ISSN : 0852-6206
NO.II/TH.XXXVI/2011
MAJALAH ILMIAH HUKUM DAN MASYARAKAT Echwan Iriyanto,S.H.,M.H.
:
Pemberian Kompensasi Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme
Edy Wahjuni, SH.,M.Hum.
:
Kegiatan Usaha Perusahaan Modal Ventura Dalam Perusahaan Pasangan Usaha
Warah Atikah, S.H.,M.Hum.
:
Penguasaan Tanah Untuk Kepentingan Kepemilikan Lahan Makam Modern
Halif, S.H.,M.H.
:
Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa
Ratih Listyana Chandra, S.H., M.H
:
Peranan Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Budaya Asli Bangsa (Folklore) Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
Siti Sudarmi, S.H., M.H.
:
Pemenuhan Hak Anak Korban Kejahatan Dan Implementasinya Sebagai Bentuk Perlindungan Anak
Multazaam Muntahaa, S.H., M.Hum.
:
Pemeriksaan Terhadap Pengendara Sepeda Motor Yang Melanggar Peraturan Lalu Lintas Jalan
Diterbitkan oleh :
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER
ISSN : 0852-6206 MAJALAH ILMIAH
NO.II/TH.XXXVI/2011
HUKUM DAN MASYARAKAT Echwan Iriyanto,S.H.,M.H.
:
Edy Wahjuni, SH.,M.Hum.
: Kegiatan Usaha Perusahaan Modal Ventura Dalam Perusahaan Pasangan Usaha
Warah Atikah, S.H.,M.Hum.
: Penguasaan Tanah Untuk Kepentingan Kepemilikan Lahan Makam Modern
Halif, S.H.,M.H.
: Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa
Ratih Listyana Chandra, S.H., M.H
: Peranan Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Budaya Asli Bangsa (Folklore) Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
Siti Sudarmi, S.H., M.H.
: Pemenuhan Hak Anak Korban Kejahatan Dan Implementasinya Sebagai Bentuk Perlindungan Anak
Multazaam Muntahaa, S.H., M.Hum.
: Pemeriksaan Terhadap Pengendara Sepeda Motor Yang Melanggar Peraturan Lalu Lintas Jalan
Pemberian Kompensasi Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme
Diterbitkan oleh :
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER
HUKUM DAN MASYARAKAT Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Jember Terbit 4 Bulan sekali pada bulan April, Agustus dan Desember Penanggung Jawab Ketua Penyunting Dewan Penyunting
Penyunting Pelaksana
Pelaksana Administrasi
: Prof. Dr.M.Arief Amrullah, S.H.,M.Hum : I Wayan Yasa, S.H.,M.H. : 1. Dwi Endah Nurhayati, S.H.,M.Hum 2. Iswi Hariyani, S.H.,M.H. 3. Warah Atikah, S.H.,M.Hum : 1. Dra. Tutik Patmiati 2. Dodik Prihatin AN, S.H.,M.H. 3. Aan Effendi, S.H.,M.H. : 1. Asnan, S.H. 2. Bambang Joko Lelono
HUKUM DAN MASYARAKAT adalah majalah ilmiah Fakultas Hukum Universitas Jember. Majalah ini sebagai media penuangan pelbagai pemikiran masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum dan masyarakat, di samping sebagai media komunikasi antara Fakultas Hukum Universitas Jember dengan para alumninya. Pemuatan tulisan dalam majalah ini bukan berarti sebagai pandangan dari Redaksi atau fakultas, tetapi merupakan pendapat pribadi penulisnya. Redaksi menerima naskah karangan, terutama dari warga Sivitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Jember. Naskah yang dikirim kepada Redaksi maksimal 15 halaman kuarto diketik 1,5 spasi. Alamat Redaksi: Fakultas Hukum Universitas Jember Jl. Kalimantan Nomor 37 Jember Telp. (0331) 335462,322808, 322809 Fax : (0331) 330482 http://www.fh.unej.ac.id
[email protected]
PENGANTAR REDAKSI
H
ukum sebagai salah satu bidang ilmu yang dipelajari di perguruan tinggi, pada akhirnya diharapkan mampu memberikan bekal pengetahuan kepada siapa saja yang membutuhkan. Oleh karena itu, perguruan tinggi melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan harapan tersebut. Salah satu di antaranya adalah penerbitan Majalah Hukum dan Masyarakat secara berkala oleh Fakultas Hukum Universitas Jember, juga dimaksudkan untuk membantu memberikan pencerahan kepada siapa saja yang berminat mempelajari bidang ilmu hukum. Pada edisi II/TH.XXXVI/2011 ini Majalah Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Jember menampilkan berbagai tulisan dari para dosen. Adapun tulisan-tulisan tersebut, adalah : Pemberian Kompensasi Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme; Kegiatan Usaha Perusahaan Modal Ventura Dalam Perusahaan Pasangan Usaha; Penguasaan Tanah Untuk Kepentingan Kepemilikan Lahan Makam Modern; Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Penerapan Prinsip
Mengenali
Pengguna
Jasa;
Peranan
Pemerintah
Dalam
Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Budaya Asli Bangsa (Folklore) Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta; Pemenuhan Hak Anak Korban Kejahatan Dan Implementasinya Sebagai Bentuk Perlindungan Anak; dan Pemeriksaan Terhadap Pengendara Sepeda Motor Yang Melanggar Peraturan Lalu Lintas Jalan.
Semoga berbagai tulisan tersebut mampu memberikan tambahan pengetahuan berupa informasi baru yang berkaitan dengan bidang ilmu hukum. Semoga! Dewan Redaksi,
i
DAFTAR ISI Halaman PengantarRedaksi ………………………………..………………...........
i
Daftar Isi …………………………………………………………….......
ii
Echwan Iriyanto,S.H.,M.H.
:
Pemberian Kompensasi Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme
1
Edy Wahjuni, SH.,M.Hum.
:
Kegiatan Usaha Perusahaan Modal Ventura Dalam Perusahaan Pasangan Usaha : Penguasaan Tanah Untuk Warah Atikah, S.H.,M.Hum Kepentingan Kepemilikan Lahan Makam Modern : Pencegahan Tindak Pidana Halif, S.H.,M.H. Pencucian Uang Melalui Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa : Peranan Pemerintah Dalam Ratih Listyana Chandra, Memberikan Perlindungan Hukum S.H., M.H Terhadap Budaya Asli Bangsa (Folklore) Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta : Pemenuhan Hak Anak Korban Siti Sudarmi, S.H., M.H. Kejahatan Dan Implementasinya Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Multazaam Muntahaa, S.H., : Pemeriksaan Terhadap Pengendara Sepeda Motor Yang Melanggar M.Hum. Peraturan Lalu Lintas Jalan Ketentuan Naskah ...............................................................................
19
ii
33
53
73
85
103
116
Majalah Ilmiah HUKUM DAN MASYARAKAT
NO.II/TH.XXXVI/2011
PENGUASAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN KEPEMILIKAN LAHAN MAKAM MODERN Oleh: Warah Atikah, SH., M.Hum.
ABSTRAKSI
P
ada masa sekarang ini kebutuhan manusia akan tanah makin terasa sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk dan kegiatan sektor ekonomi yang semakin pesat, sedangkan tanah hampir tidak pernah mengalami perubahan atau relatif tetap. Hal ini telah menimbulkan perubahan fungsi tanah menjadi barang komoditas ekonomi, yakni tanah dianggap sebagai obyek investasi semata-mata dengan tujuan memanfaatkan atau mengamankan modal. Salah satunya adalah maraknya kepemilikan tanah makam modern. Munculnya bisnis usaha penyediaan lahan makam (funeral estate atau memorial park) terutama bagi kalangan menengah-atas perkotaan, sebagai jawaban untuk memenuhi permintaan tempat pemakaman yang nyaman dan memadai bagi masyarakat. Kata kunci: Penguasaan tanah, kepemilikan lahan, makam moder I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Tanah mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia, sebab aktifitas yang dilakukan oleh manusia tidak dapat lepas dari tanah. Tanah diperlukan manusia sejak lahir hingga meninggal dunia. Dalam kehidupan manusia, tanah pada awalnya berfungsi sebagai faktor produksi, yaitu di atas tanah
didirikan bangunan rumah untuk tempat tinggal atau tempat hunian. Namun, dalam perkembangannya tanah menjadi komoditas ekonomi, yaitu seseorang memiliki atau menguasai tanah berorientasi untuk mendapatkan keuntungan. Peningkatan jumlah penduduk yang diikuti oleh gencarnya pembangunan fisik di perkotaan, membuat konsumsi lahan terus bertambah. Selain itu, 33
NO.II/TH.XXXVI/2011 [Majalah Ilmiah HUKUM DAN MASYARAKAT
lahan untuk orang yang masih hidup makin hari makin mendesak lahan untuk orang mati. Oleh karena itu lahan makam kini menjadi ‘barang’ langka, yang kemudian menciptakan peluang bagi kemunculan usaha penyediaan lahan makam (funeral estate atau memorial park). Hal itu terjadi terutama bagi kalangan menengah-atas, yang menginginkan lahan makam nyaman dan memadai di tengah kondisi tempat pemakaman umum (TPU) milik Pemda yang sudah sangat padat, angker, suram, dan seram serta terkesan semrawut. Di Jawa Timur, funeral estate ‘kelas atas’ antara lain Asri Abadi di Lawang, Kabupaten Malang, yang berdiri November 2008, dan Puncak Nirwana Memorial Park di Pasuruan yang diresmikan pada Juli 2011. Sebelumnya juga sudah ada taman makam Sentong Baru, juga di Lawang. Paling baru, terdengar kabar bahwa Grup Lippo juga akan mendirikan taman makam di Jawa Timur. Taman makam milik Grup Lippo ini merupakan ekspansi dari taman makam San Diego Hills
yang mereka dirikan di Karawang, Jawa Barat pada 2007 yang menjadi pioner bisnis taman makam modern dan berskala luas di Indonesia.1 Perluasan taman makam tersebut sebagai jawaban untuk memenuhi permintaan tempat pemakaman yang nyaman dan memadai bagi masyarakat. Disebut modern, lantaran taman-taman makam itu tidak sekedar menyediakan lahan semata. Ada perhitungan-perhitungan tertentu dari sisi lanskap (termasuk feng-shui) sehingga taman makam terlihat tidak seperti Tempat Pemakaman Umum (TPU) tradisional, namun benar-benar taman (park), hanya saja di dalamnya ada kuburankuburan. Pembeli taman makam dapat memesan lahan (kavling) dalam luasan yang berbeda, tidak dibatasi hanya satu ukuran. Di Asri Abadi, misalnya, lahan terkecil yang ditawarkan adalah seluas 4 x 6 meter, sedangkan yang terluas seukuran 500 meter persegi. Sudah tentu, harga lahan di taman makam tidak dapat dibandingkan dengan harga lahan
1
Hlm.12. 34
Surya,
29
Februari
2012.
Majalah Ilmiah HUKUM DAN MASYARAKAT
di TPU yang spiritnya lebih sebagai fasilitas sosial. Pada umumnya, TPUTPU milik pemda atau desa sudah membatasi peruntukan lahan yang tersedia untuk kuburan. Misalnya, satu kavling ukuran 1 x 2 meter adalah untuk satu jenazah. Pembelian lebih dari satu kavling memang dimungkinkan namun hanya untuk beberapa orang yang masih satu keluarga. Hal ini disebabkan karena makin terbatasnya lahan di TPU-TPU di Surabaya. Berdasarkan data yang ada, dari 13 TPU yang dikelola Pemkot Surabaya, 11 diantaranya sudah penuh. Kalaupun masih ada jenazah baru yang dimakamkan disitu, pola pemakamannya adalah penumpukan atau tumpangan. Maksudnya, jenazah baru dikuburkan di liang sama yang sudah ditempati oleh jenazah lama yang berusia setidaknya tiga tahun. Itu pun tidak sembarang jenazah diizinkan ditumpuk. Gambaran itulah yang dianggap sebagai pembatasan oleh para konsumen yang menginginkan kavling lebih luas kendati hanya untuk lahan
NO.II/TH.XXXVI/2011
makam bagi satu orang. Misalnya, kavling seluas 30 meter persegi, karena ahli waris ingin membuat makam yang bagus dengan taman-taman atau pancuran air di sekelilingnya. Kebutuhan-kebutuhan seperti itulah yang disambut oleh pengembang lahan pemakaman modern. 1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah : 1. Bagaimana perubahan alih fungsi lahan menjadi tanah makam modern ? 2. Apa yang menjadi faktor penyebab munculnya bisnis lahan makam modern? 3. Bagaimana ketimpangan pola penguasaan tanah yang ada di masyarakat ? II. PEMBAHASAN 2.1 Perubahan Alih Fungsi Lahan Menjadi Tanah Makam Modern Sebagaimana dikemukaan oleh Tjondronegoro2, tanah yang 2
Tjondronegoro, MPS. Gejala Konflik Pertanahan Di Indonesia. 35
NO.II/TH.XXXVI/2011 [Majalah Ilmiah HUKUM DAN MASYARAKAT
menjadi aset utama bagi rakyat banyak adalah tanah untuk bercocok tanam. Namun demikian, keberpihakan pemerintah cenderung kepada kelompok tertentu, misalnya para pemilik modal dalam hal penguasaan dan pemanfaatan lahan, mendorong terjadinya pengalihfungsian lahan produktif menjadi sektor-sektor non pertanian. Hal ini menyebabkan kepemilikan aset masyarakat petani pada khususnya semakin berkurang dan hal tersebut dapat menjadi potensi konflik pertanahan. Bab Ketentuan Umum Pasal 1 Peraturan Pemerintah RI No.16 tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah menjelaskan bahwa pemanfaatan tanah adalah kegiatan untuk mendapatkan nilai tambah tanpa mengubah wujud fisik penggunaan tanahnya. Namun, perkembangan kota-kota dewasa ini, selalu ditandai dengan proses restruktur internal, baik secara sosio ekonomi maupun fisik. Secara fisik, proses restrukturisasi ditandai dengan perubahan penggunaan tanah, Bogor: Institut Pertanian Bogor. 2000, Hlm.10. 36
baik di kota inti maupun di pinggiran. Kawasan pusat kota mengalami perubahan penggunaan tanah yang sangat intensif dari kawasan tempat tinggal menjadi kawasan bisnis, perkantoran, perhotelan dan sebagainya. Di lain pihak, di kawasan pinggir kota terjadi alih fungsi (konversi) penggunaan tanah secara besar-besaran dari tanah pertanian subur ke kawasan industri dan permukiman berskala besar (kota-kota baru). Barlowe dalam Afianto3, membagi pemanfaatan lahan ke dalam beberapa bagian yaitu: 1. Pemukiman dan industri, meliputi sebagian besar penggunaan lahan di perkotaan, tetapi hanya sebagian kecil dari penggunaan lahan seluruhnya; 2. Pertanian, meliputi areal tanaman pertanian, yaitu pangan dan perkebunan yang merupakan porsi terbesar dari penggunaan lahan seluruhnya;
3
Afianto, ED. 2002, Perubahan Struktur Agraria Di Pedesaan. Bogor: Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor.
Majalah Ilmiah HUKUM DAN MASYARAKAT
3. Padang rumput dan penggembalaan, meliputi penggunaan lahan untuk peternakan termasuk komplek peternakan (range); 4. Perhutanan, meliputi penggunaan lahan untuk hutan industri, hutan lindung dan belukar. Klasifikasi ini berdekatan dengan peng-gunaan lahan untuk pertanian; 5. Lain-lain, meliputi penggunaan lahan untuk tempat rekreasi, jalan raya, pertambangan, pembuangan sampah dan lain-lain. Pada masa sekarang ini kebutuhan manusia akan tanah makin terasa sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk dan kegiatan sektor ekonomi yang semakin pesat, sedangkan tanah hampir tidak pernah mengalami perubahan atau relatif tetap. Sebagai akibat dari hubungan yang tidak seimbang antara pertumbuhan penduduk yang semakin besar dengan jumlah tanah yang relatif tetap tidak bertambah telah menimbulkan pada fungsi tanah menjadi barang komoditas ekonomi, yakni tanah dianggap sebagai objek investasi semata-mata dengan tujuan
NO.II/TH.XXXVI/2011
memanfaatkan atau mengamankan modal. Hal tersebut tentu saja hanya dapat dilakukan oleh segelintir orang yang berstatus ekonomi kuat sementara mereka yang berasal dari strata/kelas bawah tidak memiliki akses memadai untuk memiliki tanah. Akibatnya, pemilikan dan penguasaan tanah terkonsentrasi pada segelintir orang dan mem-buat rakyat kecil semakin terdesak. Banyak lahan-lahan pertanian yang dimiliki oleh orang-orang kota berubah fungsi menjadi lahan non pertanian. Salah satunya adalah maraknya kepemilikan tanah makam modern. Meskipun pasarnya tidak sebesar di Jakarta, bisnis penyediaan lahan makam (funeral estate atau memorial park) mewah dan modern dinilai prospektif di Jawa Timur. Hal itu disebabkan sangat terbatasnya lahan di tempat pemakaman umum (TPU) tradisional di Jawa Timur, sehingga membuat TPU kini tampak padat dan semrawut sehingga kurang diminati kalangan kelas atas yang menghendaki kenyamanan untuk tempat penguburan sanak-keluarganya, ter-
37
NO.II/TH.XXXVI/2011 [Majalah Ilmiah HUKUM DAN MASYARAKAT
masuk kenyamanan ketika mereka berziarah. Usaha penyediaan lahan makam mewah di Jawa Timur (khususnya Surabaya dan sekitarnya) kini makin semarak dengan rencana Grup Lippo untuk membuat lahan makam modern seluas 300 hektar. Memorial park itu akan menjadi perluasan bisnis dari usaha serupa yang sudah sukses digarap Lippo di Jakarta, yakni taman makam San Diego Hills. Alih fungsi tanah produktif dan non produktif untuk kepentingan kepemilikan tanah makam modern sudah mulai muncul pada tahun 2003. Pada Juli 2003, PT Alam Hijau Lestari mengubah lahan tidak produktif seluas 35 hektar di kawasan Karawang Barat menjadi taman pemakaman elit. Lahan dengan daya tampung mencapai 10 ribu unit makam tersebut kemudian diberi nama Lestari Memorial Park atau Taman Kenangan Lestari. Kemudian, menjelang akhir tahun 2003, tak seberapa jauh dari lokasi Taman Kenangan Lestari, PT Permata Bumi Kencana mulai membangun taman pemakaman sejenis, dengan nama Taman Memorial
38
Graha Sentosa dengan luas 200 hektar, di Kampung Kaligandu, Teluk Jambe, Karawang4. Sebelumnya, taman makam modern juga berdiri di Sukorejo, Pasuruan, yakni Puncak Nirwana Memorial Park (PNMK) pada Juli 2011, serta taman makam Asri Abadi di Lawang, Kabupaten Malang, yang diresmikan pada November 2008, juga ada yang lebih dulu, yakni taman makam Sentong Baru. Tahun 2007, munculah pemain baru yaitu Grup Lippo dengan taman makam modernnya San Diego Hills dengan luas 500 hektar, kemudian pada Juli 2011 diresmikan Puncak Nirwana Memorial Park seluas 60 hektar di Sukerejo, Pasuruan. Perlu diketahui bahwa penghuni pertama Puncak Nirwana Memorial Park adalah salah satu pendiri perusahaan PT HM Sampoerna Tbk, yaitu Boedi Sampoerna atau Liem Seng Thee. Tak ketinggalan di Semarang, beroperasi juga Mount Carmel dengan luas 100 hektar yang merupakan taman pemakaman modern pertama dan terbesar di 4
Berita Bisnis, 8 Desember 2011. Hlm.14.
Majalah Ilmiah HUKUM DAN MASYARAKAT
Jawa Tengah yang dikembangkan oleh PT Pagoda Karya Abadi. Sementara itu, PT Ungaran Sumber Berkat Jaya mengembangkan Heaven Hill Memorial Park seluas 10 hektar di Kawengen, Ungaran Timur.5 2.2 Faktor Penyebab Munculnya Bisnis Lahan Makam Modern Peningkatan jumlah penduduk yang diikuti oleh gencarnya pembangunan fisik di perkotaan, membuat konsumsi lahan terus bertambah. Dan, lahan untuk orang yang masih hidup makin hari makin mendesak lahan untuk orang mati. Oleh karena itu, lahan makam kini menjadi ‘barang’ langka, yang kemudian menciptakan peluang bagi kemunculan usaha penyediaan lahan makam (funeral estate atau memorial park). Terutama bagi kalangan menengah-atas, yang menginginkan lahan makam nyaman dan memadai di tengah kondisi tempat pemakaman umum (TPU) milik Pemda yang sudah sangat padat, angker, suram dan seram serta terkesan semrawut. 5
NO.II/TH.XXXVI/2011
Sekarang ini, berbisnis lahan makam bukanlah hal tabu. Bisnis lahan makam bukanlah komersialisasi kematian. Usaha itu muncul karena memang ada permintaan. Terjaminnya kebutuhan keluarga dari awal sampai akhir hidupnya, adalah keinginan setiap manusia. Namun ada kalanya tidak sesuai dengan kenyataan. Pada saat berduka kepanikan sering terjadi, sehingga halhal yang penting seperti menentukan tempat pemakaman missalnya, tidak dapat diputuskan dengan baik karena terburu oleh waktu. Ada beberapa alasan mengapa seseorang membeli lahan pekuburan sekarang, sebelum “kepanikan” itu datang. Pertama, sebagai upaya menghindari kepanikan pada saat berduka, untuk memutuskan yang terbaik. Dengan perencanaan yang matang, dalam hal ini “kebutuhan” terakhir dalam hidup, dapat terjamin. Kedua, investasi di bidang areal lahan pemakaman atau pekuburan, tidak akan rugi, karena dilengkapi dengan “sertifikat kepemilikan”. Sertifikat ini dapat diper-jualbelikan, dan harganya
Ibid. Hlm.15.
39
NO.II/TH.XXXVI/2011 [Majalah Ilmiah HUKUM DAN MASYARAKAT
dari tahun ke tahun tidak turun, malah cenderung naik sehingga ideal untuk investasi. Ketiga, karena area pemakaman yang semakin terbatas, banyak keluarga tidak dapat disemayamkan bersama. Oleh karena itu, membeli lahan dengan diprogram lebih dahulu, dapat menjawab kebutuhan itu. Keempat, adanya tradisi masyarakat Tionghoa yang percaya bahwa memiliki lokasi makam lebih dini, justru malah dapat memperpanjang umur dan menambah kemakmuran. Banyak pelaku bisnis yang mulai menyadari bahwa pemakaman merupakan sebuah peluang bisnis yang juga menggairahkan. Tidak sedikit keuntungan yang dapat diperoleh dari usaha kepemilikan lahan pemakaman modern. Apalagi, jika tanah yang menjadi lahan pemakaman sudah dikuasai bertahun-tahun sebelumnya. Pastilah margin keuntungannya melambung tinggi, jauh melebihi dari yang diperkirakan semula. Hal itu dapat dibenarkan, karena ketika proses pembebasan lahan dilakukan, kuat dugaan, harganya sangat murah. Namun pada saat
40
dijual, sudah pasti dikemas dalam paket yang "telah disesuaikan". Dalam hal ini, Rudiansyah, Wakil Ketua Regional di DPP REI Jawa Timur, menjelaskan lebih jauh. Menurut Rudi, meskipun rata-rata harga lahan di tempat pema-kaman modern itu lebih mahal daripada harga lahan di perumahan pada umumnya, namun calon pembelinya tidak surut. Hal itu disebabkan, terutama bagi kalangan Tionghoa, jika suatu lahan pemakaman sudah diwasiatkan oleh anggota keluarga yang meninggal (misalnya orang tua), berbiaya mahal pun pantang untuk ditawar atau dihindari. Hal itu semacam kepercayaan saja. Namun demikian, sebetulnya ada alasan yang lebih logis. Pada umumnya, TPU-TPU milik pemda atau desa sudah membatasi peruntukan lahan yang tersedia untuk kuburan. Misalnya, satu kavling ukuran 1 x 2 meter adalah untuk satu jenazah. Pembelian lebih dari satu kavling memang memung-kinkan namun hanya untuk beberapa orang yang masih satu keluarga. Batasan seperti itu dianggap sebagai penghalang oleh
Majalah Ilmiah HUKUM DAN MASYARAKAT
para konsumen yang menginginkan kavling lebih luas kendati hanya untuk lahan makam bagi satu orang. Misalnya, kavling seluas 30 meter persegi, karena ahli waris ingin membuat makam yang bagus dengan taman-taman atau pancuran air di sekelilingnya. Kebutuhan-kebutuhan seperti inilah yang disambut oleh para pengembang lahan pemakaman modern. Di taman makam Sentong Baru, misalnya, ada satu kavling makam hingga seluas 500 m2. Jika harga rata-rata lahan di sana Rp 700.000/m2, untuk lahan saja sudah dihabiskan Rp 350 juta. Di Puncak Nirwana Memorial Park, juga demikian. Tersedia kavlingkavling besar seperti tipe The Grand berukuran 600 m2, tipe Royal 400 m2 dan tipe Family 200 m2. Konsep yang ditawarkan oleh pelaku bisnis pemakaman adalah one stop service. Selain menghadirkan pemakaman (Burial), juga menyediakan jasa kremasi (Krematorium) dan tempat penitipan abu jenazah (Columbarium). Untuk urusan marketing, mereka mengem-
NO.II/TH.XXXVI/2011
bangkan tiga channel, yaitu agency, direct selling serta kerja sama dengan rumah duka. Ketiga bagian pemasaran itu dibekali dua cara penjualan: At Need dan Pre Need. Sistem At Need sering secara populer disebut dengan on the spot, yang mengarah kepada kondisi ketika keluarga orang yang sudah wafat sedang mencari tempat pemakaman untuk memakamkan jenazah dalam waktu segera. Sistem Pre Need adalah seseorang yang ingin membeli tanah makam (kavling) jika ia atau keluarganya meninggal suatu hari nanti. Sebagai contoh, dengan jurus marketing seperti itu, dalam rentang waktu 8 tahun sejak pertama kali dibuka, PT. Alam Hijau Lestari dengan taman makam modernnya yang bernama Taman Kenangan Lestari, yang memiliki Sertifikat ISO 9001:2000 (Penerapan Sistem Manajemen Mutu) sudah dapat menjual 60 persen lebih dari 11 zona tanah pemakaman yang dikembangkan. Adapun kavling yang terjual mencakup berbagai ukuran dengan paket-paket seperti Single Lot, Double Lot, Double Special Lot, dan Twin
41
NO.II/TH.XXXVI/2011 [Majalah Ilmiah HUKUM DAN MASYARAKAT
Double Lot. Termasuk paket Family Lot, Super Family Lot, dan Royal Family Lot. 2.3
Ketimpangan Pola Penguasaan Tanah Untuk melihat ketimpangan pola penguasaan tanah ada baiknya kalau kita membaginya dalam beberapa masa. A. Penguasaan Tanah Masa Tradisional Landasan pikir awal untuk memahami pola penguasaan tanah pertanian di Jawa pada masa lampau adalah bahwa penguasaan tanah tidak lepas dari otoritas raja sebagai penguasa. Raja adalah penguasa mutlak atas tanah yang kemudian dalam pengelolaannya raja memiliki bawahan untuk mengatur tanahtanah tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Ong Hok Ham6 yakni menurut tradisi 6
Ong Hok Ham. 1984 “Perubahan Sosial di Madiun Selama Abad XIX: Pajak dan Pengaruhnya terhadap Penguasaan Tanah”. Dalam Sediono M.P.Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi (Peny.). 1984. Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia., Hlm43.
42
mutlak raja adalah satu-satunya pemilik tanah dalam arti secara teoritis ialah yang berkuasa atasnya. Dalam penguasaannya ada beberapa jenis tanah pada masa tradisional, yakni tanah narawita dan tanah lungguh/ bengkok/apanage7. Berkaitan dengan adanya tanah lungguh, ada beberapa istilah yang terkait dengan pengelolaan tanah lungguh tersebut. Seseorang yang diberi hak tanah lungguh disebut patuh. Patuh dalam pelaksanaannya tidak turun langsung ke daerah Negaragung karena mereka tinggal di Kuthagara untuk memudahkan kontrol raja terhadap para patuh. Patuh dibantu oleh bêkêl sebagai pengelola tanah lungguh. Bêkêl bertugas sebagai penebas pajak yang dibayar secara teratur ataupun okasional. Di dalam perkembangannya, bêkêl kemudian berkembang menjadi penguasa tunggal di suatu desa. Dialah yang bertindak sebagai penghubung antara 7
Wasino. 2005. Tanah, Desa, dan Penguasa: Sejarah Pemilikan dan PenguasaanTanah di Pedesaan Jawa.. Semarang: Unnes Press. Hlm.32.
Majalah Ilmiah HUKUM DAN MASYARAKAT
masyarakat petani dan penguasa. Dalam pelaksanaan tugasnya, bêkêl bertindak pula sebagai kepala desa atau kepala dukuh yang bertanggung jawab dalam bidang ketertiban dan keamanan desa. Sebagai pemimpin masyarakat desa mereka dibantu oleh tua-tua desa, mancapat-mancalima, serta mancakaki desa. Bêkêl berhak mendapat 1/5 (seperlima) bagian dari hasil sawah, sementara itu 2/5 untuk raja dan 2/5 untuk patuh. Seperlima bagian inilah yang menurut Suroyo (2000) berkembang menjadi tanah 8 bengkok. Selain terdapat struktur patuh dan bêkêl, di kalangan petani muncul pula penggolongan-penggolongan berkaitan dengan sistem apanage. Golongan pertama disebut sikêp atau kuli kenceng. Kulikenceng merupaka n orang-orang pertama yang memiliki hak untuk mengerjakan hak atas tanah yang ditempati bangunan rumahnya. Para petani ini memiliki hak penuh sebagai penduduk desa, dan sebagai konsekuensinya mereka harus 8
NO.II/TH.XXXVI/2011
melakukan tugas-tugas yang berat. Selain itu, ada pula yang disebut dengan numpang atau bujang. Para numpang inilah yang nantinya menggarap tanah desa atau tanah persekutuan (tanah lanyah). Apabila ditinjau dari perspektif petani ada beberapa penguasaan tanah. Tanah tersebut adalah tanah pusaka yakni tanah yang digarap secara turun temurun, dan tanah yasa yakni tanah baru yang dibuka oleh sikêp. Tanah yasa inilah yang kemudian berkembang menjadi tanah milik perorangan. Selain itu, ada tanah ketiga yaitu tanah lanyah atau tanah desa, yakni tanah yang dikelola secara komunal. B. Penguasaan Tanah Masa Kolonial Pola peguasaan tanah pertanian mulai bergeser dan berubah setelah masuknya bangsa barat ke Jawa. Dimulai dari berkembangnya Verenigde OostIndische Compagnie (VOC), Pemerintahan Rafless, tanam paksa, sampai keluarnya Agrarische Wet pada 1870 terjadilah perubahan-perubahan
Ibid. Hlm.32.
43
NO.II/TH.XXXVI/2011 [Majalah Ilmiah HUKUM DAN MASYARAKAT
pola penguasaan tanah pertanian. Penguasaan tanah oleh raja mulai bergeser menjadi penguasaan tanah atas nama pemerintah kolonial dan penguasaan pribadi. Awal mula terjadinya perubahan pola penguasaan tanah adalah ketika VOC mulai berkembang di Jawa. Wilayah Mataram secara perlahan mengalami pengurangan wilayah akibat kontrak-kontrak dengan VOC. Ketika terjadi Perjanjian Giyanti pada 1755, wilayah pesisir sudah menjadi milik VOC. Wilayah Surakarta dan Yogyakarta tinggal Kuthagara, Negara Agung , dan 9 Mancanegara saja. Setelah VOC bangkrut, dimulailah fase baru dalam kehidupan politik di Indonesia, yakni dengan berdirinya pemerintah kolonial Hindia Belanda pada tahun 1800. Pada awal abad XIX inilah di dalam daerah kerajaan para penguasa jatuh di bawah penguasaan Belanda. Sikap politik agraria pemerintahan Belanda mulai berubah semenjak Deandels berkuasa. Ia memprakarsai perubahan-perubahan administrasi pertanahan
untuk tercapainya kekuasaaan politik yang sistematis. Bahkan, beberapa wilayah di Batavia, Semarang, dan Surabaya dijual kepada swasta untuk memecahkan kesulitan keuangan pemerintah. Kemudian ketika Inggris berkuasa atas Indonesia (18111816) di bawah Gubernur Jenderal Raffles, terjadi perubahan dalam sistem agraria. Raffles melakukan reformasi agraria dengan nama Land Rent System (Sistem Sewa Tanah). Ide perubahan ini banyak dipengaruhi oleh keberhasilannya dalam penerapan sistem serupa di India. Raffles menentang stelsel hu-bungan tanah feodal sebagaimana dilakukan oleh pemerintahan tradisional dan VOC. Pada masa pemerintahan Inggris daerah kekuasaan kerajaan di Jawa mengalami penyempitan kembali. Hal ini seperti yang terjadi di daerah Kedu yang pada tahun 1812 berhasil dikuasai oleh Inggris melalui perjanjian dengan Hamengku Buwono II yang kalah dalam pertempuran.10 Daerah 10
9
44
Ibid Hlm.19.
Suroyo, A.M. Djulianti. Eksploitasi Kolonial Abad XIX: Kerja
Majalah Ilmiah HUKUM DAN MASYARAKAT
Kedu berkembang menjadi kawasan eksploitasi kolonial. Pada tahun 1830 mulai diterapkan sistem tanam paksa (cultuurstelsel) oleh pemerintah Hindia Belanda pada daerahdaerah yang telah berhasil dikuasainya. Sistem ini bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya tanah, tenaga kerja, dan kedudukan hukum dari keduanya. Pada masa ini negara mendominasi dua faktor produksi, yakni tanah dan tenaga kerja. Kuntowijoyo menyatakan bahwa eksploitasi negara atas tanah dan tenaga kerja itu disahkan berdasarkan anggapan bahwa tanah adalan milik 11 negara. Pengaruh tanam paksa memberikan perubahan dalam pola penguasaan tanah. Berdasarkan survei yang dilakukan pada tahun 1868-1869 yang dibukukan dalam Eindresumé (resume akhir) yang disunting oleh W.B. Bergsma, ada beberapa pola penguasaan tanah pertanian di kalangan masyarakat, yakni milik Wajib Di Karesidenan Kedu 1800-1890 . Yogyakarta: Yayasan Untuk Indonesia. 2000. Hlm.46 11 Warsino,.Op cit. Hlm.45.
NO.II/TH.XXXVI/2011
perorangan turun-temurun (erfelijk individueel bezit), milik komunal (gemeen bezit), dan tanah bengkok untuk pamong desa (ambtsvelden).12 Sistem tanam paksa mulai dihentikan pada tahun 1870. Setelah tahun ini sistem liberal mulai berkembang di Hindia Belanda. Dalam bidang agraria, liberalisme nampak dengan dikeluarkannya Agrarische Wet atau Undang-Undang Agraria pada tahun 1870. Undang-undang inilah yang menjadi dasar kebijakan agraria pemerintah Hindia Belanda pada masa-masa berikutnya. Undang-undang ini memberi kesempatan kepada penyewaan jangka panjang tanahtanah untuk perkebunan. Disini dimungkinkan untuk memiliki hak mutlak (hak eigendom) termasuk hak untuk menyewakan 12
Kano, Hiroyoshi. 1984. Sistem Pemilikan Tanah dan Masyarakat Desa Di Jawa PadaAbad XIX”. Dalam Sediono M.P. Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi (Peny.).1984. Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa . Jakata: Yayasan Obor Indonesia. Hlm.54.
45
NO.II/TH.XXXVI/2011 [Majalah Ilmiah HUKUM DAN MASYARAKAT
ke pihak lain. Akan tetapi, kepemilikan mutlak oleh petani sulit tercapai karena penguasa lebih tergiur untuk memberikan konsesi kepada para penguasa swasta asing. Setelah dikeluarkannya Agrarische Wet, Belanda mengeluarkan berbagai peraturan tentang penguasaan tanah di Jawa. Pada tahun 1885 dikeluarkan Staatsblad (Lembaran Negara) No. 102 tentang berakhirnya secara resmi tanam paksa. Pada tahun 1930, dikeluarkan Regeringsomlagvel Nomor 30318 tanggal 17 Oktober 1930. Dalam ketentuan ini, pemerintah mengakui hak-hak pribumi sesuai dengan hukum adat setempat. Penduduk diakui untuk hak kepemilikan dengan syarat tertentu, misalnya memperoleh hasil hutan dengan izin kepala desa dan Asisten Residen. Pada masa ini ribuan konflik pertanahan terjadi tiap tahun atas pemanfaatan hasil hutan, antara masyarakat yang merasa berhak dengan pemerintah yang menganggap sebagai hutan negara.
46
C. Penguasaan Tanah Masa Kemerdekaan Setelah proklamasi kemerdekaan, pola penguasaan tanah kembali mengalami perubahan. Landasan hukum awal tentang tanah seperti tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) yang menjelaskan bahwa seluruh sumberdaya alam, termasuk tanah, dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Pelaksanaan landreform di Jawa telah dimulai sejak awal kemerdekaan. Pelaksanaan perubahan penguasaan atas tanah mengalami fase klimaks dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). UUPA mencakup prinsip-prinsip dasar: (1) tanah pertanian adalah untuk petani penggarap; (2) hukum utama atas tanah, misalnya hak milik pribadi adalah khusus untuk warga Negara Indonesia, tetapi warga asing dapat memperoleh hak tambahan untuk menyewa atau memakai tanah dalam jangka waktu dan luas tertentu yang
Majalah Ilmiah HUKUM DAN MASYARAKAT
diatur oleh undang-undang; (3) pemakaian guntai (absentee) tidak dibenarkan, kecuali bagi mereka yang bertugas aktif dalam dinas negara dan dalam hal penge-cualian lain; (4) petanipetani yang ekonominya lemah harus dilindungi terhadap mereka yang kedudukannya lebih kuat.13 Dengan adanya UUPA, dimulailah landreform secara formal di Indonesia. Landreform di Indonesia bertujuan untuk memperkuat hak atas tanah, yaitu menjadi hak milik, serta meningkatkan taraf hidup petani pada umumnya.14 Berkaitan dengan hal tersebut, dikeluarkanlah Undang-undang Nomor 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Pedoman pelaksanaannya adalah Inpres No. 3 tahun 1980. Undang-undang ini merupakan pelengkap dari UUPA, namun hampir tidak pernah ada wilayah yang menerapkannya. Selain itu ada pula Undang-Undang Nomor 56 tahun 1960. tentang Penetapan 13
Ibid.Hlm.106 Padmo, Soegijanto.. 2000, Landreform dan Gerakan Protes Petani Klaten 1959-1965 . Yogyakarta: Media Pressindo dan Konsorsium Pembaruan Agraria.Poesponegoro. Hhlm.76. 14
NO.II/TH.XXXVI/2011
Luas Tanah Pertanian, atau dikenal dengan “UU landreform”. Di dalamnya ditetapkan batas minimal dan maksimal luas tanah yang dapat dikuasai perorangan, khusus untuk usaha pertanian. UU No. 56 tahun 1960 merupakan pedoman dalam pelaksanaan landreform di zaman Orde Lama sampai tahun 1965, meskipun kurang sukses. Banyak kritik terhadap peraturan ini, misalnya bahwa batas minimal yang 2 ha per keluarga, dianggap tidak realistis untuk di Jawa. Sampai sekarang banyak keluar undangundang dan peraturan yang berkaitan atas tanah, sebagai pelengkap dari UUPA. Namun demikian, sekalipun instrumen pelaksanaan keagrariaan telah diatur dalam UUPA, kenyataannya UU tersebut tidak menjadi rujukan dan faktor penentu dalam mengatasi berbagai problem agraria dan pertanahan. Ini disebabkan politik hukum yang sering bertentangan dengan makna dan semangat yang terkandung dalam UUPA. Konsep “kepemilikan” berbeda dengan konsep
47
NO.II/TH.XXXVI/2011 [Majalah Ilmiah HUKUM DAN MASYARAKAT
“penguasaan”. “Kepemilikan” menunjuk pada penguasaan formal sedangkan “penguasaan” menunjukkan suatu penguasaan efektif. Dalam Bab Ketentuan Umum pasal 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah, dijelaskan bahwa penguasaan tanah adalah hubungan hukum antara orang per orang, kelompok orang, atau badan hukum dengan tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Salah satu contoh pola penguasaan tanah yang timpang yang dikemukakan oleh 15 Tjondronegoro adalah pola sakap-menyakap. Pola sakapmenyakap menggambarkan kondisi masyarakat lapisan atas yang lebih menguasai tanah memeras petani miskin yang tidak mandiri, yang cenderung bergantung pada tuan tanah atau masyarakat lapisan atas. Mayoritas masyarakat Indonesia adalah petani yang menggantungkan hidupnya pada hasil 15
Tjondronegoro, MPS. 2000. Op.cit. Hlm36. 48
pertanian dengan tanah merupakan faktor produksi utamanya. Bagi masyarakat agraris, distribusi penguasaan tanah pertanian berkaitan dengan distribusi pendapatan, kekayaan, kesempatan ekonomi dan politik. Siapa yang menguasai tanah, maka dia akan menguasai ekonomi dan politik. Sebagian kecil masyarakat mempunyai tanah luas dan sebagian besar masyarakat mempunyai tanah sempit atau tidak mempunyai sama sekali. Dari petani pemilik tanah menjadi buruh serta merebaknya usaha tani yang berskala gurem, merupakan gambaran yang terjadi sekarang di Indonesia. III. PENUTUP 3.1 Kesimpulan 1. Alih fungsi tanah produktif dan nonproduktif untuk kepentingan kepemilikan tanah makam modern sudah mulai muncul pada tahun 2003 sampai sekarang. Seperti contoh pada Juli 2003, PT Alam Hijau Lestari mengubah lahan tidak produktif seluas 35 hektar di kawasan Karawang
Majalah Ilmiah HUKUM DAN MASYARAKAT
Barat menjadi taman pemakaman elit dengan nama Lestari Memorial Park atau Taman Kenangan Lestari. Tahun 2008 Taman makam Asri Abadi di Lawang, Kabupaten Malang, dan Grup Lippo dengan taman makam modernnya San Diego Hills dengan luas 500 hektar, kemudian pada Juli 2011 diresmikan Puncak Nirwana Memorial Park seluas 60 hektar di Sukorejo, Pasuruan. 2. Berbisnis lahan makam bukanlah hal tabu. Bisnis lahan makam bukanlah komersialisasi kematian. Usaha itu muncul karena memang ada permintaan. Para kalangan menengah-atas, menginginkan lahan makam yang nyaman dan memadai di tengah kondisi tempat pemakaman umum (TPU) milik Pemda yang sudah sangat padat, angker, suram dan seram serta terkesan semrawut. 3. Bagi masyarakat agraris, distribusi penguasaan tanah pertanian berkaitan dengan distribusi pendapatan, kekayaan, kesempatan ekonomi
NO.II/TH.XXXVI/2011
dan politik. Siapa yang menguasai tanah, maka dia akan menguasai ekonomi dan politik. Sebagian kecil masyarakat mempunyai tanah luas tetapi sebagian besar masyarakat mempunyai tanah sempit atau tidak mempunyai sama sekali. Dari petani pemilik tanah menjadi buruh serta merebaknya usaha tani yang berskala gurem merupakan gambaran yang terjadi sekarang di Indonesia. 3.2 Saran 1. Hendaknya pemerintah mulai memikirkan langkah untuk mengatasi maraknya alih fungsi lahan terutama lahan pertanian menjadi lahan makam modern dengan cara membatasi lahan-lahan produktif untuk tidak diberikan izin dalam usaha kepemilikan lahan makam modern. 2. Pemerintah harus mulai memperbaiki sistem pengelolaan tempat pemakaman umum (TPU) yang ada di tiap daerah, terutama daerah yang padat penduduknya.
49
NO.II/TH.XXXVI/2011 [Majalah Ilmiah HUKUM DAN MASYARAKAT
DAFTAR PUSTAKA A. Buku Afianto, ED. 2002. Perubahan Struktur Agraria Di Pedesaan. Bogor: Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor. Kano, Hiroyoshi. 1984. “Sistem Pemilikan Tanah dan Masyarakat Desa Di Jawa PadaAbad XIX”. Dalam Sediono M.P. Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi (Peny.).1984. Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa . Jakata: Yayasan Obor Indonesia Ong
50
Hok Ham. 1984. “Perubahan Sosial di Madiun Selama Abad XIX: Pajak dan Pengaruhnya terhadap Penguasaan Tanah”. Dalam Sediono M.P.Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi (Peny.). 1984. Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Padmo, Soegijanto. 2000. Landreform dan Gerakan Protes Petani Klaten 1959-1965 . Yogyakarta: Media Pressindo dan Konsorsium Pembaruan Agraria.Poesponegoro, Soemardjan, Selo. 1984. Land Reform di Indonesia. Dalam Sediono M.P.Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi (Peny.). 1984. Dua Abad PenguasaanTanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa .Jakarta: Yayasan Obor Indonesia Suroyo, A.M. Djulianti. 2000. Eksploitasi Kolonial Abad XIX: Kerja Wajib Di Karesidenan Kedu 1800-1890 . Yogyakarta: Yayasan Untuk Indonesia. Tjondronegoro, MPS. 2000. Gejala Konflik Pertanahan Di Indonesia. Bogor: Institut Pertanian Bogor. Wasino. 2005. Tanah, Desa, dan Penguasa: Sejarah Pemilikan dan PenguasaanTanah di Pedesaan Jawa.. Semarang: Unnes Press
Majalah Ilmiah HUKUM DAN MASYARAKAT
B. Peraturan undangan :
perundang-
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria.
NO.II/TH.XXXVI/2011
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman. C. Koran Surya, 29 Februari 2012 Berita Bisnis, 8 Desember 2011
51
NO.II/TH.XXXVI/2011 [Majalah Ilmiah HUKUM DAN MASYARAKAT
52