ) PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN 2 KETAATAN THD PERATURAN / UU ) 3 PENATAAN KELEMBAGAAN ) 4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN

5 %

6 0

3%

4,00 0

ST

5%

2,00 0

S

3%

4,00 0

ST

5%

4,00 0

ST

6%

1,40 0

S

3%

1,00 0

R

12,7 5%

1,70 0

S

5% 8,75 % 100 % 70% 40%

1,30 0 3,25 0 1,22 5 0,44 2

12, 5%

0,80 9

7,5 % 10, 0% 12,

0,23 5 0,36 8 0,46

Manual Aplikasi Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016

7

S ST

S R R R R R 19

PROVINSI XXX Skor Prestasi 1

2

3 ) 5 ) 6 ) 7 ) 8 )

4 PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENGELOLAAN BARANG MILIK PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT

b SPM/urusan pilihan 1 ) Urusan Wajib 2 ) Urusan Pilihan

5 5% 17, 5% 17, 5% 12, 5% 10, 0% 60 % 80 % 20 %

6 5 0,04 1 0,28 5 0,11 8 1,56 5 1,74 7 1,97 1 0,85 0

7 R R R S S S R

p. Sheet [Peringkat] Sheet ini untuk menghasilkan peringkat berdasarkan skor yang dihasilkan dari sheet sebelumnya. Langkah pemeringkatan yaitu : ß Data skor EKPPD dari sheet [Rekap Skor] secara otomatis dipindahkan ke sheet [peringkat]. ß Lakukan sort berdasarkan nilai skor dari terbesar ke terkecil

Manual Aplikasi Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016

20

Lampiran 1 Normalisasi Data dalam Statistik Normalisasi data merupakan langkah dasar yang dilakukan sebelum melakukan analisis inferensial statistik. Dalam analisis statistic, suatu distribusi data diharapkan memenuhi asumsi theorem of central tendency (nilai kecenderungan tengah) dimana nilai rata-rata, median, dan modus akan sama dan distribusi data akan berbentuk bell-shaped seperti pada gambar 1 dibawah ini.

Probability Density

Gambar 1. Distribusi Data Normal

Mean Median Modus Namun, terkadang distribusi data tidak mengikuti pola normal dan menciptakan kemencengan (skewness) distribusi seperti pada gambar 2. Kemencengan tersebut terjadi karena banyaknya data yang bernilai besar atau kecil. Jika distribusi menceng kekanan, maka disebut dengan kemiringan negatif, dan sebaliknya jika distribusi menceng kekiri maka disebut dengan kemiringan positif. Jika data memiliki distribusi yang menceng maka asumsi kecenderungan nilai tengah dan normalitas data sehingga analisis statistik inferensial pun akan sulit dilakukan. Gambar 2. Distribusi Data tidak Normal

Manual Aplikasi Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016

21

Untuk mengkoreksi distribusi data yang menceng tersebut maka digunakan teknik normalisasi data. Dogra (2007) menyebutkan bahwa normalisasi dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu: 1. Mean shifting Teknik normalisasi ini dilakukan dengan cara melakukan penyesuaian atau “menggeser” nilai actual dengan nilai rata-ratanya dan menghasilkan nilai ratarata baru sama dengan 0. Contohnya, bila terdapat suatu distribusi data dengan nilai sebagai berikut : 1,2,3,4, dan 5. Total nilai penjumlahan kelima data tersebut sama dengan 15 dan memiliki rata-rata sama dengan 3. Teknik mean shifting dilakukan dengan cara mengurangkan nilai actual dengan rataratanya (misal 1 dikurangi 3 sama dengan -2, 2 dikurangi 3 sama dengan -1, dst). Maka distribusi data hasil normalisasi sama dengan -2,-1, 0, 1 dan 2, dengan nilai total penjumlahan sama dengan 0 dan rata-rata sama dengan 0. Namun perlu dicatat bahwa nilai standar deviasi akan tetap sama, yaitu √2. Artinya sebaran dari data sebelum dan sesudah normalisasi akan tetap sama (masih lebar). 2. Autoscaling a. Teknik ini menggunakan nilai standard deviasi untuk normalisasi data. Setiap nilai actual dari data dibagi dengan nilai standar deviasi. Contohnya, bila terdapat suatu distribusi data dengan nilai-nilai sebagai berikut 1,2,3,4 dan 5, dengan nilai standar deviasi sama dengan √2 atau 1,6. Normalisasi dilakukan dengan membagi setiap nilai dengan standar deviasinya (misal 1/√2, 2/√2, dst). Sehingga distribusi data yang telah dinormalisasi menjadi sebagi berikut 1/√2, √2, 3/√2, 2√2 dan 5/√2 (atau 0,6; 1,2 ; 1,9; 2,5; 3,2). Perlu dicatat bahwa standard deviasi dari distribusi data yang telah dinormalisasi menjadi 1 (lebih kecil dari nilai standar deviasi sebelum normalisasi). b. Teknik autoscaling lainnya adalah dengan membagi nilai actual dengan range atau selisih dari nilai terbesar dikurangi dengan nilai terkecil dari data. Contohnya, bila terdapat suatu distribusi data dengan nilai-nilai sebagai berikut 1,2,3,4, dan 5, dengan nilai standar deviasi √2, dan range sebesar 4. Normalisasi dilakukan dengan membagi setiap nilai dengan range (misal 1/4, 2/4, dst). Sehingga distribusi data yang telah dinormalisasi menjadi sebagai berikut : 0,25; 0,5; 0,75 ; 1 ; 1,25. Perlu dicatat bahwa nilai range menjadi lebih kecil yaitu 1, dan standar deviasi lebih kecil yaitu 0,4. Teknik autoscalling ini yang dipakai dalam EKPPD tahun 2008.

Manual Aplikasi Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016

22

Lampiran III

MANUAL APLIKASI EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (KABUPATEN/KOTA) TAHUN 2016 A. Umum 1. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2016 menggunakan aplikasi microsof excel, yang terdiri dari: a. Template isian individu untuk Kabupaten/Kota terdiri dari 8 sheet yaitu: No Sheet Cara Pengisian Keterangan 1 Kesesuaian Materi Input manual & Kesesuaian materi otomatis 2 Pengambil Kebijakan Input manual & Capaian Kinerja otomatis 3 Pengambil Kebijakan (2) Otomatis Capaian Kinerja 4 Pelaksana Kebijakan Input manual & Capaian Kinerja Umum otomatis 5 Pelaksana Kebijakan Otomatis Capaian Kinerja Umum (2) 6 Urusan pemerintahan Input manual & Capaian Kinerja otomatis 7 Urusan pemerintahan (2) Otomatis Capaian Kinerja 8 Rekap Isian Individu Otomatis Sheet ini akan di ‘copy’ kemudian special ‘paste value’ di template gabungan b. Template gabungan antar Kabupaten/Kota Terdiri dari 16 sheet yaitu : No Nama Sheet Cara Pengisian 1 Rekap Individu Hasil dari “copy” template individu Kab/Kota dan di ‘paste special value’ 2 PA (1) Otomatis 3 PA (2) Otomatis 4 PA (3) Otomatis 5 PA (4) Otomati 6 PL (1) Otomatis 7 PL (2) Otomatis 8 PL (3) Otomatis 9 PL (4) Otomatis 10 PL (5) Otomatis 11 SPM (1) Otomatis 12 SPM (2) Otomatis 13 SPM (3) Otomatis 14 SPM (4) Otomatis 15 Rekap Skor Otomatis 16 Peringkat Otomatis & Manual

Keterangan

Peringkat

Manual Aplikasi Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016

2

2. Tujuan pengisian template digunakan untuk : a. Template Isian Individu Kabupaten/Kota - Bahan penyusunan lampiran LHE. - Bahan untuk penggabungan pada template gabungan antar Kabupaten dan Kota dalam satu Provinsi. - Bahan untuk penggabungan pada template gabungan antar Kabupaten secara nasional dan antar Kota secara nasional. b. Template gabungan Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi - Menghasilkan skor (1 s.d 4) dan prestasi (R,S,T, ST) untuk per IKK, aspek kesesuaian materi, Aspek Capaian Kinerja, dan hasil evaluasi secara keseluruhan. - Bahan lampiran LHE. - Menghasilkan data peringkat antar kabupaten dan kota dalam satu Provinsi. c. Template gabungan Kabupaten /Kota Nasional - Menghasilkan data peringkat antar Kabupaten secara nasional dan antar kota secara nasional 3. Template EKPPD dibedakan untuk Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Kriteria evaluasi kesesuaian materi berdasarkan PP No. 3 tahun 2007 dan capaian kinerja aspek pengambil kebijakan, pelaksana kebijakan, dan aspek SPM berdasarkan elemen data yang disajikan dalam lampiran LPPD. Elemen data tersebut di evaluasi per IKK dan dituangkan dalam template 4. Langkah-langkah pengisian template secara umum : - Evaluator mengisi template individu untuk Kabupaten/Kota. - Template individu Kabupaten/Kota yang telah terisi lengkap diserahkan ke kompilator untuk dilakukan penggabungan antar kabupaten dan kota untuk menghasilkan skor, prestasi dan peringkat dalam satu provinsi, dan penggabungan antar Kabupaten secara nasional dan antar kota secara nasional. B. Teknis pengisan template Evaluator pertama kali membuka template isian individu kota atau kabupaten, kemudian mengisikan nama kabupaten/kota dan provinsi yang dievaluasi pada sheet [kesesuaian materi]. 1. Template isian individu a. Sheet [kesesuaian materi] Sheet ini merupakan isian kesesuaian materi dari Kelengkapan Laporan (gambaran umum daerah, RPJMD), urusan desentralisasi, tugas pembantuan, tugas umum pemerintahan , dan penyajian indikator kinerja kunci yang terdiri dari 44 isian (termasuk di dalamnya 3 isian yang terisi secara otomatis). Cara pengisiannya adalah : apabila dalam LPPD telah disajikan materi diisi 1 dan apabila tidak disajikan diisi 0. Hasil isian ke-44 isian tersebut dijumlah secara otomatis dikonversikan dalam skor dengan aturan sebagai berikut :

dan

Manual Aplikasi Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016

3

Range > 0,75 s.d 1,00 > 0,50 s.d 0,75 > 0,25 sd 0,50 0 s.d 0,25

Skor 4 3 2 1

b. Sheet [Pengambil Kebijakan] Template ini merupakan isian capaian kinerja tataran pengambil kebijakan yang terdiri dari 13 aspek dan dan 43 IKK. Pengisian capaian kinerja dari 43 IKK tersebut dilakukan langsung pada sheet [Pengambil Kebijakan] tidak lagi menggunakan kertas kerja tambahan sebagaimana pada manual aplikasi EKPPD tahun 2010. Pada sheet [pengambil kebijakan] disandingkan capaian kinerja yang murni diambil dari LPPD dan Lampiran (III.1 untuk kabupaten, dan II.1 untuk kota) dengan capaian kinerja hasil klarifikasi evaluator dilapangan. Teknik pengisian : - Pada sheet [pengambil kebijakan] yang dilakukan evaluator adalah :  Mengisi kolom elemen data dari masing-masing IKK yang berasal dari LPPD dan Lampiran (III.1 untuk kabupaten, dan II.1 untuk kota) pada sel J7:J114 yang tidak diberi warna  Capaian kinerja dari elemen data yang berasal dari LPPD dihasilkan secara otomatis.  Mengisi kolom elemen data dari masing-masing IKK hasil klarifikasi dilapangan pada sel L7:L114 yang tidak diberi warna. Hasil klarifikasi dapat berbeda dengan data dari LPPD.  Capaian kinerja dari elemen data hasil klarifikasi dihasilkan secara otomatis  Capaian kinerja yang akan dijadikan dasar penggabungan adalah capaian kinerja hasil klarifiksi lapangan. Contoh : IKK No. 6 Rasio personil SatpoL PP terhadap jumlah penduduk Capaian kinerja IKK tersebut dihasilkan secara otomatis dari isian elemen data yang selanjutnya diproses secara otomatis oleh sistem template. Jadi evaluator cukup menginput data: - Jumlah satpol PP - Jumlah penduduk Secara otomatis akan diperoleh rasio personil satpol pp terhadap jumlah penduduk sesuai rumus: Kabupaten = Jumlah satpol PP Jumlah penduduk Kota = Jumlah satpol PP Jumlah penduduk -

X 10000

X 8000

Pengisian terhadap capaian kinerja IKK dilakukan sesuai dengan satuan yang ditetapkan seperti dalam prosentase, ada atau tidak, tepat atau tidak, jumlah dst.

Manual Aplikasi Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016

4

-

Untuk capaian kinerja IKK yang kosong atau tidak diisi dalam lampiran LPPD, maka evaluator wajib mengisi pada template dengan isian “TDI”, jika evaluator tidak mengisi, maka template akan secara otomatis mengisi “TDI”.

c. Sheet [Pengambil Kebijakan (2)] Pada sheet ini evaluator tidak perlu melakukan pengisian, karena akan terisi secara otomatis. d. Sheet [Pelaksana Kebijakan umum ] Template ini merupakan isian capaian kinerja tataran pelaksana kebijakan administrasi umum yang terdiri dari 8 aspek yang terdiri 21 IKK untuk Kabupaten/Kota. Dari 21 IKK tersebut seluruh IKK pengisiannya secara manual dan otomatis di sheet yang bersangkutan ( tanpa kertas kerja dukungan). Teknik pengisian : - Evaluator cukup mengisi elemen data (pada sel yang tidak diberi warna) baik dalam kolom LPPD maupun kolom Hasil Klarifikasi pada template individu sebanyak urusan wajib dan pilihan yang dilaksanakan oleh pemda. Sel yang harus diisi per urusan : misal urusan pendidikan I5:I59 dan K5:K59, urusan kesehatan I69:I123 dan K69:K123 dan seterusnya sampai urusan transmigrasi. Terdiri dari 2 sheet :  sheet [pelaksana kebijakan umum].  Sheet [pelaksana kebijakan umum ( 2)] Contoh : IKK No. 1 Jumlah program nasional Isian Capaian Kinerja IKK tersebut dihasilkan secara otomatis (hasil perhitungan dari elemen data yang telah diisi oleh evaluator). Sehingga evaluator hanya menginput elemen data jumlah program nasional yang dilaksanakan pemda sedang data jumlah program nasional 2010 per urusan telah tersedia dalam template. Secara otomatis akan diperoleh % jumlah program nasional yang dilaksanakan oleh pemda sesuai rumus: = Jumlah program nasional yang dilaksanakan oleh pemda Jumlah program nasional -

X 100%

Pengisian terhadap capaian kinerja IKK dilakukan sesuai dengan satuan yang ditetapkan seperti dalam prosentase, ada atau tidak, tepat atau tidak, jumlah dan seterusnya. Untuk capaian kinerja IKK yang kosong atau tidak diisi dalam suplemen LPPD, maka evaluator harus mengisi pada template dengan isian TDI (tidak diisi). Untuk pemda yang tidak menyajikan tataran pelaksana kebijakan urusan pilihan pada template harus diisi dengan BUP (Tidak melaksanakan urusan pilihan).

Manual Aplikasi Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016

5

-

Untuk IKK No 19 Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD elemen data yang diisi dalam satuan Rupiah. Untuk IKK No.2,5,9,17,20 hasil pengisian dilakukan secara otomatis berdasarkan isian dari komponen dibawahnya dengan cara mengisi ada atau tidak dan jenis isian yang diminta :  IKK No.2 yaitu Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP) akan menghasilkan capaian 5 apabila SOP#1, SOP#2, SOP#3, SOP#4, dan SOP#5 masing-masing diisi dengan jenis SOP yang ada. Apabila pada urusan tertentu memang tidak ada SOP, maka IKK No. 2 dikosongkan saja (tidak perlu diisi).  IKK No.5 yaitu Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD akan menghasilkan capaian 4 apabila Jabatan Fungsional#1, Jabatan Fungsional#2, Jabatan Fungsional#3, Jabatan Fungsioal#4 masing-masing diisi dengan jenis jabatan fungsional yang ada. Capaian kinerja pada IKK No.5 adalah “ada/tidak”, jadi jika jumlah jenis jabatan fungsional yang ada minimal 1, maka capaian kinerjanya “ada” Apabila semua komponen diisi TDI maka secara otomatis isian IKK No. 5 TDI.  IKK No.9 yaitu Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD akan menghasilkan capaian 3 apabila isian komponen Renstra SKPD, Renja SKPD, RKA-SKPD masing-masing diisi Ada. Apabila semua komponen diisi TDI maka secara otomatis isian IKK No. 11 TDI.  IKK No.17 yaitu keberadaan laporan keuangan SKPD akan menghasilkan capaian kinerja 3 apabila isian komponen Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) masing-masing diisi Ada. Apabila semua komponen diisi TDI maka secara otomatis isian IKK No. 11 TDI.  IKK No. 20 yaitu fasilitas/prasarana informasi akan menghasilkan capaian kinerja 5 apabila isian komponen papan pengumuman, pos pengaduan, leaflet, mobil keliling,pengumuman media massa masing-masing diisi Ada. Apabila semua komponen diisi TDI maka secara otomatis isian IKK No. 11 TDI.

Catatan : Untuk IKK aspek pelaksana kebijakan administrasi umum pada urusan pertanahan dan statistik pada elemen datanya tetap dilakukan pengisian meskipun untuk capaian kinerjanya sudah ditetapkan oleh template dengan angka capaian maksimal. e. Sheet [Pelaksana Kebijakan umum(2)] Sheet ini tidak perlu dilakukan pengisian oleh evaluator.Sheet ini merupakan hasil link dari sheet [Pelaksana Kebijakan umum]. f. Sheet [Urusan pemerintahan] Template ini merupakan isian untuk capaian kinerja urusan wajib dan urusan pilihan. Terdiri dari : Kabupaten Manual Aplikasi Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016

6

a) 79 IKK urusan wajib b) 15 IKK urusan pilihan. Kota a) 78 IKK urusan wajib b) 15 IKK urusan pilihan. Pada semua IKK evaluator cukup mengisi pada kolom elemen data baik di kolom LPPD dan kolom hasil klarifikasi, sementara pada kolom capaian kinerja akan terisi secara otomatis. Teknis pengisian  Evaluator mengisi data capaian kinerja pada :  sheet [Urusan pemerintahan]. Contoh : IKK No. 1 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  Isian capaian kinerja IKK tersebut dihasilkan secara otomatis dari proses rumus dalam template yang menghitung “isian dalam kolom elemen data”.  Sehingga evaluator cukup menginput data Jumlah Siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak dan data jumlah Jumlah anak usia 4 – 6 tahun.  Secara otomatis akan diperoleh % PAUD sesuai rumus : Jumlah Siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak X 100% Jumlah anak usia 4 – 6 tahun  Capaian kinerja IKK terisi secara otomatis berdasarkan elemen data yang diisi dengan satuan yang ditetapkan seperti dalam prosentase, ada atau tidak, tepat atau tidak, jumlah dan seterusnya.  Untuk capaian kinerja IKK yang kosong atau tidak diisi dalam lampiran LPPD, maka evaluator harus mengisi pada template dengan isian TDI (tidak diisi).  Untuk pemda yang tidak melaksanakan urusan pilihan capaian kinerja akan terisi BUP (tidak melaksanakan urusan pilihan) secara otomatis. g.

Sheet [Urusan pemerintahan (2)] Sheet ini tidak perlu dilakukan pengisian oleh evaluator.Sheet ini merupakan hasil link dari sheet [Urusan pemerintahan].

h. Sheet [rekap isian individu] 1) Template ini merupakan rekapitulasi isian yang telah diinput dari sheet-sheet sebelumnya. 2) Evaluator tidak perlu mengisi secara manual untuk rekapitulasi tersebut karena dilakukan pengisian secara otomatis. 3) Isian pada sheet ini merupakan sumber data yang akan dikompilasi pada template gabungan baik antar provinsi, antar kabupaten, antar kota. 2. Template gabungan a. Sheet [Gab rekap isian]

Manual Aplikasi Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016

7

Sheet ini untuk menampung hasil isian individu yang akan diolah untuk menghasilkan skor dan prestasi untuk capaian kinerja dan kesesuaian materi. Langkah penggabungan :  Buka file LKE isian individu kabupaten/kota yang telah diinput kemudian buka sheet [rekap individu].  Sel I3:I857 dicopy dengan cara sorot sel I3:I857 (arahkan kursor pada 

sel I3 kemudian tekan Shift + Ctrl + ), kemudian copy . Buka file LKE gabungan antar kabupaten/kota, kemudian buka sheet [Gab rekap isian] arahkan kursor ke sel I6 atau sel disampingnya (J6 dan seterusnya) tergantung sel yang masih kosong. Kemudian paste special

terus pilih value.

b. Sheet [PA1] Sheet ini secara otomatis memindahkan data isian tataran pengambil kebijakan dari sheet [Gab rekap isian]. c. Sheet [PA2] Sheet ini secara otomatis melakukan normalisasi data atas capaian kinerja IKK yang ditandingkan yaitu yang bersifat numeric dengan satuan %, jumlah, unit dan sebagainya. Sedangkan capaian kinerja yang sifat isiannya ada/tidak, tepat/tidak dan seterusnya tidak dilakukan normalisasi data. Penjelasan tentang normalisasi data dapat dilihat pada lampiran 1. Langkah-langkah normalisasi data: 1) Hitung nilai maksimum dan minimum data. 2) Normalisasi data = Nilai aktual : (Nilai maksimum – Nilai Minimum). d. Sheet [PA3] Sheet ini secara otomatis mengkonversikan nilai normalisasi pada sheet sebelumnya ke dalam skor dan prestasi. Teknis konversi skor dan prestasi 1) Nilai normalisasi data  Hitung rata-rata nilai normalisasi data  Konversi ke skor dengan rumus : Batas bawah Batas Atas Lebih besar dari (1,25 Tak terhingga X nilai rata-rata normalisasi) Lebih besar nilai rata(1,25 X nilai ratarata normalisasi rata normalisasi) Lebih besar dari (0,75 (nilai rata-rata x nilai rata-rata normalisasi) normalisasi) 0 (0,75 x nilai ratarata normalisasi)

Skor 4

Prestasi ST

3

T

2

S

1

R

Manual Aplikasi Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016

8

Catatan : Untuk IKK yang sifat capaian kinerjanya semakin tinggi semakin jelek, maka range skor dan prestasi di atas susunannya dibalik. Untuk capaian kinerja IKK yang TDI dan BUP tidak dilakukan konversi ke skor dan prestasi. 2) Ada/tidak Untuk capaian kinerja IKK yang sifatnya ada/tidak ketentuan konversi skor dan prestasi yaitu : jika ada = 4 (ST) jika tidak 1 (T). e. Sheet [PA4] Sheet ini secara otomatis akan menghitung nilai capaian masing-masing 13 aspek pengambil kebijakan. Cara menghitung nilai capaian masing-masing aspek pengambil kebijakan : = (% bobot per IKK yang ada di aspek) x( jumlah skor dari masing IKK yang ada di aspek tersebut) Contoh : Aspek 1 : Ketentraman dan Ketertiban Umum Daerah terdiri dari 8 IKK masing skor IKK-nya yaitu : 4,1,1, 4,4,4 , 1, 4 Maka nilai capaian aspek 1 = (11%x4)+(11%x1)+(11%x1)+(12,5%x4) + (12,5%x4)+(14%x4)+(14%x1)+(14%x4)= 2,92 prestasi “T”. f. Sheet [PL1] Sheet ini secara otomatis memindahkan data isian tataran pelaksana kebijakan - umum dari sheet [Gab rekap isian]. g. Sheet [PL2] Sheet ini secara otomatis melakukan normalisasi data atas capaian kinerja IKK yang ditandingkan yaitu yang sifat satuannya %, jumlah, unit dsb. Sedangkan capaian kinerja yang sifatnya ada/tidak, tepat/tidak dst tidak dilakukan normalisasi data. Langkah-langkah normalisasi data: 1) Hitung nilai maksimum dan minimum data. 2) Normalisasi data = Nilai aktual : (Nilai maksimum – Nilai Minimum). h. Sheet [PL3] Sheet ini secara otomatis mengkonversikan nilai normalisasi IKK per urusan pada sheet sebelumnya ke dalam skor dan prestasi. Teknis konversi skor dan prestasi 1) Nilai normalisasi data  Hitung rata-rata nilai normalisasi data  Konversi ke skor dengan rumus :

Manual Aplikasi Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016

9

Batas bawah Lebih besar dari (1,25 X nilai rata-rata normalisasi) Lebih besar nilai ratarata normalisasi Lebih besar dari (0,75 x nilai rata-rata normalisasi) 0

Batas Atas Tak terhingga

Skor 4

Prestasi ST

(1,25 X nilai ratarata normalisasi) (nilai rata-rata normalisasi)

3

T

2

S

(0,75 x nilai ratarata normalisasi)

1

R

Catatan : Untuk IKK yang sifat capaian kinerjanya semakin tinggi semakin jelek, maka range skor dan prestasi di atas susunannya dibalik. Untuk capaian kinerja IKK yang TDI dan BUP tidak dilakukan konversi ke skor dan prestasi. 2) Ada/tidak Untuk capaian kinerja IKK yang sifatnya ada/tidak ketentuan konversi skor dan prestasi yaitu : jika ada = 4 (ST) jika tidak (T). i. Sheet [PL4] Sheet ini secara otomatis menghitung nilai capaian IKK hasil agregasi dari nilai capaian IKK per urusan. Cara menghitung nilai capaian IKK hasil agregasi nilai capaian IKK per urusan = (1/jumlah urusan yang dilaksanakan) x ( jumlah dari skor sebanyak urusan yang dilaksanakan) Contoh : Jumlah urusan yang dilaksanakan = 34 Jumlah skor capaian = 133 Nilai capaian IKK tsb = 133/34 = 3,91 j. Sheet [PL5] Sheet ini secara otomatis menghitung nilai capaian per 8 aspek tatataran pelaksana kebijakan. Cara menghitung nilai capaian per 8 aspek tataran pelaksana kebijakan = (%bobot per IKK dalam satu aspek) x ( jumlah dari skor per IKK yang ada di aspek tersebut) Contoh : Aspek 1 yaitu Kebijakan teknis penyelenggara terdiri dari 2 IKK masingmasing skor 3,91 dan 3,62. Nilai capaian aspek 1 tataran pelaksana kebijakan umum = (50%x3,91) + (50%x3,62) = 3,76

Manual Aplikasi Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016

10

k. Sheet [SPM1] Sheet ini secara otomatis memindahkan data isian capaian kinerja tataran pelaksana kebijakan – SPM dan urusan pilihan dari sheet [Gab rekap isian]. l. Sheet [SPM2] Sheet ini secara otomatis melakukan normalisasi data atas capaian kinerja IKK yang ditandingkan yaitu yang sifat satuannya %, jumlah, unit dsb. Sedangkan capaian kinerja yang sifatnya ada/tidak, tepat/tidak dan seterusnya tidak dilakukan normalisasi data. Langkah-langkah normalisasi data : 1) Hitung nilai maksimum dan minimum data. 2) Normalisasi data = Nilai aktual : (Nilai maksimum – Nilai Minimum). Untuk EKPPD 2011 penilaian beberapa IKK tidak melalui normalisasi data melainkan berdasarkan standar capaian kinerja yang diambil dari target SPM yaitu 6 IKK pada urusan pendidikan dan 6 IKK pada urusan kesehatan (lihat lampiran Standar Capaian kinerja). m. Sheet [SPM3] Sheet ini secara otomatis mengkonversikan nilai normalisasi IKK pada sheet sebelumnya ke dalam skor dan prestasi. Teknis konversi skor dan prestasi 1) Nilai normalisasi data  Hitung rata-rata nilai normalisasi data  Konversi ke skor dengan rumus : Batas bawah Batas Atas Skor Prestasi Lebih besar dari (1,25 Tak terhingga 4 ST X nilai rata-rata normalisasi) Lebih besar nilai rata(1,25 X nilai rata3 T rata normalisasi rata normalisasi) Lebih besar dari (0,75 (nilai rata-rata 2 S x nilai rata-rata normalisasi) normalisasi) 0 (0,75 x nilai rata1 R rata normalisasi) Catatan : Untuk IKK yang sifat capaian kinerjanya semakin tinggi semakin jelek, maka range skor dan prestasi di atas susunannya dibalik. Untuk capaian kinerja IKK yang TDI dan BUP tidak dilakukan konversi ke skor dan prestasi. 2) Ada/tidak Untuk capaian kinerja IKK yang sifatnya ada/tidak ketentuan konversi skor dan prestasi yaitu : jika ada = 4 (ST) jika tidak =1 (T). 3) Penilaian IKK berdasarkan standar capaian kinerja dari target SPM. Manual Aplikasi Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016

11

Penilaian dilakukan dengan cara membuat range skor dari 1 sampai 4. Contoh : IKK Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Capaian Kinerja Skor 0 – 50 1 >50 – 80 2 >80 – 95 3 >95 – 100 4 Rincian lengkap daftar IKK yang menggunakan standar capaian kinerja dari target SPM lihat lampiran. n. Sheet [SPM 4] Sheet ini secara otomatis menghitung nilai capaian per masing-masing urusan wajib dan urusan pilihan. Cara menghitung nilai capaian per masing-masing urusan = (%bobot per IKK dalam satu urusan) x ( jumlah skor dari IKK yang ada di urusan tsb) Contoh :( diambil dari [sheet SPM3])

Urusan perumahan = 3 IKK Skor masing-masing IKK = 4,1,4 Nilai capaian urusan pendidikan=(33,33%x4)+(33,33% x 1)+(33,33%x4) = 3,000 Cara menghitung nilai capaian urusan wajib =(%bobot per masing-masing urusan x Capaian masing-masing urusan) Contoh : (lihat tabel 1) TABEL 1 URUSAN WAJIB 1 Pendidikan

Bobot per urusan 2 20%

Capaian kenerja urusan 3 3,284

Capaian kinerja urusan wajib 4=2x3

Manual Aplikasi Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016

12

URUSAN WAJIB

Bobot per urusan

Capaian kenerja urusan

Capaian kinerja urusan wajib 0,657

Kesehatan Lingkungan Hidup Pekerjaan Umum Tata Ruang Perencanaan Pembangunan Perumahan Kepemudaan & Olahraga Penanaman Modal Koperasi & UKM Kependudukan & Catatan Sipil Ketenagakerjaan Ketahanan Pangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KB & KS Perhubungan Komunikasi & Informatika Pertanahan

15%

4,000 0,600 3,250

5% 5% 3% 5% 4%

0,163 3,250 0,163 4,000 0,120 4,000 0,200 3,000 0,120 1,000

2%

0,020 1,000

2% 2% 5% 2% 2%

0,020 2,000 0,040 3,333 0,167 3,000 0,060 2,500 0,050 3,000

4% 2% 2% 2% 1%

Kesbang & Politik

0,120 3,000 0,060 4,000 0,080 1,000 0,020 2,666 0,027 1,000

2% Otonomi Daerah Pemberdayaan Masyarakat & Desa Sosial Budaya Statistik

0,020 1,000

2% 2%

0,020 1,000 0,020 3,000

3% 3% 1%

0,090 1,000 0,030 1,000 0,010

Manual Aplikasi Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016

13

URUSAN WAJIB

Bobot per urusan

Capaian kenerja urusan

Capaian kinerja urusan wajib

2,500

Kearsipan

2%

Perpustakaan Capaian Kinerja Urusan Wajib

2% 100,00%

0,050 4,000 0,080 3,005

Cara menghitung capaian urusan pilihan : a. Ketika semua urusan pilihan dilaksanakan : =(%bobot masing-masing urusan x skor masing-masing urusan) Contoh : (lihat tabel 2) %bobot masing-masing urusan pilihan pada kolom 4, skor per urusan pada kolom 5, hasil perkalian %bobot masing-masing urusan pilihan dengan skor masing-masing urusan pada kolom 6. Capaian kinerja urusan pilihan 2,0125 (hasil penjumlahan kolom 6) TABEL 2 Urusan Pilihan 1 Kelautan & perikanan Pertanian Kehutanan Energi dan SDM Pariwisata Industri Perdagangan Transmigrasi Capain Kinerja Urusan Pilihan

Bobot /Urus an 4 12,50 % 20,00 % 12,50 % 12,50 % 12,50 % 12,50 % 12,50 % 5,00%

Skor per Urusan 5 2

Capaian Kinerja Urusan Pilihan 6=4x5 0,25

2 0,4 2,5 0,3125 3 0,375 1 0,125 2,5 0,3125 1,5 1

0,1875 0,05 2,0125

b. Ketika tidak semua urusan pilihan dilaksanakan Contoh : (lihat tabel 3.1 dan 3.2) Dari tabel 3.1 kolom 3 menunjukkan bahwa urusan transmigrasi memperoleh skor “BUP”, ini berarti bahwa urusan transmigrasi tidak dilaksanakan/tidak dipilih. Karena urusan transmigrasi tidak dipilih, maka bobot urusan transmigrasi yang sebesar 5% harus didistribusikan ke 7 urusan pilihan yang lain secara proforsional. Misalnya urusan pertanian Manual Aplikasi Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016 14

semula bobotnya 20%, kemudian mendapat limpahan bobot dari urusan transmigrasi sebesar 20/95 x 5% = 1,05%, sehingga bobotnya menjadi 20% + 1,05% = 21,05% atau 21,1% (lihat tabel 3.2) TABEL 3.1

Urusan Pilihan 1 Kelautan & perikanan Pertanian Kehutanan Energi dan SDM Pariwisata Industri Perdagangan Transmigrasi

Bobot/ Urusan

Skor

2 12,50%

3 1

20,00% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 5,00% 100,00 %

1 2,5 2 1 2,5 1 BUP

Tambaha n bobot 4

Bobot/uru san stlh distribusi bobot "BUP" 5

TABEL 3.2 Urusan Pilihan 1 Kelautan & perikanan Pertanian Kehutanan Energi dan SDM Pariwisata Industri Perdagangan Transmigrasi Capaian Kinerja Urusan Pilihan

Bobot /Urus an

Tamb ahan bobo t

2 12,50 % 20,00 % 12,50 % 12,50 % 12,50 % 12,50 % 12,50 % 5,00% 100,00 %

3 0,66 % 1,05 % 0,66 % 0,66 % 0,66 % 0,66 % 0,66 % 0,00 5,00 %

Bobot/uru san stlh distribusi bobot "BUP" 4=2+3

Sko r

Capaian Kinerja Urusan

5

6=4x5

13,2%

1

0,132

21,1%

1

0,211

13,2%

2,5

0,329

13,2%

2

0,263

13,2%

1

0,132

13,2%

2,5

0,329

13,2%

1

0,132

0,00

0,00

0,000

100,00%

1,526

o. Sheet [rekap skor] Manual Aplikasi Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016

15

Pada Sheet [rekap skor] evaluator tidak perlu melakukan pengisian, karena semua skor dihasilkan secara otomatis sebagaimana tergambar dalam tabel 4 dibawah. Formula perhitungan dapat diuraikan sebagai berikut : - Skor Evaluasi LPPD sebesar 3,061 diperoleh dari rumus sebagai berikut : = (%bobot kesesuaian materi x skor kesesuaian materi) + (% bobot capaian kinerja x skor capaian kinerja) =(5%x4,000)+(95% x 3,0112) = 3,061 - Skor kesesuaian materi sebesar 4,000 diperoleh secara otomatis dari sheet [Gab Rekap Individu] sell I8. - Skor capaian kinerja sebesar 3,0112 diperoleh dari rumus sebagai berikut : = (% bobot aspek pengambil kebijakan x skor aspek pengambil kebijakan) + (% bobot aspek pelaksana kebijakan x skor aspek pelaksana kebijakan) = (30% x 2,8395) + (70% x 3,085) = 3,0112 - Skor aspek pengambil kebijakan sebesar 2,8395 diperoleh dari rumus seperti pada tabel berikut : NO ASPEK PENGAMBIL BOBOT SKOR PERHITUNGAN KEBIJAKAN PER PER SKOR ASPEK ASPEK PENGAMBIL KEBIJAKAN 1 2 3 4 5= 3 X 4 1 KETENTRAMAN DAN 0,4000 10% KETERTIBAN UMUM 4,0000 DAERAH 2 KESELARASAN DAN 0,4080 EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMDA DAN PEMERINTAH, SERTA 12% 3,4000 ANTAR PEMDA DALAM RANGKA PENGEMBANGAN OTDA 3 KESELARASAN ANTARA 0,7700 KEBIJAKAN PEMDA 22% 3,5000 DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH 4 EFEKTIVITAS HUBUNGAN 0,1250 5% 2,5000 ANTARA PEMDA DAN DPRD 5 EFEKTIVITAS PROSES 0,1200 PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH DPRD BESERTA 3% 4,0000 TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN 6 EFEKTIVITAS PROSES 0,1500 PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH KDH BESERTA 5% 3,0000 TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN 7 KETAATAN PELAKSANAAN 0,0300 PENYELENGGARAAN 3% 1,0000 PEMERINTAHAN DAERAH Manual Aplikasi Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016 16

NO

1

ASPEK PENGAMBIL KEBIJAKAN

BOBOT SKOR PERHITUNGAN PER PER SKOR ASPEK ASPEK PENGAMBIL KEBIJAKAN 3 4 5= 3 X 4

2 PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 8 INTENSITAS DAN 0,2000 EFEKTIVITAS PROSES KONSULTASI PUBLIK ANTARA PEMDA DAN MASYARAKAT ATAS 5% 4,0000 PENETAPAN KEBIJAKAN PUBLIK YANG STRATEGIS DAN RELEVAN UNTUK DAERAH 9 TRANSPARANSI DALAM 0,0600 PEMANFAATAN ALOKASI PENCAIRAN DAN 6% 1,0000 PENYERAPAN DAU, DAK DAN BAGI HASIL 10 INTENSITAS, EFEKTIVITAS 0,0300 DAN TRANSPARANSI PEMUNGUTAN SUMBER3% 1,0000 SUMBER PAD DAN PINJAMAN / OBLIGASI DAERAH 11 EFEKTIVITAS 0,3445 PERENCANAAN, PENYUSUNAN, PELAKSANAAN TATA 13% 2,6500 USAHA, PERTANGGUNG JAWABAN DAN PENGAWASAN APBD 12 PENGELOLAAN POTENSI 0,0500 5% 1,0000 DAERAH 13 TEROBOSAN INOVASI BARU 0,1520 8% 1,9000 Jumlah 2,8395 - Skor aspek pelaksana kebijakan sebesar 3,085 diperoleh dari rumus berikut : = (% bobot peksana kebijakan umum x skor pelaksana kebijakan umum) + (% bobot pelaksana kebijakan capaian SPM x skor pelaksana kebijakan capaian SPM) = (40% x 3,397) + (60% x 2,877) = 3,085

Manual Aplikasi Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016

17

TABEL 4 (Tampilan data di sheet [Rekap Skor] ) KABUPATEN/ KOTA XXX Skor 1

2

3

4

Skor Evaluasi LPPD A Kesesuaian Materi B Capaian Kinerja 1 Tataran Pengambil Kebijakan KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN a UMUM DAERAH KESELARASAN DAN EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMDA DAN b PEMERINTAH, SERTA ANTAR PEMDA DALAM RANGKA PENGEMBANGAN OTDA KESELARASAN ANTARA KEBIJAKAN c PEMDA DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA d PEMDA DAN DPRD EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH DPRD BESERTA e TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH KDH BESERTA f TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN KETAATAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN g DAERAH PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INTENSITAS DAN EFEKTIVITAS PROSES KONSULTASI PUBLIK ANTARA PEMDA DAN MASYARAKAT ATAS h PENETAPAN KEBIJAKAN PUBLIK YANG STRATEGIS DAN RELEVAN UNTUK DAERAH TRANSPARANSI DALAM PEMANFAATAN ALOKASI PENCAIRAN DAN i PENYERAPAN DAU, DAK DAN BAGI HASIL INTENSITAS, EFEKTIVITAS DAN TRANSPARANSI PEMUNGUTAN j SUMBER-SUMBER PAD DAN PINJAMAN / OBLIGASI DAERAH EFEKTIVITAS PERENCANAAN, PENYUSUNAN, PELAKSANAAN TATA k USAHA, PERTANGGUNG JAWABAN DAN PENGAWASAN APBD

5 100 % 5% 95% 30%

6 3,0606 4,0000 3,0112 2,8395

10%

4,0000

12%

3,4000

22%

3,5000

5%

2,5000

3%

4,0000

5%

3,0000

3%

1,0000

5%

4,0000

6%

1,0000

3%

1,0000

13%

2,6500

Manual Aplikasi Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016

18

1

2

3 4 l PENGELOLAAN POTENSI DAERAH m TEROBOSAN INOVASI BARU

2 Tataran Pelaksana Kebijakan a Umum 1 KEBIJAKAN TEKNIS ) PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN 2 KETAATAN THD PERATURAN / UU ) 3 PENATAAN KELEMBAGAAN ) 4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN ) 5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN ) 6 PENGELOLAAN KEUANGAN ) 7 PENGELOLAAN BARANG MILIK ) 8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP ) PARTISIPASI MASYARAKAT b SPM/urusan pilihan 1 ) Urusan Wajib 2 ) Urusan Pilihan

5 5% 8% 100 % 70% 40%

KABUPATEN/ KOTA XXX Skor 6 1,0000 1,9000

12,5 0% 7,50 % 10,0 0% 12,5 0% 17,5 0% 17,5 0% 12,5 0% 10,0 0% 60%

3,085 3,397 3,765 4,000 3,971 3,959 4,000 2,391 2,632 2,871 2,877

80%

3,005

20%

2,363

p. Sheet [Peringkat] Sheet ini untuk menghasilkan peringkat berdasarkan skor yang dihasilkan dari sheet sebelumnya. Langkah pemeringkatan yaitu :  Data skor EKPPD dari sheet [Rekap Skor] secara otomatis dipindahkan ke sheet [peringkat].  Lakukan sort berdasarkan nilai skor dari terbesar ke terkecil

Manual Aplikasi Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016

19

Lampiran 1 Normalisasi Data dalam Statistik Normalisasi data merupakan langkah dasar yang dilakukan sebelum melakukan analisis inferensial statistik. Dalam analisis statistic, suatu distribusi data diharapkan memenuhi asumsi theorem of central tendency (nilai kecenderungan tengah) dimana nilai rata-rata, median, dan modus akan sama dan distribusi data akan berbentuk bell-shaped seperti pada gambar 1 dibawah ini.

Probability Density

Gambar 1. Distribusi Data Normal

0

100

Mean Median Modus Namun, terkadang distribusi data tidak mengikuti pola normal dan menciptakan kemencengan (skewness) distribusi seperti pada gambar 2. Kemencengan tersebut terjadi karena banyaknya data yang bernilai besar atau kecil. Jika distribusi menceng kekanan, maka disebut dengan kemiringan negatif, dan sebaliknya jika distribusi menceng kekiri maka disebut dengan kemiringan positif. Jika data memiliki distribusi yang menceng maka asumsi kecenderungan nilai tengah dan normalitas data sehingga analisis statistik inferensial pun akan sulit dilakukan. Gambar 2. Distribusi Data tidak Normal

Manual Aplikasi Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016

20

Untuk mengkoreksi distribusi data yang menceng tersebut maka digunakan teknik normalisasi data. Dogra (2007) menyebutkan bahwa normalisasi dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu: 1. Mean shifting Teknik normalisasi ini dilakukan dengan cara melakukan penyesuaian atau “menggeser” nilai actual dengan nilai rata-ratanya dan menghasilkan nilai ratarata baru sama dengan 0. Contohnya, bila terdapat suatu distribusi data dengan nilai sebagai berikut : 1,2,3,4, dan 5. Total nilai penjumlahan kelima data tersebut sama dengan 15 dan memiliki rata-rata sama dengan 3. Teknik mean shifting dilakukan dengan cara mengurangkan nilai actual dengan rataratanya (misal 1 dikurangi 3 sama dengan -2, 2 dikurangi 3 sama dengan -1, dst). Maka distribusi data hasil normalisasi sama dengan -2,-1, 0, 1 dan 2, dengan nilai total penjumlahan sama dengan 0 dan rata-rata sama dengan 0. Namun perlu dicatat bahwa nilai standar deviasi akan tetap sama, yaitu √2. Artinya sebaran dari data sebelum dan sesudah normalisasi akan tetap sama (masih lebar). 2. Autoscaling a. Teknik ini menggunakan nilai standard deviasi untuk normalisasi data. Setiap nilai actual dari data dibagi dengan nilai standar deviasi. Contohnya, bila terdapat suatu distribusi data dengan nilai-nilai sebagai berikut 1,2,3,4 dan 5, dengan nilai standar deviasi sama dengan √2 atau 1,6. Normalisasi dilakukan dengan membagi setiap nilai dengan standar deviasinya (misal 1/√2, 2/√2, dst). Sehingga distribusi data yang telah dinormalisasi menjadi sebagi berikut 1/√2, √2, 3/√2, 2√2 dan 5/√2 (atau 0,6; 1,2 ; 1,9; 2,5; 3,2). Perlu dicatat bahwa standard deviasi dari distribusi data yang telah dinormalisasi menjadi 1 (lebih kecil dari nilai standar deviasi sebelum normalisasi). b. Teknik autoscaling lainnya adalah dengan membagi nilai actual dengan range atau selisih dari nilai terbesar dikurangi dengan nilai terkecil dari data. Contohnya, bila terdapat suatu distribusi data dengan nilai-nilai sebagai berikut 1,2,3,4, dan 5, dengan nilai standar deviasi √2, dan range sebesar 4. Normalisasi dilakukan dengan membagi setiap nilai dengan range (misal 1/4, 2/4, dst). Sehingga distribusi data yang telah dinormalisasi menjadi sebagai berikut : 0,25; 0,5; 0,75 ; 1 ; 1,25. Perlu dicatat bahwa nilai range menjadi lebih kecil yaitu 1, dan standar deviasi lebih kecil yaitu 0,4. Teknik autoscalling ini yang dipakai dalam EKPPD tahun 2008.

Manual Aplikasi Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016

21

Lampiran IV

LOGO PEMPROV

LAPORAN HASIL EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (EKPPD) ATAS LPPD KABUPATEN/KOTA ........ TAHUN 2015

Nomor

: LHE-....../PW../10/2016 LAP-..../..../INSP/2016

Tanggal :

………………………..

PEMERINTAH PROVINSI ................ ........................ 2016

BAB I PENDAHULUAN A.

Latar Belakang Sesuai Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, antara lain ditegaskan bahwa Kepala Daerah memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk Gubernur dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk Bupati/Walikota. Sebelum

dikeluarkannya

produk

hukum

yang

mengatur

tentang

penyusunan dan mekanisme LPPD sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka pelaksanaan evaluasi tahun 2016 atas LPPD tahun 2015 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009. Sesuai Pasal 9 Peraturan Pemerintah nomor 3 Tahun 2007 LPPD disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Selanjutnya LPPD yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah

setiap

tahun

dilakukan

Evaluasi

Kinerja

Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (EKPPD) sesuai pasal 4, 16 dan 21 PP No 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (P-EPPD). Untuk EKPPD tahun 2016 terhadap LPPD tahun 2015 dilaksanakan berpedoman pada Surat Edaran Mendagri No. ..... Tanggal ….. tentang Manual Tata Cara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Tahun 2016 terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2015. Tim Daerah EPPD bertugas melakukan EKPPD kabupaten/kota dalam wilayah provinsi. Hasil Evaluasi akan disampaikan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai bahan fasilitasi dalam rangka peningkatan kinerja daerah.

1

B.

Maksud dan Tujuan Evaluasi 1. Untuk mengetahui keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam memanfaatkan hak yang diperoleh daerah dengan capaian keluaran dan hasil yang telah direncanakan; 2. Memberikan apresiasi bagi pemerintah daerah yang sudah menyampaikan LPPD tahun 2015; 3. Sebagai bahan penetapan peringkat kinerja kabupaten/kota di tingkat provinsi dan nasional; 4. Memberikan rekomendasi bagi daerah untuk mendorong peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; 5. Sebagai masukan kepada Kementerian/LPND untuk melakukan pembinaan lebih lanjut

dalam rangka peningkatan kinerja daerah melalui program

pengembangan kapasitas daerah sebagaimana diamanatkan Pasal 54 PP Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman EPPD. C.

Metode Evaluasi Metode EKPPD tahun 2016 terhadap LPPD tahun 2015 dilakukan dengan menilai 2 (dua) variabel yaitu : 1. indeks capaian kinerja 95% 2. indeks kesesuaian materi 5% Penilaian variabel Indeks Capaian Kinerja terdiri dari penilaian pada tataran Pengambil Kebijakan dan pada tataran Pelaksana Kebijakan. a. Penilaian pada tataran Pengambil Kebijakan yaitu penilaian yang dilakukan terhadap kinerja Kepala Daerah dan DPRD terdiri atas 13 aspek b. Penilaian pada tataran Pelaksana Kebijakan yaitu penilaian yang dilakukan terhadap kinerja satuan manajerial kerja perangkat daerah (SKPD) terdiri atas 9 aspek yaitu 8 aspek administrasi umum dan 1 aspek Tingkat Capaian Kinerja/SPM. Prestasi capaian kinerja dikelompokkan sebagai berikut : ∑

Skor 3 < ST ≤ 4 mendapat prestasi Sangat Tinggi (ST) 2

∑ ∑ ∑

Skor 2 < T ≤ 3 mendapat prestasi Tinggi (T) Skor 1 < S ≤ 2 mendapat prestasi Sedang (S) Skor 0 ≤ R ≤ 1 mendapat prestasi Rendah (R)

3

BAB II URAIAN HASIL EVALUASI A.

Pelaksanaan Evaluasi 1. Sesuai ketentuan pasal 9 PP Nomor 3 tahun 2007, pemerintah daerah berkewajiban menyampaikan

LPPD setiap tahun kepada pemerintah paling

lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Berdasarkan data yang diterima Biro Pemerintahan Provinsi, penerimaan LPPD tahun 2015 Kabupaten/Kota ........ pada tanggal ……bulan …... tahun 2016, tidak tepat/tepat waktu (pilih salah satu). 2. Berdasarkan hasil evaluasi atas data yang disajikan dalam LPPD tahun 2015 pada umumnya cukup baik namun

masih banyak

data yang harus

disempurnakan, sehingga perlu dilakukan perbaikan-perbaikan elemen data untuk masa yang akan datang. 3. Penyusunan LPPD tahun 2015 perlu dilakukan evaluasi mandiri untuk mendapatkan data yang valid dan akurat. B.

Hasil Evaluasi 1. Tataran Pengambil Kebijakan Penilaian Indeks Capaian Kinerja dilakukan terhadap ”Tataran Pengambil Kebijakan”, yakni kinerja Kepala Daerah dan DPRD yang penilaiannya dilakukan pada ”Tataran Pelaksana Kebijakan Daerah”, yakni kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Tataran Pengambil Kebijakan terdiri dari 13 Aspek dengan 46 Indikator Kinerja Kunci (IKK). Penilaian pada “Tataran Pengambil Kebijakan ” mendapatkan skor ..... atau dengan kategori prestasi Sangat Tinggi/Tinggi/Sedang/Rendah dengan rincian sebagai berikut : Uraian IKK yang memperoleh

Jumlah

%

kategori prestasi Sangat

Tinggi IKK yang memperoleh kategori prestasi Tinggi 4

Uraian

Jumlah

%

IKK yang memperoleh kategori prestasi Sedang IKK yang memperoleh kategori prestasi Rendah IKK yang tidak memperoleh prestasi karena tidak diisi angka capaian kinerja Jumlah

46

100,00

Rincian lebih lanjut lihat lampiran 2. 2. Tataran Pelaksana Kebijakan Tataran Pelaksana Kebijakan Daerah terdiri dari aspek administrasi umum dan urusan pemerintahan. Penilaian pada ”Tataran Pelaksana Kebijakan Daerah” mendapatkan skor ..... atau dengan kategori prestasi Sangat Tinggi/Tinggi/Sedang/Rendah dengan uraian sebagai berikut : a. Aspek Administrasi Umum Aspek administrasi umum terdiri dari 8 aspek dengan 21 Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang mencakup 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan dengan

jumlah IKK sebanyak 714. Penilaian pada Aspek Umum

mendapatkan

skor

......

atau

dengan

kategori

prestasi

Sangat

Tinggi/Tinggi/Sedang/Rendah dengan rincian sebagai berikut : 1) Skor dan Prestasi per Aspek No

Uraian

1

Kebijakan Teknis Penyelenggaraan

2

Ketaatan Thd Peraturan / UU

3

Penataan Kelembagaan

4

Pengelolaan Kepegawaian

5

Perencanaan Pembangunan

6

Pengelolaan Keuangan

7

Pengelolaan Barang Milik

8

Pemberian Fasilitasi Terhadap Partisipasi

Skor

Prestasi

Masyarakat

Rincian lebih lanjut lihat lampiran 3. 5

2) Skor dan Prestasi per IKK Uraian IKK yang memperoleh

Jumlah

%

kategori prestasi Sangat

Tinggi IKK yang memperoleh kategori prestasi Tinggi IKK yang memperoleh kategori prestasi Sedang IKK yang memperoleh kategori prestasi Rendah IKK yang tidak memperoleh prestasi karena tidak diisi angka capaian kinerja IKK yang tidak memperoleh prestasi karena bukan urusan pilihan Jumlah

714

100,00

Rincian lebih lanjut lihat lampiran 3. 3) Skor dan Prestasi per Urusan yang dilaksanakan oleh SKPD -

Skor tertinggi dengan prestasi Sangat Tinggi/Tinggi/Sedang/ Rendah terdapat pada urusan ............ yaitu sebesar ......

-

Skor terendah dengan prestasi Rendah terdapat pada urusan ........... yaitu sebesar .........

b. Urusan Pemerintahan Urusan pemerintahan terdiri dari 26 Urusan Wajib dan 8 Urusan Pilihan. Penilaian terhadap urusan pemerintahan mendapatkan skor ....... atau mendapat

kategori

prestasi

Sangat

Tinggi/Tinggi/Sedang/Rendah

dengan uraian sebagai berikut : 1) Urusan Wajib Urusan wajib secara keseluruhan memperoleh skor ...... dengan kategori prestasi Tinggi. Hasil evaluasi atas 26 urusan wajib sebagai berikut :

6

UW yang memperoleh

kategori prestasi Sangat

Tinggi UW yang memperoleh kategori prestasi Tinggi UW yang memperoleh kategori prestasi Sedang UW yang memperoleh kategori prestasi Rendah UW yang tidak memperoleh prestasi karena tidak diisi angka capaian kinerja Jumlah

26

Rincian lebih lanjut lihat Lampiran 4-1. [ yang diperoleh dari template gabungan Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi ........ ] Skor dengan prestasi Sangat Tinggi terdapat pada .. (.............)

-

urusan dengan nilai skor tertinggi

yaitu

...... ada pada

...

(..........) urusan yaitu ............................. Skor dengan prestasi Rendah terdapat pada .... (..........) urusan

-

dengan nilai skor terendah ....... ada pada .....(.............) urusan yaitu ............................................. Dari 26 urusan wajib terdapat 8 (delapan) urusan wajib yang kinerjanya

merupakan

pelayanan

dasar

oleh

pemerintah

kabupaten/kota, hasil capaian kinerja 8 urusan wajib tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : No

Urusan

1

Pendidikan

2

Kesehatan

3

Lingkungan Hidup

4

Pekerjaan Umum

5

Sosial

6

Ketenagakerjaan

7

Koperasi

8

Kependudukan dan Catatan Sipil

Skor

Prestasi

Rincian lebih lanjut lihat lampiran 4.1 7

Petunjuk kertas kerja : Lampiran 4-1 yang diperoleh dari template gabungan Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi ........ (pada sheet Peringkat_Kinerja_Urusan) 2) Urusan Pilihan Urusan pilihan yang dilaksanakan sebanyak ... (.....) urusan dan mendapat

skor

.....

dengan

Tinggi/Tinggi/Sedang/Rendah.

kategori

prestasi

Sangat

Hasil evaluasi atas 8 urusan pilihan

sebagai berikut : UP yang memperoleh kategori prestasi Sangat Tinggi UP yang memperoleh kategori prestasi Tinggi UP yang memperoleh kategori prestasi Sedang UP yang memperoleh kategori prestasi Rendah UP yang tidak memperoleh prestasi karena tidak diisi angka capaian kinerja Jumlah

Rincian lebih lanjut lihat Lampiran 4-2. [ yang diperoleh dari template gabungan Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi ........ ] -

Skor Tertinggi dengan prestasi Sangat Tinggi yaitu .... terdapat pada .... (............) urusan yaitu urusan ...........

-

Skor Terendah dengan prestasi Rendah yaitu ...... terdapat pada ..... (..........) urusan yaitu urusan ..............

3. Indeks Kesesuaian Materi Penilaian Indeks Kesesuaian Materi dilakukan terhadap penyajian materi LPPD yang meliputi Urusan Desentralisasi, Tugas Pembantuan dan Tugas Umum Pemerintahan, Gambaran Umum Daerah, Kelengkapan komponen RPJMD sesuai dengan PP Nomor 3 Tahun 2007 dan Penyajian Indikator Kinerja Kunci (IKK). Hasil penilaian mendapatkan skor ...

8

BAB III PENUTUP A.

Kesimpulan Hasil

EKPPD

di

tingkat

Provinsi

menunjukkan

bahwa

pemerintah

Kabupaten/Kota ........ mendapatkan peringkat sementara dan status kinerja penyelenggaraan

pemerintahan

daerah

ke

….

(……………..)

dari

…..Kabupaten/Kota dengan skor ……… atau dengan kategori prestasi Sangat Tinggi/Tinggi/Sedang/Rendah

(pilih

salah

satu)

atas

Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah berdasarkan LPPD Tahun 2015 sebagaimana ditegaskan dalam Surat Gubernur ……… Nomor …… Tanggal …… tentang peringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Lihat Lampiran 1 B.

Rekomendasi : [Sesuaikan dengan Lampiran 5-1 dan 5-2] Berdasarkan hasil evaluasi, kepada Bupati/Walikota …… direkomendasikan sebagai berikut : 1. Tataran Pengambil Kebijakan. Terhadap …. IKK yang capaian kinerjanya memperoleh prestasi Rendah (R) agar ditingkatkan capaian kinerjanya dimasa yang akan datang, sebagaimana terlampir. 2. Tataran Pelaksana Kebijakan. a. Administrasi Umum Terhadap ….. IKK yang dilaksanakan SKPD dengan prestasi Rendah (R) agar ditingkatkan capaian kinerjanya di masa yang akan datang, sebagaimana terlampir. b. Capaian Kinerja Terhadap ….. (………..) (………………)

Urusan

Urusan Wajib (………………………….) dan …. Pilihan

(……………………………………..)

dengan

9

prestasi Rendah (R) agar ditingkatkan capaian kinerjanya di masa yang akan datang.

Demikian hasil evaluasi LPPD pada pemerintah Kabupaten/Kota ........... tahun 2015 ini kami sampaikan dan atas perhatian Saudara kami sampaikan terima kasih. KETUA TIMDA PROVINSI .................. Sekretaris Daerah Provinsi .........................,

.............................................. NIP ....................................... ANGGOTA TIM DAERAH

ANGGOTA TIM DAERAH

Inspektur Provinsi .............................,

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi .....,

..............................................

...............................................

NIP ......................................

NIP ........................................

10

POIN - POIN KLARIFIKASI PENGISIAN IKK PADA EKPPD TAHUN 2016 TERHADAP LPPD TAHUN 2015 Lampiran

Nomor IKK

Lampiran I (Pengambil Kebijakan Provinsi)

12

belanja untuk pelayanan dasar

Rumus

Elemen Data

Satuan Elemen Data

Satuan Capaian Kinerja

Jumlah belanja untuk pelayanan dasar dibagi jumlah total belanja x 100%

Total Belanja pelayanan dasar APBD Tahun 2013 1. Urusan Pendidikan 2. Urusan Kesehatan 3. Urusan Lingkungan Hidup 4. Urusan PU 5. Urusan Sosial 6. Urusan Tenaga Kerja 7. Urusan Koperasi 8. Urusan Satpol PP 9. Urusan Kependudukan & Capil Total Belanja APBD

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

%

Ada/tidak

Ada/tidak

14

Keberadaan Perda tentang Standar Pelayanan Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Ada atau tidak adanya standar pelayanan publik

Apabila Ada: Sebutkan hukumnya, PERDA Nomor -----Tahun ------- tentang -------- (standar pelayanan publik)

18

RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2015

Jumlah RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2015 dibagi Jumlah RAPERDA yang diusulkan tahun 2015

RAPERDA yang diusulkan tahun 2015, sebanyak -----RAPERDA. RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2015, sebanyak --------PERDA.

20

23

34

35

18 piran I (Pengambil Kebijakan Kabupaten/Kota)

Indikator Kinerja Kunci

Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti

Jumlah PERDA yang dibatalkan

Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti

Realisasi PAD 2014 terhadap potensi PAD

belanja untuk pelayanan dasar

Jumlah keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD dibagi jumlah keputusan DPRD yang dihasilkan dalam tahun 2015 x 100% Jumlah Perda yang dibatalkan dibagi jumlah PERDA yang dikirim ke pemerintah untuk dievaluasi x 100% Jumlah temuan BPK RI yang ditindaklanjuti pada tahun 2014 dibagi dengan temuan BPK RI sampai dengan akhir tahun 2013 x 100% Jumlah realisasi PAD 2014 dibagi dengan potensi PAD x 100%

Jumlah belanja untuk pelayanan dasar dibagi jumlah total belanja x 100%

Keputusan DPRD dalam tahun 2015, sebanyak-----keputusan. PERDA yang dibatalkan

Perda Perda

Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti pada tahun 2014

Temuan

Jumlah Temuan BPK RI per 31/12/2013

Temuan

Mengacu pada Prolegda serta mencakup seluruh Raperda yang ada

%

Mencakup seluruh Keputusan DPRD yang ada

%

Tetap, angka pembagi PERDA yang dikirimkan untuk dievaluasi oleh Pemerintah minimal 2 perda harus ada

%

Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti diisi dengan jumlah rekomendasi yang telah tuntas ditindaklanjuti.

%

Tetap, angka pembagi menggunakan potensi PAD dalam target tahunan dalam RPJMD

Realisasi PAD Tahun 2014

Rp Rp

Total Belanja pelayanan dasar APBD Tahun 2013 1. Urusan Pendidikan 2. Urusan Kesehatan 3. Urusan Lingkungan Hidup 4. Urusan PU 5. Urusan Sosial 6. Urusan Tenaga Kerja 7. Urusan Koperasi 8. Urusan Satpol PP 9. Urusan Kependudukan & Capil Total Belanja APBD

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

%

Ada/tidak

Ada/tidak

Ada atau tidak adanya standar pelayanan publik

25

RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2015

Jumlah RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2015 dibagi Jumlah RAPERDA yang diusulkan tahun 2015

RAPERDA yang diusulkan tahun 2015, sebanyak -----RAPERDA. RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2015, sebanyak --------PERDA.

Perda

Belanja per urusan diisi dengan nilai Realisasi Belanja per urusan

Urusan Satpol PP diisi 1 (satu) Total Belanja APBD diisi dengan Total Realisasi APBD Berdasarkan Permenpan RB 15/2014, tidak harus menggunakan Perda namun juga dapat menggunakan Perkada atau Keputusan Kepala Daerah

%

Mengacu pada Prolegda serta mencakup seluruh Raperda yang ada

%

Mencakup seluruh Keputusan DPRD yang ada

Perda

Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD dalam tahun Keputusan DPRD 2015, sebanyak------ keputusan Keputusan DPRD dalam tahun 2015, sebanyak-----keputusan.

Total Belanja APBD diisi dengan Total Realisasi APBD Berdasarkan Permenpan RB 15/2014, tidak harus menggunakan Perda namun juga dapat menggunakan Perkada atau Keputusan Kepala Daerah

%

Potensi PAD Pada tahun 2014

20

Jumlah keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD dibagi jumlah keputusan DPRD yang dihasilkan dalam tahun 2015 x 100%

Urusan Satpol PP diisi 1 (satu)

Keputusan DPRD

PERDA yang dikirimkan untuk dievaluasi oleh Pemerintah

Apabila Ada: Sebutkan hukumnya, PERDA Nomor -----Tahun ------- tentang -------- (standar pelayanan publik)

Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti

Belanja per urusan diisi dengan nilai Realisasi Belanja per urusan

Perda

Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD dalam tahun Keputusan DPRD 2015, sebanyak------ keputusan

Keberadaan Perda tentang Standar Pelayanan Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan

26

Perda

Keterangan

Keputusan DPRD

Lamp

29

Lampiran 2 (Pelaksana Kebijakan)

39

Jumlah PERDA yang dibatalkan

Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti

Jumlah Perda yang dibatalkan dibagi jumlah PERDA yang dikirim ke pemerintah untuk dievaluasi x 100% Jumlah temuan BPK RI yang ditindaklanjuti pada tahun 2014 dibagi dengan temuan BPK RI sampai dengan akhir tahun 2013 x 100%

PERDA yang dibatalkan

Perda

PERDA yang dikirimkan untuk dievaluasi oleh Pemerintah

Perda

Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti pada tahun 2014

Temuan

Jumlah Temuan BPK RI per 31/12/2013

Temuan

%

Tetap, angka pembagi PERDA yang dikirimkan untuk dievaluasi oleh Pemerintah minimal 2 perda harus ada

%

Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti diisi dengan jumlah rekomendasi yang telah tuntas ditindaklanjuti.

%

Tetap, angka pembagi menggunakan potensi PAD dalam target tahunan dalam RPJMD

SOP

Mengacu pada jumlah SOP yang sudah divalidasi pada tahun lalu, kecuali ada penambahan atau pengurangan SOP pada tahun berjalan. Dokumen pendukung tidak lagi diminta, kecuali ada penambahan atau revisi SOP. Timnas dan Timda agar membawa hasil validasi tahun lalu.

%

Dalam template Gabungan diberi skor sama

40

Realisasi PAD 2014 terhadap potensi PAD

Jumlah realisasi PAD 2014 dibagi dengan potensi PAD x 100%

Realisasi PAD Tahun 2014

Rp

Potensi PAD Pada tahun 2014

Rp

2

Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)

Ada / tidak SOP

Jumlah SOP

SOP

3

Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN

Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%

Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang ada

Perda

Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang seharusnya ada

Perda

5

Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD

Ada/tidak ada Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD

Jumlah jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD

Jumlah jabatan fungsional

Jabatan

Yang dihitung adalah Jabatan fungsional teknis sesuai urusan terkait

7

Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan

Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%

Jumlah pejabat

%

Yang dimaksud pejabat yang memenuhi persyaratan adalah pejabat yang telah mengikuti Diklat PIM

%

Dalam template individu kabupaten dan kota tertulis Jumlah program dalam Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, kata-kata yang ditetapkan dalam RPJMD dihilangkan

%

Renja SKPD diganti dengan RKA SKPD

10

12

15

Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan Diklatpim Jumlah pejabat SKPD yang ada

program

Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD

Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD dibagi jumlah program dalam Renja SKPD x 100%

Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD

Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD

Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%

Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD Jumlah program dalam DPA SKPD

program

Total belanja Pemeliharaan SKPD

Rp

Total belanja Barang dan Jasa

Rp

%

Data dukung yang digunakan adalah SIMDA. Namun bagi Daerah yang belum menerapkan SIMDA dapat menggunakan data manual dari masing-masing SKPD

Ada / tidak ada Laporan Inventarisasi barang/aset SKPD 5 tahun terakhir

ada/tidak

ada/tidak

Dokumen pendukungnya bukan Daftar Inventaris, tetapi FC berita acara pelaksanaan inventarisasi yang pernah dilakukan dalam waktu 5 tahun terakhir (sensus barang)

%

Jumlah Asset diganti dengan nilai aset, total aset diganti dengan total nilai aset. Data mengacu pada temuan BPK. Apabila tidak ditemukan aset yang tidak digunakan, SKPD diminta membuat surat pernyataan oleh pejabat berwenang

Total belanja pemeliharaan dari total belanja Total belanja pemeliharaan dibagi belanja barang dan barang dan jasa jasa SKPD x 100%

18

Adanya Inventarisasi Barang/Asset SKPD

19

Jumlah asset yang tidak digunakan oleh SKPD

Ada atau tidak ada inventariasi barang / asset SKPD Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%

jumlah program dalam Renja SKPD

program

program

Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD

Rp

Total Asset yang dikuasai SKPD

Rp

40

Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

Jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintah dibagi jumlah pekerja perempuan

Jumlah pekerjaan perempuan di lembaga pemerintah

Jumlah pekerja perempuan

46

Urusan Wajib (Provinsi)

48

49

Pameran/Expo

Kegiatan pembinaan politik daerah

Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

Menunjukkan jumlah pameran/expo yang dilaksanakan per tahun

Menunjukkan jumlah kegiatan pembinaan politik daerah

Jumlah pameran/expo yang dilaksanakan per tahun

Jumlah kegiatan pembinaan politik daerah

%

Yang dimaksud dengan jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintah adalah jumlah keseluruhan pekerja perempuan baik PNS, CPNS maupun outsourcing

buah

Jumlah pameran/expo yang dihitung tidak hanya jumlah pameran/expo dimana Pemda/SKPD menjadi penyelenggara namun juga peserta. Untuk dokumen pendukung sebagai peserta, Pemda/SKPD dapat menunjukkan dokumen pendukung berupa undangan, piagam atau dokumentasi lainnya

buah

Berdasarkan Permendagri 36/2010, pembinaan politik yang dimaksud termasuk kegiatan : seminar dan lokakarya, sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan, asistensi, pelatihan dan bimbingan teknis, pagelaran seni dan budaya, jambore, perkemahan, napak tilas dan berbagai macam perlombaan seperti pidato, jalan sehat, cerdas tangkas, karya tulis ilmiah, film dokumenter, dan cipta lagu. Untuk dokumen pendukung, Pemda/SKPD berupa laporan kegiatan, undangan, piagam atau dokumentasi lainnya

buah

Berdasarkan Permendagri 36/2010, pembinaan politik yang dimaksud termasuk kegiatan : seminar dan lokakarya, sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan, asistensi, pelatihan dan bimbingan teknis, pagelaran seni dan budaya, jambore, perkemahan, napak tilas dan berbagai macam perlombaan seperti pidato, jalan sehat, cerdas tangkas, karya tulis ilmiah, film dokumenter, dan cipta lagu. Untuk dokumen pendukung, Pemda/SKPD berupa laporan kegiatan, undangan, piagam atau dokumentasi lainnya

Orang

Pameran

Kegiatan

Menunjukkan jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

Permasalahan

buah

Festival

kali

51

Tapal Batas

Jumlah permasalahan perbatasan antar Kab/Kota yang diselesaikan

Jumlah permasalahan perbatasan antar Kabupaten/Kota yang diselesaikan dibagi jumlah permasalahan perbatasan antar Kabupaten/Kota yang dilaporkan

55

Penyelenggaraan festival seni dan budaya

Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya

Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya

Penerapan pengelolaan arsip secara baku

Jumlah SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku dibagi jumlah SKPD

Jumlah SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku

59

Orang

Kegiatan

SKPD

Buah

Untuk dokumen pendukung, penekanan diberikan evaluasi pengelolaan arsip secara baku atau dokumen lainnya yang memberikan keyakinan bahwa telah dilakukan evaluasi/inventarisasi terhadap pengelolaan arsip SKPD secara baku di Pemda yang bersangkutan. Laporan atau dokumen lainnya ditandatangani oleh Kepala SKPD Kearsipan

Buah

Yang dimaksud dengan kegiatan peningkatan SDM pengelola arsip adalah Diklat, sosialisasi, workshop, bimbingan teknis serta pembentukan fungsional arsiparis. Pemda/SKPD juga dapat memasukkan kegiataan pembinaan kearsipan yang dilakukan oleh instansi lain dengan memberikan dokumen pendukung berupa surat tugas, undangan dan lain sebagainya

Jumlah SKPD

60

Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan

Menunjukkan jumlah kegiatan peningkatan SDM pengelola arsip

Menunjukkan jumlah kegiatan peningkatan SDM pengelola arsip

Kegiatan

Permasalahan dikatakan selesai apabila sudah diproses sesuai kewenangan Pemda. Untuk dokumen pendukung, Pemda/SKPD dapat menyiapkan dokumen yang menunjukkan proses penyelesaian permasalahn perbatasan. Bagi Daerah yang menyatakan tidak memiliki permasalahan perbatasan, diminta untuk menyertakan surat pernyataan dari Kepala Daerah Jumlah festival seni/budaya yang dihitung tidak hanya jumlah festival seni/budaya dimana Pemda/SKPD menjadi penyelenggara namun juga peserta. Untuk dokumen pendukung sebagai peserta, Pemda/SKPD dapat menunjukkan dokumen pendukung berupa undangan, piagam atau dokumentasi lainnya

9

10

Angka Kelulusan (AL) SD/MI

Angka Kelulusan (AL) SMP/MTS

Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI dibagi jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTS dibagi jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTS pada tahun ajaran sebelumnya

Orang Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya

%

Diisi 100 % apabila jumlah melebihi 100%

%

Diisi 100 % apabila jumlah melebihi 100%

%

Diisi 100 % apabila jumlah melebihi 100%

%

Yang dimaksud dengan jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintah adalah jumlah keseluruhan pekerja perempuan baik PNS, CPNS maupun outsourcing

%

Dalam template Gabungan diberi skor sama (normalisasi)

Pameran

buah

Jumlah pameran/expo yang dihitung tidak hanya jumlah pameran/expo dimana Pemda/SKPD menjadi penyelenggara namun juga peserta. Untuk dokumen pendukung sebagai peserta, Pemda/SKPD dapat menunjukkan dokumen pendukung berupa undangan, piagam atau dokumentasi lainnya

Ha

%

Luas lahan yang diminta adalah luas lahan milik Pemerintah Daerah

%

Tetap, karena pasti ada kasus tanah antar desa, antar kecamatan dalam satu wilayah kabupaten/kota

%

Dokumen pendukung yang diminta adalah permohonan izin yang sudah lengkap (teregistrasi) untuk tahun berjalan dan izin yang diterbitkan berdasarkan permohonan izin yang lengkap (teregistrasi) untuk tahun berjalan

buah

Berdasarkan Permendagri 36/2010, pembinaan politik yang dimaksud termasuk kegiatan : seminar dan lokakarya, sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan, asistensi, pelatihan dan bimbingan teknis, pagelaran seni dan budaya, jambore, perkemahan, napak tilas dan berbagai macam perlombaan seperti pidato, jalan sehat, cerdas tangkas, karya tulis ilmiah, film dokumenter, dan cipta lagu. Untuk dokumen pendukung, Pemda/SKPD berupa laporan kegiatan, undangan, piagam atau dokumentasi lainnya

Orang Orang

Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTS Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTS pada tahun ajaran sebelumnya

Orang Orang

11

51

Urusan Wajib (Kabupaten/Kota)

56

Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA

Jumlah lulusan pada jenjang SMA/SMK/MA dibagi jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMA/SMK/MA pada tahun ajaran sebelumnya

Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

Jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintah dibagi jumlah pekerja perempuan

Angkutan darat

Jumlah angkutan darat dibagi Jumlah penumpang angkutan darat x 100%

58

Pameran/Expo

Menunjukkan jumlah pameran/expo yang dilaksanakan per tahun

59

Luas lahan bersertifikat

Luas lahan bersertifikat di suatu daerah dibagi luas lahan yang seharusnya bersertifikat di suatu daerah

60

Penyelesaian Kasus Tanah Negara

Jumlah kasus yang diselesaikan dibagi Jumlah kasus yang terdaftar x 100%

61

Penyelesaian Izin Lokasi

Jumlah izin lokasi dibagi jumlah permohonan izin lokasi

62

Kegiatan pembinaan politik daerah

Menunjukkan jumlah kegiatan pembinaan politik daerah

Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTS Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTS pada tahun ajaran sebelumnya Jumlah pekerjaan perempuan di lembaga pemerintah

Orang

Jumlah pekerja perempuan

Orang

Jumlah angkutan darat

Orang

Unit

Jumlah penumpang angkutan darat

Jumlah pameran/expo yang dilaksanakan per tahun

Luas lahan bersertifikat di suatu daerah Luas lahan yang seharusnya bersertifikat di daerah Jumlah kasus yang diselesaikan

Kasus

Jumlah kasus yang terdaftar Jumlah izin lokasi

Kasus Izin

Permohonan izin lokasi

Jumlah kegiatan pembinaan politik daerah

Izin

Kegiatan

63

Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

Menunjukkan jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

Kegiatan

buah

Berdasarkan Permendagri 36/2010, pembinaan politik yang dimaksud termasuk kegiatan : seminar dan lokakarya, sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan, asistensi, pelatihan dan bimbingan teknis, pagelaran seni dan budaya, jambore, perkemahan, napak tilas dan berbagai macam perlombaan seperti pidato, jalan sehat, cerdas tangkas, karya tulis ilmiah, film dokumenter, dan cipta lagu. Untuk dokumen pendukung, Pemda/SKPD berupa laporan kegiatan, undangan, piagam atau dokumentasi lainnya

65

Indeks Kepuasan Masyarakat

Ada atau tidaknya suvery IKM di Pemda

Ada atau tidaknya suvery IKM di Pemda

Survery

ada/tidak

Untuk dokumen pendukung, Pemda/SKPD dapat memberikan laporan IKM dari Setda dan BPKD atau dari SKPD yang melaksanakan pelayanan dasar

Urusan Pilihan (Kabupaten/Kota)

5

Rehabilitasi hutan dan lahan kritis

Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi di bagi total hutan dan lahan kritis x 100%

Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi

6

Kerusakan Kawasan Hutan

Luas kerusakan kawasan hutan dibagi luas kawasan hutan x 100%

Luas kerusakan kawasan hutan

Luas total hutan dan lahan kritis

Luas kawasan hutan

ha

%

Ketika luas total hutan dan lahan kritis tidak ada maka di isi : 1/1

ha

%

Ketika luas kawasan hutan tidak ada maka di isi : 0/1. Yang dimaksud dengan hutan di sini adalah hutan kota yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang (PP 63/2002)

ha

%

Ketika luas area penambangan liar tidak ada maka di isi : 1/1. Yang dimaksud dengan pertambangan adalah pertambangan sebagaimana dimaksud dalam PP 27/1980. Apabila Pemda tidak memiliki areal pertambangan atau areal pertembangan liar, maka diminta untuk membuat surat pernyataan dari pejabat yang berwenang

Rp

%

Perhitungan menggunakan angka PDRB Hotel dan Restoran serta Jasa Hiburan dan Rekreasi

Orang

%

Ketika jumlah transmigran tidak ada maka di isi : 1/1

Luas penambangan liar yang ditertibkan 7

Pertambangan tanpa ijin

Luas penambangan liar yang ditertibkan dibagi Luas area penambangan yang liar x 100%

10

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB

Jumlah kontribusi PDRB dari sektor pariwisata

15

Transmigran swakarsa

Jumlah transmigran transmigran x 100%

swakarsa

dibagi

Luas area penambangan yang liar

Jumlah kontribusi PDRB dari sektor pariwisata

Jumlah

Jumlah transmigran swakarsa Jumlah transmigran

a.n. MENTERI DALAM NEGERI DIREKTUR JENDERAL OTONOMI DAERAH

Dr. SUMARSONO, MDM