MAMASA KABUPATEN BPS

S

P

B K A N

E

T

A

P

U

B

M

A

M

A

S

A

Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamasa

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan dalam UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara dan UU No.25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembagunan Nasional (SPPN), penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan memperhitungkan ketersediaan anggaran. RKP merupakan dokumen perencanaan nasional untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJM Nasional yang memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro, program kementerian/lembaga, lintas kementerian/lembaga dan kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang

A

bersifat indikatif. Setiap Kementerian/Lembaga (K/L) selanjutnya menterjemahkan RPJM ke dalam

S

Rencana Strategis K/L dan merinci Renstra ke dalam Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-

M

A

KL).

M

A

Rencana kegiatan Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamasa (Renja-BPS Kabupaten Mamasa) disusun dari program dan kegiatan-kegiatan BPS Kabupaten Mamasa selama setahun sesuai dengan

E

N

besarnya pagu indikatif yang diperoleh. Sejalan dengan sistem penganggaran yang berbasis kinerja,

T

maka semua kegiatan yang direncanakan di dalam Renja K/L harus dapat dipertanggungjawabkan

P

A

secara tepat, jelas dan terukur. Untuk itu selanjutnya Renja K/L disebut dengan Rencana Kinerja

B

U

Tahunan.

K A

Buku ini mencakup aspek latar belakang dari setiap kegiatan statistik yang akan dilakukan pada tahun 2017 disertai indikator kinerja dari masing-masing kegiatan yang akan dilaksanakan BPS

S

Kabupaten Mamasa. Dengan tersusunnya RKT BPS Kabupaten Mamasa Tahun 2017 akan

B

P

memungkinkan terlaksananya kegiatan statistik secara efisien dan efektif melalui koordinasi kegiatan statistik secara berkesinambungan, terukur, terintegrasi dan sinkron antar kegiatan sehingga diharapkan data yang selama ini disajikan tetap dapat berlanjut secara maksimal dalam kerangka mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif dan efisien.

Mamasa, Februari 2017 BPS Kabupaten Mamasa Kepala,

FREDY TAKAYA, M.Si. NIP. 19630207 198311 1 001

Rencana Kinerja Tahun 2017

ii


DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR .................................................................................................

ii

DAFTAR ISI………………………………….…………………………………….........

iii

DAFTAR TABEL …………………………………………………………………............

iv

DAFTAR LAMPIRAN…………………………………………………………………….

iv

BAB I PENDAHULUAN ……………………………………………………..…............

1

A. Umum …………….…………………….…………………….………................

1

B. Tujuan …………………………………..……………………………...............

4

A

BAB II PROGRAM PENYEDIAAN DAN PELAYANAN INFORMASI STATISTIK

A

S

A. Tujuan dan Sasaran ……………………………………………………………..

5 6

M

B. Rencana Kegiatan Program P2IS Tahun Anggaran 2017 ……………………....

5

A

BAB III PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS 23

A. Tujuan dan Sasaran ….……………………………………………………….....

23

E

N

M

TEKNIS LAINNYA BPS KABUPATEN MAMASA ..................……………....

T

B. Rencana Kegiatan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas 23

P

A

Teknis Lainnya Tahun Anggaran 2017 ……………….…………...…………....

U

BAB IV PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

K A

B

BPS ..……………………………………………………………....... A. Tujuan dan Sasaran ….……………………………………………………….....

32 32

S

B. Rencana Kegiatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS 33

B

P

Tahun Anggaran 2017 BAB V PEMBIAYAAN ………………………………………………….......................

34

BAB VI PENUTUP ……………………………………………………….......................

37


iii


DAFTAR TABEL Halaman

Tabel 1.1 Program dan Kegiatan BPS Kabupaten Mamasa Tahun 2017 ...................

2

Tabel 2.1 Rencana Kegiatan dan Kompenen Input Program P2IS BPS Kabupaten Mamasa .......................................................................................................

6

Tabel 3.1 Rencana Kegiatan dan Komponen Input Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Tahun Anggaran 2017…….........

23

A

Tabel 4.1 Rencana Kegiatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 33

S

BPS Tahun Anggaran 2017…………………………………………….

36

M

A

M

A

Tabel 5.1 Rancangan Kebutuhan Anggaran Tahun 2017 dibandingkan dengan PAGU Anggaran BPS Mamasa 2016 dan 2015 ................……….........

38

P

S

K A

B

U

P

A

T

E

Rencana Kinerja Tahun BPS Tahun 2017....……………………....

B

Lampiran 1

N

LAMPIRAN


iv

Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamasa BAB I

A.

PENDAHULUAN

UMUM Pembangunan di bidang statistik merupakan kelanjutan pembangunan statistik pada

tahun-tahun sebelumnya yang menekankan pada upaya penyediaan informasi statistik untuk memenuhi tiga tuntutan kebutuhan yaitu regional, nasional, maupun internasional. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mamasa sebagai lembaga pemerintah vertikal yang menyelenggarakan kegiatan statistik pada skala regional mempunyai peran strategis, terlebih setelah diberlakukannya otonomi daerah kabupaten/kota. Implementasi kebijakan otonomi daerah yang dalam pelaksanaannya memerlukan dukungan data statistic khususnya untuk

A

kebutuhan pemerintah daerah kabupaten/kota, membuka suatu peluang bagi BPS Kabupaten

A

S

Mamasa untuk memenuhi dan melayani kebutuhan pengguna data statistik pada tingkat

M

Kabupaten maupun wilayah administrasi yang lebih kecil, serta peluang untuk menggalang

M

A

kerjasama di bidang kegiatan statistik dengan berbagai pihak.

N

Sesuai dengan tugas dan fungsi BPS Kabupaten Mamasa sebagai penyelenggara

T

E

kegiatan statistik dasar sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997

P

A

tentang Statistik dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

U

Statistik, maka BPS Kabupaten Mamasa berkewajiban untuk menyediakan data statistik dasar

K A

B

yang dalam pemanfaatannya ditujukan untuk kepentingan yang bersifat luas baik bagi

P

bersifat mikro.

S

pemerintah maupun masyarakat yang memiliki ciri lintas sektor, berskala regional, dan

B

Dalam menyelenggarakan statistik dasar, BPS Kabupaten Mamasa memperoleh data melalui sensus, survei, kompilasi produk administrasi, dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk menyediakan data statistik dasar yang berkesinambungan, maka kegiatan BPS Kabupaten Mamasa pada umumnya merupakan kegiatan lanjutan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya dan selalu disempurnakan sesuai dengan kebutuhan guna mendukung perencanaan pembangunan nasional. Sejalan dengan hasil restrukturisasi program dan kegiatan di tahun 2011, dan Renstra BPS Kabupaten Mamasa 2015-2019, BPS Kabupaten Mamasa mempunyai satu program teknis yaitu Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (P2IS) dan dua program generik yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Kegiatan Teknis Lainnya BPS (DMPTTL), Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (PSPA) BPS provinsi. Rencana Kinerja Tahun 2017

1

Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamasa Dengan kata lain, untuk tahun 2015-2019 seluruh kegiatan BPS Mamasa akan diimplementasikan ke dalam 3 program, yaitu : 1. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik.; 2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Kegiatan Teknis Lainnya BPS; dan 3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS. Ketiga program tersebut kemudian akan dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan yang menjadi tanggung jawab masing-masing unit eselon IV di BPS Kabupaten Mamasa. Selanjutnya dalam buku ini akan dijelaskan satu persatu Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang diusulkan untuk dilaksanakan di tahun 2017. Secara lengkap program dan kegiatan BPS Kabupaten Mamasa di tahun 2017 dapat

A

S

A

dilihat pada tabel berikut ini:

2895

2895.003

(5)

N

M

Sub Output

Laporan Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei

Penanggung jawab Kegiatan (6) Kepala Seksi IPDS

E

Program Penyediaan Dan Pelayanan Informasi Statistik

A

Kode Output (4)

A

T

Pemutakhiran Sistem dan Program MFD dan MBS Berbasis Web

P

Pemutakhiran Peta Wilayah Kerja Statistik Laporan Diseminasi Statistik

Peningkatan Kualitas dan Layanan Publikasi

2895.005

Laporan Metadata Statistik

K A

B

U

2895.003

S

I

Kode Kegiatan (3)

2895.006

P

(1)

Program Teknis/Generik (2)

Kepala Seksi IPDS Kepala Seksi IPDS

Peningkatan Pelayanan Metadata Kegiatan Statistik Dasar, Sektoral, dan Khusus Publikasi/Laporan Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Kepala Seksi Statistik Sosial

Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Semesteran

B

No.

M

Tabel 1.1 Program dan Kegiatan BPS Kabupaten Mamasa Tahun 2017

Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Tahunan 2895.009

Publikasi/Laporan Statistik Kesejahteraan Rakyat


Survei Sosial Ekonomi Nasional KOR dan Konsumsi Susenas Modul Hansos 2895.010

Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial


Penyusunan Statistik Politik dan Keamanan 2895.014

Publikasi/Laporan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan

Kepala Seksi Statistik Produksi

Survei Perusahaan Peternakan dan RPh/TPh Survei Perusahaan Kehutanan 2895.015

Publikasi/Laporan Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Kontruksi


Survei Konstruksi 2895.016

Publikasi/Laporan Statistik Distribusi


Kepala Seksi Statistik Distribusi

2

Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamasa Kompilasi Data Transportasi

2895.018

Penyusunan Daftar Pelaku Usaha Transportasi Pasca Sensus Ekonomi 2016 Publikasi/Laporan Updating Direktori Pasar dan Pusat Perdagangan


Penyusunan Direktori Pasar dan Pusat Perdagangan 2895.019

Publikasi/Laporan Sensus Ekonomi


Analisis Hasil Listing (Pendaftaran Bangunan Usaha SE2016) 2895.020

Publikasi/Laporan Statistik Harga


Survei Harga Pedesaan 2895.021

Publikasi/Laporan Survei Penyempurnaan Diagram Timbang


Pelaksanaan NTP2017 2895.023

Publikasi/Laporan Statistik Keuangan, TI, dan Pariwisata


Publikasi/Laporan Neraca Produksi

S

2895.024

A

Survei Bidang Jasa Pariwisata Kepala Seksi Nerwilis

Publikasi/Laporan Neraca Pengeluaran

A

2895.025

M

A

Penyusunan PDRB Tahunan dan Triwulanan Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010-100 Kepala Seksi Nerwilis

M

Penyusunan Komponen Pengeluaran Rumah Tangga dan Institusi Nirlaba Triwulanan/Tahunan dan Penyusunan SUT/IO Sisi Uses

Publikasi/Laporan Analisis dan Pengembangan Statistik

T

2895.026

E

N

Penyusunan Konsolidasi PDRB Pengeluaran Triwulanan dan Tahunan Kepala Seksi Nerwilis

Survei Hortikultura dan Indikator Pertanian

K A

B

P

Publikasi/Laporan Statistik Tanaman Pangan

U

A

Indeks Tendensi Bisnis dan Indeks Tendensi Konsumen

2895.027

Survei Pertanian Tanaman Pangan /Ubinan Publikasi/Laporan Statistik Hortikultura dan Perkebunan


Survei Perusahaan Perkebunan 2895.029

B

P

S

2895.028


Publikasi/Laporan Indeks Kemahalan Konstruksi


Indeks Kemahalan Konstruksi 2895.030

Publikasi/Laporan Keuangan Pemerintah Daerah


Survei Statistik Keuangan Pemerintah Daerah II

III

Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS

2886

2886.994

Layanan Perkantoran

Kepala Subbagian Tata Usaha

Gaji dan Tunjangan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 2891

2891.951

Layanan Internal

Kepala Subbagian Tata Usaha

Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi


3


B.

TUJUAN Tujuan penyusunan Buku Rencana Kinerja Tahunan ini diantaranya adalah sebagai

berikut: 1.

Sebagai Rencana Capaian Kinerja Tahunan BPS Kabupaten Mamasa untuk Tahun Anggaran 2017; dan Sebagai Penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana

P

S

K A

B

U

P

A

T

E

N

M

A

M

A

S

A

strategik BPS Kabupaten Mamasa melalui berbagai kegiatan tahunan.

B

2.


4

Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamasa BAB II

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PELAYANAN INFORMASI STATISTIK

Program ini dimaksudkan untuk menyempurnakan dan mengembangkan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data, serta pengkajian dan analisis statistik secara terusmenerus guna menjamin ketersinambungan penyediaan data statistik dasar yang lengkap, akurat, dan tepat waktu di bidang sosial budaya, ekonomi, kependudukan, dan lingkungan melalui berbagai sensus, survei, dan kompilasi produk administrasi untuk mendukung perencanaan, pemantauan, dan evaluasi semua bidang pembangunan, serta untuk penentuan kebijaksanaan, baik nasional maupun regional. Dari program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas data statistik sehingga lebih

A

beragam, rinci dan akurat yang dapat dimanfaatkan sebagai indikator data dasar dalam

A

S

perencanaan baik oleh pemerintah, dunia usaha, peneliti maupun masyarakat luas. Hasil yang

M

ingin dicapai dari program ini adalah meningkatnya penggunaan berbagai indikator antara

M

A

lain untuk mengukur keberhasilan pembangunan melalui indikator makro seperti tingkat

N

inflasi, ekspor dan impor, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), jumlah peduduk

T

E

miskin, dan sebagainya. Dengan adanya data statistik yang mutakhir, beragam, rinci dan

A

akurat, maka perencanaan yang disusun akan lebih terarah untuk mencapai tujuan atau

B

U

P

sasaran yang diinginkan.

TUJUAN DAN SASARAN

K A

A.

S

Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik bertujuan untuk menyediakan

B

P

dan memberi pelayanan informasi statistik yang berkualitas dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna data. Untuk mencapai tujuan tersebut maka sasaran yang akan dicapai adalah: 1.

Menciptakan insan statistik yang kompeten dan profesional, didukung pemanfaatan teknologi informasi mutakhir untuk kemajuan perstatistikan di Kabupaten Mamasa serta Nasional;

2.

Meningkatkan penerapan standar klasifikasi, konsep dan definisi, pengukuran, dan kode etik statistik yang bersifat universal dalam setiap penyelenggaraan statistik;

3.

Meningkatkan kualitas pelayanan informasi statistik bagi semua pihak, dan

4.

Meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah dan swasta, dalam kerangka SSN yang efektif dan efisien. Rencana Kinerja Tahun 2017

5

Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamasa B.

RENCANA KEGIATAN PROGRAM P2IS TAHUN ANGGARAN 2017 Berdasarkan Renstra BPS Kabupaten Mamasa tahun 2015-2019, kegiatan yang terdapat

pada program P2IS mencerminkan kegiatan eselon IV di Bidang IPDS, Sosial, Produksi, Distribusi dan Neraca Wilayah dan Analisis Statistik. Masing-masing kegiatan mempunyai output yang dapat dinilai melalui indikator kinerja kegiatan. Untuk tahun 2017 usulan komponen input yang direncanakan untuk menghasilkan output kegiatan dapat dilihat melalui tabel di bawah ini: Tabel 2.1. Rencana Kegiatan dan Kompenen Input Program P2IS BPS Kabupaten Mamasa Kode

Kegiatan/Komponen Input (2) PENYEDIAAN DAN PELAYANAN INFORMASI STATISTIK BPS

S

A

(1)

M

A

2895

4

051 Peningkatan Pelayanan Metadata Kegiatan Statistik Dasar, Sektoral, dan Khusus

M

N

A

P

U

B


K A

920 824 300 952 200 100 053

S

18 19 20 21 22 23 24

Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Semesteran Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Tahunan Survei Sosial Ekonomi Nasional KOR dan Konsumsi Susenas Modul Hansos Penyusunan Statistik Politik dan Keamanan Survei Perusahaan Peternakan dan RPh/TPh Survei Perusahaan Kehutanan Survei Konstruksi Survei Pertanian Tanaman Pangan /Ubinan Survei Hortikultura dan Indikator Pertanian Survei Perusahaan Perkebunan Kompilasi Data Transportasi Penyusunan Daftar Pelaku Usaha Transportasi Pasca Sensus Ekonomi 2016 Penyusunan Direktori Pasar dan Pusat Perdagangan Analisis Hasil Listing (Pendaftaran Bangunan Usaha SE2016) Survei Harga Pedesaan Pelaksanaan NTP2017 Survei Bidang Jasa Pariwisata Indeks Kemahalan Konstruksi Survei Statistik Keuangan Pemerintah Daerah

P

17

100 101 051 051 200 051 200 301 051 100 200 301 304

B

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

T

E

2

A

3

200 Pemutakhiran Sistem dan Program MFD dan MBS Berbasis Web 300 Pemutakhiran Peta Wilayah Kerja Statistik 100 Peningkatan Kualitas dan Layanan Publikasi

1

Penanggung jawab Kegiatan (3) Kepala BPS Kabupaten Kepala Seksi IPDS




6

Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamasa 25 26 27 28

301 Penyusunan PDRB Tahunan dan Triwulanan Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010-100 051 Penyusunan Komponen Pengeluaran Rumah Tangga dan Institusi Nirlaba Triwulanan/Tahunan dan Penyusunan SUT/IO Sisi Uses 302 Penyusunan Konsolidasi PDRB Pengeluaran Triwulanan dan Tahunan 051 Indeks Tendensi Bisnis dan Indeks Tendensi Konsumen

Kepala Seksi Nerwilis

Penjelasan teknis masing-masing rencana kegiatan/komponen input program P2IS dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Pemutakhiran Sistem dan Program MFD dan MBS Berbasis Web Perkembangan wilayah sebagai akibat dari perubahan wilayah administrasi karena adanya

A

pembentukan, pemekaran, atau penggabungan wilayah menyebabkan kondisi Master File

S

Desa (MFD) tidak sepenuhnya sesuai dengan keadaan di lapangan, Untuk itu, BPS

M

A

Kabupaten Mamasa perlu melakukan pemutakhiran MFD dan MBS agar informasi

A

wilayah selalu terbaharui

M

2) Pemutakhiran Peta Wilayah Kerja Statistik

N

Wilayah kerja BPS berdasarkan wilayah kerja Statistik dengan menggunakan peta wilayah kerja

T

E

Statistik. Adanya perkembangan wilayah yang terjadi menuntut penyesuaian terhadap wilayah

P

A

kerja Statistik sehingga BPS perlu melakukan pemutakhiran wilayah kerja Statistik.

U

3) Peningkatan Kualitas dan Layanan Publikasi

K A

B

Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamasa sebagai salah satu lembaga yang menghasilkan produk statistik dalam bentuk publikasi, harus meningkatkan kualitas pelayanan terhadap

S

konsumen data baik dalam bentuk buku publikasi, layanan konsultasi statistik, dan

B

P

publiksi digital melalui website. Dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan data, maka peran Badan Pusat Statistik sebagai penyedia data pun semakin penting. Pengguna Data bukan hanya dari kalangan pemerintah saja tapi juga dari kalangan Mahasiswa, LSM, dan masyarakat umum. Untuk menentukan kebijakan-kebijakan pembangunan dibutuhkan data yang akurat. Permintaan akan data sangat beragam, baik data kependudukan, ekonomi, pertanian, ketenagakerjaan, harga-harga, maupun keuangan. Untuk memudahkan pengguna data dalam mengakses data BPS, maka perlu dilakukan pengolahan dan analisis data, yang selanjutnya dipublikasikan dalam bentuk buku. Beberapa Publikasi data yang sering dibuat oleh BPS Kabupaten Mamasa adalah : Statistik Daerah Kabupaten, Statistik Daerah Kecamatan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Kesejahteraan Rakyat (Inkesra), Indikator Ekonomi (Ineko), Indikator Rencana Kinerja Tahun 2017

7

Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamasa Gender dll. Publikasi ini dibuat sedemikian rupa agar mudah dipahami dan digunakan sebagai acuan oleh seluruh lapisan masyarakat. 4) Peningkatan Pelayanan Metadata Kegiatan Statistik Dasar, Sektoral, dan Khusus Diperlukan survei khusus untuk mengetahui pendapat responden terhadap data BPS, baik dari segi ketersediaannya maupun kualitasnya. Survei ini meliputi pendapat responden (pengguna data) terhadap statistik dasar, sektoral, dan khusus. 5) Sakernas Semesteran dan Tahunan Data ketenagakerjaan yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mamasa melalui sensus dan survei antara lain: Sensus Penduduk (SP), Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), Survei Sosial Ekonomi Nasional dan Survei Angkatan Kerja

A

Nasional (Sakernas). Dari survei-survei tersebut, hanya Sakernas yang dirancang khusus

S

untuk mengumpulkan data yang dapat menggambarkan keadaan umum ketenagakerjaan

M

A

antar periode pencacahan. Kegiatan pengumpulan data ketenagakerjaan melalui Sakernas

A

pertama kali dilaksanakan tahun 1976. Hingga saat ini, Sakernas mengalami berbagai

M

perubahan baik waktu pelaksanaan, level estimasi, cakupan, maupun metodologinya. Di

E

N

mana waktu pelaksanaan Sakernas 2015-2019 dilakukan secara semesteran. Pendekatan

T

teori ketenagakerjaan yang digunakan dalam Sakernas sejak tahun 1984 menggunakan

P

A

Konsep Dasar Angkatan Kerja (Standard Labour Force Concept) yang tertuang dalam

U

International Conference of Labour Statistician (ICLS) ke-13 tahun 1982. Pada tahun

K A

B

2013, International Labour Organization (ILO) menyelenggarakan ICLS ke-19 yang menghasilkan beberapa pengembangan konsep definisi variabel-variabel ketenagakerjaan,

P

S

serta menyesuaikan konsep aktivitas produktif (work) dengan batasan produksi umum

B

Sistem Neraca Nasional (SNA) 2008. Selain itu, pada saat ini isu ketenagakerjaan semakin berkembang, seperti dengan munculnya fenomena pekerja informal (informal employment), tuntutan akan pekerjaan layak (decent work), dan pekerja berbasis rumahan (home-based worker). Oleh karena itu dianggap perlu untuk mengumpulkan data yang terkait dengan fenomena tersebut. Perubahan konsep definisi dan ukuran-ukuran statistik ketenagakerjaan pada ICLS 19 dan perkembangan isu ketenagakerjaan menjadi latar belakang perlunya redesign kuesioner Sakernas, sehingga diharapkan akan lebih mampu menjawab tuntutan kebutuhan data ketenagakerjaan. Pada kuesioner Sakernas 2016 sudah mengadopsi 2 konsep baku ketenagakerjaan dari ICLS ke-13 dan ICLS ke-19 meskipun konsep ICLS ke-19 belum diakomodir secara utuh. Pada Sakernas 2017 dilakukan penyempurnaan kembali penerapan konsep ICLS ke-19 mencakup penyempurnaan alur pertanyaan dan penambahan beberapa pertanyaan dalam kuesioner. Pada Tahun 2017, Rencana Kinerja Tahun 2017

8

Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamasa Sakernas Kabupaten Mamasa dilaksanakan pada bulan Februari untuk Sakernas Semester I dengan target 80 rumah tangga, dan pada bulan Agustus untuk Sakernas Semester II dan Tahunan dengan target masing masing sebanyak 80 dan 240 rumah tangga. 6) Susenas 2017 Sejalan dengan tugas pokok BPS Kabupaten Mamasa dalam melaksanakan kegiatan pemerintah di bidang statistik khususnya untuk menyediakan data statistik kesejahteraan rakyat yang lengkap, akurat, dan mutakhir, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) mengumpulkan data yang berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Mamasa meliputi: kondisi kesehatan, pendidikan, fertilitas, keluarga berencana, ketenagakerjaan, perumahan, dan kondisi sosial ekonomi lainnya. Sejak

A

dikembangkan pada tahun 1992 sampai dengan 2010, Susenas dilaksanakan dengan pola

A

S

relatif sama, kecuali peningkatan frekuensi untuk pengumpulan data modul konsumsi

M

menjadi setiap tahun sejak tahun 2010. Namun dari sisi cakupan materi, terdapat cukup

M

A

banyak perubahan/ penggantian karena mengikuti tren permintaan/ kebutuhan data. Memenuhi kebutuhan pemerintah, khususnya untuk penyediaan data tingkat kemiskinan

E

N

dalam interval waktu yang lebih pendek (dari sebelumnya sekali setahun menjadi dua kali

A

T

setahun atau lebih), maka mulai tahun 2011 BPS melakukan perubahan dalam

P

penyelenggaraan Susenas. Perubahan penting dalam penyelenggaraan Susenas 2011 dan

B

U

masih diteruskan sampai tahun 2014 yakni pengumpulan data dilakukan menjadi 4 kali

K A

setahun dan Modul Konsumsi dan Pengeluaran dikumpulkan pada semua periode. Pelaksanaan lapangan Susenas triwulanan ternyata menjadi beban yang cukup berat

P

S

karena frekuensinya yang terlalu sering dan muatannya yang banyak. Untuk itu dilakukan

B

pengembangan Susenas dan diimplementasikan pada tahun 2015 dengan pertimbangan bahwa tahun 2015 merupakan tahun pertama dari pemerintah Kabinet baru, sekaligus tahun berakhirnya program MDGs, yang direncanakan akan dilanjutkan dengan program pasca MDGs, yaitu Sustainable Development Goals (SDGs). Evaluasi menyeluruh terhadap Susenas, mengambil keputusan penting tentang pelaksanaan Susenas 2015 dan tahun-tahun selanjutnya yakni pencacahan Susenas dilaksanakan 2 kali setahun termasuk pada tahun 2017, yaitu Maret dan September; Pencacahan bulan Maret dengan jumlah sampel besar untuk menghasilkan data yang representatif sampai dengan tingkat kab/kota, dimana untuk sampel di Kabupaten Mamasa sebanyak 480 rumah tangga. Pencacahan bulan September dengan ukuran sampel kecil untuk menghasilkan data yang representatif hanya untuk estimasi provinsi dan nasional, dimana untuk sampel di Kabupaten Mamasa Rencana Kinerja Tahun 2017

9

Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamasa sebanyak 120 rumah tangga. Setiap periode pencacahan menggunakan 2 (dua) kuesioner, pencacahan bulan Maret menggunakan kuesioner Kor serta kuesioner Konsumsi dan Pengeluaran. Pencacahan bulan September menggunakan kuesioner Konsumsi dan Pengeluaran dan kuesioner Modul Pendidikan dan Sosial Budaya, atau Kesehatan dan Perumahan, atau Ketahanan Sosial sesuai tahun pendataannya. Untuk tahun 2017, pelaksanaan Susenas pada bulan Maret menggunakan kuesioner Kor serta kuesioner Konsumsi dan Pengeluaran, sedangkan pada bulan September menggunakan kuesioner Konsumsi dan kuesioner Ketahanan Sosial. 7) Penyusunan Statistik Politik dan Keamanan Sejak dimulainya orde reformasi sekitar satu dekade yang lalu, pemerintah melakukan

A

reformasi secara menyeluruh di berbagai bidang. Kegiatan tersebut diarahkan dalam

A

S

rangka penyelenggaraan dan penegakkan sistem pemerintahan yang baik dan bersih dan

M

transparan (Good and Clean Governance). Namun demikian keberhasilan reformasi

M

A

tersebut masih belum terlihat menyeluruh pada semua bidang pemerintahan. Reformasi

N

birokrasi di bidang penegakkan hukum dan hak azasi manusia (HAM) masih nampak

E

berjalan di tempat. Berbeda dengan bidang lainnya, reformasi di bidang penegakkan

A

T

hukum melibatkan empat lembaga negara/kementerian sekaligus, yaitu Kepolisian

P

Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan, Pengadilan dan Kementerian Hukum dan HAM

B

U

(Menhukham). Keempat institusi pemerintahan tersebut masing-masing melakukan

K A

kegiatan penegakkan hukum dan HAM yang saling berkaitan antara satu institusi dengan

S

institusi lainnya. Keberhasilan Polri untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya

P

semata-mata tidak akan banyak berpengaruh terhadap keberhasilan penegakkan hukum

B

dan HAM, jika tidak disertai dengan peningkatan kinerja lembaga Kejaksaan, Pengadilan dan institusi lain yang terkait. Keberhasilan reformasi di bidang penegakkan hukum dan HAM pada gilirannya nanti akan mampu menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Rasa aman merupakan salah satu kebutuhan hidup masyarakat yang harus terpenuhi. Suatu kemustahilan

apabila

membicarakan

tentang

kesejahteraan

masyarakat

dengan

mengabaikan aspek keamanan. Suatu pemerintahan tidak akan mungkin mengklaim masyarakatnya telah sejahtera sementara dalam kehidupan sehari-hari diusik oleh rasa ketakutan dan keresahan terhadap kemungkinan timbulnya ancaman terhadap jiwa, harta, dan kehormatan. Alinea ke-empat Pembukaan UUD 1945 menyebutkan bahwa “...........Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia...........”. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sesuai Rencana Kinerja Tahun 2017

10

Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamasa dengan amanat UUD 1945, pemerintah mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi dan mewujudkan rasa aman warganya. Bahkan salah satu agenda prioritas pemerintahan saat ini seperti yang tertuang dalam program Nawa Cita menyebutkan akan menghadirkan negara untuk melindungi segenap bangsa dan menghadirkan rasa aman pada seluruh warga negara. Disisi lain seiring perkembangan kehidupan demokrasi yang semakin positif, permasalahan politik menjadi sesuatu yang dinamis. Kebebasan berserikat dan berkumpul, kebebasan beraspirasi, kebebasan berpendapat dan kebebasan menentukan sikap dalam berpolitik telah dirasakan masyarakat. Membaiknya kehidupan berdemokrasi diantaranya tercermin dari dinamika jumlah partai politik peserta pemilu dan sikap penduduk terhadap pemilu. Pada pemilu awal reformasi tahun 1999 secara

A

nasional partai politik peserta pemilu sebanyak 48 partai, pada pemilu 2004 diikuti

S

sebanyak 24 partai politik, kemudian pada tahun 2009 diikuti sebanyak 38 partai politik.

M

A

Menjelang Pemilu 2015, sebanyak 46 partai politik mendaftarkan diri ke KPU. Setelah

A

mengikuti verifikasi administrasi, sebanyak 28 partai politik yang lulus tahap tersebut.

M

Sampai tahap akhir, hanya 12 partai politik yang lulus verifikasi faktual KPU dan

E

N

dinyatakan berhasil mengikuti pemilu 2015. Partisipasi masyarakat dalam Pemilu

T

(Pilkada) telah memberikan indikasi kebebasan dalam menentukan sikap. Pada era Orde

P

A

Baru partisipasi penduduk dalam pemilu selalu di atas 95 persen. Akan tetapi belakangan,

U

terutama dalam pemilihan kepada daerah (gubernur/bupati/kota), tingkat partisipasi hanya

K A

B

sekitar 60 persen. Ini merupakan indikasi lain adanya dinamika dalam politik. Politik dan keamanan merupakan dua hal yang selalu terkait dan saling mempengaruhi. Adakalanya

P

S

politik mempengaruhi keamanan, atau sebaliknya situasi keamanan melahirkan ide-ide

B

kebijakan politik. Perkembangan politik dan keamanan yang semakin dinamis tersebut perlu mendapatkan pemantau dan monitoring. Ini artinya diperlukan alat untuk memantau dan memonitor perkembangan situasi politik dan keamanan di Indonesia terkhusus di Kabupaten Mamasa. Karena itu diperlukan adanya data yang dapat menggambarkan perkembangan antar waktu dan wilayah. Untuk memenuhi permintaan data yang semakin banyak khususnya data yg berkaitan dengan penegakan hukum yang menjadi salah satu agenda prioritas pada pemerintahan saat ini, maka mulai tahun ini Badan Pusat Statistik selain menerbitkan publikasi statistik politik dan statistik kriminal juga menerbitkan statistik penegakan hukum. Melalui publikasi ini diharapkan terkumpul data tentang situasi politik dan keamanan. Output dari kegiatan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai alat untuk memberikan gambaran dan perkembangan situasi politik dan keamanan antar Rencana Kinerja Tahun 2017

11

Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamasa waktu dan antar wilayah. Informasi ini setidaknya dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi penentu kebijakan di bidang politik dan keamanan. 8) Survei Perusahaan Peternakan dan RPH Sebagai negara agraris dan maritim, sektor pertanian khususnya sub sektor peternakan mempunyai peranan yang penting dalam penyerapan tenaga kerja dan pembentukan Produk Domestik Regional Bruto sehingga sangat diperlukan data peternakan yang rinci, cermat dan terpadu. Dengan adanya data yang rinci, cermat dan terpadu maka para perencana pembangunan dan pengambil kebijakan dalam hal ini pemerintah dapat melihat gambaran perkembangan sub sektor peternakan guna evaluasi program yang telah dan sedang berjalan dan dapat menganalisa prospek peranan sub sektor peternakan guna

A

pengambilan keputusan untuk program yang akan datang. Untuk mendapatkan data

A

S

peternakan, maka perlu dilakukan survei perusahaan peternakan dan RPH secara rutin

M

setiap tahun agar evaluasi dapat dilakukan secara berkesinambungan. Dalam pelaksanaan

M

A

survei perusahaan peternakan diperlukan direktori yang lengkap dan mutakhir untuk itu

N

updating direktori sangat perlu dilakukan setiap tahun dengan melakukan matching

E

penyusunan direktori yang hasilnya digunakan untuk penetapan banyaknya target

A

T

pencacahan dan pencetakan dokumen. Data yang dihasilkan dari survei ini antara lain

P

data populasi ternak yang dihasilkan oleh perusahaan peternakan, dan produksi daging

B

U

hasil pemotongan ternak melalui RPH/TPH. Untuk mendapatkan data peternakan yang

K A

lengkap, akurat dan up to date agar rencana kebijakan dapat disusun dengan lebih terarah

S

dan mengenai sasaran, maka selain survei Perusahaan Peternakan dan RPH perlu juga

P

dilakukan estimasi populasi pada tingkat rumah tangga dengan menggunakan parameter

B

populasi hasil Survei Rumahtangga Peternakan (SPN08) dan hasil PSPK 2011. 9) Survei Perusahaan Kehutanan Kesejahteraan masyarakat desa kawasan hutan di negara-negara berkembang telah menjadi fokus perhatian dari berbagai organisasi internasional karena semakin berkurangnya luas kawasan hutan yang menjadi sumber kehidupan masyarakat, sementara tingkat kemiskinan masih tetap tinggi. Pemberdayaan masyarakat telah menjadi kata kunci pembangunan di negara berkembang, khususnya Indonesia. Hampir seluruh kegiatan pembangunan selalu dikaitkan dengan pemberdayaan masyarakat, sekalipun dengan pola dan pendekatan yang berbeda. Program pemerintah yang dapat mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat di kawasan hutan akan meningkatkan taraf hidup dan mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat kawasan hutan. Semakin tinggi Rencana Kinerja Tahun 2017

12

Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamasa tingkat kemiskinan akan berdampak pada meningkatnya akses masyarakat terhadap hasil hutan sebagai sumber dalam memenuhi kebutuhan hidup. Akses masyarakat yang tidak terkontrol terhadap hutan menjadi salah satu penyebab laju deforestasi yang semakin tinggi. Oleh karena itu pemerintah perlu menerapkan program dalam pemberdayaan masyarakat di kawasan hutan dengan tetap mengacu pada konsep pelestarian hutan. Kurangnya data/informasi yang menggambarkan kondisi masyarakat di kawasan hutan menjadi salah satu faktor penghambat terealisasinya program pemerintah tersebut.Sejak terbentuknya Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamasa telah melakukan pengumpulan dan penyajian data statistik kehutanan. Data kehutanan yang dikumpulkan adalah data statistik perusahaan Hak Pengusahaan Hutan (HPH), Hak Pengusahaan Hutan Tanaman

A

(HPHT), dan Perum Perhutani. Akan tetapi pengumpulan data rumah tangga di kawasan

S

hutan belum dilakukan secara kontinyu. Hal tersebut menyebabkan BPS Mamasa belum

M

A

dapat menyajikan data kehutanan yang lengkap kepada pemerintah daerah dalam

A

penentuan kebijakan di subsektor kehutanan serta permintaan dari konsumen data

M

kehutanan lainnya

E

N

10) Survei Konstruksi

A

T

Survei Konstruksi dilakukan dalam rangka mengumpulkan data berkala sektor konstruksi

P

berdasarkan hasil Updating Direktori (UDP), Survei Perusahaan Konstruksidapat

B

U

dibedakan yaitu Survey Konstruksi Tahunan (SKTh), dan Survei Perusahaan Konstruksi

K A

Triwulanan (SKTR). Karakteristik yang dikumpulkan untuk survei-survei tersebut

S

meliputi data mengenai direktori, jenis dan nilai output yang dihasilkan, struktur biaya

P

produksi, nilai tambah, penyerapan tenaga kerja, perubahan barang modal, dan beberapa

B

indikator konstruksi.

Periode pelaksanaan survei untuk sektor konstruksi adalah tahunan dan triwulanan. Metode pengumpulan data untuk survei konstruksi adalah cacah lengkap berdasarkan kualifikasi perusahaan yaitu K1, K2, K3, M1, M2, dan B1 dengan sistim sampel. 11) Survei Pertanian Tanaman Pangan/Ubinan Sektor pertanian tanaman pangan merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi relatif besar terhadap PDRB dan penyediaan lapangan kerja. Subsektor tanaman pangan khususnya padi (Padi ladang dan padi sawah) dan palawija, ubi kayu, ubi jalar, jagung, dan kedelai merupakan komoditi yang sangat strategis dan menjadi salah satu ukuran ketahanan pangan daerah khususnya Kabupaten Mamasa maupun nasional. Untuk itu pemerintah setiap tahun berupaya meningkatkan produksi tanaman pangan. Rencana Kinerja Tahun 2017

13

Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamasa Formulasi berbagai program peningkatan produksi tanaman pangan memerlukan dukungan data yang lengkap, akurat dan mutakhir. Untuk memenuhi kebutuhan data tersebut, setiap tahun dilakukan pengumpulan data luas panen dan data rata-rata produksi per hektar (produktivitas) untuk bahan penghitungan produksi tanaman pangan. Salah satu sistim untuk perhitungan rata-rata produksi yaitu pelaksanaan Ubinan. Metode Ubinan yang baku digunakan oleh BPS adalah ubinan sistem 2,5 m x 2,5 m sedangkan periodenya ada 3 tahap (subround) /per empat bulan dan diawali dengan pelaksanaan Listing rumah tangga, kemudian menghasilkan sampel rumah tangga (plot) untuk menentukan plot ubinan tersebut. 12) Survei Hortikultura & Indikator Pertanian

A

Dalam rangka meningkatkan mutu data statistik pertanian dibidang hortikultura, maka

A

S

kegiatan survei hortikultura masih perlu dilakukan perbaikan baik secara teknis maupun

M

administrasi dari tingkat pusat maupun tingkat daerah. Tahap lanjutan perbaikan data

M

A

statistik hortikultura adalah implementasi produktivitas hortikultura dengan pengukuran

N

lapang di beberapa provinsi potensi dengan sumbangan terbesar terhadap produksi

E

Indonesia. Dasar penentuan sampel pengukuran lapang menggunakan populasi KCI-TAN

A

T

hasil ST03. Keragaman tanaman hortikulkura memerlukan peningkatan mutu data

P

statistik hortikultura yang harus dilakukan secara bergantian per komoditi setiap tahun.

B

U

Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi data statistik hortikultura. Seperti halnya

K A

perusahaan hortikultura yang terus menerus dimutakhirkan baik di BPS pusat maupun

S

BPS Kabupaten Mamasa. Pemutakhiran ini dilakukan terhadap direktori perusahaan

P

hortikultura yang nantinya dapat digunakan untuk memperbaiki semua data hortikultura

B

secara keseluruhan baik pada Survei Hortikultura dan Survei Perusahaan Hortikultura (PH) maupun pada Indikator Pertanian (IP). Survei perusahaan Hortikultura dilaksanan secara tahunan, sedangkan luas tanam, luas panen dan produksi diperoleh melalui kompilasi data dari dinas pertanian kabupaten baik bulanan maupun triwulanan melalui laporan KCD di masing-masing kecamatan. Untuk data bulanan komoditi yang dicacah adalah sayuran, buah-buahan semusim (SPH-SBS). Sedangkan triwulanan komoditinya adalah tanaman biofarma (SPH-TBF), tanaman buah sayuran tahunan (SPH-BST) dan tanaman hias (SPH-TH). 13) Survei Perusahaan Perkebunan Data statistic yang diperoleh melalui survey perkebunan sangat bermanfaat untuk menunjang pembangunan di sector perkebunan, khususnya dapat dijadikan data Rencana Kinerja Tahun 2017

14

Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamasa perencanaan dan evaluasi di sector perkebunan. BPS berupaya mendapatkan data dengan berbagai karakteristik agar dapat digunakan oleh semua pihak baik pemerintah, perusahaan maupun individu. Tahapan-tahapan dalam pengumpulan data perusahaan perkebunan adalah: -

Updating perusahaan pertanian/perkebunan

-

Survei perusahaan perkebunan tahunan

-

Survei perusahaan perkebunan triwulanan

Dalam survey perkebunan, data yang dikumpulkan diantaranya bentuk badan hokum, status permodalan, jenis komoditi yang dihasilkan, luas area, produksi, tenaga kerja struktur input-output perusahaan.

A

Sasaran survey ini sebagai responden adalah perusahaan-perusahaan perkebunan

S

berbadan hukum, sehingga di Kabupaten Mamasa dapat dikategorikan tidak tercapai

M

A

target dibidang perkebunan karena tidak ditemukannya perusahaan yang berstatus Badan

A

Hukum (BH), oleh karena itu data di sektor perkebunan khususnya di Kabupaten Mamasa

M

tidak bisa disajikan.

E

N

14) Kompilasi Data Transportasi

A

T

a. Untuk dapat memenuhi kebutuhan data sektor transportasi secara berkesinambungan,

P

BPS mengumpulkan data angkutan darat, angkutan laut, dan angkutan udara dari

B

U

instansi-instansi terkait. Data tersebut meliputi jumlah kendaraan bermotor, SIM,

K A

kecelakaan lalu lintas, panjang jalan, jumlah penumpang dan barang yang diangkut

S

kereta api; bongkar muat barang, kunjungan kapal, dan penumpang di pelabuhan;

P

lalu-lintas pesawat, penumpang, dan barang angkutan udara di bandara. Masing-

B

masing data dikumpulkan perodik menggunakan kuesioner yang spesifik dengan frekuensi pengumpulan data yang berbeda, yang rinciannya adalah sebagai berikut: - Frekuensi bulanan Untuk data angkutan kereta api, angkutan laut, dan angkutan udara - Frekuensi tahunan Untuk data angkutan darat lainnya. Data angkutan laut diperoleh dari dokumen SIMOPPEL dan Fax AL. Data angkutan udara dikumpulkan menggunakan kuesioner model III/1 dan Fax AU untuk lalu lintas angkutan udara di bandara, dan model III/2 untuk produksi perusahaan penerbangan berjadwal. Sementara itu, data angkutan darat dikumpulkan menggunakan kuesioner AJR II/2, AJR II/3, PJ II/5, PJ II/6, Form KAI, dan Form Korlantas. Khusus untuk Rencana Kinerja Tahun 2017

15

Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamasa Kabupaten Mamasa, data transportasi laut yang sedianya dikumpulkan setiap bulan, tidak dilakukan pencacahannya karena wilayah Kabupaten Mamasa yang hampir seluruhnya berupa pegunungan dan perbukitan serta tidak dibatasi oleh laut sehingga Kabupaten Mamasa tidak memiliki pelabuhan. 15) Penyusunan Daftar Pelaku Usaha Transportasi Pasca SE2016 Kegiatan penyusunan Daftar Pelaku Usaha Transportasi Pasca SE2016 adalah kegiatan penyusunan daftar pelaku usaha transportasi hasil database SE2016. Kegiatan ini dilakukan untuk menyusun daftar pelaku usaha di sektor pengangkutan/transportasi. Hal ini dimaksudkan juga untuk mendapatkan frame atau kerangka sampel untuk pelaksanaan survei yang berhubungan dengan pelaku usaha sektor transportasi di masa mendatang

A

16) Penyusunan Direktori Pasar dan Pusat Perdagangan

A

S

Pembangunan perdagangan sangat penting dalam upaya mempercepat pertumbuhan

M

ekonomi dan pemerataan, dan memberikan sumbangan yang cukup berarti dalam

M

A

penciptaan lapangan usaha serta perluasan kesempatan kerja dan peningktan pendapatan.

N

Kegiatan sektor perdagangan saling berkait dan saling menunjang dengan kegiatan sektor

perhubungan/transportasi

T

sektor

dan

telekomunikasi.

Pembangunan

A

keuangan,

E

lainnya, seperti sektor produksi, yaitu pertanian, industri, dan pertambangan, sektor

U

P

perdaganan berperan penting pula dalam menciptakan dan mempertahankan stabilitas

B

ekonomi dalam mengendalikan inflasi dan mengamankan neraca pembayaran. Kegiatan

K A

perdagangan lebih banyak dilakukan di pasar, oleh kerna itu perlu disusun direktori pasar

P B

masyarakat

S

yang mutakhir sebagai kerangka sampel survei yang berhubungan dengan perekonomian

17) Analisis Hasil Listing (Pendafataran Bangunan/Usaha) Sensus Ekonomi 2016 Badan Pusat Statistik (BPS) menyelenggarakan kegiatan nasional Sensus Ekonomi 2016 (SE2016). SE2016 bertujuan untuk mengumpulkan dan menyajikan data dasar seluruh kegiatan ekonomi, kecuali sektor pertanian, sebagai landasan bagi penyusunan kebijakan, perencanaan dan evaluasi pembangunan. Keberhasilan SE2016 tak lepas dari partisipasi aktif seluruh komponen bangsa untuk turut mendukung dan menyukseskannya. BPS Kabupaten Mamasa menyadari bahwa tantangan terbesar di setiap penyelenggaraan statistik, baik yang dilakukan melalui sensus maupun survei, tak terlepas dari penerimaan dan jawaban responden. Jawaban responden yang tidak sesuai fakta, tentu berimbas pada kualitas data yang dihasilkan. Untuk itu diperlukan Publisitas SE2016 yang bertujuan


16

Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamasa menumbuhkan kesadaran (awareness) masyarakat untuk mengetahui tentang SE2016, mau menerima petugas dan memberikan jawaban apa adanya. Publisitas SE2016 dilakukan secara masif, intensif, seragam, berkesinambungan, dan serentak ke segenap target sasaran. Publisitas yang efektif akan mendukung keberhasilan pelaksanaan SE2016 18) Survei Harga Pedesaan Survei Harga Pedesaan merupakan survei untuk menangkap karakterisitik harga pada tingkat produsen perdesaan sector pertanian dan harga konsumen perdesaan yang lengkap akurat dan tepat waktu. Survei Harga Perdesaan dilakukan secara bulanan pada setiap wilayah kecamatan dan masing-masing wilayah kecamatan mendapatkan alokasi

S

A

dokumen sesuai dengan keunggulan daerah masing-masing untuk harga produsen

A

perdesaan (HD). Pengumpulan data harga tidak sebatas pada harga produsen berbagai

A

M

komoditas hasil pertanian, namun juga harga eceran barang-barang serta jasa yang

M

merupakan bagian biaya proses produksi pertanian (HD) serta data harga konsumen di

N

wilayah perdesaan (HKD) yaitu harga berbagai barang dan jasa yang dibutuhkan

T

E

penduduk desa. Tujuan pengumpulan data harga produsen sektor pertanian di perdesaan

P

A

adalah:

U

a. Memperoleh data Harga Produsen sektor pertanian (subsektor tanaman pangan,

K A

B

hortikultura, tanaman perkebunan rakyat, peternakan, perikanan, dan kehutanan) secara lengkap dan kontinyu untuk penghitungan indeks harga yang diterima (It).

P

S

b. Memperoleh data NTP subsektor tanaman pangan, hortikultura, tanaman perkebunan

B

rakyat, peternakan, dan perikanan. c. Memperoleh proxy indicator kesejahteraan petani perdesaan di sektor pertanian melalui pendataan upah buruh tani. 19) Survei Penyempurnaan Diagaram Timbang Nilai Tukar Petani 2017 (NTP2017) Nilai Tukar Petani (NTP) adalah rasio antara indeks harga yang diterima petani dan indeks harga yang dibayar petani. NTP merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat tingkat keberhasilan pembangunan sektor pertanian, karena NTP dapat digunakan sebagai proxy indikator tingkat kesejahteraan petani. Dalam penghitungan NTP diperlukan paket komoditas dan bobot pada tahun dasar yang disebut diagram timbang, yang menggambarkan pola produksi dan pola konsumsi masyarakat di perdesaan pada tahun dasar. Diagram Timbang yang ada sekarang dianggap sudah tidak Rencana Kinerja Tahun 2017

17

Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamasa relevan lagi karena berbagai peristiwa ekonomi telah terjadi dan berdampak cukup s=gnifikan pada perubahan pola produksi dan pola konsumsi. Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu dilakukan pembaharuan diagram timbang NTP, melalui Survei Penyempurnaan Diagram Timbang Nilai Tukar Petani 2017. Diagram timbang NTP menggambarkan pola produksi dan pola konsumsi masyarakat di perdesaan pada tahun dasar, karena itu pada survei ini setiap responden (petani) akan ditanyakan mengenai baik produksi pertaniannya maupun biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melakukan produksi dan konsumsinya. Hasil dari survei ini adalah diagram timbang yang digunakan sebagai dasar penghitungan Indeks harga yang diterima petani (It), Indeks harga yang dibayar petani (Ib), NTP, dan Inflasi Perdesaan. Tujuan dari Survei Penyempurnaan DT NTP

A

2012 adalah:

A

S

a. Memperoleh diagram timbang NTP per provinsi yang baru untuk penghitungan NTP

M

menggantikan diagram timbang lamayang sudah tidak sesuai lagi dengan perubahan

Memperbaharui tahun dasar NTP dengan tahun dasar baru 2017, sehingga diperoleh

N

b.

M

A

pola produksi dan pola konsumsi masyarakat di perdesaan.

P

A

20) Survei Bidang Jasa dan Pariwisata

T

E

angka NTP yang lebih akurat.

B

U

Pariwisata mempunyai peran penting dalam pembangunan nasional, baik sebagai

K A

penggerak ekonomi masyarakat maupun melalui devisa yang dihasilkan. Kegiatan pariwisata merupakan mata rantai kegiatan yang sangat panjang dan luas dari berbagai

P

S

kegiatan yang menampung penyerapan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja,

B

selain mendorong kegiatan ekonomi lainnya, seperti bidang kerajinan rumah tangga dan industri kecil. Disamping itu tidak kalah pentingnya, kegiatan kepariwisataan akan memperluas pemerataan pembangunan, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa serta memperkenalkan budaya bangsa. Dari data statistik perhotelan dapat diperoleh indikator-indikator yang menunjukkan perkembangan usaha jasa perhotelan, salah satunya adalah tingkat penghunian kamar hotel yang berguna untuk menentukan kebijakan pemerintah dalam mengembangkan usaha perhotelan. Selain itu dari data statistik kunjungan tamu asing dapat diperoleh data jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia dan jumlah penduduk Indonesia yang pergi ke luar negeri. Sedangkan dari data restoran/rumah makan, catering dan bar dapat diperoleh indikatorindikator

yang

menunjukkan

perkembangan

jumlah

usaha,


jumlah 18

Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamasa tamu/pengunjung/pemesan, yang berguna sebagai bahan acuan dalam rangka penetapan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha. Selanjutnya dari data Jasa Perjalanan Wisata (JPW), yang sangat erat hubungannya dengan wisatawan, dimana JPW berperan sebagai penghubung antara wisatawan dengan fasilitas perjalanan yang diperlukan oleh wisatawan, dapat diperoleh data jumlah tiket yang terjual dan jumlah paket wisata yang terjual. 21) Indeks Kemahalan Konstruksi Survei Kemahalan Konstruksi untuk menyusun Indeks Kemahalan konstruksi adalah survei

yang

dilakukan

untuk

memperoleh

data

harga

masing-masing

bahan

bangunan/konstruksi utama, sewa alat berat, dan upah jasa tenaga kerja setiap daerah

S

A

yang digunakan untuk menghitung Indeks Kemahalan Konstruksi pada tingkat

A

Kabupaten/Kota dan Propinsi. Selain itu, melalui survei ini dapat diukur juga tingkat

A

M

kesulitan geografis suatu wiilayah. Kegiatan Pencacahan Survei Kemahalan Konstruksi

M

Tahun 2017 diselenggarakan di seluruh wilayah Indonesia sampai menyentuh unit

N

wilayah administrasi Daerah Tingkat Kabupaten/Kota.

T

E

Secara lebih spesifik Kegiatan pengumpulan data Survei Kemahalan Konstruksi Tahun

P

A

2016 di kabupaten Mamasa mencakup :

B

U

1) Pengumpulan data harga bahan bangunan, harga sewa alat-alat berat yang digunakan

K A

dalam kegiatan konstruksi dilakukan di seluruh kabupaten/kota di 33 provinsi di Indonesia.

P

S

2) Jenis bahan bangunan/konstruksi yang dikumpulkan data harganya adalah jenis

B

barang yang digunakan dalam kegiatan konstruksi seperti yang terangkum dalam kuesioner VIKK2017. 3) Harga sewa alat-alat berat konstruksi yang dikumpulkan adalah alat-alat berat yang biasa digunakan dalam kegiatan konstruksi seperti yang tertuang dalam kuesioner VIKK2017. 4) Upah jasa konstruksi meliputi upah per satuan/unit dan tunjangan lainnya dari mandor, kepala tukang, tukang batu, tukang kayu, tukang cat, tukang listrik, dan pembantu tukang. Responden survei IKK adalah pedagang grosir/distributor/pedagang yang menjual bahan bangunan/konstruksi ke kontraktor, dan kategori lainnya seperti: kontraktor, dinas PU


19

Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamasa atau instansi terkait lainnya (khusus untuk mengumpulkan data harga sewa alat-alat berat, upah pekerja konstruksi). Selain itu, untuk penghitungan Indeks Kemahalan Konstruksi perlu dilakukan penghitungan penimbang. Penimbang tersebut diperoleh melalui Survei Digaram Timbang/Bill of Quantity (BoQ). Pengumpulan BoQ ini dilakukan melalui survei diagram timbang IKK Tahun 2016. BoQ yang dikumpulkan dalam survei ini adalah BoQ realisasi pembangunan suatu konstruksi selama tahun 2015 di Kabupaten Mamasa. JIka tidak ada pembangunan di tahun 2015 maka bisa digantikan dengan Boq dari pembangunan tahun 2014. BoQ ini dikumpulkan dari masing-masing kabupaten/kota agar setiap kabupaten/kota memiliki penimbang yang sesuai dengan karakteristik pembangunan di

S

A

wilayahnya masing-masing.

Survei Statsitik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (K-2)

M

A

a.

M

A

22) Survei Statistik Keuangan Pemerintah Daerah

N

Survei Statsitik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah survei dengan

E

frekuensi tahunan yang dilakukan untuk mengumpulkan data tahunan Anggaran

A

T

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Realisasi APBD Pemerintah

U

P

Kabupaten/Kota. Survei ini juga bertujuan untuk mengukur efektivitas kinerja

b.

K A

B

keuangan daerah dan penggunaannya untuk belanja daerah. Survei Statistik Keuangan Pemerintah Desa (K-3)

P

S

Survei Statistik Keuangan Pemerintah Desa (K-3) adalah survei dengan frekuensi

B

tahunan yang dilakukan untuk mengumpulkan data tahunan Anggaran Pendapatan dan Belanaja Desa (APBDes) dan realisasi APBDes. Survei ini dilakukan pada setiap desa terpilih di setiap kecamatan dalam suatu wlayah kabupaten/kota. Survei ini juga bertujuan untuk mengukur tingkat efektivitas penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) dari pusat dan dari pemerintah Kabupaten, serta alokasi penggunaan dana tersebut

tiap

bidang

dalam

penyelenggaraan

kegiatan

sosio-ekonomi

dan

kemasyarakatan di Desa. 23) Penyusunan PDRB Tahunan dan Triwulanan Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010=100 Data Produk Domestik Regional Bruto merupakan suatu indikator ekonomi yang selama ini telah menjadi acuan pemerintah daerah dalam menilai kinerja pembangunan ekonomi Rencana Kinerja Tahun 2017

20

Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamasa suatu daerah. Oleh karena itu, data PDRB secara periodik harus disusun dan selalu ditingkatkan kualitasnya, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten. PDRB dapat dilihat dari sisi lapangan usaha/Produksi, pengeluaran maupun pendapatan. Selama ini, PDRB menurut lapangan usaha sudah disusun di semua provinsi dan kabupaten. Karena keterbatasan data pendukung, tenaga penyusun dan dana maka kualitasnya masih harus selalu ditingkatkan. Pada era otonomi daerah, peran BPS Kabupaten akan semakin dibutuhkan oleh pemerintah daerah, akademisi dan praktisi utamanya di dalam menyediakan data/informasi di wilayahnya. Oleh karena itu, BPS Kabupaten harus siap dengan segala kemampuan baik sarana dan prasarana serta sumber daya manusia. Langkah strategis yang harus ditempuh dalam upaya meningkatkan kualitas SDM di

A

daerah adalah melalui kaderisasi secara berkesinambungan.

A

S

24) Penyusunan Komponen Pengeluaran Rumah Tangga dan Institusi Nirlaba

M

Triwulanan/Tahunan dan Penyusunan SUT/IO Sisi Uses

A

Untuk mendukung penghitungan PDRB menurut pengeluaran, maka perlu dilakukan

M

penyusunan Neraca Rumah Tangga dalam hal ini disebut Pengeluaran Konsumsi Rumah

E

N

Tangga (PKRT) yang di-generate dari data Susenas. Sementara, Untuk Penyusunan

A

T

Neraca Institusi Nirlaba dalam hal ini disebut Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit

P

(PK-LNP) di-generate dari pengeluaran lembaga nonprofit tersebut.

B

U

25) Penyusunan Konsolidasi PDRB Pengeluaran Triwulanan dan Tahunan

K A

Setelah mendapatkan komponen neraca pengeluaran, yaitu Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT), Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP), Pengeluaran

P

S

Konsumsi Lembaga Nonprofit (PK LNP), Perubahan Inventori, dan nilai Ekspor-Impor,

B

maka diperlukan konsolidasi untuk mendapatkan angka total neraca pengeluaran. Kegiatan PDRB triwulanan dan tahunan menurut pengeluaran merupakan bagian dari pembangunan sistem neraca regional Indonesia (SNRI) yang merupakan bagian integral dari sistem neraca nasional Indonesia seperti direkomendasikan oleh SNA2008. Berbeda dengan produk domestik regional bruto yang mencakup wilayah nasional, PDRB lebih menggambarkan data untuk wilayah

yang lebih kecil seperti provinsi atau

kabupaten/kota. PDRB menurut pengeluaran meliputi komponen-komponen sisi pengeluaran (demand side) berupa permintaan akhir (final demand) yang terdiri dari konsumsi rumah tangga regional, konsumsi pemerintah regional, pembentukan modal tetap bruto (PMTB) regional, perubahan inventori regional, ekspor serta impor dengan luar negeri dan ekspor dan impor antar regional. PDRB dari sisi pengeluaran sangat Rencana Kinerja Tahun 2017

21

Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamasa diperlukan terutama dalam merumuskan berbagai kebijakan makro yang bersifat kewilayahan (regional). Dalam penyusunan data PDRB sisi pengeluaran (PDRB-E) yang berkualitas dan terpercaya diperlukan berbagai macam data dan informasi, baik berupa data pokok maupun data penunjang yang akurat, lengkap, konsisten dan up-to date. Selanjutnya agar dapat terjaga validitasnya, baik antar regional dan antara regional dan nasional maka perlu dilakukan rekonsiliasi yang antara lain terdiri dari rekonsiliasi antara PDRB sisi pengeluaran dengan PDRB sisi sektoral, rekonsiliasi PDRB nasional dengan total PDRB seluruh wilayah (provinsi dan kabupaten) serta rekonsiliasi dengan indikator lainnya seperti inflasi, tenaga kerja, kemiskinan dan indikator-indikator lain yang relevan, sehingga diperoleh data PDRB sisi pengeluaran yang berkualitas dan terpercaya. Untuk

A

mewujudkan itu semua, kegiatan PDRB tahunan menurut pengeluaran didalamnya terdiri

M

A

Kabupaten di laksanakan dan dipimpin oleh BPS Provinsi.

S

dari sub-kegiatan pengumpulan data dasar (primer maupun sekunder). Rekonsiliasi PDRB

M

A

26) Indeks Tendensi Bisnis dan Indeks Tendensi Konsumen

N

Situasi Bisnis dan Perekonomian di Indonesia senantiasa berubah, banyak factor yang

E

mempengaruhi kondisi tersebut, diantaranya adalah terjadinya bencana alam, perubahan

A

T

nilai tukar Rupiah terhadap dollar, Sumber Daya Alam dan SDM dsb , maka untuk

P

membantu pemerintah dan dunia usaha dalam pengembangan bisnis dan perekonomian,

B

U

maka perlu adanya survey untuk memperoleh gambaran mengenai Indeks Tendensi

K A

Bisnis dan Indeks Tendensi Konsumen. Salah satu survey yang dilakukan BPS untuk

S

memperoleh gambaran tersebut adalah Survey Tendensi Konsumen yang biasanya

B

P

terintegrasi dengan kegiatan Sakernas (Survei Tenaga Kerja Nasional Nasional)


22

Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamasa BAB III

A.

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BPS

TUJUAN DAN SASARAN Program Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Kegiatan Teknis Lainnya

BPS bertujuan untuk memberi dukungan manajemen dan kelancaran pelaksanaan kegiatan teknis di bidang penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas. Sasaran dari Program ini adalah terwujudnya struktur organisasi BPS secara efektif dan efisien dalam kerangka mewujudkan good governance. Lancarnya penyelenggaraan kegiatan penerapan kepemerintahan yang baik diharapkan akan meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas secara lebih efektif, efisien dan optimal dalam memenuhi kebutuhan data dan informasi

A

statistik yang lebih berkualitas dan sesuai dengan jadual waktu dan target substansi yang

A

S

diharapkan. Pada akhirnya dengan meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas diharapkan akan

M

berdampak pada peningkatan pelayanan terhadap masyarakat pengguna data statistik.

M

A

Langkah-langkah kebijakan yang diambil BPS untuk menjalankan program ini adalah : Meningkatkan sarana dan prasarana TIK

2.

Peningkatan titik jaringan komunikasi data sehingga hasil pencacahan dikirim melalui

E

N

1.

A

T

jaringan dan langsung diolah di kantor provinsi ataupun kantor pusat secara online. Peningkatan kemampuan SDM pengelola kegiatan statistik, baik statistik dasar, sektoral

B

maupun statistik khusus.

U

P

3.

Memperbaiki Sumber Daya Manusia

5.

Memperbaiki struktur organisasi BPS secara efektif dan efisien

B.

RENCANA KEGIATAN PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA TAHUN ANGGARAN 2017

B

P

S

K A

4.

Rencana kegiatan dan komponen kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2017 adalah seperti tabel berikut ini : Tabel 3.1. Rencana Kegiatan dan Komponen Input Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Tahun Anggaran 2017 KODE

KEGIATAN/KOMPONEN

(1)

(2)

2886

DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BPS PROVINSI

001 A B

Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Tunjangan Kinerja dan Lembur

PENANGGUNG JAWAB (3) Kepala BPS Kabupaten Subbagian Tata Usaha


23

Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamasa 002 A B C D E

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran Operasional Perkantoran dan Pimpinan Kendaraan Dinas dan Operasional Gedung Bangunan Negara Sarana Kantor Penyelenggaraan Perkantoran Lainnya

Penjelasan teknis terkait komponen kegiatan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Tahun Anggaran 2017 tersebut adalah sebagai berikut : Penyusunan Rencana Kerja Kementrian Negara/Lembaga (Renja KL) dan Dokumen Perencanaan Lainnya Sejalan dengan penerapan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, langkah penguatan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana kerja pemerintah

S

A

menjadi pilihan strategis. Salah satu indikator yang digunakan untuk mendukung proses

M

A

perencanaan yang baik yaitu ketersediaan data dan informasi statistik yang andal dan

A

berkualitas, yang juga merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan. Data

M

dan informasi statistik berkualitas tidak saja menjadi rujukan pemerintah tetapi juga

N

dibutuhkan oleh kalangan swasta dan masyarakat untuk pengembangan usaha dan

T

E

beragam kebutuhan lainnya. Oleh karena itu, pembangunan di bidang statistik perlu

P

A

terus diupayakan secara berkesinambungan untuk menyediakan dan memberi pelayanan

U

informasi statistik yang berkualitas dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna data,

kalangan

K A

B

baik yang datang dari instansi pemerintah pusat dan daerah, maupun yang datang dari usahawan

serta

kalangan

perguruan

tinggi

dan

lembaga-lembaga

P

S

penelitian.Untuk dapat mewujudkan kebutuhan pengguna dari berbagai kalangan tersebut, terus diupayakan berbagai peningkatan terhadap jenis serta kualitas data dan

B

1)

informasi statistik. Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga merupakan salah satu dokumen perencanaan tahunan yang harus disusun oleh setiap instansi pemerintah. Penyusunan Renja-KL BPS tahun 2017 dilakukan pada awal tahun anggaran 2017, yang merangkum seluruh rencana kegiatan statistik yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2017. Penyusunan Renja-KL BPS tahun 2017 mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019. Dalam menyusun rencana kegiatan statistik BPS tetap memprioritaskan pada kegiatan lanjutan yang dilakukan secara berkala setiap tahun, sedangkan kegiatan pendukung lainnya dengan prioritas selanjutnya dengan pertimbangan kondisi keuangan negara. Renja-KL BPS Tahun 2017 disusun untuk digunakan sebagai pedoman kerja bagi para penanggung jawab dan pelaksana kegiatan statistik baik di pusat maupun di daerah yang akan Rencana Kinerja Tahun 2017

24

Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamasa memberikan kejelasan arah dalam melaksanakan program pembangunan di bidang statistik pada tahun 2017. Dengan mengacu pada Renja-KL BPS Tahun 2017 diharapkan seluruh kegiatan statistik akan terlaksana secara efisien dan efektif melalui koordinasi kegiatan statistik yang berkesinambungan, terintegrasi dan sinkron antar kegiatan statistik. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPS Tahun 2016 dan Penyusunan Penetapan Kinerja BPS 2017 Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik : 1) BPS mempunyai tugas menyelenggarakan statistik dasar; 2) Untuk dapat menyajikan statistik dasar, BPS melakukan sensus, survei, kompilasi produk administrasi dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) yang dapat

S

A

dilakukan secara berkala, terus menerus, dan atau sewaktu-waktu yang periode

A

pelaksanaannya ditetapkan oleh Kepala BPS dengan memperhatikan kebutuhan data

A

M

baik dari pemerintah maupun masyarakat. Sebagai perwujudan pelaksanaan kegiatan

M

statistik tersebut, maka diperlukan penyusunan laporan tahunan aktivitas BPS yang

N

dapat digunakan sebagai tolok ukur dalam mengevaluasi keberhasilan pelaksanaan

T

E

kegiatan statistik selama satu tahun anggaran. Di samping itu, dalam rangka

P

A

perwujudan Sistem Statistik Nasional, kerjasama dan koordinasi statistik antar instansi,

U

lembaga/departemen, lembaga internasional, negara asing dan masyarakat luas perlu

K A

B

diwujudkan demi tercapainya koordinasi statistik nasional secara terpadu.Sesuai Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

S

bahwa semua jajaran instansi pemerintah pada setiap akhir tahun anggaran, mulai tahun

P

anggaran 2000 wajib menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

B

2)

Pemerintah (LAKIP) kepada presiden sebagai wujud pertanggung jawaban instansi pemerintah tersebut dalam mencapai misi dan tujuan organisasinya. Penyusunan LAKIP dimaksudkan dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi instansi tersebut. Laporan tersebut mengacu pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor. 289/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan perbaikan dari Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor. 589/IX/6/Y/99 tangggal 20 September 1999. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja BPS meliputi pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan dari seluruh perwakilan BPS Pusat, maupun di daerah. Rencana Kinerja Tahun 2017

25

Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamasa Penyusunan penetapan kinerja sebagai langkah awal dalam penyusunan LAKIP. Penyusunan penetapan kinerja diperlukan untuk merencanakan kegiatan apa yang akan dilakukan oleh instansi pemerintah (BPS baik di pusat maupun di daerah) terhadap anggaran yang telah direncanakan. Sehingga untuk melakukan penyusunan penetapan kinerja BPS diperlukan pembahasan mendalam antar eselon I dan II di BPS. 3)

Evaluasi Administrasi Keuangan a. Rendahnya

pemasukan

kemampuan

dan

laporan

pemahaman

administrasi tentang

keuangan

administrasi

berkaitan

keuangan,

dengan

khususnya

pengetahuan bendaharawan. b. Permintaan laporan setiap saat oleh DPR/DPRD maupun Departemen Keuangan

A

atau instansi terkait.

S

c. Meningkatkan kemampuan petugas/SDM yang berkaitan dengan administrasi

M

A

keuangan.

M

E

Evaluasi Laporan Keuangan

lembaga

sebagai

P

Menteri/pimpinan

A

T

Sesuai Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Pengguna

Anggaran/Pengguna

Barang

B

U

Kementerian Negara/lembaga yang dipimpinnya mempunyai tugas menyusun dan

K A

menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/lembaga yang dipimpinnya.

S

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem

P

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat dalam pasal 1 nomor 38 Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN

B

4)

N

e. Dilakukan monitoring secara berkala.

A

d. Cepat dan tertibnya laporan keuangan secara menyeluruh.

berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus kas, dan Catatan atas laporan Keuangan. Laporan Keuangan BPS disusun dan disampaikan secara berjenjang dimulai dari tingkat satuan kerja (Satker), wilayah, Eselon I sampai tingkat Kementerian/Lembaga. Satker di BPS terdiri dari 6 satker dan 1 wilayah, setiap satker diwajibkan untuk menyusun dan menyampaikan laporan keuangan ke jenjang diatasnya. Salah satu penyebab Disclamer laporan keuangan BPS tahun 2006 dan 2007 karena terdapat ketidak konsistenan data keuangan dan barang tingkat satker, wilayah, eselon 1 hingga tingkat Kementerian/Lembaga. Oleh karena itu untuk dapat menghasilkan Laporan Keuangan BPS yang lengkap, akurat, dan konsisten perlu dilakukan rekonsiliasi data keuangan dan barang menjelang penyampaian Laporan Rencana Kinerja Tahun 2017

26

Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamasa Keuangan BPS semesteran dan tahunan, sehingga konsistensi data keuangan dan barang tingkat satker, wilayah, eselon 1 hingga sampai tingkat Kementerian/Lembaga akan terpelihara dan terhindar dari opini Disclamer. Rekonsiliasi ini melibatkan 34 BPS Provinsi

yang

perannya

merangkap

sebagai

wilayah/Gabungan

satker-satker

dibawahnya. Kegiatan ini dilakukan 2 (dua) kali yaitu menjelang penyampaian laporan keuangan BPS semester 1 dan Tahunan. Perlu diketahui bahwa usulan ini baru dilakukan. Mengingat pentingnya rekonsiliasi data ini dan terkait dengan opini laporan keuangan BPS tahun 2006 dan 2007 yang Disclamer, untuk itu agar dapat menjadi perhatian mengingat pentingnya dilakukan kegiatan ini. Pada Tahun 2012 sd 2014 Opini laporan Keuangan BPS adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) namun pada

A

tahun 2015 Opini laporan Keuangan BPS turun menjadi Wajar Dengan Pengecualian

S

(WDP). BPS kedepannya akan bekerja keras untuk meningkatkan kembali opini

M

Penyusunan Laporan Keuangan dan Sistem Monitoring

A

5)

A

Laporan Keuangannya menjadi WTP.

M

Tugas Bagian Sub Bagian Tata Usaha adalah menyiapkan, mengevaluasi, dan

E

N

menyampaikan laporan keuangan BPS. Laporan keuangan terdiri dari laporan daya

A

T

serap (LDS), LKKA/DKKA, dan SAI. Setiap satker diwajibkan untuk mengirimkan

P

laporan keuangan ke Bagian Akuntansi Biro Keuangan. Oleh karena itu untuk

B

U

mendukung laporan keuangan SAI dalam hal konsistensi dan keakuratan data. Selain itu

K A

untuk dapat mewujudkan laporan keuangan yang lengkap, akurat dan tepat waktu perlu dibuat suatu sistem monitoring laporan keuangan yang praktis, mudah dioperasikan

P

S

sehingga seluruh hasil kerja/kinerja dapat dihimpun dalam database sistem monitoring

B

tersebut. Sistem monitoring ini sangat dibutuhkan baik oleh Biro Keuangan khususnya Bagian Akuntansi maupun Pimpinan BPS yang dapat langsung mengakses dengan komputer data-data hasil kerja/kinerja Bagian Akuntansi. Oleh karena itu, pembangunan sistem monitoring ini merupakan kegiatan yang sangat penting dalam era informasi yang serba canggih untuk kepentingan dan terwujudnya laporan keuangan yang lengkap, akurat, dan tepat waktu serta sesuai dengan peraturan yang berlaku. 6)

Penyusunan Uraian Pekerjaan dalam Rangka Penyusunan Informasi Jabatan Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil pada umumnya dan Pegawai Negeri Sipil Badan Pusat Statistik khususnya, dalam pemberian penghasilan perlu didasarkan pada suatu standar penggajian yang memenuhi asas keadilan. Untuk mencapai hal tersebut, sebagai ukuran diperlukan informasi yang menyeluruh tentang Rencana Kinerja Tahun 2017

27

Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamasa pegawai negeri untuk menghitung dan menentukan besaran penghasilan yang dapat diberikan. Informasi yang dikumpulkan diperoleh melalui kegiatan penyusunan uraian pekerjaan dalam rangka penyusunan formasi informasi jabatan BPS Kabupaten Mamasa. 7)

Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Dalam rangka meningkatkan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan eselon IV di lingkungan Badan Pusat Statistik Kabupaten, perlu didasarkan pada suatu Standar Kompetensi Jabatan.

8)

Perbaikan Data Sistem Informasi Kepegawaian Pengelolaan SDM dalam setiap organisasi, adalah suatu kegiatan yang selalu ada dari

A

masa ke masa dan dibutuhkan dalam setiap organisasi. Dengan berkembangnya

A

S

Teknologi Informasi (TI), diperlukan suatu sistem informasi manajemen yang berisi

M

data-data kepegawaian yang akan dipergunakan dan dimanfaatkan secara optimal dan

M

A

dengan kemudahan pemakaian. Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)

N

ini akan membantu siapapun dalam perencanaan dan pengambilan keputusan

T

Pemutakhiran Tata Naskah dan Kartu Induk Pegawai

A

9)

E

kepegawaian.

U

P

Keberhasilan pengelolaan SDM dalam setiap organisasi, dapat diukur dari kelengkapan

B

dan kemutakhiran berkas kepegawaian yang dimiliki. Dalam rangka pemutakhiran

K A

berkas kepegawaian diperlukan pemeriksaan kelengkapan tata naskah dasar maupun

S

tata naskah tambahan bagi setiap pegawai BPS. Kegiatan ini dilaksanakan agar setiap

P

berkas pegawai dalam tata naskah lengkap sesuai dengan riwayat pekerjaan maupun

B

riwayat jabatan yang seharusnya dimiliki. Kelengkapan berkas kepegawaian sangat dibutuhkan dalam rangka mutasi kepegawaian maupun dalam rangka melengkapi persyaratan mutasi kepegawaian. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, Bagian Administrasi Kepegawaian juga mulai melaksanakan penyimpanan data dalam bentuk file software. Kegiatan yang dilaksanakan adalah memeriksa ulang kelengkapan seluruh berkas pegawai BPS Pusat dan Daerah. 10) Penyempurnaan Pemberkasan Kenaikan Pangkat Sebelum dibuatkan Nota Persetujuan Teknis BKN tentang Kenaikan Pangkat (KP) PNS Pusat dan Daerah perlu dilakukan pemeriksaan berkas KP Pusat dan Daerah yang diterima di Bagian Mutasi Pegawai agar mendapatkan hasil yang optimal. Dalam pemeriksaan berkas terdapat kendala yang disebabkan tidak lengkapnya berkas dan Rencana Kinerja Tahun 2017

28

Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamasa tidak konsistennya antar berkas, khususnya yang disiapkan oleh staf yang bersangkutan. Untuk itu perlu dilakukan pengarahan dari sub bagian tata usaha guna memberikan pengarahan dan pengawasan insentif dalam penyempurnaan berkas. Selain itu perlu adanya koordinasi dengan instansi terkait agar pemasalahan yang timbul segera dapat diselesaikan sehingga Nomor Persetujuan Teknis dapat diterbitkan sebelum periode April dan Oktober dan pada akhirnya SK KP dapat diterbitkan tepat waktu. 11) Penyempurnaan Pemberkasan KGB, Pensiun dan Mutasi Lainnya Sebelum dibuatkan SK Pensiun BPS Pusat dan Daerah, SK KGB dan SK Mutasi lainnya perlu dilakukan pemeriksaan berkas agar berkas tersebut lengkap dan konsisten.

A

Karena itu perlu adanya koordinasi dengan instansi terkait (BKN dan Sekneg ), segala

A

M

dan SK Mutasi lainnya dapat diterbitkan tepat waktu.

S

permasalahan yang timbul dapat diselesaikan segera, sehingga SK KGB, SK Pensiun

M

A

12) Penyusunan Laporan Kepegawaian

N

Guna meningkatkan tertib administrasi tentang kegiatan yang dilakukan di Biro

E

Kepegawaian, khususnya di bagian Mutasi Pegawai perlu disusun laporan kepegawaian

A

T

yang akurat. Penyusunan laporan kepegawaian yang meliputi mutasi pegawai, antara

P

lain tentang pengangkatan CPNS/PNS, perpindahan PNS, mutasi jabatan, pensiun,

B

U

kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala sebaiknya disusun secara periodik setiap

K A

tahunnya sehingga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk menyusun kegiatan

S

kepegawaian yang akan datang.

P

13) Pemilihan KSK Berprestasi

B

Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur negara merupakan langkah strategis yang mutlak harus dilakukan oleh setiap instansi pemerintah guna memperbaiki pelayanan publik. Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur ini menjadi makin penting ketika kesadaran publik akan hak-haknya untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik terus meningkat. Terlebih, kini instansi pemerintah dihadapkan pada tantangan global yang menuntut pelayanan publik agar semakin efektif dan efisien. KSK mempunyai peran yang besar sebagai ujung tombak bagi BPS dalam pengumpulan data yang berkualitas. Dalam kerangka itulah, untuk lebih meningkatkan motivasi dan Kinerja Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) baik yang menyangkut semangat kerja, prestasi kerja maupun mutu hasil kerja yang dihasilkannya diperlukan pemilihan KSK Berprestasi. Rencana Kinerja Tahun 2017

29

Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamasa 14) Sosialisasi kegiatan Statistik BPS MamasaTahun 2017 Berbagai informasi statistik mempunyai peran tersendiri dalam pembangunan nasional yang terintegrasi. Berdasarkan data dan informasi statistik dimaksud, khususnya yang berkaitan dengan data sektoral, misalnya statistik pertanian, ekonomi, kesejahteraan rakyat, pendidikan, dan kesehatan, dapat dibuat berbagai keputusan dan kebijakan pembangunan. Data dasar sektoral yang diperoleh harus menggambarkan keadaan masyarakat terkini, sehingga pembangunan yang dilakukan dapat dinikmati langsung dan sesuai dengan kebutuhan, baik untuk pemerintah, swasta, maupun masyarakat luas. Pengumpulan data sektoral melalui berbagai kegiatan survei adalah amanat undangundang dan merupakan kegiatan berkelanjutan yang dilakukan di seluruh wilayah

A

kabupaten Mamasa. BPS Kabupaten Mamasa bertanggung jawab penuh atas

S

keberhasilan pelaksanaan berbagai survei sektoral tersebut. Untuk itu BPS memerlukan

M

A

beberapa strategi untuk menunjang suksesnya kegiatan survei tersebut, antara lain

A

melalui sosialisasi yang dikumandangkan kepada pemerintah, swasta, maupun

M

masyarakat luas. Oleh karena itu, BPS Kabupaten Mamasa harus mampu menyusun

E

N

strategi sosialisasi melalui persiapan yang cermat, strategis, efektif, efisien, dan berdaya

T

guna.

P

A

Tantangan yang harus dijawab oleh BPS Kabupaten Mamasa dalam mensosialisasikan

U

berbagai kegiatan statistik yang dilakukan oleh BPS Kabupaten Mamasa khususnya

K A

B

survei sektoral adalah: Bagaimana cara mensosialisasikan kegiatan tersebut? Fasilitas dan media apa yang harus digunakan, sehingga sosialisasi dapat berjalan dengan

P

S

efektif, efisien, dan berdaya guna? Kapan waktu yang tepat dan dimana saja sosialisasi

B

layak dilakukan? Untuk menjawab pertanyaan seperti tersebut di atas, maka perlu adanya bahan pendukung sosialisasi yang dapat memberikan penjelasan tentang berbagai kegiatan statistik yang dilakukan oleh BPS. 15) Pengelolaan Barang Milik Negara Dalam rangka menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Badan Pusat Statistik (sampai tingkat Kabupaten berjumlah 6 satuan kerja/satker) maka diperlukan kegiatan awal Sosialisasi/Monitoring/Pembinaan/ Pelaporan kegiatan Pengelolaan Barang Milik Negara seperti pengelolaan (mulai penerimaan BMN, inventarisasi (tertib administrasi dokumen sumber BMN), pergudangan/penyimpanan, dan pendistribusian) dan penghapusan (pemantauan BMN yang sudah tidak layak digunakan karena rusak atau Rencana Kinerja Tahun 2017

30

Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamasa kadaluarsa untuk segera dikeluarkan dari SIMAK BMN). Kegiatan awal ini dilakukan sepanjang tahun, kemudian dilanjutkan dengan penyelenggaraan rekonsiliasi data SIMAK-BMN mulai dari tingkat provinsi dengan Kabupaten dan BPS Pusat dengan seluruh provinsi dan diakhiri dengan kegiatan akhir berupa penyusunan Laporan BMN Semester I, II, dan Tahunan selaku Satker dan selaku Instansi BPS untuk Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Departemen Keuangan dan juga menyediakan data BMN untuk pemeriksaan baik oleh intern BPS (Inspektorat) dan ekstern (Badan Pemeriksa Keuangan). 16) Pengadaan Makanan/ Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh/ Uang Makan PNS

A

Manusia sebenarnya hidup dalam kekurangan. Hanya orang-orang tertentu saja yang

A

S

memiliki kelebihan-kelebihan, terutama kelebihan harta dunia. Sayangnya orang yang

yang

hidupnya

mengalami

A

orang-orang

kekurangan.Pegawai

M

kesulitan

M

memiliki kelebihan ini sering kurang tergerak hatinya untuk membantu meringankan

N

BPSKabupatenMamasa bekerja dengan menggunakan tenaga dan otak. Kalau hanya

E

tenaga yang dipakai, maka mudah untuk memulihkannya, yaitu hanya makan yang

A

T

cukup dan tidur cukup. Tapi, jika yang dipakai hanya otak, maka harus banyak

P

menyegarkan pikiran dan menyegarkan tubuhnya, karena pekerjaan otak luar biasa

B

U

menyita energi. Apabila yang dipakai keduanya, yaitu tenaga dan otak, seperti pegawai

K A

BPS Kabupaten Mamasa yang selain berkutat dengan angka tapi juga harus terjun ke

S

lapangan, maka dibutuhkan makanan penambah daya tahan tubuh, yaitu makanan dan

P

minuman yang bergizi, dan juga penyegaran pikiran melalui wujud makanan penambah

B

daya tubuh yang belum pernah mereka konsumsi.Pegawai BPS Kabupaten Mamasa adalah pegawai yang luar biasa kuat daya tahan tubuhnya, tapi jika tidak didukung oleh makanan tambahan, maka kekuatan tubuh ini lama-kelamaan akan melemah. Karena itulah, dibutuhkan makanan dan minuman penambah daya tahan tubuh agar pegawai BPS dapat tetap memberikan karya-karyanya bagi bangsa dan negara dengan kondisi tubuh yang sehat.


31

Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamasa BAB IV

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR BPS

Sejalan dengan semakin bertambahnya tugas yang dibebankan kepada BPS baik di pusat maupun didaerah khususnya di Kabupaten Mamasa dalam rangka penyediaan data statistik yang lebih baik mengenai mutu, kelengkapan, dan kecepatan penyajian kepada para pemakai data, maka BPS perlu terus menerus memelihara dan meningkatkan sarana dan prasarana fisik yang ada, antara lain kenyamanan dan kelengkapan fasilitas ruang kerja, bangunan yang mendukung terpeliharanya Barang Milik Negara, serta sarana pendukung lainnya. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai merupakan unsur penunjang yang

A

berperan penting dalam memberi dukungan yang maksimal bagi kelancaran pelaksanaan

A

S

kegiatan perstatistikkan yang dibebankan kepada BPS, sehingga akan dihasilkan output yang

A

M

maksimal pula.

M

Melalui program peningkatan sarana dan prasarana kerja yang dilakukan secara

N

bertahap setiap tahun, baik untuk BPS Pusat maupun BPS di Daerah (BPS Provinsi dan BPS

T

E

Kabupaten/Kota), maka diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan

P

A

operasional pengumpulan data di lapangan dan pengolahannya, sehingga tugas pemerintah

U

yang menjadi tanggung jawab BPS dalam hal penyelenggaraan kegiatan statistik yang lebih

K A

B

baik mengenai mutu, kelengkapan, dan kecepatan penyajian kepada masyarakat pengguna data, dapat dilaksanakan dengan baik. Dengan fasilitas yang tersedia secara memadai akan

S

memberi suasana kerja yang nyaman sehingga akan sangat mendukung kelancaran

B

P

pelaksanaan tugas dan mendorong terciptanya kondisi yang dapat memacu prestasi kerja para pelaksana dalam melaksanakan tugasnya. A.

TUJUAN DAN SASARAN Program ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan administrasi BPS

secara lebih efektif dan efisien serta terpadu melalui usaha peningkatan sarana dan prasarana kerja BPS dan Perwakilan BPS di daerah (BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota) secara bertahap dengan tujuan untuk mendukung kelancaran kegiatan operasional pengumpulan data di lapangan dan pengolahannya. Sasaran strategis untuk melaksanakan program ini adalah peningkatan sarana dan prasarana aparatur negara, yang dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1.

Pengadaan Meubelair Rencana Kinerja Tahun 2017

32

Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamasa 2.

Rehabilitasi dan Penambahan Nilai Bangunan Gedung Kantor

3.

Pengadaan Peralatan Komunikasi

B.

RENCANA KEGIATAN PROGRAM PSPA BPS KABUPATEN MAMASA TAHUN ANGGARAN 2017 Secara umum kegiatan yang akan dilakukan dalam mendukung program peningkatan

sarana dan prasarana fisik ditekankan pada aspek pengadaan, pemeliharaan, dan rehabilitasi sarana dan prasarana fisik di BPS Kabupaten. Dengan semakin meningkatnya sarana dan prasarana fisik yang sudah ada diharapkan mampu memberi kenyamanan, kemudahan dan keamanan pada pegawai dalam bekerja serta dapat lebih memperlancar kegiatan operasional BPS di Kabupaten Mamasa dan mempercepat proses kegiatan statistik, sehingga berbagai

S

A

data statistik yang diperlukan dapat lebih cepat dan lebih mudah sampai pada para pengguna.

A

Rencana kegiatan dan komponen kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran

A

M

2017 adalah :

N

M

Tabel 4.1 Rencana Kegiatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS Tahun Anggaran 2017 KEGIATAN/KOMPONEN INPUT

T

E

KODE

(2)

B

Peralatan dan Mesin

K A

1.

U

P

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPS Provinsi

- Pengadaan Lemari Arsip Peta

Gedung dan Bangunan

P

2.

S

- Pengadaan Sice/Sofa Ruang Tunggu

B

2891

A

(1)

- Pengadaan Rabat Gedung Kantor - Penambahan Daya Listrik

3.

Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi - Pengadaan Soundsystem - Pengadaan CCTV


33

Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamasa BAB V

PEMBIAYAAN

Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi dan pemanfaatan dana pembangunan maka perlu dilakukan pengembangan pola berpikir stratejik yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan program sehingga anggaran pemerintah dapat benarbenar fokus dalam mencapai misi yang diemban oleh masing-masing instansi pemerintah pada khususnya dan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Keberhasilan penyelenggaraan kegiatan statistik tidak terlepas dari unsur kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang memadai, serta anggaran yang mencukupi.

A

Unsur-unsur tersebut akan menjadi kendala jika tidak dapat terpenuhi. Dengan segala

S

keterbatasan sumber daya yang ada tersebut, BPS memilah-milah prioritas kegiatan secara

M

A

selektif dan dapat melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien sehingga diharapkan BPS

A

tetap dapat mencapai hasil yang maksimal dalam mendukung program pembangunan

M

nasional dan daerah serta dapat mengakomodasi seluruh kebutuhan pengguna data.

E

N

Pemerintah sebagai penyedia anggaran diharapkan dapat memahami akan arti pentingnya

T

ketersediaan data statistik yang berguna antara lain sebagai dasar perumusan kebijaksanaan

P

A

dan perencanaan, di samping sebagai alat evaluasi untuk mengukur keberhasilan

B

U

pembangunan. Untuk memperoleh data yang berkuliatas dibutuhkan dana yang besar.

K A

Pembiayaan kegiatan BPS Kabupaten Mamasa pada tahun anggaran 2017 menggunakan

S

sistem anggaran terpadu yang berbasis pada kinerja lembaga.

P

Program dan kegiatan BPS Kabupaten Mamasa di tahun 2017 menggunakan program

B

dan kegiatan hasil restrukturisasi sama dengan program dan kegiatan BPS Kabupaten Mamasa di Tahun 2013. Rancangan anggaran yang dibutuhkan BPS Kabupaten Mamasa untuk menjalankan kegiatan-kegiatannya

di

tahun

2017

diperkirakan

memerlukan

biaya

sebesar

Rp.5.059.536.000,-.Jika dibandingkan dengan total anggaran tahun 2016 sebesar Rp. Rp.4.535.697.000,-, total kebutuhan anggaran tahun 2017 mengalami kenaikan. Untuk program Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BPS Lainnya, kebutuhan anggaran yang diperlukan di tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp.602.623.000,- atau naik sebesar 21,03 persen jika dibandingkan dengan Pagu Program Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BPS Lainnya tahun 2016. Rencana Kinerja Tahun 2017

34

Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamasa Kenaikan disebabkan karena bertambahnya kebutuhan anggaran belanja gaji dan tunjangan di BPS Kabupaten Mamasa dan kegiatan Sensus Ekonomi UMB dan SOUT. Untuk program P2IS, kebutuhan anggaran di tahun 2017 mengalami penurunan sebesar Rp. 149.530.000,- atau 14,66 % jika di bandingkan dengan pagu anggaran tahun 2016. Penurunan tersebut disebabkan karena pada tahun 2016 ada kegiatan besar yaitu Sensus Ekonomi 2016 dan pada tahun 2017 hanya berupa lanjutan dari kegiatan Sensus Ekonomi 2016 khusus sampel UMB saja. Untuk Program PSPA, untuk tahun 2017 anggaran mengalami kenaikan sebesar Rp. 70.746.000,- atau sekitar 10,87% dibandingkan dengan tahun 2016. Pengadaan tahun 2017 antara lain pengadaan Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, dan Pengadaan Perangkat

S

A

Pengolah Data dan Komunikasi

M

A

Uraian di atas menjelaskan bahwa dengan semakin berkembangnya pengetahuan,

A

teknologi, dan informasi di berbagai bidang, perkembangan wilayah administrasi di beberapa

M

daerah berakibat meningkatnya kebutuhan terhadap data statistik oleh pemerintah, dunia

N

usaha maupun konsumen pengguna data serta semakin beragam, sementara BPS selalu

T

E

dituntut untuk menghasilkan data yang berkualitas. Untuk mendukung hal tersebut, tentunya

P

A

diperlukan biaya yang juga besar sehingga anggaran berperan sangat penting. Untuk

U

mewujudkan hal tersebut, besar harapan BPS agar rancangan anggaran BPS Tahun 2017

B

P

S

sebagaimana mestinya.

K A

B

dapat diterima sehingga BPS Kabupaten Mamasa dapat menjalankan fungsinya dengan


35

Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamasa Secara lengkap besarnya anggaran yang dibutuhkan di tahun 2017 dibandingkan dengan besarnya Pagu BPS di tahun 2016 dan 2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 5.1. Rancangan Kebutuhan Anggaran Tahun 2017 dibandingkan dengan PAGU Anggaran BPS Mamasa 2016 dan 2015 (000 Rp.) Program

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) 870.157

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BPS Lainnya

2.762.463

2.865.557

3.468.180

146.400

650.453

721.199

4.535.697

5.059.536

Program PSPA

A

4.694.225

K A

B

U

P

A

T

E

N

M

A

M

Total Anggaran

S

1.019.687

S

3

1.785.362

P

2

Program P2IS

B

1

A

No.


36

Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamasa BAB VI

PENUTUP

Sebagai lembaga perstatistikan nasional, Badan Pusat Statistik mempunyai tugas, fungsi dan tanggung jawab yang dibebankan oleh pemerintah kepada BPS dalam penyelenggaraan kegiatan statistik dasar melalui program-program pembangunan di bidang statistik. Kegiatan statistik yang setiap tahun dilaksanakan BPS merupakan pendukung bagi pelaksanaan pembangunan nasional dan regional. Oleh karena itu maka prioritas pembangunan statistik selalu dikaitkan dengan prioritas pembangunan nasional dan regional. Program-program pembangunan statistik dimaksudkan untuk mendukung percepatan pencapaian pembangunan nasional melalui penyediaan berbagai data antara lain data

A

penduduk miskin secara series, data sektoral seperti PDRB dan data angkatan kerja, data

A

S

indeks pembangunan manusia (IPM), data tingkat inflasi, data PDRB menurut sektor yang

A

M

mencerminkan tingkat pertumbuhan suatu wilayah, dan sebagainya.

M

Selain menjalankan kewenangan di dalam menyelenggarakan kegiatan statistik dasar,

N

BPS juga mempunyai kewajiban untuk mengumumkan hasilnya secara teratur dan transparan

T

E

kepada masyarakat, karena seluruh lapisan masyarakat di samping sebagai pengguna data

P

A

sekaligus juga sebagai nara sumber data diharapkan semakin sadar akan arti pentingnya

B

U

statistik sehingga dapat bekerja sama dengan BPS secara harmonis.

K A

Kegiatan-kegiatan statistik pada tahun anggaran 2017 umumnya merupakan kegiatan lanjutan dari tahun-tahun sebelumnya dan selalu disempurnakan sesuai dengan kebutuhan

P

S

guna mendukung perencanaan pembangunan. Kegiatan yang sifatnya lanjutan dimaksudkan

B

untuk menjaga ketersinambungan penyediaan data yang semakin dituntut untuk lebih rinci dan pada skala wilayah kecil. Salah satu upaya dalam rangka meningkatkan dan menciptakan kinerja yang lebih efektif, optimal dan mencapai sasaran, maka perlu disusun suatu Rencana Kerja BPS (Renja BPS) yang akan menjadi prioritas pembangunan statistik pada tahun 2017 dan akan dilaksanakan sesuai dengan sasaran dan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam melaksanakan program pembangunan statistik sesuai dengan program yang telah dituangkan dalam RKT Tahun 2017, BPS merasa perlu mendapat dukungan sepenuhnya dari DPR, instansi pemerintah lainnya dan bersama-sama dengan masyarakat luas agar program-program tersebut dapat direalisasikan secara optimal dan mencapai sasaran.


37


Lampiran 1 RENCANA KINERJA TAHUNAN BPS KABUPATEN MAMASA TAHUN 2017 Tujuan/Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Program Kegiatan

Ket

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistic

Persen

95

Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik

IKU

1.1Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS

Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistic

Persen

95


IKU

Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama

Persen

90


IKU

Persen

100

IKU

Jumlah publikasi/laporan yang terbit tepat waktu

Publikasi

40

Jumlah publikasi/laporan sensus yang terbit tepat waktu

Publikasi

2

Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah

Persen

100

Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik

B

U

P

A

T

E

N

M

A

M

A

S

A

1. Peningkatan kualitas data statistik

B

P

S

K A

Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS

1.2 Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (Respondent


IKU

IKU

IKU

38

Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamasa Tujuan/Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Program Kegiatan

Ket

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha

Persen

100

Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha

Persen

2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik

Persentase Kepuasan Konsumen terhadap pelayanan data BPS

Persen

2.1 Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (User Engagement)

Persentase Kepuasan Konsumen terhadap pelayanan data BPS

tangga

IKU

IKU


IKU

90


IKU


IKU


IKU

E

N

M

A

M

A

S

A


IKU

90

A

P Persen

B

P

S

K A

B

U

Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statisti

100

T

Engagement)

Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS

Pengunjung 3050

Persentase Persen Kementrian/Lemb aga yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional

50


39

Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamasa Indikator Kinerja

Satuan

Target

Program Kegiatan

Ket

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS

Persen

90


IKU

Persentase Konsumen yang puas terhadap akses data BPS

Persen

95


IKU

3. Peningkatan penyelenggaraan /pelaksanaan birokrasi yang akuntabel

Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat

Poin

72

3.1 Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS

Persentase pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu

3.2 Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

IKU

Persen

45


IKU

Poin

72


IKU

U

B

Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat

IKU

12

K A S

B

P

Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I


Persen

P

A

T

E

N

M

A

M

A

S

A

Tujuan/Sasaran Strategis


40

S

P

B K A N

E

T

A

P

U

B

M

A

M

A

S

A

MAMASA KABUPATEN BPS

Recommend Documents