MANAJEMEN PUBLIK SISTEMIK ( Studi Kasus di Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung )
MAKALAH Disusun Untuk Memenuhi Syarat Mengikuti Kuliah Administrasi dan Manajemen (SPX-812) Dari Dosen: Prof. H. Dudy Singadilaga, SH., MPA.
Oleh: Agustinus Widanarto NPM. L3G.03020
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS PADJADJARAN BANDUNG 2004
BAB I PENDAHULUAN
Sebagai salah satu negara berkembang. Negara Republik Indonesia sampai saat ini masih giat melaksanakan pembangunan di berbagai sektor. Pembangunan pada kahikatnya bertujuan untuk mewujudkan tujuan nasional yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur baik spiritual maupun material berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan yang diamanatkan di dalam alinea keempat Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa:
Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ...
Pembangunan merupakan suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik di segala aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat, yang dilakukan berdasarkan pada rencana, guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pembangunan mengandung arti yang sangat luas, yaitu meliputi pembangunan fisik material dan mental spiritual. Ndraha (1997:14) menyatakan bahwa “Pembangunan Nasional dijabarkan menjadi Pembangunan Sektoral, Pembangunan Regional (Daerah) dan Pembangunan Desa”. Pembangunan
daerah
dan
pembangunan
desa/kelurahan
merupakan
bagian
dari
pembangunan nasional, sehingga kelancaran pembangunan nasional akan sangat bergantung pada kelancaran pembangunan daerah dan pembangunan desa/kelurahan. Bertitik tolah dari pemikiran tersebut adalah pada tempatnya bila pembangunan daerah dan pembangunan desa/kelurahan dijadikan sebagai alat atau sarana untuk menciptakan
pemertaaan
pembangunan,
keadilan
sosial,
pelestari
kesinambungan
pelaksanaan pembangunan di tiap-tiap daerah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia merupakan suatu usaha dari masyarakat bersama Pemerintah yang dilaksanakan secara terus menerus guna mengejar
ketinggalan dari bangsa lain yang telah maju. Dalam rangka pengembangan kehidupan bangsa yang lebih dinamis dalam arti mengadakan perubahan-perubahan ke arah keadaan yang lebih baik, Pemerintah Indonesia berupaya melaksanakan pembangunan secara berencana. Pembangunan merupakan berbagai usaha yang dilakukan secara sadar dan berencana oleh bangsa dan Negara Indonesia untuk mencapai tujuan yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat, baik mental spiritual maupun fisik material. Dalam kaitan ini dapat disimak pendapat Siagian (1990:3) yang menyatakan bahwa: “Pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana, dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa”. Pelaksanaan pembangunan nasional secara terstruktur merupakan tugas pemerintahan dalam kaitannya untuk mewujudkan tujuan nasional. Dengan demikian, untuk dapat meraih keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan nasional, peranan aparatur pemerintah baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah Provinsi maupun Daerah kabupaten/Kota adalah sangat penting. Selain itu, keberhasilan pelaksanaan pembangunan memerlukan sarana penunjang yang bersifat fisik materiil maupun non fisik/spiritual seperti: jalan, jembatan, keterampilan, dan partisipasi aktif dari segenap bangsa Indonesia. Gerakan pembangunan yang berwawasan lingkungan khususnya di Kota Bandung yang dikenal dengan gerakan “Bermartabat, Bersih, Makmur dan Taat” dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No. 27 Tahun 2001 dan Bermartabat yaitu: “Mewujudkan Otonomi Daerah dalam rangka membangun kota yang tertata rapi, nyaman dan layak huni melalui pengelolaan pembangunan sarana dan prasarana dalam mendukung pembangunan ekonomi, sosial, manajemen tata ruang dan lingkungan”. Salah satu program kegiatan pembangunan yang dilakukan di Kota Bandung, Pemerintah Kota Bandung (dulu dikenal dengan istilah Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Bandung) telah mengetuarkan kebijakan berupa Peraturan Daerah Tingkat II Kotamadya Bandung Nomor 06 Tahun 1995 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan di Wilayah Kotamadya Bandung, yang lebih dikenal dengan istilah K-3. Program K3 ini termasuk kegiatan pembangunan fisik, yaitu berupa pembangunan jaringan utilitas umum berupa penghijauan dengan menanam pohon pelindung, tanaman tinggi, tanaman perdu, tanaman semak, dan tanaman penutup tanah, yang kesemuanya ditujukan untuk menciptakan keindahan Kota Bandung. Dalam rangka pelaksanaan ketertiban, kebersihan dan keindahan, maka salah satu pelayanan publik yang dituntut oleh pemerintah adalah pelayanan di bidang pengelolaan
sampah. Bagi Kota Bandung, bidang pengelolaan sampah khususnya berupa limbah padat ditangani oleh Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor: 02/PD/1985 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Kebersihan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, jo. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 15 tahun 1993, dan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 27 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kebersihan di Kota Bandung. Di dalam pasal 1 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor: 02/PD/1985 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Kebersihan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, jo. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 15 tahun 1993, disebutkan bahwa tugas pokok PD Kebersihan adalah: "melestarikan lingkungan hidup dan secara khusus memelihara serta meningkatkan kebersihan kota dalam arti yang seluas-luasnya sebagai usaha menjamin terwujudnya kota yang rapih, bersih dan sehat". Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung selanjutnya disingkat PD Kebersihan Kota Bandung, dalam memberikan pelayanan membagi ke dalam empat jenis pelayanan kebersihan, yaitu: 1. Pelayanan Kebersihan Rumah Tinggal/Pemukiman; 2. Pelayanan Kebersihan Tempat Usaha, 3. Pelayanan Kebersihan Pasar; 4. Penyapuan Jalan dan Sarana Umum.
Mengingat ketentuan tersebut dituangkan di dalam bentuk Peraturan Daerah, maka dengan sendirinya peraturan ini mengikat kepada semua warga masyarakat yang berada di daerah Kota Bandung. Peraturan Daerah ini merupakan salah satu produk dari Pemerintah Daerah, sehingga Peraturan Daerah ini dapat disebut sebagai kebijakan Pemerintah Daerah. Meskipun ada diantara para ahli yang masih menggunakan istilah kebijaksanaan, tetapi dalam makalah ini penulis menggunakan istilah kebijakan. Kata "Kebijakan" secara etimologis berasal dari bahasa Inggris yaitu "Policy". Istilah Policy atau kebijakan dipergunakan dalam pengertian yang berbeda-beda. Hoogerwerf (1983:3-4) memberikan definisi tentang kebijakan sebagai berikut: Kebijaksanaan dapat dilukiskan sebagai suatu usaha untuk mencapai sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu. Kebijaksanaan adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah. Kebijaksanaan adalah suatu upaya untuk memecahkan, mengurangi atau mencegah suatu masalah dengan cara tertentu, yaitu tindakan yang terarah.
Pendapat dari Hoogerwerf yang menegaskan bahwa kebijakan merupakan suatu jawaban terhadap masalah dalam upaya mencegah, mengurangi atau memecahkan masalah tersebut dengan tindakan yang terarah dan dalam urutan waktu tertentu. Kleijn (dalam Hoogerwerf, 1983:7) memberikan definisi kebijakan sebagai berikut: "Suatu tindakan secara sadar dan sistematis, dengan menggunakan sarana-sarana yang cocok, dengan tujuan politik yang jelas sebagai sasaran, yang dijalankan langkah demi langkah". Dari definisi di atas jelas bahwa kebijakan ini merupakan suatu tindakan yang dilaksanakan langkah-demi langkah dengan menggunakan sarana tertentu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kebijakan merupakan suatu taktik dan strategi yang digunakan dan diarahkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Lebih lanjut Amara Raksasataya (dalam Islamy, 1989:17) mengemukakan bahwa: Kebijakan sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu suatu kebijakan memuat 3 (tiga) elemen yaitu: 1. identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai; 2. taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan; 3. penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.
Kebijakan atau policy menurut Charles O. Jones (dalam Silalahi, 1989:1) terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut: -
goal atau tujuan yang diinginkan;
-
plans atau proposal, yaitu pengertian yang spesifik untuk mencapai tujuan;
-
decision atau keputusan, yaitu tindakan-tindakan untuk menentukan tujuan, membuat rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program;
-
efek, yaitu akibat-akibat dari program (baik sengaja atau tidak, primer atau sekunder).
Tujuan yang diinginkan, decision atau keputusan dari plans atau proposal dan program yang digunakan serta efek atau akibat yang terjadi merupakan unsur-unsur dari kebijakan. Kebijakan sering dipergunakan dalam kaitannya dengan tindakan atau kegiatankegiatan baik yang dilakukan secara perorangan maupun kelompok, seperti yang
dikemukakan oleh Carl Friederich (dalam Wahab, 1990:13) sebagai berikut "Kebijaksanaan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang untuk wencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan". Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut di atas, kebijakan atau policy adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah dengan menggunakan serangkaian tindakan atau usaha yang dilakukan baik oleh perorangan maupun kelompok dengan menggunakan saranasarana yang cocok dan dilaksanakan selangkah demi selangkah untuk mencapai tuivan yang diinginkan. Agar suatu kebijakan dapat efektif, Islamy (1992:98) menyebutkan adanya syaratsyarat pelaksanaan kebijaksanaan (menurut penulis: kebijakan). Syarat-syarat tersebut ada 4 (empat) macam, yaitu: 1) Isi kebijakan: 2) Informasi kebijakan: 3) Dukungan kebijakan; dan 4) Pembagian potensi kebijakan. Dalam penyusunan makalah ini, penulis menghubungkan pelaksanaan kebijakan dengan pelayanan kebersihan. Menurut Sugiarto (1999:36), menyatakan bahwa: "Pelayanan adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan orang lain (konsumen, pelanggan, tamu, klien, pasien, penumpang dan lain-lain) yang tingkat pemuasannya hanya dapat dirasakan oleh orang yang melayani maupun dilayani" Dari hasil pengamatan penulis, ternyata di Kota Bandung ini masih terdapat sampah yang belum dikelola dengan baik. Indikasi ini terlihat bahwa setiap datang musim hujan, di beberapa daerah perkotaan selalu teriadi banjir, yang terutama disebabkan banyaknya selokan yang tersumbat sampah. Demikian pula di sekitar pasar Kosambi, Ujungberung, Gede Bage, Caringin), banyak sampah yang selalu menumpuk sehingga mengganggu keindahan dan ketertiban kota. Demikian pula sampah rumah tangga yang ada tidak diambil setiap hari oleh petugas sampah, sehingga menyebabkan kondisi halaman rumah tidak bersih, bahkan setiap musim hujan selalu terjadi banjir akibat saluran air tersumbat oleh sampah. Untuk itulah maka pada tanggal 7 Februari 2004 yang baru lalu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama-sama Pemerintah Kota Bandung mencanangkan "Cikapundung Bersih". Rendahnya kualitas pelayanan kebersihan di Kota Bandung ini diduga disebabkan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah Kota Bandung yang dilakukan oleh PD. Kebersihan Kota Bandung belum sepenuhnya didasarkan pada syarat-syarat kebijakan. Hal ini terlihat antara lain adanya gejala-gejala sebagai berikut:
1. Kurangnya pemberian informasi mengenai program kebersihan oleh PD. Kebersihan Kota Bandung kepada masyarakat; 2. Kurangnya jumlah personil yang memadai dalam pelaksanaan kebijakan berupa program kebersihan di Kota Bandung; 3. Kurang jelasnya peraturan pelaksanaan dalam pelaksanaan kebersihan di Kota Bandung.
Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Manajemen Publik Sistemik di Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung Model Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) bila dihubungkan dengan pendapat Curtis P. Mclaughlin (dalam Sutherland, 1978). tentang Produktivitas dan Keefektifan dalam Pemerintahan. Sebagai ciri dari manajemen Publik Sistemik yaitu bahwa organisasi tersebut bekerja selalu terkait dengan isi peraturan perundang-undangan. Selain itu selalu berangkat dari visi, misi dan tujuan organisasi. Selain itu, sesuai dengan pendapat Winardi (1990:3) yang menyatakan bahwa: "Manajemen dipraktekkan dalam bisnis, rumah-rumah sakit, universitas-universitas, badanbadan pemerintah dan pada tipe-tipe lain aktivitas-aktivitas yang terorgaanisasi". Dengan demikian, PD Kebersihan Kota Bandung sebagai perusahaan milik daerah, dalam menjalankan misinya menggunakan praktek manajemen. Menurut pendapat Albert Lepaswaky (dalam Singadilaga, 2003) pada pengantar kuliah Administrasi dan Manajemen, bahwa" Administrasi adalah seni dan ilmu Organisasi dan Manajemen". Dengan demikian, dalam menjalankan kegiatannya, PD Kebersihan ini menggunakan seni dan ilmu Organisasi dan manajemen yang berkaitan langsung dengan Ilmu Administrasi.
BAB II PERUSAHAAN DAERAH KEBERSIHAN KOTA BANDUNG
2.1. Sejarah Singkat Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung
Pemerintah
Daerah
perlu
menyediakan
sarana
yang
representatif
guna
terselenggaranya pelayanan kebersihan yang profesional dan memadai. Untuk itu dibentuklah sarana pengelola dan penanganan kebersihan secara terstruktur dan melembaga. Perusahaan Daerah (PD) Kebersihan Kota Bandung berkembang sejalan dengan kemampuan pemerintah daerah dan tuntutan dari warga Kota Bandung sendiri yang semakin hari semakin maju. Sejarah Perusahaan Daerah (PD) Kebersihan Kota Bandung dibagi dalam lima periode, yaitu:
2.1.1. Periode Tahun 1960 sampai Tahun 1967
Pada periode ini pengelola kebersihan Kota Bandung secara khusus telah menjadi wewenang dan tanggung jawab Dinas Teknis yang secara khusus dikelola oleh Tim Pembersihan dan Pertamanan Kebersihan (TPPK).
2.1.2. Periode Tahun 1967 sampai Tahun 1972
Penanganan, Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan dari Dinas Teknis ditambah dengan bagian Perum dan Riol. Riolering dari Dinas Pekerjaan Umum digabung dan dikelola oleh Dinas Teknis Penyehatan (DTP) dan lima penanganan kebersihannya ditangani oleh Kotib (Komando Operasi tertib) yaitu satuan kerja yang masih dalam struktur organisasi Dinas Teknis Penyehatan yang meliputi pula bidang kesehatan air minum.
2.1.3. Periode Tahun 1972 sampai Tahun 1983
Pada periode ini Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung membentuk Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota (DK3) terpisah dari Dinas Teknis Penyehatan yang meliputi pula bidang kesehatan air minum dengan unit kerjanya meliputi: Bagian Pertamanan dan reklame, Bagian Kebersihan, Bagian Angkutan Sampah, Bagian Riolering.
2.1.4. Periode Tahun 1983
Pada tanggal 1 Januari 1983, Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota ditingkatkan menjadi Dinas Kebersihan. Sebagian unit kerja yang termasuk dalam Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota yaitu Pertamanan, statusnya ditingkatkan menjadi Dinas Pertamanan, bagian Riolering dialihkan dari DK3 menjadi kewenangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan statusnya ditingkatkan menjadi Divisi Air Kotor yang dipimpin oleh seorang Direktur.
2.1.5. Periode Tahun 1985
Pada Tanggal 1 April 1985, Dinas Kebersihan diubah menjadi Perusahaan Daerah Kebersihan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 02/PD/1985 jo. Peraturan Daerah No. 15 Tahun 1993, Kota Bandung ditunjuk oleh Pemerintah Pusat sebagai kota pertama di Indonesia yang dijadikan pilot proyek dalam penanggulangan kebersihan secara profesional.
2.2. Visi dan Misi Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung
2.2.1. Visi Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung
Visi Perusahaan Daerah Kota Bandung adalah "Kota Bandung Bersih Tahun 2004". Visi ini merupakan penjabaran dari visi/misi Kota Bandung yaitu "Bandung kota jasa tahun 2004 yang genah merenah tur tumaninah".
2.2.2. Misi Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung
Guna mewujudkan visi di atas, Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung mempunyai misi sebagai berikut: 1. Meningkatkan sumber days manusia, 2. Meningkatkan kerja sama dengan masyarakat dan swasta, 3. Meningkatkan teknologi pengelolaan sampah, 4. Meningkatkan frekuensi pelayanan, 5. Meningkatkan penegakan hukum, 6. Meningkatkan pendidikan/penyuluhan kebersihan.
2.3. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung
2.3.1. Kedudukan Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung
Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di bidang pengelolaan kebersihan dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota Bandung. Mengingat statusnya sebagai BUMD, maka sebagian dari pendapatannya merupakan salah satu sumber keuangan daerah.
2.3.2. Tugas Pokok Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung
Sesuai dengan ketentuan di dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor: 02/PD/1985 jo. Peraturan Daerah No. 15 Tahun 1993, Tugas Pokok Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung secara umum adalah melestarikan lingkungan hidup dan secara khusus memelihara serta meningkatkan kebersihan kota dalam arti yang seluas-luasnya sebagai usaha menjamin terwujudnya kota yang rapih, bersih dan sehat.
2.3.3. Fungsi Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, PD Kebersihan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: a. Merumuskan kebijaksanaan teknis pengelolaan kebersihan kota dan memberikan bimbingan teknis pengelolaan kebersihan kepada yang berkepentingan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikota Bandung dan perundang-undangan yang berlaku; b. Melaksanakan pengelolaan limbah kota, sesuai dengan perkembangan yang ada, c. Meneliti dan mengembangkan sistem pengelolaan kebersihan kota sehingga diperoleh suatu sistem pengelolaan kebersihan kota yang tepat, cepat, murah dan aman; d. Meneliti dan mengembangkan cara-cara pengelolaan limbah kota agar dapat dimanfaatkan kembali; e. Meneliti dan mengembangkan cara-cara pengelolaan limbah kota yang tidak dapat dimanfaatkan kembali sehingga tidak menimbulkan pencemaran lingkungan hidup di sekitarnya.
2.3.4. Susunan Organisasi Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung
Sesuai dengan ketentuan di dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor: 02/PD/1985 jo. Peraturan Daerah No. 15 Tahun 1993, Susunan Organism Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung meliputi: a. Badan Pengawas/Pembina, b. Direktur Utama, yang dibantu oleh direktur-direktur lain dan Unit Audit Intern serta Unit Penelitian dan Pengembangan. c. Direktur Umum yang membawahi: 1. Bagian Umum dan Material yang terdiri dari: 1) Sub Bagian Tata Usaha; 2) Sub Bagian Rumah Tangga dan Keamanan; 3) Sub Bagian Kearsipan; 4) Sub Bagian Pengadaan, Perawatan dan Penghapus Material. 2. Bagian Personalia yang terdiri dari: 1) Sub Bagian Perencanaan, Pengembangan dan Latihan, 2) Sub Bagian Kesejahteraan dan Keselamatan Kerja; 3) Sub Bagian Administrasi Kepegawaian. 3. Bagian Keuangan yang terdiri dari: 1) Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi; 2) Sub Bagian Kas dan Gaji; 3) Sub Bagian Anggaran; 4) Sub Bagian Penetapan dan Penagihan. d. Direktur Teknik dan Operasi, membawahi: 1. Seksi Pembuangan Akhir, yang terdiri dari 1) Sub Seksi Pengaturan; 2) Sub Seksi Pengolahan/Pemanfaatan. 2. Seksi Operasi Wilayah Bandung Barat, Bandung Tengah dan Bandung Timur terdiri dari: 1) Sub Seksi Penyapuan/Pengumpulan; 2) Sub Seksi Pengangkutan; 3) Sub Seksi Limbah Khusus. 3. Seksi Penagih Uang dan Jasa Pelayanan Kebersihan:
1) Sub Seksi Penagih Wilayah Bandung Barat, 2) Sub Seksi Penagih Wilayah Bandung Tengah; 3) Sub Seksi Penagih Wilayah Bandung Timur.
2.3.5. Uraian Tugas Seksi Operasi Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung
Seksi Operasi Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung mempunyai tugas sebagai berikut: (1) Kepala Seksi Oparasi mempunyai tugas: a. Merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi seluruh kegiatan Sub Seksi Penyapuan dan Pengumpulan, Sub Seksi Pengangkutan. b. Menyusun usulan program penyapuan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan limbah khusus. c. Bekerjasama dengan seluruh seksi guna mencapai daya guna dan hasil guna kerja di wilayahnya. d. Sepanjang tidak menyimpang dari kebijaksanaan direksi, masalah-masalah dalam operasi dapat ditangani langsung. e. Membuat laporan berkala sesuai dengan yang ditentukan oleh Direktur Teknik dan Oparasi, untuk segala kegiatan di bidangnya. f. Melaksanakan kegiatan-kegiatan lain yang diberikan oleh Direktur Teknik dan Operasi. (2) Kepala Sub Seksi Penyapuan dan Pengumpulan, mempunyai tugas: a. Membantu Kepala Seksi Operasi di bidang tugasnya. b. Melaksanakan penyapuan, pengumpulan, pemindahan sampah dari rumah, gang, jalan, pasar, tempat penjualan umum dan obyek lainnya untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam tempat sampah yang telah ditentukan. c. Mengadakan penertiban, penyapuan, pengumpulan, pemindahan sampah di wilayah kerjanya dan sekitar tempat sampah yang telah ditentukan. d. Mengamati dan mencatat secara terus menerus peningkatan volume sampah sebagai dasar peningkatan jasa pelayanan kebersihan. e. Membuat laporan harian, mingguan, bulanan, triwulan dan tahunan mengenai kegiatan penyapuan, pengumpulan dan pemindahan sampah. f. Melaksanakan usaha-usaha peningkatan kebersihan lingkungan. g. Mengawasi dan mencegah penyimpangan dan pemindahan sampah secara liar.
h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Seksi Operasi. (3) Kepala Sub Seksi Pengakutan mempunyai tugas: a. Membantu Kepala Seksi Operasi di bidang tugasnya. b. Menyusun usulan jadwal pengangkutan sampah. c. Melaksanakan pengaturan jalur/route angkutan sampah. d. Melaksanakan pengangkutan sampah dari tempat pengumpulan, pemindahan ke tempat pembuangan akhir. e. Memantau dan mengendalikan pelaksanaan pengangkutan sampah. f. Membuat laporan harian, mingguan, bulanan, triwulan dan tahunan untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Seksi Operasi. g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Operasi di bidang tugasnya.
BAB III PELAYANAN KEBERSIHAN OLEH PERUSAHAAN DAERAH KEBERSIHAN KOTA BANDUNG
3.1. Pelayanan Kebersihan oleh PD Kebersihan Kota Bandung
Sesuai dengan visi Perusahaan Daerah (PD) Kebersihan Kota Bandung, yaitu "Kota Bandung Bersih Tahun 2004". Visi ini merupakan penjabaran dari visi/misi Kota Bandung yaitu "Bandung Kota Jasa Tahun 2004 yang genah merenah tur tumaninah". Guna mewujudkan visi di atas, PD Kebersihan Kota Bandung mempunyai misi sebagai berikut: 1. Meningkatkan sumber daya manusia; 2. Meningkatkan kerjasama dengan masyarakat dan swasta; 3. Meningkatkan teknologi pengelolaan sampah; 4. Meningkatkan frekuensi pelayanan; 5. Meningkatkan penegakan hukum; 6. Meningkatkan pendidikan/penyuluhan kebersihan.
Sesuai dengan kedudukannya, dalam melaksanakan misi tersebut semua kebijakan dibuat oleh Direktur utama yang dibantu oleh para direktur umum PD Kebersihan Kota Bandung. Sesuai dengan ketentuan, mestinya semua kebijaksanaan teknis tersebut didukung dan dilaksanakan oleh seluruh pelaksana di lapangan, yaitu para petugas kebersihan yang bertugas di lapangan. Hal ini Sesuai dengan Deklarasi Tokyo mengenai petunjuk akuntabilitas publik (tahun 1985) yang menyatakan bahwa "akuntabilitas merupakan kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban fiskal, manajerial, dan program dalam hal ini program kebersihan di Kota Bandung. Dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat di bidang kebersihan, pengendalian baik dari manajer (dalam hal ini Direktur Utama dan Direktur Umum PD Kebersihan) maupun dari warga masyarakat sebagai bagian penting manajemen yang baik, dan saling menunjang dengan akuntabilitas. Dengan demikian maka kebersihan kota akan lebih efektif dan efisien. Untuk itu, sesuai dengan pendapat Mclaughlin (dalam Sutherland, 1978) maka administrator (dalam hal ini Direktur PD Kebersihan) harus memiliki reputasi yang berhubungan dengan efisiensi dan keefektifan, sehingga PD Kebersihan Kota Bandung
memiliki produktivitas yang tinggi. Hal ini disebabkan bahwa produktivitas adalah ukuran efisiensi dari suatu organisasi, antara lain kemampuannya untuk mengubah sumber-sumber ke dalam sejumlah produk atau pelayanan jasa yang memberikan kualitas. Pelayanan jasa yang diberikan oleh PD Kebersihan yaitu berhubungan dengan kebersihan sampah. Sampah rumah tangga yang dikumpulkan oleh petugas sampah dari tempat penampungan ini, dikelola oleh masing-masing Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga RW) secara swakelola/swadaya, kemudian oleh petugas tersebut ditampung di tempat pembuangan sementara sampah (TPS). Dari TPS inilah yang kemudian menjadi tanggung jawab PD Kebersihan untuk mengangkut sampah yang selanjutnya dibawa ke tempat pembuangan sampah akhir (TPA). Demikian pula sampah yang berasal dari pasar, kegiatan usaha dan jalan umum, setelah terkumpul di TPS kemudian semuanya dibuang ke TPA oleh PD Kebersihan Kota Bandung. Untuk memberikan jasa pelayanan tersebut, setiap warga Kota Bandung dikenakan biaya "Retribusi Sampah" yang besarnya ditentukan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung, Nomor 27 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kebersihan di Kota Bandung. Dengan demikian, meskipun tugas utama PD Kebersihan memberikan pelayanan di bidang kebersihan, tetapi sebagai Perusahaan Daerah, mereka juga cliperbolehkan mencari keuntungan yang hasilnya merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADA) bagi Pemerintah Kota Bandung.
3.2. Produktivitas dari Sistem
Salah satu jenis sistem menghasilkan jasa. Sesuai dengan pendapat Mclaughlin (dalam Sutherland, 1978), seorang administrator (dalam hal ini Direktur PD Kebersihan) pada langkah input
harus mengevaluasi kemampuan penyediaan sumber-sumber.
Produktivitas secara umum dinyatakan sebagai hubungan antara input dan output. Input-input terukur sebagai tenaga kerja, peralatan, dan modal, dan output-output adalah kesatuan pekerjaan yang telah dilaksanakan berupa penyediaan jasa di bidang kebersihan. Seperti diketahui, bahwa tenaga kerja yang ada di PD Kebersihan Kota Bandung pada tahun 2003 sebanyak 1.666 orang, terdiri dari 155 orang PNS, 22 orang tenaga lokal, 11.488 pegawai honorer, dan 1 orang dari unsur TNI. Seluruh pegawai dari berbagai tingkatan ini melayani kebersihan sampah yang ada di Kota Bandung. Kota Bandung dengan jumlah penduduk 2.543.478 jiwa (data Statistik Susenas 1999), menghasilkan volume timbunan sampah ± 8.393,48 M3/hari. Angka ini diasumsikan dari
timbunan sampah Kota Bandung, setiap orangnya mencapai 3,3 liter/orang/hari, sedangkan sampah yang dapat diangkut/dikelola rata-rata 5.454 M3 hari. Dengan demikian sampah yang dapat dikelola baru mencapai 65% dari perkiraan timbunan sampah. Masyarakat Kota Bandung adalah masyarakat yang mendapatkan pelayanan oleh PD Kebersihan Kota Bandung, baik masyarakat yang memiliki rumah tinggal/perumahan, para pedagang pasar, para pelaku kegiatan usaha, dan masyarakat yang melakukan kegiatan di tempat-tempat fasilitas umum yang berada di wilayah Kota Bandung. Dari aktivitas seharihari yang dilakukan oleh masyarakat tersebut di atas, ternyata selalu menghasilkan limbah padat berupa sampah, yaitu berupa sampah organik maupun an-organik. Menurut data dari Direktur PD Kebersihan Kota Bandung (harian Pikiran Rakyat, Senin, 1 Desember 2003) bahwa: Volume sampah Kota Bandung rata-rata antara 6.500 sampai 7.500 m3/hari. Sampah dari permukiman merupakan penyumbang terbesar yaitu sekitar 3.028 m3, disusul sampah pasar 459 m3, industri 366 m3, jalan 295 m3, fasilitas umum 184 m3, dan usaha/komersial 168 m3. Sampah-sampah inilah yang menjadi tanggung jawab PD Kebersihan Kota Bandung untuk dibersihkan dan diangkut ke TPA. Dengan demikian, semakin banyak sampah yang dihasilkan oleh masyarakat, maka semakin besar pula beban bagi PD Kebersihan Kota Bandung. Sebagai salah satu contoh, dari kegiatan masyarakat sehari sebelum Lebaran di pusatpusat kegiatan usaha termasuk pasar di wilayah Kota Bandung, maka diperhitungkan oleh PD Kebersihan akan menghasilkan sampah sebanyak 2.400 M3 pada malam lebaran. Perhitungan tersebut belum termasuk sampah rumah tangga yang dihasilkan oleh masyarakat menjelang dan pada saat merayakan hari Lebaran ini. Hal ini tentu memberikan pekerjaan yang sangat ekstra bagi PD Kebersihan, sehingga pada malam Lebaran tahun 2003 ini, PD Kebersihan Kota Bandung mengerahkan sebanyak 940 orang petugas kebersihan dan 80 buah truk pengangkut sampah. Pengaruh lingkungan yang lain dari kelompok masyarakat, yaitu kurangnya dukungan dari sebagian masyarakat Kota Bandung, yaitu adanya keberatan dari mereka bila didaerahnya dibuat tempat pembuangan sementara berupa bak sampah ataupun penempatan kontainer sampah. Adapun sebagai alasan utama yaitu bila didaerahnya ada tempat pembuangan sementara berupa bak sampah ataupun penempatan kontainer sampah, maka daerahnya menjadi kotor dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Selain itu adanya perilaku masyarakat yang tidak mendukung program kebersihan. Kenyataan ini dapat dilihat adanya perilaku sebagian masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Sesuai ketentuan, setiap rumah harus menyediakan bak penampungan
sampah atau menyediakan tempat khusus untuk menyimpan sampah. Namun pada kenyataannya, masih cukup banyak masyarakat yang tidak mematuhinya. Demikian pula perilaku sebagian masyarakat yang melakukan kegiatan usaha yaitu para pedagang kaki lima (PKL), yang membuang sampah seenaknya bahkan meninggalkan sampah di tempat mereka berjualan. Akibatnya beberapa tempat yang digunakan untuk berjualan menjadi sangat kotor, dan bila tegadi hujan menyebabkan sampah tersebut terbawa hanyut masuk ke selokan sehingga menyebabkan banjir di beberapa jalan utama Kota Bandung. Kenyataan ini tentunya akan menambah beban pekerjaan bagi PD Kebersihan Kota Bandung. Sistem pembuangan sampah yang digunakan pada awalnya adalah semi control landfill, namun karena kendala keuangan, maka sistem yang digunakan saat ini menjadi open dumping yaitu sistem pembuangan sampah secara terbuka pada lahan area landfill tanpa adanya penutupan tanah. Sesuai perkiraan Bagian Penelitian dan Pengembangan PD Kebersihan Kota Bandung, TPA ini akan habis masa pakainya pada tahun 2005.
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN
4.1. Kesimpulan
Dari uraian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Melihat kenyataan bahwa sampah yang terangkut rata-rata setiap hari hanya 65%, menyebabkan pelanggan merasa tidak puas atas pelayanan yang diberikan oleh PD Kebersihan. Keefektifan mengacu kepada tingkat dimana organisasi menampilkan misi yang dimaksudkannya. Keefektifan juga mengikutsertakan dampak-dampak kualitatif dari suatu program sebaik output yang terukur, dan hal ini juga mencantumkan tingkat dimana pihak pelanggan merasa puas dengan sifat-sifat yang tidak nyata dari proses dan output. Program yang efektif dengan input yang secukupnya akan memberikan sejumlah keuntungan kepada masyarakat. Akan tetapi penting untuk diingat bahwa keuntungan utama bagi pelanggan mungkin merupakan hasil dari sejumlah program, sehingga bagaimana sampah yang tidak terangkut tersebut tidak mengganggu kebersihan dan kenyamanan masyarakat. 2. Jumlah penduduk di Kota Bandung semakin hari semakin sertambah, sehingga menyebabkan aktivitas penduduk juga semakin sertambah. sebagai akibatnya, sampah yang dihasilkan baik berupa sampah rumah tangga, sampah di jalan, sampah di pasar dan pertokoan juga menjadi semakin bertambah, namun pertambahan sampah tersebut tidak diikuti dengan bertambahnya fasilitas pembuangan sampah. 3. Untuk pengelolaan sampah, diperlukan biaya yang semakin lama semakin besar, tetapi sejak tahun 2001 hingga kini belum ada perubahan tarif retribusi sampah, sehingga semakin lama Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung semakin kekurangan biaya untuk operasional sehari-hari. bahkan tempat pembuangan sampah akhir (TPA) yang digunakan oleh PD Kebersihan Kota Bandung yang berlokasi di Leuwigajah Kota Cimahi, akan habis masa kontraknya pada tahun 2005. Sedangkan sampai saat ini, PD Kebersihan Kota Bandung belum mempersiapkan calon pengganti TPA. Dengan demikian maka visi dari PD Kebersihan Kota Bandung yaitu: "Kota Bandung Bersih Tahun 2004" tampaknya tidak dapat terealisasi. 4. Bila dihubungkan dengan Manajemen Publik Sistemik, bahwa PD Kebersihan Kota Bandung telah melaksanakan manajemen publik sistemik, yaitu melaksanakan tugasnya
selalu terkait pada isi peraturan perundang-undangan, yaitu berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung dan berangkat dari visi, misi dan tujuan pembentukan PD Kebersihan Kota Bandung.
4.2. Saran
Dari kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka sebagai penutup makalah ini, penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut: 1. Perusahaan Daerah (PD) Kebersihan Kota Bandung segera mempersiapkan diri untuk mencari pengganti sebagai tempat pembuangan akhir (TPA) di wilayah Kota Bandung, atau segera mempersiapakan diri untuk melakukan pendekatan dengan Pemerintah Kota Cimahi sehubungan dengan TPA yang ada di Leuwigajah masa kontraknya hanya sampai Tahun 2005. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi bagaimana kelanjutan masa kontrak untuk TPA bagi PD Kebersihan Kota Bandung setelah masa kontraknya habis pada Tahun 2005. 2. Mengingat semakin lama volume sampah Kota Bandung semakin banyak dan biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan semakin besar pula, bahkan selama ini PD Kebersihan selalu mengalami kekurangan biaya operasi, maka pihak Pemerintah Kota Bandung perlu meninjau kembali untuk segera menaikkan biaya retribusi sampah di Kota Bandung melalui penyesuaian Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 27 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kebersihan di Kota Bandung. 3. Sejalan dengan perkembangan penduduk Kota Bandung dengan segala aktivitasnya sehingga mengakibatkan volume sampah Kota Bandung semakin lama semakin banyak, maka PD Kebersihan Kota Bandung dituntut untuk lebih meningkatkan profesional bagi seluruh pegawainya dalam menjalankan tugas operasional sehari-hari, dan berusaha untuk menjalin kerjasama dengan pihak lain dalam mengelola sampah, sehingga sampah yang dibuang masih dapat dikelola lebih laqjJut menjadi produk lain yang masih dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. 4. Agar PD kebersihan dapat melaksanakan tugas baik secara umum maupun khusus, maka diperlukan kerjasama yang baik antara warga masyarakat Kota Bandung dengan PD Kebersihan Kota Bandung, yaitu masyarakat harus membuang sampah di tempat yang telah ditentukan (di tempat penampungan sampah ataupun di tempat pembuangan sementara) dan masyarakat harus membayar retribusi sampah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah.
5. Sesuai dengan teori dalam manajemen publik sistemik, agar visi dan misi PD Kebersihan Kota Bandung tercapai, maka diperlukan seorang manajer yang benar-benar pro-aktif, antara lain dengan mengusulkan kepada Walikota Bandung untuk meninjau Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 27 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kebersihan di Kota Bandung, khususnya yang berhubungan dengan tarip retribusi kebersihan, guna mencukupi biaya operasional PD Kebersihan Kota Bandung.
DAFTAR PUSTAKA BUKU-BUKU Abdul Wahab, Silichin, 1990. Pengantar Analisis Kebijakan Negara. Jakarta: Ghalia Indonesia. Gibson, James,L. 1996. Organisasi: Perilaku, Struktur dan Proses (Alih Bahasa: Nunuk Adiarni) Jakarta: Bina Aksara. Hoorgerwerf, A., 1983. Ilmu Pemerintahan, (Alih Bahasa: R.L.L. Tobing Jakarta: Erlangga. Islamy, Irfan, 1997. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara, Jakarta: Bina Aksara. Jones, Charles O. 1991. Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy). Jakarta: Rajawali. Ndraha, Taliziduhu. 1997. Metodologi Ilmu Pemerintahan. Jakarta: Rineka Cipta. Siagian, Sondang, P. 1990. Administrasi Pembangunan. Jakarta: Gunung Agung. Singadilaga, Duddy. 2003. Materi Kuliah Administrasi dan Manajemen. Bandung: Program Pascasadana Unpad. Stillman II, Richard J. 1992. Public Administration, Concepts and Cases. Fifth Edition. Houghton Mifflin Company, Princeton New Jersey. Sutherland, John W. 1978. Management Handbook For Public Adminitration. New Brunswick: New Jersey . Tjiptono, Fandi. 2001. Manajemen Jasa. Yogyakarta: Andi Offset. Winardi. 1990. Asas-asas Manajemen. Bandung: Mandar Maju. Zeithaml, Valarie.A. dan Parasuraman, Leonard R. Berry. 1990. Delisering Quality Service: Balancing Customer Perception and Expectation. New York: The Free Press. DOKUMEN-DOKUMEN: Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945. Eksemplar Lepas. Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Eksemplar Lepas. Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor Nomor 02/PD/1985 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Kebersihan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung. Eksemplar Lepas. Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 15 Tahun 1993 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02/PD/1985 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Kebersihan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung. Eksemplar Lepas.
Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 1995 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung. Eksemplar Lepas. Pemerintah Kota Bandung. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 27 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kebersihan di Kota Bandung. Eksemplar Lepas. SUMBER LAIN: Harian Pikiran Rakyat, terbitan Hari Senin, 1 Desember 2003. Harian Pikiran Rakyat, terbitan Hari Senin, 8 Maret 2004.
