MAJALAH ILMIAH HUKUM DAN MASYARAKAT

ISSN : 0852-6206

NO.II/TH.XXXVI/2011

MAJALAH ILMIAH HUKUM DAN MASYARAKAT Echwan Iriyanto,S.H.,M.H.

:

Pemberian Kompensasi Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme

Edy Wahjuni, SH.,M.Hum.

:

Kegiatan Usaha Perusahaan Modal Ventura Dalam Perusahaan Pasangan Usaha

Warah Atikah, S.H.,M.Hum.

:

Penguasaan Tanah Untuk Kepentingan Kepemilikan Lahan Makam Modern

Halif, S.H.,M.H.

:

Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa

Ratih Listyana Chandra, S.H., M.H

:

Peranan Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Budaya Asli Bangsa (Folklore) Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

Siti Sudarmi, S.H., M.H.

:

Pemenuhan Hak Anak Korban Kejahatan Dan Implementasinya Sebagai Bentuk Perlindungan Anak

Multazaam Muntahaa, S.H., M.Hum.

:

Pemeriksaan Terhadap Pengendara Sepeda Motor Yang Melanggar Peraturan Lalu Lintas Jalan

Diterbitkan oleh :

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER

ISSN : 0852-6206 MAJALAH ILMIAH

NO.II/TH.XXXVI/2011

HUKUM DAN MASYARAKAT Echwan Iriyanto,S.H.,M.H.

:


: Kegiatan Usaha Perusahaan Modal Ventura Dalam Perusahaan Pasangan Usaha

Warah Atikah, S.H.,M.Hum.

: Penguasaan Tanah Untuk Kepentingan Kepemilikan Lahan Makam Modern

Halif, S.H.,M.H.

: Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa

Ratih Listyana Chandra, S.H., M.H

: Peranan Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Budaya Asli Bangsa (Folklore) Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

Siti Sudarmi, S.H., M.H.

: Pemenuhan Hak Anak Korban Kejahatan Dan Implementasinya Sebagai Bentuk Perlindungan Anak

Multazaam Muntahaa, S.H., M.Hum.

: Pemeriksaan Terhadap Pengendara Sepeda Motor Yang Melanggar Peraturan Lalu Lintas Jalan


Diterbitkan oleh :

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER

HUKUM DAN MASYARAKAT Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Jember Terbit 4 Bulan sekali pada bulan April, Agustus dan Desember Penanggung Jawab Ketua Penyunting Dewan Penyunting

Penyunting Pelaksana

Pelaksana Administrasi

: Prof. Dr.M.Arief Amrullah, S.H.,M.Hum : I Wayan Yasa, S.H.,M.H. : 1. Dwi Endah Nurhayati, S.H.,M.Hum 2. Iswi Hariyani, S.H.,M.H. 3. Warah Atikah, S.H.,M.Hum : 1. Dra. Tutik Patmiati 2. Dodik Prihatin AN, S.H.,M.H. 3. Aan Effendi, S.H.,M.H. : 1. Asnan, S.H. 2. Bambang Joko Lelono

HUKUM DAN MASYARAKAT adalah majalah ilmiah Fakultas Hukum Universitas Jember. Majalah ini sebagai media penuangan pelbagai pemikiran masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum dan masyarakat, di samping sebagai media komunikasi antara Fakultas Hukum Universitas Jember dengan para alumninya. Pemuatan tulisan dalam majalah ini bukan berarti sebagai pandangan dari Redaksi atau fakultas, tetapi merupakan pendapat pribadi penulisnya. Redaksi menerima naskah karangan, terutama dari warga Sivitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Jember. Naskah yang dikirim kepada Redaksi maksimal 15 halaman kuarto diketik 1,5 spasi. Alamat Redaksi: Fakultas Hukum Universitas Jember Jl. Kalimantan Nomor 37 Jember Telp. (0331) 335462,322808, 322809 Fax : (0331) 330482 http://www.fh.unej.ac.id

[email protected]

PENGANTAR REDAKSI

H

ukum sebagai salah satu bidang ilmu yang dipelajari di perguruan tinggi, pada akhirnya diharapkan mampu memberikan bekal pengetahuan kepada siapa saja yang membutuhkan. Oleh karena itu, perguruan tinggi melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan harapan tersebut. Salah satu di antaranya adalah penerbitan Majalah Hukum dan Masyarakat secara berkala oleh Fakultas Hukum Universitas Jember, juga dimaksudkan untuk membantu memberikan pencerahan kepada siapa saja yang berminat mempelajari bidang ilmu hukum. Pada edisi II/TH.XXXVI/2011 ini Majalah Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Jember menampilkan berbagai tulisan dari para dosen. Adapun tulisan-tulisan tersebut, adalah : Pemberian Kompensasi Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme; Kegiatan Usaha Perusahaan Modal Ventura Dalam Perusahaan Pasangan Usaha; Penguasaan Tanah Untuk Kepentingan Kepemilikan Lahan Makam Modern; Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Penerapan Prinsip

Mengenali

Pengguna

Jasa;

Peranan

Pemerintah

Dalam

Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Budaya Asli Bangsa (Folklore) Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta; Pemenuhan Hak Anak Korban Kejahatan Dan Implementasinya Sebagai Bentuk Perlindungan Anak; dan Pemeriksaan Terhadap Pengendara Sepeda Motor Yang Melanggar Peraturan Lalu Lintas Jalan.

Semoga berbagai tulisan tersebut mampu memberikan tambahan pengetahuan berupa informasi baru yang berkaitan dengan bidang ilmu hukum. Semoga! Dewan Redaksi,

i

DAFTAR ISI Halaman PengantarRedaksi ………………………………..………………...........

i

Daftar Isi …………………………………………………………….......

ii

Echwan Iriyanto,S.H.,M.H.

:


1


:

Kegiatan Usaha Perusahaan Modal Ventura Dalam Perusahaan Pasangan Usaha : Penguasaan Tanah Untuk Warah Atikah, S.H.,M.Hum Kepentingan Kepemilikan Lahan Makam Modern : Pencegahan Tindak Pidana Halif, S.H.,M.H. Pencucian Uang Melalui Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa : Peranan Pemerintah Dalam Ratih Listyana Chandra, Memberikan Perlindungan Hukum S.H., M.H Terhadap Budaya Asli Bangsa (Folklore) Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta : Pemenuhan Hak Anak Korban Siti Sudarmi, S.H., M.H. Kejahatan Dan Implementasinya Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Multazaam Muntahaa, S.H., : Pemeriksaan Terhadap Pengendara Sepeda Motor Yang Melanggar M.Hum. Peraturan Lalu Lintas Jalan Ketentuan Naskah ...............................................................................

19

ii

33

53

73

85

103

116

Majalah Ilmiah HUKUM DAN MASYARAKAT

NO.II/TH.XXXVI/2011

PEMERIKSAAN TERHADAP PENGENDARA SEPEDA MOTOR YANG MELANGGAR PERATURAN LALU LINTAS JALAN Oleh : Multazaam Muntahaa, S.H., M.Hum. Abstraksi

P

erkara pelanggaran lalu lintas jalan merupakan perkara pelanggaran tertentu yang diperiksa dengan acara pemeriksaan cepat. Yang dimaksud dengan perkara pelanggaran tertentu antara lain ialah tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan tentang penomoran, penerangan, peralatan, perlengkapan, mengemudikan kendaraan bermotor tidak dapat memperlihatkan Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNKB), khususnya bagi pengendara sepeda motor. Pelimpahan perkara pidana ini ke Pengadilan Negeri dilakukan oleh penyidik atas kuasanya sendiri. Dalam pemeriksaan terhadap pelaku pelanggaran peraturan lalu lintas khususnya pengendara sepeda motor tidak mempersoalkan adanya pertanggungjawaban pidana atau kesalahan yang dikenal dengan strict liability. Sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku pelnggaran tersebut dapat berupa pidana kurungan atau pidana denda Kata Kunci : Acara Pemeriksaan Cepat, Pertanggungjawaban Pidana, Penjatuhan Pidana

I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Perkara pidana yang diperiksa oleh pengadilan menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diperiksa dengan tiga macam acara, yaitu acara pemeriksaan biasa, acara pemeriksaan singkat dan acara pemeriksaan cepat. Acara

pemeriksaan biasa diatur dalam Pasal 152 sampai dengan Pasal 182 KUHAP, acara pemeriksaan singkat diatur dalam Pasal 203 sampai dengan Pasal 204 KUHAP dan acara pemeriksaan cepat diatur dalam Pasal 205 sampai dengan Pasal 216 KUHAP. Acara pemeriksaan cepat terbagi ke dalam :

103

NO.II/TH.XXXVI/2011 [Majalah Ilmiah HUKUM DAN MASYARAKAT

1. acara pemeriksaan tindak pidana ringan; 2. acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas jalan. Menurut Pasal 211 KUHAP, perkara yang diperiksa dengan acara pemeriksaan cepat dalam hal ini ialah perkara pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan. Penjelasan pasal tersebut menentukan, bahwa yang dimaksud dengan “perkara pelanggaran tertentu” ialah : a. mempergunakan jalan dengan cara yang dapat merintangi, membahayakan ketertiban atau keamanan lalu lintas atau yang mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan; b. mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan surat izin mengemudi (SIM), surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNKB), surat tanda uji kendaraan yang sah atau tanda bukti lainnya yang diwajibkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan

104

c.

d.

e.

f.

lalu lintas jalan atau ia dapat memperlihatkannya tetapi masa berlakunya sudah daluwarsa; membiarkan atau memperkenankan kendaraan bermotor dikemudikan oleh orang yang tidak memiliki surat izin mengemudi; tidak memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan lalu lintas jalan tentang penomoran, penerangan, peralatan, perlengkapan, pemuatan kendaraan dan syarat-syarat penggandengan dengan kendaraan lain; membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi plat tanda nomor kendaraan yang sah sesuai dengan surat tanda nomor kendaraan yang bersangkutan; pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan dan atau isyarat alat pengatur lalu lintas jalan, rambu-


rambu atau tanda yang ada di permukaan jalan; g. pelanggaran terhadap ketentuan tentang ukuran dan pemuatan yang diizinkan, cara menaikkan dan menurunkan penumpang dan atau cara memuat dan membongkar barang; h. pelanggaran terhadap izin trayek, jenis kendaraan yang diperbolehkan beroperasi di jalan yang ditentukan. Dalam tulisan ini yang dibahas adalah perkara pelanggaran tertentu terhadap pelanggaran peraturan lalu lintas jalan antara lain ialah tidak memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan lalu lintas jalan tentang penomoran, penerangan, peralatan, perlengkapan, mengemudikan kendaraan bermotor tidak dapat memperlihatkan Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), khususnya bagi pengendara sepeda motor. Undangundang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan antara lain menentukan bahwa Pengendara

NO.II/TH.XXXVI/2011

harus mempergunakan kelengkapan berkendaraan sebagaimana diatur dalam Pasal 280, Pasal 281, Pasal 285, Pasal 288, Pasal 291, Pasal 293 dan Pasal 297. Mengenai perkara pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas yang diperiksa dengan acara pemeriksaan cepat ini, terdakwa dalam persidangan dapat diwakili, sehingga dengan demikian tidak perlu hadir dalam pemeriksaan sidang pengadilan. Pemeriksaan perkara pelanggaran tertentu dengan acara pemeriksaan cepat yang dikenal dengan perkara tilang hanya berlaku terhadap pelanggaran perkara lalu lintas jalan sebagaimana dirinci dalam penjelasan Pasal 211 KUHAP 1. Pelimpahan perkara ini dilakukan oleh penyidik langsumg ke Pengadilan Negeri atas kuasanya sendiri, sehingga berbeda dengan perkara pidana yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa dan perkara pidana yang diperiksa dengan acara pemeriksaan singkat, yang yang melakukan pelimpahan 1

HMA Kuffal, Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum, UMM Pres, Malang, 2002, Hlm. 224. 105


perkara ke Pengadilian Negeri adalah Penuntut Umum. Sedangkan perkara pidana yang diperiksa dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan, yang bertugas melimpahkan ke Pengadilan Negeri adalah penyidik atas kuasa dari Penuntut Umum. Pelimpahan perkara pelanggaran lalu lintas jalan oleh penyidik ke Pengadilan Negeri ialah dengan menyerahkan catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (1) huruf a KUHAP selambat-lambatnya pada kesempatan hari sidang pertama berikutmya. Catatan yang dilimpahkan oleh penyidik tersebut berupa pemberitahuan secara tertulis kepada terdakwa tentang hari, jam, dan tempat ia harus menghadap sidang pengadilan. Dengan demikian terdakwa harus datang ke pengadilan tanpa surat panggilan, karena catatan yang dibuat oleh penyidik itu berfungsi sebagai surat panggilan, yang juga berfungsi sebagai pemberitahuan mengenai hari, tanggal dan jam serta tempat persidangan pengadilan dan juga pasal-pasal pelanggaran peraturan lalu lintas yang didakwakan kepada terdakwa.

106

Menurut Pasal 213 KUHAP, terdakwa dapat menunjuk seseorang dengan surat untuk mewakilinya di pesidangan. Penjelasan pasal tersebut menentukan, bahwa ada perbedaan dengan pemeriksaan menurut acara biasa, sehingga pemeriksaan menurut acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas terdakwa boleh mewakilinya di persidangan. Pada hari sidang yang ditentukan terdakwa dipanggil masuk ke dalam ruang sidang kemudian ditanyakan identitasnya, yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaaan terdakwa serta apa yang didakwakan kepada terdakwa. Hakim kemudian menjatuhkan pidana (biasanya) denda tanpa menanyakan terlebih dahulu apakah perbuatan yang didakwakan itu benar atau tidak, di samping tanpa membuktikan kesalahan terdakwa. Hal yang demikian dalam kepustakaan dikenal dengan strict liability. Dalam perbuatan pidana yang bersifat strict liability hanya dibutuhkan dugaan atau pengetahuan dari


pelaku sudah cukup menuntut pertanggungjawaban pidana dari pelaku dan tidak dipersoalkan adanya mens rea karena unsur pokok dari strict liability adalah actus reus (perbuatan), bukan mens rea (kesalahan) 1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan Latar Belakang Masalah tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan ialah : 1. Apakah bentuk acara pemeriksaan bagi pengendara sepeda motor yang melakukan pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan ? 2. Apa sanksi yang dapat dijatuhkan bagi pengendara sepeda motor yang melakukan pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan ? II. PEMBAHASAN 2.1 Bentuk Acara Pemeriksaan Bagi Pengendara Sepeda Motor yang Melakukan Pelanggaran Tertentu

NO.II/TH.XXXVI/2011

terhadap Peraturan erundang-Undangan Lalu Lintas Jalan. Ada beberapa istilah yang diberikan terkait dengan pengertian secara resmi oleh Undangundang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tetapi untuk istilah “pengendara” tidak diberi pengertian. Namun demikian, undang-undang tersebut mempergunakan istilah “pengendara” . Pengendara ialah pengemudi yaitu orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi (Pasal 1 angka 23 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan). Sedangkan “sepeda motor” ialah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah (Pasal 1 angka 20). Penjelasan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan, dalam undang-undang ini pengaturan dan penerapan sanksi pidana diatur lebih tegas. Bagi

107


pelanggaran yang sifatnya ringan, dikenakan sanksi pidana kurungan atau denda yang relatif ringan. Namun, terhadap pelanggaran berat dan terdapat unsur kesengajaan dikenakan sanksi pidana yang jauh lebih berat. Hal ini dimaksudkan agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran dengan tidak membebani masyarakat. Ketentuan pidana dalam undangundang tersebut diatur dalam Bab XX (Pasal 273 – Pasal 317). Menurut UU tersebut: 1. setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor; 2. setiap sepeda motor yang dikemudikan di jalan, harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot dan kedalaman alur ban; 3. setiap orang yang mengemudiakan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang

108

memenuhi standar nasional Indonesia; 4. setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib memilik surat izin mengemudi; 5. pengemudi sepeda motor wajib menyalakan lampu utama pada malam hari, pada kondisi tertentu dan pada siang hari. Bagi pengendara sepeda motor yang tidak mematuhi aturan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, Pasal 281, Pasal 285, Pasal 287, Pasal 291, Pasal 292, dan Pasal 293 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Oleh karena itu, perkara tersebut diperiksa dengan acara pemeriksaan cepat. Pemeriksaan dan pemanggilan bagi terdakwa untuk menghadap ke persidangan pengadilan dibuat catatan berupa model formulir atau surat tilang. Surat tilang tersebut oleh penyidik diserahkan langsung ke Pengadilan Negeri. Menurut Pasal 213 KUHAP terdakwa dapat menunjuk seorang wakil dengan surat.


Penjelasan Pasal 213 KUHAP menentukan, bahwa dalam acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas berbeda dengan pemeriksaan dengan acara biasa. Dengan ketentuan Pasal 213 KUHAP yang memperbolehkan terdakwa diwakili menghadap dan mewakili sidang berarti undang-undang tidak mewajibkan terdakwa menghadap in persona di sidang pengadilan, yang hal ini di samping merupakan quasi keperdataan juga merupakan pengecualian terhadap asas in absetia 2. Dalam pemeriksaan sidang perkara pelanggaran lalu lintas jalan panitera tidak membuat berita acara sidang. Berita acara sidang dan dakwaan serta putusan berupa catatan yang dibuat oleh panitera sesuai ketentuan Pasal 207 ayat (1) huruf a KUHAP, yaitu hakim memerintahkan panitera mencatat dalam buku register semua perkara yang diterimanya dan

2

M. Yahya Harahap, , Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Sinar Grafika, Jakarta, 2002,Hlm. 415.

NO.II/TH.XXXVI/2011

dalam buku register tersebut memuat : -

nama lengkap,

-

tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, pekerjaaan terdakwa, dan Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa. Oleh karena itu, dalam pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan tidak ada surat dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum sebagaimana dalam pemeriksaan perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa. Surat dakwaan inilah yang oleh penuntut umum harus dibuktikan di muka persidangan pengadilan dengan alat-alat bukti sah yang ditentukan oleh undangundang untuk membuktikan apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dan apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak. Dengan demikian perkara pidana yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa di samping harus dibuktikan perbuatan yang didakwakan, juga harus di109


buktikan adanya pertanggungjawaban pidananya. Berbeda dengan acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas jalan yang pertanggungjawaban pidana terdakwa tidak perlu dibuktikan. Dengan demikian pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan sangat sederhana karena pemeriksaan dilakukan tanpa berita acara pemeriksaan dan pembacaan surat dakwaan. Demikian pula putusannya bentuknya sederhana dan tidak perlu memperhatikan ketentuan Pasal 197 KUHAP. Kesederhanaan bentuk putusan dalam perkara pelanggaran lalu lintas jalan ialah pada catatan yang dibuat hakim pada catatan atau formulir pemeriksaan yang dibuat penyidik juga memuat catatan putusan yang dijatuhkan pengadilan. Catatan putusan ini disebut dengan surat amar putusan, kemudian panitera mencatat isi putusan ke dalam register 3. 2.2 Sanksi Yang Dapat Dijatuhkan Bagi Pengendara Sepeda Motor Yang Melakukan Pelanggaran Tertentu 3

110

Ibid., Hlm. 426

Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Lalu Lintas Jalan. Seseorang yang melakukan perbuatan pidana untuk dapat dipidana harus mempunyai pertanggungjawaban pidana atau kesalahan. Dalam hukum pidana dikenal asas tiada pidana tanpa kesalahan. Perbuatan pidana ialah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan larangan itu disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut 4. Berdasarkan pengertian perbuatan pidana menurut Moeljatno tersebut, maka pengertian perbuatan pidana tidak termasuk pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, seseorang yang melakukan perbuatan pidana belum tentu dapat dipidana dan untuk memidana tersebut harus ada pertanggungjawaban pidana atau kesalahan karena masalah kesalahan adalah masalah pertanggungjawaban pidana. Namun demikian, untuk tindak pidana tertentu untuk memidana seseorang tidak diper4

Moeljatno, Azas-azas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1984, Hlm. 37


lukan adanya kesalahan yang dalam doktrin dikenal dengan istilah strict liability. Dalam perbuatan pidana yang bersifat strict liability hanya dibutuhkan dugaan atau pengetahuan dari pelaku, sudah cukup untuk menuntut pertanggungjawaban pidana dari dirinya, tidak dipersoalkan adanya mens rea karena unsur pokok dari strict liability adalah actus reus, bukan mens rea 5. Dalam perkara strict liability seseorang yang telah melakukan perbuatan terlarang sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang sudah dapat dipidana tanpa mempersoalkan apakah pembuat mempunyai kesalahan atau tidak 6. Ketentuan pidana dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur dalam Bab XX mulai dari Pasal 273 sampai dengan Pasal 317. Bagi 5

Hanafi, Strict Liability Dan Vicarious Liability Dalam Hukum Pidana, Lembaga Penelitian Univ. Islam Indonesia, Yogyakarta, 1997,Hlm. 63. 6 Hamzah Hatrik, Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Stric Liability Dan Vicarious Liability), Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal.110.

NO.II/TH.XXXVI/2011

pengendara sepeda motor yang melakukan pelanggaran tertentu terhadap pelanggaran peraturan lalu lintas jalan yang diperiksa dengan Acara Pemeriksaan Cepat dengan Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu lintas Jalan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 211 KUHAP antara lain karena tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan tentang: - penomoran, - penerangan, - peralatan, - perlengkapan, - mengemudikan kendaraan bermotor tidak dapat memperlihatkan surat izin mengemudi (SIM), - tidak dapat menunjukkan surat tanda nomor kendaraan, - tidak menyalakan lampu utama pada siang hari, - tidak dipasang tanda nomor kendaraan bermotor, - tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi : - kaca spion, - klakson, - lampu utama, - lampu rem,

111


- lampu penunjuk arah, - alat pemantul cahaya, - alat pengukur kecepatan, dan - knalpot, diancam dengan pidana sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Pasal 280, Pasal 281, Pasal 285, Pasal 288 Pasal 291, Pasal 292, Pasal 293 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 280 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menentukan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dipasangi Tanda Nomor kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Pasal 281 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menentukan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam

112

Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Pasal 285 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menentukan, setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat peng-ukur kecepatan, knalpot dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Pasal 288 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menentukan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang


ditetapkan oleh Kepolisian Negera Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) (ayat 1). Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) (ayat 2). Pasal 291 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menentukan, bahwa setiap orang yang menge-mudikan sepeda motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Ayat (2) dari pasal tersebut menentukan, bahwa setiap orang

NO.II/TH.XXXVI/2011

yang menge-mudikan sepeda motor yang membiarkan penumpangnya ti-dak mengenakan helm sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Pasal 292 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menentukan, bahwa setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tanpa kereta samping yang mengangkut penumpang lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (9) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Pasal 293 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menentukan, bahwa setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling

113


lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp.100.000,(seratus ribu rupiah). III. PENUTUP 3.1 Kesimpulan Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut : 1. Bentuk acara pemeriksaan bagi pengendara sepeda motor yang melakukan pelanggaran tertentu terhadap Peraturan Perundang-undangan Lalu Lintas Jalan menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP ialah Acara Pemeriksaan Cepat dengan Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan. 2. Sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pengendara sepeda motor yang melakukan pelanggaran tertentu terhadap Peraturan Perundang-Undangan Lalu Lintas Jalan berdasarkan Pasal 280, Pasal 281, Pasal 285, Pasal 288, Palsal 291, Pasal 292 dan Pasal 293 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

114

Angkutan Jalan ialah pidana kurungan atau pidana denda. 3.2 Saran Saran yang dapat diberikan sehubungan dengan tulisan ini ialah : 1. Walaupun pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan diperiksa dengan acara pemeriksaan cepat dilakukan tanpa melihat adanya kesalahan karena berlaku strict liability, hendaknya hakim yang memeriksa perkara tersebut tidak langsung menyatakan pelaku melanggar pasal yang didakwakan oleh polisi tetapi hakim terlebih dahulu menanyakan kepada pelaku apakah benar atau tidak pasal yang didakwakan tersebut. 2. Sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan ialah pidana denda maksimum untuk menimbulkan efek jera, kecuali berkalikali dan sering melakukan pelanggaran dapat dijatuhi sanksi pidana kurungan.


DAFTAR PUSTAKA

NO.II/TH.XXXVI/2011

Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Andi

Hamzah, 1994, Pelaksanaan Peradilan Pidana Berdasarkan Teori dan Praktek, Rineka Cipta, Jakarta.

Andi

Taher Hamid, 1982, Praktek Peradilan Perkara Pidana, Al Ihsan, Surabaya.

Harahap M. Yahya, 2002, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding Kasasi dan Peninjauan Kembali, Sinar Grafika, Jakarta.

Eva

Achjani Zulfa, 2011, Pergeseran Paradigma Pemidanaan, Lubuk Agung, Bandung.

Kuffal HMA, 2002, Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum, UMM Press, Malang.

Hanafi, 1997, Strict Liability dan Vicarious Liability dalam Hukum Pidana, Lembaga Penelitian Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Moeljatno, 1984, Azas-azas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta.

Hamzah Hatrik, 1996, Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana(Strict Liability dan Vicarious Liability),

Moeljatno, 2009, Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP), Bumi Aksara, Jakarta.

115


KETENTUAN NASKAH Majalah

Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Jember terbit setahun 3 kali (per-kuartal) pada bulan April, Agustus dan Desember. Setiap terbit, memuat maksimal 7 (tujuh) naskah. Redaksi mengundang secara terbuka kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Jember maupun semua kalangan untuk menulis ide-ide atau gagasan-gagasan kritis, maupun berbagai masalah aktual di bidang hukum dan kemasyarakatan.

Ketentuan naskah: belum pernah diterbitkan dalam media cetak lain, Pengiriman naskah diserahkan dalam bentuk print out dan soft copy (CD-RW) kepada Pelaksana Administrasi, dengan memberikan kontribusi sebesar Rp. 250.000 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) khusus bagi penulis luar kalangan Fakultas Hukum Univ. Jember. Redaksi berwenang menyunting naskah, tanpa mengubah maksud dan isinya.

P etunjuk penulisan: 1. Isi naskah terdiri atas : ABSTRAKSI (dalam Bahasa Indonesia); I. PENDAHULUAN, berisi 1.1. Latar Belakang Masalah dan 1.2. Rumusan Masalah, II. PEMBAHASAN; III. PENUTUP, berisi 3.1. Kesimpulan dan 3.2. Saran. 2. Jumlah halaman naskah sebanyak 12 sampai dengan 15 halaman kertas ukuran A4; 3. Diketik menggunakan huruf jenis Time New Roman ukuran 12, dengan spasi 1,5. 4. Sumber rujukan menggunakan catatan kaki (foot note); 5. Penulisan daftar pustaka dengan urutan penyajian : Nama pengarang diakhiri dengan koma (,) – Tahun publikasi diakhiri dengan koma (,) – Judul artikel atau judul buku yang ditulis miring dan diakhiri dengan tanda koma (,), Nama Penerbit diakhiri tanda koma (,), Nama Kota Penerbit . Contoh : Subekti, 1980.Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT Intermasa, Jakarta 6. Penulisan halamam pada foot note, disingkat dengan Hlm. Contoh: Subekti, 1980, Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT Intermasa, Jakarta,Hlm .....

116

MAJALAH ILMIAH HUKUM DAN MASYARAKAT

Recommend Documents