Rencana Menjadi Pihak Ketiga didalam Kasus Sengketa DS508: China — Export Duties on Certain Raw Materials Dalam Kerangka Mekanisme Penyelesaian Sengketa (Dispute Settlement Mechanism) Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization) Pengumuman oleh Direktorat Perundingan Multilateral, Direktorat Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan RI, 31 Oktober 2016
UNIT PENYEDIA INFORMASI: Direktorat Perundingan Multilateral, Direktorat Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan RI JENIS BERITA: Pengumuman; Permintaan Masukan Publik RINGKASAN PENGUMUMAN: Direktorat Perundingan Multilateral, Direktorat Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan RI bersama ini memberitahukan publik bahwa Amerika Serikat telah mengajukan permintaan pembentukan panel (Request of Establishment Panel) menurut Artikel 6.2 Persetujuan Penyelesaian Sengketa (Dispute Settlement Understanding/DSU) pada 13 Oktober 2016 berkenaan dengan kebijakan Tiongkok mengenakan bea ekspor terhadap bahan mentah tertentu. Direktorat Perundingan Multilateral, Direktorat Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan RI mengundang publik untuk memberikan masukan berupa data dan informasi berkenaan isu yang diangkat didalam sengketa ini. PERIODE PENYAMPAIAN MASUKAN: Pada dasarnya Direktorat Perundingan Multilateral akan menerima masukan sepanjang berjalannya kasus sengketa ini, tetapi untuk mendukung inisiasi sebagai pihak ketiga harus sesuai jangka waktu yang telah ditentukan oleh DSU. Untuk itu, masukan harus diterima oleh kami paling lambat tanggal 4 November 2016. MEDIA PENYAMPAIAN MASUKAN: Masukan Publik harus disampaikan secara elektonik melalui surat elektronik (surel) pribadi ditujukan ke surel:
[email protected] dengan subyek pada surel “Rencana Pihak Ketiga Kasus DS508: China – Export Duties on Certain Raw Materials”. Jika tidak dapat menyampaikan masukan melalui surel tersebut, publik dapat menghubungi Direktorat Perundingan Multilateral u.p. Seksi Penanganan Sengketa di Telp. (+6221) 3840139 untuk pengiriman melalui media pengiriman lainnya. KONTAK INFORMASI LEBIH LANJUT: Seksi Penanganan Sengketa pada Direktorat Perundingan Multilateral di Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5, Gedung II, Lantai 7, Kementerian Perdagangan RI Kode Pos 10110, Telp. (+6221) 3840139. PROFIL KASUS SENGKETA: a. Prosedur Penyelesaian Sengketa di Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) Mekanisme Penyelesaian Sengketa perdagangan internasional di WTO merujuk kepada DSU. Menurut DSU, tahapan utama dalam penyelesaian sengketa perdagangan internasional yaitu (1) Konsultasi; (2) Tahap Peradilan (Panel dan Banding); dan (3) Implementasi dan Penegakan. Anggota WTO dapat menjadi Pihak Penggugat (Complainant Party); Pihak Tergugat (Respondent Party) dan Pihak Ketiga (Third Party). Untuk menjadi Pihak Ketiga didalam suatu sengketa yang diinisiasi Anggota WTO, diperlukan syarat adanya kepentingan mendasar (substantial interest) dari Anggota WTO tersebut (Artikel 10.2 DSU). b. Isu Utama Kasus Sengketa DS508: China – Export Duties on Certain Raw Materials Sekretariat WTO mencatat sengketa ini sebagai kasus DS508: China – Export Duties on Certain Raw Material sejak Amerika Serikat mengajukan konsultasi menurut Artikel 1 dan 4 DSU serta Artikel XXII general Agreement on Tariffs and Trade 1994 (GATT 1994) pada 13 Juli 2016. Konsultasi telah dilaksanakan pada 8-9 September 2016 tetapi dianggap tidak menyelesaikan permasalahan. Amerika Serikat kemudian mengajukan permintaan pembentukan panel pada 13 Oktober 2016 sesuai Artikel 6.2 DSU. Dikarenakan DSB maksimum akan menyetujui permintaan pembentukan panel pada sidang ke-2 yang mengagendakan permintaan pembentukan
panel oleh AS, maka diasumsikan pembentukan panel akan disetujui pada sidang reguler Badan Penyelesaian Sengketa WTO (Dispute Settlement Body/DSB) bulan November 2016. Pada sidang ini, Anggota WTO lainnya termasuk Indonesia dapat mengajukan diri untuk menjadi Pihak Ketiga jika mempunyai kepentingan. Dalam sengketa ini, Amerika Serikat menuduh Tiongkok telah memberlakukan berbagai kebijakan pengenaan bea keluar terhadap beberapa bahan mentah yang menyebabkan pembatasan perdagangan internasional. Kebijakan yang diberlakukan oleh Tiongkok, yaitu: I. Bea Keluar. Tiongkok memberlakukan bea ekspor terhadap beberapa bentuk antimoni, kromium, kobalt, tembaga, grafit, timbal, magnesia, talc, tantalum dan timah melalui instrumen hukum yang diberlakukan secara terpisah dan bersama sebagai berikut (namun tidak terbatas pada): Undang-undang Perdagangan Luar Negeri RRT (Foreign Trade Law of the People's Republic of China); Undang-undang Kepabeanan RRT (Customs Law of the People's Republic of China); Peraturan tentang Bea Masuk dan Bea Keluar (Regulation of the People's Republic of China on Import and Export Duties); Edaran Komisi Dewan Negara Tarif Kepabeanan tentang Penerbitan Rencana Penyesuaian Tarif Tahun 2016 (State Council Customs Tariff Commission Notice on Issuing the 2016 Tariff Adjustment Plan); Edaran Administrasi Umum Kepabeanan tentang Rencana Implementasi Tarif Tahun 2016 (General Administration of Customs Notice on the 2016 Tariff Implementation Plan); serta perubahan atau pengganti atau peraturan pelaksana lainnya. Bahan mentah yang tunduk terhadap kebijakan bea keluar Tiongkok tidak terdaftar didalam Annex 6 Protokol Aksesi RRT (dokumen dapat diakses WT/L/432). Amerika Serikat memandang kebijakan ini inkonsisten dengan Paragraf 11.3 Bagian I Protokol Aksesi karena kebijakan ini membentuk pajak (taxes) dan pungutan (charges) yang diterapkan kepada ekspor. II.
Kuota Ekspor. Tiongkok dianggap menerapkan pembatasan, seperti kuota, terhadap ekspor berbagai bentuk antimoni, indium, magnesia, talc dan timah, melalui instrumen hukum berikut ini: Undang-undang Perdagangan Luar Negeri RRT (Foreign Trade Law of the People's Republic of China); Peraturan tentang Administrasi Impor dan Ekspor Barang (Regulation of the People's Republic of China on the Administration of the Import and Export of Goods); Kebijakan tentang Adminisitrasi Perijinan Ekspor Barang (Measures for the Administration of Licensing for the Export of Goods) - Kementerian Perdagangan 2008; Peraturan tentang Aministrasi Sertifikat Perijinan Ekspor dan Impor Tahun 2012 (Rules on the Administration of Import and Export License Certificates) - Kementerian Perdagangan 2012; Edaran Kementerian Perdagangan Tahun 2008 tentang Pencetakan dan Pendistribusian “Peraturan Kerja tentang Penerbitan Ijin Ekspor” (Ministry of Commerce Notice on the Printing and Distributing of the "Working Rules on Issuing Export Licenses"); Edaran Kementerian Kerjasama Ekonomi dan Perdagangan Luar Negeri Tahun 1999 (diubah Tahun 2010) tentang Pencetakan dan Pendistribusian “Kebijakan tentang Administrasi Organ untuk Penerbitan Ijin Ekspor dan Impor Komoditi” (Ministry of Foreign Trade and Economic Cooperation Notice on Printing and Distributing the "Measures on the Administration of the Organs for Issuing the Licenses of Import and Export Commodities"); Kebijakan Administrasi Kuota Komoditi Ekspor (Perintah Kementerian Kerjasama Ekonomi dan Perdagangan Luar Negeri) Tahun 2001 (Measures for the Administration of Export Commodities Quotas); Kebijakan Pelelangan Kuota Komoditi ekspor (Keputusan Kementerian Kerjasama Ekonomi dan Perdagangan Luar Negeri) Tahun 2001 (Measures for Quota Bidding for Export Commodities); Edaran Kementerian Kerjasama Ekonomi dan Perdagangan Luar Negeri tentang Pencetakan dan Pendistribusian “Peraturan Pelaksana Pelelangan Kuota Ekspor untuk Produk Industri” Tahun 2001 (Ministry of Foreign Trade and Economic Cooperation Notice on Printing and Distributing the "Implementation Rules of Export Quota Bidding for Industrial Products"); Edaran Publik Kementerian Perdagangan dan Kantor Administrasi Kepabeanan No. 76 Tahun 2015 tentang Pengumuman “Katalog Pengelolaan Perijinan Ekspor Komoditi 2016” (Ministry of
Commerce and General Administration of Customs 2015 Public Notice No. 76 on Announcing the "2016 Export Licensing Management Commodities Catalogue"); Edaran Publik Kementerian Perdagangan No. 79 Tahun 2015 tentang Pengumuman “Katalog Komoditi Tingkat Penerbitan Perijinan 2015 Tunduk kepada Administrasi Perijinan Ekspor” (Ministry of Commerce 2015 Public Notice No. 79 on Announcing the "2016 Graded LicenseIssuing Catalogue of Commodities Subject to Export License Administration"); Edaran Publik Kementerian Perdagangan No. 53 Tahun 2015 tentang Pengumuman “Jumlah Total Kuota Ekspor Produk Pertanian dan Industri” (Ministry of Commerce 2015 Public Notice No. 53 on Announcing the "2016 Agricultural Products and Industrial Product Export Quota Total Amount"); Edaran Kementerian Perdagangan tentang Pengumuman Daftar Perusahaan Dagang Negara yang Mengekspor Tungsten, Antimoni, dan Perak dan Kuota Ekspor Perusahaan Tungsten, Timah, dan Batu Fosfat Tahun 2015 (Ministry of Commerce Notice on Announcing the 2016 List of Tungsten, Antimony, and Silver Exporting State Trading Enterprises and Tungsten, Tin, and Phosphate Rock Export Quota Enterprises); Edaran Publik Kementerian Perdagangan No. 50 Tahun 2015 tentang Pengumuman “Prosedur dan Persyaratan Pengajuan Kuota Ekspor Indium dan Timah Tahun 2016” (Ministry of Commerce 2015 Public Notice No. 50 on Announcing the "Requirements and Procedures for Applying for Export Quotas of Indium and Tin in 2016"); Edaran Publik Kementerian Perdagangan No. 49 Tahun 2015 tentang Pengumuman “Prosedur dan Persyaratan Pengajuan Ekspor Tungsten, Antinomi dan Perak oleh Perusahaan Dagang Negara Tahun 2016” (Ministry of Commerce 2015 Public Notice No. 49 on Announcing the "Application Requirements and Procedures for Export of Tungsten, Antimony and Silver by State Trading Enterprises in 2016"); Edaran Publik Kementerian Perdagangan No. 55 Tahun 2015 tentang Kualifikasi Pelelangan Kuota ekspor Magnesia dan Talc Tahun 2016 (Ministry of Commerce 2015 Public Notice No. 55 on the 2016 Magnesia and Talc Export Quota Bidding Qualifications); Edaran Publik Kementerian Perdagangan tentang Undangan Lelang Kuota Ekspor Magnesia Pertama 2016 (Ministry of Commerce Public Notice on Bid Invitation for the First 2016 Magnesia Export Quota); Edaran Publik Kementerian Perdagangan tentang Undangan Lelang Kuota Ekspor Talc (bubuk) Pertama 2016 (Ministry of Commerce Public Notice on Bid Invitation for the First 2016 Talc (Powder) Export Quota); Edaran Publik Kementerian Perdagangan tentang Undangan Lelang Kuota Ekspor Magnesia Kedua 2016 (Ministry of Commerce Public Notice on Bid Invitation for the Second 2016 Magnesia Export Quota); Edaran Publik Kementerian Perdagangan tentang Undangan Lelang Kuota Ekspor Talc (bubuk) Kedua 2016 (Ministry of Commerce Public Notice on Bid Invitation for the Second 2016 Talc (Powder) Export Quota); Edaran Kementerian Perdagangan tentang Pengumuman Kuota Ekspor Batch Pertama Produk Industri Tahun 2016 (Ministry of Commerce Notice on Announcing the Export Quotas of the First Batch of Industrial Products in 2016); Edaran Kementerian Perdagangan tentang Pengumuman Kuota Ekspor Batch Kedua Produk Industri Tahun 2016 (Ministry of Commerce Notice on Announcing the Export Quotas of the Second Batch of Industrial Products in 2016); Edaran Kementerian Perdagangan tentang Suplemen Kuota Ekspor Batch Pertama untuk Perak dan Indium Tahun 2016 (Ministry of Commerce Notice on Supplementing the Export Quotas of the First Batch for Silver and Indium in 2016); Edaran Kementerian Perdagangan tentang Pencetakan dan Pendistribusian “Daftar Perusahan Pemenang Lelang dan Kuota Masing-masing pada Pelelangan Pertama untuk Kuota Ekspor Magnesia dan Talc Tahun 2016” (Ministry of Commerce Notice on Printing and Distributing the "List of Bid-winning Enterprises and Their Quotas in the First Bidding for Export Quotas of Magnesia and Talc in 2016"); Edaran Kementerian Perdagangan tentang Pencetakan dan Pendistribusian “Daftar Perusahan Pemenang Lelang dan Kuota Masing-masing pada Pelelangan Kedua untuk Kuota Ekspor Magnesia dan Talc Tahun 2016” (Ministry of Commerce Notice on Printing and Distributing the
"List of Bid-winning Enterprises and Their Quotas in the Second Bidding for Export Quotas of Magnesia and Talc in 2016"); Pedoman Kementerian Perdagangan tentang Produk yang Memerlukan Persetujuan (18013) Pedoman Pelaksanaan: Pengakuan Kualifikasi Perusahaan Dagang Negara untuk Ekspor dan Impor Barang (Guidelines of the Ministry of Commerce on Items Requiring Approval [18013] Application Guidelines: Qualification Recognition of State Trading Enterprises for Import and Export of Goods); Edaran Kementerian Kerjasama Ekonomi dan Perdagangan Luar Negeri tentang Pencetakan dan Pendistribusian “Kebijakan Sementara tentang Administrasi Pelaksanaan Ekspor Tungsten dan Produk Tungsten dan Antimoni dan Produk Antimoni” Tahun 2000 (Ministry of Foreign Trade and Economic Cooperation Notice on Printing and Distributing the "Provisional Measures on Administration of the Export Operations of Tungsten and Tungsten Products and of Antimony and Antimony Products"); serta perubahan atau pengganti atau peraturan pelaksana lainnya. Amerika Serikat memandang bahwa kebijakan-kebijakan di atas inkonsisten dengan Artikel XI:1 GATT 1994 (quantitative restrictions) dan kewajiban Tiongkok menurut ketentuan Paragraf 1.2 Bagian I Protokol Aksesi, yang menyatukan komitmen dalam Paragraf 162 dan 165 Laporan Kelompok Kerja Aksesi Tiongkok (dokumen dapat dilihat di WT/MIN(01)/3) atau “Working Party Report”, karena kebijakan ini menciptakan restriksi ekspor selain bea, pajak atau pungutan lainnya. III.
Administrasi dan Alokasi Kuota Ekspor. Berkenaan administrasi dan alokasi kuota ekspor terhadap berbagai bentuk indium, magnesia, talc, dan timah, Tiongkok mengenakan restriksi terhadap hak perdagangan perusahaan yang bertujuan mengekspor berbagai bentuk indium, magnesia, talc, dan timah, seperti persyaratan kinerja sebelum mengekspor. Instrumen hukum terkait dalam restriksi tersebut antara lain (namun tidak terbatas kepada): Undang-undang Perdagangan Luar Negeri RRT (Foreign Trade Law of the People's Republic of China); Peraturan tentang Administrasi Impor dan Ekspor Barang (Regulation of the People's Republic of China on the Administration of the Import and Export of Goods); Kebijakan tentang Adminisitrasi Perijinan Ekspor Barang (Measures for the Administration of Licensing for the Export of Goods) - Kementerian Perdagangan 2008; Peraturan tentang Aministrasi Sertifikat Perijinan Ekspor dan Impor Tahun 2012 (Rules on the Administration of Import and Export License Certificates) - Kementerian Perdagangan 2012; Edaran Kementerian Perdagangan Tahun 2008 tentang Pencetakan dan Pendistribusian “Peraturan Kerja tentang Penerbitan Ijin Ekspor” (Ministry of Commerce Notice on the Printing and Distributing of the "Working Rules on Issuing Export Licenses"); Edaran Kementerian Kerjasama Ekonomi dan Perdagangan Luar Negeri Tahun 1999 (diubah Tahun 2010) tentang Pencetakan dan Pendistribusian “Kebijakan tentang Administrasi Organ untuk Penerbitan Ijin Ekspor dan Impor Komoditi” (Ministry of Foreign Trade and Economic Cooperation Notice on Printing and Distributing the "Measures on the Administration of the Organs for Issuing the Licenses of Import and Export Commodities"); Kebijakan Administrasi Kuota Komoditi Ekspor (Perintah Kementerian Kerjasama Ekonomi dan Perdagangan Luar Negeri) Tahun 2001 (Measures for the Administration of Export Commodities Quotas); Kebijakan Pelelangan Kuota Komoditi ekspor (Keputusan Kementerian Kerjasama Ekonomi dan Perdagangan Luar Negeri) Tahun 2001 (Measures for Quota Bidding for Export Commodities); Edaran Kementerian Kerjasama Ekonomi dan Perdagangan Luar Negeri tentang Pencetakan dan Pendistribusian “Peraturan Pelaksana Pelelangan Kuota Ekspor untuk Produk Industri” Tahun 2001 (Ministry of Foreign Trade and Economic Cooperation Notice on Printing and Distributing the "Implementation Rules of Export Quota Bidding for Industrial Products"); Edaran Publik Kementerian Perdagangan dan Kantor Administrasi Kepabeanan No. 76 Tahun 2015 tentang Pengumuman “Katalog Pengelolaan Perijinan Ekspor Komoditi 2016” (Ministry of Commerce and General Administration of Customs 2015 Public Notice No. 76 on Announcing the "2016 Export Licensing Management Commodities Catalogue"); Edaran Publik Kementerian Perdagangan No. 79 Tahun 2015 tentang Pengumuman “Katalog Komoditi Tingkat Penerbitan Perijinan 2015 Tunduk kepada Administrasi Perijinan Ekspor”
(Ministry of Commerce 2015 Public Notice No. 79 on Announcing the "2016 Graded LicenseIssuing Catalogue of Commodities Subject to Export License Administration"); Edaran Publik Kementerian Perdagangan No. 53 Tahun 2015 tentang Pengumuman “Jumlah Total Kuota Ekspor Produk Pertanian dan Industri” (Ministry of Commerce 2015 Public Notice No. 53 on Announcing the "2016 Agricultural Products and Industrial Product Export Quota Total Amount"); Edaran Kementerian Perdagangan tentang Pengumuman Daftar Perusahaan Dagang Negara yang Mengekspor Tungsten, Antimoni, dan Perak dan Kuota Ekspor Perusahaan Tungsten, Tin, and Phosphate Rock Tahun 2015 (Ministry of Commerce Notice on Announcing the 2016 List of Tungsten, Antimony, and Silver Exporting State Trading Enterprises and Tungsten, Tin, and Phosphate Rock Export Quota Enterprises); Edaran Publik Kementerian Perdagangan No. 50 Tahun 2015 tentang Pengumuman “Prosedur dan Persyaratan Pengajuan Kuota Ekspor Indium dan Timah Tahun 2016” (Ministry of Commerce 2015 Public Notice No. 50 on Announcing the "Requirements and Procedures for Applying for Export Quotas of Indium and Tin in 2016"); Edaran Publik Kementerian Perdagangan No. 55 Tahun 2015 tentang Kualifikasi Pelelangan Kuota ekspor Magnesia dan Talc Tahun 2016 (Ministry of Commerce 2015 Public Notice No. 55 on the 2016 Magnesia and Talc Export Quota Bidding Qualifications); Edaran Publik Kementerian Perdagangan tentang Undangan Lelang Kuota Ekspor Magnesia Pertama 2016 (Ministry of Commerce Public Notice on Bid Invitation for the First 2016 Magnesia Export Quota); Edaran Publik Kementerian Perdagangan tentang Undangan Lelang Kuota Ekspor Talc (bubuk) Pertama 2016 (Ministry of Commerce Public Notice on Bid Invitation for the First 2016 Talc (Powder) Export Quota); Edaran Publik Kementerian Perdagangan tentang Undangan Lelang Kuota Ekspor Magnesia Kedua 2016 (Ministry of Commerce Public Notice on Bid Invitation for the Second 2016 Magnesia Export Quota); Edaran Publik Kementerian Perdagangan tentang Undangan Lelang Kuota Ekspor Talc (bubuk) Kedua 2016 (Ministry of Commerce Public Notice on Bid Invitation for the Second 2016 Talc (Powder) Export Quota); Edaran Kementerian Perdagangan tentang Pengumuman Kuota Ekspor Batch Pertama Produk Industri Tahun 2016 (Ministry of Commerce Notice on Announcing the Export Quotas of the First Batch of Industrial Products in 2016); Edaran Kementerian Perdagangan tentang Pengumuman Kuota Ekspor Batch Kedua Produk Industri Tahun 2016 (Ministry of Commerce Notice on Announcing the Export Quotas of the Second Batch of Industrial Products in 2016); Edaran Kementerian Perdagangan tentang Suplemen Kuota Ekspor Batch Pertama untuk Perak dan Indium Tahun 2016 (Ministry of Commerce Notice on Supplementing the Export Quotas of the First Batch for Silver and Indium in 2016); Edaran Kementerian Perdagangan tentang Pencetakan dan Pendistribusian “Daftar Perusahan Pemenang Lelang dan Kuota Masing-masing pada Pelelangan Pertama untuk Kuota Ekspor Magnesia dan Talc Tahun 2016” (Ministry of Commerce Notice on Printing and Distributing the "List of Bid-winning Enterprises and Their Quotas in the First Bidding for Export Quotas of Magnesia and Talc in 2016"); Edaran Kementerian Perdagangan tentang Pencetakan dan Pendistribusian “Daftar Perusahan Pemenang Lelang dan Kuota Masing-masing pada Pelelangan Kedua untuk Kuota Ekspor Magnesia dan Talc Tahun 2016” (Ministry of Commerce Notice on Printing and Distributing the "List of Bid-winning Enterprises and Their Quotas in the Second Bidding for Export Quotas of Magnesia and Talc in 2016"); serta perubahan atau pengganti atau peraturan pelaksana lainnya. Amerika Serikat memandang bahwa kebijakan di atas inkonsisten dengan Paragraf 5.1 Bagian I Protokol Aksesi, serta kewajiban Tiongkok menurut ketentuan Paragraf 1.2 Bagian I Protokol Aksesi, yang menyatukan komitmen dalam Paragraf 83 dan 84 Working Party Report, karena kebijakan membatasi hak untuk berdagang.
PERMINTAAN MASUKAN DARI PUBLIK Setiap orang diundang untuk menyampaikan masukan tertulis mengenai isu yang diangkat didalam sengketa tersebut. Masukan diharapkan dapat menunjukkan dan memperkaya argumen kepentingan Indonesia didalam kasus sengketa DS508: China – Export Duties on Certain Raw Materials, dari berbagai aspek (ekonomi, hukum, politik dan sebagainya). Masukan juga dapat berupa penjelasan regulasi terkait yang dituduh inkonsisten dengan ketentuan WTO termasuk bagaimana pengaturan bea keluar nasional terhadap produk-produk didalam sengketa. PERSYARATAN DAN KETENTUAN PENYAMPAIAN DATA DAN MASUKAN OLEH PUBLIK: Setiap orang menyampaikan masukannya secara elektronik melalui surel pribadi ditujukan ke surel resmi
[email protected]. Jika tidak dapat menyampaikan masukan melalui surel tersebut, dapat menghubungi Direktorat Perundingan Multilateral u.p. Seksi Penanganan Sengketa Telp. (+6221) 3840139 untuk kemungkinan media pengiriman lainnya. Setiap orang harus menyampaikan masukannya beserta biodata yang telah diisi. Formulir biodata disediakan dalam pengumuman ini sebagai lampiran. Setiap orang harus memberikan keterangan yang jelas untuk setiap data dan informasi yang bersifat rahasia agar tidak dipublikasikan, dengan memberikan tanda “RAHASIA” pada sampul dan setiap halaman dokumen (menggunakan watermark). Jika tidak ada klasifikasi “RAHASIA” di dalam dokumen yang disampaikan, maka Direktorat Perundingan Multilateral berhak menggunakannya sebagai data dan informasi publik serta dapat digunakan dalam penanganan sengketa yang terkait. Setiap data dan informasi yang telah disampaikan menjadi data dan informasi publik yang dapat digunakan oleh Direktorat Perundingan Multilateral dalam rangka penanganan sengketa yang terkait. Sebagai referensi, pengumuman dilengkapi juga dengan “Panduan Penggunaan: Wadah Partisipasi Aktif Publik Berbasis Online dalam Inisiasi Sengketa Perdagangan Internasional”.
BIODATA DIRI NAMA LENGKAP/FULL NAME
:
KEWARGANEGARAAN/NATIONALITY
:
JENIS KELAMIN/GENDER
:
ALAMAT/ADDRESS
:
TELEPON/PHONE
:
TELEPON GENGGAM/MOBILE PHONE
:
ALAMAT SUREL/EMAIL
:
PEKERJAAN/JOB
:
INSTITUSI/INSTITUTION
:
JABATAN SAAT INI/CURRENT POSITION
:
