PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA Nomor: 4 TAHUN 2009
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2005-2025 DENGAN RAHMAD TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAMASA, Menimbang :
a. bahwa Kabupaten Mamasa memerlukan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh
yang
mewujutkan
akan
masyarakat
diamanatkan oleh
dilakukan adil
secara
dan
bertahap
makmur
Undang-Undang Dasar
untuk
sebagaimana
Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; b. bahwa pasal 13 ayat (2) Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistim
Perencanaan
Pembangunan
Nasional
mengamanatkan bahwa Perencanaan Pembangunan Jangka panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2005-20.
1
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Nomor 24 Tahun 2002, Tambahan Lembaga Negara RI Nomor 4186); 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389); 3. Undang-Undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Negara RI Nomor 4421; 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
2
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Dan BUPATI MAMASA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2005-2025.
BAB I
KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang – Undang ini yang di maksud dengan: 1. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa. 2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 yang selanjudnya disebut sebagai RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025); 3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dengan pedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Daerah Provinsi Sulawesi Barat dan RPJM Nasional.
3
BAB II PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 2 (1)
Program Pembangunan Daerah Periode 2005-2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJP Kabupaten Mamasa dengan memperhatikan RPJP Propinsi Sulawesi Barat & RPJP Nasioanal.
(2)
RPJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada lampiran Peraturan Daerah ini;
Pasal 3 RPJP Daerah Kabupaten Mamasa merupakan penjabaran dari Tujuan Pembangunan Kabupaten Mamasa yang ditetapkan dalam bentuk perumusan Visi, Misi dan Arah Pembangunan Daerah Kabupaten Mamasa.
Pasal 4 1).
RPJPD sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
2)
Rencana
Pembangunan Daerah jangka Panjang (RPJPD) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah yang memuat visi, misi dan Program Prioritas kepala Daerah/Wakil kepala Daerah;
Pasal 5 1).
Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan Rencana Pembangunan Daerah, Bupati yang sedang menjabat pada tahun
terakhir
pemerintahannya
diwajibkan
menyusun
Rencana
Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun pertama pemerintahan Bupati Berikutnya; 2)
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Pertama periode pemerintahan Bupati berikutnya; 4
Pasal 6 1).
Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah.
2)
Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Pemerintah yang mengatur hal tersebut.
Ditetapkan di Mamasa pada tanggal, 12 Oktober 2009
B U P A T I,
OBEDNEGO DEPPARINDING
Diundangkan di Mamasa pada tanggal, 12 Oktober 2009 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA,
Drs. BENHARD BUNTUTIBOYONG, MH. M.Si Pangkat : Pembina Utama Muda NIP. : 580 013 578 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2009 NOMOR 93
5
BAB I PENDAHULUAN
1.1
Pengantar Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 merupakan kelanjutan
dari pembangunan sebelumnya untuk mencapai tujuan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk itu, dalam 20 tahun mendatang, sangat penting dan mendesak bagi bangsa Indonesia untuk melakukan penataan kembali berbagai langkah, antara lain di bidang pengelolaan sumber daya alam, sumberdaya manusia, lingkungan hidup dan kelembagaan sehingga bangsa Indonesia dapat mengejar ketertinggalannya dan mempunyai posisi yang sejajar serta daya saing yang kuat di dalam pergaulan masyarakat Internasional. Dengan ditiadakannya Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan nasional dan diperkuatnya otonomi daerah dan desentralisasi pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), maka untuk menjaga pembangunan yang berkelanjutan, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional sangat diperlukan. Kurun waktu RPJP Nasional adalah 20 (dua puluh) tahun. Pelaksanaan RPJP Nasional 2005-2025 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 5 (lima) tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang disingkat RPJP Daerah (RPJPD) tidak lain adalah sebuah dokumen perencanaan untuk menentukan sasaran masa depan yang efektif melalui urutan pilihan yang berkeadilan dengan memperhitungkan segenap sumberdaya yang tersedia dalam rangka mewujudkan keseimbangan kemajuan daerah dan kesatuan Nasional. Bentuk dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun secara berjangka berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah untuk jangka waktu 20 tahun. RPJPD ini disusun melalui pendekatan teknokratis, partisipatif, politik, top down dan bottom up di mana merumuskan isu-isu strategis dalam jangka panjang yang nantinya 6
akan di jabarkan dalam agenda-agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Undang-undang No.17 Tahun 2007 yang disahkan tanggal 5 Februari 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasoinal Tahun 2005-2025 yang berisikan Visi, Misi, dan Arah Pembangunan Jangka panjang Nasional menjadi acuan dalam penyusunan RPJP Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) yang membuat Visi, Misi,dan Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Mengingat RPJP Daerah menjadi acuan dalam penyusunan RPJM Daerah yang membuat Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah, Kepala Bappeda menyiapkan rancangan RPJP Daerah yang di susun melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrembangda). Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah adalah dokumen perncanaan komprehensif 20 tahun yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Daerah setiap lima tahun. Dalam rangka memenuhi semua aturan normatif dan aturan perundang-undangan mengenai perencanaan pembangunan, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten
Mamasa Tahun 2005-2025 disusun berdasarkan ketentuan sebagai berikut : 1.
Proses penyusunan RPJPD Kabupaten Mamasa Tahun 2005-2025 dilakukan secara partisipatif melalui tahap musyawarah perencanan pembangunan yang melibatkan seluruh unsur pelaku pembangunan daerah
2.
RPJPD Kabupaten Mamasa Tahun 2005-2025 merupakan dokumen perencanaan berdimensi 20 tahun yang memuat Visi, Misi dan Arah Pembangunan Kabupaten Mamasa.
3.
RPJPD Kabupaten Mamasa 2005-2025 sebagai arahan terselenggaranya pembangunan daerah
yang
berkelanjutan,
demokratis berwawasan
dengan
prinsip-prinsip
lingkungan,
serta
kebersamaan,
kemandirian
berkeadilan,
dengan
menjaga
keseimbangan kemajuan, kesatuan nasional dan berorientasi ke masa depan. 4.
RPJPD Kabupaten Mamasa 2005-2025 disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan fleksibel.
5.
Komitmen dan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Mamasa berupa tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang mampu mengakomodasi dinamika tuntutan pembangunan disentralisasi politik, adminitrasi, fiskal, dan disentralisasi ekonomi tercermin dari visi dan misi serta strategi yang ditetapkan yang tertuang dalam RPJPD;
7
selanjutnya dijabarkan dalam bentuk RJPMD dan Rencana Pembangunan Jangka Pendek (1 tahun ). Keberadaan RPJPD dan RPJMD menjadi penting, mengingat bahwa dalam dokumen tersebut merangkum perencanaan strategis yang merangkum potret permasalahan pembangunan daerah dan arah pembangunan jangka panjang, serta tahapan dan skala prioritas serta indikasi beberapa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk pemecahan permasalahan secara terencana, akmodatif, realistis,dan sistimatis sesuai potensi yang ada dan mampu dikembangkan serta mengantisiapasi tuntutan perkembangan masa depan. Dokumen perencanaan tersebut merupakan komitmen perencanaan Kabupaten antara Eksekutif dengan Legislatif dan merupakan tolak ukur dalam menjalankan misi mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Mamasa yang bersifat fleksibel, sehingga apabila dalam dinamika perkembangan keadaan dan lingkungan strategis melampaui fleksibilitas maka dilakukan penyesuaian-penyesuaian.
1.2
Pengertian Sejalan dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN) yang memerintahkan penyusunan RPJP Nasional yang ditetapkan dengan Undang-undang No.17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2005-2025, maka RPJP Daerah harus disusun dengan mengacu pada RPJP Nasional sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah. Selanjutnya RPJP Daerah dijabarkan lebih lanjut dalam RPJM
Daerah. RPJPD Daerah ditetapkan
dengan Peraturan Daerah dan RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang No. 25 tahun 2004. Kurun waktu RPJP Daerah sesuai dengan kurun waktu RPJP Nasional. Sedangkan periodisasi RPJM Daerah tidak dapat mengikuti periodisasi RPJM Nasional dikarenakan pemilihan kepala daerah tidak dilaksanakan secara bersamaan waktunya dengan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 8 Tahun 2005. RPJPD Kabupaten Mamasa Tahun 2005-2025 memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah yang mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Sulawesi Barat. 8
1.3
Maksud dan Tujuan RPJPD Kabupaten Mamasa Tahun 2005-2025 disusun sebagai dokumen
perencanaan pembangunan di Kabupaten Mamasa untuk jangka waktu 20 Tahun ke depan ditetapkan dengan maksud dan tujuan: 1.
Sebagai acuan sekaligus memberikan arah bagi seluruh
pemangku kepentingan
penyelenggara pembangunan Kabupaten Mamasa dalam penyusunan RPJPMD yang dilaksanakan dalam setiap lima tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun secara sistematis, terpadu, sinergis dan menyeluruh sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan yang disepakati bersama. 2.
Terwujudnya keterpaduan, konsistensi, perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah secara berkesinambungan.
3.
Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang didukung dengan kinerja pemerintahan daerah yang maju dan profesional.
4.
Terwujudnya pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya yang efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
5.
Keterkaitan RPJPD Kabupaten Mamasa dengan dokumen perencanaan lainnya mengacu pada landasan hukum peraturan perundang-undangan yang ada dengan ketentuan sebagai berikut:
6.
RPJPD Kabupaten Mamasa Tahun 2005-2025
memuat visi, misi dan arah
pembangunan jangka panjang daerah yang mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Sulawesi Barat. 7.
RPJMD Kabupaten Mamasa setiap lima tahun merupakan penjabaran visi, misi yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Mamasa dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lintas SKPD, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
8.
RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah, mengacu pada RKP, dan memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
9.
Secara skematis hubungan RPJP Daerah dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan lainnya disajikan sebagai berikut. 9
Skema / Bagan 1. Hubungan RPJP Daerah dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan lainnya. Pemerintah PemerintahPusat Pusat VISI & MISI PRESIDE RI
RPJP NASIONAL
RPJP DAERAH
VISI & Mis KABUPATEN MAMASA
RENSTRA KL
RENJA KL
RPJM NASIONAL
RKA - KL
RENSTRA KL
RPJM DAERAH
RENTRA SKPD
RKP DAERAH
RENJA SKPD
RAPBN
RINCIAN APBN
APBN
RAPBD
RKA SKPD
APBD
RINCIAN APBD
Pemerintah Daerah
1.4
Landasan Landasan idiil RPJPD Kabupaten Mamasa adalah Pancasila dan landasan
konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan landasan operasionalnya meliputi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan nasional dan daerah yaitu : 1.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo ( Lembaran Negara RI Nomor 104, Tambahan Negara RI Tahun 2002 Nomor 4186);
2.
Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286;
3.
Undang-undang Republik Indonesia No. 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104) Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4022;
4.
Undang-undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400); 10
5.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
6.
Undang-undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
7.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
8.
Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 ( Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4700);
9.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah ( Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4385); 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 ( lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 11);
1.5
Tata Urut Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten mamasa Tahun
2005-2025 disusun dalam tata urut sebagai berikut :
Bab I
Pendahuluan
Bab II
Kondisi Umum
Bab III
Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Mamasa Tahun 2005-2025
Bab IV
Arah, Tahapan dan Pioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025
Bab V
Penutup 11
BAB II KONDISI UMUM
2.1
Kondisi Pada saat ini Secara administratif, Pemerintah Kabupaten Mamasa dibentuk berdasarkan Undang-
undang No. 11 Tahun 2002. Kabupaten Mamasa sebagai salah satu dari 5 Kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Barat, memiliki luas wilayah sebesar 3.005,88 Km² terletak antara 2,46 -3º Lintang Selatan dan antara 118,35 -119,11 Bujur timur, dengan batas-batas wilayah sebagai berkut : 1) Sebelah Utara dengan Kabupaten Mamuju, 2) Sebelah Timur dengan Kabupaten Tator : 3) Sebelah selatan dengan Kabupaten Polman, dan Sebelah Barat dengan kabupten Mamuju. Kabupaten Mamasa berpenduduk sekitar 122.340 Jiwa, terdiri atas 15 Kecamatan, 178 Desa/kelurahan, terletak/berbatasan Sebelah Utara dengan Kabupaten Mamuju, Sebelah Timur dengan Kabupaten Tana Toraja, Sebelah Selatan-Tenggara dengan Kabupaten Pinrang, Sebelah Selatan dengan Kabupaten Polman, dan Sebelah Barat dengan Kabupaten Majene dan Mamuju. Kecamatan Tabulahan merupakan kecamatan yang terluas dengan luas wilayah 530,50 Km² atau sekitar19,23% dari seluruh wilayh Kabupaten Mamasa, sedang luas wilayah kecamatan yang terkecil adalah Kecamatan Balla dengan luas 60,25 Km² atau 2,18%dari luas Kabupaten Mamasa. Kondisi geografis yang terendah terdapat di Kecamatan Mambi dengan ketinggian sekitar 650 meter dari permukaan laut sehingga udaranya agak panas,dan yang paling tinggi adalah di kecamatan Pana dengan ketianggian sekitar 2000 meter dari permukaan laut dengan udara yang cukup dingin. Wilayah lainnya, mempunyai ketinggiaan rata-rata di atas 1000 meter dari permukaan laut dengan temperatur rata-rata 10-20º pada siang hari dan antara 20-30º pada siang hari (Anonim, 2006). Keadaan geografis Kabupaten Mamasa memiliki karakteristik atau ciri khas tersendiri dan unik, terdiri dari dataran tinggi pegunungan lembah dan ngarai dengan suhu udara yang sejuk serta terdapat sumber air panas dengan budaya penduduk yang didominasi oleh budaya lokal dan pengaruh adat istiadat lokal. Kondisi dan karakteristik tersebut sangat mendukung prospek pembangunan dan pengembangan parawisata di daerah ini. Sebagai kabupatan baru, pembangunan yang telah dilaksanakan hingga saat ini di samping telah banyak kemajuan yang di capai, namun masih banyak pula tantangan atau 12
masalah yang belum sepenuhnya terselesaikan. Kemajuan dan tantangan tersebut meliputi bidang (1) sosial budaya dan kehidupan beragama, (2) ekonomi, (3) ilmu pengetahuan dan teknologi, (4) Sarana dan prasarana, (5) Politik, (6) Pertahanan Keamanan, (7) Hukum dan aparatur, (8) Wilayah dan Tata Ruang , dan (9) Sumberdaya Alam dan lingkungan Hidup. Untuk itu berbagai upaya diperlukan mengatasinya dalam pembangunan daerah 20 tahun ke depan terpilih.
A.
Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama Pembangunan bidang sosial budaya–kondisi kehidupan masyarakat tercermin pada
aspek kuantitas dan struktur umur penduduk serta kualitas penduduk seperti pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, agama dan liangkungan. Perkembangan di bidang spiritual dapat dilihat dari besarnya sarana peribadatan masingmasing agama. Tempat peribadatan umat Islam berupa masjid dan mushalla tahun 2005 masing-masing 70 dan 1 unit, dan untuk tempat peribadatan umat Kristiani masing-masing memiliki 19 Gereja Khatolik dan 412 gereja protestan. Agama mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dan menjadi strategis sebagai landasan spiritual, moral dan etika dalam pembangunan. Pengembangan lembaga pendidikan keagamaam, untuk mewujudkan ajaran agama dalam kehidupan seharihari, penigkatan sarana dan prasarana keagamaan serta pelayanan keagamaan. Sektor pendidikan mempunyai peran yang sangat penting dan strategis untuk menentukan masa depan daerah dan bangsa sehingga pembangunan di bidang pendidikan harus mendapat perhatian yang serius. Kabupaten Mamasa pada tahun 2005 memiliki 163 Sekolah Dasar Negeri (SDN) dengan jumlah murid sebanyak 32.666 orang dan 15 Sekolah Dasar Swasta (SDS) dengan jumlah murid 1.317 orang; Sekolah Menengah Tingkat Pertama Negeri (SMPN) dengan jumlah murid 4.082 orang dan 16 Sekolah Menengah Pertama Swasta (SMPS) dengan jumlah murid 2.163 orang; 13 Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) dengan jumlah murid 2.016 orang dan 9 Sekolah Menengah Atas Swasta (SMAS) dengan jumlah murid sebanyak 820 orang. Pada tahun 2005 jumlah guru Sekolah Negeri masing-masing untuk Sekolah Dasar sebanyak 733 orang ( laki-laki 381 orang dan permpuan sebanyak 352 orang). Sekolah Menengah Pertama 221 orang ( laki-laki 127 orang dan perempuan 94 orang ), Sekolah Menengah Atas sebanyak 53 orang (laki-laki 38 orang dan Perempuan 15 orang), dan 13
Sekolah Menengah Kejuruan sebanyak 23 orang (laki-laki 19 orang dan Perempuan 4 orang). Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi pendidikan hingga dewasa ini belum sepenuhnya dapat dilaksanakan karena belum mantapnya pembangian perqan dan tanggungjawab masing-masing tingkat pemerintahan secara vertikal. Ditinjau dari pendidikan formal terakhir pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamasa pada akhir tahun 2005, kualitas SDM aparatur masih rendah, hal ini dapat dilihat dari masih kurangnya PNS yang mendapat tugas belajar. Jumlah PNSD yang ada pada tahun 2006 adalah sebanyak 1.777 orang, masingmasing terdiri atas : a) Golongan I sebanyak 35 orang, b) Gol.II sebanyak 535 orang, c) Golongan III sebnyak 1.020 orang, dan d) Golongan IV sebanyak 187 orang; kemudian jika dirinci klarifikasi PNSD menurut jabatan : a) Dinas Pendidikan : Fungsional / Guru sebanyak 922 orang dan non fungsional sebanyak 105 orang ; b) Dinas Kesehatan : Tenaga Fungsional sebanyak 81 orang dan Tenaga Non Fungsional 95 orang; c) Tenaga Teknis lainnya : Pejabat Struktural sebanyak 280 orang dan PNS (Staf) sebanyak 224 orang. Penduduk adalah salah satu resources yang perlu mendapat perhatian karena dapat menjadi modal dasar bagi pembangunan suatu daerah. Jumlah penduduk Kabupaten Mamasa berdasarkan data terahir sekitar 122.340 jiwa, terdiri dari perempuan sebanyak 59,298 jiwa dan laki-laki sebanyak 63.042 jiwa, dengan jumlah penduduk terbesar di kecamatan Mambi yaitu sebanyak 15.799 jiwa sedangkan yang terkecil adalah Kecamatan Nosu sebesar 4.295 jiwa.kepadatan penduduk rata-rata di Kabupaten mamasa sebesar 44 jiwa per Km² , dan laju pertumbuhan penduduk per tahun 0,58% Jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan tergolong sangat besar. Pada akhir tahun 2005 tercatat jumlah KK miskin sebanyak 14.200 KK atau sebesar 48,71% dari 29.148 jumlah keseluruhan KK yang ada di Kabupaten Mamasa. Karakteristik pembangunan sumberdaya manusia dilaksanakan melalui pengendalian laju pertumbuhan pernduduk, penekanan laju urbanesasi dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Indikator yang dapat menggambarkan seberapa besar keberhasilan peningkatan kualitas manusia adalah dengan melihat Indeksi Pembangunan Manusia (IPM). Gambaran tentang Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Mamasa dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek yaitu:
14
1. Tingkat Pendidikan Keberhasilan pendidikan di suatu daerah dapat ditandai dengan melihat angka partisipasi anak usia sekolah umur 7-8 tahun yang dapat di bedakan menjadi 2 macam, yaitu angka partisipasi murni (Net Enrollment Ratio =NER) dan angka partisipasi kasar (Gross Enrollment Ratio = GER). Dari angka pencapaian NER dan GER menunjukkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin tinggi biaya yang diperlukan Di samping itu juga, masih perlu di tingkatkan pengembangan sumberdaya aparat baik melalui jenjang pendidikan formal maupun diklat teknis dan fungsional. 2. Derajat kesehatan Tingkat kesehatan masyarakat suatu daerah dapat dilihat dari 2 aspek yaitu aspek ketersediaan prasarana kesehatan diantaranya Rumah Sakit, Puskesmas, Pustu Pobindes, Posyandu dan Apotek dan Aspek sumberdaya manusianya. Jumlah sarana kesehatan di Kabupaten Mamasa pada tahun 2006 terdiri dari unit Rumah sakit (RSUP), 13 unit Puskesmas, sarana pelayanan kesehatan untuk PKM Non RRI 7 unit, PKM RRI 6 unit, PUSTU 48 Unit, dan Puskesmas Keliling 7 Unit. Sumberdaya manusia di bidang kesehatan pada tahun 2006 yang terdiri dari tenaga medis yaitu Dokter Umum sebanyak 10 orang dan Dokter Gigi 2 Orang ; sedangkan tenaga medis masing- masing yang terdiri dari Perawatan yaitu yaitu Bidan PNS 29 orang, Bidang PTT 3 orang, AKPER 27 orang, SPRG 5 orang, SPK/SPR 124 orang, AKBID 1 orang, D3 perawat Gigi 1 orang non medis yaitu 1SKM 12 orang, S1 Non Kes 2 orang, SLTA 4 orang, dan non perawat yaitu ATRO 2 orang,AKZI 2 orang, KESLING 4 orang, SMAK 3 orang, Apoteker 1 orang, SMF 3 orang APIKES 1 orang, D1 kesling 3 orang S1 farmasi 1 orang, dan D3 Farmasi 2 orang . Penduduk Kabupaten Mamasa telah mengalami peningkatan selama kurung waktu 5 tahun terakhir, hal ini tercermin dengan meningkatnya status gizi masyarakat, kesadaran masyarakat akan pentingnya imunisasi,menurunnya tingkat kematian bayi dan ibu, dan lain sebagainya; namun fasilitas di daerah dataran tinggi. 3. Daya Beli Indeks Daya beli masyarakat Kabupaten Mamasa dalam 3 tahun terakhir (20022004) berturut-turut sebesar Rp.3.531.174 (2002), Rp.3.691.938 (2003), dan Rp.3.977.044 15
(2004) atau tergolong lebih tinggi dibandingkan dengan Daya beli Kabupaten lain di Sulawesi Barat. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja perekonomian Kabupaten Mamasa mengalami peningkatan secara cepat dan berada di atas rata-rata Sulawesi Barat. B. Ekonomi 1. PDRB dan Andil terhadap Pembentukan PDRB Sulawesi Barat Jika ditinjau dari segi nilai PDRB dan andil terhadap pembentukan PDRB Sulawesi Barat, Kabupaten Mamasa menempati urutan terbawah atau urutan ke-5 dengan nilai PDRB Tahun 2004 sebesar 480, 21 milyar rupiah dan 536,67 milyar rupiah pada tahun 2005,atau memberikan kontribusi terhadap PDRB Sulawesi Barat tahun 2005 sebesar 12,13%; dan selebihnya Kabupaten Polman menduduki peringkat teratas atau ke-1 (30,08%), Kabupaten Mamuju di tempat ke-2 (28,64%), Kabupaten Majene di urutan ke-3 (14,27%), dan Kabupaten Mamuju Utara pada urutan ke-4 (12,99%). Untuk melihat hasil-hasil yang dicapai terhadap perkembangan PDRB Kabupaten Mamasa dalam 5 tahun terakhir, masing-masing disajikan sebagai berikut (Tabel 1 dan Tabel 2) Tabel 1 Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Mamasa Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2001-2005 (Juta Rupiah) Lapangan Usaha 2001 2002 2003 2004 2005 Industrial Origin 1
1. PertanianAgriculture 2. Pertambangan /Galian Mining & Quairrying 3. Industri pengelolahan Manufacturing Industries 4. Listrik, Gas, dan air Electricity,Gas, Water Supply 5. Bangunan /Kontruksi Construction 6. Perdangangan , Restoran dan hotel. Trade, Restorant, and Hotel 7. Angkutan dan Komunikasi Transportation and Cimmunication 8. keungan, Persewaan dan Jasa perusahaan. Financial, Rent, and Bussness Servis 9. Jasa-jasa Service PDRB Kab. Mamasa / GRDP of Mamasa
3
4
5
6
238.018.01
2
252.465.29
284.932.75
284.675.34
314.304.02
967.05
1.049.95
1.155.10
1.282.83
1.55753
13.367.90
14.136.08
15.091.06
16.173.60
17.442.36
199.07
231.74
284.99
368.87
454.37
10.846.41
11.917.35
13.217.40
14.644.11
17.240.94
44.575.18
46.937.85
50.321.06
54629.09
61.529.69
13.215.60
14.091.54
15.126.09
16.349.24
20.564.26
12.287.68
13.846.25
15.659.06
21.643.00
21.195.42
54.608.99
60.526.43
63.816.31
70.442.07
82.377.62
388.085.89
415.202.48
441.603.82
480.208.15
536.666.21
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten mamasa *) Angka sementara
16
Tabel 2 Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Mamasa Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2001-2005 (Jutaan Rupiah) Lapangan Usaha Industrial Origin
2001
2002
2003
2004
2005
1
2
3
4
5
6
242.228.6
249.991.80
258.587.79
266.648.81
955.95
995.10
1.039.22
1.106.60
12.967.90
13.266.08
13.591.06
13.973.85
14.170.05
184.58
185.67
216.68
265.84
309.24
10.280.49
10.694.85
11.139.67
11.619.77
12.886.82
43.314.18
44.537.85
46.174.14
48.034.20
49.313.44
12.836.19
13.215.23
13.637.06
14.243.99
15.867.14
11.546.66
12.296.11
13.377.80
17.225.03
15.341.10
49.506.87
52.378.91
52.946.04
54.525.36
60.106.79
375.106.16
389.759.26
402.105.35
419.515.05
435.569.99
1. Pertanian Agriculture 2. Pertambangan /Galian Mining & Quairrying 3. Industri pengelolahan Manufacturing Industries 4. Listrik, Gas, dan air Electricity,Gas, Water Supply 5. Bangunan /Kontruksi Construction 6. Perdangangan , Restoran dan hotel. Trade, Restorant, and Hotel 7. Angkutan dan Komunikasi Transportation and Cimmunication 8. keuangan, Persewaan dan Jasa perusahaan. Financial, Rent, and Bussness Servis 9. Jasa-jasa Service PDRB Kab. Mamasa/GRDP of Mamasa
233.546,24 923.05
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamasa *) Angka Sementara
2.
Perkembangan PDRB dan pertumbuhan Ekonomi Tahun 2001-2005 Pada tahun 2005 nilai PDRB Kabupaten Mamasa atas dasar harga berlaku telah
mencapai 536, 67 milyar sedang tahun 2001 baru mencapai sebesar 388,08 milyar rupiah. Untuk tahun 2002, 2003, dan 2004 berturut-turut mencapai 415,20 milyar rupiah, 441, 60 milyar rupiah dan 480, 21 milyar rupaih. Untuk melihat perkembangan PDRB dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mamasa dalam 5 tahun terakhir, disajikan sebagai berikut (Tabel 3):
17
Tabel 3 Perkembangan PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamasa Tahun 2001 – 2005 PDRB Harga Berlaku ( Milyar Rp.) 2
Tahun 1
PDRB Harga Konstan (Milyar Rp) 3
Pertumbuhan % 4
2001
388,08
375,11
3,35
2002
415,20
389,76
3,91
2003
441,60
402,10
3,17
2004
480,21
419,52
4,33
2005*)
536,67
435,57
3,83
Rata-Rata
3,72
Sumber : Badan Pusat statistik Kabupaten Mamasa *) Angka Sementara
Tabel 4 Pertumbuhan Ekonomi Menurut LapanganUsah Kabupaten Mamasa Tahun 2001-2005 ( % ) Untuk melihat seberapa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mamasa menurut lapangan usaha, disajikan sebagai berikut (Tabel 4) Lapangan Usaha Industrial Origin
2001
2002
2003
2004
2005*)
1
2
3
4
5
6
1. Pertanian Agriculture 2. Pertambangan & Galian Mining & Quarrying 3. Industri Pengolahan Manufafacturing Industries 4. Listrik, Gas, dan Air Elektricity, Gas, Water Supply 5. Bangunan / Konstruksi Contruktion 6. Perdagangan, Restoran, dan Hotel. Trade, Restauran, and Hotel 7. Angkutan dan Komunikasi Trasnportation and communication
2,47
3,72
3,20
3,44
3,05
3,33
3,56
4,10
4,43
6,48
2,25
2,30
2,45
2,82
1,40
14,96
0,59
16,70
22,69
16,33
3,42
4,03
4,16
4,31
10,90
2,92
2,83
3,67
4,03
2,66
2,67
2,95
3,46
4,18
11,40 18
8. Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan 4,62 6,49 Financial, rent and Bussines Service 9. Jasa – jasa 8,21 5,80 Sevice PDRB Kabupaten Mamasa 3,35 3,91 GRDP of Mamasa Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamasa
8,80
28,76
(10,94)
1,08
2,98
10,24
3,17
4,33
3,83
*) Angka Sementara Dalam jangkan panjang, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mamasa berdasarkan existing condition tersebut di atas merupakan salah satu tantangan yang harus dihadapi yang akan tercermin dalam mperfektif lima tahunan mulai RPJMD ke-1 hingga RPJMD ke-4, ekspektasi pertumbuhannya rata-rata antara 5-7 %. Ekspektasi tersebut tentunya tersaji dan didasarkan pada macro economic approach dan micro economic appoach dengan berbagai asumsi yang digunakan.
3.
Struktur Ekonomi Kabupaten Mamasa Tahun 2003-2007 Hingga saat ini perekonomian Kabupaten Mamasa masih didominasi oleh sektor
pertanian pada urutan pertama. Pada tahun 2005 peranan sektor Pertanian sebesar 58,57 persen terhadap total perekonomian Kabupaten Mamasa. Angka ini mengalami penurunan sebesar 0,71 persen jika dibandingkan dengan keadaan pada tahun 2004 di mana peranan sektor pertanian mencapai 59,28 persen. Selanjutnya pada urutan kedua ditempati oleh sektor Jasa-jasa yang pada tahun 2005 sebesar 15,35 persen atau meningkat 0, 68 persen dibanding tahun 2004 sebelumnya sebesar 14, 67 persen. Kemudian pada urutan ketiga adalah sektor Perdagangan, Restoran dan Hotel dengan peranan sebesar 11,47 persen pada tahun 2005 atau meningkat 0,09 persen dibanding tahun 2004 sebelumnya sebesar 11, 38 persen. Untuk lebih jelasnya, Struktur perekonomian Kabupaten Mamasa dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel berikut (tabel 5).
19
Tabel 5 Struktur Ekonomi Kabupaten Mamasa Tahun 2001-2005 (dalam %) Lapangan Usaha Industrial Origin 1. Pertanian Agriculture 2. Pertambangan & Galian Mining & Quarrying 3. Industri Pengolahan Manufacturing Industries 4. Listrik, Gas, dan Air Electricity, Gas, Water Supply 5. Bangunan / Konstruksi Contruction 6. Pergangan, Restoran, dan Hotel Trade, Restorant, and Hotel 7. Angkutan dan Komunikasi Transportation and Communication 8. Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan. Financial, rent and Bussines Service 9. Jasa – jasa Service PDRB Kabupaten Mamasa GRDP of Mamasa
2001
2002
2003
2004
2005*)
61,33
60,81
60,45
59,28
58,57
0,25
0,25
0,26
0,27
0,29
3,44
3,40
3,42
3,37
3,25
0,05
0,06
0,06
0,08
0,08
2,79
2,87
2,99
3,05
3,21
11,49
11,30
11,40
11,38
11,47
3,41
3,39
3,43
3,40
3,83
3,17
3,33
3,55
4,51
3,95
14,07
14,58
14,45
14,67
15,35
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamasa *) Angka Sementara
4.
PDRB Perkapita Kabupaten Mamasa Tahun 2003-2007 Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mamasa dalam kurun waktu tahun pertama telah
dapat meningkatkan DPRB perkapita penduduk Kabupaten Mamasa yang cenderung meningkat setiap tahun, dari 3,342 juta rupiah pada tahun 2001 meningkat menjadi 3,531 juta rupiah (2002), 3,692 juta rupiah (2003), 3, 977 juta rupiah (2004), dan pada tahun 2005 mencapai 4,387 juta rupiah. PDRB perkapita penduduk Kabupaten Mamasa dari tahun 2001 hingga tahun 2004 berubah sangat cepat. Bila dibandingkan dengan PDRB Sulawesi Barat sebagai sebuah Propinsi yang baru terbentuk, secara keseluruhan rata-rata PDRB perkapita penduduk Kabupaten Mamasa berada diatasnya, dan pada tahun 2005 (angka sementara) PDRB perkapita penduduk Kabupaten Mamasa. (Rp.4.386.678) secara relatif hanya berbeda sedikit atau hanya terpaut Rp. 45.154 dengan PDRB Sulawesi Barat ( Rp. 4.431.832). Perkembangan PDRB perkapita penduduk Kabupaten Mamasa periode tahun 2001 – 2005, disajikan sebagai berikut ( Tabel 6 ) : 20
Tabel 6 Rata-Rata PDRB Perkapita Kabupaten Mamasa dan Sulawesi Barat Tahun 2003-2007 Tahun 2001
Kabupaten Mamasa ( Rp) 3.342.111
Sulawesi Barat ( Rp) 3.197.654
1002
3.531.174
3.506.479
2003
3.691.938
3.630.717
2004
3.977.044
3.990.770
2005*)
4.386.678
4.431.832
C.
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
1.
Kemampuan dalam penguasaan dan pemamfaatan iptek dinilai masih belum memadai menghadapi daya saing ekonomi global, ditandai antara lain oleh masih rendahnya Pendidikan-sumberdaya iptek, baik SDM, sarana dan prasarana maupun pembiayaan iptek.
2.
Kemampuan untuk mengakses informasi masih belum memadai.
D.
Prasarana dan Sarana
1.
Kondisi prasarana jalan dan jembatan yang cukup berat dengan medan yang rawan longsor serta jalan sempit
2.
Pasokan listrik Kabupaten Mamasa bergantung dari PLTA Bakaru dan sebaliknya pasokan air Bakaru tergantung dari naik turunnya debid air yang berasal dari Sungai Mamasa.
3.
Kesediaan air Minum sesuai standar kesehatan belum terpenuhi
4.
Pembangunan sarana sesuai kebutuhan daerh mengalami kendala terutama yang terkait dengan keterbatasan pembiayaan pembangunan. Dana APBD (DAU, DBH, PAD, Hasil Perusda) yang tersedia belum mampu membangun sarana dan prasarana yang dibutuhkan sehingga memerlukan sumber-sumber lain.
E.
Politik
1.
Perubahan UUD 1945 yang dilaksanakan sebanyak empat kali telah mengubah dasar-dasar konsensus dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, baik pada tataran kelembagaan negara maupun tatanan masyarakat sipil. 21
2.
Kemajuan
demokrasi
tercermin
dengan
telah
berkembangnya
kesadaran-
kesadaran terhadap hak-hak masyarakat dalam kehidupan politik, yang dalam jangka panjang diharapkan mampu mentimulasi masyarakat untuk makin aktif berpartisipasi bagi pengelolaan urusan-urusan publik. 3.
Keluarnya keputusan Mahkamah Konstitusi tentang “ Calon Independen” non-parpol yang dapat turut bertarung dalam PILKADA mendatang, mekanisme- Persyaratan-dan implementasi masih memerlukan tindak lanjut melalui PP.
F.
Pertahanan Keamanan
1.
Wilayah yang cukup luas dengan medan berbukit dan bergunung sangat
rawan
bagi masuknya kejahatan konvensional dan tradisional. 2.
Reformasi di bidang pertahanan dan keamanan tidak hanya menyangkut pemisahan antara TNI dan POLRI, tetapi juga mengenai penataan lebih lanjut hubungan antara keduanya secara kelembagaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya masingmasing dan dapat berdampingan dengan damai dan harmonis;
G.
Hukum dan Aparatur
1.
Dalam konteks penyelengaraan desentralisasi dan otonomi daerah yang etrkait dengan peningkatan pembangunan senantiasa membutuhkan penyesuaian kebijakan dan perangkat perundang-undangan.
2.
Tegaknya hukumyang berkeadilan terasa teramat sulit diwujudkan, namun mutlak diperlukan dalam penyelengaraan pemerintahan dan pembangunan. Di Mamasa, persoalan pidana dan perdata banyak diselesaikan melalui hukum Adat ( Law Enforcement lemah ).
3.
Pemerintah daerah menghadapi tuntunan penerapan prinsip- prinsip good governance dalam menjalankan roda pemerintahan untuk menjamin kelancaran dan kelangsungan penyelengaraan
pemerintahan,
pelaksanaan
pembangunan
serta
pembinaan
kemasyarakatan. 4.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-undang No. 33 Tahun 2004, Undangundang Nomor 17 Tahun 2003, PP No. 58 tahun 2005, dan PerMendagri No. 13 Tahun 2006 telah mengubah secara mendasar sistem keuangan Daerah. Pemerintah Kabupaten Mamasa dalam menindaklanjuti perundang-undangan tersebut telah 22
melakukan pembaharuan Manajemen keuangan
dengan
mengubah
model
anggarankinerja dan sistem neraca. 5.
Pemerintah Kabupaten Mamasa di dalam menjalankan roda pemerintahannya didukung oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam formasi kondisi saat ini sebagai berikut: 1.
Bidang Umum Pemerintahan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepala Derah ( Bupati ) dan Wakil Kepal Daerah Wakil Bupati ) Sekretariat DPRD Sekretariat Daerah Dinas Pendapatan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Inspektorat Daerah Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kantor Camat (15 Kecamatan) 2.
Bidang Pertanian dan Perkebunan serta Peternakan dan Perikanan
Dinas Pertanian dan Perkebunan Dinas Peternakan dan Perikanan Balai Informasi Penyuluh Pertanian dan Kehutanan Kantor Katahanan Pangan 3.
Bidang Kehutanan
Dinas Kehutanan
4.
Bidang Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi
Dinas Perindag Tamben 5.
Bidang Perkoperasian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi
6.
Bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Trasmigrasi
Dinas Sosial Nakertrans 7.
Bidang Kesehatan
Dinas Kesehatan Kantor Rumah Sakit Daerah 8.
Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Olahraga 23
Dinas Pendidikan 9.
Bidang Pekerjaan umum
Dinas Pekerjaan Umum 10.
Bidang Perhubungan dan Informasi Komunikasi Kantor dan Infokom
11.
Bidang Lingkungan Hidup dan Tata Ruang Dinas Lingkungan Hidup dan Tata Ruang
12.
Bidang Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
13.
Bidang KB, Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas KB, Kependudukan dan Catatan sipil
H.
Wilayah dan Tata Ruang Secara
Administratif,
Pemerinatah
Kabupaten
Mamasa
dibentuk
berdasarkan
Undang-undang No. 11 Tahun 2002. Pada pertengahan tahun 2006 jumlah, kecamatan menjadi 15 kecamatan masing-masing yaitu : 1.
Kecamatan Mamasa
2.
Kecamatan Sumarorong
3.
Kecamatan Tanduk Kalua’
4.
Kecamatan Pana’
5.
Kecamatan Messawa
6.
Kecamatan Mambi
7.
Kecamatan Aralle
8.
Kecamatan Tabulahan
9.
Kecamatan Tabang
10.
Kecamatan Sesena Padang
11.
Kecamatan Nosu
12.
Kecamatan Balla
13.
Kecamatan Bambang
14.
Kecamatan Rantebulahan Timur
15.
Kecamatan Tawalian
Kondisi distribusi penduduk yang terpusat di dataran rendah sehingga terjadi ketimpangan penyebaran infrastruktur fisik ekonomi, sosial dan budaya yang menyebabkan 24
terbatasnya akses dan kesempatan berusaha serta pengembangan kegiatan kemasyarakatan di wilayah dataran tinggi. I. Sumber Daya Alam dan Lingkungan hidup 1. Kondisi Sumber daya Alam dan lingkungan hidupdi Kabupaten Mamasa opografinya dicirikan oleh banyaknya gunung-gunung, dataran tinggi, lembah
dan ngarai yang
pengelolaannya belum terpadu antar dinas/kantor/badan terkait sehingga belum menjamin pemgelolaan berkelanjutan dan kelestarian fungsim lingkungan hidup. 2. Desentralisasi
pembangunan
dan
otonomi
daerah
juga
telah
mengakibatkan
meningkatnya konflik pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya Alam dan lingkungan hidup, baik antar wilayah, antar pusat dan daerah, serta antar pengguna.
2.1 Tantangan A.
Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama Tantangan sosial budaya dan kehidupan beragama yang perlu di atasi dalam kurun waktu 20 tahun kedepan adalah : 1. Terjadinya disparitas penyebaran penduduk antara daerah pegunungan/dataran tinggi dengan dataran rendah sehingga penduduk cenderung lebih terkonsentrasi di wilayah dataran rendah. 2. Ajaran agama belum sepenuhnya diaktualisasikan dalam kehidupan ekonomi, sosial budaya dan politik secara nyata sehingga dapat menimbulkan ketegangan sosial yang memicu konflik interfnal dan antar umat beragama, perlu diantisipasi dan diwaspadai karena dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat yang pada akhirnya menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat itu sendiri. 3. Rendahnya HDI (Human Developmen Indeks); peningkatannya di pengaruhi oleh tiga faktor yaitu jumlah penduduk, pendapatan, dan kesehatan. 4. Alokasi dana pendidikan minimal 20 persen dari APBD sesuai UU memerlukan pertahapan
dan
peningkatannya
secara
bertahap
bahkan
lebih
sesuai
perkembangan kemajuan keuangan daerah. 5. Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan lingkungan dan pemukiman terkait denga n tingkat pendidikan, pendapatan, dan peranan pemerintah.
25
6. Upaya peningkatann derajat kesehatan dan status gisi masyarakat dari waktu ke waktu perlu dibarengi dengan penambahan sarana dan prasarana serta SDM kesehatan yang menunjang pelayanan kesehatan masyarakat.
B.
Ekonomi Tantangan Ekonomi yang perlu diatasi dalam kurun waktu 20 tahun kedepan adalah :
1.
Rendahnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat penghasilan masyarakat
2.
Kurangnya lapangan kerja dan kesempatan kerja yang layak bagi masyarakat
3.
Lemahnya kelembagaan ekonomi dan akses masyarakat
4.
Terbatasnya kesediaan sumber-sumber pembiayaan yang memadai baik internal maupun eksternal dalam rangka percepatan desentralisasi ekonomi
5.
Terbatasnya ketersediaan SDM yang berkompoten dan profesional
6.
Kurangnya kreativitas dan partisipasi masyarakat secara lebih kritis dan rasional
7.
Rendahnya kualitas infrastruktur pertanian dan pedesaan
8.
Bagaimana melakukan revitalisasi di sektor pertanian pada kabupaten Mamasa, sehingga dapat beranjak dari substensi ke pertanian yang modern. Pendekatan sistem agribisnis di sektor pertanian yang diharapkan dapat mengacu percepatan pembangunan ekonomi di daerah ini
9.
Kabupaten Mamasa adalah daerah yang memiliki potensi yang cukup besar,baik sumberdaya alam (SDA) maupun sumberdaya manusia (SDM) tetapi pengelolaan belum optimal. Beberapa jenis komoditas/produk yang dihasilkan mempunyai keunggulan-keunggulan yang spesifik dan memiliki potensi untuk dikembangkan baik untuk pasar domestik maupun berorientasi ekspor, baik berupa hasil pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan, hasil industri kecil (IK) dan industri menengah (IM).
10. Sistem agribisnis dapat diterapkan di Kabupaten Mamasa untuk mengubah struktur ekonomi yang lebih baik, peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat/rumah tangga serta pendapatan asli daerah. faktor-foktor pendukung yang dimiliki antara lain potensi luas lahan yang sudah ditanami, luas lahan yang belum dikelola, status kepemilikan lahan untuk komoditi, kesesuaian lahan (unggul dan berpotensi), dan lain sebagainya.
26
11. Upaya-upaya perencanaan pemanfaatan SDA dan SDM saling terkait yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, baik didaerah dataran tinggi melalui penerapan sistem agribisnis. 12. Peran sektor pertanian dapat dikembangkan dalam arti luas dapat mengentaskan kemiskinan,
meningkatkan
pendapatan
perkapita,
yang
dikaitkan
dengan
pengembangan pariwisata. 13. Pengwilayahan komoditi yang diunggulkan dan yang berpotensi untuk dikembangkan sesuai dengan tata ruang-karakteristik masing-masing wilayah kecamatan/desa. 14. Dalam jangka panjang,penerapan sistem agribisnis secara otomatis menimbulkan efek berlipat
ganda
terhadap
sektor-sektor
ekonomi
lainnya,misalnya
perdagangan,pariwisata (hotel & restoran) dan kegiatan pendukung patiwisata lainnya,transportasi,manufaktur,pemukiman,dan lain sebagainya 15. Tersedianya
sarana
prasarana
perdagangan
melalui
tersedianya
pasar
kabupaten/kecamatan/desa sehingga komoditas yang diperdagangkan tidak hanya didominasi produk primer berupa hasil bumi tetapi juga komoditas perdagangan hasil industri kecil dan industri menengah yang berorientasi ekspor. 16. Mengoptimalkan
peranan
perkoperasian,usaha
mikro
kecil
dan
menengah
(UMKM),penanaman modal dan pembangunan masyarakat desa (PMD) melalui penerapan sistem kredit mikro dan fasilitas perbankan lainnya. 17. Menjadikan kabupaten mamasa sebagai salah satu kabupaten terkamuka da Provinsi Sulawesi Barat dalam kegiatan pariwisata yang memiliki daya tarik khusus dalam menarik investor (dalam dan luar negeri) untuk menanamkan modalnya-investasi sarana dan prasarana jalan di daerah ini.
C.
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tantangan iptek yang perli diatasi dalam kurun waktu 20 tahun kedepan adalah :
1.
Peningkatan kemampuan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan yang mendorong terwujudnya
penguasaan
dan
penerapan
iptek
dalam
rangka
menghadapi
perkembangan global menuju ekonomi berbasis pengetahuan dalam konteks tersebut diperlukan adanya integrasi antara pendidikan dengan teknologi informasi (TI) serta sektor-sektor strategis lainnya. 2.
Dalam era globalisasi, terjadinya revolusi TI membawa perubahan paradigma yang medasar pada sistem dan mekanisme pemerintahan.Pemanfaatan TI dalam bentuk e27
Government,e-Procurement,e-business,dan cyber law untuk menghasilkan pelayanan publik yang lebih cepat,lebih baik dan lebih murah,perlu dibangun dan dilaksanakan. 3.
Peningkatan kuantitas ketersediaan dan kualitas sumberdaya iptek,baik SDM,sarana dan prasarana,maupun pembiayaan iptek.
D.
Sarana dan Prasarana Tantangan sarana dan prasarana yang perlu diatasi dalam kurun waktu 20 tahun
kedepan adalah : 1.
Total panjang jalan kabupaten (existing condition) adalah 1.724,30 km yang secara rutin
maupun
periodik
dalam
jangka
panjang
memerlukan
rehabilitasi,peningkatan,maupun pemeliharaan secara berkelanjutan 2.
Ketersediaan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang memadai (transportasijalan dan jembatan, ketenagalistrikan dan energi,pos,telematika, sumeberdaya air, perumahan, serta pelayanan air minum sesuai syarat kesehatan selain sumber pembiayaannya berasal dari APBD juga memerlukan tambahan sumber pembiayaan lain non APBD (DAK, Dekon, Investasi swasta, PLN).
3.
Upaya pembukaab beberapa akses jalan dan jembatan yang mendukung pembangunan dan pengembangan pariwisata sebagai sektor basis perlu terus dilanjutkan dan jaringannya diperluas yang idealnya dapat menyentuh dan meningkatkan mobilitas yang menghubungkan kantong-kantong perekonomian setidaknya pada seluruh kecamatan dan desa yang ada di kabupaten Mamasa untuk mendorong transaksi perdagangan sebagai sumber pergerakan orang, barang, dan jasa.
4.
Pembangunan gedung dan perumahan harus memenuhi syarat berdasarkan dengan Undang-undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
E.
Politik Tantangan Politik yang perlu diatasi dalam kurun waktu 20 tahun ke depan adalah :
1.
Pemerintah Kabupaten Mamasa diharapkan dapat menjadi pelopor Tata Pemerintahan yang baik sehingga bersama dengan Stakholder lainnya tertantang untuk senantiasa berada dalam kondisi : (1) menerapkan azas kompetensi, (2) transparansi, (3) akuntabilitasi (4) partisipasi, (5) penegakan hukum, dan (6) keadilan sosial.
2.
Masyarakat memerlukan pembelajaran politik sesuai dinamika kehidupan politik sehingga kualitas demokrasi semakin baik. 28
3.
Menghindari terjadinya tumpang tindih peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah sehingga tidak mengorbankan kepentingan masyarakat umum / publik
4.
Tegaknya kepastian hukum merupakan indikator profiosonalisme dan syarat bagi kredibilitas pemerintahan
5.
Peningkatan kinerja SDM Aparatur sehingga kwalitas pelayanan umum kepada masyarakat dari waktu ke waktu semakin meningkat.
6.
Peningkatan peranan hukum adat terhadap pembangunan hukum nasional, terutama di dalam penyelesaian perkara pidana dan perdata.
2.3
Modal Dasar
1.
Kabupaten Mamasa terbentuk berdasarkan Undang-undang No.11 Tahun 2002, merupakan salah satu dari 5 Kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Barat, dengan luas wilayah sebesar 3005,88 Km2.
2.
Sumber daya alam dan energi yang handal bermuara pada peningkatan pendapatan, kesempatan kerja, dan kesempatan berusaha masyarakat.
29
BAB III VISI DAN MISI PEMBANGUNAN KABUPATEN MAMASA TAHUN 2005-2025 3.1. Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Mamasa Tahun 2005-2025 3.3.1 Visi
“Terwujudnya Kabupaten Mamasa yang Maju, Mandiri, Aman dan Sejahtera Berlandaskan Iman dan Nilai-nilai Budaya Daerah” (Dapat disingkat menjadi :Terwujudnya Mamasa yang Mamase) Makna pokok yang terkandung dalam visi tersebut di atas, dapat diuraikan sebagai berikut : Maju ;
mempunyai makna bahwa masyarakat Kabupaten Mamasa berkeinginan maju dalam segala aspek kehidupan yang berorentasi pada pertumbuhan dan pengembangan masa depan yang lebih baik dan konstruktif.
Mandiri;
mengandung makna bahwa masyarakat Kabupaten Mamasa bertekad untuk selalu berusaha memperkuat kemampuan, meningkatkan prakarsa dan motivasi serta percaya diri, sehingga mampu memamfaatkan dan mengola potensi sumber daya yang dimiliki.
Aman;
dapat dimanai bahwa masyarakat Kabupaten Mamasa berkomitmen untuk hidup rukun dan damai, menghilangkan berbagai macam konplik serta menciptakan suasana yang kondusif bagi terlaksananya pembangunan di segala bidang.
Sejahtera;
mempunyai makna bahwa masyarakat Kabupaten Mamasa mendambakan kehidupan yang berkecukupan secara material dan spriritual, serta kesejahteraan lahir dan batin.
Berlandaskan Iman dan Nilai-nila Budaya Daerah ; Dimaksudkan bahwa segala aktivitas pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Mamasa, hendaknya mengacu kepada dan tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama serta nilai-nilai budaya yang melekat dan mengkristal dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Mamasa.
3.3.2 Misi Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Mamasa menetapkan 7 (tujuh) misi sebagai berikut : 30
1.
Menjadikan ajaran agama dan nilai-nilai budaya sebagai acuan dan sumber kearifan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
2.
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat;
3.
Menciptakan iklim yang kondusif guna terlaksananya pemerintahan yang efektif serta memacu pembangunan dan kehidupan perekonomian daerah.
4.
Membangun infrastruktur penunjang pembangunan dan pengembangan perekonomian masyarakat
5.
Penegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia (HAM) untuk bertumbuh dan berkembangnya kualitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
6.
Meningkatkan
kemampuan
dan
profesionalisme
aparatur
pemerintah
guna
terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat 7.
Mendorong dan meningkatkan partisipasi serta kemandirian masyarakat dalam proses pembangunan.
31
BAB IV ARAH, TAHAPAN, DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KABUPATEN MAMASA TAHUN 2005-2025
Tujuan pembangunan jangka panjang kabupaten mamasa tahun 2005- 2025 adalah mewujudkan kabupaten Mamasa yang maju, mandiri, aman dan sejahtra berlandaskan iman dan nilai-nilai budaya daerah. Sebagai ukuran tercapainya Kabupaten Mamasa yang laju, mandiri, aman dan sejahtra berlandaskan iman dan nilai-nilai budaya daerah, pembangunan KabupatenMamasa dalam 20 tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran pokok sebagai berikut : A. Terwujudnya pengalaman ajaran agama dan nilai-nilai budaya sebagai acuan dan sumber kearifan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, yang ditandai dengan : 1. Terbentuknya jati diri masyarakat sebagai aktualisasi nilai-nilai luhur yang terpadu dengan dengan nilai nilai moderen yang universal; 2. Meningkatnya aktivitas dan derajat keagamaan.
B. Terwujudnya peningkatan kualitas sumberdaya manusia dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, yang ditandai dengan : 1. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang dicirikan oleh meningkatnya pendapatan perkapita, tingkat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat. 2. Meningkatnya derajat masyarakat; oleh karena pembangunan harus dipandang sebagai suatu investasi untuk peningkatan kualitas SDM, maka perhatian khusus diberikan pada peningkatan perilaku dan kemampuan masyarakat dan kemandirian masyarakat pada upaya promotif dan preventif. 3. Meningkatnya pembangunan pendidikan yang diarahkan untuk meningkatkan harkat, martabat dan kualitas sumberdaya manusia sehingga mampu bersaing; 4. Meningkatnya kualitas SDM dalam pembangunan, ditandai dengan meningkatnya IPM / HDI, serta tercapainya penduduk tumbuh seimbang. 5. Meningkatnya penguatan kelembagaan masyarakat; 6. Gerakan pembangunan Kabupaten Mamasa Hijau berwawasan lingkungan hidup; 32
C. Terwujudnya iklim yang kondusif guna terlaksananya pemerintahan yang efektif serta memacu pembangunan dan kehidupan perekonomian daerah, Yang ditandai dengan; 1. Meningkatnya profesionalisme aparatur dalam mewujudkan pemerintahan yang baik ( Good Governance ). Dalam buku Indonesia: Democrasy and the promise of Good Governance (McLeod, 2007), tantangan bagi masyarakat adalah bagaimana mendesain sebuah sistem pemerintahan yang bisa menjamin bahwa kepentingan masyarakat bisa didahulukan secara efektik, sedangkan interes pribadi pihak-pihak yang berada dalam pemerintahan bisa diawasi. Inilah esensi dari tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), yaitu terbangun sebuah mekanisme sampai kelevel terbawah, di mana mereka yang diberi otoritas bisa menjalankan mandat dari pihak yang telah memberinya kepercayaan; 2. Ditetapkannya Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja pelayanan yang berorientasi kepada indeks kepuasan masyarakat; 3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dan investasi swasta dalam pembangunan; 4. Meningkatnya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha; 5. Terciptanya struktur ekonomi berbasis pertanian yang terintegrasi dengan pariwisata dan sektor-sektor ekonomi lainnya; 6. Pengembangan UMKM dan Koperasi, melalui perkuatan kewirausahaan dan peningkatan produktifitas yang mampu mendukung upaya peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat; 7. Meningkatnya investasi - penanaman modal, baik yang berasal dari masyarakat maupun dari luar; 8. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu; 9. Proporsi PAD terhadap APBD/PDRB dari waktu ke waktu terus mengalami peningkatan.
D. Terwujudnya infrastruktur penunjang pembangunan perekonomian masyrakat, yang ditandai dengan: 1. Terciptanya pembangunan penataan ruang dalam seluruh wilayah kabupaten; 2. Terbangunnya infrastruktur pelayanan masyrakat secara merata; 3. Terintegrasinya pembangunan Kabupaten Mamasa dengan memperhatikan interdepensi pembangunan pertanian, pertambangan, pariwisata, adat istiadat dan budaya lokal 33
melalui penyediaan berbagai infrastruktur yang andal dan terintergrasi, yang meliputi Infrastruktur transportasi, ketenagalistrikan dan energi, komunikasi dan informasi sumber daya air, perumahan dan pemukiman, Pelayanan Air Minum, dan Lingkungan Hidup. 4. Pembangunan gedung perumahan, pasat, hotel dan restoran yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Lingkungan Hidup: 5. Pembangunan prasarana sistem penyediaan air minum yang memenuhi syarat kesehatan dan pelestarian sumberdaya air; 6. Peningktan jalan ruas: i.
Polewali-Mamasa
ii.
Mamasa-Toraja
iii.
Mamasa-Mambi-Aralle-Tabulahan-Mamuju
7. Peningkatan keterkaitan dan sinergitas dan aksesibilitas kegiatan ekonomi antara wilayah pedesaan dan dataran tinggi dengan wilayah pedesaan melalui dukungan perluasan diversifikasi aktivitas ekonomi, perindustrian, perdagangan, dan pariwisata; 8. Peningkatan dan penguatan jaringan hubungan kerjasama/kemitraaan yang produktif antar pemerintah baik internal lingkup provinsi maupun eksternal di luar-antar provinsi; 9. Jasa, dalam hal ini jasa keuangan/perbankan, yang mampu mendukung pemberdayaan dan pengembangan kegiatan perekonomian pedesaan. E. Terwujudnya penegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia (HAM) untuk bertumbuh dan berkembangnya kualitas kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara,yang ditandai dengan : 1. Terciptanya penegakan hukum tanpa memandang kedudukan, pangkat, dan jabatan seseorang demi supremasi hukum dan terciptanya penghormatan pada hak asasi manusia ( HAM ); 2. Memperkuat peran aktif masyrakat sipil, partai politik, dan non partai politik (independen) dalam kehidupan politik; 3. Memantapkan kehidupan demokrasi pada berbagai aspek kehidupan sosial ekonomi politik dalam kehidupan masyrakat berbangsa dan bernegara.
34
35
F. Meningkatnya kemampuan dan profesionalisme aparatur guna terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, yang ditandai dengan : 1. Meningkatnya profesinalisme aparat pemerintah daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik yang mampu mendukung terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
36
2. Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku aparatur pemerintah daerah dalam melaksanakan amanah guna terwujudnya peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan kepada masyrakat; G.
Terwujudnya peningkatan partisipasi serta kemandirian masyarakat dalam proses pembangunan yang di tandai dengan yang ditandai dengan : 1. Peningkatan kualitas pelayanan publik, terutama pelayanan dasar untuk memenuhi kebutuhan dan peningkatan kapasitas masyarakat untuk berperan dan berpartisipasi dalam proses pembangunan. 2. Tingkat pembangunan yang makin merata keseluruh wilayah diwujudkan dengan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, termasuk berkurangnya kesenjangan antar wilayah dan meningkatnya aksesibilitas masyarakat termasuk yang berdiam di daerah terpencil. Untuk mencapai terwujudnya kemajuan, kemandirian , keamanan dan kesejahteraan
yang diinginkan berlandaskan iman dan nilai-nilai budaya daerah, arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Mamasa selama kurun waktu 20 tahun mendatang adalah sebagai berikut :
Arah Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 Mewujudkan Pengalaman Ajaran Agama Dan Nilai-Nilai Budaya Sebagai Acuan Dan Sumber Kearifan Dalam Melaksanakan Tugas-Tugas Pemerintahan, Pembangunan Dan Pembinaan Kemasyarakatan 1. Peningkatan penghayatan ajaran agama diarahkan sebagai landasan moral dalam pelaksanaan tugas-tugas pembangunan; 2.
Peningkatan kesejahteraan masyarakat dicirikan oleh peningkatan pendapatan perkapita, tingkat pendidikan dan derajat kesehatan masyrakat;
3.
Meningkatnya kualitas pendidikan dan derajat kesehatan SDM Kabupaten Mamasa sehingga kuat peranannya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran.
4.
Pembangunan kesehatan dilaksanakan melalui peningkatan upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan, obat dan kesehatan yang disertai oleh peningkatan pengawasan, pemberdayaan masyrakat, dan manajemen kesehatan. Kesemuanya dilakukan dengan memperhatikan dinamika kependudukan. 37
5.
Pembangunan dan perbaikan gizi dilaksanakan secara lintas sektor yang meliputi produksi pangan, pengolahan,distribusi, hingga konsumsi pangan tingkat rumah tangga dan kandunagn gizi yang cukup,seimbang,serta terjamin keamanannya dalam rangka mencapai status gizi yang baik.
Mewujudkan Iklim Yang Kondusif Guna Terlaksananya Pemerintahan Yang Efektif Serta Memacu Pembangunan Dan Kehidupan Perekonomian Daerah 1.
Berlangsungnya pemerintahan yang efektif terwujud melalui terciptanya iklim yang kondusif, diarahkan dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, dan berperan aktif dalam kejasama/kemitraan antar kabupaten dalam provinsi Sulawesi Barat maupun dengan kabupaten/provinsi di luar Sulawesi Barat.
2.
Meningkatnya kualitas dan peranan anggota DPRD Kabupaten Mamasa sebagai wakil-wakil rakyat.
3.
Percepatan pembangunan dan roda perekonomian daerah diarahkan dan dipacu melalui penerapan sistem agrobisnis secara utuh dengan melakukan operasionalisasi ke-6 subsistem agrobisnis (aspek kelembagaan, produksi, teknologi, pemasaran, pengolahan, dan SDM) secara terpadu, sinergik dan holistik.
4.
Pembangunan industri diarahkan untuk mewujudkan industri yang berdaya saing berdasarkan sumberdaya saing berdasarkan sumber daya lokal dan terkait dengan pengembangan industri kecil (home industry) dan industri menengah yang mendorong pembangunan dan kehidupan perekonomoian daerah.
5.
Pembangunan dan kehidupan perekonomian daerah dikembangkan berlandaskan prisip demokrasi ekonomi sehingga terjamin kesempatan kerja dan kesempatan berusaha yang memacu pengembangan kegiatan usaha masyrakat-perekonomian daerah. Struktur perekonomian daerah diperkuat dengan sektor pertanian dan pariwisata.
6.
Pengembangan sumber daya manusia pelaku usaha agar mampu meningkatkan daya saing melalui peningkatan produktivitas serta merespon permintaan
pasar dan
memanfaatkan peluang usaha. 7.
Mewujudkan iklim investasi yang menarik dan penanaman modal untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi secara berkelanjutan.
Mewujudkan Masyarakat.
Insfrastruktur
Penunjang
Pengembangan
Perekonomian 38
1.
Pembangunan dan peningkatan jalan ruas jalan strategis yang diarahkan untuk mendukung pengembangan perekonomian masyarakat dan pariwisata; termasuk peningkatan jalan ruas Mamasa-Mambi-Aralle-Tabulahan-Mamuju yang dapat membuka akses antar provinsi Sulawesi Barat-Kalimantan Timur.
2.
Pembangunan sarana dan prasarana yang memadai dan maju, diarahkan pada terwujudnya insfrastruktur penunjang pengembangan ekonomi masyarakat antara lain seperti listrik, transportasi, kantor telepon, kantor pos, termasuk tersedianya kelembagaan/jasa keuangan bagi peningkatan investasi, baik bersifat jangka pendek maupun jangka panjang sebagai sumber pendanaan bagi ekonomi yang ada dalam masyarakat yang mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mamasa yang tinggi secara berkelanjutan.
3.
Pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan Koperasi, diarahkan melalui dukungan program pembiayaan usaha-kredit mikro dan fasilitas kredit lainnya.
4.
Pengembangan UMKM secara nyata diarahkan berlangsung terintegrasi melalui penerapan sistem agribisnis dan agro industri berdasarkan sumberdaya lokal yang mendukung ketahanan pangan dan perkuatan basis produksi yang terkait secara lokal, regional, dan global.
5.
Percepatan pembangunan ibu kota kecamatan, kelurahan, dan desa dalam Kabupaten mamasa yang terintegrasi dalam suatu wilayah pembangunan yang terpadu. Mewujudkan Penegakan Supremasi Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Ham) Untuk Bertumbuh Dan Berkembangnya Kualitas Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa Dan Bernegara
1.
Mewujudkan Kabupaten Mamasa yang demokratis yang berlandaskan hukum, aman, dan bersatu.
2.
Mewujudkan Kabupaten Mamasa yang lebih merata baik di wilayah dataran tinggi maupun dataran rendah sebagai manivestasi terhadap tegaknya HAM yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan kualitas kehidupan masyarakat (ekonomi, sosial, politik, dan budaya serta lingkungan).
3.
Kerja sama dan kerukunan sesama antar aparat pertahanan (TNI) dan aparat keamanan (POLRI), diarahkan untuk terus diperbaiki dan dibina bagi tegaknya
39
kewibawaan-supremasi hukum dan penghormatan terhadap HAM, persatuan dan kesatuan, serta mengangkat berbagai tindak kejahatan. 4.
Peningkatan kualitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam artian terciptanya hidup aman damai dan sentosa memerlukan dukungan berupa penempatan personil TNI dan POLRI pada daerah-daerah rawan-perbatasan, diarahkan melaui pembangunan Pos-pos pengaman dan barak-barak pada beberapa titik strategis yang diperlukan secara permanen.
Mewujudkan Peningkatan Kemampuan Dan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Guna Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Kepada Masyrakat 1.
Peningkatan kemampuan dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah, diarahkan pada peningkatan ketersediaan SDM Aparatur baik kuantitas maupun kualitasnya melalui jalur pendidikan formal maupun non-formal secara berjenjang dan berkelanjutan.
2.
Kebijakan
pengelolaan
SDM
Aparatur
yang
memiliki
kemampuan
dan
profesionalisme bagi terwujudnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dari waktu ke waktu, perlu didukung oleh peningkatan pembiayaan pendidikan secara proporsional termasuk pelatihan bidan pemerintahan dan keuangan daerah dalam rangka otonomi daerah.
Mewujudkan Peningkatan Partisipasi Serta Kemandirian Masyrakat Dalam Proses Pembangunan 1.
Sosialisasi gerakan pembangunan Kabupaten Mamasa yang diarahkan melalui partisipasi dan kemandirian masyarakat menjaga kelestarian hutan dan lingkungan dan keikutu sertaan masyarakat dalam program-program pembangunan.
2.
Implementasi gerakan pembangunan Kabupaten Mamasa Hijau Berwawasan Lingkungan untuk perspektif jangka panjang harus disertai dan didukung oleh berbagai peraturan daerah (Perda), termasuk penegasan terhadap Undangundang/peraturan kehutan yang ada terutama menyangkut sanksi yang berlaku terhadap pelaku pembalakan liar (illegal logging).
4.2
Tahapan dan Skala Prioritas
40
Untuk mencapai sasaran pokok sebagaimana dimaksud di atas, pembangunan jangka panjang Kabupaten Mamasa membutuhkan tahapan dan skala prioritas yang akan menjadi agenda dalam rencana pembangunan jangka menengah. Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan, tanpa mengakibatkan permasalahan lainnya. Oleh karena itu, tekanan prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua itu harus berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang. Setiap sasaran pokok dalam tujuh misi pembangunan jangka panjang dapat ditetapkan prioritasnya dalam masing-masing misi dapat diperas kembali menjadi prioritas utama. Prioritas utama menggambarkan makna strategis dan urgensi permasalahan. Atas dasar tersebut, tahapan dan skala prioritas utama dapat disusun sebagai berikut :
4.2.1 RPJMD-KE 1 (2003-2008 )
Berdasarkan pelaksanaan dan pencapaian tahap sebelumnya, RPJMD ke-1 diarahkan untuk menata dan membangun Kabupaten Mamasa di segala bidang yang ditujukan untuk menciptakan Kabupaten Mamasa yang maju, mandiri, aman dan tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat. Kabupaten Mamasa yang maju ditandai oleh adanya peningkatan kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat secara estafet yang berorentasi pada pertumbuhan dan perkembangan masa depan yang lebih baik dan konstruktif. Kabupaten Mamasa yang mandiri ditandai dengan meningkatnya kemampuan, prakarsa, dan motivasi serta percaya diri masyarakat dalam memamfaatkan dan mengelola potensi sumber daya lokal yang dimiliki. Kabupaten Mamasa yang aman ditandai dengan meningkatnya suasana kehidupan rukun dan damai serta terciptanya suasana yang kondusif bagi terlaksananya pembangunan disegala bidang. Kabupaten Mamasa yang sejahtera ditandai dengan meningkatnya kehidupan masyarakat yang berkecukupan secara material dan spiritial, serta kesejahteraan lahir dan batin. Salah satu penekanan prioritas utama pembangunan di bidang tranportasi dalam RPJMD Ke-1 adalah pembangunan jalan tembus ruas Mamasa-Mambi-Aralle-Mamuju sebagai salah satu gebrakan strategis untuk mempercepat terwujudnya peningkatan 41
keterkaitan dan sinergitas serta aksebilitas kegiatan-ekonomi-promosi Pariwisata, termasuk peningkatan kualitas jalan ruas: Polewali-Mamasa, Mamasa-Toraja, dan Mamasa-MambiAralle-Tabulahan-Mamuju,
interdefensi
pembangunan
pertanian,
pertambangan,
pariwisatam, adat-istiadat dan budaya lokal melalui penyediaan berbagai infrakstruktur perhubungan yang andal dan terintegrasi satu sama lain mencakup Transportasi (angkutan, jalan dan jembatan), Ketenagalistrikan dan Energi, Pos dan Telematika, Sumberdaya Air, Perumahan dan Pemukiman Pelayanan Air Minum, dan Lingkungan Hidup.
4.2.2 RPJMD-ke 2 (2008-2013) Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian dan sebagai berkelanjutan RPJMD ke-1, RPJMD ke-2 ditujukan untuk lebih memamfaatkan penataan dan pembangunan Kabupaten Mamasa disegala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kemajuan dan kemandirian sumberdaya manusia (SDM) yang mampu berdayasaing dalam era globalisasi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan derajat kesehatan SDM, peningkatan pembangunan kesehatan sesuai dinamika kependudukan, perkuatan struktur perekonomian yang didukung oleh sektor pertanian dan pariwisata sebagai sektor basis serta meningkatnya kemampuan dan profesionalisme SDM Aparatur dan SDM Pelaku Usaha, dibarengi dengan peningkatan kualitas pelayanan publik dengan semakin membaiknya tata kelola pemerintahan yang baik, hadirnya lembaga/jasa keuangan/perbankan yang mampu mendukung pemberdayaan dan pengembangan kegiatan perekonomian daerah, dan semakin mantapnya supremasi penegakan hukum dan penghormatan pada HAM, meningkatnya peran aktif masyarakat sipil, partai politik dan non partai politik dalam PILKADA, termasuk terus meningkatnya pertisipasi dan kemandirian masyarakat
dalam
mengimplementasikan
pembangunan
berkelanjutan
berwawasan
lingkugan hidup. Kondisi
itu
sejalan
dengan
meningkatnya
dan
menguatnya
jaringan
kerjasama/kemitraan antar pemerintah baik internal propinsi maupun eksternal di luar-antar propinsi.
42
4.2.3 RPJMD – ke 3 (2013 – 2018) Berdasarkan pelaksanaan, pencapaian dan sebagai berkelanjutan RPJMD ke 2, RPJMD ke 3 ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan percepatan pembangunan dan roda perekonomian daerah dipacu melalui penerapan sistem agrobisnis dan agroindustri berlandaskan sumberdaya lokal. Kondisi terus terjagannya daya dukung lingkungan, kemampuan pemulihan dan terus membaiknya pengelolaan dan pemberdayagunaan SDA serta pelestarian lingkungan hidup, ditandai semakin mantapnya kelembagaandan kapasitas penataan ruang serta implementasi gerakan pembangunan Kabupaten Mamasa hijau berwawasan lingkungan hidup, termasuk semakin berkurangnya intensitas gangguan longsor di sepanjang Poros Jalan Kabupaten. Kondisi terus meningkat investasi-penanaman modal diberbagai sektor baik yang berasal dari domestik maupun luar negeri. Kondisi terus meningkatnya kualitas SDM, ditandai dengan meningkatnya IPM/HDI. Kondisi terus berkembangnya UMKM dan Koperasi yang mendukung upaya peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.
4.2.4 RPJMD-ke 4 (2018-2023) Berdasarkan pelaksanaan, pencapaian dan sebagainya berkelanjutan RPJMD ke 3, RPJMD ke 4 ditujukan untuk mewujudkan Kabupaten Mamasa yang maju, mandiri aman dan sejahtera berlandaskan iman dan nilai-nilai budaya daerah, melalui percepatan pembangunan disegala dibang dan menekankan tergabungnya struktur ekonomi berbasis pertanian dan terintegrasi dengan pariwisata dan sektor-sektor ekonomi lainnya, tergabungnya infrastruktur pelayanan masyarakat secara merata, berkurangnya kesenjangan 43
antar wilayah dan meningkatnya akses dan mobilitas masyarakat dalam aktivitas kehidupan ekonomi, sosial, budaya, serta meningkatnya partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan.
BAB V PENUTUP
RPJPD Kabupatan Mamasa Tahun 2005-2025 disusun berpedoman dan mengacu pada RPJP Nasional serta RPJPD Provinsi Sulawesi Barat, dan selanjutnya menjadi pedoman bagi Bupati dan Wakil Bupati dan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam menyusun visi, misi, dan program prioritas yang akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Deareh (RPJMD) Kabupaten Mamasa lima tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pemerintah Kabupaten Mamasa wajib menerapkan 5 asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi : (1) kepentingan umum, (2) profesialisme, (3) trasparansi, (4) akuntabilitas, (5) kepastian hukum dalam melaksanakan program dan kegiatan pencapaian visi, misi dan arah pembangunan sebagai mana tertuang dalam RPJPD Kabupaten Mamasa 2005-2025 ini. Kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahtraan masyarakat umum dengan cara aspiratif, akomodatif dan selektif dengan mengutamakan masyarakat sebagai penerima manfaat bukan objek pembangunan tetapi berperanserta dalam setiap program pembangunan.
Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat.
44
Transparasi
adalah
terbukanya
akses
bagi
semua
pihak
yang
berkepentingan
terhadapsemua informasi terkait seperti berbagai peraturan peraturan perundang undangan serta kebijakan pemerintah baik ditingkat pusat maupun di daerah. Masyarakat dapat mengetahui secara jelas proses perumusan kebijakan publik dan pelaksanaannya
Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan pemerintah daerah harus dapat dipertanggung jawabkan atas keberhasilan maupun kegagalannya
dalam melaksanakan misinya dan pencapaian tujuan serta sasaran yang di tetapkan secara periodik. Setiap instansi pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk mempertanggung jawabkan pencapaian organisasinya dalam mengelola sumberdaya yang di percayakan kepadanya mulai dari tahap perencanaan, implementasi sampai pada pemantauan dan evaluasi kepada msyarakat.
Kepastian hukum adalah sistim pemerintahan yang dapat menjamin kepastian hukum, rasa keadilan dan perlindungan hidup bagi masyarakat dalam menegakan ketaatan terhadap hukum. Daerah maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergi dalam melaksanakan program pembangunan. Untuk itu perlu ditetepkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:
1.
Pemerintah Daerah dan masyarakat, termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan Visi, Misi, dan Arah pembangunan RPJPD Kabupaten Mamasa tahun 2005-2025 dengan sebaik-baiknya
2.
Bupati Mamasa berkewajiban untuk menjabarkan visi, misi dan arah pembangunan RPJPD Kabupaten Mamasa tahun 2005-2025 ke dalam RPJMD Kabupaten Mamasa yang memuat Visi dan Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pokok Pembangunan yang nantinya akan menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Pembangunan yang nantinya akan menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) . 45
3.
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Mamasa berkewajiban menyusun Renstra SKPD yang menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah.
4.
Pihak eksekutif dan legislatif Kabupaten Mamasa serta seluruh stakeholder pembanguan berkewajiban menjaga konsistensi antara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mamasa tahun 2005-2025 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menegah daerah (RPJMD) lima tahunan, Renstra SKPD Kabupaten Mamasa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mamasa dan Rencana Kerja (Renja)SKPD Kabupaten Mamasa.
Keberhasilan pembangunan Kabupaten Mamasa dalam mewujutkan visi perlu didukung oleh (1) komitmen yang kuat dan demokratis antara Eksekutif dan Legislatif , (2) konsistensi kebijakan pemerintah secara vertikal, (3) keberpihakan kepada pemberdayaan rakyat, (4) peran aktif masyarakat dan dunia usaha dalam proses pembangunan, dan setelah RPJPD ini di setujui oleh DPRD maka segera di susun RPJMD ke-1 (2005 -2025). BUPATI MAMASA ttd
Drs. OBEDNEGO DEPPARINDING, MH
46
DAFTAR PUSTAKA
Anonom, Undang- undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang penataan Ruangan (Lembarara Negara RI Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Nerara Nomor 3501); --------,Undang –undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2002 tentang Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo (Lembaran Negara RI No mor 24, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 4186); --------, Undang –undang Republik indonesia No 17 Tahun 2003 tentang Keungan Negaara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran RI Nomor 4286); --------, Undang-undang Republik Indonesia No 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4022); --------, Undang –undang Republik Indonesia No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Negara RI Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400); --------, Undang –undang Republik Indonesia No 25 Tahun 2004 tenteng Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421); 47
--------, Undang-undang Republik Indonesia No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437); --------, Undang –undang Republik Indonesia No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, TambahanLembaran Negara RI Nomor 4438); --------, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005 tenteng Pengelolaan Keuangan Daerah --------, Peraturan pPemerintah Nomor 20 Tahun 4004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4385); --------, Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 20074-2009 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 11); --------, 2007. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tenteng Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005- 2025. --------, 2005 Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa No 5 Tahun 2005 Tentang APBD Tahun Anggaran 2005. --------, 2006 Peraturan Bupati Mamasa No 903/XII/2006 tgl. 15 Desember 2006 tentang penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2006 --------, 2007 Peraturan Bupati Mamasa No 903/PRT-12/III/2007 tgl 30 Maret 2007 Tenteng Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2007. --------, 2005. Sulawesi Barat Dalam Angka 2004. Kerjasama BAPPEDA dan BPS Provinsi Sulawesi Barat. --------, 2006. Sulawesi Barat Dalam Angka 2005/2006. Kerjasama BAPPEDA dan BPS Provinsi Sulawesi Barat . --------, 2005 Mamasa Dalam Angka 2004. BAPPEDA Kerjasama BPS Kabupaten Polewali Mamasa. --------, 2006. Kabupaten Mamasa Dalam Angka 2005. Kerjasama BPS dengan BAPPEDA Kabupaten Mamasa --------, 2006. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Mamasa 2005. BPS Kabupaten Mamasa .
48
Saleh, Karim, H. A. 2006 Otonomi Desa Memberantas Kemiskinan dan Pengangguran : Melalui Penerapan Sistim Agribisnis . Dicetak dan Diterbitkan oleh Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin (Lephas) .Edisi Revisi .Cetakan Kedua, Juni 2006. --------, 2006 Dana Desentralisasi Fiskal Tepat Guna dan Terkontrol. Opini.Fajar 5 Januari2006
49
