TRAINING TINGKAT LANJUT RULE OF LAW DAN HAK ASASI MANUSIA BAGI DOSEN HUKUM DAN HAM Jakarta, 3-6 Juni 2015
MAKALAH PESERTA
MULTINATIONAL CORPORATION’S SEBAGAI PENGEMBAN KEWAJIBAN DALAM HUKUM HAK ASASI MANUSIA Oleh: Rehulina
MULTINATIONAL CORPORATION’S SEBAGAI PENGEMBAN KEWAJIBAN DALAM HUKUM HAK ASASI MANUSIA Oleh: Rehulina
A. PENDAHULUAN Negara, Organisasi Internasional, Vatikan, Indvidu, Palang Merah Internasional, Belligerentdan Individu merupakan subjek hukum yang dikenal dalam lapangan hukum Internasional,
namun
saat
ini
mulai
berkembang
pemikiran
mengenai
multinationalcorporation atau transnationalcorporation(Selanjutnya akan disebut sebagai MNCs) menjadi subjek Hukum internasional. Pemikiran ini timbul oleh karena pengaruh MNCs pada negara-negara, terutama negara-negara berkembang dan negaranegara terbelakang. Bentuk pengaruh MNCs terutama oleh karena modal yang dimilikinya dan pengaruh luasnya territorial MNCs karena MNCs memiliki cabang diberbagai negara, selain itu MNCs juga merupakan faktor pendukung meningkatnya sektor ekonomi di suatu negara, oleh karenanya banyak diantara perusahaan multinasional ini yang sangat kuat dan mempengaruhi perekonomian terutama negaranegara. 1 Pengaruh MNCs ini berdampak baik positif maupun negartif. Dampak positif dari MNCs yaitu peningkatan sektor ekonomi negara-negara penerima, terbukanya lapangan kerja bagi warga negara, adanya alih teknologi dan transfer pengetahuan dari pihak asing kepada warga negara juga peningkatan keterampilan bagi warga negara. Disamping faktor positif keberadaan MNCs juga berdampak negartif, dampak negartif yang paling umum yaitu pencemaran lingkungan dan industri kecil yang kalah modal dengan perusahan besar. Saat ini MNCs berkembang sangat pesat, paling tidak telah mencapai jumlah lebih dari 50.000 2 perusahaan dan dari data statistik terlihat perkembangan meningkat hampir sebanyak 20% pertahun terutama di negara-negara seprti Asia, Afrika, Karibia dan lainlain.
1
Boer Mauna, Hukum Internasional Pengertian, Peran dan Fungsi dalam Dinamika Global, Alumni, Bandung, 2011, hlm. 716 2 Ibid.,
1
Ketika suatu entitas dikenal sebagai subjek hukum internasional, maka paling tidak terdapat tiga keuntungan yang diterimanya yaitu, entitas tersebut memiliki hak dan kewajiban terhadap hukum internasional yang mengakibatkan entitas itu memiliki kedudukan yang sama dalam hukum internasional dengan subjek hukum internasional lainnya, kedua memiliki kemampuan untuk mengajukan perkarannya ke muka pengadilan dan ketigamemiliki kemampuan untuk membuat perjanjian internasional. Dilain pihak hukum hak asasi manusia (HAM) yang merupakan bagian dari hukum publik internasional hanya mengenal negara (pengemban kewajiban) dan individu (pengemban hak) sebagai subjeknya, yang berartiPengemban kewajiban dalam HAM adalah negara, baik yang dilakukan secara sengaja melalui aparatur negara maupun tidak sengaja melalui kebijakan hukum yang dibuat. Pada kesimpulannya hingga kini hukum internasional mengangap bahwa hanya negara yang merupakan subjek hukum HAM. Negara dikatakan sebagai pengemban kewajiban dalam HAM oleh karena negara memiliki kekuatan untuk melakukan pelanggaran terhadap HAM.Oleh karenanya hanya negara yang dapat di tuntut sebagai pelanggar HAM dan meminta pertangung jawaban terhadapnya. Pada perkembangannya, seperti halnya subjek hukum dalam hukum internasional pembicaraan mengenai masuknya MNCs sebagai subjek dalam HAM dalam arti pengemban kewajiban mulai di perdebatkan, hal ini terjadi dikarenakan meluasnya pengaruh dari MNCs (karena modal yang dimilikinya, seringkali MNCs dapat mempengaruhi kebijakan negara penerima modal juga karena luasnya territorial, oleh karena mereka memiliki anak perusahan di lebih dari dua negara) juga karena kesadaran masyarakat dan tanggung jawab komunitas bisnis dan dampak negative dari operasi dunia usaha. Maka tulisan ini hendak melihat dan mengkaji apakah perusahaan multinasional/MNCs dapat menjadi subjek (sebagai pengemban kewajiban) dalam hukum hak asasi manusia internasional yang berarti dapatkah MNCs dimintakan pertanggung jawabannya ketika melakukan pelanggaran HAM seperti yang diatur dalam konvensi baik yang sudah diratifikasi oleh negara penerima maupun belum.
2
B. Multinational Corporations sebagai subjek hukum Subjek hukum hukum nasional (perdata) adalah orang dan badan hukum, orang dan badan hukum ini dikatakan sebagai subjek hukum oleh karena mereka adalah pengemban hak dan kewajiban dalam hukum dan pemilik kepentingan dalam hukum maka dapat diartikan status badan hukum sebagai subjek hukum. Badan hukum sendiri diartikan sebagai sekelompok individu yang oleh hukum diperlakukan sabagai satu kesatuan, yakni sebagai “pribadi” yang mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda dari hak dan kewajiban individu-individu yang membentuknya. 3 Dalam lapangan hukum keperdataan status badan hukum sebagai subjek hukum tidak diperdebatkan, karena mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan orang. Begitu pulang dengan dengan MNC, Black’s Law Dictionary mendefenisikan MNCs sebagai a Campany with operation in two or more countries, generally allowing it to transfer funds and products according to price and demand conditions, subject to risks such as changes 4. Dari defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa MNCs adalah sebuah perusahaan yang beroprasi di 2 (dua) atau lebih negara dan dapat diartikan sebagai badan hukum. Badan hukum yang memiliki banyak kantor cabang diberbagai negara, yang berarti MNCs merupakan subjek hukum hukum nasional yang dapat dituntut dimuka pengadilan dan dimintai tanggung jawabnya ketika melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang dilanggar. Sebagai badan hukum, status personal atau kepribadian hukum yang melekat pada MNCs bergantung pada ketentuan mengenai kedudukan badan hukum suatu negara. Dalam literature dikenal 2 (dua) teori untuk menentukan status personal badan hukum yaitu: 5 1) Prinsip inkorporasi (doctrine of place of incorporation) 2) Prinsip kedudukan manajemen yang aktif (Law of the place of central control)
3
Raisul Mutaqien terj, Hans Kelsen, Teori umum Tentang Hukum dan Negara, Penerbit Nusamedia dan Penerbit Nuansa, Bandung, 2006, hlm. 140, Raisul menunakan istilah koorporasi untuk mengganbarkan badan hukum. 4 Black’s Law dictionary, west Publising Co, St. Paul, 2004, Hlm. 393\ 5 Ahmad M. Ramli, Status Perusahaan dalam Hukum Perdata Internasional Teori dan Praktek, Mandar Maju, Bandung 1994, Hlm. 9
3
Indonesia sebagai contoh mengaut prinsip inkorporasi, yang berati ketikan MNCs beropasi di Indonesia hukum yang melekat padanya adalah hukum Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Perseroan terbatas. Maka ketika salah satu cabang perusahaan bersekala internasional berdomisili atau melaksanakan kontraknya di Indonesia perusahan itu harus tunduk dengan peraturan perundangundangan Indonesia, termasuk di dalamnya ketentuan-ketentuan mengenai HAM (termasuk di dalamnya standar minimum penerapan HAM) C. Hukum Hak Asasi Manusia HAM didefenisikan sebagai hak yang dimliki manusia sejak manusia itu dilahirkan, hal ini mengandung arti bahwa hak-hak yang terkandung dalam HAM adalah hak-hak yang bersifat bawaan seperti hak hidup, hak untuk hidup memiliki konsekuensi hak atas sandang, pangan dan papan yang memadai bagi sesorang untuk hidup. Pemahaman tentang HAM telah ada sejak lama sekali, dan banyak negara-negara telah memasukan prinsip HAM dalam hukum nasionalnya namun pengaturannya secara internasional dimulai sejak berakhirnya perang dunia II khusunya ketika negara-negara bersepakat mendeklarasikan hak asasi manusia melalui Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Right) yang diprakarsai oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) 1948 dan 2 konvensi turunannya yaitu International Covena on Civil and Political Righst (ICCPR) dan International Covenaan on Economic Social Cultural Rights (ICESCR)beserta protocolnyayang hingga saat ini telah diratifikasi oleh lebih dari 150 negara-negara di dunia, banyaknya negara yang meratifikasi mengandung arti ketentuan dalam kovenan dapat berlaku sebagai hukum kebiasaan. ICCPR dan ICESCR seringkali di bedakan sebagai 2 hak yang berbeda, berikut ini table pembedaan kedua hak ini. Table 1: Pembedaan ICCPR dan ICESCR 6
6
Hak Ekonomi
Hak Politik
Dicapai secara bertahap
Dicapai dengan segera
Negara bersifat aktif
Negara bersifat pasif
Ifdal Kasim, ed, Hak Ekonomi Sosial dan Budaya Esai-esai Pilihan buku 2, ELSAM, 2001, Hlm. xv
4
Tidak dapat diajukan kepengadilan
Dapat diajukan ke pengadilan
Bergantung pada sumber daya
Tidak bergantung pada sumberdaya
Namun sesungguhnya pembagian ini kurang tepat, berikut ini penjelasan singkat mengenai hal ini, 7 pemahaman mengenai hak ekonomi merupakan hak positif tidak sepenuhnnya benar, sebab cukup banyak hak-hak yang diakui di dalamnya menuntut negara agar tidak mengambil tindakan guna melindungi hak ekonomi, contohnya kebebasan memilih sekolah, kebebasan melakukan penelitian larangan mengunakan anak untuk pekerjaan berbahaya dan lain sebagainya, betul bahwa pasal 2 (1) ICESCR mengatakan setiap pihak pada kovenan ini, berjanji untuk mengambil langkah-langkah baik secara individu mapun melalui bantuan kerjasama regional, khususnya dibidang ekonomi dan teknis sepanjang tersedia secara progresif untuk mencapai perujudan penuh dari hak-hak yang diakui oleh kovenan ini dengan cara-cara yang sesuai, dengan pengambilan langkah legislative. namum ketentuan mengenai “berjanji untuk mengambil langkah-langkah” ini perlu di lihat secara utuh dengan melihat pasal-pasal lainnya, maka dapat dikatakan negara tidak hanya mengambil tindakan aktif namun juga tindakan fasif. Sedangkan untuk mengajukan dimuka pengadilan hak-hak dalam ICESCR merupakan hak yang sebenarnya dapat dituntut pemenuhannya dimuka pengadilan terutama untuk hak-hak yang diatur dalam pasal 3,7(a)(1), 8,10(3), 13(2-4), dan pasal 15 (3). Sedangkan argument bergantung pada sumberdaya alam tidak dapat digunakan untuk mengesampingkan pemnuhan hak ini. Dilain pihak tuntutan atas di bawah ICCPR juga tidak dapat sepenuhnya dapat diakatan sebagai kewajiban negara untuk tidak berbuat sesuatu, terhadap krtantuan yang berkaitan dengan penangkapan, penahannan
dan lain sebagainya Negara memiliki
kewajiban untuk menungkanya dalam peraturan perundang-undangan yang ada guna terpenuhinya perlindungan terhadap warga negara. Maka dari pemaparan di atas dapat dikatakan bahwa pembagian secara kaku terhadap 2 (dua) konvenan ini tidak dapat dilakukan, oleh karena pemenuhan hak atas ekonomi tentu dipengaruhi oleh hak sipil dan politik dan sebaliknya. Yang berarti bagaimanapun
77
Ibid, paragraph ini merupakan rangkuman dan – bahasa dari hlm xiv-xix buku ini
5
juga negaralah yang memiliki kewajiban (Obligasinya) untuk menghormati (to protect), melindungi (to respect) dan memenuhi (to fulfil) ham warga negaranya. Pertama, kewajiban negara untuk menghormati, melindungi dan melaksanakan HAM. Menghormati,
menghormati
dimaksudkan
untuk
mengharuskan
negara
untuk
menegakkan ICCPR dan ICESCR baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap hak-hak yang diatur dalam konvensi. Melindungi, negara wajib melindungi HAM warga negara dengan cara mencegah pelanggaran oleh berbagai pihak, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja oleh aparatur negara maupun oleh pihak ketiga sedangkan kewajiban untuk melaksanakan mengharuskan negara mengambil berbagai tidakan baik secara legislative, administrative, anggaran, hukum dan tindakan lain guna pelaksanaan HAM yang diatur dalam konvensi. Kedua, kewajiban bertindak atau berbuat (obligation of conduct)dan mencapai hasil (obligation of result). Kewajiban bertindak merupakan kewajiban untuk melaksanakan dipenuhinya suatu hak tertentu, sebagai contoh 8 agar semua anak dapat mengenyam pendidikan primer tanpa diskriminasi maka pemerintah harus harus mengambil kebijakan ataupun tindakan tertentu, seperti program baca tulis untuk menurangi tingkat buta huruf. Ketiga kewajiban pokok minimum, kewajiban pokok minimum ini terutama pengaturan terhadap implemtasi ICESCR yang mewajibkan negara untuk, paling tidak memberikan pemenuhan hak atas ekonomi, sosial dan budaya secara minimum dan terus mengambil langkah hingga pemenuhan hak atas ekonomi, sosial dan budaya dapat dipenuhi. ICCPR dan ICESCR sering disebut sebagai ham generasi pertama dan HAM generasi ke 2, dalam perkembangnya munculah HAM generasi ke tiga yang dikenal dengan HAM komunal, HAM yang terkait dengan hak bersama masyarakat dunia termasuk di dalamnya HAM lingkungan. D. Kedudukan Multinational CorporationsSebagai Subjek Hak Asasi Manusia Subjek hukum adalah pengemban hak dan kewajiban dalam hukum, begitu pula dengan subjek hukum hukum internasional, subjek hukum internasional adalah pengemban hak 8
Harry Wobowo dan Anharudin, ed, Meneropong hak atas pendidikan dan layanaan kesehatan: Analisis Situasi di Tiga Kabupaten: Indramayu, Sikka dan Jayapura,CESDA-LP3ES, Jakarta, 2005, Hlm. 21
6
dan kewajiban dalam hukum internasional, pengaturan yang sama juga berlaku dalam HAM, subjek HAM adalah pengemban hak dan kewajiban menurut HAM, dalam buku Hukum Hak Asasi Manusia yang diterbitkan oleh Pusat Studi Ham Universitas Islam Indonesia membagi subjek HAM kedalam 3 bagian yaitu 9, 1. Aktor negara-pemangku kewajiban 2. Aktor Non-Negara-pemangku kewajiban 3. Aktor Non-Negara-Pemangku Hak Aktor negara sebagai pengemban kewajiban telah diatur sejak awal kemunculan rezim HAM dikarenakan negara dianggap “pemilik warga negaranya” maka negara berkewajiban untuk melindungi warga negaranya yang terutama dari tidakan kesewenang-wenangan aparatur negara. Sedangkan pemangku aktor non negara pemangku kewajiban terbagi atas MNCs dan kelompok bersenjata sedangkan aktor non negara pemangku hak adalah individu dan kelompok lain (Indigenous people, Refugees dan Minorities) Tulisan ini hendak melihat melihat MNCs sebagai pemangku kewajiban dalam HAM. Secara internasional pengaturan tentang MNCs yang terkait dengan penegakan HAM diatur dalam: 1) UN Draft Norm on the Responsibilitities of Transnational Corrporation and other business enterprises with Regard to Human Right 2) Guiding principles on business and human right 3) OECD Guidelines for Multinational Enterprises 4) ILO Tripartite Declaration of Principle Concerning Multinational Enterprises and social policy UN Draft Norm on the Responsibilitities of Transnational Corrporation and other business enterprises with Regard to Human Right tidak berhasil diterapkan karena tidak terdapat kesepakan diantara para pembentuk, sedangkan Guiding principles on business and human right melahirkan 3 pilar yaitu; pertama, tugas negara untuk melindungi, dari pelanggaran HAM oleh pihak ke-tiga termasuk perusahaan bisnis melalui kebijakan, peraturan dan peradilan yang adil; kedua tanggung jawab MNCs untuk menghormati 9
Eko ed., Op Cit, Hlm. 52
7
HAM yang berarti bahwa perusahaan harus bertindak dengan uji tuntas untuk menghindari dilakukanya perdagangan atas pihak lain dan untuk mengatasi akibat yang merugikan dimana mereka terlibat; dan ketiga, kebutuhan atas akses yang lebih luas kepada korban untuk mendapatkan pemulihan yang efektif baik secara yudisial maupun non yudisial. MNCs dapat menjadi subjek HAM (publik) dalam arti yang terbatas, terbatas disini didasari atas bidang kajian dan sejarah/latar belakang pembentukannya, misalnya Vatikan dan Palang Merah Internasional, kedua subjek hukum internasional ini menjadi subjek hukum internasional dalam arti yang terbatas. Vatikan misalnya, kewenangannya hanya terkait pada bidang kerohanian/keagamaan (Katolik) dan anggapnya Vatikan sebagai subjek hukum internasional oleh karena latar belakang sejarah dan perwakilan Vatikan sendiri terdapat di lebih dari 100 (seratus negara berdaulat) Perusahaan multinasional memiliki pengaruh yang sangat penting dalam kebijakan perdagangan internasional, dengan perannya sebagai pelobi utama yang penting dalam menggerakan dan mengatas namakan perdaganggan yang liberal. Sesuai dengan karakter yang dimilikinya, perusahaan multinasional dapat mempengaruhi kebikakan pemeritah atau negara-negara dengan membatasi kemampuan negara atau pemerintah untuk secara bebas melakukan perpindahan barang, jasa dan modal yang dilakukan dengan melewati batas-batas negara apabila dan dimana strategi perusahaan dapat diterapkan.
10
Ada empat faktor yang saling berkaitan mengapa perusahaan
multinasional dikenai tanggung jawab terhadap penghormatan HAM, yaitu: 11 (1) kekuasaan ekonomi perusahaan multinasional; (2) sifat internasional dari perusahaan multinasional; (3) dampak operasi perusahaan multinasional; (4) terbatasnya kemampuan negara mengatur perusahaan multinasional. Menurut argumen ini: “The size and power of Multinational Corporation and the impact of such corporation on human rights is equivalent to that of many nation-states. As result, broadening the scope of liability for human rights violations under various international covenants so 10
Stephen D. Cohen dalam An An Chandrawulan, Peran dan Dampak Perusahan Multinasional dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia melalui Penanaman Modal dan Perdagangan Internasional, Monograf “Penemuan Hukum Nasional dan Internasional dalam rangka purnabakti Prof. Dr. Yudha Bhakti”, Fikahati Aneska, 2012, Hlm. 19 11 Asep Mulyana, Mengintegrasikan HAM ke dalam Kebijakan dan Praktek Perusahaan, https://kajiankomnasham.files.wordpress.com/2012/12/asep-mulyana-bisnis-ham.pdf diunduh pada 28 April 28, 2015
8
as encompass multinational corporations [as well as nation-state] should be considered.” 12 Negara dalam HAM memiliki 3 kewajiban yaitu: to protect (Perlindungan) to promote (Promosi) dan to fulfill (Pemenuhan), jika diterapkan ICESCR bisa dilakukan melalui serangkaian program yang memungkinkan bagi pemenuhan HAM, seperti mewajibkan negara untuk menggunakan sejumlah uang untuk melindungi hak-hak tersebut atau mewajibkan investor yang beroperasi untuk menghormati HAM atau mewajibkan investor yang beroprasi untuk menghormati hak-hak itu. 13Seperti di jelaskan diatas negara merupakan subjek utama dalam pemenuhan, promosi dan perlindunga HAM, namun
MNCs
sebagai
perusahan
yang
(kadangkala)
memiliki
kemampuan
mempengaruhi negara melalui kebijakan memiliki kewajiban untuk menghormati ham, yang berarti MNCs memang tidak dibebankan untuk menenuhi ham suatu warga negara atau mempromosikan ham warga negara. Kewajiban MNCs terhadap HAM hanya dalam lingkup promosi saja, artinya MNCs dala menjalankan oprasionalnya harus mendasari diri terhadap ketentuan-ketentuan HAM yang telah diatur bagi warga negara, misalkan pemberian upah minimum, negara sebagai pengemban kewajiban terhadap HAM mengeluarkan instrumen hukum menganai standar minimum upah bagai pekerja (pemenuhan terhadap pasal 7(a-d)) maka MNCs berkewajiban untuk menerapan minimal penggajian sesuai dengan starndar inimum yang telah ditetapkan oleh negara. E. SIMPULAN Berdasarkan pembahasan di atas penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut; Perusahaan multinasional/MNCs dapat menjadi subjek (sebagai pengemban kewajiban) dalam hukum hak asasi manusia internasional dalam arti yang terbatas, yaitu dalam hal menghormati HAM warga negara dan apabila MNCs melanggar ketentuan HAM kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban sesuai dengan ketentuan HAM internasional.
12 13
Ibid Ibid., Hlm. 16
9
Daftar Pustaka
BUKU Ahmad M. Ramli, Status Perusahaan dalam Hukum Perdata Internasional Teori dan Praktek, Mandar Maju, Bandung 1994 An An Chandrawulan, Peran dan Dampak Perusahan Multinasional dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia melalui Penanaman Modal dan Perdagangan Internasional, Monograf “Penemuan Hukum Nasional dan Internasional dalam rangka purnabakti Prof. Dr. Yudha Bhakti”, Fikahati Aneska, 2012 Boer Mauna, Hukum Internasional Pengertian, Peran dan Fungsi dalam Dinamika Global, Alumni, Bandung, 2011 Bryan A. Garber, ed, Black’s Law dictionary, West Publising Co, St. Paul, 2004 Harry Wobowo dan Anharudin, ed, Meneropong hak atas pendidikan dan layanaan kesehatan: Analisis Situasi di Tiga Kabupaten: Indramayu, Sikka dan Jayapura, CESDA-LP3ES, Jakarta Ifdal Kasim, ed, Hak Ekonomi Sosial dan Budaya Esai-esai Pilihan buku 2, ELSAM, 2001 Raisul Mutaqien terj, Hans Kelsen, Teori umum Tentang Hukum dan Negara, Penerbit Nusamedia dan Penerbit Nuansa, Bandung, 2006
WEBSITE Asep Mulyana, Mengintegrasikan HAM ke dalam Kebijakan dan Praktek Perusahaan, https://kajiankomnasham.files.wordpress.com/2012/12/asep-mulyana-bisnisham.pdf diunduh pada 28 April 28, 2015
10
