PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA

PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA KELOMPOK KERJA SANITASI KABUPATEN MAMASA Jl. Poros Polewali-Mamasa Kompleks Perumahan Dinas Pemkab Mamasa (Dengen) Desa Osango Mamasa Tlp/Fax (0428) 2841020

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG Sanitasi merupakan salah satu pelayanan dasar yang sering kali kurang mendapatkan perhatian dan menjadi prioritas pembangunan di daerah, hal ini dapat diketahui melalui beberapa program sanitasi di beberapa kabupaten yang merupakan pilot project. Buruknya kondisi sanitasi berpengaruh terhadap menurunnya kualitas lingkungan hidup serta tercemarnya sumber air bersih yang digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sehingga jumlah penderita penyakit terutama balita meningkat. Lebih jauh lagi kondisi tersebut secara umum dapat menurunkan citra kabupaten sebagai tujuan wisata. Pembangunan sanitasi masih dianggap sebagai urusan “belakang” sehingga seringkali termarjinalkan dari urusan-urusan yang lain, namun seiring dengan tuntutan peningkatan standar kualitas hidup masyarakat, akibat semakin tingginya tingkat pencemaran lingkungan dan keterbatasan daya dukung lingkungan itu sendiri semakin menjadikan sanitasi menjadi salah satu aspek pembangunan yang harus diperhatikan. Sejalan dengan salah satu target Millennium Development Goals (MDGs) Tahun 2015 yaitu mengurangi hingga setengahnya jumlah penduduk Indonesia yang tidak memiliki akses terhadap air minum yang aman dan sanitasi dasar, namun cakupan untuk target tersebut belum merata secara nasional dan belum menggambarkan kualitas yang sebenarnya mengenai fasilitas sanitasi yang ada. Hal ini disebabkan lemahnya perencanaan pembangunan sanitasi, yang ditandai dengan pembangunan sanitasi tidak terpadu, salah sasaran, tidak sesuai kebutuhan, dan tidak berkelanjutan, serta kurangnya perhatian masyarakat pada Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Masih sering dijumpai bahwa aspek-aspek pembangunan sanitasi yaitu air limbah, persampahan dan drainase serta penyediaan air bersih, berjalan sendiri-sendiri dan ditangani secara terpisah meskipun masuk dalam satu bidang pembangunan yaitu sanitasi. Hal ini menyebabkan terjadinya tumpang tindih kegiatan pembangunan sanitasi oleh institusi yang berbeda-beda, sehingga membingungkan masyarakat sebagai subjek dan objek pembangunan itu sendiri. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah telah menetapkan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan (PPSP) menjadi salah satu program prioritas pembangunan nasional yang akan dilaksanakan secara bertahap dimulai pada tahun 2010 hingga tahun 2014. Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) ini dimaksudkan untuk membantu pemerintah Kabupaten/kota peserta program menyusun konsep dan strategi rencana pembangunan sanitasi Buku Putih Sanitasi Kabupaten Mamasa

1


yang responsif, berkelanjutan dan terpadu di wilayah masing-masing, yang terintegrasi dalam suatu rencana pembangunan sanitasi secara menyeluruh baik dari aspek jenis kegiatan maupun aspek kewilayahan. Untuk itu perlu disusun sebuah perencanaan pembangunan sanitasi yang lebih integratif, aspiratif, inovatif dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Agar diperoleh strategi yang tepat, dibutuhkan suatu kerangka acuan dan proses pemetaan kondisi sanitasi yang tepat pula. Hasil pemetaan kondisi fisik sanitasi dan perilaku masyarakat kabupaten, dituangkan dalam Buku Putih Sanitasi. Buku Putih Sanitasi inilah yang akan dijadikan dasar/prinsip kerja dalam penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) yang memiliki prinsip dan karakteristik sebagai berikut :  Berskala kota atau kabupaten (multi sektor)  Disusun sendiri oleh kota atau kabupaten (dari, oleh, dan untuk pokja)  Singkronisasi perencanaan top down & bottom up  Berdasarkan data aktual/empiris Untuk menghasilkan SSK yang demikian, maka kota atau kabupaten harus mampu memetakan situasi sanitasi wilayahnya. Pemetaan situasi sanitasi yang baik hanya bisa dibuat apabila kota atau kabupaten mampu mendapatkan informasi lengkap, akurat, dan mutakhir tentang kondisi sanitasi, baik menyangkut aspek teknis mapun non teknis. Dalam konteks ini Buku Putih merupakan prasyarat utama dan dasar bagi penyusunan SSK. Buku Putih Sanitasi merupakan pemetaan situasi sanitasi kota atau kabupaten berdasarkan kondisi aktual. Pemetaan tersebut mencakup aspek teknis dan aspek non-teknis, yaitu aspek keuangan, kelembagaan, pemberdayaan masyarakat, perilaku hidup bersih dan sehat, dan aspek-aspek lain seperti keterlibatan para pemangku kepentingan secara lebih luas. Buku Putih merupakan “database sanitasi kota atau kabupaten” yang paling lengkap, mutakhir, aktual, dan disepakati seluruh SKPD dan pemangku kepentingan terkait pembangunan sanitasi.

Buku Putih Sanitasi Kabupaten Mamasa

2


1.2 LANDASAN GERAK 1.2.1. Definisi dan Ruang Lingkup Sanitasi Sanitasi merupakan perilaku yang disengaja dalam pembudayaan hidup bersih dengan maksud mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya dengan harapan usaha ini akan menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia. Sedangkan untuk sanitasi lingkungan adalah status kesehatan suatu lingkungan yang mencakup perumahan, pembuangan kotoran, penyedian air bersih dan sebagainya (Notoadmojo, 2003). Bahaya yang dimaksud diatas bisa terjadi secara fisik, mikrobiologi dan agen-agen kimia atau biologis dari penyakit terkait. Bahan buangan yang dapat menyebabkan masalah kesehatan terdiri dari tinja manusia atau binatang, sisa bahan buangan padat, air bahan buangan domestik (cucian, air seni, bahan buangan mandi atau cucian), bahan buangan industri dan bahan buangan pertanian. Untuk dapat memahami secara lebih mendalam mengenai Sanitasi, berikut ini beberapa pengertian dan defenisi Sanitasi : Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan. (KEPMENKES RI No.965/MENKES/SK/XI/1992) Sementara World Health Organization (WHO) mengartikan Sanitasi sebagai upaya pengendalian terhadap seluruh faktor-faktor fisik, kimia dan biologi yang menimbulkan suatu kerusakan atau terganggunya perkembangan dan kesehatan manusia baik fisik, mental maupun sosial serta kelangsungan kehidupan manusia dalam lingkungan. Terkait makanan, Sanitasi diartikan sebagai penerapan atau pemeliharaan kondisi yang mampu mencegah terjadinya pencemaran/kontaminasi makanan atau terjadinya penyakit yang disebabkan oleh makanan (foodborne illness atau foodborne disease). Dari beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Sanitasi adalah segala upaya untuk menghilangkan atau mengatur faktor-faktor lingkungan terhadap manusia baik fisik, kimia dan biologi yang berkaitan dengan rantai perpindahan penyakit yang dapat mengganggu perkembangan dan kesehatan manusia baik secara fisik, mental maupun sosial dengan cara membudayakan hidup bersih dan sehat untuk mencapai kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan. Dengan kata lain, usaha untuk membina dan menciptakan suatu keadaan kesehatan masyarakat dan lingkungan yang baik, untuk mewujudkan kesehatan masyarakat melalui pemutusan mata rantai kuman dari sumber penularannya. Di Indonesia defenisi lain dari sanitasi adalah sebagai upaya membuang sampah dan limbah Buku Putih Sanitasi Kabupaten Mamasa

3


cair domestik untuk menjamin kebersihan dan lingkungan yang sehat, baik di tingkat rumah tangga maupun di lingkungan perumahan. Sanitasi terbagi dalam 4 (empat) Subsektor yaitu : Subsektor Persampahan, Air Limbah, Drainase Lingkungan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Untuk itu pengelolaan Sistem Sanitasi juga meliputi keempat sub sektor diatas. Sampah, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Sampah adalah benda atau barang yang dibuang karena tidak dipakai lagi. Sementara itu menurut Kamus Istilah Lingkungan, Tahun 1994 Sampah adalah bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk maksud biasa atau utama dalam pembikinan atau pemakaian barang rusak atau bercacat dalam pembikinan manufaktur atau materi berkelebihan atau ditolak atau buangan. Kemudian menurut buku Istilah Lingkungan Untuk Manajemen yang ditulis oleh Ecolink pada Tahun 1996, Sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Dan menurut buku Tchobanoglous yang ditulis oleh Theiseen dan Eliassen pada tahun 1993, Sampah adalah semua buangan padat yang dihasilkan dari seluruh kegiatan manusia dan hewan yang tidak berguna atau tidak diinginkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa Sampah adalah semua jenis limbah padat yang berasal dari kegiatan/aktivitas manusia, hewan maupun proses alam dan dibuang karena tidak bermanfaat dan tidak diinginkan lagi atau merupakan bahan sisa pada suatu kegiatan atau proses produksi dan belum memiliki nilai ekonomis. Sampah bersumber dari perumahan, komersil, fasilitas umum, fasilitas sosial serta sumber sampah lainnya seperti pertanian, konstruksi, industri, dan sebagainya, terdiri atas sampah organik dan anorganik seperti plastik, logam, karet, kertas, tekstil, kaca, dll. Pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi penanganan dan pengurangan sampah. Penanganan dan pengurangan sampah dilakukan dengan langkah-langkah membatasai timbulan sampah, mendaur ulang sampah, dan memanfaatkan kembali sampah serta memilah-milah sampah berdasarkan bentuk, sifat dan jumlah sampah kemudian diangkut ke tempat pemrosesan akhir (TPA). Pertumbuhan penduduk yang pesat pada umumnya melampaui kemampuan penyediaan prasarana dan sarana perkotaan, perkembangan perumahan yang pesat seringkali kurang terkendali Buku Putih Sanitasi Kabupaten Mamasa

4


dan tidak sesuai dengan konsep rencata tata ruang, sehingga timbul berbagai permasalahan diantaranya permasalahan drainase perkotaan yang berakibat pada permasalahan banjir dan genangan semakin meningkat. Penanganan banjir pada umumnya masih bersifat parsial sehingga tidak menyelesaikan banjir dan genangan secara tuntas, oleh karenanya diperlukan perencanaan sistem drainase yang baik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Air Limbah (sullage) merupakan “Sampah” yang berbentuk cair yang merupakan timbulan dari kegiatan rumah tangga. Limbah cair ini dapat berasal dari kamar mandi, peturasan, cucian barang/bahan dari dapur. Dalam pengertian ini limbah cair ini tidak termasuk limbah cair yang berasal dari WC/jamban keluarga. Air Limbah dihasilkan dari berbagai kegiatan manusia, antara lain kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, asrama, dan lain-lain. Air limbah itu sendiri terdiri atas 2 (dua) jenis, yaitu : 1. Black Water atau air limbah rumah tangga yang bersumber dari WC dan urinoir; dan 2. Grey Water atau air limbah rumah tangga non kakus yaitu buangan yang berasal dari kamar mandi, dapur (sisa makanan) dan tempat cuci. Sekitar 80% air yang digunakan oleh manusia sehari-hari dalam melakukan kegiatan pada akhirnya dibuang dan menjadi air limbah rumah tangga (domestik). Air limbah tersebut mengandung kotoran manusia, bahan sisa pencucian barang dan sebagainya. Kualitas air limbah tidak bersyarat untuk dibuang langsung ke sungai, got dan atau pekarangan, oleh sebab itu harus dikumpulkan dan dialirkan ke instalasi pengolahan air limbah. Apabila air limbah yang dibuang ke lingkungan tersebut melebihi kemampuan alam untuk menerimanya maka akan terjadi pencemaran lingkungan sehingga pada akhirnya mengakibatkan penurunan tingkat kesehatan masyarakat dan kesuburan tanah. Untuk itu perlu dilakukan penanganan air limbah yang seksama dan terpadu baik itu dalam penyaluran maupun pengolahannya. Drainase Lingkungan adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan kelebihan air dari suatu kawasan ke badan penerima air. Sistem drainase merupakan jaringan pembuangan air yang berfungsi mengendalikan atau mengeringkan kelebihan air permukaan di daerah permukiman yang berasal dari hujan lokal sehingga tidak menggangu masyarakat dan dapat memberikan manfaat bagi kegiatan manusia. Perilaku Hidup bersih dan sehat (PHBS) adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran semua anggota keluarga dan masyarakat, sehingga keluarga dan masyarakat itu dapat Buku Putih Sanitasi Kabupaten Mamasa

5


menolong dirinya sendiri dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat. Kondisi sehat dapat dicapai dengan mengubah perilaku dari yang tidak sehat menjadi perilaku sehat dan menciptakan lingkungan sehat di rumah tangga. Oleh karena itu kesehatan perlu dijaga, dipelihara dan ditingkatkan oleh setiap anggota rumah tangga serta diperjuangkan oleh semua pihak secara keseluruhan (totalitas). Kondisi sehat dapat dicapai dengan mengubah perilaku dari yang tidak sehat menjadi perilaku sehat dan menciptakan lingkungan sehat di rumah tangga. Oleh karena itu kesehatan perlu dijaga, dipelihara dan ditingkatkan oleh setiap anggota rumah tangga serta diperjuangkan oleh semua pihak secara keseluruhan (totalitas). Keempat sub sektor sanitasi diatas membutuhkan pengelolaan yang terpadu dan multi proses. Sehingga sanitasi merupakan proses multi-langkah dimana berbagai jenis limbah dikelola dari titik timbulan (sumber limbah) ke titik pemanfaatan kembali atau pemrosesan akhir. Proses ini disebut Sistem Sanitasi, dimana berbagai jenis produk mengalir melalui sistem sanitasi yang terdiri dari berbagai tahapan dengan teknologi sendiri-sendiri dan pengelolaan yang spesifik. Tahapan ini dapat berupa pengumpulan, pengangkutan, penyimpanan sementara ataupun pengolahan. Setiap tahapan menghasilkan produk lanjutan yang merupakan masukan (input) untuk proses selanjutnya, sebelum akhirnya berlanjut di tahap pengelolaan akhir (TPA). 1.2.2. Wilayah Kajian Buku Putih dan SSK Wilayah kajian dalam Penyusunan Buku Putih Sanitasi (BPS) dan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) adalah wilayah yang termasuk kategori kawasan perkotaaan. Untuk Kabupaten Mamasa, terdapat 3 (tiga) wilayah kajian, yakni wilayah ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan serta ditambah beberapa desa sebagaimana tertuang dalam rencana struktur ruang dan pusat kegiatan Kabupaten Mamasa, yang meliputi wilayah Kelurahan Mamasa sebagai ibukota kabupaten, Desa Osango, Desa Buntu Buda, dan Desa Taupe di Kec. Mamasa, untuk Kecamatan Sumarorong terdapat Kelurahan Sumarorong dan Kelurahan Tabone, dan Kecamatan Mambi terdapat Kelurahan Mambi, Desa Sendana, dan Desa Sondong Layuk. 1.2.3. Visi dan Misi Kabupaten Mamasa Visi Kabupaten Mamasa dalam rangka membangun daerah serta masyarakatnya dari berbagai ketertinggalan adalah sebagai berikut : Buku Putih Sanitasi Kabupaten Mamasa

6


“Terwujudnya Kabupaten Mamasa yang Maju, Mandiri, Aman dan Sejahtera Berlandaskan Iman dan Nilai-Nilai Budaya Daerah” Visi tersebut di atas diharapkan dapat menuntun pelaksanaan penyelenggaraan dan pengelolaan pemerintahan, pembangunan serta pembinaan kemasyarakatn dengan baik, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan melepaskan daerah dari ketertinggalan. Untuk mewujudkan Visi tersebut diatas, maka dirumuskan Misi Kabupaten Mamasa sebagai berikut : 1. Menjadikan ajaran agama dan nilai-nilai budaya sebagai acuan dan sumber kearifan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan; 2. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat; 3. Menciptakan iklim yang kondusif guna terlaksananya pemerintahan yang efektif serta memacu pembangunan dan kehidupan perekonomian daerah; 4. Membangun infrastruktur penunjang pengembangan ekonomi masyarakat; 5. Menegakkan Supremasi Hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM) untuk bertumbuh dan berkembangnya kualitas kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara; 6. Meningkatkan kemampuan dan profesionalisme aparatur pemerintah guna terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat; 7. Mendorong dan meningkatkan partisipasi serta kemandirian masyarakat dalam pembangunan. Pembangunan bidang sanitasi sangat penting dilakukan dalam rangka mencapai misi yang telah ditetapkan bersama yaitu misi meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dalam berbagai aspek kehidupan dan membangun infrastruktur penunjang pengembangan ekonomi masyarakat. 1.2.4. Tujuan Penataan Ruang Sejalan dengan misi tersebut diatas maka penataan ruang wilayah Kabupaten Mamasa didasarkan pada potensi dan isu permasalahan pengembangan wilayah. Penataan Ruang Kabupaten Mamasa diarahkan untuk meningkatkan perekonomian wilayah dengan memanfaatkan sumberdaya alam secara optimal, pengembangan permukiman dan ketersediaan sarana dan prasarana. Tujuan penataan ruang sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Mamasa adalah untuk mewujudkan tatanan ruang wilayah Kabupaten Buku Putih Sanitasi Kabupaten Mamasa

7


Mamasa yang aman, nyaman, produktif dan berwawasan lingkungan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis pariwisata, pertanian dan pertambangan serta kearifan lokal. Dalam rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Mamasa dan rencana sistem jaringan prasarana skala kabupaten, Rencana Sistem Jaringan Drainase dan Pembuangan Limbah Cair dan Padat Sistem jaringan saluran drainase direncanakan menggunakan saluran terbuka (riol) yang belum memisahkan antara limpasan air hujan (run off) dan limbah rumah tangga ataupun industri dan juga untuk mengalirkan air. Air limbah yang ada di Kabupaten Mamasa berasal dari air kotor yang ditimbulkan dari rumah tangga yang disebut limbah air kotor domestik dan air kotor yang dihasilkan dari buangan kegiatan ekonomi, industri masyarakat, kegiatan pertanian disebut air kotor non domestik. Berdasarkan hasil analisis produksi limbah cair yang diperoleh dari penggunaan masyarakat setempat untuk masa yang akan datang diketahui bahwa, intensitas terhadap produksi limbah cair semakin meningkat pada tahun perencanaan. Oleh karena itu diperlukan sebuah pengelolaan mengenai limbah cair, baik yang diperolah dari hasil rumah tangga, industri, perkantoran, maupun dari daerah perdagangan. Sehingga tercipta lingkungan yang sehat dan nyaman dan dapat mendorong pembangunan kearah yang lebih baik.


8


1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 1.3.1. Maksud Maksud dan tujuan penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Mamasa adalah tersedianya dokumen rencana sebagai dasar dan acuan pembangunan sanitasi yang lebih terintegrasi. Karena buku putih sanitasi merupakan hasil kerja berbagai komponen dinas atau kelembagaan lain yang terkait dengan sanitasi. Buku Putih Sanitasi Kabupaten Mamasa inilah yang menyediakan data dasar yang esensial mengenai struktur, situasi dan kebutuhan sanitasi Kabupaten Mamasa, yang nantinya menjadi panduan kebijakan Pemerintah Kabupaten Mamasa dalam manajemen kegiatan sanitasi. Kelompok kerja (pokja) sanitasi telah melakukan analisis situasi dengan mengakses data-data dari kegiatan inilah pemetaan sanitasi Kabupaten Mamasa akan terbentuk. Pemetaan sanitasi merupakan gambaran awal dan rencana dilakukannya zona sanitasi ditingkat Kabupaten. Dengan adanya zona sanitasi akan muncul kebijakan serta prioritas dalam penanganan kegiatan pengembangan strategi sanitasi skala Kabupaten yang didalamnya mencakup strategi sanitasi, rencana tindak dan anggaran perbaikan maupun peningkatan sanitasi di Kabupaten Mamasa. Pada masa mendatang penerapan strategi serta pelaksanaanya dilakukan dengan rencana tindak atau aksi dilapangan. Kemitraan dari berbagai pihak, baik masyarakat (NGO dan NGS lokal), level Kabupaten maupun nasional sangat diperlukan dalam fase ini. Sanitasi di Indonesia memerlukan perhatian khusus, sehingga peningkatan kepedulian dan penggalakan hidup bersih dan sehat untuk merubah kebiasaan buruk masyarakat dalam bidang sanitasi tidak terlepas dari program ini. Kegiatankegiatan studi pasar untuk mengetahui permintaan juga dilakukan. Monitoring dan evaluasi tidak bisa ditinggalkan dalam implementasi program sehingga strategi monitoring dan evaluasi yang tepat perlu diolah dengan matang. Manfaat pengalaman nasional dalam kerangka pemberdayaan nasional adalah: memperdalam pengkajian sektor sanitasi, mengembangkan kapasitas pembuat kebijakan dan stakeholders, memperkuat kebijakan dan kerangka peraturan, mengembangkan

kerangka

kelembagaan

pada

tingkat

nasional,

mengembangkan

dan

menyebarluaskan strategi atau rencana tindak serta pedoman bagi pemerintah daerah. 1.3.2. Tujuan 1. Memberikan informasi sarana dan prasarana sanitasi kabupaten yang ada saat ini.


9


2. Menyediakan data sebagai dasar analisis situasi dilihat dari segala aspek, sehingga prioritas wilayah zona sanitasi dapat ditetapkan berdasarkan urutan potensi resiko kesehatan lingkungan/area resiko sanitasi. 3. Sebagai pedoman dalam penanganan dan pengembangan pembangunan sanitasi di Kabupaten Mamasa, sehingga terdapat kesamaan pandang dari setiap pelaku pembangunan dalam penyusunan program pembangunan, pengendalian dan pengawasan dalam pembangunan sanitasi secara efektif, efesien, sistematis, terpadu dan berkelanjutan. 4. Mengidentifikasi keberhasilan dan kegagalan pembangunan sanitasi Kabupaten Mamasa dalam upaya untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan.


10


1.4 METODOLOGI 1.4.1. Metode, Jenis dan Sumber Data Untuk lebih memahami proses dan kegiatan penyusunan Buku Putih ini secara menyeluruh, akan disajikan beberapa hal penting yang berkaitan dengan aspek metodologi yang digunakan dalam penulisan ini yang secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Sumber Data a. Data Sekunder, berupa Arsip dan dokumen yang berkaitan dengan aktivitas program masingmasing dinas/badan/kantor terkait, baik langsung maupun tidak langsung, misalnya yang berupa data statistik, proposal, laporan, foto dan peta. b. Data Primer, berupa Narasumber yang terdiri dari beragam posisi yang berkaitan dengan tugas dinas/badan/kantor terkait untuk klarifikasi data-data, pihak swasta, masyarakat sipil, dan tokoh masyarakat. Untuk mendukung data sekunder tersebut juga dilakukan beberapa survey terkait dengan pengelolaan sanitasi seperti : Enviromental Health Risk Assesment (EHRA),Survey peran media dalam perencanaan sanitasi, survey kelembagaan, survey keterlibatan pihak swasta dalam pengelolaan sanitasi, survey keuangan, survey priority setting area beresiko serta survey peran serta masyarakat dan gender. Arsip dan dokumen yang berkaitan dengan aktivitas program masing-masing dinas/badan/kantor terkait, baik langsung maupun tidak langsung, misalnya yang berupa data statistik, proposal, laporan, foto dan peta, narasumber, yang terdiri dari beragam posisi yang berkaitan dengan tugas dinas/kantor terkait untuk klarifikasi data-data, pihak swasta, masyarakat sipil dan tokoh masyarakat. 2. Pengumpulan Data Proses seleksi, analisis dan kompilasi data sekunder berada dalam tahap ini. Teknik kajian dokumen dipergunakan tim untuk mengkaji data. Banyak dokumen kegiatan program yang mampu memberikan informasi mengenai apa yang terjadi di masa lampau yang erat kaitannya dengan kondisi yang terjadi pada masa kini, untuk menentukan rencana strategis dan penyelesaian masalah untuk menentukan program jangka menengah dan jangka panjang.


11


1.4.2. Proses Penulisan Dokumen dan Proses Penyepakatannya Teknik penulisan disepakati pada tahap ini, dimana Pokja Sanitasi Kabupaten menentukan alur penulisan sesuai dengan Petunjuk Praktis Penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten.

Tabel 1.1 Diagram Tahap Penyusunan Buku Putih Kabupaten Buku Putih Sanitasi Kabupaten Mamasa Tahun 2012 ini diposisikan sebagai acuan perencanaan strategis sanitasi tingkat kabupaten. Rencana pembangunan sanitasi Kabupaten Mamasa dikembangkan atas dasar permasalahan yang dipaparkan dalam Buku Putih Sanitasi. Setiap tahun data yang ada akan dibuat “Laporan Sanitasi Tahunan” yang merupakan gabungan antara laporan Tahunan SKPD dan status proyek sanitasi. Laporan Sanitasi Tahunan menjadi Lampiran Buku Putih Sanitasi 2012 dan setelah 3 tahun, semua informasi tersebut dirangkum dalam Revisi Buku Putih Sanitasi Kabupaten Mamasa.


12


1.5 DASAR HUKUM DAN KAITANNYA DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAIN Di dalam penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Mamasa 2012 berlandarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di tingkat nasional, provinsi maupun daerah. Adapun peraturan perundang-undangan tersebut antara lain : 1.5.1. Undang-Undang Republik Indonesia 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1966 Tentang Hygiene; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1992 tentang Kesehatan; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman; 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang; 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air; 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422); 10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah; 12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025; 13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; Buku Putih Sanitasi Kabupaten Mamasa

13


14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah; 15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 1.5.2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1982 Tentang Pengaturan Air; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1990 Tentang Pengendalian Pencemaran Air; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1991 Tentang Sungai; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 69 Thn 1996 Tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta bentuk dan Tata Cara Peran serta Masyarakat dalam Penataan Ruang; 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan; 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air; 7. Permendagri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang terbuka Hijau Kawasan Perkotaan. 1.5.3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJM) Tahun 2004 - 2009. 1.5.4. Keputusan Presiden Republik Indonesia 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan; 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 62 Tahun 2000 Tentang Koordinasi Penataan Ruang; 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air; 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air. Buku Putih Sanitasi Kabupaten Mamasa

14


1.5.5. Keputusan Menteri Republik Indonesia 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 35/MENLH/7/1995 Tentang Program Kali Bersih; 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Jenis Usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi degan AMDAL; 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2003 Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik; 4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan atau Kegiatan yang Tidak Memiliki Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup; 5. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tentang Pedoman Pelaksanaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup; 6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1205/Menkes/Per/X/2004 Tentang Pedoman Persyaratan Kesehatan Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA). 1.5.6. Petunjuk Teknis

1. Petunjuk Praktis Penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten/Kota; 2. Petunjuk Praktis Penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota;

1.5.7. Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten Mamasa 1. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 12 Tahun 2008 tanggal 28 November 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 2. Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 4 Tahun 2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 3. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2003 tanggal 18 November 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mamasa; Buku Putih Sanitasi Kabupaten Mamasa

15


4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tanggal 18 November 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mamasa; 5. Peraturan Bupati Nomor 12.a Tahun 2007 tanggal 2 April 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Persampahan; 6. Peraturan Bupati Nomor 12.b Tahun 2007 tanggal 2 April 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Air Bersih. 7. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2012; 8. Peraturan Bupati Mamasa Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2012. 1.5.8. Kaitan dengan Dokumen Perencanaan Lain Keterkaitan antara dokumen Buku Putih Sanitasi Kabupaten Mamasa dengan dokumen perencanaan lain seperti RPJPD, RPJMD, Renstra dan RTRW adalah sebagai berikut : 1. Dokumen Buku Putih Sanitasi Kabupaten Mamasa merupakan dokumen yang berisi kajian dan pemetaan kondisi sanitasi secara komprehensif sesuai dengan kondisi riil, menjelaskan karakteristik kewilayahan Kabupaten Mamasa termasuk prioritas pembangunan sanitasi yang disepakati bersama oleh pemerintah dan masyarakat yang disusun dengan mengacu pada RPJMD, Renstra dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Mamasa terutama menyangkut permasalahan, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pokok yang berkaitan dengan pembangunan prasarana sanitasi kabupaten serta rencana sistem jaringan prasarana skala kabupaten; 2. Buku Putih Sanitasi Kabupaten Mamasa akan menjadi acuan dalam penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK). Rencana pembangunan sanitasi kabupaten akan dikembangkan atas dasar permasalahan yang tertuang dalam buku putih sanitasi tersebut; 3. Buku Putih Sanitasi Kabupaten Mamasa merupakan “database sanitasi kota atau Kabupaten Mamasa” yang paling lengkap, mutakhir, aktual, dan disepakati seluruh SKPD dan pemangku kepentingan terkait pembangunan sanitasi di Kabupaten Mamasa; 4. Buku Putih Sanitasi Kabupaten Mamasa juga merupakan indikator bagi keberhasilan program pemerintah Kabupaten Mamasa terkhusus pada bidang Sanitasi Masyarakat, Persampahan, Air bersih dan Kesehatan Masyarakat. Buku Putih Sanitasi Kabupaten Mamasa

16


BAB II GAMBARAN UMUM WILAYAH

2.1. GEOGRAFIS, ADMINISTRATIF DAN KONDISI FISIK Kabupaten Mamasa merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Polewali Mamasa pada tahun 2002 yang terbentuk berdasarkan UU nomor 11 tahun 2002 yang pada saat itu masih dalam wilayah Propinsi Sulawesi Selatan. Namun pada saat terbitnya UU nomor 26 tahun 2004 tentang Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat di Propinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Mamasa masuk dalam wilayah Propinsi Sulawesi Barat bersama dengan empat kabupaten lainnya yaitu Kabupaten Mamuju, Mamuju Utara, Majene dan Polewali Mandar. Secara geografis, letak wilayah Kabupaten Mamasa berada pada koordinat antara 119°00’49’’ 119°32’27’’ Bujur Timur, serta 2°40’00” hingga 03°12’ 00 Lintang Selatan dengan luas wilayah seluas 3005,88 Km2 . Secara administratif, batas wilayah Kabupaten Mamasa adalah: 

Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Mamuju;



Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan (Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Pinrang);



Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Polewali Mandar ;



Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene. Kabupaten Mamasa memiliki potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang beraneka ragam, antara

lain pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan darat, pertambangan dan pariwisata. Secara administratif, Kabupaten Mamasa sampai pada saat ini terdiri dari 17 (tujuh belas) Kecamatan yaitu : Kecamatan Messawa, Kecamatan Sumarorong, Kecamatan Tanduk Kalua’, Kecamatan Nosu, Kecamatan Pana’, Kecamatan Mamasa, Kecamatan Tabang, Kecamatan Mambi, Kecamatan Tabulahan, Kecamatan Aralle, Kecamatan Rante Bulahan Timur, Kecamatan Sesena Padang, Kecamatan Balla, Kecamatan Tawalian, Kecamatan Bambang, Kecamatan Buntumalangka, dan Kecamatan Mehalaan. Sebagian besar wilayah Kabupaten Mamasa merupakan dataran tinggi dan kawasan hutan. Luas hutan mencapai 261.167 Ha. Sedangkan luas lahan kritis cukup besar, yaitu dalam kawasan hutan kurang lebih 46.700 Ha dan di luar kawasan hutan 17.320 Ha.


17


Peta 2.1 Peta Kabupaten Mamasa Kabupaten Mamasa termasuk kedalam kategori Daerah Aliran Sungai (DAS). sungai-sungai di DAS Mamasa selain dimanfaatkan untuk persawahan, pembudidayaan ikan air tawar dan digunakan masyarakat untuk kebutuhan MCK, sungai-sungai di DAS Mamasa pun digunakan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Bakaru di Kab. Pinrang. Buku Putih Sanitasi Kabupaten Mamasa

18


Sebagai sumberdaya air permukaan sungai-sungai di Mamasa juga dimanfaatkan oleh PDAM di Kab. Mamasa sebagai sumber air bersih. Tabel 2.1 Daerah Aliran Sungai (DAS) di Wilayah Kabupaten Mamasa No.

Nama DAS

Luas (Ha)

Debit (l/dtk)

1

2

3

4

83.357 (Keseluruhan)

150 l/detik

1

Sungai Loko (Mamasa) 4 Ha

2

Sungai Parak (Tawalian)

100 l/detik

3

Sungai Kampinisan (Tandukkalua)

250 l/detik

4

Sungai Liawan (Sumarorong)

200 l/detik

5

Sungai Loko (Messawa)

50 l/detik

Sumber : Data Dasar Penyusunan Rencana Umum Sungai Mamasa Segmen Prov. Sulbar, 2011

Tabel 2.2 Nama, Luas Wilayah per-Kecamatan dan Jumlah Kelurahan Luas Wilayah

No.

Nama Kecamatan

Jumlah Kelurahan/Desa

(Ha)

(%) thd total

1

2

3

4

5

10 9 13 7 7 12 12 8 10 4 14 20 7 8 12 11 14

254,00 150,88 181,27 113,33 304,51 250,70 120,85 59,53 152,70 45,99 142,66 136,17 31,87 162,43 173,96 211,71 513,95

8,47 5,02 6,03 3,76 10,14 8,31 4,03 1,98 5,09 1,54 4,75 4,54 1,05 5,41 5,79 7,00 17,09

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Sumarorong Messawa Pana Nosu Tabang Mamasa Tandukkalua Balla Sesena Padang Tawalian Mambi Bambang Rantebulahan Timur Mehalaan Aralle Buntu Malangka Tabulahan

Sumber : Mamasa Dalam Angka 2012


19


2.1.1. Iklim Kondisi iklim di wilayah Kabupaten Mamasa bervariasi sesuai dengan geografisnya. Berdasarkan klasifikasi iklim Schmidt Ferguson (1951) adalah sebagai berikut: 1. Wilayah Kecamatan Mamasa, Kecamatan Sesena Padang, Kecamatan Tawalian, Kecamatan Balla dan Kecamatan Tanduk Kalua termasuk dalam zona agriklimat D1 dengan curah hujan rata-rata sekitar 2.140 mm/tahun dan bulan basah sebanyak 11 bulan 2. Wilayah Kecamatan Sumarorong dan Kecamatan Messawa termasuk dalam zona agriklimat A1 dengan curah hujan rata-rata sekitar 3.155 mm/tahun dan bulan basah sebanyak 12 bulan. 3. Wilayah Kecamatan Pana’, Kecamatan Nosu, dan Kecamatan Tabang termasuk dalam zona agriklimat D2 dengan curah hujan rata sebesar 3.487 mm/tahun dan bulan basah sebanyak 11 bulan 4. Wilayah Kecamatan Mambi, Kecamatan Bambang, Kecamatan Rantebulahan Timur, Kecamatan Aralle dan Kecamatan Tabulahan berada pada Zona agriklimat B1 dengan curah hujan rata-rata 2.585 mm/tahun dan bulan basah sebanyak 12 bulan. Secara umum wilayah Kabupaten Mamasa tergolong iklim tropis basah dengan suhu udara minimum 19,00 C dan suhu maksimum rata-rata berkisar 28,10 C. Kecepatan angin rata-rata setiap tahunnya 77 – 85 Km/jam. Berikut ini adalah kondisi iklim Kab. Mamasa secara umum : Tabel 2.3 Kondisi Iklim Kabupaten Mamasa No. 1

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 9. 10. 11.

Parameter Kondisi Iklim 2

Rerata curah Hujan/Tahun Curah Hujan Maksimal Curah Hujan Minimal Suhu Maksimal Suhu Minimal Rerata Kecepatan Angin Kecepatan Angin Maksimal Rerata Kelembaban Udara Kelembaban Udara Maksimal Kelembaban Udara Minimal

Kondisi Iklim Nilai

Satuan

3

4

25,7 158,6 0,4 28,1 19,0 0,225 0,4 -)* -)* -)*

Mm Mm Mm Celcius Celcius Km/jam Km/jam %)* %)* %)*

Sumber : Dinas Pertanian dan Holtikultura Kabupaten Mamasa, 2011 Keterangan : )* Tidak ada data


20


2.1.2. Keadaan Topografi Keadaan topografi Kabupaten Mamasa bervariasi mulai dari datar, berbukit sampai bergunung-gunung dengan tingkat kemiringan yang sangat terjal. Bagian wilayah dengan kemiringan di atas 40% menempati luasan terbesar yaitu seluas 238.670 Ha (78,74%) dan terdapat pada hampir semua Kecamatan. Bagian wilayah yang memiliki tingkat kemiringan 0 – 8 % menempati areal yang terkecil yaitu hanya sekitar 2.410 Ha atau 2,41% dari total luas wilayah Kabupaten Mamasa. Keadaan topografi yang demikian dan ditunjang oleh iklim tropis yang basah mengakibatkan daerah ini dikitari oleh beberapa daerah aliran sungai diantaranya, DAS Mamasa yang mengalir ke wilayah Kabupaten Pinrang (PLTA Bakaru), DAS masuppu yang mengalir ke wilayah Kabupaten Pinrang dan Kabupaten Sidrap, DAS Mapilli mengalir ke wilayah Kabupaten Sidrap dan Kabupaten Enrekang, DAS Mamuju mengalir ke wilayah Kabupaten Mamuju, dan DAS Bone Hau mengalir ke Wilayah Kabupaten Mamuju Utara. Dengan Kekhasan wilayah Kabupaten Mamasa yang didominasi oleh dataran tinggi, maka potensi yang diunggulkan diantanya adalah: pertambangan, Kepariwisataan, Kehutanan, Pertanian, Perkebunan dan Perikanan air tawar. Tabel 2.4 Posisi dan Tinggi Wilayah Diatas Pemukaan Laut (DPL) menurut Kecamatan di Kabupaten Mamasa 2011 Kecamatan

Bujur

Lintang

Tinggi DPL (m)

1

2

3

4

Sumarorong

119°20’

3°10’

325 – 2.100

Messawa

119°20’

3°15’

300 – 1.750

Pana

119°35’

3°05’

325 – 2.325

Nosu

119°30’

3°10’

1.437 – 2.450

Tabang

119°30’

2°50’

700 – 2.750

Mamasa

119°25’

2°50’

1.025 – 3.000

Tanduk Kalua

119°15’

3°00’

1.050 – 2.000

Balla

119°15’

2°55’

1.100 – 1.875

Sesenapadang

119°20’

3°00’

1.300 – 2.600

Tawalian

119°25’

2°55’

1.200 – 2.275

Mambi

119°10’

3°00’

175 – 1.550

Bambang

119°15’

2°55’

950 – 1.475


21


Rantebulahan Timur Mehalaan Aralle Buntu Malangka Tabulahan

119°10’

3°00’

850 – 2.725

*)

*)

650 – 655

119°10’

2°50’

500 – 2.350

*)

*)

650 – 950

119°10’

2°45’

100 – 2.950

*) Data tidak tersedia Sumber : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mamasa

Peta 2.2 Peta Topografi Kabupaten Mamasa Buku Putih Sanitasi Kabupaten Mamasa

22


2.1.3. Penggunaan Lahan Jenis penggunaan lahan pada suatu daerah menunjukkan aktivitas yang ada pada daerah tersebut. Penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Mamasa terdiri atas areal persawahan, perkebunan, peternakan, perikanan, hutan lindung, hutan produksi, padang rumput, pemukiman, jalan dan lain-lain. Berdasarkan hasil analisis data Sistim Informasi Geografis (SIG) tahun 2006 di Kabupaten Mamasa terdapat lahan hutan seluas 198.873 Ha, yang terdiri dari hutan lindung seluas 150.173 Ha, hutan produksi terbatas seluas 48.700 Ha. Demikian juga jenis penggunaan lahan berdasarkan hasil analis data SIG tahun 2006 adalah sebagai berikut: hutan lahan kering primer seluas 14.820 Ha, hutan lahan kering sekunder seluas 143.313 Ha, permukiman seluas 483 Ha, pertanian lahan kering seluas 23.209 Ha, rawa seluas 194 Ha, Sawah seluas 1.568 Ha, semak belukar seluas 92.436 Ha, Tanah terbuka seluas 4.592 Ha, dan tubuh air seluas 2.311 Ha.

Peta 2.3 Peta Penggunaan Lahan di Kabupaten Mamasa Buku Putih Sanitasi Kabupaten Mamasa

23


2.1.4. Prasarana dan Sarana Wilayah Kabupaten Mamasa secara keseluruhan adalah daratan/pegunungan sehingga angkutan jalan raya merupakan satu-satunya sarana transportasi yang dapat menghubungkan daerah ini dengan daerah lainnya. Jalan poros polewali Mamasa adalah satu-satunya jalan masuk dan keluar dari kabupaten mamasa, namun sampai saat ini kondisi jalan rusak parah sehingga jalan yang panjangnya hanya 93 Km ditempuh dengan waktu sekitar 4 sampai 5 jam. Pemerintah sudah membuka jalan ke perbatasan Kabupaten Tanah Toraja (Sulawesi Selatan) dan ke Ibukota Provinsi Sulawesi Barat (Mamuju), tetapi sampai saat ini kondisinya rata-rata masih sangat jauh dari kondisi baik sehingga sulit untuk dilalui kendaraan roda empat apalagi bila musim hujan. Demikian juga dengan kondisi jalan yang menghubungkan ibukota Kabupaten dengan ibukota kecamatan pada umumnya kondisinya masih sangat jauh dari kondisi baik. Tabel 2.5 Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Mamasa Tahun 2007 – 2011 (Km) Kondisi Jalan

2007

2008

2009

2010

1

2

3

4

5

6

185,66

225,06

208,06

215,3

259,33

91*

97*

35*

93*

40,25*

Baik

2011

28,75** Sedang

Rusak

Rusak Berat

Jumlah

315,14

315,35

304,35

476

381,80

-

-

25*

149*

28,75*

78**

23**

867,4

867,54

879,54

845,5

1 064,25

124*

118*

62**

20*

57,20**

356,10

358,1

374,1

296,8

60,68

24*

24*

26*

20*

17,00*

91**

30**

44,05**

1 724,30

1 766,05

1 766,05

1 842,60

1 766,06

239*

239*

86*

282*

86*

153**

108**

153**

Ket

: * (Jalan Provinsi) ** (Jalan Negara) Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Permukiman Kabupaten Mamasa 2011


24


Tabel 2.6 Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan (Km) di Kabupaten Mamasa Tahun 2007 – 2011 Permukaan Jalan

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

Diaspal Aspal Pavement

154,95 170*

162,70 172*

169,7 45*

169,7 45*

Kerikil Gravel

402,11 45*

418,61 43*

421,61 41* 62**

421,61 41* 62**

195,16 50* 22** 510,15 36* 121**

Tanah Land

811,14 24*

826,64 24*

861,64 91**

861,64 91**

1.028,36 10**

Lainnya

356,10

358,1

313,1

313,1

32,39

Jumlah

1.724,30

1.766,05

1.766,05

1.842,60

1.766,06

Total

239*

239*

86*

282*

86*

153**

108**

153**

Ket

: * (Jalan Provinsi) ** (Jalan Negara) Catatan : Data rinci 2011 masih merupakan data tahun sebelumnya karena belum ada pembaruan Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Permukiman Kabupaten Mamasa 2011

Pada bidang komunikasi dan telekomunikasi, terdapat dua kantor pos di Kabupaten Mamasa, masing-masing berada di Kecamatan Mamasa dan Kecamatan Sumarorong. Pada tahun 2011 kantor pos Mamasa dan Sumarorong keseluruhan mengirimkan surat sebanyak 4.486 lembar, dengan 41 diantaranya dikirim ke luar negeri. Sedangkan untuk paket pos, pada tahun 2011 kantor pos Mamasa dan Sumarorong mengirimkan sebanyak 2.678 kg paket pos tujuan dalam negeri dan 20 kg untuk tujuan luar negeri. Prasarana telekominikasi terutama jaringan telepon belum tersedia. Satu-satunya alat komunikasi yang dapat digunakan untuk berhubungan keluar kabupaten adalah dengan menggunakan Telepon Selluler/Handpone dan Telepon via satelit yang jangkauannya masih sangat terbatas hanya pada beberapa kantor dan tingkatan masyarakat tertentu. Penyediaan sarana dan prasarana produksi masih sangat terbatas. Perekonomian Kabupaten Mamasa masih didominasi oleh peranan sektor pertanian terutama pertanian tanaman pangan dan perkebunan rakyat. Kegiatan produksi masih dilakukan secara sederhana dengan sarana dan prasarana yang masih sangat sederhana. Hambatan utama yang dihadapi masyarakat petani adalah Buku Putih Sanitasi Kabupaten Mamasa

25


terbatasnya saluran irigasi dan sarana lainnya seperti traktor, pupuk, dan obat-obatan masih sangat terbatas. Selain itu juga yang menjadi kendala bagi masyarakat untuk mengembangkan kegiatan ekonominya adalah modal usaha. Sumber permodalan yaitu lembaga perkreditan berupa Bank atau lembanga perkreditan lainnya masih sangat kurang. Sampai saat ini baru terdapat tiga cabang/unit bank, yaitu bank cabang Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan BRI unit. Dari ketiga cabang/unit bank ini, dua terdapat di ibukota Kabupaten dan satu unit BRI terdapat di Kecamatan Sumarorong. Berdasarkan pada masalah keterbatasan sarana dan prasarana infrastruktur inilah yang menyebabkan kurangnya minat investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Mamasa. Selain itu dengan kondisi infrstruktur yang sangat tidak memadai menyebabkan pencanangan Kabupaten Mamasa sebagai daerah tujuan wisata di Sulawesi Barat sampai saat ini belum menampakan kegiatan/ hasil yang nyata.

2.2. DEMOGRAFI Jumlah penduduk merupakan modal yang potensial dan sangat menguntungkan bila diimbangi dengan peningkatan kualitas yang baik. Namun bila tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas justru akan menjadi beban dan kendala dalam kegiatan pembangunan. Istilah kependudukan (population) dihubungkan dengan hal-hal yang menyangkut perubahan-perubahan dalam struktur kependudukan, meliputi jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk, komposisi penduduk, dan persebaran penduduk. 2.2.1. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Jumlah Penduduk Kabupaten Mamasa pada tahun 2011, berjumlah 142.416 jiwa, meningkat sekitar 2.334 jiwa dari tahun sebelumnya dengan laju pertumbuhan penduduk per tahun sebesar 2,07 persen. Kecamatan Mamasa merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar, yaitu sekitar 22.917 jiwa (16,09%). Sedangkan yang terkecil adalah Kecamatan Mehalaan sebesar 3.922 jiwa (2,75%). Kepadatan penduduk Kabupaten Mamasa pada tahun 2011 adalah 47 jiwa per Km2, atau terdapat sekitar 47 jiwa setiap 1 Km2.


26


2.2.2. Kepadatan Penduduk Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, maka tingkat kepadatan penduduk juga mengalami peningkatan. Hingga akhir tahun 2011 kepadatan penduduk tercatat sebanyak 142.416 jiwa dan 47 jiwa/km², dengan luas wilayah Kabupaten Mamasa ±3.005,88km². Bila memperhatikan data penyebaran penduduk pada tingkat kecamatan, ternyata Kecamatan Rantebulahan Timur merupakan wilayah yang memiliki kepadatan tertinggi yaitu 181 jiwa/km², kemudian Kecamatan Tawalian sebanyak 137 jiwa/km², sedangkan Kecamatan Tabulahan merupakan wilayah yang memiliki kepadatan penduduk terendah yaitu sebanyak 19 jiwa/km². Tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Mamasa dapat dilihat pada table berikut : Tabel 2.7 Tingkat Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Mamasa Tahun 2011 No 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Kecamatan 2

Sumarorong Messawa Pana Nosu Tabang Mamasa Tanduk Kalua Balla Sesenapadang Tawalian Mambi Bambang Rantebulahan Timur Mehalaan Aralle Buntu Malangka Tabulahan Jumlah Total

Luas (km²)

Jumlah Penduduk (Jiwa)

Kepadatan Penduduk (Jiwa/ km²))

Banyaknya Rumah Tangga

Kepadatan Penduduk per Rumah Tangga

3

4

5

6

7

254,00 150,88 181,27 113,33 304,51 250,07 120,85 59,53 152,70 45,99 142,66 136,17 31,87 162,43 173,96 211,71 513,95

9.739 7.208 8.694 4.350 5.988 22.917 10.150 6.117 7.839 6.314 9.451 10.481 5.776 3.922 6.692 6.803 9.975

38 48 48 38 20 92 84 103 51 137 66 77 181 24 38 32 19

2.418 2.053 2.118 1.097 1.269 6.147 2.041 1.384 2.120 1.346 2.054 2.693 1.160 795 1.269 1.738 2.123

4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5

3.005,88

142.416

47

33.825

4

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mamasa 2012


27


Tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Mamasa dapat pula dilihat pada peta berikut ini :

Peta 2.4 Peta Kepadatan Penduduk di Kabupaten Mamasa


28


Tabel 2.8 Proyeksi Penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Mamasa Tahun 2007 – 2011 No.

Kecamatan

Jumlah Penduduk 2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

1

Sumarorong

9.167

9.283

9.347

9.580

9.739

2

Messawa

7.033

7.041

7.077

7.090

7.208

3

Pana

8.673

8.687

8.746

8.552

8.694

4

Nosu

4.378

4.385

4.411

4.276

4.350

5

Tabang

6.412

6.526

6.569

5.890

5988

6

Mamasa

14.607

14.698

14.784

22.541

22.917

7

TandukKalua

9.656

9.742

9.806

9.984

10.150

8

Balla

5.318

5.327

5.364

6.017

6.117

9

Sesenapadang

8.920

9.009

9.099

7.709

7.839

10

Tawalian

3.449

3.456

3.459

6.210

6.314

11

Mambi

11.077

11.161

11.251

9.295

9.451

12

Bambang

4.959

10.748

10.839

10.312

10.481

13

Rantebulahan Timur

10.652

5.007

5.009

5.682

5.776

14

Mehalaan

*)

*)

*)

3.857

3.922

15

Aralle

10.827

10.854

10.919

6.584

6.692

16

BuntuMalangka

*)

*)

*)

6.691

6.803

17

Tabulahan

9305

9385

9.454

9.812

9.975

124.433

125.309

12.6134

140.082

142.416

Jumlah Total

*) Data masih bergabung dengan kecamatan induk Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mamasa

2.2.3.

Rasio Jenis Kelamin Jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Mamasa pada tahun 2011 sebanyak 72.273 jiwa, sedangkan Penduduk perempuan sebanyak 70.143 jiwa. Data ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki ternyata 1,03 persen lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan, dengan perbandingan jenis kelamin (sex ratio) 103 yang berarti bahwa diantara 100 orang perempuan terdapat 103 laki-laki. Jumlah penduduk berdasarkan Kecamatan dan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 2.9 dibawah ini :


29


Grafik 2.1 Grafik Jumlah Penduduk menurut Kecamatan dan Perbandingan Jenis Kelamin di Kabupaten Mamasa Tahun 2011 4782 5193

TABULAHAN 3358 3445 3288 3404

BUNTU MALANGKA ARALLE

1898 2024 2859 2917

MEHALAAN RANTEBULAHAN TIMUR BAMBANG MAMBI

5176 5305 4647 4804

3143 3171 3907 3932 3025 3092 4986 5164

TAWALIAN SESENA PADANG BALLA TANDUK KALUA

PEREMPUAN LAKI-LAKI 11416 11501

MAMASA 2924 3064 2145 2205 4211 4483 3539 3669 4839 4900

TABANG NOSU PANA MESSAWA SUMARORONG 0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

Sumber : Mamasa Dalam Angka, 2012

Tabel 2.9 Rasio Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Mamasa Tahun 2011 No.

Kecamatan

1

2

Laki-laki

Populasi Penduduk Perempuan Jumlah

Rasio (%)

3

4

5

6

1

Sumarorong

4.900

4.839

9.739

101

2

Messawa

3.669

3.539

7.208

104

3

Pana‘

4.483

4.211

8.694

106


30


4

Nosu

2.205

2.145

4.350

103

5

Tabang

3.064

2.924

5.988

105

6

Mamasa

11.501

11.416

22.917

101

7

Tanduk Kalua

5.164

4.986

10.150

104

8

Balla

3.092

3.025

6.117

102

9

Sesenapadang

3.932

3.907

7.839

101

10

Tawalian

3.171

3.143

6.314

101

11

Mambi

4.804

4.647

9.451

103

12

Bambang

5.305

5.176

10.481

102

13

Rantebulahan Timur

2.917

2.859

5.776

102

14

Mehalaan

2.024

1.898

3.922

107

15

Aralle

3.404

3.288

6.692

104

16

Buntu Malangka

3.445

3.358

6.803

103

17

Tabulahan

5.193

4.782

9.975

109

72.273

70.143

142.416

103

Jumlah Sumber : Mamasa Dalam Angka 2012

2.3. KEUANGAN DAN PEREKONOMIAN DAERAH PDRB merupakan salahsatu indikator untuk mengetahui Pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah dalam satu periode tertentu. PDRB dihitung Atas Dasar Harga (ADH) berlaku atau nominal dan PDRB atas dasar harga konstan atau riil. PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk mengetahui perkembangan struktur ekonomi, sementara PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Penggunaan angka atas dasar harga konstan ini dimaksudkan untuk menghindari pengaruh perubahan harga, sehingga perubahan yang diukur merupakan perubahan riil ekonomi. Dalam penghitungan PDRB tahun 2005, pertumbuhan ekonomi baik nasional maupun regional dihitung dengan menggunakan harga konstan Tahun 2000 sebagai tahun dasar. Berdasarkan hasil perhitungan PDRB Kabupaten Mamasa pada tahun 2008, nilai PDRB atas dasar harga berlaku telah mencapai Rp. 517,55 milyar , sedangkan pada tahun 2007, nilainya baru mencapai Rp.


31


477,29 milyar , nilai PDRB atas dasar harga konstan pada tahun 2010 telah mencapai Rp. 612,18 milyar sedangkan pada tahun sebelumnya baru mencapai Rp. 564,10 milyar Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mamasa selama periode Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2010 dapat dilihat pada Tabel berikut ini : Tabel 2.10 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2000 serta Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamasa Tahun 2005 - 2010 No.

Tahun

PDRB Harga Berlaku (Milyar Rp)

PDRB Harga Konstan (Milyar Rp)

Pertumbuhan (%)

1

2

3

4

5

1

2006

585,35

449,91

5,45

2

2007

675,82

479,9

6,67

3

2008

888,8

517,55

9,31

4

2009

1.046,82

564,1

7,52

5

2010

1.199,39

612,18

8,54

6

2011*)

1.373,71

657,19

7,35

Rata-rata

7,47

Keterangan : *) Angka Sementara Sumber : BPS, PDRB Kabupaten Mamasa Tahun 2011

Berdasarkan hasil perhitungan PDRB, pada tahun 2010 nilai PDRB atas dasar harga berlaku hampir mencapai 1,2 trilyun rupiah sedangkan pada tahun 2005 baru sebesar 525,11 milyar rupiah atau naik sekitarr 50% dalam kurun waktu 6 tahun. Dalam struktur perekonomian Kabupaten Mamasa peranan sektor pertanian masih cukup besar selama lima tahun terakhir (tahun 2006-2010) yakni rata-rata 55,20 persen, walaupun setiap tahun peranannya mengalami penurunan. Pada tahun 2006 peranannya mencapai 57,39 persen, sedang pada tahun 2010 peranannya turun menjadi 53,58 persen. Tingginya peranan ini ditopang oleh subsektor Tanaman Bahan Makan dengan kontribusi rata-rata 27,22 persen kemudian disusul oleh subsektor tanaman perkebunan dengan kontribusi rata-rata 26,41 persen. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Kabupaten


32


Mamasa masih mengandalkan sektor pertanian tanaman bahan makanan sebagai sumber utama mata pencahariannya. Selain pertanian, lapangan usaha lain yang mempunyai kontribusi cukup besar adalah sektor jasa-jasa, Lapangan usaha perdagangan, hotel dan restoran, serta lapangan usaha bangunan, yang masing-masing menyumbang 17,42 persen, 10,23 persen, serta 6,16 persen terhadap pembentukan total PDRB Kabupaten Mamasa pada tahun 2010. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2.11 Struktur Ekonomi Kabupaten Mamasa Periode 2006 - 2011 (%) No.

Lapangan Usaha

2006

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

7

1.

Pertanian

57,39

55,71

56,43

54,15

53,58

51,25

2.

Pertambangan dan Penggalian

0,31

0,32

0,40

0,52

0,55

0,58

3.

Industri Pengolahan

3,29

3,34

3,11

3,59

4,54

4,69

4.

Listrik, Gas, dan Air Bersih

0,14

0,18

0,19

0,18

0,25

0,30

5.

Bangunan

3,48

3,72

4,98

5,73

6,16

6,22

6.

Perdagangan, Hotel dan Restoran

11,85

11,69

10,43

9,99

10,23

10,45

7.

Angkutan dan Komunikasi Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan Jasa-Jasa

1,76

1,76

1,46

1,46

1,50

1,54

4,16

4,06

4,40

5,68

5,78

5,71

17,62

19,21

18,58

18,70

17,42

19,27

100

100

100

100

100

100

8. 9.

PDRB Sumber: BPS, PDRB Kabupaten Mamasa, 2010

Sedangkan Realisasi APBD Kabupaten Mamasa selama 5 ( lima) tahun terakhir mulai tahun 2008 2012 sebagai berikut : Tabel 2.12 Ringkasan Realisasi APBD 5 Tahun Terakhir No.

Anggaran

2008

2009

2010

2011

2012

1

2

3

4

5

6

7

A.

Pendapatan

300.803.352.214,05

315.631.800.708,94

384.991.581.800,20

429.371.904.549,24

485.288.675.538,34

1

Pendapatan Asli Daerah

8.955.334.386,05

7.117.311.530,94

6.020.295.475,20

7.682.187.555,24

8.496.727.077,34

2

Dana Perimbangan (Transfer)

270.319.393.707

283.145.472.447

308.075.638.184

368.298.230.141

448.148.486.461


33


3

Lain - Lain Pendapatan yang Sah

B.

Belanja

1

Belanja Tidak Langsung

2

Belanja Langsung Jumlah Belanja Surplus/Defisit Anggaran

21.528.624.121

25.369.016.731

70.895.648.141

53.391.486.853

28.643.462.000

31.128.131.925,00

156.772.552.231

158.375.005.646

257.400.096.773

253.580.251.938

171.695.876.058

194.485.981.288,98

139.317.618.010

120.246.591.009

200.775.441.754

202.824.007.983,00

351.258.533.519,98

297.692.623.656

377.646.687.782

454.355.693.692

(2.020.655.768,95)

(35.626.732.821,04)

(45.873.421.640,20)

(51.725.216.607,24)

(29.932.981.846,34)

Ket : n = Tahun Penyusunan Buku Putih Sumber : Hasil Realisasi Keauangan Akhir Tahun APBD Kab. Mamasa (DPKAD Kab. Mamasa)

Tabel 2.13 Ringkasan Anggaran Sanitasi dan Belanja Modal Sanitasi per-Penduduk 5 Tahun Terakhir No.

Sub-Sektor/SKPD

2008 (Rp)

2009 (Rp)

2010 (Rp)

2011 (Rp)

2012 (Rp)

2

3

4

5

6

7

1 A.

Air Limbah

1

Bappeda

2

DPU - Cipta Karya

3

-

-

202.300.000,00

-

400.000.000,00

400.000.000,00

636.960.000,00

768.990.000,00

Badan Lingkungan Hidup

-

-

-

-

4

Dinas Perumahan Pemukiman dan Kebersihan

-

-

328.000.000,00

-

B.

Persampahan -

-

195.000.000,00

77.250.000,00

578.302.000,00

197.600.000,00

287.600.000,00

127.400.000,00

Bappeda

-

-

-

80.000.000,00

Drainase

1.507.932.500,00

123.500.000,00

769.960.000,00

1.670.010.100,00

-

-

674.000.000,00

253.700.000,00

320.889.900,00

320.889.900,00

84.500.000,00

90.500.000,00

2.807.124.400,00

1.041.989.900,00

3.178.320.000,00

3.067.850.100,00

151.107

151.107

150.939

151.107

Dinas Perumahan Pemukiman dan Kebersihan Badan Lingkungan Hidup

C.

DPU - Cipta Karya

D.

Dinas Perumahan Pemukiman dan Kebersihan Aspek PHBS (pelatihan, sosialisasi, komunikasi, pendampingan)

E.

Belanja Modal Sanitasi (A s/d D)

F.

Total Belanja Modal Sanitasi dari APBD Murni

1.259.313.000,00

(bukan pendampingan) G.

Total Belanja APBD

H.

Proporsi Belanja Modal Sanitasi Terhadap Belanja Total (8:13x100%)

I.

Jumlah Penduduk


34


J.

Belanja Modal Sanitasi perPenduduk (E:I)

18.577,06

6.895,71

21.056,98

20.302,50

Ket : belanja modal (investasi baru dan pemeliharaan) Sumber : ………………………………………………………….

Tabel 2.14 Data Mengenai Ruang Fiskal Kabpaten Mamasa 5 Tahun Terakhir No.

Tahun

Indeks Kemampuan Fiskal/Ruang Fiskal Daerah (IRFD)

1

2

3

1. 2. 3. 4. 5.

2008 2009 2010 2011 2012

129.107.476.156 121.145.819.420 245.673.963.790 309.125.313.540 284.513.233.784

Sumber : Hasil Realisasi Keauangan Akhir Tahun APBD Kab. Mamasa (DPKAD Kab. Mamasa)

2.3.1. Pertanian Tanaman Pangan Luas lahan sawah di kabupaten Mamasa pada Tahun 2010 yakni 13.025 Ha. Jumlah produksi sekitar 97.366 Ton, Sebagian besar produksi padi dihasilkan oleh jenis padi sawah. Selain padi sebagai komoditas tanaman pangan andalan, tanaman pangan lainnya adalah jagung, ubi kayu, ubi jalar dan kacang-kacangan. Pada Tahun 2010 Produksi jagung Kabupaten Mamasa sebesar 701 ton, Kacang tanah, 319 ton, dan ubi kayu 3.342 ton.

Gambar 2.1 Areal Persawahan di Kab. Mamasa Buku Putih Sanitasi Kabupaten Mamasa

35


2.3.2. Perkebunan Komoditas perkebunan yang menjadi unggulan dilihat dari jumlah produksi dan prospek pengembangannya adalah kopi robusta, kopi arabika, kakao, kelapa dalam, kemiri, lada, dan vanili, serta beberapa jenis komoditi lainnya. Komoditas ini merupakan komoditas yang dapat dikembangkan untuk menjadi komoditas ekspor dari Kabupaten Mamasa. Pada Tahun 2010 luas areal perkebunan di Kabupaten Mamasa adalah, Kopi robusta 3.535 Ha, kopi arabika 8.953 Ha, kakao 17.570 Ha, dan kelapa 105 Ha. Sedangkan produksinya adalah: robusta sebesar 6.375 ton, kopi arabika 12.531 ton, kakao 5.212 ton, dan kelapa 13,72 ton.

Gambar 2.2 Biji Kopi dari Perkebunan Rakyat di Kab. Mamasa

2.3.3. Peternakan Perkembangan subsektor peternakan di Kabupaten Mamasa cukup menggembirakan. Sebagaimana diketahui, Kabupaten Mamasa dikenal sebagai salah satu daerah sumber kerbau belang yang memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi bagi masyarakat Kabupaten Mamasa dan Kabupaten Tana Toraja.

Jenis ternak yang dapat kembang di Kabupaten Mamasa adalah kerbau, sapi, babi,

kambing, ayam buras, ayam ras, dan itik.


36


Gambar 2.3 Potensi Ternak di Kab Mamasa

2.3.1. Kehutanan Berdasarkan hasil analisis data Sistim Informasi Geografis (SIG) tahun 2006 di Kabupaten Mamasa terdapat lahan hutan seluas 198.873 Ha, yang terdiri dari hutan lindung seluas 150.173 Ha, hutan produksi terbatas seluas 48.700 Ha. Luas kawasan hutan berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Mamasa dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.15 Luas Kawasan Hutan Menurut Fungsinya dirinci Menurut Kecamatan di Kabupaten Mamasa Tahun 2009 Cagar Alam Marga Satwa

No.

Kecamatan

Hutan Lindung

Hutan Produksi

Hutan Produksi Konfersi

1

2

3

4

5

6

14.065

2.498

-

-

16.563

Jumlah (Ha) 7

1

Sumarorong

2

Messawa

9384

7

-

-

9.391

3

Pana’

8.020

45

-

-

8.065

4

Nosu

3.367

2.106

-

-

5.473

5

Tabang

26.663

-

-

-

26.663


37


6

Mamasa

17.775

1.073

-

-

18.851

7

Tandukkalua

4.846

-

-

-

4.846

8

Balla

285

1.732

-

-

2.017

9

Sesenapadang

5.025

4.734

-

-

9.759

10

Tawalian

615

-

-

-

615

11

Mambi

8.051

7.904

-

-

15.995

12

Rantebulahan Timur

-

-

-

-

13

Bambang

4.738

1.831

-

-

6.569

14

Aralle

13.287

12.436

-

-

25.723

15

Tabulahan

33.852

14.332

-

-

48.184

149.973

48.701

-

-

198.674

Jumlah Total

-

Sumber : Kumpulan Data Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2011

Gambar 2.4 Kondisi Hutan di Kab. Mamasa


38


2.3.5. Perikanan Kabupaten Mamasa tidak mamiliki pantai karena berada di daerah pengunungan. Sehingga yang dapat dikembangkan hanya perikanan darat/air tawar. Adapun jenis ikan yang dapat dikembangkan di kabupaten Mamasa adalah, ikan mas, ikan nila, lele dumbo, dll.

Gambar 2.5 Potensi Perikanan di Kabupaten Mamasa

2.3.6. Pertambangan Potensi sumberdaya galian tambang di wilayah Kabupaten Mamasa cukup beragam jenisnya. Yaitu bahan tambang galian golongan A (logam), golongan B (bahan baku industri) dan bahan galian golongan C (bahan bangunan). Bahan-bahan tersebut tersebar di beberapa kecamatan antara lain, Biji besi di Kecamatan Balla, Mamasa, dan Kecamatan Tabulahan; emas di temukan di Kecamatan Tabang dan Kecamatan Tabulahan; Intan di temukan di Kecamatan Sumarorong; serta Zeolit dan pasir kwarsa ditemukan di Kecamatan Messawa dan Kecamatan Sumarorong. Peta berikut ini akan menjelaskan letak potensi bahan tambang galian yang tersebar di Kabupaten Mamasa :


39


Peta 2.5 Peta Potensi Tambang di Kabupaten Mamasa

2.3.7. Industri Kecil dan Industri Rumah Tangga Sampai tahun 2011 kegiatan industri yang ada di Kabupaten Mamasa didominasi oleh industri rumah tangga yang tercacat sebanyak 655 industri dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 1.430 orang. Sedangkan Industri kecil jumlahnya hanya 40 usaha namun menyerap tenaga kerja lebih banyak yaitu sebanyak 265 orang. jenis industri yang terdapat di Kabupaten Mamasa berdasar data pada tahun 2011 diantaranya adalah, industri pengupasan dan pembersihan kopi, pembuatan roti dan kue kering, pengolahan kopi bubuk, tempe, tahu, meubel kayu, kerajinan kayu, anyaman rotan dan bambu, penggergajian kayu, percetakan, pakaian jadi dari tekstil, reparasi radio/tv, batu bata, reparasi Buku Putih Sanitasi Kabupaten Mamasa

40


kendaraan roda 4, reparasi kendaraan roda 2, pandai besi, pertenunan kain katun, photo copy, gilingan padi, dan lain-lain. Tabel 2.16 memperlihatkan banyaknya industri kecil dan industri rumah tangga di Kabupaten Mamasa Tahun 2011.

Gambar 2.6 Industri Tenun Kain Tradisional di Kab. Mamasa

Tabel 2.16 Jumlah Industri Kecil dan Industri Rumah Tangga di Kabupaten Mamasa, Tahun 2011 No.

Kecamatan

Industri Kecil

Tenaga Kerja

Industri Rumah Tangga

Tenaga Kerja

1

2

3

4

5

6

1

Sumarorong

-

-

40

80

2

Messawa

3

21

60

103

3

Pana’

-

-

17

37

4

Nosu

2

11

19

54

5

Tabang

-

-

13

38

6

Mamasa

2

15

91

180

7

Tandukkalua

3

23

28

62

8

Balla

6

52

87

159

9

Sesenapadang

-

-

25

48

10

Tawalian

2

10

36

76

11

Mambi

-

-

35

66


41


12

Bambang

10

54

77

210

13

Rantebulahan Timur

1

5

35

76

14

Mehalaan

-

-

23

57

15

Aralle

3

16

13

39

16

Buntumalangka

8

58

25

65

17

Tabulahan

-

-

31

80

40

265

655

1.430

Jumlah Total Sumber : Mamasa Dalam Angka 2012

2.3.8. Sektor Perdagangan dan Jasa Sektor perdagangan di Kabupaten Mamasa perlu dikembangkan agar aktivitas perekonomian semakin lancar. Meskipun kegiatan perdagangan sudah merupakan bagian dari pengembangan sektor pertanian (perdagangan hasil-hasil pertanian) dan pengembangan sektor industri (perdagangan hasilhasil industri kecil termasuk kerajinan). Pembinaan dan pengembangan perdagangan, selain untuk tujuan lokal juga untuk ditujukan untuk perdagangan antar Kabupaten dan Provensi serta sedapat mungkin adanya komoditi ekspor dari Kabupaten Mamasa. Fasilitas perdagangan berupa pasar tersebar di semua kecamatan dan pada umumnya masih merupakan pasar tradisonal dengan prasarana yang sangat kurang dan tidak teratur. Demikian juga dengan daya dukung pasar yang ada di Mamasa sebagai ibukota kabupaten sudah sangat tidak memadai, sehingga perlu segerah dicarikan jalan keluarnya. Salah satu jenis sektor jasa yang sedang dikembangkan di Kabupaten Mamasa adalah pariwisata. Berbagai macam potensi/objek wisata di Kabupaten Mamasa yang dapat dikembangkan dan dipromosikan baik potensi wisata alam, dan wisata budaya, serta wisata agro. Objek wisata tersebut yaitu misalnya Permandian Air Panas Kole, Air Terjun Sambabo, Air Terjun Liawan, Gunung Mambulling dan Puncak Buntu Mussa Ballapeu, Arung jeram, Rumah Adat Tradisionil, Makam tua/tradisionil, situs, Gereja tua, Seni tradisionil, dan Ritual-ritual Adat, serta berbagai objek lainnya. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.17 berikut ini :


42


Tabel 2.17 Jenis dan Nama-nama Objek-objek Wisata Andalan Menurut Kecamatan di Kabupaten Mamasa Jarak Dari Jalan Ibu Kota Poros Kabupaten Terdekat

No.

Nama Obyek Wisata

Jenis Obyek

1

2

3

4

5

Obyek Wisata Alam Obyek Wisata Alam Obyek Wisata Budaya Obyek Wisata Alam Obyek Wisata Alam Obyek Wisata Alam Obyek Wisata Alam Obyek Wisata Alam Obyek Wisata Budaya Obyek Wisata Budaya Obyek Wisata Budaya Obyek Wisata Budaya Obyek Wisata Alam Obyek Wisata Budaya Obyek Wisata Budaya Obyek Wisata Budaya Obyek Wisata Alam Obyek wisata Alam Obyek Wisata Budaya

6 Km. 6,5 Km. 7 Km. 11 Km. 13 Km. 3,5 Km. 4 Km. 7 Km. 3 Km. 4 Km. 4 Km. 4 Km. 4 Km. 3 Km. 3 Km. 3 Km. 5 Km. 0 Km. 1 Km.

2 Km. 2,5 Km. 3 Km. 2 km. 4 Km. 30 m. 1 Km. 5 Km. 100 m. 1 Km. 4 Km. 4 Km. 4 Km. 3 Km. 3 Km. 3 Km. 5 Km. o Km. 1 Km.

Obyek Wisata Budaya Obyek Wisata Budaya Obyek Wisata Alam Obyek Wisata Alam Obyek Wisata Alam batu telapak kaki Tantayo Obyek Wisata Budaya Obyek Wisata Alam, gua batu dan aliran sungai Obyek Wisata Gua Alam Obyek Wisata Alam Obyek Wisata Alam Obyek Wisata Alam

14,5 Km. 17 Km. 21 Km. 20 Km.

2,5 Km. 5 Km. 9 Km. 6,5 Km.

18,5 Km.

4,5 Km.

17 Km.

3 Km.

20 Km.

6,5 Km.

20 Km. 19 Km. 19 Km. 16 Km.

6,5 Km. 5 Km. 5 Km. 5 Km.

A. Kecamatan Mamasa 1 Batu Membali 2 Air Terjun 3 Rumah Ukir 4 Batu Bersejarah 5 Air Terjun 6 Permandian Air Panasa Alam 7 Pemandangan Alam 8 Air Terjun Tetean 9 Kuburan Tua 10 Kesenian Daerah 11 Rumah Ukir 12 Banua Layuk 13 Air Terjun 14 Rumah Adat 15 Rumah Ukir 16 Musik Bambu 17 Titian Akar Beringin 18 Pohon Mangga Bersejarah 19 Rumah Ukir Banggo B. Kecamatan Balla 1 Kuburan Tedong-Tedong Minanga 2 Perkampungan Tradisional Ballapeu' 3 Panorama Alam Mussa' 4 Laso Batu 5

Batu Bekas Telapak Kaki Raksasa

6

Kuburan Tua Bambalu

7

Gua Alam Ulu Manta

8 9 10 11

Gua Alam Lokko' Air Terjun Allo Dio Air Terjun Bunu' Air Terjun Lempo

12

Perkampungan Tradisional Batarirak

Obyek Wisata Budaya

16 Km.

2 Km.

13

Rumah Adat Dusun Tumangke

Obyek Wisata Budaya

16 Km.

2 Km.


43


14 Air Terjun Tambuk Manuk 15 Ari Terjun Ampilli' 16 Kelompok Pengrajin 17 Batu Sikoba 18 Sanggar Wisata Sadar Wisata 19 Panorama Alam Pepassi C. Kecamatan Tawalian 1 Rumah Adat Parengnge Tawalian 2

Gereja Tua

3

Sumber Air Panas Alam Rante Kamiri

4 5

Kuburan Tua Ne’Pattoni Kampung Sirenden

6

Air Panas Alam Rante Dambu

7 Air Terjun Parak D. Kecamatan Sesenapadang 1 Air Terjun Minanga 2 Rumah Adat 3 Rumah Adat 4 Rumah Adat 5 Rumah Adat 6 Rumah Adat 7 Rumah Adat 8 Kuburan Tua Atap Batu Kuburan Tua Pejuang Benteng 9 Salubanga 10 Kuburan Tua Perengnge' Orobua E. Kecamatan Tanduk Kalua' 1 Air Terjun Bunu' 2 Pemandian Air Panas Tamalanti' 3 Kuburan Tua Kanan-Kanan 4 Air Terjun Sakunan 5 Buntu Tonggo 6 Mataurang 7 Limbong F. Kecamatan Sumarorong 1 Air Terjun Liawan 2 Manusia Menjadi Batu 3 Angrek Alam 4 Perkebunan Kopi dan Coklat 5 Panorama Alam Bukit Tondok Tallu 6 Sanggar Tari Sumarorong Buku Putih Sanitasi Kabupaten Mamasa

Obyek Wisata Alam Obyek Wisata Alam Obyek Wisata Budaya Obyek Wisata Alam Obyek Wisata Budaya Obyek Wisata Alam

17 Km. 17 Km. 13 Km. 16 Km. 14 Km. 20 Km.

3 Km. 3 Km. 10 meter 2 Km. 2 Km. 6,5 Km.

Obyek Wisata Budaya Gereja Masa Pemerintahan Belanda Obyek Wisata Alam Pemandian Obyek Wisata Budaya Obyek Wisata Budaya Obyek Wisata Alam Pemandian Obyek Wisata Alam

± 3 Km

± 30 m

± 3 Km.

± 100 m

± 4 Km.

± 300 m

± 4 Km ± 5 Km

± 350 m ± 700 m

± 2,5 Km

± 450 m

± 5 Km

± 1 Km

Obyek Wisata Alam Obyek Wiasata Budaya Obyek Wisata Budaya Obyek Wisata Budaya Obyek Wisata Budaya Obyek Wisata Budaya Obyek Wisata Budaya Obyek Wisata Budaya

17 Km. 10 Km. 8 Km. 8 Km. 8 Km. 4 Km. 3,5 Km. 7 Km.

Obyek Wisata Budaya

9 Km.

Obyek Wisata Budaya

8 Km.

Obyek Wisata Alam Obyek Wisata Alam Obyek Wisata Budaya Obyek Wisata Alam Obyek Wisata Alam Obyek Wisata Alam Obyek Wisata Alam

23 Km. 30 Km. 16 Km. 20 Km. 25 Km. 20 Km. 25 Km.

Obyek Wisata Budaya Obyek Wisata Alam Obyek Wisata Alam Obyek Wisata Agro Obyek Wisata Alam Obyek Wisata Budaya

38 Km. 39 Km. 25 Km. 25 Km. 35 Km. 35 Km.

2 Km. 50 m. 0 Km. 0 m. 500 m. 0 M.

44


7

Tenunan Tradisional

8

Bakkele'

G. Kecamatan Messawa 1 Rumah Adat Makuang 2 Rumah Adat Tappang 3 Lokko' Ledo Pasapa' Mambu 4 Rumah Adat Malimbong 5 Air Terjun Sollokan 6 Rumah Adat Sepang 7 Rumah Adat Kalosi 8 Batu Sawa H. Kecamatan Nosu 1 Sarambu Talondo 2 Sarambu Salu Siwi 3 Upacara Mangngaro 4 Sarambu Sikore 5 Limbong Kodo 6 Gua Aneh I. Kecamatan Pana' 1 Rumah Adat Leasa 2 Sampoang J. Kecamatan Tabang 1 Rumah Adat Tabang 2 Perkampungan Tobugi' 3 Gua Tambing Dewata 4 Panorama Alam Pokko 5 Tari Bondesan K. Kecamatan Mambi 1 Kuburan Tradisional dan Tua Batutu 2 Air Terjun Salulemo 3 Rumah Hadat 4 Gua Lewa L. Kecamatan Aralle 1

Banua Kasalle Andiri Posi'

2

Sumber Ari Panas Alam

3

Batu menyerupai seekor babi

M. Kecamatan Bambang 1 Kuburan Tua 2 Kanan 3 Panorama Alam Buku Putih Sanitasi Kabupaten Mamasa

Obyek Wisata Budaya Air Terjun Rendah/Kawasan Agrowisata

37 Km.

2 Km.

50 Km

300 Mtr

Obyek Wisata Budaya Obyek Wisata Budaya Obyek Wisata Alam Obyek Wisata Budaya Obyek Wisata Alam Obyek Wisata Budaya Obyek wisata bBudaya Obyek wisata Alam

2 Km. 1 Km.

2 Km. 0,5 Km. 16 Km. 4 Km. 5 Km. 12 Km. 3 Km. 1 Km.

Obyek Wisata Alam Obyek Wisata Alam Obyek Wisata Budaya Obyek Wisata Alam Obyek Wisata Alam Obyek Wisata Alam

61 Km. 62 Km.

2 Km. 3 Km.

52 Km. 53 Km. 63 Km.

2 Km. 25 Km. 4 Km.

Obyek Wisata Budaya Obyek Wisata Alam

50 Km. 50 Km.

2 Km. 5 Km.

Obyek Wisata Budaya Obyek Wisata Budaya Obyek Wisata Alam Obyek Wisata Alam Obyek Wisata Budaya

31 Km. 5 Km. 41 Km.

1,5 Km.

Obyek Wisata Budaya Obyek Wisata Alam Obyek Wisata Budaya Obyek Wisata Alam

26 Km. 31 Km. 28 Km. 32 Km.

300 meter 5 Km. 2 Km. 5 Km

Obyek Wisata Budaya, didirikan sekitar tahun 1892 Obyek Wisata Alam Pemandian Air Panas Obyek Wisata Alam batu aneh sekitar tahun 1892

60,5 Km.

Obyek Wisata Budaya Obyek Wisata Alam air panas Obyek Wisata Alam

43 Km. 43 Km. 47 Km.

2 Km.

60 Km.

60 Km. 2 Km. 1,5 Km. 100 meter 45


4 5 6 7 8

Kuburan Tua dalam gua alam Lumbung Padi Tua Gua Alam Batu Moni Gua Orang Kerdil Batu Alam yang mengeluarkan 9 pecahan batu setiap saat 10 Sapingga' Debata 11 Panorama Alam Masionobe 12 Air Terjun Rante Poda 13 Rumah Adat Patoko 14 Batu Takatio 15 Eran Batu 16 Jembatan Batu 17 Batu Ma'puso Makahama' 18 Air Kehidupan dan Kematian 19 Bettem Pa'dahangam 20 Upacara Ritual Ada' Mappurondo 21 Air Terjun Tallu Sitodo' 22 Benda-Benda Budaya 23 Benda-Benda Budaya 24 Benda-Benda Budaya 25 Kuburan Tua 26 Air Terjun Sambabo N. Kecamatan Tabulahan 1 Air Terjun Tampaq 2 Air Terjun Muhahe 3 Air Terjun Burana' 4 Air Terjun Mempoang 5 Air Terjun Sambabo Kayumea 6 Gunung Gandang Dewata (3.107 m) 7 Kampung Tua Tanete Kamande 8 Tonde' 9 Gua Sabe 10 Rumah Adat Saluleang 11 Kelompok Musik Bambu 12 Sanggar Seni Tari Tabulahan

Obyek Wisata Budaya Obyek Wisata Budaya Obyek Wisata Alam Obyek Wisata Alam Obyek Wisata Alam

47 Km. 47 Km. 49 Km. 49 Km. 35 Km.

200 meter 200 meter 200 meter 100 meter 3 Km.

Obyek Wisata Alam

37 Km.

2 Km.

Obyek Wisata Alam senjata Obyek Wisata Alam Obyek Wisata Alam Obyek Wisata Budaya Obyek Wisata Alam Obyek Wisata Alam Obyek Wisata Alam Obyek Wisata Alam Obyek Wisata Alam Obyek Wisata Alam Obyek Wisata Budaya Obyek Wisata Alam Obyek Wisata Budaya Obyek Wisata Budaya Obyek Wisata Budaya Obyek Wisata Budaya Obyek Wisata Alam

35 Km. 38 Km. 35 Km. 46 Km. 48 Km. 52 Km. 53 Km. 49 Km. 49 Km. 51 Km. 46 Km. 40 Km. 47 Km. 52 Km. 58 Km. 58 Km. 37 Km.

1 Km. 2 Km. 4 Km. 1 Km. 2 Km. 7 Km. 8 Km. 3 Km. 3 KM. 4 Km. 100 meter 0,5 Km. 100 meter 100 meter 100 meter 1 Km. 3 Km.

Obyek Wisata Alam Obyek Wisata Alam Obyek Wisata Alam Obyek Wisata Alam Obyek Wisata Alam Obyek Wisata Alam Obyek Wisata Budaya Obyek Wisata Budaya Obyek Wisata Alam Obyek Wisata Budaya Obyek Wisata Budaya Obyek Wisata budaya

359 Km. 362 Km. 360 Km. 360 Km. 361 Km. 365 Km. 360 Km. 362 Km. 361 Km. 365 Km. 360 Km. 360 Km.

34 Km. 34 Km. 34 Km. 34 Km. 34 Km. 37 Km. 34 Km. 36 Km. 35 Km. 38 Km. 34 Km. 34 Km.

Sumber : Dinas Pariwisata & Kebudayaan Kab. Mamasa, 2012

Berikut ini adalah peta persebaran potensi pariwisata, kesenian dan budaya yang terdapat di Kabupaten mamasa menurut letaknya menurut kecamatan :


46


Peta 2.6 Peta Daerah Obyek Andalan Wisata di Kabupaten Mamasa Buku Putih Sanitasi Kabupaten Mamasa

47


Sebagai Daerah Destinasi Pariwisata Andalan di Provinsi Sulawesi Barat yang diresmikan oleh Gubernur Sulawesi Barat pada 11 Maret 2012, disamping memiliki potensi pariwisata yang telah diulas diatas, tentunya Kabupaten Mamasa juga memiliki beberapa fasilitas penunjang wisata yaitu terdapat 22 hotel/losmen/penginapan di pada tahun 2011, 14 diantaranya berada di kecamatan Mamasa, sedangkan sisanya berada di Kecamatan Mambi, Sumarorong, Nosu, dan Tabulahan. Secara keseluruhan terdapat 182 kamar dengan 261 tempat tidur, dan 49 tenaga kerja.


48



49


Gambar 2.7 Beberapa Objek Wisata, Seni dan Kebudayaan Kabupaten Mamasa


50


2.4. TATA RUANG WILAYAH Berdasarkan struktur tata ruang Kabupaten Mamasa direncanakan pembentukan wilayah fungsional yang didasarkan pada kecenderungan dan pengarahan kegiatan serta potensi dan karakteristik fisik. Sasaran yang hendak dicapai dalam pembentukan struktur wilayah fungsional tersebut antara lain adalah :  Adanya kesamaan fungsi (homogenitas) dan dominasi kegiatan tertentu, dimana pengelompokan kegiatankegiatan tersebut dalam satu satuan wilayah akan lebih menguntungkan baik dalam segi pengadaan sarana dan prasarana pelayanan, interaksi antar kegiatan sejenis maupun pengawasan segala kegiatan yang terjadi;  Batasan Kemampuan Jangkauan Pelayanan (radius pelayanan) fasilitas sosial ekonomi skala BWK;  Adanya batas fisik yang jelas seperti jalan, sungai dan lain-lain;  Kekompakan wilayah terhadap daerah-daerah yang akan dikembangkan;  Kemudahan hubungan antar bagian wilayah, tercapainya keserasian, dan integrasi antara kota lama dengan kawasan pengembangan;  Memantapkan peran BWK dengan meningkatkan sarana-prasarana yang sesuai dengan karakteristik wilayahnya;  Kemudahan dalam pengawasan dan pengelolaan masing-masing wilayah fungsional. Pada setiap Bagian Wilayah tersebut dialokasikan pusat-pusat pengembangan dengan pengarahan pada skala pelayanannya, sedangkan sesuai dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, wilayah Kabupaten Mamasa dibagi dalam beberapa wilayah pengembangan yaitu : Tabel 2.18 Wilayah Pengembangan Kabupaten Mamasa No.

WP

Wilayah Pengembangan

1

2

3

1

Utara

2

Selatan

3

Timur

Kecamatan Tabang, Pana’ dan Nosu;

4

Barat

Kecamatan Mambi, Rantebulahan Timur, Aralle, Tabulahan, Bambang, Buntu Malangka dan Mehalaan.

Kecamatan Mamasa, Sesena Padang, Tawalian dan Balla; Kecamatan Sumarorong, Messawa dan Tanduk Kalua’;


51


Peta 2.7 Rencana Wilayah Pengembangan Kabupaten Mamasa 2010 - 2029 Buku Putih Sanitasi Kabupaten Mamasa

52


2.4.1. Pemanfaatan Ruang Rencana pemanfaatan ruang bertujuan mengidentifikasi bentuk-bentuk pemanfaatan ruang yang menggambarkan ukuran, fungsi dan karakteristik kegiatan alam dan manusia, serta mengantisipasi perubahan/perkembangan bentuk-bentuk pemanfaatan ruang tersebut. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 08.a tahun 2010 tanggal 5 Oktober 2010 tentang Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten Mamasa, maka pemanfaatan ruang di Kabupaten Mamasa diatur sebagai berikut : a. Rencana Kawasan Lindung 1. Kawasan Hutan Lindung 150.177,80 ha, di Kec. Sumarorong, Mmessawa, Pana, Nosu, Tabang, Mamasa, Tanduk Kalua, Balla, Sesena Padang, Tawalian, Mambi, Bambang, Tabulahan, Aralle; 2. Kawasan Resapan Air adalah DAS di seluruh kecamatan; 3. Sempadan Sungai : a. Sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan min. 3 m dari tepi luar kaki tanggul; b. Sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan min. 5 m dari tepi luar kaki tanggul; c. Sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan :  Kedalaman < 3 m sempadan min. 10 m;  Kedalaman 3 -20 m sempadan min. 20 m;  Kedalaman >20 m sempadan min. 30 m; d. Sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan: sungai besar luas DAS >500 km², sungai kecil luas DAS < 500 km². Rencana detail penetapan besaran sempadan sungai di Kabupaten Mamasa sampai saat ini belum ditetapkan. Namun rencana sempadan sungai secara grafis digambarkan sebagai berikut : Sempadan sungai

Badan sungai Gambar 2.8 Rencana Sempadan Sungai di Kab. Mamasa


53


4. Sempadan Sekitar Mata Air radius min 200 m di sekeliling mata air; 5. Kawasan Lindung Spritual & Kearifan Lokal, yaitu Rumah Adat Mamasa, Gereja Peninggalan Belanda, Lokasi Prosesi Adat. 6. Kawasan Suaka Alam yaitu kawasan sekitar Gunung Gandang Dewata di Kec. Tabulahan. 7. Kawasan Suaka Cagar Budaya & Iptek : a. Kawasan Rumah Adat PUS Kondosapata’waisapalelean; b. kawasan perkampungan tradisional Balla peu’; c. Kawasan situs makam kuno Tedong-Tedong Kec. Balla; d. Kawasan situs sejarah To’pao Kec. Mamasa. 8. Kawasan Cagar Alam Geologi : a. Kawasan keunikan batuan

& fosil di Kec. Mamasa, Pana, Messawa, Sumarorong,

Tabulahan; b. Kawasan keunikan bentang alam di Kec. Tawalian; c. Kawasan keunikan proses geologi di Kec. Messawa. 9. Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi : a. Kawasan rawan letusan gunung api di Kec. Tabang; b. Kawasan rawan gerakan tanah di Kec. Mamasa, Sumarorong dan Mambi; c. Kawasan rawan longsor di seluruh kecamatan. (RTRW Kab. Mamasa 2011-2031) b. Rencana Kawasan Budaya

1. Kawasan Hutan Produksi Terbatas sekitar 48.676 hs di Kec. Sumarorong, Messawa, Pana, Nosu, Mamasa, Balla, Sesena Padang, Mambi, Bambang, Tabulahan, Aralle. 2. Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi 19 ha di Kec. Tabang. 3. Kawasan Hutan Rakyat di Sumarorong, Messawa, Pana, Nosu, Tabang, Tanduk Kalua, Bballa, Sesena Padang, Mambi, Rante Bulahan Timur, Bambang, Tabulahan, Aralle. 4. Kawasan Peruntukan Pertanian Tanaman Pangan: di Kec. Mambi,

Aralle,

Sumarorong, Messawa, Sesena Padang, Mamasa, Bambang, Rantebulahan, Nosu, Pana, Tanduk Kalua dan Tabulahan; 5. Kawasan Peruntukan Pertanian Holtikultura, Kec. Mamasa, Sesena padang, Nosu, Buku Putih Sanitasi Kabupaten Mamasa

54


Pana, Tabang, Sumarorong, Bambang, Messawa, Tanduk Kalua’, Rantebulahan, Buntu Malangka’, Tawalian dan Mehalaan; 6. Kawasan Peruntukan Perkebunan,: a. Kawasan perkebunan kopi arabila dan robusta di semua kecamatan; b. Kawasan perkebunan kakao di Kec. Mambi, Aralle, Bambang, Tabulahan, Rantebulahan Timur, Buntu Malangka’, Mehalaan, Messawa, Sumarorong, Tanduk Kalua’ Tabang dan Pana; c. Kawasan peternakan di seluruh kecamatan. 7. Kawasan Peruntukan Pertanian, di selutuh kecamatan; 8. Kawasan peruntukan pertambangan: a. Emas: di Kec. Balla, Taalian, Tabang, Tanduk Kalua; b. Besi di Kec. Mesara, Sumarrong, Nosu, Tabang, Arale, Bambang; Pana. 9. Kawasan Peruntukan Industri : a. Industri menengah: pengolahan kopi bubuk, markisa, penggilingan padi, tenun tradisional, batu bata; b. Industri rumah tangga 10. Kawasan Peruntukan Pariwisata; a. Pariwisata budaya b. Pariwisata alam c. Pariwisata buatan 11. Kawasan Peruntukan Permukiman a. Permukiman perkotaan b. Permukiman perdesaan (RTRW Kab. Mamasa 2011-2031)


55


Peta 2.8 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Mamasa Tahun 2010 - 2029 Buku Putih Sanitasi Kabupaten Mamasa

56


2.5. SOSIAL BUDAYA 2.5.1. Pendidikan Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia. Pembangunan pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) suatu daerah akan menentukan karakter dari pembangunan ekonomi dan sosial pada daerah tersebut, karena manusia adalah pelaku aktif dari seluruh kegiatan ekonomi dan sosial, sehingga keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan merupakan salah satu parameter untuk mengetahui tingkat kesejahteraan rakyat. Dari tahun ke tahun partisipasi masyarakat Kabupaten Mamasa di dalam pendidikan semakin meningkat, hal ini berkaitan dengan berbagai program pendidikan yang dicanangkan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk lebih memperbesar kesempatan masyarakat untuk mengikuti pendidikan. Keadaan pendidikan di Kabupaten Mamasa dapat dilihat dari jumlah fasilitas pendidikan yang tersedia dan banyaknya penduduk berumur 10 tahun keatas menurut

kecamatan dan Angka

Partisipasi Sekolah di Kabupaten Mamasa Tahun 2011 berdasarkan data dari BPS Mamasa berikut ini : Tabel 2.19 Fasilitas Pendidikan yang Tersedia di Kabupaten Mamasa Jumlah Saran Pendidikan No. 1

Nama Kecamatan 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Sumarorong Messawa Pana Nosu Tabang Mamasa Tandukkalua Balla Sesena Padang Tawalian Mambi

Umum

Agama

SD

SMP

SMA

SMK

MI

MTs

MA

3

4

5

6

7

8

9

14 15 15 15 15 13 15 15 15 14 10

3 3 2 2 5 5 3 2 3 2 2

1 1 1 1 1 1

2 1 5 4 1 1 -

1 2 1 5

2 1 2 2 2 5

1 1 2 -


57


12 13 14 15 16 17

Bambang Rantebulahan Timur Mehalaan Aralle Buntu Malangka Tabulahan

15 15 13 11 14 15

5 2 1 3 4 3

1 1 1 1 -

3 1 1 1 1

2 4 1 -

3 1 1 4 1 6

1 1


Tabel 2.20 Jumlah Penduduk Berumur 10 Tahun Keatas menurut Kecamatan dan Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Mamasa Tahun 2011 No.

Kecamatan

1

2

Tidak/Belum Sekolah

Masih Sekolah

Tidak Sekolah Lagi

Laki-laki

Perempuan

Laki-laki

Perempuan

Laki-laki

Perempuan

3

4

5

6

7

8

1

Sumarorong

600

639

880

573

1.995

2.301

2

Messawa

233

306

283

617

2.380

1.779

3

Pana’

368

809

646

565

2.196

1.344

4

Nosu

280

304

514

224

755

1.011

5

Tabang

372

414

455

380

1.237

1.118

6

Mamasa

290

464

2.789

2.079

5.882

6.540

7

Tandukkalua

-

126

1.379

551

2.734

3.326

8

Balla

-

33

605

492

1.888

2.008

9

Sesenapadang

108

216

739

476

2.213

2.395

10 11 12

Tawalian Mambi Bambang

51 75

65 210 156

602 1.148 932

472 1.045 857

1.791 2.542 3.165

1.926 2.230 3.106

13

Rantebulahan Timur

71

112

209

739

2.003

1.301

14

Mehalaan

-

46

184

405

1.455

994

15

Aralle

165

59

1.126

790

1.184

1.691

16

Buntumalangka

-

-

556

429

2.239

2.305

17

Tabulahan

432

392

986

575

2.473

2.522

3.044

4.351

14.034

11.268

38.133

37.898

Jumlah Total



58


2.5.2. Kesehatan Pembangunan di bidang Kesehatan sangat penting peranannya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Indikator untuk melihat majunya kesehatan diantaranya lengkapnya fasilitas kesehatan dan tercukupinya tenaga medis yang berkualitas. Pada tahun 2011 tercatat bahwa di Kabupaten Mamasa terdapat satu rumah sakit umum dan satu rumah sakit swasta. Selain rumah sakit, di tiap-tiap kecamatan juga terdapat puskesmas, puskesmas pembantu dan poskesdes. Jumlah Dokter Umum yang tercatat di Kabupaten Mamasa hingga pada tahun 2011 sebanyak 9 orang ditambah 1 orang Dokter Gigi, 1 orang Apoteker, Bidan sebanyak 62 orang dan Perawat 177 orang. Sedangkan jumlah sarana pelayanan kesehatan di Kabupaten Mamasa dapat dilihat pada Tabel 2.10 berikut ini : Tabel 2.21 Banyaknya Sarana Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Mamasa Tahun 2011 Rumah Bersalin Swasta

Puskes mas

Puskes mas Pemban tu

Puskes mas Keliling

Apotik

Toko Obat

No.

Kecamatan

Rumah Sakit

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Sumarorong

-

-

1

6

1

-

1

2

Messawa

-

-

1

7

1

-

1

3

Pana‘

-

-

1

10

-

-

-

4

Nosu

-

-

1

3

1

-

-

5

Tabang

-

-

1

2

1

-

-

6

Mamasa

1

-

1

5

1

1

2

7

Tanduk Kalua

1

-

1

3

1

-

1

8

Balla

-

-

1

4

1

-

-

9

Sesenapadang

-

-

1

7

1

-

-

10

Tawalian

-

-

1

2

1

-

-

11

Mambi

-

-

1

5

1

-

1

12

Bambang

-

-

1

6

1

-

-

13 14 15

Rantebulahan Timur Mehalaan Aralle

-

-

1 1

3 2 5

1 1

-

-

16

Buntu Malangka

-

-

1

4

-

-

-


59


17

Tabulahan

-

-

1

8

1

-

1

Jumlah Total

2

-

16

82

14

1

7

Sumber : Mamasa Dalam Angka 2012 Program Keluarga Berencana (KB) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak serta mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera melalui pembatasan dan pengaturan jarak kelahiran. Di Kabupaten Mamasa wanita usia 15 – 49 tahun yang berstatus kawin pada tahun 2007 sekitar 59,66 diantaranya adalah pesrta KB aktif atau yang disebut sebagai prevalensi KB. Kalau dilihat dari data, bahwa wanita berstatus kawin yang perna memakai alat/cara KB sekitar 82,15 persen, sehingga wanita yang berstatus kawin umur 15-49 tahun yang drop uot KB sekitar 22,49 persen. Untuk lebih jelasnya data akseptor KB di Kabupaten Mamasa dapat dilihat pada Tabel 2.22 dibawah ini : Tabel 2.22 Jumlah Wanita Berumur 15-49 Tahun yang Berstatus Kawin dan Sedang Ber-KB Menurut Jenis KB dan Kecamatan di Kabupaten Mamasa Tahun 2011 Kecamatan

Jenis Alat Kontrasepsi Peserta KB IUD

Pil

Kondom

MOW

MOP

Suntikan

Lainnya

Jumlah

2

3

4

5

6

7

8

9

Sumarorong

206

407

2

7

-

739

88

1449

Messawa

11

677

3

1

-

282

97

1071

Pana

25

616

46

-

-

500

33

1220

Nosu

10

375

-

12

-

89

19

505

Tabang

8

653

-

-

-

248

9

918

Mamasa

134

1369

62

39

1

704

105

2414

Tanduk Kalua

265

619

46

159

-

429

203

1721

Balla

16

424

10

11

-

356

70

887

Sesenapadang

61

427

-

-

-

220

58

766

Tawalian

22

613

3

20

-

115

29

802

Mambi

6

873

21

-

-

405

14

1319

Bambang

-

1409

-

-

-

108

80

1597

Rantebulahan Timur

-

262

6

2

-

204

42

516

Mehalaan

2

307

22

-

-

25

-

356

1


60


Aralle

-

1017

-

-

-

35

3

1055

Buntu Malangka

2

329

5

-

2

457

3

798

Tabulahan

2

992

7

3

8

305

30

1347

770

11369

233

254

11

5221

883

18741

Jumlah Total

Sumber : BPS dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Mamasa 2012

2.5.3. Spiritual Keberhasilan pembangunan di bidang spiritual salah satu indikatornya dapat dilihat dari banyaknya sarana peribadatan yang dibangun oleh masing-masing agama. Pada Tahun 2011 di Kabupaten Mamasa terdapat Masjid 106 unit ditambah 8 unit Musholla/Langgar, Gereja Protestan 523 unit, Gereja Katholik 42 unit, dan pura 6 unit. Selain itu penduduk Kabupaten Mamasa juga banyak memeluk kepercayaan Aluk Mappurondo yang sampai saat ini belum ada data jumlah sarana peribatannya. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.23 berikut : Tabel 2.23 Jumlah Tempat Peribadatan menurut Kecamatan di Kabupaten Mamasa Tahun 2011 Gereja

No.

Kecamatan

Masjid

Musholla/ Langgar

Katolik

Pura Hindu

Vihara Budha

Protestan

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Sumarorong

3

2

45

9

2

0

2

Messawa

7

1

29

8

2

0

3

Pana

0

0

30

2

0

0

4

Nosu

1

1

14

0

1

0

5

Tabang

2

0

30

2

0

0

6

Mamasa

2

3

70

4

0

0

7

Tanduk Kalua

2

0

55

2

0

0

8

Balla

0

0

37

4

0

0

9

Sesenapadang

0

0

37

3

0

0

10

Tawalian

1

0

29

0

0

0

11

Mambi

33

0

1

0

0

0

12

Bambang

2

0

33

5

1

0


61


13

R. Timur

3

1

24

2

0

0

14

Mehalaan

14

0

11

0

0

0

15

Aralle

28

0

7

0

0

0

16

Buntu Malangka

5

0

17

1

0

0

17

Tabulahan

3

0

48

0

0

0

106

8

523

42

6

0

Jumlah Total

Sumber : Kantor Departemen Agama Kabupaten Mamasa dan BPS Kabupaten Mamasa

2.6.3. Penduduk & Kemiskinan Aspek sosial budaya masyarakat juga dapat dilihat dari aspek perkembangan kependudukan, seperti tingkat pertumbuhan penduduk, pendapatan perkapita penduduk, ukuran keluarga, budaya atau aktivitas sosial penduduk termasuk tradisi masyarakat yang mengusahakan komoditas unggulan daerah. Jumlah rumah tangga miskin di Kabupaten Mamasa pada tahun 2011, berdasarkan data hasil Pendataan Program Layanan Sosial (PPLS 2011) adalah sebanyak 23.980 rumah tangga. Jika dibandingkan dengan data rumah tangga hasil estimasi BPS, yaitu sebanyak 33.451 rumah tangga, maka di Kabupaten Mamasa pada tahun 2011 terdapat 71,69% rumah tangga miskin. Berikut ini tabel mengenai jumlah penduduk miskin perkecamatan tahun 2011. Tabel 2.24 Jumlah Penduduk Miskin per-Kecamatan No

Nama Kecamatan

Jumlah Keluarga Miskin (KK)

1

2

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sumarorong Messawa Pana Nosu Tabang Mamasa Tandukkalua Balla Sesena Padang Tawalian


1.154 1.113 1.651 607 1.210 2.470 1.768 1.244 1.285 872

62


11 12 13 14 15 16 17

Mambi Bambang Rantebulahan Timur Mehalaan Aralle Buntu Malangka Tabulahan

1.987 2.218 1.062 *) 2.220 *) 1.669

Keterangan : *) Masih gabung dengan kecamatan induk Sumber : Mamasa Dalam Angka 2012

Jumlah rumah tangga di Kabupaten Mamasa tahun 2011 sebanyak 33.451 rumah tangga. Dari jumlah tersebut, sebanyak 17.645 rumah tangga mempunyai rumah dengan luas 20 – 49 m2, 5.064 mempunyai luas kurang dari 19 m2, 8.636 dengan luas 50 – 99 m2, 1.454 dengan luas 100 – 149 m2, dan sisanya sebanyak 1.026 rumah tangga mempunyai tempat tinggal dengan luas lebih dari 149 m2.. Untuk sarana sanitasi rumahtangga, sebanyak 14.406 rumah tangga, belum mempunyai fasilitas untuk buang air besar. Sedangkan untuk tempat pembuangan air besar akhir, mayoritas berada di sungai/danau. Tabel 2.25 Jumlah Rumah Tangga menurut Kecamatan dan Luas Lantai di Kabupaten Mamasa Tahun 2011 No

Kecamatan

1

2

≤ 19

Luas Lantai Rumah (M²) 20-49 50-99 100-149

150+

Jumlah Total

3

4

5

6

7

8

-

1.701

492

99

-

2.291

1

Sumarorong

2

Messawa

343

833

689

249

-

2.113

3

Pana

343

1.368

276

-

-

1.987

4

Nosu

-

789

228

-

-

1.017

5

Tabang

329

713

165

-

-

1.206

6

Mamasa

1.391

2.519

1.539

667

728

6.854

7

Tandukkalua

281

734

992

-

-

2.006

8

Balla

224

972

89

-

-

1.286

9

Sesena Padang

959

834

276

-

-

2.069

10

Tawalian

100

605

501

182

-

1.387

11

Mambi

68

1.012

758

124

298

2.260


63


12

Bambang

532

1.442

597

-

-

2.571

13

Rantebulahan Timur

300

716

75

-

-

1.092

14

Mehalaan

-

476

276

-

-

752

15

Aralle

-

972

248

-

-

1.175

16

Buntu Malangka

57

1.109

467

-

-

1.633

17

Tabulahan

137

895

968

124

-

2.124

5.064

1.7645

8.636

1.454

1.026

33.825

Jumlah Total

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mamasa 2012

Tabel 2.26 Jumlah Rumah tangga menurut Kecamatan dan Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar di Kabupaten Mamasa Tahun 2011 No

Kecamatan

1

2

Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar Sendiri

Bersama

Umum

Tidak Ada

Jumlah Total

3

4

5

6

7

416

241

175

1.446

2.278

1

Sumarorong

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Messawa Pana Nosu Tabang Mamasa Tandukkalua Balla Sesena Padang Tawalian Mambi Bambang Rantebulahan Timur Mehalaan Aralle Buntu Malangka Tabulahan

673 248 90 3.245 616 685 1.648 1.304 973 1.101 163 224 90 570 599

75 151 250 544 1.205 156 98 454 110 226 786 414 303 128 151

220 165 244 66 89 339 80 95 -

999 1.588 325 564 1.871 846 615 235 881 814 579 294 1.056 996 1.296

1.968 1.903 1.066 1.264 6.419 1.956 1.398 2.337 1.495 2.080 2.795 1.157 821 1.146 1.694 2.047

Jumlah Total

12.654

5.292

1.472

14.406

33.825

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mamasa, 2012


64


Tabel 2.27Jumlah Rumah Tangga Menurut Kecamatan dan Tempat Pembuangan Akhir Tinja di Kabupaten Mamasa Tahun 2011 Jenis Tempat Pembuangan Akhir Tinja No

Kecamatan

1

2

Tanki/ Spal

Kolam/ Sawah

Sungai/ Danau

Lobang Tanah

Tanah Lapang/ Kebun

Lainnya

Jumlah Total

3

4

5

6

7

8

9

1

Sumarorong

510

36

1.055

286

699

66

2.652

2

Messawa

928

-

967

60

125

-

2.081

3

Pana

-

-

605

780

880

165

2.430

4

Nosu

79

-

-

863

139

-

1.081

5

Tabang

171

-

434

431

151

100

1.081

6

Mamasa

2.650

120

1.744

1.276

125

165

6.080

7

Tandukkalua

1.027

-

622

370

-

-

2.019

8

Balla

186

-

197

863

82

-

1.328

9

Sesena Padang

572

-

60

1.262

125

83

2.102

10

Tawalian

932

-

-

436

-

-

1.368

11

Mambi

999

-

906

120

-

-

2.025

12

Bambang

618

-

889

1.038

-

-

2.545

13

Rantebulahan Timur

313

-

529

197

-

90

1.129

14

Mehalaan

500

-

302

-

-

-

802

15

Aralle

86

-

1.086

-

-

-

1.172

16

Buntu Malangka

303

-

1.023

305

-

-

1.631

17

Tabulahan

573

-

1.273

120

125

-

2.091

10.448

156

11.694

8.404

2.454

669

33.825

Jumlah Total

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mamasa, 2012


65


3.5. KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH 3.5.1. Pemerintahan Umum Secara administratif, Kabupaten Mamasa terdiri atas 17 kecamatan dan 165 desa/kelurahan. Kecamatan Mambi, Bambang, Aralle dan Tabulahan memiliki jumlah desa/kelurahan terbesar, yaitu terdiri dari 57 desa/kelurahan. Berikut adalah rincian jumlah Desa/Kelurahan pada tiap kecamatan : Tabel 2.28 Jumlah Dusun, Desa/Kelurahan Pada Tiap Kecamatan di Kabupaten Mamasa, Tahun 2011 No.

Nama Kecamatan

1

2

Jumlah Desa Definitif Persiapan

Kelurahan

Dusun

3

4

5

6

1

Sumarorong

7

1

2

18

2

Messawa

7

1

1

22

3

Pana’

8

4

1

11

4

Nosu

5

1

1

27

5

Tabang

5

1

1

14

6

Mamasa

10

1

1

55

7

Tandukkalua

7

4

1

66

8

Balla

6

2

0

16

9

Sesenapadang

8

2

0

14

10

Tawalian

3

0

1

0

11

Mambi

8

4

2

64

12

Bambang

16

4

0

115

13

Rantebulahan Timur

6

1

0

45

14

Mehalaan

4

4

0

43

15

Aralle

9

3

1

62

16

Buntumalangka

8

3

0

60

17

Tabulahan

9

4

1

78

39

13

710

Jumlah Total 126 Sumber : Mamasa Dalam Angka 2012

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara prima, maka berdasarkan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 4 Tahun Buku Putih Sanitasi Kabupaten Mamasa

66


2010 tanggal 28 Oktober 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2003 tanggal 18 November 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mamasa dan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2003 tanggal 18 November 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mamasa, maka dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintah, Bupati dan Wakil Bupati dalam melaksanakan tugas dibantu oleh : 1. Sekretaris Daerah; 2. Staf Ahli Bidang : - Politik & Pemerintahan - Ekonomi dan Pembangunan - Bidang Sosial & SDM 3. Asisten Bidang : - Pemerintahan; - Ekonomi & Pembangunan; - Umum & Kepegawaian. 4. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 5. Dinas Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 4 tahun 2003 tanggal 18 November 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mamasa, maka pembentukan dinas daerah didasarkan pada beberapa hal antara lain, kewenangan pemerintah yang dimiliki, karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah serta kemampuan keuangan daerah dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah Kabupaten Mamasa. Dinas-Dinas yang dibentuk di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mamasa adalah sebagai berikut :  Dinas Pekerjaan Umum & Perumahan (DPUPERUMAHAN);  Dinas Kesehatan (DINKES);  Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (DISDIKPORA);  Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi ((DINSOSNAKERTRANS);  Dinas Perikanan dan Peternakan (DPP);  Dinas Kehutanan (DISHUT);  Dinas Perhubungan, Kominikasi dan Informatika (DISHUBKOMINFO);  Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (DISKOUKMPERINDAG);  Dinas Pertambangan dan Sumber Daya Mineral (DPSDM); Buku Putih Sanitasi Kabupaten Mamasa

67


 Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya (DISPABUD);  Dinas Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura (DISPERTAHOLTI);  Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA);  Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL);  Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD). 6. Lembaga Teknis : Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 5 Tahun 2003 tanggal 18 November 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mamasa, maka pembentukan lembaga teknis daerah didasarkan pada beberapa hal antara lain, kewenangan pemerintah yang dimiliki, karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah serta kemampuan keuangan daerah dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah Kabupaten Mamasa. Lembaga Teknis yang berbentuk badan, terdiri dari : a. Lembaga teknis berbentuk Badan terdiri dari :  Inspektorat Daerah;  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA);  Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD);  Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD);  Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (BKBPPM);  Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K);  Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BKBPP);  Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD). b. Lembaga Teknis yang berbentuk Kantor, terdiri dari :  Kantor Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD);  Kantor Perpustakaan & Arsip Daerah;  Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.  Lembaga Teknis yang berbentuk Perusahaan Daerah : Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Mamasa. 3.5.2. Kepegawaian Jumlah Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamasa Tahun 2011 adalah sebanyak 4.632 orang dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 2.027 orang dan laki-laki sebanyak Buku Putih Sanitasi Kabupaten Mamasa

68


2,605 orang, dilihat dari golongannya 100 orang merupakan golongan I, 2.171 orang merupakan golongan II, 1.840 orang merupakan golongan III dan golongan IV sebanyak 512 orang. Sedangkan dari segi pendidikan yang terbanyak adalah yang berpendidikan SMA sederajat, untuk lebih jelasnya banyaknya pegawai menurut jenis kelamin, golongan dan pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.29 dan 2.30 berikut ini :


69


Tabel 2.29 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Laki-laki Menurut Dinas/Instansi Pemerintah dan Golongan di Kabupaten Mamasa Tahun 2011 No.

Instansi

1

2

INSTANSI DI BAWAH PEMKAB. MAMASA 1 BAPPEDA 2 BKDD 3 BLHD 4 BP4K 5 BPPKB 6 DISBUDPAR 7 DINKES 8 DISDIKPORA 9 DINSOSNAKERTRANS 10 DISPENDA 11 DISPERTAHOLTI 12 DPKAD 13 INSPEKTORAT DAERAH 14 KEC. ARALLE 15 KEC. BALLA 16 KEC. BAMBANG 17 KEC. BUNTUMALANGKA 18 KEC. MAMASA 19 KEC. MAMBI 20 KEC. MEHALAAN 21 KEC. MESSAWA 22 KEC. NOSU 23 KEC. PANA 24 KEC. RANTEBULAHAN TIMUR 25 KEC. SESENAPADANG

Golongan

Jumlah

I/a

I/b

I/c

I/d

II/a

II/b

II/c

II/d

III/a

III/b

III/c

III/d

IV/a

IV/b

IV/c

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 4 3 1 0 0 2 9 1 4 9 1 0 2 2 0 0 0 3 0 1 2 0 0 1

0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

6 9 6 13 2 10 17 85 11 7 7 8 5 14 14 20 9 12 24 7 15 13 16 7 14

2 2 0 23 0 5 12 155 1 4 9 1 3 5 2 5 1 7 1 0 6 1 6 2 5

2 1 1 5 0 1 16 77 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1

0 0 1 1 0 0 8 40 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0

3 1 1 7 1 1 11 175 2 1 2 7 3 6 3 4 3 4 8 0 5 7 8 2 5

0 4 2 22 0 1 7 141 2 4 6 4 6 1 0 1 0 1 5 0 2 2 3 0 2

5 4 2 10 0 0 13 95 3 2 2 5 2 1 1 1 2 0 2 0 6 2 1 0 0

0 0 2 11 0 0 11 87 0 3 3 2 1 1 0 0 1 2 0 0 1 0 1 2 1

2 1 1 5 0 4 1 227 3 1 1 0 0 1 1 2 0 2 1 0 2 0 1 0 2

1 3 1 5 1 2 0 8 2 3 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 30 27 103 4 24 100 1.106 25 28 33 32 25 32 23 34 17 28 47 7 39 29 37 13 31


70


26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 49 40 41 42 43 44 45 46 47 48

KEC. SUMARORONG KEC. TABANG KEC. TABULAHAN KEC. TANDUKKALUA KEC. TAWALIAN DISHUT DISDUKCAPIL BKBPPM BKPD DISKOUKMPERINDAG KPU DISKAN & PETERNAKAN DISHUBKOMINFO KAPUS & ARSIP DAERAH PMD DPU & PERUMAHAN RSUAD SAT. POL-PP SEK. DPRD SEK. KORPRI SEK. DAERAH TAMBEN BPBD

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 6 3 0 0 5 0 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 8 14 18 6 6 4 0 2 7 1 13 21 1 13 21 4 16 23 0 43 3 5

5 4 5 2 4 16 2 0 0 1 1 8 13 0 3 8 0 9 8 0 18 6 4

0 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 3 2 0 1 5 1 2 3 0 3 0 1

2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 2 0 0 0 3 0 0

8 7 7 3 2 3 2 1 0 2 0 2 1 0 2 11 1 2 5 1 13 5 1

3 1 2 3 0 5 4 1 4 0 0 4 0 0 3 9 2 2 4 0 8 4 4

2 3 2 3 2 6 0 1 2 1 1 1 2 0 3 7 1 0 1 0 8 1 2

0 0 1 2 0 4 2 2 2 3 1 2 1 0 3 3 1 1 4 1 3 0 1

1 1 0 1 0 2 1 1 1 0 0 0 2 0 2 1 0 0 2 0 6 1 1

0 0 0 0 1 2 3 0 1 1 0 2 1 0 2 2 1 0 1 0 8 3 1

0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

35 24 32 32 15 50 18 7 13 17 4 38 44 2 33 68 19 35 42 2 119 23 22

JUMLAH

11

1

53

9

593

375

139

68

349

279

208

166

281

62

11

2.605



71


Tabel 2.30 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Perempuan Menurut Dinas/Instansi Pemerintah dan Golongan di Kabupaten Mamasa Tahun 2011 No.

Instansi

1

2

INSTANSI DI BAWAH PEMKAB. 1 BAPPEDA 2 BKDD 3 BLHD 4 BP4K 5 BPPKB 6 DISBUDPAR 7 DINKES 8 DISDIKPORA 9 DINSOSNAKERTRANS 10 DISPENDA 11 DISPERTAHOLTI 12 DPKAD 13 INSPEKTORAT DAERAH 14 KEC. ARALLE 15 KEC. BALLA 16 KEC. BAMBANG 17 KEC. BUNTUMALANGKA 18 KEC. MAMASA 19 KEC. MAMBI 20 KEC. MEHALAAN 21 KEC. MESSAWA 22 KEC. NOSU 23 KEC. PANA 24 KEC. RANTEBULAHAN TIMUR 25 KEC. SESENAPADANG

Golongan

Jumlah

I/a

I/b

I/c

I/d

II/a

II/b

II/c

II/d

III/a

III/b

III/c

III/d

IV/a

IV/b

IV/c

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 1 1 0 1 0 2 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 8 6 3 5 9 22 56 5 6 4 3 11 8 3 7 2 5 8 0 7 3 3 1 2

3 3 0 4 2 2 40 183 2 2 4 5 2 5 1 2 0 9 9 0 4 2 2 0 4

0 0 1 4 1 8 114 78 3 1 2 2

0 1 1 2 1 1 46 30 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 6 5 8 1 3 40 178 3 4 1 5 1 2 1 1 0 4 6 0 6 0 2 1 0

4 0 2 5 2 2 19 142 1 4 3 3 0 3 0 0 0 3 2 0 6 0 2 1 0

3 3 0 1 0 2 22 122 2 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 0 0 1 0 13 64 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 2 2 3 141 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 23 16 27 17 29 322 997 19 21 18 29 19 20 5 10 2 20 27 0 19 6 8 2 6


0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0

72


26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 49 40 41 42 43 44 45 46 47 48

KEC. SUMARORONG KEC. TABANG KEC. TABULAHAN KEC. TANDUKKALUA KEC. TAWALIAN DISHUT DISDUKCAPIL BKBPPM BKPD DISKOUKMPERINDAG KPU DISKAN & PETERNAKAN DISHUBKOMINFO KAPUS & ARSIP DAERAH PMD DPU & PERUMAHAN RSUAD SAT. POL-PP SEK. DPRD SEK. KORPRI SEK. DAERAH TAMBEN BPBD

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 3 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 4 5 5 4 4 6 3 4 4 0 2 0 2 11 4 12 1 8 0 27 3 3

2 1 2 1 2 1 1 1 5 1 2 4 3 1 0 3 2 0 3 0 9 3 0

0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 2 3 2 1 6 0 4 0 4 0 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 12 0 0 0 1 0 0

2 1 1 4 7 3 1 0 2 3 0 2 0 0 2 1 5 1 3 4 7 2 0

2 1 1 4 7 3 1 0 2 3 0 2 0 0 2 1 5 1 3 4 7 2 0

2 1 0 0 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 1 0 0 1 0 0

1 0 1 0 1 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 1 0

0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 9 12 12 17 11 12 7 14 12 8 16 10 8 18 12 52 3 22 4 60 11 7

JUMLAH

1

0

25

0

314

337

246

99

334

234

174

96

160

7

0

2.027



73


BAB III PROFIL SANITASI WILAYAH

3.1.

PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS) DAN PROMOSI HIGIENE Perilaku Hidup bersih dan sehat (PHBS) adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran semua anggota keluarga dan masyarakat, sehingga keluarga dan masyarakat itu dapat menolong dirinya sendiri dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat. Kondisi sehat dapat dicapai dengan mengubah perilaku dari yang tidak sehat menjadi perilaku sehat dan menciptakan lingkungan sehat di rumah tangga. Oleh karena itu kesehatan perlu dijaga, dipelihara dan ditingkatkan oleh setiap anggota rumah tangga serta diperjuangkan oleh semua pihak secara keseluruhan (totalitas). Manfaat rumah tangga dan masyarakat ber-PHBS antara lain (i) Seluruh anggota keluarga dan masyarakat menjadi sehat; (ii) anak akan tumbuh cerdas dalam lingkungan yang sehat; (iii) masyarakat akan mampu mewujudkan lingkungan yang sehat; (iv) mampu mencegah dan menanggulangi penyakit dan masalah kesehatan; (v) biaya untuk kesehatan (penyakit) dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di rumah tangga adalah upaya untuk memberdayakan anggota rumah tangga agar tahu, mau dan mampu mempraktikkan perilaku hidup bersih dan sehat serta berperan aktif dalam gerakan di masyarakat. PHBS di rumah tangga dilakukan untuk mencapai Rumah Tangga ber-PHBS yang melakukan 10 kegiatan PHBS yaitu (1) Persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan; (2) Memberi ASI eksklusif; (3) Menimbang balita setiap bulan; (4) Menggunakan air bersih; (5) Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun; (6) Menggunakan jamban sehat; (7) Memberantas jentik di rumah sekali seminggu; (8) Makan buah dan sayur setiap hari; (9) Melakuka aktivitas fisik setiap hari; dan (10) Tidak merokok di dalam rumah. PHBS di lingkungan sekolah adalah sekumpulan perilaku yang dipraktekkan oleh peserta didik, guru dan masyarakat lingkungan sekolah atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, sehingga secara mandiri mampu mencegah penyakit, meningkatkan kesehatannya serta berperan aktif dalam mewujudkan lingkungan sehat. Ada beberapa indikator yang dipakai sebagai ukuran untuk menilai PHBS di sekolah yaitu : (1) Mencuci tangan dengan air mengalir dan memakai sabun; (2) Mengkonsumsi jajanan sehat disekolah; (3) Menggunakan jamban yang bersih dan sehat; (4) Olahraga yang teratur dan terukur; (5) Memberantas jentik Buku Putih Sanitasi Kabupaten Mamasa

74


nyamuk; (6) Tidak merokok di sekolah; (7) Menimbang berat bada dan mengukur tinggi badan setiap 6 bulan; dan (8) Membuang sampah pada tempatnya. Secara umum Perilaku Hidup Bersih dan Sehat untuk tatanan rumah tangga dan sekolah yang terkait dengan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) antara lain : a. Stop Buang Air Besar Sembarangan (STOP BABS) Perilaku buang air besar sembarangan oleh sebagian masyarakat Indonesia sampai saat ini banyak dilakukan, seperti BABS di sungai, kebun, sawah, kolam dan tempat-tempat terbuka lainnya, dengan berbagai alasan, misalnya anggapan bahwa membangun jamban itu mahal, lebih praktis di sungai, maupun karena kebiasaan turun temurun. Berbagai kebiasaan dan alasan tersebut harus diubah dan diluruskan karena akibat dari kebiasaan yang tidak mendukung pola hidup bersih dan sehat akan menambah dan memperbesar masalah kesehatan. Tinja atau kotoran manusia (mulai dari bayi, anak-anak bahkan orang dewasa) merupakan media tempat berkembangnya bibit penyalit menular (kuman/bakteri, virus dan cacing), apabila dibuang di sembarangan tempat maka bibit penyakit akan tersebar luas ke lingkungan dan akhirnya akan masuk ke dalam tubuh manusia dan berisiko menimbulkan penyakit dan bahkan mewabah ke masyarakat luas. Untuk itu tinja harus dikelola, dibuang dengan baik dan benar, kedalam suatu wadah yang disebut jamban keluarga, baik jamban dalam bentuk yang paling sederhana maupun yang mahal, dengan prinsip utama bahwa jamban adalah tempat yang mampu menjaga dan mencegah tinja TIDAK MENCEMARI AIR terutama air untuk sumber air minum DAN TIDAK MENCEMARI TANAH, dan digunakan oleh semua anggota keluarga. Stop BABS bermanfaat menjaga lingkungan menjadi bersih, sehat, nyaman dan tidak berbau; tidak mencemari sumber air yang dapat dijadikan sebagai air baku air minum atau air untuk kegiatan sehari-hari lainnya seperti mandi, cuci, dll; dan tidak mengundang serangga dan binatang yang dapat menyebarluaskan bibit penyakit, sehingga dapat mencegah penyakit menular. Oleh karenanya peran masyarakat sangat penting untuk memajukan dan meningkatkan derajat kesehatan melalui promosi perilaku stop buang air besar sembarangan dengan senantiasa memberikan penyuluhan pentingnya perilaku buang air besar yang benar dan sehat maupun mengadakan kegiatan pemicuan dan pendampingan bagi masyarakat untuk menghentikan kebiasaan buang air besar sembarangan.


75


b. Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) Perilaku cuci tangan pakai sabun merupakan sasaran penting dalam promosi kesehatan. Dari aspek kesehatan masyarakat, khususnya pola penyebaran penyakit menular cukup banyak penyakit yang dapat dicegah melalui kebiasaan atau perilaku higienes dengan cuci tangan pakai sabun seperti diare, thypus, cacing, dan berbagai macam flu. Perilaku cuci tangan pakai sabun ternyata bukan merupakan perilaku yang biasa dilakukan sehari-hari oleh masyarakat pada umumnya, padahal mencuci tangan pakai sabun dapat mencegah penyakit yang dapat menyebabkan ratusan ribu anak meninggal setiap tahunnya namun tidak membutuhkan biaya yang mahal jika dibanding dengan hasil yang diperoleh. Perilaku cuci tangan yang benar yaitu pakai sabun dan menggunakan air bersih yang mengalir akan dapat menurunkan kejadian diare sampai 45%. Mencuci tangan pakai sabun harus dilakukan pada saat-saat waktu kritis yaitu sebelum makan, sebelum menyiapkan makanan, setelah buang air besar dan setelah memegang unggas/hewan, dan pada saat-saat yang lain seperti sebelum menyusui bayi, setelah batuk/bersin dan membersihkan hidung, setelah membersihkan sampah dan setelah bermain di tanah atau lantai (terutama bagi anak-anak). c. Pengamanan Air Minum Rumah Tangga Air merupakan kebutuhan vital masyarakat yang dipergunakan sehari-hari untuk minum, mandi, cuci dan keperluan lainnya. Air banyak dijumpai di alam dan merupakan benda sosial yang melimpah ruah seperti di laut, sungai, danau dll. Namun air yang bersih dan sehat merupakan benda ekonomi yang semakin susah diperoleh masyarakat. Air merupakan unsur yang penting dalam aspek kesehatan masyarakat, karena air dapat menjadi media kehidupan bagi bibit penyakit seperti penyakit diare dan demam berdarah, cholera, disentri, thypus dan berbagai penyakit kulit, oleh sebab itu air harus dipelihara dan dicegah dari pencemaran. Air bersih dan air minum harus memenuhi syarat kesehatan baik syarat fisik, biologi maupun kimiawi. Secara fisik air harus memenuhi syarat; tidak berwarna, bening/jernih; tidak keruh, bebas dari lumpur, sampah, busa, dll; tidak berasa (tidak asin, tidak asam, tidak payau); tidak berbau (tidak bau amis, anyir, busuk dan tidak bau belerang), dll. Berbagai sumber air bersih harus dilindungi dan dijaga dari berbagai bahan pencemar, baik cemaran fisik, biologi maupun kimiawi, misalnya sumber mata air, sumur gali, sumur pompa, kran-kran umum. Meskipun air terlihat bersih namun air tersebut belum tentu bebas dari kuman penyakit, untuk itu air harus direbus dulu sampai mendidih, karena kuman akan mati pada suhu 100 derajat celcius pada saat air mendidih. Buku Putih Sanitasi Kabupaten Mamasa

76


d. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sekolah Sampah adalah limbah yang bersifat padat, terdiri dari bahan yang biasa membusuk (organik) dan tidak membusuk (anorganik) yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan masyarakat. Namun demikian anggapan bahwa sampah itu tidak berguna kini mulai memudar, karena ternyata kini sampah justru mempunyai nilai ekonomis yang cukup tinggi sehingga ”sampah” biasa menjadi barang rebutan, untuk diolah atau digunakan kembali, dan kemudian dijual sebagai bahan komoditas yang sangat menggiurkan. Sampah harus dikelola dengan baik dan benar, karena bila tidak akan dapat menjadi tempat perindukan vektor bibit penyakit. Sampah akan menarik binatang-binatang yang dikenal dalam aspek kesehatan dapat menyebarluaskan penyakit seperti lalat, kecoa, tikus dan anjing. Penyakit-penyakit yang berkaitan erat dengan sampah yang tidak dikelola dengan benar antara lain: demam berdarah, disentri, thypus dll. Sampah digolongkan menjadi 2 jenis yaitu sampah basah (organik) dan sampah kering (non organik). Sampah basah biasanya akan mudah mengalami pembusukan, seperti misal sisa makanan, sisa sayuran, buah-buahan, daun, dll. Sampah kering relatif sukar dan bahkan tidak dapat membusuk, seperti misal kayu, sisa kertas, botol sisa plastik, sisa-sisa bangunan (pecahan batu, batu bata), seng, logam, kaca, dll. Namun dengan berkembangnya dunia usaha dan juga ilmu pengetahuan, kini sampah dapat dikelola dengan lebih menguntungkan, yaitu yang dikenal dengan istilah pendekatan 3R (reduce, reuce dan recycle). Reduce adalah upaya pengelolaan sampah dengan cara mengurangi volume sampah itu sendiri. Cara ini sifatnya lebih menarik kependekatan pencegahan. Misal kalau beli sayuran pilihlah sayuran yang sesedikit mungkin dibuang, kalau ambil makanan jangan berlebihan sehingga mengurangi makanan yang menjadi sampah. Reuce yaitu suatu cara menggunakan kembali sampah yang ada, untuk keperluan yang sama atau fungsinya yang sama. Misal botol sirop digunakan kembali untuk botol sirop atau untuk botol kecap. Recycle atau daur ulang adalah pemanfaatan limbah melalui pengolahan fisik atau kimia, untuk menghasilkan produk yang sama atau produk yang lain. Misal sampah organik diolah menjadi kompos, besi bekas diolah menjadi barang-barang seni dari besi dll.


77


e. Pengelolaan Air Limbah Rumah Tangga Limbah cair rumah tangga merupakan limbah yang berbentuk cair yang merupakan timbulan dari kegiatan rumah tangga. Limbah cair ini dapat berasal dari kamar mandi, peturasan, cucian barang/bahan dari dapur. Dari pengertian ini limbah cair ini tidak termasuk limbah cair yang berasal dari wc/jamban keluarga. Limbah cair dari kegiatan rumah tangga volumenya relatif sedikit dibanding dengan luas lahan yang ada di desa tersebut. Namun demikian limbah cair tersebut tetap harus dikelola dengan baik dan benar karena jika dibuang sembarangan akan membuat lingkungan kotor, berbau, dan mengurangi estetika dan kebersihan lingkungan, dapat menjadi tempat perindukan vektor bibit penyakit, serta akan menjadi tempat bagi binatang-binatang yang dapat menyebarluaskan penyakit, seperti lalat, kecoa, tikus.

3.1.1.

Tatanan Rumah Tangga Untuk memperoleh informasi yang lebih jelas dan rinci mengenai kebiasaan dan pola hidup masyarakat utamanya dalam hubungannya dengan sanitasi, maka Kelompok Kerja Sanitasi Kabupaten Mamasa melakukan Survey Studi Environment Health Risk Assessement (EHRA) yang dilakukan pada 3 (tiga) kecamatan yaitu seperti table berikut : Tabel 3.1 Responden Survey Studi Environment Health Risk Assessement (EHRA) Kabupaten Mamasa Tahun 2012 No.

Kecamatan/ Desa/Kelurahan

1

2

Jumlah Responden

Keterangan

3

4

I.

Sumarorong (80 KK) :

1.

Kelurahan Sumarorong

40 KK

2.

Kelurahan Tabone

40 KK

II.

Kecamatan Mamasa (200 KK) :

1.

Kelurahan Mamasa

40 KK

2.

Desa Buntu Buda

40 KK


78


3.

Desa Osango

40 KK

4.

Desa Taupe

40 KK

5.

Desa Taupe

40 KK

III.

Kecamatan Mambi (120 KK):

1.

Kelurahan Mambi

40 KK

2.

Desa Sendana

40 KK

3.

Desa Sondong Layuk

40 KK

Jumlah Responden

400 KK

Berdasarkan data dari hasil Pelaksanaan Survei Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) yang ditemukan dalam Study EHRA, kondisi PHBS dan Promosi Higiene untuk Tatanan Rumah Tangga di Kabupaten Mamasa adalah sebagai berikut : 1. Masih kurangnya kesadaran sebagian besar masyarakat akan pentingnya hidup bersih dan higenis; 2. Akibat dari kurangnya kesadaran tersebut sebagaian besar masyarakat yang bermukim dibantaran sungai mamasa membuang sampah, limbah rumah tangga, limbah usaha, dan membuang/menyalurkan limbah tinja kesungai; 3. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk cuci tangan setelah BAB; 4. Sumber mata air yang digunakan kurang terlindungi; 5. Masih banyak masyarakat yang melakukan BAB bukan di kloset, tetapi di kebun, sawah, dan pekarangan;

3.1.2.

Tatanan Sekolah Berdasarkan data hasil Pelaksanaan Survei Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) yang ditemukan dalam Study EHRA, kondisi PHBS dan Promosi Higiene untuk Tatanan Sekolah di Kabupaten Mamasa adalah sebagai berikut :


79


Permasalahan spesifik dan prioritas yang dihadapi dalam pelaksanaan PHBS dan Promosi Higene di tatanan sekolah adalah : 1. Masih Kurangnya kesadaran dari para pengajar untuk rutin membimbing para murid untuk melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); 2. Masih kurangnya perhatian dari instansi terkait untuk dapat mensosialisasikan Perilaku Hidup

Menunggu Data Hasil Quisioner Study EHRA

Bersih dan Sehat (PHBS) dan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS);

3. Masih Kurangnya Sarana dan Prasarana terutama Kloset, Tempat Cuci Tangan, dan Air Bersih yang cukup untuk menunjang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) di sekolah-sekolah.


80


Tabel. 3.2 Kondisi Fasilitas Sanitasi di Sekolah (Toilet dan Tempat Cuci Tangan)

No.

Jumlah Siswa

Jumlah Guru

L

P

L

P

3

4

5

6

Nama Sekolah

1

2

PDAM

SPT

Jumlah Tempat Kencing

Jumlah Toilet/WC

Sumber Air Bersih SGL

S

K

T

S

K

T

S

K

T

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Fas. Cuci Tangan

Persediaan Sabun

Guru

L

P

Guru

L

P

Y

T

Y

T

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Siapa yang membersihkan Toilet Siswa

Guru

Pesuruh

L

P

L

P

L

P

26

27

28

29

30

31

I

KECAMATAN SUMARORONG

1

SDN 001 Sumarorong

100

73

√

1

1

-

1

1

-

-

√

√

√

√

√

2

SDN 002 Tabone

99

79

√

2

1

2

2

1

2

-

√

√

√

√

√

3

SDN 003 Sibanawa

60

58

√

1

1

-

1

1

-

-

√

√

√

√

4

SDN 004 Batanguru

42

46

√

1

-

-

1

-

-

-

√

√

√

√

5

SDN 005 Sumarorong

93

72

√

1

1

1

1

1

1

-

√

√

√

√

6

SDN 006 Tabone

126

151

√

1

-

-

1

-

-

-

√

√

√

√

√

7

SDN 008 Bussu

14

23

√

1

-

-

1

-

-

-

√

√

√

√

8

SDN 009 Ratte

41

47

√

1

-

√

√

√

√

9

SDN 010 Kabaniran

47

50

√

-

-

-

-

-

-

-

√

√

√

√

10

SDN 011 Salulombe

26

35

√

1

-

-

1

-

-

-

√

√

√

√

11

SDN 012 Ratteliwa

34

66

√

1

-

-

1

-

-

-

√

√

√

√

12

SDN 013 Sapan

51

121

√

-

-

-

-

-

-

-

√

√

√

√

13

SDN 014 Salubassi

36

63

√

1

-

-

1

-

-

-

√

√

√

√

14

SDK Tello Baru

27

26

√

-

-

-

-

-

-

-

√

√

√

√

15

SDS Satria Rante Kamase

35

28

1

-

-

1

-

-

-

√

√

√

√

16

SMPN 001 Sumarorong

228

231

√

1

1

1

1

1

1

-

√

√

√

√

√

√

17

SMPN 002 Sumarorong

116

115

√

1

1

1

1

1

1

-

√

√

√

√

√

√

18

SMPN 003 Sumarorong

45

39

√

1

1

1

1

1

1

-

√

√

√

√

√

√

√


1

√

81


19

SMPN Terbuka Sumarorong

48

60

20

SMPN SATAP Sapan

8

8

21

SMPN Satria Rantekamase

18

13

II

KECAMATAN MAMASA

1

SDN 001 Mamasa

257

248

2

SDN 002 Mamasa

229

203

3

SDN 003 Osango

118

107

4

SDN 004 Lombok

69

70

5

SDN 005 Rantebuda

78

90

6

SDN 006 Rambusaratu

126

133

7

SDN 007 Taupe

91

95

8

SDN 008 Buntubuda

102

70

9

SDN 009 Lombok

61

34

10

SDN 010 Pakassasan

113

105

11

SDN 011 Tatoa’

172

151

12

SDN 012 Barra-barra

46

50

13

SDN 013 Pena’

91

81

14

SDN 014 Loko

48

39

15

SDN 015 Pebassian

33

36

16

SDN 016 Rantepongko

54

34

17

SDK 017 Ne’ke

25

26

18

SDS Nusa Bangsa

21

20

19

SDK Rantedama

11

18

20

SMPN 001 Mamasa

394

447

21

SMPN 002 Mamasa

86

88

√

1

1

-

1

1

-

-

√

√

√

√

√

1

-

-

1

-

-

-

√

√

√

√

√

1

-

-

1

-

-

-

√

√

√

√

√

1

-

-

1

-

-

-

√

√

√

√

√

√

1

-

-

1

-

-

-

√

√

√

√

√

√

1

-

-

1

-

-

-

√

√

√

√

√

√

1

-

-

1

-

-

-

√

√

√

√

1

-

-

1

-

-

-

√

√

√

√

1

-

-

1

-

-

-

√

√

√

√

1

-

-

1

-

-

-

√

√

√

√

√

1

-

-

1

-

-

-

√

√

√

√

√

1

-

-

1

-

-

-

√

√

√

√

1

-

-

1

-

-

-

√

√

√

√

1

-

-

1

-

-

-

√

√

√

√

√

1

-

-

1

-

-

-

√

√

√

√

√

1

-

-

1

-

-

-

√

√

√

√

1

-

-

1

-

-

-

√

√

√

√

1

-

-

1

-

-

-

√

√

√

√

√

-

-

-

-

-

-

-

√

√

√

√

√

-

-

-

-

-

-

-

√

√

√

√

√

-

-

-

-

-

-

-

√

√

√

√

√

-

-

-

-

-

-

-

√

√

√

√

√

1

1

1

1

1

1

-

√

√

√

√

√

√

1

1

1

1

1

1

-

√

√

√

√

√

√ √ √

√ √

√ √


√

82


22

SMPN 003 Mamasa

47

57

23

SMPN 004 Mamasa

37

27

24

SMPN 005 Mamasa

59

67

25

SMPS Ilmiah Bangsa

24

28

26

SMPN Frater Mamasa

92

124

III

KECAMATAN MAMBI

1

SDN 001 Center Mambi

113

101

2

SDN 002 Saludurian

40

43

3

SDN 003 Maerang

55

4

SDN 004 Salumaka

5

√

1

1

1

1

1

1

-

√

√

√

√

√

1

1

1

1

1

1

-

√

√

√

√

√

1

-

-

1

-

-

-

√

√

√

√

√

1

-

-

1

-

-

-

√

√

√

√

√

1

1

1

1

1

1

-

√

√

√

√

√

√

-

-

-

-

-

-

-

√

√

√

√

√

√

-

-

-

-

-

-

-

√

√

√

√

48

√

-

-

-

-

-

-

-

√

√

√

√

64

61

√

-

-

-

-

-

-

-

√

√

√

√

SDN 005 Mambi

120

103

1

-

-

1

-

-

-

√

√

√

√

6

SDN 006 Rantebulahan

41

29

√

-

-

-

-

-

-

-

√

√

√

√

7

SDN 007 Salubulung

53

41

√

1

-

-

1

-

-

-

√

√

√

√

8

SDN 008 Loka

56

48

√

-

-

-

-

-

-

-

√

√

√

√

9

SDN 009 Salubanua

33

43

√

-

-

-

-

-

-

-

√

√

√

√

10

SDN 010 Saluang

40

31

√

1

-

-

1

-

-

-

√

√

√

√

11

SDN 011 Mambi

17

13

1

-

-

1

-

-

-

√

√

√

√

12

SDN 012 Bulo

34

36

√

-

-

-

-

-

-

-

√

√

√

√

13

SDN 013 Loka

33

35

√

1

-

-

1

-

-

-

√

√

√

√

14

SDN 014 Saluang

37

35

-

-

-

-

-

-

-

√

√

√

√

15

SDN 015 Bujung Manurung

31

30

√

-

-

-

-

-

-

-

√

√

√

√

16

SDN 016 Salubua

32

38

√

1

-

-

1

-

-

-

√

√

√

√

17

SDN 017 Kampung Baru

35

36

-

-

-

-

-

-

-

√

√

√

√

√ √ √

√

√


√

√

83


18

SDN 011 Mambi

17

14

19

SDS Katiluan

32

12

20

SDS Indobanua

33

35

21

SMPN 001 Mambi

175

172

22

SMPN 002 SATAP Mambi

0

0

23

SMPN Saludurian

30

37

24

SMPS Talipukki

48

25

SMPN SATAP Salubanua

26

SMPN 001 Salubulung

√

1

-

-

1

-

-

-

√

√

√

√

-

-

-

-

-

-

-

√

√

√

√

1

-

-

1

-

-

-

√

√

√

√

1

1

1

1

1

1

-

√

√

√

√

√

1

1

1

1

1

1

-

√

√

√

√

√

√

1

-

-

1

-

-

-

√

√

√

√

49

√

1

-

-

1

-

-

-

√

√

√

√

7

8

√

1

-

-

1

-

-

-

√

√

√

√

15

10

√

1

-

-

1

-

-

-

√

√

√

√

√ √ √ √

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda & Olahraga Kab. Mamasa, 2010/2011 Keterangan : L = Laki – Laki P = Perempuan S = Selalu Tersedia Air K = Kadang-Kadang T = Tidak Ada Persediaan Air Y = Ya T = Tidak SPT = Sumur Pompa Tangan SGL = Sumur Gali


84


Tabel. 3.3 Kondisi Sarana Sanitasi Sekolah (Pengelolaan Sampah dan Pengetahuan Higiene)

No.

Nama Sekolah

1

2

Apakah pengetahuan ttg Higiene dan Sanitasi diberikan Ya, saat Ya, saat mata pertemuan / Tidak pelajaran penyuluhan Pernah PenJas di tertentu kelas

Cara Pengelolaan Sampah

Tempat Buang Air Kotor

Kapan Tangki Septik Dikosongk an

Kondisi Higiene Sekolah

Dikumpulk an

Dipisahk an

Dibuat Kompos

Dari Toilet

Dari Kamar Mandi

9

10

11

12

13

14

Ya

Tidak

6

7

8

3

4

SDN 001 Sumarorong

√

√

√

√

Safetytank

Selokan

Tdk Pernah

Baik

2

SDN 002 Tabone

√

√

√

√

Safetytank

Selokan

Tdk Pernah

Baik

3

SDN 003 Sibanawa

√

√

√

√

Safetytank

Selokan

Tdk Pernah

Baik

4

SDN 004 Batanguru

√

√

√

√

Safetytank

Selokan

Tdk Pernah

Lumayan

5

SDN 005 Sumarorong

√

√

√

√

Safetytank

Selokan

Tdk Pernah

Baik

6

SDN 006 Tabone

√

√

√

√

Safetytank

Selokan

Tdk Pernah

Lumayan

7

SDN 008 Bussu

√

√

√

Safetytank

Selokan

Tdk Pernah

Lumayan

8

SDN 009 Ratte

√

√

√

Safetytank

Selokan

Tdk Pernah

Lumayan

9

SDN 010 Kabaniran

√

√

√

Tdk Ada

Tdk Ada

Tdk Pernah

Buruk

10

SDN 011 Salulombe

√

√

√

Safetytank

Selokan

Tdk Pernah

Lumayan

11

SDN 012 Ratteliwa

√

√

√

Safetytank

Selokan

Tdk Pernah

Lumayan

12

SDN 013 Sapan

√

√

√

Tdk Ada

Tdk Ada

Tdk Pernah

Buruk

13

SDN 014 Salubassi

√

√

√

Safetytank

Selokan

Tdk Pernah

Lumayan

14

SDK Tello Baru

√

√

√

Tdk Ada

Tdk Ada

Tdk Pernah

Buruk

15

SDS Satria Rante Kamase

√

√

√

Tdk Ada

Tdk Ada

Tdk Pernah

Buruk

16

SMPN 001 Sumarorong

√

√

√

√

Safetytank

Selokan

Tdk Pernah

Baik

17

SMPN 002 Sumarorong

√

√

√

√

Safetytank

Selokan

Tdk Pernah

Baik

18

SMPN 003 Sumarorong

√

√

√

√

Safetytank

Selokan

Tdk Pernah

Baik

I

KECAMATAN SUMARORONG

1

5

Apakah ada dana untuk air bersih / sanitasi / pend. Higiene


√

√

85


19

SMPN Terbuka Sumarorong

√

√

√

Safetytank

Selokan

Tdk Pernah

Lumayan

20

SMPN SATAP Sapan

√

√

√

Tdk Ada

Tdk Ada

Tdk Pernah

Buruk

21

SMPN Satria Rantekamase

√

√

√

Tdk Ada

Tdk Ada

Tdk Pernah

Buruk

II

KECAMATAN MAMASA

1

SDN 001 Mamasa

√

√

√

√

Safetytank

Selokan

Tdk Pernah

Baik

2

SDN 002 Mamasa

√

√

√

√

Safetytank

Selokan

Tdk Pernah

Baik

3

SDN 003 Osango

√

√

√

√

Safetytank

Selokan

Tdk Pernah

Baik

4

SDN 004 Lombok

√

√

√

√

Safetytank

Selokan

Tdk Pernah

Lumayan

5

SDN 005 Rantebuda

√

√

√

√

Safetytank

Selokan

Tdk Pernah

Baik

6

SDN 006 Rambusaratu

√

√

√

√

Safetytank

Selokan

Tdk Pernah

Baik

7

SDN 007 Taupe

√

√

√

√

Safetytank

Selokan

Tdk Pernah

Lumayan

8

SDN 008 Buntubuda

√

√

√

√

Safetytank

Selokan

Tdk Pernah

Lumayan

9

SDN 009 Lombok

√

√

√

√

Safetytank

Selokan

Tdk Pernah

Lumayan

10

SDN 010 Pakassasan

√

√

√

Safetytank

Selokan

Tdk Pernah

Lumayan

11

SDN 011 Tatoa’

√

√

√

Safetytank

Selokan

Tdk Pernah

Baik

12

SDN 012 Barra-barra

√

√

√

√

Safetytank

Selokan

Tdk Pernah

Lumayan

13

SDN 013 Pena’

√

√

√

√

Safetytank

Selokan

Tdk Pernah

Lumayan

14

SDN 014 Loko

√

√

√

√

Safetytank

Selokan

Tdk Pernah

Lumayan

15

SDN 015 Pebassian

√

√

√

Safetytank

Selokan

Tdk Pernah

Lumayan

16

SDN 016 Rantepongko

√

√

√

Tdk Ada

Tdk Ada

Tdk Pernah

Buruk

17

SDK 017 Ne’ke

√

√

√

Tdk Ada

Tdk Ada

Tdk Pernah

Buruk

18

SDS Nusa Bangsa

√

√

√

Tdk Ada

Tdk Ada

Tdk Pernah

Buruk

19

SDK Rantedama

√

√

√

Tdk Ada

Tdk Ada

Tdk Pernah

Buruk

20

SMPN 001 Mamasa

√

√

√

Safetytank

Selokan

Tdk Pernah

Baik

√

√


√

√

86


21

SMPN 002 Mamasa

√

√

√

√

22

SMPN 003 Mamasa

√

√

√

23

SMPN 004 Mamasa

√

√

24

SMPN 005 Mamasa

√

25

SMPS Ilmiah Bangsa

26

SMPN Frater Mamasa

III

KECAMATAN MAMBI

1

Safetytank

Selokan

Tdk Pernah

Baik

√

Safetytank

Selokan

Tdk Pernah

Baik

√

√

Safetytank

Selokan

Tdk Pernah

Baik

√

√

√

Safetytank

Selokan

Tdk Pernah

Lumayan

√

√

Safetytank

Selokan

Tdk Pernah

Lumayan

√

√

√

Safetytank

Selokan

Tdk Pernah

Baik

SDN 001 Center Mambi

√

√

√

√

Tdk Ada

Tdk Ada

Tdk Pernah

Buruk

2

SDN 002 Saludurian

√

√

√

√

Tdk Ada

Tdk Ada

Tdk Pernah

Buruk

3

SDN 003 Maerang

√

√

√

Tdk Ada

Tdk Ada

Tdk Pernah

Buruk

4

SDN 004 Salumaka

√

√

√

Tdk Ada

Tdk Ada

Tdk Pernah

Buruk

5

SDN 005 Mambi

√

√

√

Safetytank

Selokan

Tdk Pernah

Lumayan

6

SDN 006 Rantebulahan

√

√

√

Tdk Ada

Tdk Ada

Tdk Pernah

Buruk

7

SDN 007 Salubulung

√

√

√

Safetytank

Selokan

Tdk Pernah

Lumayan

8

SDN 008 Loka

√

√

√

Tdk Ada

Tdk Ada

Tdk Pernah

Buruk

9

SDN 009 Salubanua

√

√

√

Tdk Ada

Tdk Ada

Tdk Pernah

Buruk

10

SDN 010 Saluang

√

√

√

Safetytank

Selokan

Tdk Pernah

Lumayan

11

SDN 011 Mambi

√

√

√

Safetytank

Selokan

Tdk Pernah

Baik

12

SDN 012 Bulo

√

√

√

Tdk Ada

Tdk Ada

Tdk Pernah

Buruk

13

SDN 013 Loka

√

√

√

Safetytank

Selokan

Tdk Pernah

Lumayan

14

SDN 014 Saluang

√

√

√

Tdk Ada

Tdk Ada

Tdk Pernah

Buruk

15

SDN 015 Bujung Manurung

√

√

√

Tdk Ada

Tdk Ada

Tdk Pernah

Buruk

16

SDN 016 Salubua

√

√

√

Safetytank

Selokan

Tdk Pernah

Lumayan

17

SDN 017 Kampung Baru

√

√

√

Tdk Ada

Tdk Ada

Tdk Pernah

Buruk

18

SDN 011 Mambi

√

√

√

Safetytank

Selokan

Tdk Pernah

Lumayan

√

√

√


√

87


19

SDS Katiluan

√

√

√

Tdk Ada

Tdk Ada

Tdk Pernah

Buruk

20

SDS Indobanua

√

√

√

Safetytank

Selokan

Tdk Pernah

Lumayan

21

SMPN 001 Mambi

√

√

√

√

Safetytank

Selokan

Tdk Pernah

Baik

22

SMPN 002 SATAP Mambi

√

√

√

√

Safetytank

Selokan

Tdk Pernah

Baik

23

SMPN Saludurian

√

√

√

Safetytank

Selokan

Tdk Pernah

Lumayan

24

SMPS Talipukki

√

√

√

√

Safetytank

Selokan

Tdk Pernah

Lumayan

25

SMPN SATAP Salubanua

√

√

√

√

Safetytank

Selokan

Tdk Pernah

Lumayan

26

SMPN 001 Salubulung

√

√

√

Safetytank

Selokan

Tdk Pernah

Lumayan

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda & Olahraga Kab. Mamasa, 2010/2011 Keterangan : L = Laki – Laki P = Perempuan S = Selalu Tersedia Air K = Kadang-Kadang T = Tidak Ada Persediaan Air Y = Ya T = Tidak SPT = Sumur Pompa Tangan SGL = Sumur Gali


88


3.2.

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari hasil proses seluruh usaha atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama, berupa tinja (kotoran manusia), air seni, limbah kamar mandi dan juga sisa kegiatan dapur rumah tangga. Dalam konsentrasi dan kualitas tertentu, kehadiran limbah dapat berdampak negative terhadap lingkungan terutama kesehatan manusia sehingga perlu dilakukan penanganan terhadap limbah tersebut. Limbah merupakan buangan/bekas yang berbentuk cair, gas dan padat yang didalamnya terkandung bahan kimia berbahaya sukar untuk dihilangkan dan dapat memberi kehidupan bagi kuman-kuman penyebab penyakit disentri, tipus, kolera dsb. Air limbah tersebut harus diolah agar tidak mencemari dan tidak membahayakan kesehatan lingkungan. Pengelolaan air limbah dapat dilakukan dengan membuat saluran air kotor dan bak peresapan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut : 1. Tidak mencemari sumber air minum yang ada di daerah sekitarnya baik air dipermukaan tanah maupun air di bawah permukaan tanah. 2. Tidak mengotori permukaan tanah dan tidak menimbulkan bau yang mengganggu. 3. Menghindari tersebarnya cacing tambang pada permukaan tanah. 4. Mencegah berkembang biaknya lalat dan serangga lain. 5. Konstruksi agar dibuat secara sederhana dengan bahan yang mudah didapat dan murah. 6. Jarak minimal antara sumber air dengan bak resapan 10 m. Pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Mamasa saat ini belum menjadi perhatian masyarakat maupun pemerintah. Pengelolaan air limbah domestik yang berasal dari WC (black water) pada umumnya masih bersifat konvensional menggunakan sistem pengolahan yang bersifat individual maupun komunal yaitu menggunakan septictank atau sumur rembesan atau sumur kotoran. Septictank merupakan sistem sanitasi yang terdiri dari pipa saluran dari kloset, bak penampungan kotoran cair dan padat, bak resapan serta pipa pelepasan air bersih dan udara. Di samping itu ada WC yang dipakai secara komunal dimana satu WC dapat digunakan oleh beberapa rumah tangga secara bergantian. Ada juga bentuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan masyarakat Kabupaten Mamasa dalam membuang air limbah cair rumah tangga, antara lain membuang air limbah rumah tangga ke got/parit/drainase dekat rumah masing-masing dengan atau tanpa melalui pipa pembuangan, membuang air limbah langsung ke sungai dengan atau tanpa pipa pembuangan atau menampung air limbah rumah tangga ke dalam lubang yang dibuat dekat kamar mandi. Permasalahan air limbah rumah tangga di Kabupaten Mamasa adalah sebagai berikut : Buku Putih Sanitasi Kabupaten Mamasa

89


1. Terbatasnya sarana infrastruktur pengelolaan air limbah rumah tangga (septictank), dibeberapa wilayah banyak dijumpai sarana pembuangan air limbah tidak tertata atau dikelola dengan benar; 2. Belum adanya bangunan pengelolaan lumpur tinja (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja/IPLT) sehingga limbah dari WC hanya dibuang ke septictank; 3. Masih banyak masyarakat yang membuang tinja dari kamar mandi (WC) langsung di sungai atau menjadikan sungai, sawah, kebun maupun saluran air sebagai WC. 4. Masih terbatasnya Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) yang dibangun loleh pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Kondisi sanitasi secara umum di Kabupaten Mamasa khususnya air limbah domestik adalah sebagai berikut : 1. Prosentasi jumlah keluarga yang mempunyai jamban sehat adalah ....... sebagian besar membuang limbah rumah tangga ke sungai. 2. Prosentasi jumlah keluarga yang mempunyai saluran pembuangan air limbah hanya sekitar ........


sebagian masyarakat tidak mempunyai SPAL dan hanya membuang air limbah ke halaman belakang. Dari hasil STUDY EHRA jumlah keluarga yang memiliki jamban septik terdapat di kecamatan ........ sebanyak ........ Hasil lengkapnya dapat dilihat dalam tabel seperti berikut : 3.2.1.

Kelembagaan Landasan hukum (aspek legal formal) mengenai pengelolaan air limbah domestik antara lain : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; 2. Undang-Undang Republik Indonesai Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai; 4. Peraturan pemerintah Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air; 5. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pedoman Umum Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan; 6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 37 Tahun 2003 tentang Metode Analisa Kualitas Air Permukaan dan Pengambilan Contoh Air Permukaan; 7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Lingkungan Domestik;


90


8. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri; Penanganan limbah domestik/rumah tangga di Kabupaten Mamasa di bawah kewenangan Badan Lingkungan Hidup Daerah, Dinas PU & Perumahan serta Dinas Kesehatan. Namun belum ada Peraturan Daerah ataupun kebijakan yang mengatur mengenai pengelolaan air limbah domestik yang dapat dijadikan pedoman maupun acuan dalam pengelolaan air limbah rumah tangga. Hal ini dapat dilihat dari : 1. Belum adanya kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa yang diarahkan untuk mewajibkan seluruh pihak untuk melakukan upaya pengelolaan air limbah domestik untuk lingkungan pemukiman rumah tangga/individu; 2. Belum efektifnya

upaya pembinaan dan sosialisasi untuk meningkakan pengetahuan,

kesadaran dan kepatuhan berbagai pihak di Kabupaten Mamasa terhadap Perda IMB yang saat ini masih merupakan satu-satunya instrument kebijakan pemerintah Kabupaten Mamasa yang dapat digunakan untuk pembangunan maupun pengendalian penyediaan sarana pengolahan air limbah domestik setempat. Deskrispi lengkap mengenai kebijakan maupun kelembagaan yang berwenang dalam penanganan dan pengelolaan air limbah domestik di kabupaten Mamasa termuat pada tabel berikut :


91


Tabel 3.4 Daftar Pemangku Kepentingan yang Terlibat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik PEMANGKU KEPENTINGAN No. 1

• • •

• • • • •

• • • •

•

FUNGSI

Pemerintah Kabupaten

Swasta

Masyarakat

2

3

4

5

PERENCANAAN Menyusun target pengelolaan air limbah domestik skala kab/kota Menyusun rencana program air limbah dalam rangka pencapaian target Menyusun rencana anggaran program air limbah domestik dalam rangka pencapaian target PENGADAAN SARANA Menyediakan sarana pembuangan awal air limbah domestik Membangun sarana pengumpulan dan pengelolaan awal (Tangki Septik) Menyediakan sarana pengangkutan dari tangki septik ke IPLT (truk tinja) Membangun jaringan atau saluran pengaliran limbah dari sumber ke IPAL (pipa kolektor) Membangun sarana IPLT dan atau IPAL PENGELOLAAN Menyediakan layanan penyedotan lumpur tinja Mengelola IPLT dan atau IPAL Melakukan penarikan retribusi penyedotan lumpur tinja Memberikan izin usaha pengelolaan air limbah domestik, dan atau penyedotan air imbah domestik Melakukan pengecekan kelengkapan utilitas teknis bangunan (tangki septik, dan saluran drainase lingkungan) dalam pengurusan IMB

√ √ √

√ √

√

√ √ √

√

√

√

√

√ √

√ (PU)

PENGATURAN DAN PEMBINAAN • • •

Mengatur prosedur penyediaan layana air limbah domestik (pengangkutan, personil, peralatan, dll) Melakukan sosialisasi peraturan dan pembinaan dalam hal pengelolaan air limbah domestik Memberikan sanksi terhadap


√ √ √

92


pelanggaran pengelolaan air limbah domestik MONITORING DAN EVALUASI Melakukan monitoring dan evaluasi • terhadap capaian target pengelolaan air limbah domestik skala kab/kota Melakukan monitoring dan evaluasi • terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan air limbah domestik Melakukan monitoring dang evaluasi terhadap efektifitas layanan air limbah • domestik, dan atau menampung serta mengelola keluhan atas layanan air limbah domestik Melakukan monitoring dan evaluasi • terhadap baku mutu air limbah domestik Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa

√ √

√

√

Tabel 3.5 Daftar Peraturan Terkait Air Limbah Domestik Ketersediaan No. 1

•

•

•

•

•

Peraturan 2

Ketersediaan

Ada (Sebutkan)

Tidak Ada

Efektif Dilaksanakan

Belum efektif Dilaksanakan

Tidak efektif Dilaksanakan

3

4

5

6

7

AIR LIMBAH DOMESTIK Target capaian pelayanan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten ini Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kabupaten dalam penyediaan layanan pengelolaan air limbah domestik Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kabupaten dalam memberdayakan masyarakat dan badan usaha dalam pengelolaan air limbah domestik Kewajiban dan sanksi bagi masyarakat dan atau pengembang untuk menyediakan sarana pengelolaan air limbah domestik dihunian rumah Kewajiban dan sanksi bagi industri rumah tangga untuk menyediakan sarana


√

√

√

√

√

93


pengelolaan air limbah domestik ditempat usaha •

•

•

Kewajiban dan sanksi bagi kantor untuk menyediakan sarana pengelolaan air limbah domestik di kantor Kewajiban penyedotan air limbah domestik untuk masyarakat, industri rumah tangga, dan kantor pemilik tangki septik Retribusi penyedotan air limbah domestik

√

√

√

Tata cara perizinan untuk kegiatan pembuangan air limbah • domestik bagi kegiatan √ pemukiman, usaha rumah tangga, dan perkantoran Sumber : Beragam SKPD/Instansi Terkait Sub Sektor Air Limbah

3.2.2.

Sistem dan Cakupan Pelayanan Sistem pengolahan air limbah domestik yang ada di Kabupaten Mamasa masih merupakan sistem pengolahan on-site atau sistem sanitasi setempat, yaitu sistem dimana fasilitas pengolahan air limbah berada dalam persil atau batas tanah yang dimiliki, fasilitas ini merupakan fasilitas sanitasi individual seperti septictank atau cubluk. Sistem pengolahan on-site ini masih terbatas pada keluarga atau rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan /ekonomi kelas menengah keatas., sebab keluarga dari kalangan tersebut sudah mampu membuat toilet yang memenuhi syarat dirumah masingmasing, sedangkan masyarakat dengan tingkat penghasilan rendah biasanya mendapatkan bantuan fasilitas jamban umum dari Pemerintah maupun yang dibuat secara swadaya dan dipakai secara kolektif. Namun pada kenyataannya sampai saat ini masih banyak dijumpai masyarakat yang tinggal di sepanjang bantaran sungai memanfaatkan sungai sebagai tempat pembuangan air limbah wc langsung dari rumah tangga bahkan memanfaatkan sungai secara langsung sebagai tempat mandi, cuci dan kakus. Apalagi kondisi geografis dan topografi wilayah Kabupaten Mamasa yang berbukitbukit dan dialiri oleh sungai yang cukup deras menyebabkan masyarakat dengan mudahnya membuang dan mengalirkan sampah maupun limbah rumah tangga ke sungai karena cepat hanyut terbawa arus sungai yang deras.


94


Sistem pengolahan on-site sudah banyak dimiliki oleh penduduk terutama di pusat kota kabupaten namun hanya terbatas pada pembuangan tinja, sedangkan buangan dapur dan kamar mandi/cuci belum tertangani. Dari hasil Study EHRA dapat diketahui cakupan pelayanan pengolahan air limbah rumah

Menunggu Data Hasil Quisioner Studytangga EHRA tangga dengan sistem on-site adalah sekitar ..... dari total jumlah rumah di Kabupaten

Tabel 3.6 Diagram Sistem Sanitasi Pengelolaan Air Limbah Domestik Input

User Interface

Penampungan Awal

Pengaliran

Pengelolaan Akhir

Pembuangan/ Daur Ulang

Kode/Nama Aliran

a

b

c

d

e

f

g

Black Water

WC Sentor

Tanki Septik

---

---

Sungai

Aliran Limbah AL 1

Grey Water

Pipa

---

Sungai

---

Sungai

Aliran Limbah AL 2

Tabel 3.7 Sistem Pengelolaan Air Limbah yang ada di Kabupaten Mamasa Kelompok Fungsi

Teknologi yang digunakan

Jenis Data Sekunder

(Perkiraan) Nilai Data

Sumber Data

a

b

c

d

e

Jamban Helikopter

Jumlah (kuantitas)

8.100

Dinas Kesehatan

Penampungan Awal

Tangki Septik

Jumlah (kuantitas)

4.230

Dinas Kesehatan

Pembuangan/Daur Ulang

Sungai

Nama Sungai

Sungai Mamasa

Dinas Kesehatan

User Interface


95


Tabel 3.8 Pengelolaan Sarana Jamban Keluarga dan MCK oleh Masyarakat Jumlah No.

Kecamatan

1

RT

2

1

Sumarorong

2

Mamasa

3

Mambi

Jumlah MCK

Tahun

Jumlah Sanimas

Tahun

Penduduk

Jamban

Dikelola

Dikelola

Dikelola

Dikelola

MCK

Dikelola

Dikelola

Dikelola

Dikelola

MCK

Miskin

Keluarga

RT

RW

CBO

Lainnya

Dibangun

RT

RW

CBO

Lainnya

Dibangun

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

RW

3

4

Menunggu Data Hasil Quisioner Study EHRA Tabel 3.9 Kondisi Sarana MCK Lokasi MCK

No.

Kecamatan

MCK RT

1

2

1

Sumarorong

2

Mamasa

3

Jumlah Pemakai PDAM

SPT

SGL

Jumlah

Jumlah

Fas. Cuci

Persediaan

Ada Biaya

Tempat Buangan

Kapan

Toilet/WC

Kamar Mandi

Tangan

Sabun

Pemakaian MCK

Air Kotor

Tangki Septik

RW

3

4

L

P

S

K

T

S

K

T

S

K

T

L

P

L

P

Y

T

Y

T

Y

T

Tangki Septik

Cubluk

Dikosongkan

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28


Mambi Keterangan : L = Laki-laki P = Perempuan S = Selalu Tersedia Air T = Tidak Ada Persediaan Ai K = Kdang-kadang Y = Ya T = Tidak SPT = Sumur Pompa Tangan SGL = Sumur Gali


96


Sistem pengolahan off-site atau sistem sanitasi terpusat atau sistem sewerage dimana air limbah dari rumah-rumah secara bersamaan disalurkan melalui sewer (saluran pengumpul limbah) lalu kemudian masuk ke instalasi pengolahan terpusat (IPAL). Sistem off-site sampai saat ini belum disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Mamasa, maupun oleh pihak swasta. 3.2.3.

Kesadaran Masyarakat dan PMJK Kader kesehatan atau kelompok masyarakat yang berkesadaran dan berkepentingan untuk memajukan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat mempunyai peran yang sangat penting dalam promosi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), dengan memberikan pemahan dan pengetahuan mengenai perilaku stop buang air besar sembarangan dan memicu pengggunaan dan pemanfaatan jamban keluarga sebagai tempat pembuangan tinja. Untuk itu senantiasa harus memanfaatkan setiap kesempatan untuk memberikan penyuluhan, pemicuan, pendampingan tentang pentingnya penanganan air limbah rumah tangga terutama buangan WC dan melakukan monitoring terhadap perilaku masyarakat dalam menghentikan kebiasaan membuang air besar di sembarang tempat. Tingkat kesadaran masyarakat di Kabupaten Mamasa tentang pengelolaan air limbah domestik belum optimal. Ini di karenakan masih kurangnya sosialisasi/penyuluhan mengenai pengelolaan air limbah dan perilaku hidup bersih dan sehat serta belum adanya regulasi atau perda yang mengatur mengenai kewajiban dan sanksi bagi kelembagaan/instansi dan masyarakat dalam penyediaan layanan dan pemberdayaan masyarakat dalam hal pengelolaan Air Limbah baik Air Limbah Rumah Tangga, Rumah Sakit maupun Industri dan perkantoran. Dalam hal pengelolaan limbah rumah tangga jenis black water khusus untuk wilayah ibukota Kabupaten Mamasa sudah banyak rumah tangga yang menggunakan septictank, tetapi untuk jenis limbah rumah tangga yang lain yaitu grey water belum ada satupun masyarakat atau kelompok masyarakat yang membuat sarana pengelolaannya. Masyarakat belum banyak mengetahui cara pengelolaan limbah jenis ini sehingga limbah ini biasanya langsung dialirkan ke drainase/got disekitar rumah kemudian dialirkan ke sungai. Namun untuk partisipasi masyarakat dari kaum perempuan (gender), khususnya dari Tim Penggerak PKK Kabupaten Mamasa setiap tahunnya mengadakan kegiatan Penyuluhanpenyuluhan mengenai pengolahan daur ulang sampah rumah tangga, pengelolaan air limbah rumah tangga dan pengetahuan mengenai jamban yang sehat bagi masyarakat yang diadakan di beberapa


97


kecamatan seperti : Mamasa, Tawalian, Sesenapadang, Tandukkalua, Sumarorong dan Kecamatan Messawa. Disamping kegiatan-kegiatan yang sifatnya menambah pengetahuan melalui penyuluhanpenyuluhan, PKK Kab. Mamasa pun mengadakan Lomba PHBS yang dimaksudkan untuk menguji sejauh mana tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Dari kegiatan lomba tersebut, yang terpilih menjadi pemenang akan diikutkan dalam lomba yang sama pada tingkat provinsi dan nasional, selain itu pemenang lomba juga berhak mendapatkan satu paket kloset lengkap.

Gambar 3.1 Aktifitas Pembuangan Limbah Cair Yang Dialirkan Melalui Pipa-pipa Sewer Ke Sungai Buku Putih Sanitasi Kabupaten Mamasa

98


Tabel 3.10 Daftar Program/Proyek Berbasis Masyarakat

No.

1

Sub-Sektor

2

Nama Program/ Proyek /Layanan

3

1

Subsektor Persampahan

2

Subsektor Air Limbah

3

Subsektor Drainase

4

Subsektor Air Minum

Kondisi Sarana Saat Ini Pelaksana/PJ

4

Tahun Mulai 5

Aspek PMJK

Fungsi

Tidak Fungsi

Rusak

PM

JDR

MBR

6

7

8

9

10

11

Tidak Ada Data

Keterangan : PM = Pemberdayaan Masyarakat JDR = Jender MBR = Masyarakat Berpenghasilan Rendah


99


3.2.3

Pemetaan Media Terdapat dua aspek dalam pembangunan sanitasi yaitu aspek teknis dan aspek non teknis yang terkait satu dengan yang lain. Aspek teknis adalah aspek pembangunan dan pengelolaan sanitasi yang terkait dengan pembangunan maupun pengelolaan secara fisik (infrastruktur sanitasi), misalnya pembangunan MCK, pembangunan IPAL, saluran drainase, dll. Sedangkan aspek non teknis adalah aspek pembangunan dan pengelolaan air limbah yang selain dari pembangunan dan pengelolaan secara fisik, misalnya pendanaan program/kegiatan pembangunan saran pengolahan air limbah, peningkatan kesadaran masyarakat, pembentukan lembaga pengelola, dll termasuk proses dan kegiatan komunikasi serta peran media. Sehubungan dengan hal tersebut maka diperlukan studi terhadap masyarakat maupun pemerintah terkait aspek kegiatan komunikasi serta melakukan pemetaan sampai sejauh mana peranserta media dalam menangani persoalan sanitasi. Studi komunikasi pada dasarnya adalah upaya pengumpulan dan analisis data primer dan sekunder dengan metoda tertentu yang akan melakukan penilaian kualitatif tentang potensi dan tantangan kebijakan dan pembangunan sanitasi, khususnya dari tinjauan aspek komunikasi, di tingkat kota melalui dukungan data primer dan sekunder yang relevan. Potret kegiatan komunikasi dan pemetaan media secara umum dan secara khusus tentang sarana air limbah serta segala informasi yang berguna bagi pembangunan air limbah menjadi salah satu data primer dan sekunder dalam Buku Putih sebagai bahan untuk merumuskan Strategi Sanitasi Kota. Tabel 3.11 Kegiatan Komunikasi yang ada di Kabupaten Mamasa

No 1

Kegiatan 2

Tahun

Dinas Pelaksana

Tujuan Kegiatan 5

Khalayak Sasaran

Pesan Kunci

3

4

6

7

1.

KIM (Kelompok Informasi Masyarakat)

2010

DISHUBKO MINFO

Peningkatan SDM

Masyarakat

2.

AMESSA (Ayo Menonton Secara Sehat)

2012

DISHUBKO MINFO

Memberikan literasi & proteksi kepada masyarakat terhadap dampak dari tayangan TV

Masyarakat & Institusi/Le mbaga Penyiaran

Memudahkan p elayanan informasi bagi masyarakat Menonton secara sehat


Pembelajaran 8

Berkembangnya KIM Penyaringan/Pem ilahan siaran yang baik untuk tingkatan umur tertentu

100


Tabel 3.12 Media Komunikasi yang Ada di Kabupaten Mamasa No

Nama Media

Jenis Acara

Isu Yang Diangakat

Pesan Kunci

Pendapat Media

1

2

3

4

5

6

1.

Ada tetapi tidak resmi terdaftar

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tabel 3.13 Kerjasama Terkait Sanitasi No

Nama Kegiatan

Jenis Kegiatan Sanitasi

Mitra Kerjasama

Bentuk Kerjasama

1

2

3

4

5

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

1.

Tidak ada

Tabel 3.14 Daftar Mitra Potensial No

Nama Mitra


Bentuk Kerja Sama

1

2

3

4

Belum ada

Belum ada

1.

LSM Green World

2.

Lembaga Kepemudaan

Pembersihan Sekitar Sungai

Tidak ada

2.

PKK Kab. Mamasa

Sosialisasi dan Lomba PHBS

Tidak ada

3.2.5.

Partisipasi Dunia Usaha Saat ini belum terdapat kerjasama penanganan antara Pemerintah Kabupaten Mamasa, dan swasta dalam pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Mamasa. Penanganan Air Limbah Domestik hanya dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Mamasa dan ada beberapa program kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat. Demikian pula halnya dengan pengelolaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana pembuangan air limbah domestik yang telah dibangun oleh Pemerintah daerah maupun masyarakat masih belum memadai, dan peran serta masyarakat dan swasta terhadap program ini ternyata masih kurang dan belum termobilisasikan dengan baik.


101


Tabel 3.15 Penyedia Layanan Air Limbah Domestik yang Ada di Kabupaten Mamasa No

Nama Provider

Tahun Mulai Operasi

Jenis Kegiatan

2

3

4

Tidak Ada

Tidak Ada

1

1.

Tidak Ada Perusahaan Penyedia Layanan Air Limbah Domestik

Tabel 3.16 Ringkasan Pendapatan dan Belanja dari Sub-Sektor Pengelolaan Air Limbah Domestik No

Sub-Sektor / SKPD

n-4

n-3

n-2

n-1

n

Rata Rata

Pertumbuhan (%)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Air Limbah

-

-

-

-

-

-

0%

2.

Retribusi Limbah

-

-

-

-

-

-

0%

3.3.

PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Sampah dapat diartikan sebagai benda atau barang yang dibuang karena tidak dipakai lagi (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Tetapi seiring dengan perkembangan zaman dan peradaban manusia kata sampah dapat menjadi berbagai macam arti, diantaranya yaitu : 1. Sampah adalah bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk maksud biasa atau utama dalam pembikinan atau pemakaian barang rusak atau bercacat dalam pembikinan manufaktur atau materi berkelebihan atau ditolak atau buangan (Kamus Istilah Lingkungan, 1994). 2. Sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis (Istilah lingkungan untuk Manajemen, Ecolink, 1996). 3. Sampah adalah semua buangan padat yang dihasilkan dari seluruh kegiatan manusia dan hewan yang tidak berguna atau tidak diinginkan (Tchobanoglous, Theiseen dan Eliassen, 1993).


102


Jadi dapat pula disimpulkan bahwa Sampah adalah bahan yang tidak dipakai lagi yang merupakan pembuangan dari pembuatan dan pemakaian sesuatu yang tidak berguna, tidak diinginkan, dan belum memiliki nilai ekonomis. Pertambahan jumlah penduduk di perkotaan yang pesat berdampak terhadap peningkatan jumlah sampah yang di hasilkan. Peningkatan jumlah sampah yang tidak diikuti oleh perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah mengakibatkan permasalahan sampah menjadi kompleks, antara lain sampah tidak terangkut dan terjadi pembuangan sampah liar, sehingga dapat menimbulkan berbagai penyakit, kota menjadi kotor dan semerawut, bau tidak sedap, mengurangi daya tampung sungai dan lain-lain. Sampah perkotaan merupakan salah satu masalah yang perlu mendapat perhatian yang serius. Hal ini menunjukkan bahwa timbulan volume sampah cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk dan pola konsumsinya. Dengan adanya volume sampah yang terus meningkat, maka perlu mendapat perhatian dan penanggulangan khusus dari sumber timbulan sampah. Masalah sampah mutlak harus ditangani secara bersama-sama antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu dibutuhkan kesadaran dan komitmen bersama menuju perubahan sikap, perilaku dan etika yang berbudaya lingkungan. Jumlah Produksi sampah yang sangat jauh lebih banyak dibandingkan pengolahan sampah membuat sampah-sampah yang ada menjadi menumpuk. TPA pun tak jarang telah banyak tak dapat menampung sampah yang ada, sehingga perlu lahan lagi dan lagi untuk menampung sampah-sampah tersebut. Penumpukan sampah telah banyak menimbulkan masalah. Antara lain : 1. Gangguan Estetika, dengan menumpuknya sampah pasti akan merusak pemandangan di sekitarnya. Jadi sampah sangat mengganggu estetika atau keindahan yang ada disekitar tumpukan sampah itu. Hal ini akan sangat berdampak negatif pada bidang kepariwisataan; 2. Pencemaran Lingkungan, menumpuknya sampah pasti memiliki dampak yang sangat negatif terhadap lingkungan. Dampak yang diakibatkan dari penumpukan sampah itu antara lain pencemaran udara, pencemaran tanah, dan pencemaran air; 3. Kemacetan Lalu Lintas, hal ini akan terjadi apabila TPA berdekatan dengan tempat-tempat potensial seperti pasar. Arus kendaraan pengangkut sampah yang keluar masuk TPA akan membuat kemacean daerah disekitarnya apalagi itu tempat potensial; 4. Gangguan Kebisingan, kebisingan akibat lalu lintas kendaraan berat dari mesin-mesin, bunyi rem, gerakan bongkar muat, dan lain-lain sangat mengganggu daerah sekitar; Buku Putih Sanitasi Kabupaten Mamasa

103


5. Dampak Sosial, Dengan adanya tumpukan sampah disekitar mereka akan menimbulkan sikap oposisi/sikap menentang dari masyarakat yang daerah sekitarnya dijadikan TPA. 3.3.1.

Kelembagaan Lembaga pengelolaan persampahan di Kab. Mamasa masih dalam bentuk bidang dibawah naungan Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Mamasa dengan pengelolaan yang dilakukan secara komunal oleh masyarakat yaitu dengan ditimbun/dibakar pada lahan di pekarangannya sendiri dan oleh Badan Lingkungan Hidup Kab. Mamasa dilakukan dengan metode pengumpulan pada bak-bak sampah, pengengkutan oleh gerobak sampah menuju TPS dan pengangkutan dengan truk menuju TPA. Studi-studi tentang pengelolaan sampah sudah pernah dilaksanakan. kondisi eksiting sarana dan prasarana persampahan Kabupaten Mamasa dapat dilihat sebagai berikut : Tabel 3.17 Sarana dan Prasarana Persampahan Kab. Mamasa No

Jenis Angkutan

Volume

Jumlah

1

2

3

4

1.

Dump truk

4m³

4

2.

Motor Sampah

2 m³

4

3.

Bak Sampah Besar (Kayu)

2.5 m³

2

4.

Tong Sampah (Drum)

120 ltr

200

5.

Bak Sampah (Semen)

2 m³

10

6.

Tempat Sampah 2 jenis (Sampah Basah dan Sampah Kering)

50 ltr

100

Kondisi 5

1 Baik 2 Rusak 1 Dalam Perbaikan 1 Baik 3 Rusak 1 Baik 1 Rusak 125 Baik 75 Rusak 8 Baik 2 Rusak 100 Baik

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Daerah Kab. Mamasa Tahun Anggaran 2012

1. Aspek hukum dan peraturan Dasar Hukum Pengelolaan Persampahan yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Kab. Mamasa adalah Peraturan Bupati Nomor 12.a Tahun 2007 tanggal 02 April 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Standar Minimal Bidang Persampahan.


104


2. Aspek pembiayaan Terkait Dengan retribusi pengelolaan Persampahan di Kabupaten Mamasa telah diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tanggal 14 Agustus 2007 tentang Retribusi Jasa Kebersihan. 3. Aspek Operasional Ketiga

aspek tersebut diatas menunjukkan

bahwa dalam sistem pengelolaan sampah

dikabupaten Mamasa adalah Aspek Kelembagaan, Aspek Hukum/Peraturan Aspek Pembiayaan namun masih belum didukung penuh dengan peran serta masyarakat

dan swasta yang

seharusnya saling terkait dan tidak dapat berdiri sendiri. Pengelolaan Persampahan Kabupaten Mamasa mengarah kepada Pemisahan antara Operator dan Regulator dimana telah dirancang Pengelolaan TPA berbentuk UPTD. Tabel 3.18 Peta Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan dan Pengelolaan Persampahan PEMANGKU KEPENTINGAN No.

FUNGSI

Pemerintah Kabupaten

Swasta

Masyarakat

1

2

3

4

5

PERENCANAAN 1. Menyusun target pengelolaan sampah skala kab/kota Menyusun rencana program persampahan dalam rangka 2. pencapaian target Menyusun rencana anggaran program Persampahan 3. dalam rangka pencapaian target PENGADAAN SARANA Menyediakan sarana pewadahan sampah di sumber 1. sampah Menyediakan sarana pengumpulan (pengumpulan dari 2. sumber sampah ke TPS) Membangun sarana Tempat Penampungan Sementara 3. (TPS) Membangun sarana pengangkutan sampah dari TPS ke 4. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) 5. Membangun sarana TPA 6. Menyediakan Sarana Komposting PENGELOLAAN 1. Mengumpulkan sampah dari sumber ke TPS 2. Mengelola sampah di TPS Buku Putih Sanitasi Kabupaten Mamasa

√ √ √

√ √ √ √ √ √ √ √

√

105


3. Mengangkut sampah dari TPS ke TPA 4. Mengelola TPA 5. Melakukan Pemilahan sampah 6. Memberikan izin usaha persampahan PENGATURAN DAN PEMBINAAN Mengatur prosedur penyediaan layanan sampah (jam, 1. pengangkutan, personil, peralatan, dll) Melakukan sosialisasi peraturan dan pembinaan dalam 2. hal pengelolaan sampah Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan 3. sampah MONITORING DAN EVALUASI Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian 1. target pengelolaan sampah skala kab/kota Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas 2. infrastruktur sarana pengelolaan persampahan Melakukan monitoring dang evaluasi terhadap efektifitas 3. layanan persampahan, dan atau menampung serta mengelola keluhan atas layanan persampahan

√ √ √ √

√

√ √ √

√ √ √

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Daerah, 2012

Tabel 3.19 Peta Peraturan Persampahan Kabupaten Mamasa KETERSEDIAAN

KETERSEDIAAN

No.

PERATURAN

Ada (Sebutkan)

Efektif Dilaksanakan

Belum efektif Dilaksanakan

Tidak efektif Dilaksanakan

1

2

3

4

5

6

PERSAMPAHAN Target capaian pelayanan pengelolaan 1. Persampahan di Kabupaten Mamasa Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah 2. Kabupaten dalam penyediaan layanan pengelolaan persampahan Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kabupaten dalam memberdayakan 3. masyarakat dan badan usaha dalam pengelolaan persampahan Kewajiban dan sanksi bagi masyarakat untuk mengurangi sampah, menyediakan tempat 4. sampah dihunian rumah, dan membuang ke TPS


TPA

√ √

Mobil Sampah

√

√

106


5.

6.

7. 8.

Kewajiban dan sanksi bagi kantor/unit usaha di kawasan komersial/fasilitas sosial/fasilitas umum untuk mengurangi sampah, menyediakan tempat sampah, dan membuang ke TPS Pembagian kerja pengumpulan sampah dari sumber ke TPS, dari TPS ke TPA, pengelolaan TPA, dan pengaturan waktu pengangkutan sampah dari TPS ke TPA Kerjasama pemerintah Kabupaten dengan swasta atau pihak lain dalam pengelolaan persampahan Retribusi sampah atau kebersihan

√

Mobil Sampah

√

TPA

√

Karcis

√


3.3.2.

Sistim dan Cakupan Layanan Sampah pada dasarnya dihasilkan oleh atau merupakan konsekuensi dari adanya aktivitas manusia. Hukum Termodinamika Kedua menyatakan bahwa hakikatnya proses perubahan materi atau proses produksi apapun tidak ada yang berjalan efesien 100 (seratus) persen. Setiap aktivitas manusia pasti menghasilkan buangan atau sampah yang jumlah dan volumenya sebanding dengan tingkat konsumsi kita terhadap barang atau material yang kita gunakan sehari-hari. Demikian juga dengan sampah, sangat tergantung dari gaya hidup dan jenis material yang kita konsumsi. Dalam Pedoman Pengelolaan Persampahan Perkotaan yang diterbitkan oleh Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, Dirjen Tata Perkotaan dan Tata Pedesaan (2003), maupun yang dinyatakan dalam SNI 19-3964-1994 serta SNI 03-3242-1994, klasifikasi sumber atau lokasi penimbul sampah adalah sebagai berikut : 1. Permukiman

7.

Hotel / Restoran / Tempat Hiburan

2. Terminal

8.

Jalan

3. Pasar

9.

Drainase

4. Rumah Sakit

10. Sungai

5. Perkantoran

11. Taman Kota

6. Pertokoan / Perdagangan

12. Industri


107


a. Sumber-Sumber Sampah Kabupaten Mamasa Sampah yang banyak disekitar kita dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok. Yang menjadi dasar pengklasifikasiannya adalah perbedaan dan persamaan yang ada diantara sampah-sampah itu. Indikator pengklasifikasian sampah itu diantaranya berdasarkan sifatnya, bentuknya dan sumbernya. Pengklasifikasian sampah ini berfungsi salah satunya untuk memudahkan cara pengolahan sampah agar tidak merusak alam. Karena pemrosesan yang salah akan menyebabkan masalah lain, misalnya sampah rumah sakit diolah seperti pengolahan sampah alam, akan membuat lingkungan sekitar menjadi terkontaminasi oleh bakteri, virus dan bahan-bahan beracun yang sangat berbahaya bagi manusia dan mahkluk lainnya. Berdasarkan sumbernya sampah di Kabupaten Mamasa dapat dikelompkkan menjadi 6 (enam) jenis, sumber-sumber sampah di Kabupaten Mamasa tersebut antara lain berasal dari : 1. Sampah Permukiman, Sampah ini berasal dari rumah tangga perkampungan maupun permukiman jalan protokol. Sampah ini berasal dari aktivitas dapur, sampah pohon di halaman maupun kegiatan rumah tangga lain. 2. Sampah Pasar Tradisional, Merupakan sampah dari kegiatan pasar, baik sisa bahan pembungkus maupun sisa bahan-bahan yang diperjualbelikan yang tidak dapat dimanfaatkan lagi. Kebanyakan merupakan sisa sayur-mayur dan buah-buahan. 3. Sampah Hotel dan Penginapan, Sumber sampah ini berasal dari semua kegiatan hotel atau penginapan. Sampah yang dihasilkan biasanya berupa sampah kertas, makanan. sampah dapur dan lain-lain. 4. Sampah Rumah Sakit, Merupakan sampah yang berasal dari aktifitas rumah sakit baik termasuk sampah yang berasal dari kegiatan laboratorium. Biasanya sampah yang dibuang di TPA adalah sampah jenis non B3. 5. Sampah Industri, Sampah jenis ini berasal dari sisa-sisa aktifitas pemrosesan di industri. Sampah dari kawasan ini yang dihasilkan dan dibuang ke TPA adalah sampah jenis non B3. 6. Sampah Jalan, Merupakan sampah yang berasal dari pejalan kaki, pengendara kendaraan maupun berasal dari pengguna jalan yang lain. Sampah jalan ditangani oleh penyapu jalan baik dalam pengumpulan maupun pengangkutan. Sebenarnya seluruh jalan di Kabupaten Mamasa membenikan kontribusi sampah yang harus ditangani oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Mamasa. Akan tetapi hanya pada jalan-jalan utama (jalan protokol) Buku Putih Sanitasi Kabupaten Mamasa

108


yang telah ditangani oleh BLHD Kabupaten Mamasa. Untuk Kabupaten Mamasa, wilayah yang mendapatkan pelayanan persampahan baru sekitar wilayah perkotaan Mamasa dengan luas pelayanan sebesar 8 km2 dengan jumlah penduduk yang menerima pelayanan kebersihan sebanyak 2.500 jiwa dari jumlah penduduk kota sebesar 142.416 jiwa atau sekitar 2% dari keseluruhan penduduk di Kab. Mamasa. Daerah pelayanan yang sudah dilayani oleh Sistem Pengelolaan Persampahan Kabupaten Mamasa saat ini meliputi daerah pemukiman penduduk, perkantoran, pasar/pertokoan, jalan dalam kota, sarana peribadatan, sarana wisata, sekolah dan lain-lain. Terutama pada daerah perkotaan/ibukota kabupaten. Beberapa daerah khususnya kawasan kumuh dan padat, pelayanan pengumpulan sampah tidak dilakukan sebagaimana mestinya, karena kurangnya armada pengumpul sampah serta jauhnya jarak antara rumah yang merupakan sumber sampah dengan lokasi pengumpulan, serta masih sulitnya akses jalan yang berada diluar Kota Mamasa dan kurangnya kesadaran masyarakat akan kebersihan. Sampah yang dihasilkan di lingkungan tersebut, sebagian dibakar, namun sebagian besar lagi dibuang di saluran drainase dan sungai, sehingga menyebabkan tersumbatnya saluran drainase yang dapat mengakibatkan terjadinya banjir dan genangan. Tabel 3.20 Peta Pelayanan Persampahan di Kabupaten Mamasa No.

Nama Kecamatan (yang terlayani)

1

1.

Desa/Kelurahan

2

Mamasa

3

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Kelurahan Mamasa Desa Osango Desa Rambusaratu Desa Lambanan Desa Lembangna Salulo Desa Taupe Desa Buntu Buda Desa Tondok Bakaru Desa Pebassian Desa Mambulilling Desa Bombong Lambe Desa Bubun Batu

Terlayani

Belum Terlayani

4

5

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Mamasa, 2012


109


Peta 3.1 Peta Cakupan Layanan Persampahan

Peta 3.2 Peta Lokasi Infrastruktur Utama Pengelolaan Persampahan


110


Gambar 3.2 Foto-foto Sarana dan Prasarana Persampahan yang ada di Kab. Mamasa

Tabel 3.21 Diagram Sistem Sanitasi Pengelolaan Sampah di Kabupaten Mamasa Input

Sampah Rumah Tangga

Lubang Sampah Rumah Tangga Timbulan Sampah Pasar & Tempat Umum Lainnya Pengumpulan Sampah

User interface

Penampungan Awal

Pengangkutan

Pengolahan Akhir

Pembuangan/ Daur Ulang

Kode/Nama Area

Tong Sampah

Motor Sampah

- Truk Sampah - Mobil Sampah

Tempat Pembuangan Akhir (TPA)

-

Aliran Limbah P1

-

Aliran Limbah P1

- Bak Sampah Kayu - Bak Sampah Semen - Gerobak Sampah - Motor Sampah

- Di Bakar - Di Buang ke Sungai

Lubang Galian - Bak Sampah Kayu - Bak Sampah Semen - Bak Sampah Kayu - Bak Sampah Semen




-

Aliran Limbah P2



-

Aliran Limbah P2

111


Tabel 3.22 Sistem Sanitasi Pengelolaan Persampahan yang ada di Kabupaten Mamasa Kelompok Fungsi

Teknologi yang digunakan

Jenis Data Sekunder


Sumber Data

a

b

c

d

e

Wawancara

-

Masyarakat

- Karung

Wawancara Langsung

-

Masyarakat

- Bak Sampah

Wawancara Langsung

-

Masyarakat

- Gerobak Sampah

Wawancara Langsung

-

Masyarakat dan BLHD Mamasa

- Di Bakar

Wawancara Langsung

-

Masyarakat

- Di Buang ke Sungai

Wawancara Langsung

-

Pemantaua Langsung

- Truk/Mobil Sampah

Wawancara Langsung

-

BLHD Mamasa

- Motor Sampah

Wawancara Langsung

-

BLHD Mamasa

- Gerobak Sampah

Wawancara Langsung

-

BLHD Mamasa

Wawancara Langsung

-

BLHD Mamasa

- Kantong Plastik Pewadahan

Pengumpulan

Pengolahan

Pengangkutan

Pengolahan Akhir

3.3.3.

TPA

Kesadaran Masyarakat & PMJK Pada umumnya masyarakat Kabupaten Mamasa belum banyak berperan serta dalam pengelolaan persampahan di wilayahnya, hal ini dapat dilihat dari belum adanya kelompok masyarakat yang secara rutin terlibat dalam pengelolaan sampah, masih banyaknya sampah yang menyumbat saluran drainase dan gorong-gorong di sekitar kota. Kegiatan-kegiatan kelompok masyarakat yang ada hanya bersifat insidentil seperti kegiatan kerja bakti menjelang hari-hari besar tertentu. Melihat kondisi ini, kesadaran masyarakat (individu maupun kelompok) tentang kebersihan/persampahan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dengan masyarakat, dimana peran dan partisipasi aktif masyarakat sebagai mitra dalam pengelolaan sampah sangat diharapkan.


112


Tabel 3.23 Pengelolaan Persampahan ditingkat Kelurahan/Kecamatan Dikelola Oleh Sektor Formal di Tingkat Kelurahan/ Kecamatan L P

Dikelola oleh Masyarakat Jenis Kegiatan

RT L

Pengumpulan Sampah dari Rumah

RW P

L

P

√

Pemilahan sampah di TPS

-

Pengangkutan Sampah ke TPS

√

Pengangkutan sampah ke TPA

√

Pemilahan Sampah di TPA

-

Para Penyapu Jalan

√

-

Dikelola Pihak Swasta L

P Dilakukan Oleh Petugas Kebersihan

√ -

Keterangan

-

-

-

-

-

Belum Ada Motor Sampah/BLHD Truk Sampah/BLHD

-

-

-

-

-

-

-

Belum Ada

√

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Daerah Kab. Mamasa, 2012

Tabel 3.24 Pengolahan Sampah ditingkat Kabupaten Mamasa Jenis Kegiatan

Dikelola Oleh Kabupatn/Kot a L P

Dikelola Oleh Masyarakat

Dikelola oleh Sektor Formal di Tingkat L P

L

P

-

-

-

-

-

-

-

-

Dikelola Pihak Swasta L

P

-

-

-

-

-

-

√

Pengumpulan sampah dari rumah Pemilahan sampah di TPS

-

Pengangkutan sampah ke TPS

√

Pengangkutan sampah ke TPA

√

Pemilahan sampah di TPA

-

Para Penyapu Jalan

√

√



113


Adapun Program/Proyek layanan yang berbasis masyarakat yang sampai saat ini adalah : Tabel 3.25 Daftar Program/Proyek Layanan yang Berbasis Masyarakat Kondisi Sarana Saat Ini

Aspek PMJK

No

Sub Sektor

Nama Program/Proyek Layanan

Pelaksana / PJ

Tahun Mulai

1

2

3

4

5

6

BLHD

2008

√

-

√

√

√

√

√

-

√

√

√

√

1.

Persampahan

2.

Persampahan

Pengadaan Tong Sampah Pengadaan Tong Sampah

BLHD

Fungsi

2010

Tidak Rusak Fungsi

PM

JDR

MBR

7

9

10

11

8


Permasalahan persampahan ditingkat masyarakat 1. Kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat masih kurang. 2. Perilaku masyarakat Kabupaten Mamasa membuang sampah di sungai atau badan saluran masih banyak terlihat. 3. Kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi kebersihan masih rendah. 4. Terdapat beberapa masyarakat yang belum terjangkau oleh layanan persampahan. 5. Pada saat ini rumah tangga yang berasal dari permukiman yang berada diluar jalan protokol belum ditangani secara baik, dan masih ditangani secara individual. Permasalahan persampahan ditingkat pemerintah 1. Masih lemahnya penegakan aturan pengelolaan sampah; 2. Minimnya sistem perencanaan persampahan termasuk data base persampahan; 3. Pihak Pemerintah Kabupaten Mamasa melalui Badan Lingkungan Hidup Daerah Kab. Mamasa mengalami kesulitan menempatkan TPS ( baik permanen maupun kontainer); 4. Masih minimnya sarana dan prasarana yang memadai untuk pengelolaan sampah; 5. Pemerintah Kabupaten Mamasa belum memiliki TPA sanitary landfil; 6. Masih lemahnya monitoring dan evaluasi dampak pengelolaan sampah; 7. Serta belum optimalnya upaya untuk mensosialisaikan dan menegakkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006.


114


Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 6 Tahun 2003 tentang struktur dan besaranya tarif retribusi. Besaran retribusi selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.26 berikut ini : Tabel 3.26 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pengelolaan Sampahan No.

Jenis Pelanggan

Besarnya Tarif

1

2

3

Keterangan 4

1.

Rumah Kediaman/KK

2.500,-

Rumah/bulan

2.

Rumah Kost/Asrama

2.500,-

Lokasi / Bulan

3.

Hotel / Wisma / Penginapan

25.000,-

unit / bulan

4.

Restoran/Rumah Makan/Bar

15.000,-

unit / bulan

5.

Rumah Sakit

25.000,-

unit / bulan

6.

Apotik

10.000,-

unit / bulan

7.

Pedagang pasar inpres, pedagang sayur, pedagang buah, pedagang ikan dan daging, pedagang kelontong, pedagang lain-lain

8.000,-

Pedagang/bulan

8.

Kantor (non pemerintahan)

10.000,-

unit / bulan

9.

Toko

10.000,-

10.

Perusahaan Pertukangan/Pengelolahan bahan perdagangan

10.000,-

unit / bulan

11.

Bengkel Reparasi

10.000,-

unit / bulan

12.

Warung

15.000,-

unit / bulan

13.

Usaha Lainnya/Jasa

10.000.-

unit / bulan

14.

Bank

25.000,-

unit / bulan

15.

TempatT-Tempat Hiburan Lainnya

15.000,-

unit / bulan

Toko / bulan

Sumber : Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 Kab Mamasa, BLHD 2012


115


Sedangkan dari pihak swasta sendiri belum ada peran serta langsung maupun tidak langsung yang dalam hal ini bertindak selaku pengusaha/badan usaha yang begelut dibidak pengunpulan dan daur ulang maupun sebagai produsen pupuk yang berbahan utama sampah. Tabel 3.27 Persentase Asumsi Timbunan Produksi Sampah Kabupaten Mamasa Tahun 2011 No

Sumber

Produksi sampah (m3/hari)

Persentase (%)

1

2

3

4

1

Pemukiman

15

42%

2

Pasar Tradisional

8

22%

3

Hotel dan penginapan

5

14%

4

Rumah sakit

5

14%

5

Industri (non B3)

Tidak ada Data

0%

6

Urban

Tidak ada Data

0%

7

Lain-lain

3

8%

36

100%

Jumlah Sumber : Badan Lingkungan Hidup Daerah Kab. Mamasa , 2012

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Lokasi TPA yang ada Kab. Mamasa terletak di Desa Salubue Kec. Mamasa, dengan luas lahan TPA 2.480m². Jarak TPA ke pemukiman terdekat 200m serta Jarak TPA ke sungai terdekat 700m. Tetapi untuk TPA yang terdapat di Desa Salubue pada tahun ini akan berakhir masa “pinjam lahan” oleh pemerintah Kab. Mamasa dan akan dikembalikan kepada pemilik tanah tersebut. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Mamasa melalui bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) oleh pemerintah pusat sedang membangun Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pengganti yang sedang dikerjakan dan terletak di Desa Salurano Kecamatan Tandukalua yang berjarak ± 16Km dari pusat Kota Kab. Mamasa dengan luas ± 4Ha Jarak TPA ke pemukiman terdekat ± 1Km serta Jarak TPA ke sungai terdekat ± 1Km. Untuk rencana pemakaian TPA tersebut dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2020.


116


Gambar 3.3 Kondisi Eksisting TPA Salubue Kabupaten Mamasa

Gambar 3.4 Foto-foto Pembangunan TPA Mamasa di Kec. Tandukkalua

Sarana Pengolahan TPA yang sedang dibangun di Kecamatan Tandukkalua tersebut menelan biaya sekitar ………………….. dengan berbagai fasilitas, diantaranya Instalasi Pengkomposan, Instalasi Pembakaran Sampah dan Instalasi Daur Ulang Sampah.


117


Tabel 3.28 Perkiraan Timbunan Sampah dan Perhitungan Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Persampahan Kab. Mamasa Tahun Prediksi

No

Uraian

Satuan

Eksisting 2008

2009

2010

2011

2012

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

125.309

12.6134

140.082

142.416

125.309

3.340.800

4.302.720

5.309.712

7.983.360

25.920.000

45.158.400

830

921

1.320

1.903

2.500

3.200

10

5

12

Jumlah 1. Jiwa Penduduk Tingkat 2. Ton Pelayanan Penduduk 3 Jiwa dilayani PERKIRAAN PRODUKSI Timbulan 4 Sampah Domestik Timbulan 5 sampah non domestik Total 6 timbulan Ton sampah KAPASITAS PELAYANAN Pelayanan 7 sampah M³ domestik Timbulan sampah 8 domestik terlayani 9 Pelayanan sampah non domestik Timbulan sampah non 10 domestik terlayani Timbulan sampah non 10 domestik terlayani Total timbulan 11 sampah terlayani SAMPAH TIDAK TERLAYANI Sampah 12 Domestik

Belum Ada Data

5

5

5

Data Belum Lengkap


118


No

Uraian

13

Sampah Non Domestik

14

Total

Satuan

Eksisting 2008

2009

2010

2011

2012

2013

Tidak Ada Data

KEBUTUHAN PRASARANA Bin/tong 15 sampah 50 Unit lt/0.05 m3 Gerobak/be 16 cak sampah Unit 0.70 m3 Container 6 17 Unit m3 Arm roll 18 truck (untuk Unit 2 container) Dump truck 19 Unit 6 m3 PERALATAN TAMBAHAN Bin/tong 20 sampah 50 Unit lt/0.05 m3 Gerobak/be 21 cak sampah Unit 0.70 m3 Container 4 22 Unit m3 Arm roll 23 truck (untuk Unit 2 container) Dump truck 24 Unit 4 m3 Sumber : BLHD Kab. Mamasa, 2012

3.3.4.

Tahun Prediksi

50

100

100

100

150

200

-

-

-

5

7

12

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

2

-

-

4

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

2

1

2

Pemetaan Media Terdapat dua aspek dalam pembangunan sanitasi yaitu aspek teknis dan aspek non teknis yang terkait satu dengan yang lain. Aspek teknis adalah aspek pembangunan dan pengelolaan sanitasi yang terkait dengan pembangunan maupun pengelolaan secara fisik (infrastruktur sanitasi), misalnya pembangunan MCK, pembangunan IPAL, saluran drainase, dll. Sedangkan aspek non teknis adalah aspek pembangunan dan pengelolaan air limbah yang selain dari pembangunan dan pengelolaan secara fisik, misalnya pendanaan program/kegiatan


119


pembangunan sarana pengolahan air limbah, peningkatan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi/penyuluhan/kampanye, pembentukan lembaga pengelola, dll termasuk proses dan kegiatan komunikasi serta peran media. Sehubungan dengan hal tersebut maka diperlukan studi terhadap masyarakat maupun pemerintah terkait aspek kegiatan komunikasi serta melakukan pemetaan sampai sejauh mana peran serta media dalam menangani persoalan sanitasi. Studi komunikasi pada dasarnya adalah upaya pengumpulan dan analisis data primer dan sekunder dengan metode tertentu yang akan melakukan penilaian kualitatif tentang potensi dan tantangan kebijakan dan pembangunan sanitasi, khususnya dari tinjauan aspek komunikasi, di tingkat kota melalui dukungan data primer dan sekunder yang relevan. Potret kegiatan komunikasi dan pemetaan media secara umum dan secara khusus tentang sarana air limbah serta segala informasi yang berguna bagi pembangunan air limbah menjadi salah satu data primer dan sekunder dalam Buku Putih sebagai bahan untuk merumuskan Strategi Sanitasi Kabupaten/ Kota. Tabel 3.29 Kegiatan Komunikasi yang ada di Kabupaten Mamasa Dinas Pelaksana

Tujuan Kegiatan

Khalayak Sasaran

No

Kegiatan

Tahun

1 1.

2 Sosialisasi PHBS 17 Sekolah

3 2010

4 Dinas Kesehatan

5 Pengenalan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sejak dini

6 Anak SD, SMP

2.

Penyuluhan Pola Standar Hidup Sehat

2012

Dinas Kesehatan

Memberikan/ meningkatka n kesadaran masyarakat tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

Masyarakat

Pesan Kunci

Pembelajaran

7 8 Jagalah - Mengajarkan cara Kesehatan Sejak menyikat gigi yang Dini, agar sehat benar. dan dapat belajar - Mengajarkan cara dengan giat dan mandi yang benar. berprestasi - Mengajarkan cara mencuci tangan yang benar. - Mengajarkan tatacara membuat kompos (khusus murid SMP). Melakukan Pola - Diberikan Hidup Bersih dan pengetahuan Sehat mengenai jamban yang sehat. - Diberikan pengetahuan mengenai pengelolaan sampah. - Diberikan pengetahuan mengenai penempatan kandang ternak yang baik.

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda & Olahraga dan BLHD Kab. Mamasa Buku Putih Sanitasi Kabupaten Mamasa

120


Tabel 3.30 Media Komunikasi yang ada di Kabupaten Mamasa No

Nama Media

Jenis Acara

Isu Yang Diangakat

Pesan Kunci

Pendapat Media

2

3

4

5

6

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

Tidak ada

1

1.

Ada tetapi tidak resmi terdaftar

Tabel 3.31 Kerjasama Terkait Sanitasi Persampahan No

Nama Kegiatan


Mitra Kerjasama

Bentuk Kerjasama

1

2

3

4

5

1.

Belum Ada Kerjasama

-

-

-

2.

-

-

-

-

Tabel 3.32 Daftar Mitra Potensial Persampahan No

Nama Mitra


Bentuk Kerja Sama

1

2

3

4

Belum ada

Belum ada

Pembersihan Sekitar Sungai

Tidak ada

1.

LSM Green World

2.

Lembaga Kepemudaan

3.3.5.

Partisipasi Dunia Usaha Saat ini belum terdapat kerjasama penanganan antara Pemerintah Kabupaten dan perusahaan swasta yang bergerak pada subsektor pengelolaan persampahan di Kabupaten Mamasa. Penanganan persampahan hanya dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Mamasa melalui Badan Lingkungan Hidup Daerah Kab. Mamasa dibawah kendali Bidang Kebersihan dan Persampahan. Jadi belum ada peran serta langsung maupun tidak langsung oleh sektor swasta/dunia usaha yang dalam hal ini begelut dibidang daur ulang sampah maupun sebagai produsen pupuk organik (kompos) yang berbahan utama sampah organik.


121


Tabel 3.33 Penyedia Layanan Persampahan yang Ada di Kabupaten Mamasa No

Nama Provider

Tahun Mulai Operasi

Jenis Kegiatan

1

2

3

4

1.

Belum Ada Pengusaha Bid. Persampahan

-

-

2.

-

-

-

3.3.6.

Pendanaan dan Pembiayaan Sumber pembiayaan untuk pelaksanaan pengelolaan persampahan Kabupaten Mamasa sampai saat ini hanya berasal dari 2 sumber, yaitu APBN dan APBD. Secara umum alokasi pembiayaan untuk sektor persampahan masih dibawah 5% dari total anggaran APBD, rendahya biaya tersebut pada umumnya karena pengelolaan persampahan masih belum menjadi prioritas dan menggunakan pola penanganan sampah yang belum professional, dan belum memperhitungkan faktor keselamatan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Anggaran yang adapun masih belum memadai bahkan masih serba kekurangan dalam Belanja Operasional dan Pemeliharaan. Bahkan dalam kegiatan pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan akhir persampahan, dilihat dari sumber pendanaan APBD Kabupaten Mamasa masih di bawah standar operasional pengelolaan, dimana persoalan persampahan masih belum menjadi prioritas dan masih menggunakan pola penanganan sampah kumpul, angkut dan buang.

Tabel 3.34 Ringkasan Pendapatan dan Belanja Dari Subsektor Pengelolaan Persampahan No

Subsektor/ SKPD

2009

2010

2011

2012

2013

Rata-rata

Pertumbuhan (%)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Persampahan/ )* BLHD Retribusi B )* Sampah/BLHD Ket : )* Tidak Ada Data Sumber : BLHD Kab. Mamasa, 2012 A

)*

)*

944.724.000

1.145.000.000

-

-

)*

57.450.000

)*

30.000.000

-

-


122


3.3.7.

Isu Strategis dan Permasalahan Mendesak Permasalahan pada umumnya adalah selisih antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil pada saat ini. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari potensi yang belum di explor dan digunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan serta ancaman yang tidak diantisipasi. Berdasarkan pengertian tersebut maka identifikasi permasalahan pengelolaan persampahan di Kabupaten Mamasa adalah : 1. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan persampahan. 2. Masih rendahnya daya tampung TPSS. 3. Masih kurangnya sarana & prasarana pengangkutan, pembuangan serta pengolahan sampah. 4. Masih kurangnya pembiayaan operasional dan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana yang ada. 5. Masih terbatasnya daya tamping TPA serta rendahnya kepedulian terhadap lingkungan . 6. Kepadatan dan penyebaran penduduk semakin meningkat sehingga mengakibatkan makin besarnya timbulan sampah Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan

pembangunan

dikarenakan

dampaknya

yang

signifikan

bagi

entitas

(daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Faktor penting lain yang perlu diperhatikan dalam merumuskan isu-isu strategis adalah telaahan terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah. Hal tersebut bertujuan agar rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah.


123


3.4.

PENGELOLAAN DRAINASE LINGKUNGAN 3.4.1

Kelembagaan Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1982 Tentang Pengaturan Air. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1991 Tentang Sungai. Keputusan Presiden Republik Indonesia Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 35/MENLH/7/1995 tentang Program Kali Bersih.

Tabel 3.35 Pemangku Kepentingan Dalam Pembangunan dan Pengelolaan Drainase Lingkungan FUNGSI

Pemangku Kepentingan Pemerintah Kabupaten/ Swasta Masyarakat Provinsi

PERENCANAAN ● Menyusun target pengelolaan drainase lingkungan skala kabupaten/kota ● Menyusun rencana program drainase lingkungan dalam rangka pencapaian target ● Menyusun rencana anggaran program drainase lingkungan dalam rangka pencapaian target

√ (Kab/Kota) √ (Kab/Kota) √ (Provinsi)

PENGADAAN SARANA ● Menyediakan / membangun sarana drainase lingkungan

√ (Provinsi)

√

● Pembersihan saluran drainase lingkungan

√ (Kab/Kota)

√

● Memperbaiki saluran drainase lingkungan yang rusak

√ (Kab/Prov.)

√

● Melakukan pengecekan kelengkapan utilitas teknik bangunan (saluran drainase lingkungan )dalam pengurusan IMB

√ (Kab/Prov.)

PENGATURN DAN PEMBINAAN ● Menyediakan Advis planning untuk pengembangan kawasan permukiman, tremasuk penataan drainase lingkungan diwilayah yang akan dibangun ● Memastikan integrasi sistem drainase lingkungan (sekunder) dengan sistem drainase skunder dan primer ● Melakukan sosiaisasi peraturan, dan pembinaan dlam hal pengeglolaan drainase lingkungan ● Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan drainase liingkungan


√ (Kab/Kota) √ (Kab/Prov.) √ (Kab/Prov.) √ (Kab/Kota)

124


MONITORING DAN EVALUASI ● Melakukan monitoring dan evauasi terhadap capaian target pengelolaan drainase lingkungan skala kab/kota ● Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infra struktur sarana pengelolaan drainase lingkungan ● Melakukan monitoring dan evauasi terhadap efektivitas layanan drainase lingkungan, dan atau menampung serta mengelola keluhan atas layanan drainase lingkungan

√ (Kab/Prov.) √ (Kab/Prov.) √ (Kab/Prov.)

Tabel 3.36 Peta Peraturan Drainase Lingkungan Kabupaten Mamasa Ketersediaan Peraturan

Ada(sebut kan)

Tidak Ada

Pelaksanaan Belum Tidak Efektif efeketif Efektif dilaksana Dilaksanak Dilaksana kan an kan

Keterangan

DRAINASE LINGKUNGAN Belum Ada Regulasi yang mengatur mengenai Subsektor Drainase di Kab. Mamasa baik mengenai Target capaian pelayanan drainase, Kewajiban dan sanksi bagi pemerintah kab/kota, Kewajiban dan sanksi bagi pemerintah kab/kota, Kewajiban dan sanksi bagi masyarakat dan Kewajiban dan sanksi bagi masyarakat untuk memelihara sarana drainase lingkungan.


125


Gambar 3.5 Kondisi Drainase Kabupaten Mamasa 3.4.2.

Sistem dan Cakupan Pelayanan Dengan demikian untuk Kabupaten Mamasa, sasaran pelayanan sistem drainase kota diarahkan pada : 1. Peningkatan sistem drainase dalam rangka mengurangi wilayah rawan banjir dan genangan diperkotaan. 2. Pengembangan jaringan drainase, serta sarana prasarana pendukung/pelengkapnya meningkatkan pelayanan sarana drainase dan melindungi kawasan permukiman dan strategis perkotaan dari risiko banjir dan genangan. 3. Menjaga dan meningkatkan fungsi prasarana dan sarana sistem drainase yang ada.


126


Belum Ada

Peta 3.3 Peta Jaringan Drainase Kabupaten Mamasa Buku Putih Sanitasi Kabupaten Mamasa

127


Tabel 3.37 Diagram Sistem Sanitasi Pengelolaan Drainase Lingkungan User Interface

Input

Dapur Rumah Tangga Kamar Mandi Kamar Mandi

Grey Water Grey Water Grey Water Air Hujan

Pengaliran

Pengolaha n Akhir

Pembuan gan/Daur Ulang

Kode/Nama Aliran

Got

Drainase Kota

-

Sungai Mamasa

Aliran Limbah D1

Got

Drainase Kota

-

Sungai Mamasa

Lubang Galian

-

-

-

Got

Drainase Kota

-

Sungai Mamasa

Aliran Limbah D2 Aliran Limbah D3 Aliran Limbah D4

Penampungan Awal

Talang/Atap

Tabel 3.38 Sistem Pengelolaan Drainase Lingkungan Yang ada di Kabupaten Mamasa Kelompok Fungsi

Teknologi Yang Digunakan

Jenis Data Sekunder


Sumber Data

a

b

c

d

e

Sistem Pengelolaan Drainase lingkungan di Kabupaten Mamasa belum ada, masih dilakukan dengan mengalirkan langsung ke sungai atau dibuatkan lubang galian disekitar rumah.

3.4.3.

Kesadaran Masyarakat & PMJK Peran serta masyarakat dan gender dalam pengelolaan drainase lingkungan di Kabupaten Mamasa secara keseluruhan masih kurang, hal ini terlihat dari prilaku masyarakat terhadap pemeliharaan sarana drainase lingkungan. Perlakuan masyarakat terhadap sarana drainase adalah sebagai berikut : 1. Masih terlihat masyarakat memanfaatkan drainase lingkungan sebagai jaringan pembuangan limbah rumah tangga, tanpa melalui proses pengolahan limbah terlebih dahulu. 2. Masih terlihat masyarakat memanfaatkan drainase lingkungan sebagai Tempat Pembuangan Sampah yang praktis. 3. Masih terlihat masyarakat memanfaatkan drainase lingkungan sebagai jamban untuk BAB. (khususnya anak-anak). 4. Di atas drainase lingkungan masyarakat sering mendirikan bangunan untuk kegiatan bisnis.


128


Tabel 3.39 Daftar Program/Proyek Layanan Yang Berbasis Masyarakat Jumlah

√

Ya

√

√

Ya

√

Ya

√

Ya

√

Tidak Ada

√

Masyar akat (RT/RW)

Ada

Bakti Sosial oleh organisasi kepemudaan lokal

Tidak Rutin

Rutin

Bangunan diatas Saluran

Pengelola Oleh Swast a

Kerja Bakti setiap hari Jumat

RW

Pembersihan Drainase

Kelur ahan Pemk ot

RT

Mamp et Lanca r

Kelurahan/Desa

Kondisi Drainase Saat Ini

Tabel 3.40 Daftar Program/Proyek Layanan yang Berbasis Masyarakat

1.

Pelaksana / PJ

Tahun Mulai

3

4

5

6

7

Dinas Kesehatan

2010

√

2

Drainase Lingkungan

3.4.4.

Pembangunan Drainase (DPDFPPD) 1 Paket

Aspek PMJK

Rusak

1

Nama Program/Proyek Layanan

Tidak Fungsi

Sub Sektor

Fungsi

No

Kondisi Sarana Saat Ini

PM

JDR

MBR

8

9

10

11

√

Pemetaan Media Belum ada terdapat Media Komunikasi Lokal (media cetak dan elektronik) yang terdapat di Kabupaten Mamasa. Media komunikasi yang ada di Kabupaten Mamasa hanya berupa media cetak nasional dan beberapa media cetak yang datang dari berbagai provinsi dan kabupaten yang dekat dengan letak Kabupaten Mamasa. Sedangkan untuk media elektronik masyarakat di Kabupaten Mamasa rata-rata menggunakan pesawat antena parabola dan layanan stasiun televise berbayar untuk mengakses siaran-siaran dari beberapa stasiun televisi nasional dan stasiun televisi yang terdapat di beberapa daerah yang berdekatan dengan Kabupaten Mamasa. Jadi Kabupaten Mamasa masih belum memadai dalam hal mempromosikan ataupun mensosialisasikan kegiatan-kegiatan


129


sanitasi yang ada dengan tujuan untuk menumbuhkan peran serta masyarakat dalam hal kebersihan dan kesehatan lingkungan.

Tabel 3.41 Kegiatan Komunikasi yang ada di Kabupaten Mamasa No

Kegiatan

Tahun

1

2

3

Dinas Tujuan Pelaksana Pelaksana 4

1.

Papan 2005/2006 Himbauan

2.

Papan Himbauan

2008

5

BLHD

Himbauan

Dinas PU

Himbauan

Tujuan Kegiatan

Khalayak Sasaran

Pesan Kunci

Pembelajaran

6

7

8

9

Agar jangan membangun Penataan disekitar dan Masyarakat aliran kebersihan sungai, kota Jalan dan Drainase Agar jangan membangun disekitar Penataan Masyarakat aliran kota sungai, Jalan dan Drainase

-

-

Tabel 3.42 Media Komunikasi yang ada di Kabupaten Mamasa No

Nama Media

Jenis Acara

1

2

3

Himbauan

1.

Papan Himbauan

3.4.5.

Isu yang diangkat

Pesan Kunci

Pendapat Media

4

5

6

Bangunan di Bantaran sungai, jalan dan drainase kota

Agar jangan membangun disekitar aliran sungai, Jalan dan Drainase

Tidak ada

Partisipasi Dunia Usaha Adapun mengenai keterlibatan mitra-mitra lain dalam hal mensosialisasikan pentingnya Pengelolaan Drainase Lingkungan yang diharapkan dapat memberi dampak positif bagi suksesnya program-program yang ada, terutama mengurangi jumlah genangan di Kabupaten Mamasa untuk


130


saat ini belum ada karena di Kabupaten Mamasa belum terdapat perusahaan/pengusaha yang bergerak dibidang pengolahan draianase. . Tabel 3.43 Kerjasama Terkait Sanitasi No 1

Nama Kegiatan


Mitra Kerjasama

Bentuk Kerjasama

2

3

4

5

1.

Tidak ada partisipasi dari dunia usaha

-

-

-

2.

-

-

-

-

Tabel 3.44 Daftar Mitra Potensial No

Nama Mitra


Bentuk Kerjasama

1

2

3

4

1.

Organisasi Kepemudaan

Bakti sosial/kerja bakti

Belum ada

2.

LSM Lingkungan Hidup

Bakti sosial

Belum ada

Tabel 3.45 Penyediaan Layanan Pengelolaan Drainase Lingkungan yang ada di Kabupaten Mamasa No 1

Nama Provider

Tahun Mulai Operasi

Jenis Kegiatan

2

3

4

1.

Belum ada penyedia layanan dari dunia usaha

-

-

2.

-

-

-

3.4.6.

Pendanaan dan Pembiayaan Sumber pembiayaan untuk pelaksanaan pengelolaan Drainase Kabupaten Mamasa sampai saat ini hanya berasal dari APBN dan APBD. Secara umum alokasi pembiayaan untuk sektor drainase masih kurang, anggaran yang adapun masih belum memadai bahkan masih serba kekurangan dalam Belanja Operasional dan Pemeliharaan sub sektor drainase.


131


Pendapatan dan belanja (baik investasi maupun operasional dan pemeliharaan) yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan di Kabupaten Mamasa bersumber dari alokasi Dana APBN/APBD. Hingga saat ini di Kabupaten Mamasa belum ada Perda maupun peraturan daerah lain yang mengatur mengenai retribusi pengolahan drainase di Kab. Mamasa. Maka belum ada PAD Kab. Mamasa yang dipungut dari retribusi subsektor pengolahan drainase.

Tabel 3.46 Ringkasan Pendapatan dan Belanja Dari Subsektor Pengelolaan Drainase No.

Subsektor/SKPD

2008

2009

2010

2011

2012

Rata-rata

Pertumbu han (%)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A.

Drainase

Tidak Ada

-

-

B.

Retribusi Drainase Lingkungan

Tidak Ada

-

-

Tabel 3.47 Ringkasan Pendapatan dan Belanja dari Subsektor Pengelolaan Drainase No

Anggaran

2008

2009

2010

2011

2012

2

3

4

5

6

7

1

A.

Pendapatan

1.

DAU

B.

Belanja

1.

Belanja Modal

3.4.7.

Tidak Ada Data

Isu Strategis dan Permasalahan Mendesak Secara umum jaringan drainase di Kabupaten Mamasa merupakan sistem drainase tercampur, drainase limpasan air hujan dan limbah domestik yang mengandalkan drainase alam.


132


Pertumbuhan dan kepadatan penduduk pada kawasan terbangun menimbulkan tekanan terhadap lingkungan. Kurang tersedianya saluran primer pada kawasan perkotaan Kota Mamasa dan kota Kecamatan-kecamatan lain mengakibatkan kelebihan tinggi muka air pada musim hujan dan mengakibatkan daya tampung drainase tidak mencukupi sehingga terjadi banjir (genangan), padahal keberadaan saluran ini sangat penting untuk mengoptimalkan fungsi sistim drainase kota untuk mencegah banjir/genagan. Oleh karena itu hendaknya pemerintah melalui stakeholder yang terkait hendaknya segera membuat perencanaan untuk menanggulangi masalah tersebut, tetapi perlu pula diingat bahwa perencanaan/penanganan yang dilakukan hendaknya lebih memperhitungkan aspek kemasyarakatn, keamanan dan fungsi sebab kedua hal tersebut adalah faktor yang sering tidak menjadi perhatian.

3.5.

PENGELOLAAN KOMPONEN TERKAIT SANITASI 3.5.1.

Pengelolaan Air Bersih Sistem pengelolaan air minum di Kabupaten Mamasa dilakukan dengan dua cara, yakni Pertama, melalui jaringan perpipaan yang dikelola oleh PDAM Kabupaten Mamasa yang berdiri berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 7 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Mamasa. Kedua, melalui Sumur Bor/Sumur Dangkal yang diperoleh dengan cara manual atau dengan mesin pompa, cara ini umumnya dilakukan oleh masyarakat di daerah pedesaan, dan di daerah-daerah pinggiran yang tidak terjangkau dengan perpipaan oleh PDAM. Keberadaan PDAM Kabupaten Mamasa sebagai perusahaan daerah yang mengelola air bersih di Kabupaten Mamasa menggunakan sistim pengaliran air secara gravitasi, memiliki kapasitas sumber 1.950 ltr/det, kapasitas produksi yang terpasang sebanyak 60 ltr/det , dan kapasitas produksi rill sebesar 28 ltr/det. Sistem pengelolaan air bersih melalui jaringan perpipaan yang dikembangkan oleh PDAM Kabupaten Mamasa telah melayani 1.860 pelanggan, dengan rincian 35 pelanggan sosial, 1.744 rumahtangga non niaga, 51 instansi pemerintah, dan 116 pelanggan niaga kecil. Pada tahun 2011 PDAM Kabupaten Mamasa mampu menyalurkan air bersih kepada pelanggannya sebanyak 455.850


133


M3. Tabel berikut akan menjelaskan mengenai sistim dan cakupan pelayanan PDAM Kabupaten Mamasa : Tabel 3.48 Sistem Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih Kabupaten Mamasa No

Uraian

Satuan

Sistem Perpipaan

Keterangan

1

2

3

4

5

1.

Pengelola

2.

Tingkat Layanan

3.

PDAM Mamasa -

-

-

Kapasitas Produksi

28 ltr/dtk

-

-

4.

Kapasitas terpasang

60 ltr/dtk

-

-

5.

Jumlah sambungan rumah (total)

1.895 sambungan

-

Untuk 3 Unit Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA)

6.

Jumlah Kran air

-

-

-

7.

Kehilangan Air

-

-

-

8.

Tarif (rumah tangga)

900, 2.500,3.500/m3

-

-

9.

Jumlah Pelanggang Perkecamatan :

-

-

-

- Mamasa

1.263 sr

-

-

- Tawalian

315 sr

-

-

- Tandukkalua

93 sr

-

-

- Sumarorong

199 sr

-

-

- Messawa

25 sr

-

-

Sumber : PDAM Kabupaten Mamasa, 2012


134


Gambar 3.5 Persentase Pelanggan PDAM menurut Jenis Konsumen di Kabupaten Mamasa Tahun 2011 SOSIAL UMUM RUMAH TANGGA INSTANSI PEMERINTAH NIAGA KECIL

3%2%3%

92%

Sumber : Mamasa Dalam Angka, 2012

Tabel 3.49 Banyaknya Pelanggan PDAM Menurut Jenis Konsumen di Kabupaten Mamasa Tahun 2006 – 2011 No

Jenis Konsumen

2006

2007

2008

2009

2010

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

Umum

14

22

34

34

34

35

Khusus

-

-

-

-

-

-

Rumahtangga

741

927

1.147

1.222

1.397

1.744

Instansi Pemerintah

21

21

42

42

42

51

1.

2.

Sosial

Non Niaga


135


3.

4.

5.

Niaga Kecil

65

74

84

96

104

116

Besar

-

-

-

-

-

-

Kecil

-

-

-

-

-

-

Besar

-

-

-

-

-

-

Pelabuhan

-

-

-

-

-

-

Lainnya

-

-

-

-

-

-

841

1.044

1.307

1.394

1.577

1.946

Industri

Khusus

Jumlah Sumber : PDAM Kab. Mamasa, 2012

Dalam pelayanan air minum oleh PDAM Kabupaten Mamasa terdapat permasalahan yang dihadapi yaitu: 1. Sistem sumber unit air baku yang ada di 3 (tiga) lokasi di Kabupaten Mamasa masih memakai sistim Grafitasi yang pada saat hujan (banjir) air tidak dapat mengalir disebabkan karena sreen atau saringan tersumbat dengan kotoran-kotoran yang terbawa air karena derasnya arus. 2. Sistem sumber air baku yang ada di Kabupaten Mamasa semuanya menganut prinsip distribusi langsung, jadi pada saat hujan (banjir) tidak dapat didistribusikan karena air keruh dan tidak mempunyai pengelolaan air minum yang lengkap. 3. Instalasi Pengelolaan Air (IPA) Unit Mamasa sudah mulai terganggu, karena : a. Miser rusak b. Pompa sentrifugal (distribusi) sering rusak 4. Instalasi pengolahan air di Loko, Mambi dan Nosu belum dioperasikan.


136


Belum Ada Peta Cakupan Layanan dari PDAM dan Dinas PU

Peta 3.4 Peta Cakupan Layanan Air Bersih Buku Putih Sanitasi Kabupaten Mamasa

137


Peta 3.5 Peta Sistim Pelayanan Air Bersih Kab. Mamasa 2010-2029 Buku Putih Sanitasi Kabupaten Mamasa

138


3.5.2.

Pengelolaan Air Limbah Industri Rumah Tangga Pengelolaan Limbah Industri Rumah Tangga di Kabupaten Mamasa belum di lakukan dengan baik dan tidak memperhitungkan resiko kesehatan dan dampak Amdal yang akan ditimbulkan. Limbah Industri Rumah Tangga yang ada di Kabupaten Mamasa sebagian besar atau boleh dikatakan hampir seluruhnya memanfaatkan drainase disekeliling rumah untuk membuang limbah mereka yang kemudian dialirkan ke sungai. Tabel 3.50 Pengelolaan Limbah Industri Rumah tangga di Kabupaten Mamasa

No

Jenis Industri Rumah Tangga

Lokasi

Jumlah Industri

Jenis Pengelolaan

Kapasitas (m3/hari)

1

2

3

4

5

6

1.

Pembuatan Tempe/Tahu

Kec. Mamasa/ Bambang

4

Tempe/Tahu

1500 buah

2.

Tenun Ikat

Pena’/Rante Sepang

50

Kain Tenun

20 lembar

3.5.4.

Pengelolaan Limbah Medis Penanganan limbah medis yang ada di Kabupaten Mamasa belum dilakukan dengan cara yang benar, sebab belum ada Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) baik yang dikhususkan untuk limbah medis maupun limbah umum lainnya, semuanya di alirkan ke drainase yang ada dan diteruskan ke sungai. Pada beberapa kasus penanganan limbah medis (padat) dari beberapa kegiatan pelayanan kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas masih tercampur oleh penanganan limbah non medis dari pemukiman, artinya limbah medis dari kegiatan rumah sakit dan puskesmas tersebut ikut terbuang ke TPA dan Sungai Mamasa. Tabel 3.51 Pengelolaan Limbah Medis di Fasilitas - Fasilitas Kesehatan

No.

Nama Fasilitas Kesehatan

Lokasi

Jenis Pengelolaan Limbah Medis

Jenis Pengelolaan

Kapasitas (m3/hari)

1.

Puskesmas Mamasa

Kec. Mamasa

Belum ada

-

-

2.

Rumah Sakit Banua Mamase

Kec. Mamasa

Belum ada

-

-

3.

Rumah Sakit Umum

Kec. Balla

Belum ada

-

-


139


4.

Puskesmas Tawalian

Kec. Tawalian

Belum ada

-

-

5.

Puskesmas Sespa

Kec. Sesenapadang

Belum ada

-

-

6.

Puskesmas Balla

Kec. Balla

Belum ada

-

-

7.

Puskesmas Tandukkalua

Kec. Tandukkalua

Belum ada

-

-

8.

Puskesmas Sumarorong

Kec. Sumarorong

Belum ada

-

-

9.

Puskesmas Messawa

Kec. Messawa

Belum ada

-

-

10.

Puskesmas Nosu

Kec. Nosu

Belum ada

-

-

11.

Puskesmas Pana’

Kec. Pana’

Belum ada

-

-

12.

Puskesmas Tabang

Kec. Tabang

Belum ada

-

-

13.

Puskesmas Rantim

Kec. Rantim

Belum ada

-

-

14.

Puskesmas Mambi

Kec. Mambi

Belum ada

-

-

15.

Puskesmas Bambang

Kec. Bambang

Belum ada

-

-

16.

Puskesmas Aralle

Kec. Aralle

Belum ada

-

-

17.

Puskesmas Tabulahan

Kec. Tabulahan

Belum ada

-

-

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa, 2012

4.5.4.

Kondisi Sarana Sanitasi Sekolah Pada Kabupaten Mamasa dalam angka Tahun 2012 diketahui bahwa jumlah sekolah di Kabupaten Mamasa relatif memadai bila dilihat dari jumlahnya, yaitu untuk pendidikan pra sekolah (TK) dan Madrasah Raudhatul Athfal (RA) sebanyak 153 sekolah, Sekolah Dasar (SD) baik negeri dan swasta sebanyak 247 sekolah, Sekolah Menengah Pertama (SMP) berjumlah 84 sekolah (negeri & swasta), dan Sekolah Menengah Umum (SMA) sebanyak 10 sekolah (negeri & swasta). Sementara itu dari hasil survey cepat yang dilakukan oleh Pokja Sanitasi Kabupaten Mamasa terhadap 3 (tiga) kecamatan yang menjadi sampel pada Study EHRA yaitu Kecamatan Sumarorong, Kecamatan Mamasa dan Kecamatan Mambi diperoleh hasil sebagai berikut :


140


1. Sebagian besar sekolah SD yang ada di Kecamatan Mamasa belum terpisah antara toilet untuk guru (laki-laki & perempuan) dan murid (laki-laki & perempuan). Tetapi ada beberapa sekolah yang sudah mempunyai tempat buang air kecil yang terpisah untuk guru dan murid laki-laki. 2. Terdapat beberapa sekolah SMP, SMA, SMK yang ada di 3 (tiga) Kecamatan yang dikunjungi oleh Pokja Sanitasi Kabupaten Mamasa sudah terpisah antara toilet untuk guru (laki-laki & perempuan) dan murid (laki-laki & perempuan). 3. Rasio jumlah toilet tidak berimbang dengan jumlah murid di sekolah-sekolah tersebut. Peraturan Nasional Rasio Pemakaian Toilet untuk anak SD, SMP dan SMA adalah 1 : 40 untuk anak lakilaki dan 1 : 25 untuk anak perempuan. 4. Pada beberapa sekolah baik itu SD, SMP dan SMA ketersediaan air yang bersumber dari PDAM terkadang tidak cukup bahkan lebih sering tidak mengalir sampai ke toilet guru dan murid/siswa bahkan sekolah-sekolah yang terdapat didalam kota sekalipun. 5. Sekolah-sekolah yang ada diluar ibu kota kabupaten memanfaatkan sumber air dari sumur gali dan sumur resapan untuk dialirkan ke toilet-toilet guru dan murid/siswa. Tetapi terdapat beberapa sekolah yang sama sekali tidak mempunyai sumber air untuk toilet mereka. 6. Sebagian besar sekolah baik itu SD, SMP dan SMA telah memiliki toilet terutama sekolahsekolah yang berada dalam lingkup ibukota kabupaten, sedangkan yang berada diluar ibukota Kabupaten Mamasa sebagian besar hanya memiliki 1 (satu) toilet yang dipakai bersama (baik itu guru maupun murid). 7. Sarana cuci tangan di sebagian besar sekolah tidak tersedia. 8. Yang membersihkan jamban di sekolah umumnya adalah pesuruh sekolah, tapi ada juga di beberapa sekolah yang melakukannya adalah murid sekolah tersebut. 9. Pengetahuan tentang Hygiene dan Sanitasi sudah dimasukkan dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani terutama pada tingkat SMP dan SMA, kecuali di tingkat SD hanya kelas 4,5 dan kelas 6 yang sudah diberikan pengetahuan mengenai sanitasi dan kebersihan. 10. Pada umumnya sampah hanya dikumpulkan di tempat sampah dan belum ada pemilahan dan pengolahan lanjut, tetapi terdapat beberapa SMP yang sudah mulai melakukan pemilahan jenis sampah (organik, botol/kaca dan plastik), sampah organik dikumpulkan untuk pengolahan pupuk kompos. 11. Air limbah/kotor dari toilet dibuang ke dalam tangki septic dan air dari kamar mandi dibuang ke saluran drainase. Buku Putih Sanitasi Kabupaten Mamasa

141


12. Kondisi hygiene sekolah SD & MI kurang sehat dan kotor, terutama pada beberapa sekolah yang berada diluar ibu kota kabupaten. 13. Sejak tahun 2011 s/d 2012 telah dua kali diadakan penyuluhan mengenai Sanitasi dan Tata Cara Daur Ulang Sampah untuk tingkat SD dan SMP kepada beberapa SD dan SMP sekitar ibukota Kabupaten Mamasa. 14. Pengetahuan mengenai masalah hygiene dibeberapa sekolah tingkat SMP, SMA, SMK umumnya sudah baik.


142


BAB IV RENCANA PROGRAM PENGEMBANGAN SANITASI YANG SEDANG BERJALAN

Dalam APBD Tahun Anggaran 2013 Pemerintah Kabupaten Mamasa telah mengalokasikan pembiayaan untuk peningkatan sarana dan prasarana sanitasi melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan sebagaimana disajikan dalam Tabel 4.1 berikut ini. Tabel 4.1 Rencana Program dan Kegiatan PHBS dan Promosi Higiene tahun n + 1 Rencana Program dan Kegiatan PHBS dan Promosi Higiene Tahun 2013*⁾ No. 1

I 1.

2.

II 1. 2.

3.

4. 5. III 1.

Nama Program/Kegiatan

Satuan

2

3

Volume

Indikasi Biaya (Rp.)

Sumber Pendanaan / Pembiayaan

SKPD Penangg ungjawab

Sumber Dokumen Perencanaa n

4

5

6

7

8

DAU

Bappeda

RKA 2013

DAU

Bappeda

PPAS 2013

DAU,DAK

BLHD

Renja APDD BLHD 2013

DAU,DAK

BLHD


DAU,DAK

BLHD


DAU

BLHD

DAU

BLHD

DAU

Dinkes

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Perencanaan Paket 1 112.350.000,Sanitasi Perkotaan Program Perencanaan Pengembangan Paket 1 163.700.000,Kota-Kota Menengah dan Besar BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH Pengadaan Unit 15 110.000.000,Gerobak Sampah Pengadaan Tempat Sampah Umum & Unit 100 160.000.000,Sekolah Pengadaan Kendaraan 1.040.000.000 Pengangkut Unit 6 ,Sampah (Motor sampah) Pengadaan Mesin Unit 5 15.000.000,Pemotong Rumput Mobil Angkutan Unit 1 380.000.000,Sampah DINAS KESEHATAN Program Upaya Paket 1 208.241.000,Kesehatan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Mamasa

Renja APDD BLHD 2013 Renja APDD BLHD 2013 PPAS 2013 143


Masyarakat Program Pengembangan Paket 1 25.530.000,Lingkungan Sehat DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN Program Pengendalian Paket 1 10.800.000,Pemanfaatan Ruang

2. IV 1.

DAU

Dinkes

PPAS 2013

DAU

DPU

PPAS 2013

2.

DPU

Catatan : *⁾ Tahun n adalah tahun berjalan (saat Buku Putih disusun)

Tabel 4.2 Program Sanitasi Kabupaten Mamasa TA. 2012 No.

Dinas/Instansi

Program/Kegiatan

Sasaran

Jumlah (Rp)

1

2

3

4

5

1.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

Koordiansi Perencanaan Sanitasi Perkotaan 1 Paket

Tercapainya Perencanaan Sanitasi Perkotaan

Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD)

Pengadaan dan Pemasangan Tong Sampah (DAK) 100 Unit

Terciptanya Lingkungan Bersih dan Sehat

174.000.000,-

Mobil Pick Up 1 Unit. (DAK) 1 Unit


111.158.000,-

Motor Sampah 2 Unit. (DAK) 1 Unit


48.400.000,-

51.855.000,-

2.

71.445.000,-

4.

Dinas Kesehatan (Dinkes)

Penyuluhan Pola Standar Hidup Sehat

Tercapainya masyarakat yang sehat

5.

Dinas Pekerjaan Umu dan Perumahan (DPU)

Pembuatan MCK Nosu (Lumika) Kec. Nosu 1 Unit

Tersedianya MCK baik bagi masyarakat

275.000.000,-

Pembuatan MCK Sespa Kec. Sespa 1 Unit

Tersedianya MCK baik bagi masyarakat

275.000.000,-

Pengadaan Air Bersih Salu Lotong Desa Tawalian Timur Kec. Tawalian 1 Paket

Tersedianya Air Bersih yang baik bagi masyarakat


99.860.000,-

144


Pengadaan Air Bersih Dusun Tandiallo Desa Lisuan Ada' Kec. Sespa 1 Paket


202.371.000,-

Pengadaan Air Bersih Bulo Salu Kec. Pana 1 Paket


207.070.000,-

Pengadaan Air Bersih Dusun. Kanan Dassi Desa Baruru Kec. Aralle 1 Paket


122.500.000,-

Pengadaan Air Bersih Tampakurra Dusun Pepatian Kec. Tabulahan 1 Paket


122.221.000,-

Pengadaan Air Bersih Ne'ke Kec. Mamasa 1 Paket


96.547.000,-

Pengadaan Air Bersih Tanete Batu Kec. Messawa 1 Paket


113.020.000,-

Pengadaan Air Bersih Kondo Desa Sepang Kec. Messawa 1 Paket


111.660.000,-

Pengadaan Air Bersih Malankena Padang Kec. Sespa 1 Paket


Pengadaan Air Bersih Dusun. Bottik Desa Batupapan Kec. Nosu 1 Paket


108.767.000,-

Pengadaan Air Bersih di Leppan Desa batupapan Kecamatan Nosu 1 Paket


200.000.000,-

JUMLAH

119.561.000,-

2.510.775.000,-

Sumber : Data SKPD Kabupaten Mamasa

Untuk Tahun Anggaran 2012 Pemerintah Kabupaten Mamasa mengalokasikan pembiayaan untuk peningkatan sarana dan prasarana sanitasi yang akan dilaksanakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai berikut :


145


a. Pengelolaan Persampahan Pada tahun 2013 kedepan Badan Lingkungan Hidup Daerah merencanakan 2 (dua) Program/Kegiatan Program Pengelolaan Persampahan, serta Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan Tahun 2013 dengan dialokasikan dana sebesar Rp. 1.705.000.000,b. Penanganan Air Limbah Sedangkan untuk Sub Sektor Penanganan Air Limbah, belum ada SKPD yang menangani dan Perda yang mengatur mengenai penangannya. c. Penanganan Drainase Lingkungan Khusus untuk Program/Kegiatan Penanganan Drainase/Gorong-gorong Lingkungan tidak dianggarkan pada tahun 2012. Namun Pemerintah Kabupaten Mamasa melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mamasa (BAPPEDA) yang bekerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum Bidang Cipta Karya Pemprov. Sulawesi Barat melalui Satker PPLP sedang melaksanakan Program Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Sulawesi Barat dengan Kegiatan Review Master Plan dan DED Kota Mamasa untuk mendata fasilitas-fasilitas drainase yang ada, memetakan kelemahan-kelemahannya kemudian membuat perencanaan pembangunan fasilitas drainase kota yang berbasis pengembangan penyehatan lingkungan perumahan. d. Penanganan Air Bersih Dinas Pekerjaan Umum & Perumahan mengalokasikan dana pada Program/Kegiatan penanganan air bersih perpipaan sebesar Rp 1.503.577.000,-. Sedangkan Program/Kegiatan Penanganan Air Bersih Non Perpipaan tidak dianggarkan pada tahun 2012. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Mamasa juga menganggarkan dan melaksanakan Program/Kegiatan Penambahan Unit Pelayanan Air Minum melalui dana APBN sebesar Rp. 13.600.000.000,-. e. Kampanye dan Pelaksanaan PHBS Untuk Program/Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan/Kampanye/Pengkajian PHBS, Dinas Kesehatan tidak menganggarkan di tahun 2012. Hanya pada tahun 2010 yang lalu Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa melaksanakan Program/Kegatan Sosialisasi PHBS di 17 Sekolah dengan anggaran sebesar Rp. 34.000.000,-. Sedangkan untuk tahun 2013 Dinas Kesehatan Kab. Mamasa menganggarkan Rp. 208.241.000,- untuk Program Upaya Kesehatan Masyarakat yang bersumber dari dana DAU.


146


Kemudian Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan juga melaksanakan Program/Kegatan PHBS dengan membangun MCK di setiap kecamatan secara bertahap. Pada tahun 2010 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan melaksanakan di 4 (empat) kecamatan yaitu Kecamatan Mamasa, Kec. Sumarorong, Tandukkalua dan Kecamatan Mambi dengan anggaran sebesar Rp. 1.255.436.000,-. Dan pada tahun 2012 dianggarkan lagi 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Nosu dan Sesenapadang sebesar Rp. 550.000,-

4.1.

VISI DAN MISI SANITASI KOTA Sejalan dengan Visi dan Misi Kabupaten Mamasa yaitu “Terwujudnya Kabupaten Mamasa yang Maju, Mandiri, Aman dan Sejahtera Berlandaskan Iman dan Nilai-Nilai Budaya Daerah”, maka dirumuskanlah Visi dan Misi Sanitasi Kabupaten Mamasa, yaitu : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Mamasa yang Bersih, Higienis Dan Sehat Dalam Rangka Menunjang Pembangunan Daerah Untuk Kesejahteraan, Melalui Pembangunan SDM Dan Peningkatan Layanan Sanitasi Yang Partisipatif Dan Berkesinambungan”. Misi pembangunan sanitasi Kabupaten Mamasa dibuat agar visi pembangunan sanitasi Kabupaten Mamasa dapat diimplementasikan secara nyata. Adapun misi pembangunan sanitasi Kabupaten Mamasa adalah sebagai berikut : 1. Mewujudkan pengelolaan persampahan dan limbah yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan penyediaan sarana dan prasarana penunjang yang tepat guna dan inovatif; 2. Mewujudkan sistem saluran drainase lingkungan yang tepat guna serta pengelolaan yang berkelanjutan; 3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan penyebarluasan informasi dan pembinaan pada masyarakat tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, serta 4. Mewujudkan Masyarakat yang mandiri-sehat dan memupuk kebersamaan dalam membangun daerah dengan mengedepankan aspek kesehatan dan kebersihan.

4.2.

STRATEGI PENANGANAN SANITASI KOTA Adapun strategi penanganan sanitasi yang sedang dijalankan di Kabupaten Mamasa adalah sebagai berikut :


147


1. Melaksanakan program penataan dan perbaikan kawasan kumuh (Slum Area), terutama di pinggir Sub DAS Mamasa dengan merelokasi penduduk yang bermukim di sekitar bantaran sungai; 2. Melaksanakan

program

pembangunan

infrastruktur

permukiman,

MCK

dan

membuat

Program/Kegiatan Review Master Plan dan Drainase Perkotaan Kabupaten Mamasa yang bekerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Barat dan Satker PPLP Prov. Sulbar; 3. Melaksanakan program pengelolaan dan pelestarian sumber daya air dengan menata Daerah Aliran Sungai (DAS) Mamasa yang bekerjasama dengan masyarakat dan LSM Lingkungan Hidup; 4. Melaksanakan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan yang ramah lingkungan; 5. Melaksanakan Sosialisasi pemahaman mengenai Perilaku Hidup Bersih dan Sehat bagi masyarakat; 6. Melaksanakan Sosialisasi Sanitasi dan Kesehatan Masyarakat Berbasis Masyarakat mulai tingkat usia sekolah dengan menggalakkan Kegiatan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS).

4.3.

RENCANA PENINGKATAN PENGELOLAAN LIMBAH CAIR Pemerintah Kabupaten Mamasa saat ini belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Rumah Sakit Umum Daerah atau rumah sakit-rumah sakit lainnya. Tetapi pada tahun ini bersamaan dengan pembangunan dan Tempat Pembuangan Akhir sampah (TPA) di Kecamatan Tandukkalua tepatnya di Desa…………. Pemerintah Kabupaten Mamasa melalui Badan Lingkungan Hidup Daerah sedang membangun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk skala kabupaten/kota. Tabel 4.3 Rencana Program dan Kegiatan Pengelolaan Air Limbah Domestik tahun n + 1

Rencana Program dan Kegiatan Air Limbah Domestik Tahun 2013*⁾ No. 1

1. 2. 3.


Satuan

Volume


2

3

4

5

-

-

Tidak Ada Kegiatan -

Sumber Pendanaa n/ Pembiaya an -

SKPD Penangg ung jawab

Sumber Dokumen Perencanaan

6

7

8

-

-

-

Catatan : *⁾ Tahun n adalah tahun berjalan (saat Buku Putih disusun) Buku Putih Sanitasi Kabupaten Mamasa

148


Tabel 4.4 Kegiatan Pengelolaan Air Limbah Domestik Yang Sedang Berjalan Kegiatan Pengelolaan Air Limbah Domestik Tahun 2012*⁾ No.


1

2

1. 2. 3.

Satuan Volume

Tidak Ada Kegiatan -

3

4

-

-

Biaya (Rp.)

Sumber Dana

Lokasi Kegiatan

Pelaksana Kegiatan

5

6

7

8

-

-

-

-


4.4.

RENCANA PENINGKATAN PENGELOLAAN SAMPAH (Limbah Padat) Berikut adalah beberapa kegiatan program pengelolaan sampah di Kabupaten Mamasa yang sudah dianggarkan Tahun 2013 : Tabel 4.5 Rencana Program dan Kegiatan Pengelolaan Persampahan 2013

Rencana Program dan Kegiatan Persampahan Tahun 2013*⁾ No.


Satuan

Volume


Sumber Pendanaan / Pembiayaan

1

2

3

4

5

6

1

Pengadaan Tong Sampah Umum & Sekolah

Unit

100

160.000.000

APBD

2

Pengadaan Kendaraan Angkutan Sampah (Motor Sampah)

Unit

5

140.000.000

APBD

3

Pengadaan Gerobak Sampah

Unit

15

110.000.000

APBD

SKPD Penanggung jawab


7

8

Badan Lingkungan Hidup Daerah Badan Lingkungan Hidup Daerah Badan Lingkungan Hidup Daerah

Renja APDD BLHD 2013 Renja APDD BLHD 2013 Renja APDD BLHD 2013


Tabel 4.6 Kegiatan Pengelolaan Persampahan Yang Sedang Berjalan Kegiatan Pengelolaan Persampahan Tahun 2012*⁾ No.


Satuan

Volume

Biaya (Rp.)

Sumber Dana

Lokasi Kegiatan

Pelaksana Kegiatan

1

2

3

4

5

6

7

8


149


Pengadaan dan Pemasangan Tong Sampah Mobil Pengangkut Sampah (Pick Up)

1 2 3

Motor Sampah 2 Unit

Unit

100

174.320.000,-

DAU/DAK

Kec. Mamasa

BLHD

Unit

1

111.158.000,-

DAU/DAK

Kec. Mamasa

BLHD

Unit

2

48.400.000,-

DAU/DAK

Kec. Mamasa

BLHD

APBN

Kec. Tandukkalua

BLHD

Pembangunan TPA Permanen dan Unit 1 Pengolahannya Catatan : *⁾ Tahun n adalah tahun berjalan (saat Buku Putih disusun) Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kab. Mamasa, 2012 4

4.5.

RENCANA PENINGKTAN PENGELOLAAN SALURAN DRAINASE LINGKUNGAN Berikut adalah beberapa kegiatan program pengelolaan saluran drainase lingkungan di Kabupaten Mamasa : Tabel 4.7 Rencana Program dan Kegiatan Pengelolaan Drainase Saat Ini (tahun n + 1)

Rencana Program dan Kegiatan Drainase Tahun 2013*⁾ No.


Satuan

Volume


1 1.

2

3

4

5

2.

Sumber Pendana an / Pembiay aan 6

SKPD Penangg ung jawab


7

8

Khusu untuk Program Sub Sektor Drainase Perkotaan di Kabupaten Mamasa di lakukan/di Programkan oleh Pemerintah provinsi melalui Dinas PU dan Bappeda Provinsi

3. 4.

5. Catatan : *⁾ Tahun n adalah tahun berjalan (saat Buku Putih disusun)

4.6.

RENCANA PEMBANGUNAN PENYEDIAAN AIR MINUM Berikut adalah beberapa kegiatan program pembangunan penyediaan air minum di Kabupaten Mamasa :


150


Tabel 4.8 Rencana Program dan Kegiatan Pengelolaan Penyediaan Air Minum 2013 Rencana Program dan Kegiatan Penyediaan Air Minum Tahun 2013*⁾ No.


Satuan

Volume


1

2

3

4

5

Sumber Pendana an / Pembiaya an 6

1.

IKK Bambang

Unit

-

8.000.000.000,-

APBN

2.

BAMPRO Sumarorong

-

-

1.800.000.000,-

APBN

3.

BAMPRO Tawalian

-

-

1.800.000.000,-

APBN

4.

BAMPRO Lakahang

-

-

2.000.000.000,-

APBN

SKPD Penang gung jawab 7 Ditjen Cipta Karya Satker Air Minum Prov. Sulbar Satker Air Minum Prov. Sulbar Satker Air Minum Prov. Sulbar

Sumber Dokumen Perencanaan 8 PDAM Mamasa & Satker Prov. Sulbar PDAM Mamasa & Satker Prov. Sulbar PDAM Mamasa & Satker Prov. Sulbar PDAM Mamasa & Satker Prov. Sulbar

Sumber : PDAM Mamasa Kab. Mamasa, 2012

4.7.

RENCANA PENINGKATAN KAMPANYE PHBS Pada tahun 2010 yang lalu Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa melaksanakan Program/Kegatan Sosialisasi PHBS di 17 Sekolah dengan anggaran sebesar Rp. 34.000.000,-. Kemudian untuk tahun 2013 Dinas Kesehatan berencana melaksanakan Program/Kegiatan mengenai Program Upaya Kesehatan Masyarakat dengan anggaran yang bersumber dari DAU Kab. Mamasa sebesar Rp. 208.241.000,-.

4.8.

REKAPITULASI PEMBIAYAAN SANITASI Pembiayaan Sanitasi Kabupaten Mamasa TA. 2012 – 2013, untuk anggaran komponen drainase adalah sebesar Rp. 268.500.000,-, sedangkan untuk anggaran komponen Air bersih sebesar Rp 3.542.952.000,- Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.


151


Tabel 4.9 Kegiatan Pengelolaan Drainase Yang Sedang Berjalan Kegiatan Pengelolaan Drainase Tahun 2012*⁾ No.


Satuan

Volume

Biaya (Rp.)

Sumber Dana

Lokasi Kegiatan

Pelaksana Kegiatan

1

2

3

4

5

6

7

8

*)

Kota Mamasa

PU Sulbar

Penyusunan Master Plan DED Drainase Kota Mamasa oleh Dinas PU Provinsi Sulbar

1.

Paket

-

*)

Ket : *) Tidak diketahui Catatan : *⁾ Tahun n adalah tahun berjalan (saat Buku Putih disusun)

Tabel 4.10 Rekapitulasi Pembiayaan Sanitasi TA 2012 Rencana Program dan Kegiatan Penyediaan Air Minum Tahun 2012 No.


Jumlah (Rp)

% Terhadap Total

1

2

3

4

1. 2. 3. 4. 5.

Persampahan Drainase (Dinas Kesehatan) Air Bersih Air Limbah Kampanye / PHBS JUMLAH

1.030.084.000,268.500.000,3.542.952.000,85.855.000,4.927.391.000,-

21% 5% 72% 0% 2% 100%

Sumber : PPAS 2010-2012 Bappeda Kab. Mamasa

Tabel 4.11 Rencana Program dan Kegiatan Saat Ini (tahun n + 1) Rencana Program dan Kegiatan Sanitasi Sub-Sektor Persampahan Tahun 2013 (n + 1)*⁾

5

Sumber Pendanaan / Pembiayaan 6

SKPD Penanggung jawab 7

100

160.000.000,-

APBD

BLHD

5

140.000.000,-

APBD

BLHD

No.


Satuan

Volume


1

2

3

4

Unit Unit

1. 2.

Pengadaan Tong Sampah Umum & Sekolah Pengadaan Kendaraan


Sumber Dokumen Perencanaan 8

Renja APDD BLHD 2013 Renja APDD 152


3.

Angkutan Sampah (Motor Sampah) Pengadaan Gerobak Pengangkut Sampah

BLHD 2013 Unit

15

110.000.000,-

APBD

BLHD




153


BAB V INDIKASI PERMASALAHAN DAN OPSI PENGEMBANGAN SANITASI 5.1.

AREA BERESIKO TINGGI DAN PERMASALAHAN UTAMA Tabel 5.1 Area Beresiko di Kabupaten Mamasa Berdasarkan Data Sekunder Kecamatan/ Desa/Kelurahan 1

Skor berdasarkan persepsi SKPD

Skor berdasarkan data sekunder

Skor berdasarkan data EHRA

2

3

4

Skor yang disepakati

5

6

Skor berdasarkan kunjungan lapangan 7

Sumarorong Kelurahan Sumarorong Kelurahan Tabone

Kelurahan Mamasa Desa Buntu Buda Desa Osango

Hanya Data Sementara Pastinya Menunggu Data Hasil

Desa Taupe

Quisioner Study EHRA

Kelurahan Mambi Desa Sendana Desa Sondong Layuk


154


Hanya Data Sementara Pastinya Menunggu Data Hasil Quisioner Study EHRA

Peta 5.1 Peta Area Beresiko Berdasarkan Data Sekunder Hasil akhir penilaian terhadap area berisiko untuk Kabupaten Mamasa telah ditetapkan oleh kelompok kerja sanitasi setelah membandingkan skor penilaian terhadap data sekunder, data EHRA, dan persepsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menjadi anggota Pokjasan serta melakukan serangkaian observasi atau kunjungan lapangan diseluruh desa/kelurahan. Hasil kesepakatan sebagaimana terlihat pada Tabel 5.1, menetapkan …… kelurahan yang mempunyai resiko sangat tinggi. Kelurahankelurahan tersebut adalah: Kelurahan Data ………………, Kelurahan/Desa …………………, Menunggu Hasil Quisioner Study EHRA Kelurahan/Desa ………………, Kelurahan/Desa ………………, Kelurahan/Desa ………………. dan Kelurahan/Desa ……………………..


155



Peta 5.2 Peta Area Berisiko Sanitasi untuk Kabupaten Berdasarkan Kunjungan Pokja Untuk menentukan pilihan teknologi sanitasi yang akan diterapkan, seluruh desa/kelurahan diklasifikasikan berdasarkan area urban, peri-urban dan rural. Saat ini belum ada standar yang membedakan area urban dari peri urban dan area rural. Sebuah dokumen terakhir dari World Bank Policy Research Paper mengusulkan definisi operasional dari rurality dapat didasarkan kepadatan populasi. Berdasarkan karakteristik kepadatan populasi di 6 kota ISSDP Phase 1 (Surakarta, Blitar, Denpasar, Balikpapan, Jambi dan Payakumbuh), setiap kelurahan akan dikategorikan sebagai area urban bila kepadatan lebih dari 125 orang/Ha, peri-urban bila kepadatan berkisar antara 25-125 orang/Ha, atau rural bila kepadatan kurang dari 25 orang/Ha. Hasil awal identifikasi area berdasarkan kepadatan populasi ini kemudian disesuaikan dengan pemanfaatan detil ruang Kabupaten Mamasa sebagaimana tercantum dalam RTRW Tahun 2011 s/d Tahun


156


2031 untuk mendapatkan hasil akhir klasifikasi tiap kelurahan yang disajikan dalam Tabel 5.2 dan Gambar 5.3. Tabel 5.2 Klasifikasi Desa/Kelurahan di Kabupaten Mamasa Klasifikasi Kelurahan Kecamatan/ Desa/Kelurahan

Urban

Periurban

Rural

Kepadatan orang/ha

Seleksi dan urutan final Kepadatan Penduduk

Pengembangan BWK

Future development

Lokasi

Sumarorong Kelurahan Sumarorong Kelurahan Tabone Mamasa Kelurahan Mamasa


Desa Buntu Buda Desa Osango Desa Taupe Mambi

Kelurahan Mambi Desa Sendana Desa Sondong Layuk


157



Peta 5.2 Peta Klasifikasi Kelurahan di Kab. Mamasa

5.2.

KAJIAN DAN OPSI PARTISIPASI MASYARAKAT DAN GENDER DI AREA PRIORITAS Pembangunan berbasis peran serta masyarakat (community-based development) adalah pembangunan dengan orientasi yang optimal pada pendayagunaan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, masyarakat seharusnya diberikan kesempatan secara katif berpartisipasi dan berkontribusi untuk merumuskan program-program bangunan dan lingkungan yang sesuai dengan tingkat kebutuhannya. Manfaat pembangunan yang berbasis masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan khususnya pembangunan sektor sanitasi adalah : a. Memupuk pemahaman dan kesadaran masyarakat akan hak, kewajiban dan peranannya di dalam proses pembangunan, sehingga tumbuh rasa memiliki dan tanggungjawab yang kuat terhadap hasil-hasilnya; Buku Putih Sanitasi Kabupaten Mamasa

158


b. Meminimalkan konflik, sehingga mempercepat proses kegiatan secara keseluruhan, serta terbangunnya suatu ikatan di masyarakat; c. Efisiensi dan efektifitas, keputusan yang akan diambil akan bersifat efisien dan efektif jika sesuai dengan kondisi yang ada, baik kebutuhan, keinginan, maupun sumberdaya di masyarakat; d. Memberdayakan masyarakat setempat, terutama dalam hal membentuk dan membangun kepercayaan diri, kemampuan bermasyarakat dan bekerjasama. Masyarakat merupakan komponen dalam suatu komunitas dan mempunyai posisi penting dalam pengelolaan sanitasi. Namun sejauh ini partisipasi mereka belum mendapat perhatian yang proporsional dari pihak pemerintah. Oleh karena itu perlu disusun suatu studi penilaian mengenai partisipasi masyarakat dan peran jender dalam pengelolaan sanitasi, baik dalam skala kota maupun dalam skala nasional. Studi ini melibatkan masyarakat sebagai subyek secara langsung dan partisipatif akan sangat berguna dalam menyusun strategi pembangunan sistem sanitasi. Untuk mendapatkan sebuah penilaian yang kredibel dibutuhkan data dan informasi yang valid dan kredibel pula. Untuk itu diperlukan serangkaian survey dan observasi langsung yang terencana dan komprehensif terhadap kondisi partisipasi masyarakat dan jender dalam penanganan sistem sanitasi dalam skala kabupaten beserta prospek pengembangannya di masa depan. Masyarakat diharapkan mampu mengenali permasalahan terkait dengan sanitasi rumah tinggal dan lingkungan mereka, merencanakan kegiatan, melaksanakan melalui kerjasama dengan berbagai pihak, serta melakukan evaluasi dan pengembangan kegiatan program secara mandiri. Sementara itu pelaksanaan program sanitasi juga diharapkan dapat secara partisipatif, tanpa harus menunggu “perintah” dari pemerintah. Untuk memampukan masyarakat agar memiliki kemampuan seperti di atas, penilaian tentang kondisi sanitasi masyarakat dilakukan dengan menggunakan pendekatan partisipatif Methodology for Participatory Assessment (MPA).

yang mengadopsi

MPA merupakan metodologi yang mendorong

keterlibatan masyarakat dalam berpartisipasi yang dikembangkan dari metodologi partisipatif yang sudah ada sebelumnya Participatory Rural Assessment (PRA) yang dapat digunakan untuk tujuan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program, termasuk di dalamnya program air bersih dan sanitasi, di tingkat komunitas. MPA terbukti sangat bermanfaat untuk pembangunan di berbagai sektor, yang mengaitkan keberlanjutan pelayanan program dengan kegiatan peka jender, berpihak pada kaum miskin, pendekatan tanggap kebutuhan (Demand Responsive Approach = DRA), menyatakan pola asosiasi antara pelayanan yang baik bisa dimanfaatkan dan berkelanjutan, hingga munculnya berbagai institusi dan pengambil kebijakan mendukung pendekatan ini.


159


Studi tentang Partisipasi Masyarakat dan Jender (PMJ) dilakukan dengan tujuan: a. Terkumpulnya informasi sanitasi secara kuantitatif-sistematis dengan menggunakan alat-alat partisipatori, untuk menilai kesinambungan dan ketanggapan terhadap kebutuhan; b. Teridentifikasinya pengalaman masyarakat dalam kegiatan/proyek perbaikan sanitasi, baik yang dilakukan secara swadaya atau gotong royong maupun bantuan dari instansi lain. c. Teridentifikasinya kebutuhan dan kesanggupan masyarakat untuk berkontribusi dalam perbaikan sanitasi d. Teridentifikasinya peran perempuan pada tahap perencanaan pembangunan sarana sanitasi dan beberapa perubahan tugas antara perempuan dan laki-laki. e. Teridentifikasi keberadaan, manfaat, peranan dan hubungan berbagai lembaga yang ada di kelurahan Sementara itu, hasil yang diharapkan dari studi PMJ adalah: a. Peningkatan kesadaran masyarakat, tokoh masyarakat, dan pemerintah kabupaten baik laki-laki dan perempuan mengenai kondisi dan seriusnya masalah sanitasi dan kebersihan. b. Munculnya kebutuhan masyarakat laki-laki dan perempuan disertai dengan kemauan untuk berkontribusi dalam pelaksanaan program sanitasi. c. Teridentifikasinya daerah setingkat Kelurahan yang berpotensi untuk pelaksanaan program program sanitasi berbasis masyarakat secara berkelanjutan. Dari kegiatan Observasi & Survei PMJ di kelurahan-kelurahan yang termasuk area beresiko tinggi dengan melibatkan masyarakat secara langsung diperoleh hasil seperti yang tercantum pada Tabel 5…... Hasil analisa data dapat digunakan dalam penyusunan Strategi Sanitasi Kota (SSK) dan Rencana Tindak untuk kelurahan-kelurahan tersebut oleh Pokja Sanitasi Kabupaten Mamasa.


160


Tabel 5.3 Hasil Temuan dan Analisa Data Survei Partisipasi Masyarakat & Jender di Area Beresiko Tinggi No.

Topik

Temuan dan Analisa

1

2

3

1.

A.

ALUR SEJARAH MASYARAKAT  Tingkat Keberhasilan Pembangunan

Pembangunan berhasil ¾ dan hanya dapat dimanfaatkan oleh ½ masyarakat 1.

Bantuan untuk pembangunan sarana fisik seperti jamban/WC, sarana saluran air, drainase lingkungan, jalan usaha tani dan jalan lingkungan dengan sumber dana dari Pemda dan proyek PNPM-Mandiri.

2.

Pada umumnya masyarakat (laki-laki dan perempuan) terlibat pada pelaksanaan pembangunan sarana yang sumber dana dari Pemkab baik secara langsung maupun tidak langsung. Masyarakat masih memanfaatkan sungai dan kebun sebagai tempat untuk BAB, walaupun sudah ada bantuan pembangunan sarana jamban/WC umum yang hanya dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat saja khususnya masyarakat yang tinggal dikota-kota kecamatan.

B.

KEMAUAN BERKONTRIBUSI  Pengalaman membangun prasarana secara gotong royong dan kemauan berkontribusi

Pernah dilakukan, masyarakat berkontribusi berupa tenaga kerja, material lokal dan uang tunai 1. Masyarakat laki-laki dan perempuan, kaya dan miskin sudah terbiasa melakukan gotong royong dalam membangun sarana umum di lingkungan tempat tinggalnya karena budaya gotong-royong memang adalah warisan budaya masyarakat Mamasa. 2. Masyarakat mempunyai tingkat kemauan untuk berkontribusi yang cukup tinggi  material lokal, tenaga kerja, konsumsi (makanan & minuman) dan uang tunai & membayar iuran/urunan untuk pembangunan sarana di lingkungan mereka. 3. Di beberapa lokasi, laki-laki kaya dan miskin tidak menunjukkan kemauan untuk berkontribusi dalam semua pilihan jenis kontribusi. Demikian juga dengan perempuan kaya dan miskin juga tidak menunjukkan kemauan untuk berkontribusi dalam bentuk material lokal dan pembayaran iuran/urunan. 4. Sarana yang sudah terbangun tetap dimanfaatkan tetapi kurang dipelihara oleh masyarakat. 5. Hal ini menunjukkan adanya potensi positif bilamana di lokasi ini akan diberikan bantuan pembangunan sarana sanitasi yang bersifat umum ataupun individual. Oleh karena itu perlu dibentuk Kelompok Pengguna Sarana (KPS) di masyarakat agar lebih jelas tugas dan tanggungjawab serta pengelolaan dan pemanfaatan dana yang terkumpul. KPS dapat mengelola semua sarana umum baik air bersih maupun sanitasi yang ada di wilayah tempat tinggal mereka.


161


2.

A.

SIAPA MELAKUKAN APA 

1.

Pekerjaan yang berhubungan dengan hal-hal teknis umumnya masih didominasi dan dilakukan oleh laki-laki, sedangkan perempuan mengerjakan pekerjaan rumah tangga.

2.

Sudah ada pembagian tugas dan bertukar peran antara laki-laki dan perempuan untuk banyak jenis pekerjaan/kegiatan di rumah tangga yang dilakukan bersama oleh laki-laki dan perempuan. Pembagian tugas tetap ada walaupun fungsi laki-laki lebih dominan dalam perencanaan dan pembangunan fisik sanitasi.

Keadaan seperti di atas perlu dipertahankan, tetapi masih diperlukan penguatan melalui penyuluhan dan media-media kampanye yang berhubungan dengan kesetaraan jender pada masyarakat dengan topik Pentingnya bagi peran dan bertukar peran diantara laki-laki dan perempuan baik kaya maupun miskin dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). B.

PEMBAGIAN JENIS PEKERJAAN BERDASARKAN JENDER  1. Keseimbangan beban kerja antara perempuan, laki-laki, kaya dan miskin selama masa pelaksanaan & pemeliharaan sarana

2. Keseimbangan dalam pembayaran upah kerja (dalam bentuk uang dan in-kind/lainnya) selama masa pemeliharaan

Pekerjaan dengan ketrampilan dikerjakan hanya oleh laki-laki ( kaya & miskin), sedangkan perempuan mengerjakan pekerjaan yang tidak membutuhkan ketrampilan 1.

Belum ada keseimbangan dalam pembagian beban kerja antara laki-laki (kaya dan miskin) dan perempuan (kaya dan miskin) karena semua pekerjaan yang membutuhkan ketrampilan hanya dikerjakan oleh laki-laki baik kaya & miskin, sedangkan perempuan kaya & miskin hanya melakukan pekerjaan yang tidak membutuhkan ketrampilan seperti menyiapkan makanan dan minuman.

2.

Sudah ada keseimbangan diantara laki-laki kaya dan miskin dalam pembagian beban kerja baik yang perlu ketrampilan maupun yang tidak perlu ketrampilan.

Pekerjaan yang dibayar hanya dilakukan oleh laki-laki (kaya & miskin), perempuan hanya melakukan pekerjaan yang sifatnya sukarela 1.

Laki-laki kaya & miskin akan dibayar untuk pekerjaan yang memerlukan ketrampilan/keahlian. Mereka juga tidak dibayar untuk pekerjaan yang tidak memerlukan keahlian termasuk pekerjaan yang bersifat sukarela atau gotong royong.

2.

Perempuan (kaya & miskin) tidak dibayar dan hanya melakukan pekerjaan yang bersifat sukarela dan tidak membutuhkan suatu keahlian.

Masih sangat diperlukan pendampingan dan penguatan pada masyarakat melalui penyuluhan dan media-media kampanye yang berhubungan dengan kesetaraan jender pada masyarakat dengan topik Pentingnya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, kaya dan miskin dalam pembayaran upah kerja dan beban pekerjaan selama masa pemeliharaan sarana.


162


3

A.

B.

KLASIFIKASI KESEJAHTERAAN 

1.

Ciri-ciri yang sangat membedakan diantar masyarakat yang termasuk golongan Kaya/Mampu, Sedang dan Miskin/Tidak Mampu dalam hal kepemilikan asset, kondisi rumah, jenis pekerjaan, pendidikan dan akses terhadap pelayanan publik.

2.

Masyarakat dari golongan menengah/sedang dan miskin masih ada yang membuang hajat di tempat-tempat terbuka seperti kebun, sungai, lahan kosong dan saluran air karena merekapun tidak memiliki jamban keluarga dan belum ada MCK Umum di wilayah mereka.

PEMETAAN SOSIAL MASYARAKAT & MATRIKS SANITASI  1. Proporsi dan tingkat kesejahteraan masyarakat terhadap akses jamban

2. Proporsi dan tingkat kesejahteraan masyarakat terhadap akses drainase lingkungan.

3. Proporsi dan tingkat kesejahteraan masyarakat terhadap akses pengelolaan/pengumpuan sampah

Antara ¼ dan ½ masyarakat telah memiliki jamban dan sebagian besar golongan masyarakat kaya/mampu 1. Masyarakat yang belum mempunyai jamban keluarga adalah mayoritas masyarakat miskin sehingga masih buang air besar di tempat-tempat terbuka seperti kebun, sungai, lahan kosong dan saluran air. Semua rumah tangga tidak mempunyai akses ke sarana drainase lingkungan. 1.

Kondisi saluran yang ada sering mampet/tidak mengalir dengan baik karena muka air sungai lebih tinggi dari posisi/letak bangunan saluran/drainase, sehingga air akan membalik dan tidak bisa mengalir dengan baik.

2.

Di wilayah ini sering terjadi banjir atau genangan walaupun tidak masuk rumah, sejak ditaludnya bantaran sungai di sebelah timur RT tersebut. (sebelumnya banjir masuk rumah)

Kurang dari 1/4 masyarakat dan sebagian besar adalah masyarakat mampu yang mempunyai akses terhadap pengelolaan/pengumpulan sampah. 1.

Beberapa warga yang tinggal di pinggir jalan raya dan umumnya masyarakat mampu yang terlayani oleh pengangkutan sampah dari Petugas Pengangkut Sampah.

2.

Masyarakat yang tinggal di dalam gang masih menangani sampah dengan membuang di halaman atau pekarangan rumah sendiri dengan membuat lubang atau dibuang ke lahan kosong, kebun, rawa-rawa atau saluran air. Masyarakat sangat membutuhkan tersedianya TPS dan bak sampah.

Masih sangat diperlukan pendampingan dan penguatan pada masyarakat melalui penyuluhan dan pelatihan serta kampanye yang berhubungan dengan aspek teknologi tepat guna dengan biaya murah tapi layak secara teknis dan kesehatan dengan topik (a) Pilihan Sistem Sanitasi Lokal untuk Limbah Cair Tinja, LimbahCair non Tinja, Pengelolaan Sampah & Drainase Lingkungan; (b) Pilihan Teknologi untuk Model dan Desain Sarana Sanitasi (c) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat


163


4.

Ada lembaga lokal yang penting/bermanfaat untuk sebagian besar warga, rutin berinteraksi dengan masyarakat, dan memperoleh pengakuan resmi dari pemerintah

KESIAPAN KELEMBAGAAN SAAT INI (DIAGRAM VENN) 

Ada beberapa lembaga di tingkat masyarakat yang mempunyai manfaat sangat besar bagi masyarakat dan mempunyai hubungan sangat dekat dengan masyarakat serta ada pengakuan resmi dari pemerintah seperti Kecamatan, Kelurahan, Puskesmas, PKK, Posyandu Sekolah dan RT/RW. Namun ada lembaga lainnya yang juga mempunyai manfaat sangat besar dan mempunyai hubungan sangat dekat pula dengan masyarakat, tetapi tidak mempunyai pengakuan resmi dari pemerintah.

5.3.

MEDIA DAN PENINGKATAN KEPEDULIAN SOSIAL Studi media merupakan salah satu studi yang dilakukan oleh pokja sanitasi Kabupaten Mamasa dalam rangka melengkapi data untuk buku putih. Buku Putih Sanitasi Kabupaten Mamasa yang merupakan rangkuman kondisi eksisting kabupaten diharapkan dapat menyediakan semua informasi mengenai Kabupaten Mamasa termasuk mengenai media yang terdapat di kabupaten termasuk di dalamnya preferensi media masyarakat. Studi media dilakukan dengan tujuan : 1. Mengetahui pengalaman-pengalaman dan kapasitas pemerintah kabupaten dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pemasaran sosial termasuk di sini adalah media yang digunakan, jenis kegiatan, isu-isu yang diangkat, khalayak sasaran dan catatan pembelajarannya; 2. Mengetahui pandangan media massa terhadap isu-isu sanitasi yang akan diangkat oleh pemkab dan ISSDP dan peluang-peluang kerjasama dengan media massa; 3. Mengetahui pola pencarian informasi rumah tangga terkait dengan isu-isu kesehatan dan isu sosial lainnya; 4. Mendapatkan

informasi

mengenai

konsumsi

dan

preferensi

media

dan

kegiatan-kegiatan

kemasayarakatan khalayak yang potensial menjadi saluran komunikasi isu-isu sanitasi. Adapun hasil dari studi ini dapat dimanfaatkan sebagai berikut : 1. Sebagai salah satu bahan untuk menyusun strategi kampanye kepedulian sanitasi; 2. Digunakan sebagai dasar perencanaan media untuk kampanye kepedulian sanitasi; 3. Media belajar bersama, khususnya bagi pokja sanitasi untuk kegiatan sejenis di masa mendatang. Buku Putih Sanitasi Kabupaten Mamasa

164


Selain itu manfaat lain dari studi ini adalah terinformasikannya program pembangunan sanitasi kota, ISSDP dan pokja sanitasi kabupaten kepada nara sumber yang diwawancarai (instansi pemerintah dan media massa) Mengingat studi media memerlukan update sebelum kampanye dilakukan, metode yang digunakan adalah metode pemantauan cepat (rapid appraisal methods). Metode ini merupakan cara yang cepat dan murah untuk mengumpulkan informasi mengenai pandangan dan masukan dari populasi sasaran dan stakeholders lainnya mengenai media komunikasi. Metode yang dipergunakan meliputi : 1. Wawancara informan kunci (key informant interview). Wawancara ini terdiri serangkaian pertanyaan terbuka yang dilakukan terhadap individu-individu tertentu yang sudah diseleksi karena dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai topik atau keadaan di wilayahnya. Wawancara bersifat kualitatif, mendalam dan semi-terstruktur. 2. Pengamatan langsung (direct observation). Melakukan kunjungan lapangan atau pengamatan langsung terhadap media komunikasi. Data yang dikumpulkan dapat berupa informasi mengenai sumber-sumber informasi yang tersedia, kegiatan program pemasaran sosial yang sedang dan telah berlangsung, pemanfaatan media formal dan informal, kerjasama dengan media massa dll. 3. Survey kecil (mini-survey). Penerapan kuesioner terstruktur (daftar pertanyaan tertutup) terhadap sejumlah kecil sample (antara 50-75 orang). Nara sumber menggunakan random sampling yaitu sampel acak. Di Kabupaten Mamasa, sampel merupakan penduduk di 3 (tiga) kecamatan(7 desa/kelurahan) yang terpilih secara random. Adapun informasi yang ingin diketahui dari survey ini adalah: 1. Isu-isu yang menarik bagi masyarakat miskin; 2. Preferensi media massa sehari-hari, frekuensi terpaan dan waktu; 3. Kegiatan kemasyarakatan sehubungan dengan sanitasi yang ada di lingkungan. Berikut hasil pemetaan yang dilakukan oleh pokja : A. Hasil Pengumpulan Data dari SKPD Pengumpulan data dari SKPD dilakukan dengan mewawancarai narasumber di masing-masing SKPD yang berhubungan dengan sanitasi. Adapun pertanyaan yang diajukan pada narasumber yaitu : 1. Apa saja kegiatan komunikasi untuk masyarakat serta kegiatan pemasaran sosial lainnya yang Buku Putih Sanitasi Kabupaten Mamasa

165


pernah dilakukan ? 2. Isu apa saja yang diangkat ? 3. Siapa khalayak sasaran yang dituju ? 4. Media apa saja yang digunakan ? (media massa, luar ruang, alternatif) 5. Kalau media massa lokal yang digunakan, media massa yang mana saja yang diajak kerjasama ?, Dan bagaimana bentuk kerjasamanya ? 6. Apa yang menarik yang bisa dijadikan pelajaran dari kegiatan-kegiatan pemasaran sosial yang pernah dilakukan ini ? Untuk Kabupaten Mamasa, wawancara dilakukan pada narasumber dari 4 SKPD yaitu Dinas Perhubungan & Informatika, Badan Lingkungan Hidup Daerah, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan. Tabel 5.4 Hasil Wawancara dengan SKPD Terkait dengan Masalah Sanitasi di Kabupaten Mamasa SKPD

Hasil Pemetaan

Dinas Perhubungan & Informatika (Dishubkominfo)

 Tupoksi utama adalah untuk membantu Bupati dalam menyebarluaskan informasi pemerintah daerah. Dalam prakteknya, semua SKPD akan mengkomunikasikan semua hal yang menjadi tanggungjawabnya seperti dinas kesehatan akan menyebarluaskan tentang kesehatan. infomas akhirnya lebih mengurus isu publik yang tidak memiliki induk seperti misalnya hak intelektual, keterbukaan informasi publik selain juga masih selalu mendukung penyebarluasan informasi pemeritah kabupaten.  Pemilihan isu dilakukan dengan cara mengamati media nasional, provinsi karena belum ada media massa lokal yang terdapat di Kab. Mamasa. Isu ini kemudian dikaitkan dengan kebutuhan kabupaten.  Dishubkominfo juga menggunakan media pamplet, spanduk dan baliho untuk mengkomunikasikan isu yang sedang menjadi perhatian.  Setiap SKPD memiliki anggaran komunikasi/sosialisasi dan kadang langsung memproduksi materi komunikasinya sendiri.  Dishubkominfo telah memiliki hubungan baik dengan wartawan. Namun belum ada media massa lokal yang eksis dalam hal pemberitaan di Kabupaten Mamasa. Media Massa yang masuk hanya merupakan media nasional atau media dari provinsi Sulawesi Selatan dan daerah lan yang dekat dengan Kab. Mamasa yang kebetulan datang untuk mencari sumber berita dan meliput kegiatan/peristiwa yang kebetulan sedang berlangsung. Namun Kantor Dishubkominfo Kab. Mamasa menyediakan anggaran untuk pembinaan media massa.  Tupoksi utamanya adalah mengurusi masalah pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan hidup. Di dalamnya terdapat pengendalian pencemaran, pengendalian kerusakan, perencanaan kajian kelayakan lingkungan dan penanganan sengketa lingkungan.  Menggunakan media sosialisasi dan pelatihan-pelatihan dalam mengkomunikasi isu-isu strategis mengenai lingkungan hidup.  Menggunakan alat berupa spanduk dan leaflet yang ditempel dan dibagikan saat sosialisasi dan pelatihan.  Hubungan dengan wartawan tidak begitu harmonis karena seringkali wartawan dianggap tidak berimbang dalam memberitakan sesuatu.  Hubungan kerjasama dengan swasta sebatas bekerja sama dalam penyelenggaran kegiatankegiatan baik seremonial maupun resmi.  Dinas kesehatan, yang masuk menjadi anggota pokja adalah kasi penyehatan lingkungan namun untuk kelengkapan data wawancara dilakukan dua kali yaitu di penyehatan lingkungan dan promosi kesehatan.  Dinas kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD)

Dinas Kesehatan (Dinkes)


166


SKPD

Hasil Pemetaan 

    Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga (Disdikpora)







Seksi penyehatan lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penyehatan lingkungan, meliputi : penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan, pengawasan dan registrasi makanan minuman produksi rumah tangga, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dibidang penyehatan lingkungan. Saat ini bidang penyehatan lingkungan sedang fokus pada makanan. Bidang promosi kesehatan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang promosi kesehatan, upaya kesehatan berbasis masyarakat. Untuk Bidang Promkes isu yang diangkat adalah PHBS dengan target rumah tangga dan institusi pendidikan. Kegiatan komunikasinya menggunakan media penyuluhan, sosialisasi, survey dan pemetaan. Bekerjasama dengan PKK. Tidak ada kerjasama khusus dengan media (Elektronik dan Cetak), karena belum ada media lokal yang ada di Kab. Mamasa dan Dinas Kesehatan Kab. Mamasa belum mempunyai program yang bekerjasama dengan media massa secara khusus. Di Kabupaten Mamasa, Disdikpora menjadi salah satu SKPD/Institusi yang mensosialisasikan mengenai Sanitasi yang sehat dan perilaku hidup sehat kepada masyarakat khususnya kepada anak-anak disekolah-sekolah baik tingkat SD, SMP dan SMA oleh para guru dan guru konseling serta Unit Kesehatan Sekolah (UKS). Menggunakan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan sebagai media komunikasi. Sosialisasi dan penyuluhan mengenai Sanitasi, Hidup Sehat dan Tata Cara Daur Ulang Sampah pada tingkat SD dan SMP sudah dua kali dilakukan dengan menggunakan berbagai alat peraga dan media LCD . Tiap SKPD melakukan sosialisasi namun belum semua SKPD memiliki keterampilan berbicara di depan masyarakat sehingga dibutuhkan sebuah pelatihan khusus mengenai hal ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber dari SKPD terkait dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Setiap SKPD memiliki anggaran untuk melakukan kegiatan komunikasi (termasuk di dalamnya membuat materi komunikasi yang biasanya berbentuk leaflet, spanduk & baliho). Untuk produksi materi komukasi, SKPD membuat sendiri dan juga bisa bekerja sama dengan Dishubkominfo; 2. Semua SKPD yang menjadi narasumber menggunakan media sosialisasi dan penyuluhan dalam mengkomunikasikan isu tertentu. Alat yang digunakan masih berupa leaflet, paparan presentasi dan copy hand out yang disebarkan saat sosialisasi; 3. Isu yang diangkat oleh SKPD tergantung dari tupoksi masing-masing. untuk isu tertentu, beberapa SKPD bersama-sama dalam pengerjaannya; 4. Tiap SKPD tidak mempunyai kerjasama secara khusus dengan media massa lokal di Kabupaten Mamasa, dikarenakan belum ada media massa lokal yang terdapat di Kabupaten Mamasa; 5. Kantor Dishubkominfo cukup bisa merangkul berbagai media, namun karena ketiadaan media massa lokal yang terdapat dikabupaten Mamasa maka belum ada kerja sama khusus dengan massa baik itu Media Cetak maupun Elektronik. Dishubkominfo juga memiliki anggaran khusus Buku Putih Sanitasi Kabupaten Mamasa

167


untuk pembinaan media; 6. Media Massa (Cetak maupun Elektronik) lokal belum terdapat di Kabupaten Mamasa, namun terdapat beberapa Media Massa Nasional dan Provinsi yang masuk dan eksis di Kabupaten Mamasa tetapi sangat jarang meliput mengenai kegiatan mengenai Sanitasi maupun Kesehatan Masyarakat dan lingkungan. Untuk masalah penganggaran terutama untuk program sanitasi perkotaan, ada peningkatan anggaran di Dishubkominfo yaitu untuk tahun anggaran 2012. Dishubkominfo Kabupaten Mamasa memiliki total belanja untuk kegiatan SKPD Rp. …………….. dan dari anggaran tersebut belum ada anggaran untuk mendukung program sanitasi namun untuk tahun anggaran 2013. Besarnya anggaran untuk mendukung program sanitasi adalah Rp…………….. melalui program penyebarluasan informasi pembangunan daerah, program penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah dan penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat, dengan jenis pekerjaan : 1. Dialog …………………………. 2. Pembuatan ………………………… 3. Pembuatan spanduk dan baliho lingkungan hidup dengan tema sanitasi Kabupaten Mamasa. Dishubkominfo mempunyai tugas menyusun perumusan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah dibidang Perhubungan, Informasi dan publikasi. Dinas perhubungan, komunikasi dan informatika juga melakukan kegiatan penyebarluasan informasi melalui jejaring sosial bekerjasama dengan LPMK (lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan), melalui program peningkatan kerjasama pemerintah daerah dan masyarakat dengan kegiatan fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik. B. Hasil pengumpulan data dari media massa lokal Di Kabupaten Mamasa belum terdapat media massa lokal, baik itu media elektronik (Stasiun Radio dan Televisi). Jadi untuk pengumpulan data dari media massa lokal belum dapat dilakukan. C. Hasil Penyebaran Kuesioner Untuk mengetahui preferensi media masyarakat di Kabupaten Mamasa, dilakukan penyebaran Buku Putih Sanitasi Kabupaten Mamasa

168


kuesioner di 7 (tujuh) desa/kelurahan di 3 kecamatan @ …… kuesioner. Responden dipilih secara random. Analisa dilakukan bersama antara pokja. Adapun hasilnya adalah : Tabel 5.5 Pertemuan Yang Paling Sering Diikuti Frequency Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Pertemuan RT/RW Pertemuan PKK Penyuluhan Kesehatan Lainnya Tidak Pernah Total

Sebagai sumber informasi utama kedua dipilih kegiatan kemasyarakatan. Di Mamasa tempat pertama adalah pertemuan RT/RW serta di tempat kedua ditempati oleh pertemuan PKK. Dari tabel ini juga terlihat bahwa hanya …… dari …….. responden (……%) yang tidak pernah menghadiri kegiatan kemasyarakatan. Hal ini menunjukkan keterlibatan masyarakat Mamasa dalam kegiatan kemasyarakatan cukup tinggi. Kegiatan kemasyarakatan cukup potensial untuk dijadikan salah satu media untuk mensosialisasikan sanitasi ataupun isu-isu penting lainnya. Materi yang telah disusun sebelumnya dapat disisipkan dalam materi pertemuan RT/RW maupun pertemuan PKK. Tabel 5.6 Penyuluhan Yang Pernah Diikuti Frequency Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Masalah sampah dan kebersihan Lingkungan Air Limbah/tinja dan jamban keluarga Saluran air kotor Air bersih


169


Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Lainnya Tidak tahu Tidak pernah Total

Untuk materi penyuluhan/sosialisasi …….% responden menjawab masalah sampah dan kebersihan lingkungan. Air limbah/tinja dan jamban menempati tempat kedua dan saluran air kotor di tempat ketiga dengan masing-masing persentase ……% dan ……%. Dari tabel ini terlihat bahwa selama ini isu sanitasi (sampah, drainase dan limbah) telah tersosialisasikan dengan cukup baik. yang perlu lebih dicermati adalah pengemasan materi sosialisasi dan media yang digunakan.

Tabel 5.7 Ketersediaan Papan Pengumuman Frequency Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Ada Tidak Ada Total

Tabel 5.8 Frekuensi Membaca Papan Pengumuman Frequency Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Setiap Minggu Setiap Bulan Tidak Tentu


170


Tidak Pernah

Papan pengumuman yang dipasang di RT/RW maupun di kelurahan merupakan salah satu media penyebaran informasi yang sampai sekarang masih dipakai. namun data di atas menunjukkan bahwa hanya ………% responden yang menyatakan bahwa di RT/RW dan kelurahannya terdapat papan pengumuman. sisanya tidak ada. Jika dilihat dari frekuensi membaca, ……..% responden menyatakan bahwa tidak pernah membaca papan pengumuman. Hal ini cukup menarik. Responden sebagian besar menyatakan bahwa ada papan pengumuman namun frekuensi tidak membacanya cukup besar. Papan pengumuman memang selayaknya ditempatkan di lokasi strategis dan dibuat cukup menarik perhatian sehingga masyarakat tertarik untuk membaca. Jika dilihat dari segi biaya, papan pengumuman relatif membutuhkan biaya yang cukup rendah, namun agar papan pengumuman ini efektif dan dapat menjadi sumber informasi, beberapa hal harus diperhatikan. Papan pengumuman hendaknya dibuat menarik sehingga dapat menarik masyarakat untuk mendekat dan membaca informasi yang tersedia di papan tersebut. materi yang ditempelkan di papan juga harus menarik dan eye catching. Selain itu informasi yang ada harus selalu di update. Tabel 5.9 Frekuensi Membaca Papan Pengumuman Frequency Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Ketua RT atau stafnya Ketua RW atau stafnya Lurah atau stafnya Kader PKK Kader Posyandu Jumantik Karang Taruna Lainnya Tidak Tahu Total

Untuk sumber informasi sanitasi diketahui bahwa ………. % responden memilih ketua RT atau Buku Putih Sanitasi Kabupaten Mamasa

171


stafnya sebagai sumber informasi sanitasi. Posisi kedua ditempati oleh kader PKK. Hal ini mendukung hasil sumber informasi utama yaitu kegiatan masyarakat. ketua RT dan kader PKK akan menggunakan media kegiatan masyarakat sebagai media untuk mengkomunikasikan isu-isu tertentu. Ketua RT atau stafnya merupakan sumber informasi yang cukup kredibel. Mereka adalah orang-orang yang cukup dikenal dilingkungannya sehingga masyarakat akan percaya dan mendengarkan apa yang diinfokan oleh ketua RT atau stafnya. Kedekatan emosional karena kedekatan tempat tinggal juga akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap orang tersebut. Dengan hasil ini, ketua RT atau stafnya merupakan salah satu komunikator potensial yang hendaknya dilibatkan dalam kampanye sanitasi. Posisi kedua ditempati oleh kader PKK dengan persentase ………%. Di Kab. Mamasa kegiatan PKK menempati urutan ketiga kegiatan masyarakat yang paling sering diikuti oleh masyarakat. Kader PKK bisa berupa ibu rumah tangga ataupun ibu-ibu dengan profesi lainnya. Sering kali kader PKK juga merangkap menjadi SKD (sub klinik desa). Kab. Mamasa, disetiap kelurahan terdapat …. SKD yang berada di bawah PLKB. Ibu-ibu SKD ini telah dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan cukup untuk menggerakkan warga termasuk pengetahuan tentang sanitasi. Kab. Mamasa, SKD sudah dilibatkan dalam kegiatan pokja sanitasi semenjak EHRA dan ke depannya akan menjadi salah satu komunikator untuk pokja dalam menyebarkan/mengkampanyekan sanitasi. Tabel 5.10 Media Informasi Sanitasi Frequency Valid

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Spanduk Poster Billboard Leaflet/Selebaran Lainnya Tidak Tahu Total

Untuk media informasi sanitasi ……% responden memilih spanduk sebagai media informasi sanitasi dan leaflet/selebaran sebagai media untuk memperoleh informasi tentang sanitasi. Spanduk Buku Putih Sanitasi Kabupaten Mamasa

172


yang dipasang di tempat-tempat strategis memang merupakan salah satu media informasi yang cukup efektif. Selain ditempatkan di tempat-tempat strategis, pengemasan spanduk dengan desain yang menarik juga akan menarik perhatian masyarakat untuk membaca. Kesimpulan hasil penyebaran kuesioner : 

Sumber informasi utama adalah Televisi dan Radio, namun belum ada stasiun radio dan televisi lokal sehingga media komunikasi yang dapat digunakan untuk mensosialisasikan isu tentang sanitasi adalah kegiatan kemasyarakatan dan Informasi yang disebarluaskan oleh Dishubkominfo Kabupaten Mamasa.



Kegiatan kemasyarakatan yang paling sering diikuti adalah Ibadah Rumah Tangga, pertemuan RT/RW dan pertemuan PKK. Hal ini akan mempengaruhi komunikator yang dipilih. Hal ini sesuai dengan sumber informasi sanitasi dimana ketua RT atau stafnya, ketua RW atau stafnya dan kader PKK sebagai sumber informasi sanitasi yang paling utama.



Untuk materi penyuluhan sudah mencakup ….. sub sektor sanitasi yaitu sampah, drainase dan limbah.



Spanduk dan leaflet merupakan alat komunikasi yang paling sering diakses oleh masyarakat dalam mencari informasi tentang sanitasi.

Kesimpulan untuk studi media di Kab. Mamasa adalah : 

Sosialisasi merupakan kegiatan komunikasi yang paling sering dipakai oleh SKPD ketika berhubungan dengan masyarakat. Sosialisasi yang dimaksud ini adalah pertemuan dengan warga dan menggunakan materi komunikasi seperti fotocopy hand out. Belum banyak ada inovasi baru dalam melakukan sosialisasi.



Berdasarkan hasil pemetaan, diketahui bahwa sumber utama informasi masyarakat Mamasa adalah televisi dan radio, disusul oleh surat kabar dan kegiatan kemasyarakatan. Di Kab. Mamasa tidak ada televisi lokal maupun Media Cetak Lokal sehingga media ini tidak dapat maksimal dipakai.



Dua sub sektor sanitasi yaitu sampah dan drainase telah menjadi materi yang paling banyak dipilih oleh responden sebagai materi sosialisasi yang pernah diikuti. Ini menunjukkan bahwa sanitasi telah dipromosikan cukup baik oleh SKPD terkait di Kab. Mamasa. Untuk komunikator, responden memilih ketua RT atau staf beserta ketua RW sebagai sumber informasi utama untuk


173


sanitasi. Ke depannya, pokja dapat mempertimbangkan mereka sebagai komunikator potensial dalam mengkomunikasikan isu sanitasi. 5.4.

KETERLIBATAN SEKTOR SWASTA DALAM LAYANAN SANITASI 1. Peran Pengusaha Penampung/Pengusaha Produksi Daur Ulang Barang Bekas Tidak seperti dikabupaten/kota-kota besar pada umumnya, di Kabupaten Mamasa belum ada pengusaha yang secara khusus menggeluti usaha Daur Ulang Sampah. Jadi untuk Kabupaten Mamasa data mengenai daur ulang sampah tidak ada. 2. Potensi Perusahaan Ceaning Service Kawasan Publik yang ada di Kabupaten Mamasa Tidak jauh berbeda dengan kegiatan daur ulang sampah, belum ada pengesuha/perusahaan tertentu di Kabupaten Mamasa yang bergerak dibidang Cleaning Service. 3. Partisipasi Lembaga Non Pemerintah (LSM/KSM) Untuk partisipasi lembaga non pemerintah (LSM/KSM) dalam pengelolaan sampah di Kab. Mamasa sangat kurang bahkan cenderung tidak ada. Sampah yang ada dikumpulkan oleh Petugas Sampah dari BLHD kemudian dibawa ke TPS Salubue, kemudian dibuang ke TPA.

Gambar 5.1 Diagram Pengolahan Sampah di Kabupaten Mamasa Buku Putih Sanitasi Kabupaten Mamasa

174


5.5.

SUB SEKTOR LIMBAH CAIR DOMESTIK 1. Kondisi Sanitasi Masyarakat Berdasarkan hasil analisis survey EHRA di Kab. Mamasa mengenai kondisi jamban masyarakat diperoleh hasil bahwa ……. % jamban siram/leher angsa yang menggunakan tangki septik, ….. % jamban siram menggunakan cubluk, …….. % jamban siram yang disalurkan langsung ke kolam dan …….. % jamban di atas kolam atau buang air terbuka. 2. Pengelola IPLT Dikabupaten Mamasa belum ada pengusaha/perusahaan yang mengkhususkan dirinya bergerak dibidang Industri Pengolahan Limbah Tinja. 3. Perusahan Kuras Tangki Septik Tidak jauh berbeda dengan Pengolahan Limbah Tinja di Kabupaten Mamasa belum ada pengusaha/perusahaan yang mengkhususkan dirinya bergerak dibidang Kuras Tangki Septik. 4. Sektor Swasta Pemasang Iklan Karena belum ada perusahaan/pengusaha baik yang bergerak dibidang Industri Pengolahan Limbah Tinja maupun usaha Kuras Tangki Septik, maka belum ada perusahaan swasta lokal yang pernah memasang iklan perusahaannya.


175

PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA

Recommend Documents