MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA 2016 DIREKTORAT JENDERAL MULTILATERAL "PERSENTASE POSISI INDONESIA YANG DITERIMA DALAM FORUM MULTILATERAL"

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA 2016 DIREKTORAT JENDERAL MULTILATERAL "PERSENTASE POSISI INDONESIA YANG DITERIMA DALAM FORUM MULTILATERAL" Perspektif:

Internal Business Process

Sasaran Strategis:

Peningkatan peran Indonesia di forum multilateral

Deskripsi Sasaran Strategis:

Definisi: - Peningkatan: Penambahan derajat dan kualitas maupun kuantitas peran. - Peran Indonesia: Upaya Indonesia dalam berbagai forum multilateral. - Forum multilateral: organisasi dan pertemuan internasional di tingkat multilateral. Latar belakang: Pada periode 2010-2014, Indonesia telah berhasil berperan di forum multilateral. Guna memastikan tercapainya kepentingan nasional Indonesia dalam diplomasi multilateral, peran tersebut perlu semakin ditingkatkan pada periode 2015-2019. Peningkatan peran Indonesia di forum multilateral dapat diukur dari banyaknya posisi Indonesia yang diterima di forum-forum multilateral. Ruang lingkup: Forum multilateral yang menjadi kepentingan dan bermanfaat bagi Indonesia. Tujuan: Memperjuangkan kepentingan nasional di tingkat multilateral serta meningkatkan kepercayaan dunia terhadap Indonesia. Sasaran strategis ini merupakan turunan dari sasaran strategis Kemlu "Peningkatan Peran Indonesia di Dunia Internasional" (K.BP-7).

Indikator Kinerja Utama:

Persentase posisi Indonesia yang diterima dalam forum multilateral

Deskripsi Indikator Kinerja Utama:

Definisi: Penjelasan: • Posisi: sikap/pandangan/usulan Pemerintah Indonesia terhadap suatu masalah yang sedang dibahas atau dinegosiasikan dalam penanganan isu multilateral • Posisi yang diterima: Posisi yang berhasil diadopsi/disetujui/dicatat/tidak ditentang/sejalan dengan posisi yang ada dalam forum multilateral Ruang lingkup: Posisi yang disampaikan adalah posisi yang telah disusun berkoordinasi dengan K/L terkait, dan disampaikan di seluruh level persidangan/pertemuan. Batasan waktu: Kepemimpinan yang dihitung adalah kepemimpinan yang dilaksanakan selama periode satu tahun anggaran (Januari-Desember) Formula: (Jumlah posisi yang diterima/jumlah posisi yang disampaikan dalam persidangan)*100% Tujuan: (tujuan IKU dalam mencapai sasaran strategis) Untuk mendorong peningkatan posisi tawar dalam berbagai forum multilateral

Satuan Pengukuran :

Persentase

Tingkat Kendali IKU :

( ) High

(X) Moderate

( ) Low

( ) Exact

(X) Proxy

( ) Activity

Tingkat Validitas IKU :

Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU : Seluruh Direktorat Teknis di lingkungan Ditjen Multilateral Unit/Pihak Penyedia Data :

Seluruh Direktorat Teknis di lingkungan Ditjen Multilateral

Sumber Data :

• Jumlah posisi yang diterima: dokumen-dokumen hasil sidang (laporan Delri, laporan sidang, resolusi, keputusan, presidential/chairman statement, dll). • Jumlah posisi yang disampaikan: rekapitulasi posisi, kertas posisi, statement Delri.

Jenis Cascading IKU:

(X) Cascading Peta

( ) Cascading Non peta

( ) Non-Cascading

( ) Direct

(X) Indirect

Jenis Konsolidasi Periode :

( ) Sum

( ) Average

(X) Take Last Known Value

Jenis Konsolidasi Lokasi :

( ) Sum

( ) Average

(X) Raw data

Polarisasi Indikator Kinerja :

( X ) Maximize

( ) Minimize

( ) Stabilize

Periode Pelaporan :

( ) Bulanan

(X) Triwulanan

( ) Semesteran

Konversi 120 :

( ) Ya

(X) Tidak

Metode Cascading :

( ) Tahunan

Tabel Data : Periode Pelaporan Tahunan Usulan Target Triwulan

2015 Realisasi 97%

Target 90%

2016 Target 92%

TW I

TW 2

TW 3

TW 4

25%

50%

75%

92%

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA 2016 DIREKTORAT JENDERAL MULTILATERAL "PERSENTASE KEPEMIMPINAN INDONESIA PADA FORUM MULTILATERAL" Perspektif:


Sasaran Strategis:

Peningkatan kepemimpinan Indonesia di forum multilateral


Definisi: - Peningkatan: Penambahan derajat dan kualitas maupun kuantitas kepemimpinan Indonesia - Kepemimpinan Indonesia: kedudukan Indonesia yang memimpin atau mengarahkan pada forum multilateral. - Forum multilateral: organisasi dan pertemuan internasional di tingkat multilateral. Latar belakang: Kepemimpinan pada forum multilateral merupakan upaya strategis Pemerintah Indonesia untuk memperjuangkan kepentingan nasional dengan cara memimpin jalannya pertemuan atau menjadi tuan rumah penyelenggaraan pertemuan, serta Indonesia/WNI dapat menduduki suatu jabatan strategis pada OI yang Indonesia menjadi anggotanya. Dengan menduduki jabatan tersebut, Indonesia berkesempatan untuk turut serta menyusun kebijakan OI, menyusun dan melaksanakan program-program kerja OI yang dapat dimanfaatkan dan disesuaikan untuk memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia, maupun memperjuangkan kepentingan regional dan negara-negara berkembang guna meningkatkan postur internasional Indonesia. Ruang lingkup: Forum multilateral yang menjadi kepentingan dan bermanfaat bagi Indonesia. Tujuan: Meningkatkan kepercayaan dunia terhadap Indonesia melalui keterlibatan Indonesia dalam forum multilateral. Sasaran strategis ini merupakan turunan dari sasaran strategis Kemlu "Penguatan Kepemimpinan Indonesia di ASEAN, regional, interregional, dan forum internasional lainnya" (K.BP-6).


Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum multilateral


Definisi: Penjelasan: • Kepemimpinan: kedudukan atau peran Indonesia yang memimpin atau mengarahkan pada forum multilateral, misalnya sebagai chair, co-chair, host, co-host, member of bureau , dan keberhasilan pencalonan Indonesia pada OI. • Pada prinsipnya, keputusan pencalonan untuk suatu jabatan pada organisasi internasional berada di tangan instansi yang menjadi focal point organisasi internasional tersebut. Ditjen Multilateral, mewakili Kemlu, selalu menyampaikan pandangan dan rekomendasi terhadap usulan pencalonan dari instansi/focal point. Walaupun pandangan dan rekomendasi dari Kemlu tersebut pada akhirnya tidak diakomodasi oleh instansi/focal point , Ditjen Multilateral tetap akan mengupayakan pemenangan terhadap pencalonan dimaksud. Namun, Ditjen Multilateral akan mencatat dalam laporan akuntabilitasnya bahwa Ditjen Multilateral, mewakili Kemlu, telah menyampaikan pandangan dan rekomendasi terhadap pencalonan tersebut. Ruang lingkup: • Dalam satu pertemuan internasional, Indonesia dapat menjadi chair atau co-chair dari beberapa komite dan working group. • Termasuk Indonesia yang ditunjuk sebagai chair, co-chair dan Indonesia yang ditunjuk sebagai host atau co-host. • Keberhasilan pencalonan akan dicatat dalam tahun penyelenggaraan pemilihan. Contoh: pemilihan anggota Dewan HAM periode 2015-2017 akan diselenggarakan pada tahun 2014. Keberhasilan Indonesia terpilih sebagai anggota Dewan HAM periode 2015-2017 dicatat sebagai capaian Ditjen Multilateral pada tahun 2014. Batasan waktu: Kepemimpinan yang dihitung adalah kepemimpinan yang dilaksanakan selama periode satu tahun anggaran (Januari-Desember) Formula: ((Jumlah pertemuan yang dipimpin Indonesia + jumlah pencalonan yang berhasil)/(Jumlah pertemuan yang disepakati untuk dipimpin oleh Indonesia + jumlah pencalonan yang diusulkan))*100 Tujuan: Untuk meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam berbagai forum multilateral.

Satuan Pengukuran :

Persentase


( ) High

(x) Moderate

( ) Low


( ) Exact

(x) Proxy

( ) Activity

Unit/Pihak Penanggung Jawab Setditjen Multilateral dan seluruh Direktorat Teknis di lingkungan Ditjen Multilateral IKU : Unit/Pihak Penyedia Data :

Setditjen Multilateral dan seluruh Direktorat Teknis di lingkungan Ditjen Multilateral

Sumber Data :

• Laporan Delri, resolusi, keputusan, presidential/chairman statement , kertas posisi, statement Delri, dll. • Jumlah pencalonan yang diusulkan: database pencalonan Ditjen Multilateral.


(x) Cascading Peta


Metode Cascading :

( ) Direct

(x) Indirect

( ) Sum

( ) Average

(x) Take Last Known Value


( ) Sum

( ) Average

(x) Raw data


(x) Maximize

( ) Minimize

( ) Stabilize

Periode Pelaporan :

( ) Bulanan

(x) Triwulanan

( ) Semesteran

Konversi 120 :

( ) Ya

( ) Tidak


( ) NonCascading

( ) Tahunan

Tabel Data : Periode Pelaporan

Target 85%

Tahunan

Usulan Target Triwulan

2015 Realisasi 97%

2016 Target 87%

TW I

TW 2

TW 3

TW 4

20%

45%

65%

87%

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA 2016 DIREKTORAT JENDERAL MULTILATERAL "PERSENTASE REKOMENDASI UNTUK DITINDAKLANJUTI PEMANGKU KEPENTINGAN NASIONAL" Perspektif:


Sasaran Strategis:

Implementasi kesepakatan multilateral dengan partisipasi pemangku kepentingan nasional


Definisi: - Implementasi: tindak lanjut kesepakatan pada tingkat multilateral - kesepakatan multilateral: keputusan yang dihasilkan dan disahkan dalam forum multilateral - pemangku kepentingan nasional: Kementerian/Lembaga dan masyarakat sipil terkait Latar belakang: Pada forum-forum multilateral terdapat kesepakatan-kesepakatan yang disetujui bersama oleh Indonesia dan negara-negara lain. Kesepakatan tersebut memiliki konsekuensi untuk diimplementasikan atau ditindaklanjuti di tingkat nasional sebagai komitmen Indonesia. Ruang lingkup: Mengingat tugas Ditjen Multilateral bukan sebagai implementing agency, Ditjen Multilateral perlu memberikan rekomendasi kepada K/L focal point untuk mengimplementasikan atau menindaklanjuti kesepakatan multilateral terkait di tingkat nasional. Tujuan: memastikan bahwa kesepakatan multilateral ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan terkait. Sasaran strategis ini merupakan turunan dari sasaran strategis Kemlu "Perumusan dan Implementasi Kebijakan Luar Negeri dengan partisipasi pemangku kepentingan dalam negeri" (K.BP-1).


Persentase rekomendasi untuk ditindaklanjuti pemangku kepentingan nasional


Definisi: Penjelasan: • Rekomendasi: saran tindak lanjut atas kesepakatan di forum multilateral agar memiliki nilai manfaat terhadap kepentingan Indonesia, misalnya melalui korespondensi surat atau pelaksanaan kegiatan yang bertujuan untuk diseminasi informasi (FGD, Rakor, penerbitan publikasi, workshop, seminar, dsb) • Kesepakatan multilateral: keputusan yang dihasilkan dan disahkan dalam forum multilateral (konvensi internasional, resolusi, workplan, dsb) • Ditindaklanjuti: respons yang diberikan oleh pemangku kepentingan nasional thd rekomendasi yang disampaikan • Pemangku kepentingan nasional: K/L terkait dan masyarakat sipil. Ruang lingkup: Rekomendasi disusun atas keputusan-keputusan di forum multilateral pada berbagai level, yang memiliki nilai manfaat bagi kepentingan nasional Indonesia. Sebuah kesepakatan multilateral yang disusun pada tahun tertentu dapat terus disusun rekomendasinya pada tahun-tahun berikutnya. Contohnya, Paket Bali dihasilkan pada tahun 2013, namun penyusunan rekomendasinya dilaksanakan pada tahun berikutnya. Contoh lainnya adalah pengiriman personel Tim Pengamat Indonesia pada IMT Filipina Selatan. Kesepakatan bergabungnya Indonesia pada IMT telah ada sejak tahun 2012, dan rekomendasi pengirimannya telah dilakukan secara berturut-turut pada tahun 20122015. Dalam hal ini, satuan rekomendasi dihitung berdasarkan tahun dikeluarkannya rekomendasi tersebut, bukan dari tahun kesepakatan. Batasan waktu: Rekomendasi yang dihitung adalah rekomendasi yang dihasilkan selama satu tahun anggaran (JanuariDesember). Catatan: Tugas Direktorat Jenderal Multilateral (berdasarkan Permenlu 07 tahun 2011) adalah merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan politik luar negeri multilateral. Sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal Multilateral bukan bertindak sebagai implementing agency dari kesepakatan multilateral Formula: (Jumlah rekomendasi yang dihasilkan/jumlah kesepakatan multilateral yang perlu ditindaklanjuti)*100 Tujuan: Memberikan masukan kepada focal point mengenai kesepakatan multilateral yang perlu ditindaklanjuti.

Satuan Pengukuran :

Persentase


(x) High

( ) Moderate

( ) Low


( ) Exact

Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU :

Seluruh Direktorat Teknis di lingkungan Ditjen Multilateral

Unit/Pihak Penyedia Data :

( ) Activity

(x) Proxy

Seluruh Direktorat Teknis di lingkungan Ditjen Multilateral Surat tanggapan dari K/L terkait, laporan pertemuan multilateral, laporan kegiatan yang menghasilkan rekomendasi.

Sumber Data : Jenis Cascading IKU:

(x) Cascading Peta


Metode Cascading :

( ) Direct

(x) Indirect

Jenis Konsolidasi Periode ( ) Sum :

( ) NonCascading

( ) Average


( ) Sum

( ) Average

(x) Raw data


(x) Maximize

( ) Minimize

( ) Stabilize

Periode Pelaporan :

( ) Bulanan

(x) Triwulanan ( ) Semesteran

Konversi 120 :

( ) Ya

(x) Tidak


( ) Tahunan


Target 85%

Tahunan

Target Triwulan

2015 Realisasi 100%

2016 Target 90%

TW I

TW 2

TW 3

TW 4

25%

50%

75%

90%

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA 2016 SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL MULTILATERAL "Persentase keberhasilan pencalonan pemerintah/individu Indonesia dalam keanggotaan/jabatan pada organisasi internasional" Perspektif:


Sasaran Strategis:



Definisi: - Peningkatan: Penambahan derajat dan kualitas maupun kuantitas kepemimpinan Indonesia - Kepemimpinan Indonesia: kedudukan Indonesia yang memimpin atau mengarahkan pada forum multilateral. - Forum multilateral: organisasi dan pertemuan internasional di tingkat multilateral. Latar belakang: Kepemimpinan pada forum multilateral merupakan upaya strategis Pemerintah Indonesia untuk memperjuangkan kepentingan nasional dengan cara memimpin jalannya pertemuan atau menjadi tuan rumah penyelenggaraan pertemuan, serta Indonesia/WNI dapat menduduki suatu jabatan strategis pada OI yang Indonesia menjadi anggotanya. Dengan menduduki jabatan tersebut, Indonesia berkesempatan untuk turut serta menyusun kebijakan OI, menyusun dan melaksanakan program-program kerja OI yang dapat dimanfaatkan dan disesuaikan untuk memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia, maupun memperjuangkan kepentingan regional dan negaranegara berkembang guna meningkatkan postur internasional Indonesia. Ruang lingkup: Forum multilateral yang menjadi kepentingan dan bermanfaat bagi Indonesia. Tujuan: Meningkatkan kepercayaan dunia terhadap Indonesia melalui keterlibatan Indonesia dalam forum multilateral. Sasaran strategis ini merupakan turunan dari sasaran strategis Ditjen Multilateral "Peningkatan kepemimpinan Indonesia di forum multilateral".


Persentase dukungan pencalonan pemerintah/individu Indonesia dalam keanggotaan/jabatan pada organisasi internasional


Definisi: Penjelasan: • Dukungan pencalonan merefleksikan dukungan yang diberikan oleh negara-negara anggota organisasi internasional terhadap pencalonan Pemerintah Indonesia/individu dari Pemerintah Indonesia dalam suatu jabatan/keanggotaan dalam dewan di organisasi internasional • Pada prinsipnya, keputusan pencalonan untuk suatu jabatan pada organisasi internasional berada di tangan instansi yang menjadi focal point organisasi internasional tersebut. Setditjen Multilateral, mewakili Kemlu, selalu menyampaikan pandangan dan rekomendasi terhadap usulan pencalonan dari instansi/focal point . Walaupun pandangan dan rekomendasi dari Kemlu tersebut pada akhirnya tidak diakomodasi oleh instansi/focal point , Setditjen Multilateral tetap akan mengupayakan pemenangan terhadap pencalonan dimaksud. Namun, Setditjen Multilateral akan mencatat dalam laporan akuntabilitasnya bahwa Setditjen Multilateral, mewakili Kemlu, telah menyampaikan pandangan dan rekomendasi terhadap pencalonan tersebut. Batasan waktu: Dukungan Pencalonan yang dihitung adalah dukungan pencalonan yang penggalangan dukungannya telah dilaksanakan selama periode satu tahun anggaran (Januari-Desember 2016), meskipun pemilihannya baru akan dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya. Formula: (Jumlah dukungan negara-negara terhadap pencalonan Indonesia di organisasi internasional / Target dukungan pencalonan di tahun berjalan)*100% Tujuan: (tujuan IKU dalam mencapai sasaran strategis) Untuk meningkatkan kepercayaan dunia terhadap Indonesia dan meningkatkan kepemimpinan Indonesia

Satuan Pengukuran :

Persentase


( ) High

(X) Moderate

( ) Low

( ) Exact

(X) Proxy

( ) Activity


Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU : Bagian Kontribusi dan Pencalonan, Setditjen Multilateral Unit/Pihak Penyedia Data :

Bagian Kontribusi dan Pencalonan, Setditjen Multilateral • Jumlah pencalonan yang berhasil (laporan Delri, resolusi, keputusan, presidential/chairman statement, dll). • Jumlah pencalonan yang diusulkan: database pencalonan Setditjen Multilateral.

Sumber Data :

(X) Cascading Peta


( ) Direct

(X) Indirect


( ) Sum

( ) Average



( ) Sum

( ) Average

(X) Raw data


( X ) Maximize

( ) Minimize

( ) Stabilize

Periode Pelaporan :

( ) Bulanan

(X) Triwulanan

( ) Semesteran

Konversi 120 :

( ) Ya

(X) Tidak


Metode Cascading :

( ) Non-Cascading

( ) Tahunan


2015 Realisasi 90.00%

Target 75% TW I

TW 2

TW 3

TW 4

0%

20%

40%

85%

2015 Target 85%

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA 2016 SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL MULTILATERAL "Persentase rekomendasi yang dikeluarkan dalam mengkaji dan memverifikasi pembayaran kontribusi dan status keanggotaan Indonesia pada OI" Perspektif:


Sasaran Strategis:



Definisi: - Peningkatan: Penambahan derajat dan kualitas maupun kuantitas peran. - Peran Indonesia: Upaya Indonesia dalam berbagai forum multilateral. - Forum multilateral: organisasi dan pertemuan internasional di tingkat multilateral. Latar belakang: Pada periode 2010-2014, Indonesia telah berhasil berperan di forum multilateral. Guna memastikan tercapainya kepentingan nasional Indonesia dalam diplomasi multilateral, peran tersebut perlu semakin ditingkatkan pada periode 2015-2019. Peningkatan peran Indonesia di forum multilateral dapat diukur dari banyaknya posisi Indonesia yang diterima di forum-forum multilateral. Ruang lingkup: Forum multilateral yang menjadi kepentingan dan bermanfaat bagi Indonesia. Tujuan: Memperjuangkan kepentingan nasional di tingkat multilateral serta meningkatkan kepercayaan dunia terhadap Indonesia. Sasaran strategis ini merupakan turunan dari sasaran strategis Kemlu "Peningkatan Peran Indonesia di Forum Multilateral".


Persentase rekomendasi yang dikeluarkan dalam mengkaji dan memverifikasi pembayaran kontribusi dan status keanggotaan Indonesia pada OI


Definisi: Penjelasan: • Rekomendasi mencakup rekomendasi pembayaran kontribusi dan keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional. • Pada prinsipnya, pembayaran kontribusi Pemri pada OI harus didasarkan pada surat tagihan resmi, serta melalui proses verifikasi dan mendapatkan rekomendasi dari Kelompok Kerja (Pokja) Pengkaji Keanggotaan Indonesia dan Kontribusi Pemerintah Indonesia pada Organisasi Internasional, sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1999. • Seditjen Multilateral, mewakili Kemlu, selalu mengupayakan agar pembayaran dapat dilaksanakan tepat pada waktunya. Namun, ketepatan waktu pembayaran tersebut sangat bergantung pada ketepatan waktu pengiriman surat tagihan resmi dari instansi focal point dan Perwakilan RI di luar negeri, ketersediaan anggaran pembayaran kontribusi yang dialokasikan oleh Kementerian Keuangan dalam DIPA Ditjen Multilateral, serta proses pencairan dana dari Kementerian Keuangan. Ruang lingkup: • Rekomendasi pembayaran dilakukan terhadap OI yang keanggotaan Indonesia di dalamnya memiliki dasar hukum. Batasan waktu: Rekomendasi yang dihitung adalah rekomendasi yang dihasilkan selama periode satu tahun anggaran (Januari-Desember) Formula: (Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan/Jumlah usulan pembahasan mengenai keanggotaan dan kontribusi yang memerlukan pengkajian dan verifikasi yang diterima Setditjen Multilateral)*100% Tujuan: Meningkatkan keterlibatan Indonesia pada OI, mencapai kepentingan nasional

Satuan Pengukuran :

Persentase


( ) High

(x) Moderate

( ) Low


( ) Exact

(x) Proxy

( ) Activity

Unit/Pihak Penanggung Jawab Bagian Kontribusi dan Pencalonan, Setditjen Multilateral IKU : Unit/Pihak Penyedia Data :

Bagian Kontribusi dan Pencalonan, Setditjen Multilateral

• Surat tagihan resmi kontribusi dari OI yang diterima oleh Ditjen Multilateral. • Rekomendasi dan catatan hasil rapat Pokja. • Data jumlah tagihan kontribusi yang telah diverifikasi atau mendapat rekomendasi untuk dibayarkan. • Data realisasi keuangan Ditjen Multilateral.

Sumber Data :


(x) Cascading Peta


Metode Cascading :

( ) Direct

(x) Indirect

( ) Sum

( ) Average



( ) Sum

( ) Average

(x) Raw data


(x) Maximize

( ) Minimize

( ) Stabilize

Periode Pelaporan :

( ) Bulanan

(x) Triwulanan

( ) Semesteran

Konversi 120 :

( ) Ya

(x) Tidak


( ) NonCascading

( ) Tahunan

Tabel Data : Periode Pelaporan Tahunan



Target 90%

TW I

TW 2

TW 3

TW 4

20%

40%

60%

90%

2016 Target 90%



Sasaran Strategis:



Definisi: - Peningkatan: Penambahan derajat dan kualitas maupun kuantitas peran. - Peran Indonesia: Upaya Indonesia dalam berbagai forum multilateral. - Forum multilateral: organisasi dan pertemuan internasional di tingkat multilateral. Latar belakang: Pada periode 2010-2014, Indonesia telah berhasil berperan di forum multilateral. Guna memastikan tercapainya kepentingan nasional Indonesia dalam diplomasi multilateral, peran tersebut perlu semakin ditingkatkan pada periode 2015-2019. Peningkatan peran Indonesia di forum multilateral dapat diukur dari banyaknya posisi Indonesia yang diterima di forum-forum multilateral. Ruang lingkup: Forum multilateral yang menjadi kepentingan dan bermanfaat bagi Indonesia. Tujuan: Memperjuangkan kepentingan nasional di tingkat multilateral serta meningkatkan kepercayaan dunia terhadap Indonesia. Sasaran strategis ini merupakan turunan dari sasaran strategis Ditjen Multilateral "Peningkatan Peran Indonesia di Forum Multilateral".


Persentase meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai peluang bekerja pada OI yang Indonesia menjadi anggotanya


Definisi: Penjelasan: Kesadaran masyarakat mengenai peluang bekerja pada organisasi internasional dapat ditingkatkan di antaranya melalui kegiatan sosialisasi. Ruang lingkup: Masyarakat diutamakan berasal dari kalangan akademis dan profesional. Batasan waktu: Kesadaran yang dihitung adalah kesadaran yang tercermin melalui kuisioner selama satu tahun anggaran (Januari-Desember). Formula: (Jumlah peserta dengan indikasi minat positif untuk bekerja pada organisasi internasional berdasarkan kuesioner/Jumlah kuesioner yang dikembalikan oleh peserta)*100%. Tujuan: Meningkatkan jumlah WNI yang bekerja di OI yang Indonesia menjadi anggotanya

Satuan Pengukuran :

Persentase


( ) High

(x) Moderate

( ) Low


( ) Exact

(x) Proxy

( ) Activity





Sumber Data :

Kuesioner, survei, laporan kegiatan.


(x) Cascading Peta


Metode Cascading :

( ) Direct

(x) Indirect

Jenis Konsolidasi Periode ( ) Sum : Jenis Konsolidasi Lokasi :

( ) Sum

( ) NonCascading

( ) Average


( ) Average

(x) Raw data


(x) Maximize

( ) Minimize

Periode Pelaporan :

( ) Bulanan


Konversi 120 :

( ) Ya

(x) Tidak

( ) Stabilize ( ) Tahunan


Target 90%

Tahunan

Target Triwulan


2016 Target 90%

TW I

TW 2

TW 3

TW 4

10%

40%

60%

90%


Learning and Growth

Sasaran Strategis:

Optimalisasi Anggaran


Pengertian: - Optimalisasi adalah pemanfaatan sesuatu secara maksimal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku. - Anggaran adalah dana yang dialokasikan untuk pelaksanaan program dan kegiatan di Direktorat Jenderal Multilateral. Alasan: Optimalisasi anggaran menunjukkan kinerja Ditjen Multilateral yang akuntabel dan maksimal.


Persentase realisasi anggaran Ditjen Multilateral


Definisi: Penjelasan: Semakin tinggi penyerapan anggaran, maka semakin tinggi realisasi kinerja Setditjen Multilateral untuk mendorong kegiatan-kegiatan yang ada pada Direktorat di lingkungan Ditjen Multilateral Batasan waktu: Penghitungan realisasi selama satu tahun anggaran (Januari-Desember). Formula: (Realisasi/pagu DIPA)*100% Tujuan:

Satuan Pengukuran :

Persentase


( ) High

(x) Moderate

( ) Low


( ) Exact

(x) Proxy

( ) Activity

Unit/Pihak Penanggung Bagian Keuangan Setditjen Multilateral Jawab IKU : Unit/Pihak Penyedia Data : Bagian Keuangan Setditjen Multilateral Sumber Data :

Data realisasi keuangan Ditjen Multilateral.


(x) Cascading Peta


Metode Cascading :

( ) Direct

(x) Indirect


( ) NonCascading

( ) Average


( ) Sum

( ) Average

(x) Raw data


(x) Maximize

( ) Minimize

( ) Stabilize

Periode Pelaporan :

( ) Bulanan


Konversi 120 :

( ) Ya

(x) Tidak


( ) Tahunan


Target 90%

Tahunan

Target Triwulan


2016 Target 95%

TW I

TW 2

TW 3

TW 4

25%

50%

70%

95%


Learning and Growth

Sasaran Strategis:

Organisasi dan tata kelola yang baik


Pengertian: - Organisasi adalah satuan unit kerja pada Direktorat Jenderal Multilateral. - Tata kelola yang baik adalah penyelenggaraan organisasi pada Direktorat Jenderal Multilateral yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku. Alasan: Organisasi dan tata kelola yang baik merupakan syarat bagi meningkatnya akuntabilitas kinerja Satker yang terencana, terukur, ekonomis, efektif dan efisien. Ruang lingkup: Direktorat Jenderal Multilateral. Tujuan: Sasaran strategis ini merupakan turunan dari sasaran strategis Kementerian Luar Negeri "Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas".


Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Ditjen Multilateral


Definisi: Nilai evaluasi AKIP yang didapatkan Ditjen Multilateral Formula: Nilai AKIP tahun 2016 Tujuan: Akuntabilitas

Satuan Pengukuran :

Nilai


(x) High

( ) Moderate

( ) Low


( ) Exact

(x) Proxy

( ) Activity

Unit/Pihak Penanggung Bagian Program Kerja dan Pelaporan Setditjen Multilateral Jawab IKU : Unit/Pihak Penyedia Data : Bagian Program Kerja dan Pelaporan Setditjen Multilateral Hasil evaluasi Dokumen SAKIP oleh Kementerian PAN dan RB.


(x) Cascading Peta


Metode Cascading :

( ) Direct

(x) Indirect


( ) NonCascading

( ) Average


( ) Sum

( ) Average

(x) Raw data


(x) Maximize

( ) Minimize

( ) Stabilize

Periode Pelaporan :

( ) Bulanan


Konversi 120 :

( ) Ya

(x) Tidak


( ) Tahunan


Target 70

Tahunan

Target Triwulan

2015 Realisasi 79

2015 Target 75

TW I

TW 2

TW 3

TW 4

0

0

0

75


Learning and Growth

Sasaran Strategis:

Meningkatnya dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen Multilateral


Pengertian: - Meningkatnya adalah menambah derajat dan kualitas maupun kuantitas. - Dukungan manajemen adalah pengalokasian sumberdaya manusia sesuai kebutuhan organisasi dan kompetensi yang dimiliki. - Dukungan teknis lainnya adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta peningkatan sarana dan prasarana pada Direktorat Jenderal Multilateral. Alasan: Meningkatnya dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya merupakan penunjang dan pendorong kinerja Kementerian Luar Negeri. Ruang lingkup: Direktorat Jenderal Multilateral. Tujuan: Sasaran strategis ini sesuai dengan arah kebijakan Kementerian Luar Negeri yaitu peningkatan kapasitas organisasi, tata kelola yang akuntabel, serta kompetensi SDM Kementerian Luar Negeri yang berbasis teknologi informasi.


Persentase pegawai yang ditempatkan sesuai dengan kompetensinya


Definisi: Kompetensi sebagai pejabat Kemlu. Formula: (Jumlah pegawai yang ditempatkan sesuai kompetensi/jumlah total pegawai Ditjen Multilateral)*100% Tujuan: Peningkatan indeks kepuasan pegawai

Satuan Pengukuran :

Persentase


(x) High

( ) Moderate

( ) Low


( ) Exact

(x) Proxy

( ) Activity


Bagian Umum Setditjen Multilateral



Sumber Data :

Data kepegawaian Ditjen Multilateral.


(x) Cascading Peta


Metode Cascading :

( ) Direct

(x) Indirect


( ) NonCascading

( ) Average


( ) Sum

( ) Average

(x) Raw data


( ) Maximize

( ) Minimize

( x ) Stabilize

Periode Pelaporan :

( ) Bulanan


Konversi 120 :

( ) Ya

(x) Tidak


( ) Tahunan


Target 60%


2016 Target 75%

Target Triwulan

TW I

TW 2

TW 3

TW 4

75%

75%

75%

75%


Learning and Growth

Sasaran Strategis:

Meningkatnya dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen Multilateral


Pengertian: - Meningkatnya adalah menambah derajat dan kualitas maupun kuantitas. - Dukungan manajemen adalah pengalokasian sumberdaya manusia sesuai kebutuhan organisasi dan kompetensi yang dimiliki. - Dukungan teknis lainnya adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta peningkatan sarana dan prasarana pada Direktorat Jenderal Multilateral. Alasan: Meningkatnya dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya merupakan penunjang dan pendorong kinerja Kementerian Luar Negeri. Ruang lingkup: Direktorat Jenderal Multilateral. Tujuan: Sasaran strategis ini sesuai dengan arah kebijakan Kementerian Luar Negeri yaitu peningkatan kapasitas organisasi, tata kelola yang akuntabel, serta kompetensi SDM Kementerian Luar Negeri yang berbasis teknologi informasi.


Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Ditjen Multilateral


Definisi: Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana di unit eselon I dan II Ditjen Multilateral Formula: (Jumlah pemenuhan sarana dan prasarana/jumlah permintaan pemenuhan sarana prasarana)*100% Tujuan: Peningkatan dukungan manajemen dan teknis terhadap kinerja organisasi

Satuan Pengukuran :

Persentase


(x) High

( ) Moderate

( ) Low


( ) Exact

(x) Proxy

( ) Activity





Sumber Data :

Data belanja modal


(x) Cascading Peta


Metode Cascading :

( ) Direct

(x) Indirect


( ) NonCascading

( ) Average


( ) Sum

( ) Average

(x) Raw data


(x) Maximize

( ) Minimize

( ) Stabilize

Periode Pelaporan :

( ) Bulanan


Konversi 120 :

( ) Ya

(x) Tidak


( ) Tahunan


Target 95%

2015 Realisasi 91%

2016 Target 95%

Target Triwulan

TW I

TW 2

TW 3

TW 4

10%

20%

40%

95%

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA 2016 DIREKTORAT KEAMANAN INTERNASIONAL DAN PERLUCUTAN SENJATA Perspektif:


Sasaran Strategis:



Definisi: - Peningkatan: Penambahan derajat dan kualitas maupun kuantitas peran - Peran Indonesia: Upaya Indonesia dalam berbagai forum multilateral. - Forum multilateral: organisasi dan pertemuan internasional di tingkat multilateral. Latar belakang: Pada periode 2010-2014, Indonesia telah berhasil berperan di forum multilateral. Guna memastikan tercapainya kepentingan nasional Indonesia dalam diplomasi multilateral, peran tersebut perlu semakin ditingkatkan pada periode 2015-2019. Peningkatan peran Indonesia di forum multilateral dapat diukur dari banyaknya posisi Indonesia yang diterima di forum-forum multilateral. Ruang lingkup: Forum multilateral yang menjadi kepentingan dan bermanfaat bagi Indonesia. Tujuan: Memperjuangkan kepentingan nasional di tingkat multilateral serta meningkatkan kepercayaan dunia terhadap Indonesia. Sasaran strategis ini merupakan turunan dari sasaran strategis Kemlu "Peningkatan Peran Indonesia di Dunia Internasional" (K.BP-7). Persentase posisi Indonesia yang diterima di forum multilateral bagi terwujudnya pengiriman Pasukan Perdamaian RI menjadi 4.000 personel pada Tahun 2019

Indikator Kinerja Utama: Deskripsi Indikator Kinerja Utama:

Definisi: Penjelasan: • Posisi: sikap/pandangan/usulan Pemerintah Indonesia terhadap suatu masalah yang sedang dibahas atau dinegosiasikan dalam penanganan isu multilateral dalam rangka mendukung visi terwujudnya pengiriman Pasukan Perdamaian RI menjadi 4.000 personel pada Tahun 2019 • Posisi yang diterima: Posisi yang berhasil diadopsi/disetujui/dicatat/tidak ditentang/sejalan dengan posisi yang ada dalam forum multilateral, dalam rangka mendukung visi terwujudnya pengiriman Pasukan Perdamaian RI menjadi 4.000 personel pada Tahun 2019 Ruang lingkup: Posisi yang disampaikan adalah posisi mengenai visi terwujudnya pengiriman Pasukan Perdamaian RI menjadi 4.000 personel pada Tahun 2019 yang telah disusun berkoordinasi dengan K/L terkait, dan disampaikan di seluruh level persidangan/pertemuan. Batasan waktu: IKU ini dihitung dari posisi tiap forum yang dihadiri selama kurun waktu tahun anggaran (Januari sampai dengan Desember). Catatan: Terwujudnya Pengiriman Pasukan Perdamaian RI menjadi 4000 personel pada tahun 2019 merupakan prioritas nasional dan termasuk ke dalam program lanjutan Presiden Joko Widodo. Formula: (Jumlah posisi yang diterima/jumlah posisi yang disampaikan dalam persidangan)*100% Tujuan: Untuk mendukung, memfasilitasi, dan mengkoordinasikan upaya Pemri terkait pengiriman pasukan perdamaian RI menjadi 4000 personel pada tahun 2019

Satuan Pengukuran :

Persentase


( ) High

( X ) Moderate

( ) Low


( ) Exact

( X ) Proxy

( ) Activity


Direktorat Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata



Sumber Data :



( X ) Cascading Peta


Metode Cascading :

( ) Direct

( X ) Indirect

( ) Sum

( ) Average

( X ) Take Last Known Value


( ) Sum

( ) Average

( X ) Raw data


( X ) Maximize

( ) Minimize

( ) Stabilize

Periode Pelaporan :

( ) Bulanan

( X ) Triwulanan

( ) Semesteran

Konversi 120 :

( ) Ya

( X ) Tidak


( ) Non-Cascading

( ) Tahunan


Target 90%


2016 Target 90%



Sasaran Strategis:



Definisi: - Peningkatan: Penambahan derajat dan kualitas maupun kuantitas peran - Peran Indonesia: Upaya Indonesia dalam berbagai forum multilateral. - Forum multilateral: organisasi dan pertemuan internasional di tingkat multilateral. Latar belakang: Pada periode 2010-2014, Indonesia telah berhasil berperan di forum multilateral. Guna memastikan tercapainya kepentingan nasional Indonesia dalam diplomasi multilateral, peran tersebut perlu semakin ditingkatkan pada periode 2015-2019. Peningkatan peran Indonesia di forum multilateral dapat diukur dari banyaknya posisi Indonesia yang diterima di forum-forum multilateral. Ruang lingkup: Forum multilateral yang menjadi kepentingan dan bermanfaat bagi Indonesia. Tujuan: Memperjuangkan kepentingan nasional di tingkat multilateral serta meningkatkan kepercayaan dunia terhadap Indonesia. Sasaran strategis ini merupakan turunan dari sasaran strategis Kemlu "Peningkatan Peran Indonesia di Dunia Internasional" (K.BP-7).


Persentase posisi Indonesia yang diterima di forum multilateral mengenai isu keamanan internasional, senjata pemusnah massal dan senata konvensional, penanggulangan kejahatan lintas negara dan terorisme


Definisi: Penjelasan: • Posisi: sikap/pandangan/usulan Pemerintah Indonesia terhadap suatu masalah yang sedang dibahas atau dinegosiasikan dalam penanganan isu multilateral mengenai isu keamanan internasional, senjata pemusnah massal dan senjata konvensional, penanggulangan kejahatan lintas negara dan terorisme • Posisi yang diterima: Posisi yang berhasil diadopsi/disetujui/dicatat/tidak ditentang/sejalan dengan posisi yang ada dalam forum multilateral mengenai isu keamanan internasional, senjata pemusnah massal dan senjata konvensional, penanggulangan kejahatan lintas negara dan terorisme Ruang lingkup: Posisi yang disampaikan adalah posisi mengenai isu keamanan internasional, senjata pemusnah massal dan senjata konvensional, penanggulangan kejahatan lintas negara dan terorisme yang telah disusun berkoordinasi dengan K/L terkait, dan disampaikan di seluruh level persidangan/pertemuan. Batasan waktu: IKU ini dihitung dari posisi tiap forum yang dihadiri selama kurun waktu tahun anggaran (Januari sampai dengan Desember).

Formula: (Jumlah posisi yang diterima/jumlah posisi yang disampaikan dalam persidangan)*100% Tujuan: Untuk mendorong peningkatan posisi tawar dalam berbagai forum multilateral mengenai isu keamanan internasional, senjata pemusnah massal dan senjata konvensional, penanggulangan kejahatan lintas negara dan terorisme Satuan Pengukuran :

Persentase


( ) High

( X ) Moderate

( ) Low


( ) Exact

( X ) Proxy

( ) Activity





Sumber Data :





Metode Cascading :

( ) Direct

( X ) Indirect

( ) Sum

( ) Average



( ) Sum

( ) Average

( X ) Raw data


( X ) Maximize

( ) Minimize

( ) Stabilize

Periode Pelaporan :

( ) Bulanan

( X ) Triwulanan

( ) Semesteran

Konversi 120 :

( ) Ya

( X ) Tidak


( ) Non-Cascading

( ) Tahunan




Target 90%

Tahunan

2016 Target 90%

TW I

TW 2

TW 3

TW 4

25%

50%

70%

90%



Sasaran Strategis:





Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum multilateral bagi terwujudnya pengiriman Pasukan Perdamaian RI menjadi 4.000 personel pada Tahun 2019


Definisi: Penjelasan: • Kepemimpinan: kedudukan atau peran Indonesia yang memimpin atau mengarahkan pada forum multilateral dalam rangka mendukung visi terwujudnya pengiriman Pasukan Perdamaian RI menjadi 4.000 personel pada Tahun 2019, misalnya sebagai chair, co-chair, host, co-host, dan member of bureau. Ruang lingkup: • Dalam satu pertemuan internasional, Indonesia dapat menjadi chair atau co-chair dari beberapa komite dan working group. • Termasuk Indonesia yang ditunjuk sebagai chair, co-chair dan Indonesia yang ditunjuk sebagai host atau co-host. Batasan waktu: Kepemimpinan yang dihitung adalah kepemimpinan yang dilaksanakan selama periode satu tahun anggaran (Januari-Desember) Catatan: -Terwujudnya Pengiriman Pasukan Perdamaian RI menjadi 4000 personel pada tahun 2019 merupakan prioritas nasional dan termasuk ke dalam program lanjutan Presiden Joko Widodo. Formula: ((Jumlah pertemuan yang dipimpin Indonesia)/(Jumlah pertemuan yang disepakati untuk dipimpin oleh Indonesia))*100 Tujuan:

Untuk mendukung, memfasilitasi, dan mengkoordinasikan upaya Pemri terkait pengiriman pasukan perdamaian RI menjadi 4000 personel pada tahun 2019 Satuan Pengukuran :

Persentase


( ) High

( X ) Moderate

( ) Low


( ) Exact

( X ) Proxy

( ) Activity





Sumber Data :

• Laporan Delri, resolusi, keputusan, presidential/chairman statement, kertas posisi, statement Delri, dll.




Metode Cascading :

( ) Direct

( X ) Indirect

( ) Sum

( ) Average



( ) Sum

( ) Average

( X ) Raw data


( X ) Maximize

( ) Minimize

( ) Stabilize

Periode Pelaporan :

( ) Bulanan

( X ) Triwulanan

( ) Semesteran

Konversi 120 :

( ) Ya

( X ) Tidak


( ) Non-Cascading

( ) Tahunan


Target 100%


2016 Target 100%



Sasaran Strategis:





Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum multilateral mengenai isu keamanan internasional, senjata pemusnah massal dan senata konvensional, penanggulangan kejahatan lintas negara dan terorisme


Definisi: Penjelasan: • Kepemimpinan: kedudukan atau peran Indonesia yang memimpin atau mengarahkan pada forum multilateral mengenai isu keamanan internasional, senjata pemusnah massal dan senata konvensional, penanggulangan kejahatan lintas negara dan terorisme, misalnya sebagai chair, co-chair, host, co-host, dan member of bureau. Ruang lingkup: • Dalam satu pertemuan internasional, Indonesia dapat menjadi chair atau co-chair dari beberapa komite dan working group. • Termasuk Indonesia yang ditunjuk sebagai chair, co-chair dan Indonesia yang ditunjuk sebagai host atau co-host. Batasan waktu: Kepemimpinan yang dihitung adalah kepemimpinan yang dilaksanakan selama periode satu tahun anggaran (Januari-Desember) Formula: ((Jumlah pertemuan yang dipimpin Indonesia)/(Jumlah pertemuan yang disepakati untuk dipimpin oleh Indonesia))*100 Tujuan: Untuk meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam berbagai forum multilateral mengenai isu keamanan internasional, senjata pemusnah massal dan senata konvensional, penanggulangan kejahatan lintas negara dan terorisme.

Satuan Pengukuran :

Persentase


( ) High

( X ) Moderate

( ) Low


( ) Exact





Sumber Data :

• Laporan Delri, resolusi, keputusan, presidential/chairman statement, kertas posisi, statement Delri, dll.




Metode Cascading :

( ) Direct

( X ) Indirect

( ) Sum

( ) Average



( ) Sum

( ) Average

( X ) Raw data


( X ) Maximize

( ) Minimize

( ) Stabilize

Periode Pelaporan :

( ) Bulanan

( X ) Triwulanan

( ) Semesteran

Konversi 120 :

( ) Ya

( X ) Tidak


( X ) Proxy

( ) Activity

( ) Non-Cascading

( ) Tahunan


Target 80%


2016 Target 93%



Sasaran Strategis:





Persentase rekomendasi untuk ditindaklanjuti pemangku kepentingan nasional bagi terwujudnya pengiriman Pasukan Perdamaian RI menjadi 4.000 personel pada Tahun 2019


Definisi: Penjelasan: • Rekomendasi: saran tindak lanjut atas kesepakatan di forum multilateral dalam rangka mendukung visi terwujudnya pengiriman Pasukan Perdamaian RI menjadi 4.000 personel pada Tahun 2019 agar memiliki nilai manfaat terhadap kepentingan Indonesia, misalnya melalui korespondensi surat atau pelaksanaan kegiatan yang bertujuan untuk diseminasi informasi (FGD, Rakor, penerbitan publikasi, workshop, seminar, dsb) • Kesepakatan multilateral: keputusan yang dihasilkan dan disahkan dalam forum multilateral (konvensi internasional, resolusi, workplan, dsb) dalam rangka mendukung visi terwujudnya pengiriman Pasukan Perdamaian RI menjadi 4.000 personel pada Tahun 2019 • Ditindaklanjuti: respons yang diberikan oleh pemangku kepentingan nasional thd rekomendasi yang disampaikan • Pemangku kepentingan nasional: K/L terkait dan masyarakat sipil. Ruang lingkup: Rekomendasi disusun atas keputusan-keputusan di forum multilateral dalam rangka mendukung visi terwujudnya pengiriman Pasukan Perdamaian RI menjadi 4.000 personel pada Tahun 2019 pada berbagai level, yang memiliki nilai manfaat bagi kepentingan nasional Indonesia. Batasan waktu: Rekomendasi yang dihitung adalah rekomendasi yang dihasilkan selama satu tahun anggaran (Januari-Desember). Catatan: - Direktorat Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata (berdasarkan Permenlu 07 Tahun 2011) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Multilateral di bidang keamanan internasional, senjata pemusnah massal dan senjata konvensional, penanggulangan kejahatan lintas negara, dan terorisme. - Terwujudnya Pengiriman Pasukan Perdamaian RI menjadi 4000 personel pada tahun 2019 merupakan prioritas nasional dan termasuk ke dalam program lanjutan Presiden Joko Widodo. Formula: (Jumlah rekomendasi yang dihasilkan/jumlah kesepakatan multilateral yang perlu ditindaklanjuti)*100 Tujuan: Untuk mendukung, memfasilitasi, dan mengkoordinasikan upaya Pemri terkait pengiriman pasukan perdamaian RI menjadi 4000 personel pada tahun 2019

Satuan Pengukuran :

Persentase


( ) High

( X ) Moderate

( ) Low


( ) Exact

( X ) Proxy

( ) Activity





Sumber Data :

• Surat tanggapan dari K/L terkait, laporan pertemuan multilateral, dan laporan kegiatan yang menghasilkan rekomendasi mengenai visi terwujudnya Pengiriman Pasukan Perdamaian RI menjadi 4000 personel pada tahun 2019




Metode Cascading :

( ) Direct

( X ) Indirect


( ) Non-Cascading

( ) Sum

( ) Average



( ) Sum

( ) Average

( X ) Raw data


( X ) Maximize

( ) Minimize

( ) Stabilize

Periode Pelaporan :

( ) Bulanan

( X ) Triwulanan

( ) Semesteran

Konversi 120 :

( ) Ya

( X ) Tidak

( ) Tahunan


Target 90%

2015 Realisasi 94%

2016 Target 90%



Sasaran Strategis:





Persentase rekomendasi untuk ditindaklanjuti pemangku kepentingan nasional mengenai isu keamanan internasional, senjata pemusnah massal dan senata konvensional, penanggulangan kejahatan lintas negara dan terorisme


Definisi: Penjelasan: • Rekomendasi: saran tindak lanjut atas kesepakatan di forum multilateral mengenai isu keamanan internasional, senjata pemusnah massal dan senata konvensional, penanggulangan kejahatan lintas negara dan terorisme agar memiliki nilai manfaat terhadap kepentingan Indonesia, misalnya melalui korespondensi surat atau pelaksanaan kegiatan yang bertujuan untuk diseminasi informasi (FGD, Rakor, penerbitan publikasi, workshop, seminar, dsb) • Kesepakatan multilateral: keputusan yang dihasilkan dan disahkan dalam forum multilateral (konvensi internasional, resolusi, workplan, dsb) mengenai isu keamanan internasional, senjata pemusnah massal dan senata konvensional, penanggulangan kejahatan lintas negara dan terorisme • Ditindaklanjuti: respons yang diberikan oleh pemangku kepentingan nasional thd rekomendasi yang disampaikan • Pemangku kepentingan nasional: K/L terkait dan masyarakat sipil. Ruang lingkup: Rekomendasi disusun atas keputusan-keputusan di forum multilateral mengenai isu keamanan internasional, senjata pemusnah massal dan senata konvensional, penanggulangan kejahatan lintas negara dan terorisme pada berbagai level, yang memiliki nilai manfaat bagi kepentingan nasional Indonesia. Sebuah kesepakatan multilateral yang disusun pada tahun tertentu dapat terus disusun rekomendasinya pada tahun-tahun berikutnya. Contohnya, Paket Bali dihasilkan pada tahun 2013, namun penyusunan rekomendasinya dilaksanakan pada tahun berikutnya. Contoh lainnya adalah pengiriman personel Tim Pengamat Indonesia pada IMT Filipina Selatan. Kesepakatan bergabungnya Indonesia pada IMT telah ada sejak tahun 2012, dan rekomendasi pengirimannya telah dilakukan secara berturut-turut pada tahun 2012-2015. Dalam hal ini, satuan rekomendasi dihitung berdasarkan tahun dikeluarkannya rekomendasi tersebut, bukan dari tahun kesepakatan. Batasan waktu: Rekomendasi yang dihitung adalah rekomendasi yang dihasilkan selama satu tahun anggaran (Januari-Desember). Catatan: Direktorat Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata (berdasarkan Permenlu 07 Tahun 2011) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Multilateral di bidang keamanan internasional, senjata pemusnah massal dan senjata konvensional, penanggulangan kejahatan lintas negara, dan terorisme. Formula: (Jumlah rekomendasi yang dihasilkan/jumlah kesepakatan multilateral yang perlu ditindaklanjuti)*100 Tujuan: Memberikan masukan kepada focal point mengenai kesepakatan multilateral mengenai isu keamanan internasional, senjata pemusnah massal dan senata konvensional, penanggulangan kejahatan lintas negara dan terorisme yang perlu ditindaklanjuti.

Satuan Pengukuran :

Persentase


( ) High

( X ) Moderate

( ) Low


( ) Exact

( X ) Proxy

( ) Activity





Sumber Data :

• Surat tanggapan dari K/L terkait, laporan pertemuan multilateral, dan laporan kegiatan yang menghasilkan rekomendasi mengenai isu keamanan internasional, senjata pemusnah massal dan senata konvensional, penanggulangan kejahatan lintas negara dan terorisme




Metode Cascading :

( ) Direct

( X ) Indirect

( ) Sum

( ) Average



( ) Sum

( ) Average

( X ) Raw data


( X ) Maximize

( ) Minimize

( ) Stabilize

Periode Pelaporan :

( ) Bulanan

( X ) Triwulanan

( ) Semesteran

Konversi 120 :

( ) Ya

( X ) Tidak


( ) Non-Cascading

( ) Tahunan


Target 90%

2015 Realisasi 108%

2016 Target 91%

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA 2016 DIREKTORAT HAM DAN KEMANUSIAAN "Persentase posisi Indonesia yang diterima dalam forum multilateral mengenai penanganan isu pemajuan dan perlindungan HAM, termasuk penanganan isu residual Timor Timur, serta penanganan isu kemanusiaan" Perspektif:


Sasaran Strategis:



Definisi: - Peningkatan: Penambahan derajat, dan kualitas maupun kuantitas peran - Peran Indonesia: Upaya Indonesia dalam berbagai forum multilateral. - Forum multilateral: organisasi dan pertemuan internasional di tingkat multilateral. Latar belakang: Pada periode 2010-2014, Indonesia telah berhasil berperan di forum multilateral. Guna memastikan tercapainya kepentingan nasional Indonesia dalam diplomasi multilateral, peran tersebut perlu semakin ditingkatkan pada periode 2015-2019. Peningkatan peran Indonesia di forum multilateral dapat diukur dari banyaknya posisi Indonesia yang diterima di forum-forum multilateral. Ruang lingkup: Forum multilateral yang menjadi kepentingan dan bermanfaat bagi Indonesia. Tujuan: Memperjuangkan kepentingan nasional di tingkat multilateral serta meningkatkan kepercayaan dunia terhadap Indonesia. Sasaran strategis ini merupakan turunan dari sasaran strategis Kemlu "Peningkatan Peran Indonesia di Dunia Internasional" (K.BP-7).


Persentase posisi Indonesia yang diterima dalam forum multilateral mengenai penanganan isu pemajuan dan perlindungan HAM, termasuk penanganan isu residual Timor Timur, serta penanganan isu kemanusiaan


Definisi: Penjelasan: • Posisi: sikap/pandangan/usulan Pemerintah Indonesia terhadap suatu masalah yang sedang dibahas atau dinegosiasikan dalam penanganan isu multilateral • Posisi yang diterima: Posisi yang berhasil diadopsi/disetujui/dicatat/tidak ditentang/sejalan dengan posisi yang ada dalam forum multilateral Ruang lingkup: Posisi yang disampaikan adalah posisi yang telah disusun berkoordinasi dengan K/L terkait, dan disampaikan di seluruh level persidangan/pertemuan. Batasan waktu: IKU ini dihitung dari posisi tiap forum yang dihadiri selama kurun waktu tahun anggaran (Januari sampai dengan Desember). Formula: (Jumlah posisi yang diterima/jumlah posisi yang disampaikan dalam persidangan)*100% Tujuan: (tujuan IKU dalam mencapai sasaran strategis) Untuk mendorong peningkatan posisi tawar dalam berbagai forum multilateral mengenai penanganan isu pemajuan dan perlindungan HAM, termasuk penanganan isu residual Timor Timur, serta penanganan isu kemanusiaan

Satuan Pengukuran :

Persentase


( ) High

(X) Moderate

( ) Low

( ) Exact

(X) Proxy

( ) Activity


Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU : Direktorat HAM dan Kemanusiaan Unit/Pihak Penyedia Data :

Direktorat HAM dan Kemanusiaan


Sumber Data :

(X) Cascading Peta


( ) Direct

(X) Indirect


( ) Sum

( ) Average



( ) Sum

( ) Average

(X) Raw data


( X ) Maximize

( ) Minimize

( ) Stabilize

Periode Pelaporan :

( ) Bulanan

(X) Triwulanan

( ) Semesteran

Konversi 120 :

( ) Ya

(X) Tidak


Metode Cascading :

( ) Non-Cascading

( ) Tahunan



Target 90%

2016 Target 90%

TW I

TW 2

TW 3

TW 4

25%

50%

75%

90%

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA 2016 DIREKTORAT HAM DAN KEMANUSIAAN "Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum multilateral mengenai penanganan isu pemajuan dan perlindungan HAM, termasuk penanganan isu residual Timor Timur, serta penanganan isu kemanusiaan" Perspektif:


Sasaran Strategis:



Definisi: - Peningkatan: Penambahan derajat dan kualitas maupun kuantitas kepemimpinan Indonesia. - Peran Indonesia: kedudukan Indonesia yang memimpin atau mengarahkan pada forum multilateral. - Forum multilateral: organisasi dan pertemuan internasional di tingkat multilateral. Latar belakang: Kepemimpinan pada forum multilateral merupakan upaya strategis Pemerintah Indonesia untuk memperjuangkan kepentingan nasional dengan cara memimpin jalannya pertemuan atau menjadi tuan rumah penyelenggaraan pertemuan, serta Indonesia/WNI dapat menduduki suatu jabatan strategis pada OI yang Indonesia menjadi anggotanya. Dengan menduduki jabatan tersebut, Indonesia berkesempatan untuk turut serta menyusun kebijakan OI, menyusun dan melaksanakan program-program kerja OI yang dapat dimanfaatkan dan disesuaikan untuk memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia, maupun memperjuangkan kepentingan regional dan negara-negara berkembang guna meningkatkan postur internasional Indonesia. Ruang lingkup: Forum multilateral yang menjadi kepentingan dan bermanfaat bagi Indonesia. Tujuan: Meningkatkan kepercayaan dunia terhadap Indonesia melalui keterlibatan Indonesia dalam forum multilateral. Sasaran strategis ini merupakan turunan dari sasaran strategis Kemlu "Penguatan Kepemimpinan Indonesia di ASEAN, regional, interregional, dan forum internasional lainnya" (K.BP-6).


Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum multilateral mengenai penanganan isu pemajuan dan perlindungan HAM, termasuk penanganan isu residual Timor Timur, serta penanganan isu kemanusiaan


Definisi: Penjelasan: • Kepemimpinan: kedudukan atau peran Indonesia yang memimpin atau mengarahkan pada forum multilateral, misalnya sebagai chair, co-chair, host, co-host, member of bureau . Ruang lingkup: • Dalam satu pertemuan internasional, Indonesia dapat menjadi chair atau co-chair dari beberapa komite dan working group. • Termasuk Indonesia yang ditunjuk sebagai chair, co-chair dan Indonesia yang ditunjuk sebagai host atau co-host. Batasan waktu: Kepemimpinan yang dihitung adalah kepemimpinan yang dilaksanakan selama periode satu tahun anggaran (Januari-Desember) Formula: (Jumlah pertemuan yang dipimpin Indonesia/Jumlah pertemuan yang disepakati untuk dipimpin oleh Indonesia)*100% Tujuan: Untuk meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam berbagai forum multilateral mengenai penanganan isu pemajuan dan perlindungan HAM, termasuk penanganan isu residual Timor Timur, serta penanganan isu kemanusiaan

Satuan Pengukuran :

Persentase


( ) High

(x) Moderate

( ) Low


( ) Exact

(x) Proxy

( ) Activity

Unit/Pihak Penanggung Jawab Direktorat HAM dan Kemanusiaan IKU : Unit/Pihak Penyedia Data :

Direktorat HAM dan Kemanusiaan

• Laporan Delri, resolusi, keputusan, presidential/chairman statement , kertas posisi, statement Delri, dll. • Jumlah pencalonan yang diusulkan: database pencalonan Ditjen Multilateral.


(x) Cascading Peta


Metode Cascading :

( ) Direct

(x) Indirect

( ) Sum

( ) Average



( ) Sum

( ) Average

(x) Raw data


(x) Maximize

( ) Minimize

( ) Stabilize

Periode Pelaporan :

( ) Bulanan

(x) Triwulanan

( ) Semesteran

Konversi 120 :

( ) Ya

( ) Tidak


( ) NonCascading

( ) Tahunan


Target 85%

Tahunan



2016 Target 85%

TW I

TW 2

TW 3

TW 4

25%

50%

75%

85%

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA 2016 DIREKTORAT HAM DAN KEMANUSIAAN "Persentase rekomendasi untuk ditindaklanjuti pemangku kepentingan nasional mengenai penanganan isu pemajuan dan perlindungan HAM, termasuk penanganan isu residual Timor Timur, serta penanganan isu kemanusiaan"

Perspektif:


Sasaran Strategis:





Persentase rekomendasi untuk ditindaklanjuti pemangku kepentingan nasional mengenai penanganan isu pemajuan dan perlindungan HAM, termasuk penanganan isu residual Timor Timur, serta penanganan isu kemanusiaan


Definisi: Penjelasan: • Rekomendasi: saran tindak lanjut atas kesepakatan di forum multilateral agar memiliki nilai manfaat terhadap kepentingan Indonesia, misalnya melalui korespondensi surat atau pelaksanaan kegiatan yang bertujuan untuk diseminasi informasi (FGD, Rakor, penerbitan publikasi, workshop, seminar, dsb) • Kesepakatan multilateral: keputusan yang dihasilkan dan disahkan dalam forum multilateral (konvensi internasional, resolusi, workplan, dsb) • Ditindaklanjuti: respons yang diberikan oleh pemangku kepentingan nasional thd rekomendasi yang disampaikan • Pemangku kepentingan nasional: K/L terkait dan masyarakat sipil. Ruang lingkup: Rekomendasi disusun atas keputusan-keputusan di forum multilateral pada berbagai level, yang memiliki nilai manfaat bagi kepentingan nasional Indonesia. Sebuah kesepakatan multilateral yang disusun pada tahun tertentu dapat terus disusun rekomendasinya pada tahun-tahun berikutnya. Contohnya, Paket Bali dihasilkan pada tahun 2013, namun penyusunan rekomendasinya dilaksanakan pada tahun berikutnya. Contoh lainnya adalah pengiriman personel Tim Pengamat Indonesia pada IMT Filipina Selatan. Kesepakatan bergabungnya Indonesia pada IMT telah ada sejak tahun 2012, dan rekomendasi pengirimannya telah dilakukan secara berturut-turut pada tahun 20122015. Dalam hal ini, satuan rekomendasi dihitung berdasarkan tahun dikeluarkannya rekomendasi tersebut, bukan dari tahun kesepakatan. Batasan waktu: Rekomendasi yang dihitung adalah rekomendasi yang dihasilkan selama satu tahun anggaran (JanuariDesember). Catatan: Tugas Direktorat Jenderal Multilateral (berdasarkan Permenlu 07 tahun 2011) adalah merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan politik luar negeri multilateral. Sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal Multilateral bukan bertindak sebagai implementing agency dari kesepakatan multilateral Formula: (Jumlah rekomendasi yang dihasilkan/jumlah kesepakatan multilateral yang perlu ditindaklanjuti)*100% Tujuan:

Memberikan masukan kepada focal point mengenai kesepakatan multilateral terkait penanganan isu pemajuan dan perlindungan HAM, termasuk penanganan isu residual Timor Timur, serta penanganan isu kemanusiaan yang perlu ditindaklanjuti Menyebarkan informasi kesepakatan multilateral terkait penanganan isu pemajuan dan perlindungan HAM, termasuk penanganan isu residual Timor Timur, serta penanganan isu kemanusiaan pada tingkat nasional. Satuan Pengukuran :

Persentase


(x) High

( ) Moderate

( ) Low


( ) Exact

(x) Proxy

( ) Activity

Unit/Pihak Penanggung Direktorat HAM dan Kemanusiaan Jawab IKU : Unit/Pihak Penyedia Data : Direktorat HAM dan Kemanusiaan Surat tanggapan dari K/L terkait, laporan pertemuan multilateral, laporan kegiatan yang menghasilkan rekomendasi.


(x) Cascading Peta


Metode Cascading :

( ) Direct

(x) Indirect

( ) NonCascading


( ) Average


Jenis Konsolidasi Lokasi : ( ) Sum

( ) Average

(x) Raw data


(x) Maximize

( ) Minimize

( ) Stabilize

Periode Pelaporan :

( ) Bulanan


Konversi 120 :

( ) Ya

(x) Tidak

( ) Tahunan


Target 60%

Tahunan

Target Triwulan

2015 Realisasi 72%

2016 Target 80%

TW I

TW 2

TW 3

TW 4

20%

40%

60%

80%

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA 2016 DIREKTORAT PEMBANGUNAN, EKONOMI, DAN LINGKUNGAN HIDUP "Persentase posisi Indonesia yang diterima dalam forum multilateral terkait isu pembangunan, ekonomi, dan lingkungan hidup" Perspektif:


Sasaran Strategis:



Definisi: - Peningkatan: Penambahan derajat, dan kualitas maupun kuantitas peran. - Peran Indonesia: Upaya Indonesia dalam berbagai forum multilateral. - Forum multilateral: Organisasi dan pertemuan internasional di tingkat multilateral. Latar belakang: Pada periode 2010-2014, Indonesia telah berhasil berperan di forum multilateral. Guna memastikan tercapainya kepentingan nasional Indonesia dalam diplomasi multilateral, peran tersebut perlu semakin ditingkatkan pada periode 2015-2019. Peningkatan peran Indonesia di forum multilateral dapat diukur dari banyaknya posisi Indonesia yang diterima di forum-forum multilateral. Ruang lingkup: Forum multilateral yang menjadi kepentingan dan bermanfaat bagi Indonesia. Tujuan: Memperjuangkan kepentingan nasional di tingkat multilateral, serta meningkatkan kepercayaan dunia terhadap Indonesia. Sasaran strategis ini merupakan turunan dari sasaran strategis Kemlu "Peningkatan Peran Indonesia di Dunia Internasional" (K.BP-7).


Persentase posisi Indonesia yang diterima dalam forum multilateral terkait isu pembangunan, ekonomi, dan lingkungan hidup


Definisi: Penjelasan: • Posisi: sikap/pandangan/usulan Pemerintah Indonesia terhadap suatu masalah yang sedang dibahas atau dinegosiasikan dalam penanganan isu pembangunan, ekonomi, dan lingkungan hidup. • Posisi yang diterima: Posisi yang berhasil diadopsi/disetujui/dicatat/tidak ditentang/sejalan dengan posisi yang ada dalam forum multilateral terkait isu pembangunan, ekonomi, dan lingkungan hidup. Ruang lingkup: Posisi yang disampaikan adalah posisi yang telah disusun berkoordinasi dengan K/L terkait, dan disampaikan di seluruh level persidangan/pertemuan. Batasan waktu: IKU ini dihitung dari posisi tiap forum yang dihadiri selama kurun waktu tahun anggaran (Januari sampai dengan Desember). Formula: (Jumlah posisi yang diterima/ Jumlah posisi yang disampaikan dalam persidangan)*100 Tujuan: Mendorong peningkatan posisi tawar Indonesia dalam berbagai forum multilateral

Satuan Pengukuran :

Persentase


( ) High

( X ) Moderate

( ) Low


( ) Exact

( X ) Proxy

( ) Activity


Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan Hak Kekayaan Intelektual

Unit/Pihak Penyedia Data Seluruh K/L teknis terkait isu pembangunan, ekonomi, dan lingkungan hidup : Sumber Data :

• Jumlah posisi yang diterima: dokumen-dokumen hasil sidang (laporan Delri, laporan sidang, resolusi, keputusan, presidential/chairman statement, dll). • Jumlah posisi yang disampaikan: rekapitulasi posisi, kertas posisi, statement Delri. ( ) Non-Cascading




Metode Cascading :

( ) Direct

( X ) Indirect


( ) Sum

( ) Average


Jenis Konsolidasi Lokasi ( ) Sum :

( ) Average

( X ) Raw data


( ) Minimize

( ) Stabilize

( X ) Maximize

Periode Pelaporan :

( ) Bulanan

( X ) Triwulanan

Konversi 120 :

( ) Ya

( X ) Tidak

( ) Semesteran

( ) Tahunan


Target 85%

Tahunan Target Triwulan


2016 Target 85%

TW I

TW 2

TW 3

TW 4

31%

63%

75%

85%

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA 2016 DIREKTORAT PEMBANGUNAN, EKONOMI, DAN LINGKUNGAN HIDUP "Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum multilateral terkait isu pembangunan, ekonomi, dan lingkungan hidup"

Perspektif:


Sasaran Strategis:





Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum multilateral terkait isu pembangunan, ekonomi, dan lingkungan hidup


Definisi: Penjelasan: • Kepemimpinan: kedudukan Indonesia yang memimpin atau mengarahkan pada forum multilateral terkait isu pembangunan, ekonomi, dan lingkungan hidup, misalnya sebagai chair, co-chair, host, co-host, member of bureau. Ruang lingkup: • Dalam satu pertemuan internasional, Indonesia dapat menjadi chair atau co-chair dari beberapa komite dan working group. • Termasuk Indonesia yang ditunjuk sebagai chair, co-chair dan Indonesia yang ditunjuk sebagai host atau co-host. Batasan waktu: Kepemimpinan yang dihitung adalah kepemimpinan yang dilaksanakan selama periode satu tahun anggaran (JanuariDesember)

Formula: (Jumlah pertemuan yang dipimpin Indonesia/Jumlah pertemuan yang disepakati untuk dipimpin oleh Indonesia)*100 Tujuan: Mendorong peningkatan posisi tawar Indonesia dalam berbagai forum multilateral Satuan Pengukuran :

Persentase


( ) High

( X ) Moderate

( ) Low

( ) Exact

( X ) Proxy

( ) Activity


Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU:

Direktorat pembangunan, ekonomi, dan lingkungan hidup

Unit/Pihak Penyedia Data:

Direktorat PELH dan K/L teknis terkait isu pembangunan, ekonomi, dan lingkungan hidup

Sumber Data:

Laporan Delri, resolusi, keputusan, presidential/chairman statement , kertas posisi, statement Delri, dll.




Metode Cascading:

( ) Direct

( X ) Indirect

Jenis Konsolidasi Periode:

( ) Sum

( ) Average


Jenis Konsolidasi Lokasi:

( ) Sum

( ) Average

( X ) Raw data

Polarisasi Indikator Kinerja:

( X ) Maximize

( ) Minimize

( ) Stabilize

Periode Pelaporan:

( ) Bulanan

( X ) Triwulanan

( ) Semesteran

Konversi 120 :

( ) Ya

( X ) Tidak

( ) NonCascading

( ) Tahunan

Tabel Data : Periode Pelaporan Tahunan Target Triwulan

2015 Realisasi 85%

Target 80%

2016 Target 80%

TW I

TW 2

TW 3

TW 4

4%

40%

40%

80%

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA 2016 DIREKTORAT PEMBANGUNAN, EKONOMI, DAN LINGKUNGAN HIDUP "Persentase rekomendasi untuk ditindaklanjuti pemangku kepentingan nasional" Perspektif:


Sasaran Strategis:



Definisi: - Implementasi: tindak lanjut kesepakatan pada tingkat multilateral. - Kesepakatan multilateral: keputusan yang dihasilkan dan disahkan dalam forum multilateral. - Pemangku kepentingan nasional: Kementerian/Lembaga dan masyarakat sipil terkait. Latar belakang: Pada forum-forum multilateral terdapat kesepakatan-kesepakatan yang disetujui bersama oleh Indonesia dan negaranegara lain. Kesepakatan tersebut memiliki konsekuensi untuk diimplementasikan atau ditindaklanjuti di tingkat nasional sebagai komitmen Indonesia. Ruang lingkup: Mengingat tugas Ditjen Multilateral bukan sebagai implementing agency, Ditjen Multilateral perlu memberikan rekomendasi kepada K/L focal point untuk mengimplementasikan atau menindaklanjuti kesepakatan multilateral terkait di tingkat nasional. Tujuan: Memastikan bahwa kesepakatan multilateral ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan terkait. Sasaran strategis ini merupakan turunan dari sasaran strategis Kemlu "Perumusan dan Implementasi Kebijakan Luar Negeri dengan partisipasi pemangku kepentingan dalam negeri" (K.BP-1).


Persentase rekomendasi untuk ditindaklanjuti pemangku kepentingan nasional


Definisi: Penjelasan: • Rekomendasi: saran tindak lanjut atas kesepakatan di forum multilateral agar memiliki nilai manfaat terhadap kepentingan Indonesia, misalnya melalui korespondensi surat atau pelaksanaan kegiatan yang bertujuan untuk diseminasi informasi (FGD, Rakor, penerbitan publikasi, workshop, seminar, dsb). • Kesepakatan multilateral: keputusan yang dihasilkan dan disahkan dalam forum multilateral terkait isu perdagangan, perindustrian, investasi dan hak kekayaan intelektual (konvensi internasional, resolusi, workplan, dsb). • Ditindaklanjuti: respons yang diberikan oleh pemangku kepentingan nasional terhadap rekomendasi yang disampaikan. • Pemangku kepentingan nasional: K/L terkait dan masyarakat sipil. Ruang lingkup: Rekomendasi disusun atas keputusan-keputusan di forum multilateral pada berbagai level, yang memiliki nilai manfaat bagi kepentingan nasional Indonesia. Sebuah kesepakatan multilateral yang disusun pada tahun tertentu dapat terus disusun rekomendasinya pada tahuntahun berikutnya. Contohnya, Paket Bali (WTO) dihasilkan pada tahun 2013, namun penyusunan rekomendasinya dilaksanakan pada tahun berikutnya. Dalam hal ini, satuan rekomendasi dihitung berdasarkan tahun dikeluarkannya rekomendasi tersebut, bukan dari tahun kesepakatan. Batasan waktu: Rekomendasi yang dihitung adalah rekomendasi yang dihasilkan selama satu tahun anggaran (Januari-Desember). Catatan: Tugas Direktorat Jenderal Multilateral (berdasarkan Permenlu 07 tahun 2011) adalah merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan politik luar negeri multilateral. Sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal Multilateral bukan bertindak sebagai implementing agency dari kesepakatan multilateral Formula: (Jumlah rekomendasi yang dihasilkan/jumlah kesepakatan multilateral yang perlu ditindaklanjuti)*100 Tujuan: Memberikan masukan kepada focal point mengenai kesepakatan multilateral yang perlu ditindaklanjuti. Menyebarkan informasi kesepakatan multilateral pada tingkat nasional.

Satuan Pengukuran :

Persentase


( X ) High

( ) Moderate

( ) Low

( ) Activity


( ) Exact



( X ) Proxy

Unit/Pihak Penyedia Data Seluruh K/L teknis atau focal point terkait isu perdagangan, perindustrian, investasi dan : hak kekayaan intelektual Surat tanggapan dari K/L terkait, laporan pertemuan multilateral, laporan kegiatan yang menghasilkan rekomendasi. Sumber Data : Jenis Cascading IKU:



Metode Cascading :

( ) Direct

( X ) Indirect


( ) Sum

( ) Average



( ) Average

( X ) Raw data


( X ) Maximize

( ) Minimize

( ) Stabilize

Periode Pelaporan :

( ) Bulanan

(X) Triwulanan

( ) Semesteran

Konversi 120 :

( ) Ya

( X ) Tidak

( ) Non-Cascading

( ) Tahunan


2015 Realisasi 102%

Target 85%

2016 Target 85%

TW I

TW 2

TW 3

TW 4

35%

65%

70%

85%

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA 2016 DIREKTORAT PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, INVESTASI DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL "Persentase posisi Indonesia yang diterima dalam forum multilateral terkait isu perdagangan, perindustrian, investasi dan hak kekayaan intelektual" Perspektif:


Sasaran Strategis:

Peningkatan peran Indonesia dalam forum multilateral




Persentase posisi Indonesia yang diterima dalam forum multilateral terkait isu perdagangan, perindustrian, investasi dan hak kekayaan intelektual


Definisi: Penjelasan: • Posisi: sikap/pandangan/usulan Pemerintah Indonesia terhadap suatu masalah yang sedang dibahas atau dinegosiasikan dalam penanganan isu perdagangan, perindustrian, investasi dan HKI. • Posisi yang diterima: Posisi yang berhasil diadopsi/disetujui/dicatat/tidak ditentang/sejalan dengan posisi yang ada dalam forum multilateral terkait isu perdagangan, perindustrian, investasi dan HKI. Ruang lingkup: Posisi yang disampaikan adalah posisi yang telah disusun berkoordinasi dengan K/L terkait, dan disampaikan di seluruh level persidangan/pertemuan. Batasan waktu: IKU ini dihitung dari posisi tiap forum yang dihadiri selama kurun waktu tahun anggaran (Januari sampai dengan Desember). Formula: (Jumlah posisi yang diterima/ Jumlah posisi yang disampaikan dalam persidangan)*100 Tujuan: Mendorong peningkatan posisi tawar Indonesia dalam berbagai forum multilateral

Satuan Pengukuran :

Persentase


( ) High

( X ) Moderate

( ) Low


( ) Exact

( X ) Proxy

( ) Activity



Unit/Pihak Penyedia Data Seluruh K/L teknis terkait isu perdagangan, perindustrian, investasi dan hak kekayaan intelektual : Sumber Data :

• Jumlah posisi yang diterima: dokumen-dokumen hasil sidang (laporan Delri, laporan sidang, resolusi, keputusan, presidential/chairman statement, dll). • Jumlah posisi yang disampaikan: rekapitulasi posisi, kertas posisi, statement Delri. ( ) Non-Cascading




Metode Cascading :

( ) Direct

( X ) Indirect


( ) Sum

( ) Average



( ) Average

( X ) Raw data


( ) Minimize

( ) Stabilize

( X ) Maximize

Periode Pelaporan :

( ) Bulanan

( X ) Triwulanan

Konversi 120 :

( ) Ya

( X ) Tidak

( ) Semesteran

( ) Tahunan


Target 90%



2016 Target 90%

TW I

TW 2

TW 3

TW 4

20%

40%

60%

90%

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA 2016 DIREKTORAT PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, INVESTASI DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL "Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum multilateral terkait isu perdagangan, perindustrian, investasi dan hak kekayaan intelektual" Perspektif:


Sasaran Strategis:





Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum multilateral terkait isu perdagangan, perindustrian, investasi dan hak kekayaan intelektual


Definisi: Penjelasan: • Kepemimpinan: kedudukan Indonesia yang memimpin atau mengarahkan pada forum multilateral terkait isu perdagangan, perindustrian, investasi dan HKI, misalnya sebagai chair, co-chair, host, co-host, member of bureau. Ruang lingkup: • Dalam satu pertemuan internasional, Indonesia dapat menjadi chair atau co-chair dari beberapa komite dan working group. • Termasuk Indonesia yang ditunjuk sebagai chair, co-chair dan Indonesia yang ditunjuk sebagai host atau co-host. Batasan waktu: Kepemimpinan yang dihitung adalah kepemimpinan yang dilaksanakan selama periode satu tahun anggaran (JanuariDesember)

Formula: (Jumlah pertemuan yang dipimpin Indonesia/Jumlah pertemuan yang disepakati untuk dipimpin oleh Indonesia)*100 Tujuan: Mendorong peningkatan posisi tawar Indonesia dalam berbagai forum multilateral Satuan Pengukuran :

Persentase


( ) High

( X ) Moderate

( ) Low

( ) Exact

( X ) Proxy

( ) Activity


Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU:


Unit/Pihak Penyedia Data:

Direktorat PPIH dan K/L teknis terkait isu perdagangan, perindustrian, investasi dan HKI.

Sumber Data:

Laporan Delri, resolusi, keputusan, presidential/chairman statement , kertas posisi, statement Delri, dll.




Metode Cascading:

( ) Direct

( X ) Indirect

Jenis Konsolidasi Periode:

( ) Sum

( ) Average


Jenis Konsolidasi Lokasi:

( ) Sum

( ) Average

( X ) Raw data

Polarisasi Indikator Kinerja:

( X ) Maximize

( ) Minimize

( ) Stabilize

Periode Pelaporan:

( ) Bulanan

( X ) Triwulanan

( ) Semesteran

Konversi 120 :

( ) Ya

( X ) Tidak

( ) NonCascading

( ) Tahunan


2015 Realisasi 97%

Target 85%

2016 Target 85%

TW I

TW 2

TW 3

TW 4

20%

45%

65%

85%

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA 2016 DIREKTORAT PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, INVESTASI DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL "Persentase rekomendasi untuk ditindaklanjuti pemangku kepentingan nasional" Perspektif:


Sasaran Strategis:



Definisi: - Implementasi: tindak lanjut kesepakatan pada tingkat multilateral. - Kesepakatan multilateral: keputusan yang dihasilkan dan disahkan dalam forum multilateral. - Pemangku kepentingan nasional: Kementerian/Lembaga dan masyarakat sipil terkait. Latar belakang: Pada forum-forum multilateral terdapat kesepakatan-kesepakatan yang disetujui bersama oleh Indonesia dan negaranegara lain. Kesepakatan tersebut memiliki konsekuensi untuk diimplementasikan atau ditindaklanjuti di tingkat nasional sebagai komitmen Indonesia. Ruang lingkup: Mengingat tugas Ditjen Multilateral bukan sebagai implementing agency, Ditjen Multilateral perlu memberikan rekomendasi kepada K/L focal point untuk mengimplementasikan atau menindaklanjuti kesepakatan multilateral terkait di tingkat nasional. Tujuan: Memastikan bahwa kesepakatan multilateral ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan terkait. Sasaran strategis ini merupakan turunan dari sasaran strategis Kemlu "Perumusan dan Implementasi Kebijakan Luar Negeri dengan partisipasi pemangku kepentingan dalam negeri" (K.BP-1).

Indikator Kinerja Utama: Persentase rekomendasi untuk ditindaklanjuti pemangku kepentingan nasional Deskripsi Indikator Kinerja Utama:

Definisi: Penjelasan: • Rekomendasi: saran tindak lanjut atas kesepakatan di forum multilateral agar memiliki nilai manfaat terhadap kepentingan Indonesia, misalnya melalui korespondensi surat atau pelaksanaan kegiatan yang bertujuan untuk diseminasi informasi (FGD, Rakor, penerbitan publikasi, workshop, seminar, dsb). • Kesepakatan multilateral: keputusan yang dihasilkan dan disahkan dalam forum multilateral terkait isu perdagangan, perindustrian, investasi dan hak kekayaan intelektual (konvensi internasional, resolusi, workplan, dsb). • Ditindaklanjuti: respons yang diberikan oleh pemangku kepentingan nasional terhadap rekomendasi yang disampaikan. • Pemangku kepentingan nasional: K/L terkait dan masyarakat sipil. Ruang lingkup: Rekomendasi disusun atas keputusan-keputusan di forum multilateral pada berbagai level, yang memiliki nilai manfaat bagi kepentingan nasional Indonesia. Sebuah kesepakatan multilateral yang disusun pada tahun tertentu dapat terus disusun rekomendasinya pada tahuntahun berikutnya. Contohnya, Paket Bali (WTO) dihasilkan pada tahun 2013, namun penyusunan rekomendasinya dilaksanakan pada tahun berikutnya. Dalam hal ini, satuan rekomendasi dihitung berdasarkan tahun dikeluarkannya rekomendasi tersebut, bukan dari tahun kesepakatan. Batasan waktu: Rekomendasi yang dihitung adalah rekomendasi yang dihasilkan selama satu tahun anggaran (Januari-Desember). Catatan: Tugas Direktorat Jenderal Multilateral (berdasarkan Permenlu 07 tahun 2011) adalah merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan politik luar negeri multilateral. Sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal Multilateral bukan bertindak sebagai implementing agency dari kesepakatan Formula: (Jumlah rekomendasi yang dihasilkan/jumlah kesepakatan multilateral yang perlu ditindaklanjuti)*100 Tujuan: Memberikan masukan kepada focal point mengenai kesepakatan multilateral yang perlu ditindaklanjuti. Menyebarkan informasi kesepakatan multilateral pada tingkat nasional.

Satuan Pengukuran :

Persentase


( X ) High

( ) Moderate

( ) Low


( ) Exact

( X ) Proxy

( ) Activity



Unit/Pihak Penyedia Data Seluruh K/L teknis atau focal point terkait isu perdagangan, perindustrian, investasi dan : hak kekayaan intelektual Surat tanggapan dari K/L terkait, laporan pertemuan multilateral, laporan kegiatan yang menghasilkan rekomendasi. Sumber Data : ( ) Non-Cascading




Metode Cascading :

( ) Direct

( X ) Indirect


( ) Sum

( ) Average



( ) Average

( X ) Raw data


( X ) Maximize

( ) Minimize

( ) Stabilize

Periode Pelaporan :

( ) Bulanan

(X) Triwulanan

( ) Semesteran

Konversi 120 :

( ) Ya

( X ) Tidak

( ) Tahunan


2015 Realisasi 120%

Target 90%

2016 Target 90%

TW I

TW 2

TW 3

TW 4

20%

50%

70%

90%

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA 2016 DIREKTORAT SOSIAL BUDAYA, TEKNOLOGI DAN ORGANISASI INTERNASIONAL NEGARA BERKEMBANG "Persentase posisi Indonesia yang diterima dalam forum multilateral terkait isu sosial budaya,teknologi dan organisasi internasional negara berkembang" Perspektif:


Sasaran Strategis:





Persentase posisi Indonesia yang diterima dalam forum multilateral terkait isu sosial budaya,teknologi dan organisasi internasional negara berkembang


Definisi: Penjelasan: • Posisi: sikap/pandangan/usulan Pemerintah Indonesia terhadap suatu masalah yang sedang dibahas atau dinegosiasikan dalam penanganan isu sosial budaya,teknologi dan organisasi internasional negara berkembang. • Posisi yang diterima: Posisi yang berhasil diadopsi/disetujui/dicatat/tidak ditentang/sejalan dengan posisi yang ada dalam forum multilateral terkait isu sosial budaya,teknologi dan organisasi internasional negara berkembang. Ruang lingkup: Posisi yang disampaikan adalah posisi yang telah disusun berkoordinasi dengan K/L terkait, dan disampaikan di seluruh level persidangan/pertemuan. Batasan waktu: IKU ini dihitung dari posisi tiap forum yang dihadiri selama kurun waktu tahun anggaran (Januari sampai dengan Desember).

Formula: (Jumlah pertemuan yang dipimpin Indonesia/Jumlah pertemuan yang disepakati untuk dipimpin oleh Indonesia)*100 Tujuan: Untuk mendorong peningkatan posisi tawar dalam berbagai forum multilateral di bidang sosial, budaya, teknologi dan organisasi internasional negara berkembang Satuan Pengukuran :

Persentase


( ) High

( x ) Moderate

( ) Low


( ) Exact

( x ) Proxy

( ) Activity


Direktorat Sosial Budaya, Teknologi dan Organisasi Internasional Negara Berkembang

Unit/Pihak Penyedia Data Seluruh Direktorat dan Setditjen di lingkungan Ditjen Multilateral, Satker terkait di Kementerian Luar : Negeri, Satker terkait di Kementerian/Lembaga terkait dan Perwakilan RI (KBRI dan KJRI terkait)


Sumber Data :


(x ) Cascading Peta


Metode Cascading :

( ) Direct

(x ) Indirect


( ) NonCascading

( ) Average

(x ) Take Last Known Value


( ) Average

( x ) Raw data


(x ) Maximize

( ) Minimize

( ) Stabilize

Periode Pelaporan :

( ) Bulanan

(x ) Triwulanan

( ) Semesteran

Konversi 120 :

( ) Ya

(x ) Tidak

( ) Tahunan


Target 90%



2016 Target 90%

TW I

TW 2

TW 3

TW 4

15%

35%

60%

90%

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA 2016 DIREKTORAT SOSIAL BUDAYA, TEKNOLOGI DAN ORGANISASI INTERNASIONAL NEGARA BERKEMBANG "Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum multilateral terkait isu sosial budaya dan organisasi internasional negara berkembang " Perspektif:


Sasaran Strategis:



Definisi: - Peningkatan: Penambahan derajat dan kualitas maupun kuantitas kepemimpinan Indonesia. - Peran Indonesia: kedudukan Indonesia yang memimpin atau mengarahkan pada forum multilateral. - Forum multilateral: organisasi dan pertemuan internasional di tingkat multilateral. Latar belakang: Kepemimpinan pada forum multilateral merupakan upaya strategis Pemerintah Indonesia untuk memperjuangkan kepentingan nasional dengan cara memimpin jalannya pertemuan atau menjadi tuan rumah penyelenggaraan pertemuan, serta Indonesia/WNI dapat menduduki suatu jabatan strategis pada OI yang Indonesia menjadi anggotanya. Dengan menduduki jabatan tersebut, Indonesia berkesempatan untuk turut serta menyusun kebijakan OI, menyusun dan melaksanakan program-program kerja OI yang dapat dimanfaatkan dan disesuaikan untuk memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia, maupun memperjuangkan kepentingan regional dan negaranegara berkembang guna meningkatkan postur internasional Indonesia. Ruang lingkup: Forum multilateral yang menjadi kepentingan dan bermanfaat bagi Indonesia. Tujuan: Meningkatkan kepercayaan dunia terhadap Indonesia melalui keterlibatan Indonesia dalam forum multilateral. Sasaran strategis ini merupakan turunan dari sasaran strategis Kemlu "Penguatan Kepemimpinan Indonesia di ASEAN, regional, interregional, dan forum internasional lainnya" (K.BP-6).


Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum multilateral terkait isu sosial budaya dan organisasi internasional negara berkembang


Definisi: Penjelasan: • Kepemimpinan: kedudukan Indonesia yang memimpin atau mengarahkan pada forum multilateral terkait isu sosial budaya dan organisasi internasional negara berkembang, misalnya sebagai chair, co-chair, host, co-host, member of bureau. Ruang lingkup: • Dalam satu pertemuan internasional, Indonesia dapat menjadi chair atau co-chair dari beberapa komite dan working group. • Termasuk Indonesia yang ditunjuk sebagai chair, co-chair dan Indonesia yang ditunjuk sebagai host atau co-host. Batasan waktu: Kepemimpinan yang dihitung adalah kepemimpinan yang dilaksanakan selama periode satu tahun anggaran (Januari-Desember)

Formula: (Jumlah pertemuan yang dipimpin Indonesia/Jumlah pertemuan yang disepakati untuk dipimpin oleh Indonesia )*100 Tujuan: Mendorong peningkatan posisi tawar Indonesia dalam berbagai forum multilateral Satuan Pengukuran :

Persentase


( ) High

( x) Moderate

( ) Low

( ) Exact

( x) Proxy

( ) Activity

Tingkat Validitas IKU : Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU :



Seluruh Direktorat dan Setditjen di lingkungan Ditjen Multilateral, Satker terkait di Kementerian Luar Negeri, Satker terkait di Kementerian/Lembaga terkait dan Perwakilan RI (KBRI dan KJRI terkait) • Laporan Delri, resolusi, keputusan, presidential/chairman statement, kertas posisi, statement Delri, dll.

Sumber Data :

( x ) Cascading Peta ( ) Direct

( ) Cascading Non peta (x ) Indirect

( ) Sum

( ) Average

( x ) Take Last Known Value

Jenis Konsolidasi Lokasi : Polarisasi Indikator Kinerja :

( ) Sum

( ) Average

( x) Raw data

( x ) Maximize

( ) Minimize

( ) Stabilize

Periode Pelaporan :

( ) Bulanan

( x ) Triwulanan

( ) Semesteran

Konversi 120 :

( ) Ya

( x ) Tidak

Jenis Cascading IKU: Metode Cascading : Jenis Konsolidasi Periode :

( ) Non-Cascading

( ) Tahuna n


Target 80%


2015 Realisasi 83%

2016 Target 80%

TW I

TW 2

TW 3

TW 4

0%

40%

60%

80%

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA 2016 DIREKTORAT JENDERAL MULTILATERAL "Persentase rekomendasi tentang sosial budaya, teknologi dan organisasi internasional negara berkembang untuk ditindaklanjuti pemangku kepentingan nasional" Perspektif: Sasaran Strategis: Deskripsi Sasaran Strategis:

Internal Business Process Implementasi kesepakatan multilateral dengan partisipasi pemangku kepentingan nasional Definisi: - Implementasi: tindak lanjut kesepakatan pada tingkat multilateral. - Kesepakatan multilateral: keputusan yang dihasilkan dan disahkan dalam forum multilateral. - Pemangku kepentingan nasional: Kementerian/Lembaga dan masyarakat sipil terkait. Latar belakang: Pada forum-forum multilateral terdapat kesepakatan-kesepakatan yang disetujui bersama oleh Indonesia dan negaranegara lain. Kesepakatan tersebut memiliki konsekuensi untuk diimplementasikan atau ditindaklanjuti di tingkat nasional sebagai komitmen Indonesia. Ruang lingkup: Mengingat tugas Ditjen Multilateral bukan sebagai implementing agency, Ditjen Multilateral perlu memberikan rekomendasi kepada K/L focal point untuk mengimplementasikan atau menindaklanjuti kesepakatan multilateral terkait di tingkat nasional. Tujuan: Memastikan bahwa kesepakatan multilateral ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan terkait. Sasaran strategis ini merupakan turunan dari sasaran strategis Kemlu "Perumusan dan Implementasi Kebijakan Luar Negeri dengan partisipasi pemangku kepentingan dalam negeri" (K.BP-1).


Persentase rekomendasi tentang sosial budaya, teknologi dan organisasi internasional negara berkembang untuk ditindaklanjuti pemangku kepentingan nasional


Definisi: Penjelasan: • Rekomendasi: saran tindak lanjut atas kesepakatan di forum multilateral agar memiliki nilai manfaat terhadap kepentingan Indonesia, misalnya melalui korespondensi surat atau pelaksanaan kegiatan yang bertujuan untuk diseminasi informasi (FGD, Rakor, penerbitan publikasi, workshop, seminar, dsb). • Kesepakatan multilateral: keputusan yang dihasilkan dan disahkan dalam forum multilateral terkait isu perdagangan, perindustrian, investasi dan hak kekayaan intelektual (konvensi internasional, resolusi, workplan, dsb). • Ditindaklanjuti: respons yang diberikan oleh pemangku kepentingan nasional terhadap rekomendasi yang disampaikan. • Pemangku kepentingan nasional: K/L terkait dan masyarakat sipil. Ruang lingkup: Rekomendasi disusun atas keputusan-keputusan di forum multilateral pada berbagai level, yang memiliki nilai manfaat bagi kepentingan nasional Indonesia. Sebuah kesepakatan multilateral yang disusun pada tahun tertentu dapat terus disusun rekomendasinya pada tahuntahun berikutnya. Contohnya, Paket Bali (WTO) dihasilkan pada tahun 2013, namun penyusunan rekomendasinya dilaksanakan pada tahun berikutnya. Dalam hal ini, satuan rekomendasi dihitung berdasarkan tahun dikeluarkannya rekomendasi tersebut, bukan dari tahun kesepakatan. Batasan waktu: Rekomendasi yang dihitung adalah rekomendasi yang dihasilkan selama satu tahun anggaran (Januari-Desember). Catatan: Tugas Direktorat Jenderal Multilateral (berdasarkan Permenlu 07 tahun 2011) adalah merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan politik luar negeri multilateral. Sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal Multilateral bukan bertindak sebagai implementing agency dari kesepakatan multilateral

Formula:

(Jumlah rekomendasi yang dihasilkan/jumlah kesepakatan multilateral di bidang sosial budaya, teknologi dan organisasi internasional negara berkembang yang perlu ditindaklanjuti)*100

Satuan Pengukuran :

Tujuan: Memberikan masukan kepada focal point mengenai kesepakatan multilateral di bidang sosial budaya, teknologi dan organisasi internasional negara berkembang yang perlu ditindaklanjuti. Menyebarkan informasi kesepakatan multilateral pada tingkat nasional. Persentase

Tingkat Kendali IKU : ( ) High

( x ) Moderate

( ) Low

Tingkat Validitas IKU ( ) Exact :

(x ) Proxy

( ) Activity



Unit/Pihak Penyedia Seluruh Direktorat dan Setditjen di lingkungan Ditjen Multilateral, Satker terkait di Kementerian Luar Negeri, Satker Data : terkait di Kementerian/Lembaga terkait dan Perwakilan RI (KBRI dan KJRI terkait)

Surat tanggapan dari K/L terkait, laporan pertemuan multilateral, laporan kegiatan yang menghasilkan rekomendasi. Sumber Data :

(x) Cascading Peta


( ) Direct

( x ) Indirect


( ) Sum

( ) Average

( x ) Take Last Known Value


( ) Sum

( ) Average

(x ) Raw data


(x ) Maximize

( ) Minimize

( ) Stabilize

Periode Pelaporan :

( ) Bulanan

( x ) Triwulanan

( ) Semesteran

Konversi 120 :

( ) Ya

(x ) Tidak


Metode Cascading :

( ) NonCascading


2015 Realisasi 99%

Target 85%

2016 Target 85%

TW I

TW 2

TW 3

TW 4

15%

30%

50%

85%

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA 2016 DIREKTORAT JENDERAL MULTILATERAL "PERSENTASE POSISI INDONESIA YANG DITERIMA DALAM FORUM MULTILATERAL"

Recommend Documents