MAJALAH ILMIAH HUKUM DAN MASYARAKAT

ISSN : 0852-6206

NO.II/TH.XXXVI/2011

MAJALAH ILMIAH HUKUM DAN MASYARAKAT Echwan Iriyanto,S.H.,M.H.

:

Pemberian Kompensasi Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme

Edy Wahjuni, SH.,M.Hum.

:

Kegiatan Usaha Perusahaan Modal Ventura Dalam Perusahaan Pasangan Usaha

Warah Atikah, S.H.,M.Hum.

:

Penguasaan Tanah Untuk Kepentingan Kepemilikan Lahan Makam Modern

Halif, S.H.,M.H.

:

Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa

Ratih Listyana Chandra, S.H., M.H

:

Peranan Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Budaya Asli Bangsa (Folklore) Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

Siti Sudarmi, S.H., M.H.

:

Pemenuhan Hak Anak Korban Kejahatan Dan Implementasinya Sebagai Bentuk Perlindungan Anak

Multazaam Muntahaa, S.H., M.Hum.

:

Pemeriksaan Terhadap Pengendara Sepeda Motor Yang Melanggar Peraturan Lalu Lintas Jalan

Diterbitkan oleh :

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER

ISSN : 0852-6206 MAJALAH ILMIAH

NO.II/TH.XXXVI/2011

HUKUM DAN MASYARAKAT Echwan Iriyanto,S.H.,M.H.

:


: Kegiatan Usaha Perusahaan Modal Ventura Dalam Perusahaan Pasangan Usaha

Warah Atikah, S.H.,M.Hum.

: Penguasaan Tanah Untuk Kepentingan Kepemilikan Lahan Makam Modern

Halif, S.H.,M.H.

: Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa

Ratih Listyana Chandra, S.H., M.H

: Peranan Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Budaya Asli Bangsa (Folklore) Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

Siti Sudarmi, S.H., M.H.

: Pemenuhan Hak Anak Korban Kejahatan Dan Implementasinya Sebagai Bentuk Perlindungan Anak

Multazaam Muntahaa, S.H., M.Hum.

: Pemeriksaan Terhadap Pengendara Sepeda Motor Yang Melanggar Peraturan Lalu Lintas Jalan


Diterbitkan oleh :

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER

HUKUM DAN MASYARAKAT Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Jember Terbit 4 Bulan sekali pada bulan April, Agustus dan Desember Penanggung Jawab Ketua Penyunting Dewan Penyunting

Penyunting Pelaksana

Pelaksana Administrasi

: Prof. Dr.M.Arief Amrullah, S.H.,M.Hum : I Wayan Yasa, S.H.,M.H. : 1. Dwi Endah Nurhayati, S.H.,M.Hum 2. Iswi Hariyani, S.H.,M.H. 3. Warah Atikah, S.H.,M.Hum : 1. Dra. Tutik Patmiati 2. Dodik Prihatin AN, S.H.,M.H. 3. Aan Effendi, S.H.,M.H. : 1. Asnan, S.H. 2. Bambang Joko Lelono

HUKUM DAN MASYARAKAT adalah majalah ilmiah Fakultas Hukum Universitas Jember. Majalah ini sebagai media penuangan pelbagai pemikiran masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum dan masyarakat, di samping sebagai media komunikasi antara Fakultas Hukum Universitas Jember dengan para alumninya. Pemuatan tulisan dalam majalah ini bukan berarti sebagai pandangan dari Redaksi atau fakultas, tetapi merupakan pendapat pribadi penulisnya. Redaksi menerima naskah karangan, terutama dari warga Sivitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Jember. Naskah yang dikirim kepada Redaksi maksimal 15 halaman kuarto diketik 1,5 spasi. Alamat Redaksi: Fakultas Hukum Universitas Jember Jl. Kalimantan Nomor 37 Jember Telp. (0331) 335462,322808, 322809 Fax : (0331) 330482 http://www.fh.unej.ac.id

[email protected]

PENGANTAR REDAKSI

H

ukum sebagai salah satu bidang ilmu yang dipelajari di perguruan tinggi, pada akhirnya diharapkan mampu memberikan bekal pengetahuan kepada siapa saja yang membutuhkan. Oleh karena itu, perguruan tinggi melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan harapan tersebut. Salah satu di antaranya adalah penerbitan Majalah Hukum dan Masyarakat secara berkala oleh Fakultas Hukum Universitas Jember, juga dimaksudkan untuk membantu memberikan pencerahan kepada siapa saja yang berminat mempelajari bidang ilmu hukum. Pada edisi II/TH.XXXVI/2011 ini Majalah Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Jember menampilkan berbagai tulisan dari para dosen. Adapun tulisan-tulisan tersebut, adalah : Pemberian Kompensasi Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme; Kegiatan Usaha Perusahaan Modal Ventura Dalam Perusahaan Pasangan Usaha; Penguasaan Tanah Untuk Kepentingan Kepemilikan Lahan Makam Modern; Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Penerapan Prinsip

Mengenali

Pengguna

Jasa;

Peranan

Pemerintah

Dalam

Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Budaya Asli Bangsa (Folklore) Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta; Pemenuhan Hak Anak Korban Kejahatan Dan Implementasinya Sebagai Bentuk Perlindungan Anak; dan Pemeriksaan Terhadap Pengendara Sepeda Motor Yang Melanggar Peraturan Lalu Lintas Jalan.

Semoga berbagai tulisan tersebut mampu memberikan tambahan pengetahuan berupa informasi baru yang berkaitan dengan bidang ilmu hukum. Semoga! Dewan Redaksi,

i

DAFTAR ISI Halaman PengantarRedaksi ………………………………..………………...........

i

Daftar Isi …………………………………………………………….......

ii

Echwan Iriyanto,S.H.,M.H.

:


1


:

Kegiatan Usaha Perusahaan Modal Ventura Dalam Perusahaan Pasangan Usaha : Penguasaan Tanah Untuk Warah Atikah, S.H.,M.Hum Kepentingan Kepemilikan Lahan Makam Modern : Pencegahan Tindak Pidana Halif, S.H.,M.H. Pencucian Uang Melalui Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa : Peranan Pemerintah Dalam Ratih Listyana Chandra, Memberikan Perlindungan Hukum S.H., M.H Terhadap Budaya Asli Bangsa (Folklore) Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta : Pemenuhan Hak Anak Korban Siti Sudarmi, S.H., M.H. Kejahatan Dan Implementasinya Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Multazaam Muntahaa, S.H., : Pemeriksaan Terhadap Pengendara Sepeda Motor Yang Melanggar M.Hum. Peraturan Lalu Lintas Jalan Ketentuan Naskah ...............................................................................

19

ii

33

53

73

85

103

116

Majalah Ilmiah HUKUM DAN MASYARAKAT

NO.II/TH.XXXVI/2011

KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN MODAL VENTURA DALAM PERUSAHAAN PASANGAN USAHA Oleh: Edi Wahjuni, S.H., M.Hum. Abstraksi

P

enyertaan modal Perusahaan Modal Ventura (PMV) dalam Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) maka PMV akan menjadi satu dengan PPU karena turut berpartisipasi dalam pemilikan sebagian kecil saham perusahaan untuk jangka waktu tertentu. Hubungan antara Perusahaan Modal Ventura dengan Perusahaan Pasangan Usaha merupakan hubungan hukum. Hubungan tersebut bersumber pada perjanjian yang dibuat oleh para pihak, yang disebut perjanjian modal ventura. Dasar hukum bagi para pihak yang mengadakan perjanjian modal ventura adalah Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menganut asas kebebasan berkontrak. Kata kunci : Perusahaan Modal Ventura, Perusahaan Pasangan Usaha I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah Kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan selama ini pada umumnya telah menunjukkan hasil yang menggembirakan, meskipun masih tampak beberapa kendala yang harus dihadapi dan kendala tersebut dapat mempengaruhi pelaksanaan pembangunan di masa mendatang. Kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah dan yang dapat mempengaruhi di dalam pelaksanaan pembangunan

adalah penyediaan dana bagi masyarakat yang membutuhkan guna membiayai kegiatan pembangunan. Oleh sebab itu, pemerintah menggariskan kebijakan-kebijakan yang dikaitkan dengan sektor riil maupun sektor keuangan. Kebijakan-kebijakan tersebut pada hakekatnya dimaksudkan agar dapat meningkatkan efisiensi alokasi sumber-sumber dana yang ada. Semakin meningkatnya pembangunan, dana yang berasal dari masyarakat dan terhimpun di dalam perbankan tidak cukup lagi 19

NO.II/TH.XXXVI/2011 [Majalah Ilmiah HUKUM DAN MASYARAKAT

untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. Kesulitan masyarakat mengakses dana dari bank disebabkan antara lain jangkauan persebaran kredit bank yang belum merata, keharusan bank menerapkan prinsip pruden banking, keharusan debitur untuk menyerahkan jaminan, dan terbatasnya kemampuan permodalan bank sendiri. 1 Untuk itu, ditempuh langkah-langkah guna mengatasi keterbatasan dana yang berasal dari perbankan dengan membentuk lembaga lain di luar perbankan yang dapat menghimpun dana yaitu lembaga pembiayaan. Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan yang dimaksud dengan Lembaga Pembiayaan adalah:2 Badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.

1

Sunaryo, 2008, Hukum Lembaga Pembiayaan, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 3 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. 20

Lembaga pembiayaan ini mempunyai beberapa bidang usaha. Salah satu bidang usaha pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 adalah Perusahaan Modal Ventura.3 Pasal 1 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan 4 menyebutkan bahwa: “Perusahaan Modal Ventura (Venture Capital Company) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu Perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (Investee Company) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha”. Modal ventura menurut Clinton Richardson adalah uang 3

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. 4 Ibid.


yang diinvestasikan ke dalam suatu perusahaan atau perorangan yang berisiko tinggi bagi investor. Biasanya perusahaan tersebut berada dalam kondisi tidak mendapatkan pembiayaan dari bank pemodal ventura dengan mensyaratkan tingkat pengembalian investasi setinggi mungkin. Syarat tersebut hanya bisa dipenuhi oleh perusahaan yang mengajukan prospek cerah dan pertumbuhan cepat. Sering kali pemodal ventura menyertakan paket bantuan manajemen untuk memberikan nilai tambah terhadap investasinya.5 Pengertian yang senada juga diberikan oleh Wimar Witoelar sebagaimana dikutip dari Ali Ridho bahwa Modal Ventura diartikan sebagai bentuk pembiayaan dalam bentuk modal saham. 6 Bentuk pembiayaan dari Perusahaan Modal Ventura 5

Robbia,Pancarasa, 1991, Tantangan Menuju Era Modal Ventura di Indonesia”, Artikel pada Majalah Usahawan, Oktober, Hlm. 21. 6 Ali, Ridho, 1992, Hukum Dagang tentang Prinsip dan Fungsi Asuransi dalam Lembaga Keuangan, Pasar Modal, Lembaga Pembiayaan Modal Ventura dan Asuransi Haji, Alumni, Bandung, Hlm. 317.

NO.II/TH.XXXVI/2011

(untuk selanjutnya disebut PMV) pada mitranya yakni Perusahaan Pasangan Usaha (selanjutnya disebut PPU) berupa penyertaan saham, yang ini berarti bahwa Perusahaan Modal Ventura membeli saham-saham dari perusahaan yang akan dibiayai dalam hal ini adalah Perusahaan Pasangan Usaha. Perusahaan modal ventura tentunya membutuhkan dana untuk dapat menjalankan usahanya dalam rangka memberi bantuan pembiayaan pada perusahaan pasangan usaha. Sumber dana bagi suatu perusahaan modal ventura untuk dapat melakukan fungsinya sebagai lembaga pembiayaan adalah berasal dari:7 1. Modal sendiri, 2. Pinjaman dari pihak ketiga, 3. Pasar modal. Pembiayaan melalui Perusahaan Modal Ventura dilakukan dalam bentuk penyertaan modal dan terutama ditujukan untuk membantu perusahaan yang mempunyai potensi untuk berkembang namun menemui 7

Emmy Pangaribuan, Simanjuntak, 1994, Lembaga Pembiayaan, Bahan Penataran Dosen Hukum Dagang, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 11-21 Januari, Hlm. 15. 21


kesulitan dalam menghimpun dana dan penyediaan jaminan. 1.2. Rumusan Masalah Berdasarkan pada gambaran latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut. 1. Apakah kegiatan usaha Perusahaan Modal Ventura dalam Perusahaan Pasangan Usaha? 2. Apakah hubungan hukum antara Perusahaan Modal Ventura dengan Perusahaan Pasangan Usaha? II. PEMBAHASAN 2.1.Kegiatan Usaha Perusahaan Modal Ventura dalam Perusahaan Pasangan Usaha. Di dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan dikatakan bahwa:8 “Kegiatan usaha perusahaan modal ventura meliputi penyertaan saham (iquity participation), penyertaan 8

Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. 22

melalui pembelian obligasi konversi (quasi equity participation) dan pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha (profit/revenue sharing)”. 1. Penyertaan saham adalah penyertaan modal langsung, yaitu PMV menyertakan modalnya secara langsung baik dengan membeli saham biasa maupun saham preferen. Pola ini dikenal juga dengan pembiayaan modal langsung. Penyertaan saham wajib dilakukan oleh PMV dalam bentuk penyertaan modal secara langsung kepada PPU yang berbentuk Badan Hukum Perseroasn Terbatas untuk jangka waktu paling lama 10 tahun. 2. Penyertaan melalui pembelian obligasi konversi adalah salah satu bentuk penyertaan modal tidak langsung yang pada awalnya dilakukan dalam bentuk hutang-piutang. Obligasi ini nantinya dapat dikonversikan menjadi saham Perusahaan Modal Ventura dalam Perusahaan Pasangan Usaha. Pembiayaan dalam bentuk obligasi konversi pada prinsipnya adalah pemberian


pinjaman kepada PPU yang dapat dikonversi menjadi saham biasa. Penyertaan melalui pembelian obligasi konversi wajib dilakukan oleh PMV dalam bentuk pembelian obligasi konversi yang diterbitkan oleh PPU yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas. 3. Pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. Bentuk pembiayaan ini menekankan pada aspek bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dibiayai. Pembiayaan dengan pola pembagian atas hasil usaha berdasarkan laba yang dihasilkan dari selisih lebih total pendapatan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan dan pembagian atas hasil usaha berdasarkan pendapatan, hal ini harus dilakukan antara PMV dengan PPU yang telah berbadan hukum. 9 Calon perusahaan pasangan usaha terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada perusahaan modal ventura, 9

Miranda Nasihin, 2012, Segala Hal Tentang Hukum Lembaga Pembiayaan, Buku Pintar, Yogyakarta, Hlm. 119-122.

NO.II/TH.XXXVI/2011

selanjutnya perusahaan modal ventura mengadakan penilaian terhadap permohonan yang diajukan perusahaan pasangan usaha yang mencakup bidang bisnis, manajemen, pasar dan pemasaran serta prioritas sektor bisnis. Mengenai sektor-sektor usaha perusahaan pasangan usaha diatur di dalam Kepmenkeu Nomor 227/KMK.01/1994 tentang Sektor-Sektor Usaha Perusahaan Pasangan Usaha dari Perusahaan Modal Ventura dan Perlakuan Perpajakan atas Penyertaan Modal dan/atau Pengalihan Penyertaan Modal Perusahaan Modal Ventura.10 Di dalam Kepmenkeu Nomor 227/KMK.01/1994 sektor-sektor usaha dari perusahaan pasangan usaha diatur dan sektor-sektor usaha dari pasangan usaha ini menjadi sektor usaha yang mendapat prioritas untuk dibiayai dengan usaha modal ventura, dan sektor 10

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 227/KMK.01/1994 tentang SektorSektor Usaha Perusahaan Pasangan Usaha dari Perusahaan Modal Ventura dan Perlakuan Perpajakan atas Penyertaan Modal dan/atau Pengalihan Penyertaan Modal Perusahaan Modal Ventura. 23


usaha yang mendapat prioritas utama biasanya di-sesuaikan dengan rencana kerja dari pihak perusahaan modal ventura.11 Pada dasarnya perjanjian modal ventura adalah perjanjian untuk membentuk suatu perusahaan baru dalam bentuk PT. di mana para pihak dalam hal ini perusahaan modal ventura dan perusahaan pasangan usaha menyetorkan sesuatu (inbreng). Membentuk perusahaan baru dimaksudkan apabila perusahaan pasangan usaha sebelumnya belum berbentuk PT. perusahaan baru dalam bentuk PT. adalah tetap merupakan perusahaan pasangan usaha yang menjadi pihak dalam perjanjian modal ventura. Perusahaan pasangan usaha apabila sudah berbentuk PT. maka perusahaan modal ventura bersama perusahaan pasangan usaha melakukan perubahan anggaran dasar dari PT. perusahaan pasangan usaha, perubahan ini dilakukan oleh karena perusahaan modal ventura akan menjadi pemegang saham dalam PT. perusahaan pasangan usaha, dengan demikian baik 11

24

Ibid.

pihak perusahaan modal ventura maupun perusahaan pasangan usaha sebagai pemegang saham yang masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang sama serta memiliki tujuan yang sama yakni menikmati keuntungan dan memikul kerugian barsama-sama. Ada dua model pembiayaan modal ventura yakni early-stage financing dan laterstage financing.12 Model earlystage financing dimaksudkan untuk mewujudkan hasil-hasil penemuan ilmiah yang bernilai bisnis dan model later-stage financing diterapkan pada perusahaan yang sudah berjalan namun berada dalam kondisi kesulitan finansial. Pembiayaan dengan modal ventura kepada perusahaan pasangan usaha tergantung dari tingkat pertumbuhan suatu perusahaan dan jenis usahanya. Di samping itu, pihak perusahaan modal ventura sebagai pemegang saham minoritas dalam perusahaan pasangan usaha sehingga 12

Bahauddin,Darus, 1991, Modal Ventura di Indonesia Penyelenggaraan dan Permasalahan, Artikel pada Majalah Usahawan, Oktober, Hlm. 22.


perusahaan modal ventura berharap dengan bantuan yang diberikan kepada perusahaan pasangan usaha dapat mendatangkan keuntungan bagi kedua belah pihak. Modal ventura merupakan alternatif pendanaan di luar perbankan, hal ini disebabkan karena melalui penyertaan modal ventura maka perusahaan akan memperoleh dana dari perusahaan modal ventura yang nantinya diharapkan ada pengembangan dan peningkatan mutu perusahaan. Selain itu, perusahaan modal ventura memberikan bantuan dengan mengikutsertakan tenaga ahli dan mentransfer teknologi yang mereka miliki di dalam usaha mengembangkan perusahaan mitranya dalam hal ini perusahaan pasangan usaha. Ada beberapa kelebihan pembiayaan modal ventura sebagai berikut: a) Merupakan dana jangka pendek dan menengah yang relatif murah dengan sistem repayment yang cukup fleksibel. b) Sumber dana bagi perusahaan yang baru yang belum memenuhi syarat untuk

c)

d)

e)

f)

g)

NO.II/TH.XXXVI/2011

mendapatkan dana dari sumber pendanaan lainnya. Bantuan manajemen yang diberikan oleh perusahaan modal ventura terhadap perusahaan pasangan usaha akan menambah majunya perusahaan. Perusahaan modal ventura sangat perhatian terhadap maju mundurnya perusahaan sehingga jalannya perusahaan pasangan usaha selalu dimonitor. Perusahaan modal ventura umumnya adalah perusahaan yang telah mempunyai reputasi, maka dengan penyertaan sahamnya ke dalam perusahaan pasangan usaha ikut pula menaikkan pamor dari perusahaan pasangan usaha. Perusahaan pasangan usaha dapat memperluas jaringan usaha lewat partner dari perusahaan modal ventura. Pada umumnya modal ventura diberikan kepada perusahaan kecil maka dapat mengangkat dan melindungi pengusaha

25


kecil dan memperluas 13 kesempatan kerja. Kegiatan modal ventura sebagaimana dikemukakan sebelumnya adalah menyelenggarakan pembiayaan dalam Perusahaan Pasangan Usaha yang dianggap layak untuk dibiayai. Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan diartikan sebagai berikut:14 “Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan. Menurut Pasal 19 A ayat (4) Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 468/KMK.017/1995 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara 13

Munir,Fuady, 2006, Hukum tentang Pembiayaan, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 125. 14 Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan. 26

Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan sebagaiman telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan No.1256/KMK.00/1989 tanggal 18 November 1989 yang menyatakan perusahaan pembiayaan sebagaimana di mana dimaksud dalam ayat (1) yang telah memilih untuk menjadi perusahaan modal ventura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dalam keputusan ini, dilarang melakukan transaksi baru sewa guna usaha, anjak piutang, kartu kredit, dan pembiayaan konsumen. 15 Dengan demikian peranan pihak perusahaan modal ventura tidak bersifat pasif tetapi terlibat secara aktif dalam seluruh kagiatan yang dilakukan oleh perusahaan pasangan usaha. 2.2. Hubungan Hukum Antara PMV dan PPU 15

Pasal 19 A ayat (4) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 468/KMK.017/1995 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 Tanggal 20 Desember 1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1256/KMK.00/1989 Tanggal 18 Nopember 1989.


Manusia adalah makluk sosial, oleh karena itu manusia senantiasa membutuhkan bantuan dan kerja sama dengan orang lain. Kebutuhan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. 16 Salah satu wujud dari hubungan atau kerja sama adalah hubungan hukum. Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum. Hukum mengaturnya karena perbuatan yang dilakukan oleh para pihak merupakan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang menimbulkan akibat hukum dan akibat hukum tersebut memang dikehendaki oleh para pihak. Hubungan hukum dapat terjadi karena undang-undang atau karena ditetapkan oleh para pihak sendiri dalam perjanjian. Pasal 1233 KUHPerdata, ada 2 (dua) sumber perikatan yaitu perjanjian dan undang-undang. 17 Pada hakikatnya perikatan yang lahir karena perjanjian merupakan perikatan yang di-

NO.II/TH.XXXVI/2011

kehendaki oleh para pihak, hal ini dikarenakan melalui perjanjian pihak-pihak yang terkait dapat mengubah dan melepaskan hakhak serta kewajibankewajibannya. Hubungan antara perusahaan modal ventura dengan perusahaan pasangan usaha merupakan hubungan hukum. Hubungan tersebut bersumber pada perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam hal ini perusahaan modal ventura dengan perusahaan pasangan usaha. Perjanjian yang dibuat antara perusahaan modal ventura dengan perusahaan pasangan usaha disebut perjanjian modal ventura. Perjanjian modal ventura adalah perjanjian tentang kegiatan pembiayaan dan pengembangan perusahaan antara perusahaan modal ventura dan perusahaan pasangan usaha di mana pihak perusahaan modal ventura membiayai pendirian pengembangan, perbaikan, atau pengambilalihan perusahaan pasangan usaha melalui penyertaan saham, pinjaman atau jenis pembiayaan lainnya.18

16

Sudikno,Mertokusumo, 1991, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta, Hlm. 1. 17 Pasal 1233 Kitab UndangUndang Hukum Perdata

18

Irman,Rajagukguk, Beberapa Pemikiran bagi Penyusunan Aturan Hukum Modal Ventura, Seminar 27


Dasar hukum bagi para pihak yang mengadakan perjanjian modal ventura adalah Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah akan berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang mengadakan, berarti undang-undang memberikan kebebasan kepada pihak-pihak untuk mengadakan perjanjian di luar yang telah diatur secara khusus serta bebas menentukan aturan-aturan 19 sendiri. Kebebasan ini dimungkinkan karena Kitab UndangUndang Hukum Perdata Buku III menganut sistem terbuka, sehingga Pasal 1388 ayat (1) KUHPerdata menganut asas kebebasan berkontrak. Kebebasan mengadakan perjanjian dan mengatur sendiri aturanaturannya tetap tidak boleh bertentangan dengan undangundang, kesusilaan dan ketertiban Aspek-Aspek Hukum Modal Ventura dalam Peranannya sebagai Alternatif Permodalan di Indonesia, Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 30 Nopember-2 Desember 1992, Hlm. 3. 19 Pasal 1388 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

28

umum. Hal ini juga diberlakukan pada perjanjian modal ventura yang dibuat antara perusahaan modal ventura dengan perusahaan pasangan usaha. Menurut Pasal 19 A ayat (4) Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 468/KMK.017/1995 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1256/KMK.00/1989 tanggal 18 November 1989 yang menyatakan perusahaan pembiayaan sebagaimana di mana dimaksud dalam ayat (1) yang telah memilih untuk menjadi perusahaan modal ventura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dalam keputusan ini, dilarang melakukan transaksi baru sewa guna usaha, anjak piutang, kartu kredit, dan pembiayaan konsumen. 20 Dengan 20

Pasal 19 A ayat (4) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 468/KMK.017/1995 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 Tanggal 20 Desember 1988 tentang


demikian hubungan hukum terjadi antara perusahaan modal ventura dan perusahaan pasangan usaha serta berdasarkan perjanjian yang dibuat antara perusahaan modal ventura dan perusahaan pasangan usaha. III. PENUTUP 3.1.Kesimpulan Berdasarkan pembahasan ada dua hal yang dapat disimpulkan, yaitu sebagai berikut: 1. Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2009 kegiatan usaha PMV meliputi penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan pembiayaam berdasarkan pembagian atas hasil usaha. Dalam kegiatan usahanya, PMV dapat menyertakan pelatihan dan pendampingan kepada PPU di bidang administrasi, akuntansi, manajemen, dan pemasaran, serta bidang lainnya yang

Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1256/KMK.00/1989 Tanggal 18 Nopember 1989.

NO.II/TH.XXXVI/2011

mendukung kegiatan usaha PMV. 2. Pada dasarnya hubungan antara PMV dengan PPU merupakan hubungan hukum. Hubungan tersebut bersumber pada perjanjian. Perjanjian yang dibuat antara Perusahaan Modal Ventura dengan Perusahaan Pasangan Usaha disebut perjanjian modal ventura. Dasar hukum bagi para pihak yang mengadakan perjanjian modal ventura adalah Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. 3.2.Saran 1. Hendaknya kegiatan usaha yang dilakukan PMV pada PPU bertujuan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa sehingga dapat memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan bagi PPU. 2. Hendaknya perjanjian modal ventura yang dibuat antara PMV dengan PPU tidak bertentangan dengan undangundang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

29


DAFTAR PUSTAKA A. Buku Ali Ridho, 1992, Hukum Dagang tentang Prinsip dan Fungsi Asuransi dalam Lembaga Keuangan, Pasar Modal, Lembaga Pembiayaan Modal Ventura dan Asuransi Haji, Alumni, Bandung. Bahauddin Darus, “Modal Ventura di Indonesia Penyelenggaraan dan Permasalahan”, Artikel pada Majalah Usahawan, Oktober, 1991. Emmy Pangaribuan Simanjuntak, “Lembaga Pembiayaan”, Bahan Penataran Dosen Hukum Dagang, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 11-21 Januari, 1994. Irman Rajagukguk, “Beberapa Pemikiran bagi Penyusunan Aturan Hukum Modal Ventura”, Seminar Aspek-Aspek Hukum Modal Ventura dalam Peranannya sebagai Alternatif Permodalan di Indonesia, Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 30

Airlangga Surabaya, 30 Nopember-2 Desember, 1992. Miranda Nasihin, 2012, Segala Hal Tentang Hukum Lembaga Pembiayaan, Buku Pintar, Yogyakarta. Munir,Fuady, 2006, Hukum tentang Pembiayaan, Citra Aditya Bakti, Bandung. Robbia, Pancarasa, “Tantangan Menuju Era Modal Ventura di Indonesia”, Artikel pada Majalah Usahawan, Oktober, 1991. Sudikno,Mertokusumo, 1991, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta. Sunaryo, 2008, Hukum Lembaga Pembiayaan, Sinar Grafika, Jakarta. B. Perundang-Undangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan


Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 227/KMK.01/1994 tentang Sektor-Sektor Usaha Perusahaan Pasangan Usaha dari Perusahaan Modal Ventura dan Perlakuan Perpajakan atas Penyertaan Modal dan/atau Pengalihan Penyertaan Modal Perusahaan Modal Ventura

NO.II/TH.XXXVI/2011

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 468/KMK.017/1995 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 Tanggal 20 Desember 1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1256/KMK.00/1989 Tanggal 18 Nopember 1989 .

31


32

MAJALAH ILMIAH HUKUM DAN MASYARAKAT

Recommend Documents