MAJALAH DIGITAL BERTUAH EDISI

Dag Dig Dug, Mutasi?

1

MAJALAH DIGITAL BERTUAH EDISI 31/2017

LIPUTAN UTAMA

ADUH, A MUTASI ! Kabar akan ada mutasi terhadap pejabat tinggi pratama di lingkungan Pemprov Riau membuat sejumlah pejabat eselon II kebakaran jenggot.

Berikut ini daftar 22 pejabat yang dievaluasi itu: 1. Kasiaruddin (Asisten III Setdaprov Riau) 2. Darusman (Karo Humas, Protokol dan Kerjasama Setdaprov Riau) 3. Rahima Erna (Karo Adm Pemerintahan Setýdaprov Riau) 4. Jonli (Karo Ortal Setdaprov Riau) 5. Rudyanto (Karo Ekonomi dan SDA Setdaprov Riau) 6. Evandes Fajri (Kepala Inspektorat Riau) 7. Syahrial Abdi (Kepala Distamben Riau) 8.Sudarman (Kepala Dinas Pemberdayaan dan Desa Riau) 9. Dahrius Husin (Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM)

10. Syarifuddin (Kepala Dinas Sosial Riau) 11. Yogi Getri (Kepala Diskominfo Riau) 12. Doni Aprialdi (Kadispora Riau) 13. Yuliwiriati Moesa (BLH dan Kehutanan Riau) 14. Ferry HC (Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Riau) 15. M Firdaus (Kepala Dinas Perindustrian Riau) 2


khir pekan ke dua Juli 2017 lalu menjadi hal yang mengejutkan. Gubernur Riau,Arsyadjuliandi Rachman memanggil sejumlah kepala dinas dan badan yang memimpin OPD di Pemprov Riau, dalam sebuah pertemuan bersamanya. Ada sebanyak 22 pejabat yang diminta menghadap. Semuanya dievaluasi soal kinerja. Itulah pemicu kabar akan ada mutasi di lingkungan Pemprov Riau mencuat ke Publik. Apalagi, setelah itu, Andi Rachman menemui Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Mutasi itu sepertinya harus dilakukan karena dianggap sudah tidak relevan, terutama setelah dilakukannya evaluasi bedar-besaran itu. Pertemuan Andi Rachman dengan KASN untuk konsultasi sekaligus koordinasi mengenai mutasi pejabat ini. Dia didampingi Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau, Ikhwan Ridwan. “Kita ingin berkoordinasi dan konsultasi agar apa yang akan kita lakukan sesuai aturan,” sebut Gubri. Tidak hanya bertemu KASN, dia juga menyempatkan diri bertemu dengan Menpan & RB Asman Abnur di Kantor Kemenpan & RB kawasan Sudirman, Jakarta. Berbagai upaya untuk mereformasi birokrasi pernah disampaikan Menpan & RB Asman, seperti rencana membuat mall pelayanan publik termasuk di Pekanbaru, Riau. Jika mall itu jadi, masyarakat bisa mengurus segala sesuatunya seperti perizinan di satu tempat dalam waktu yang bersamaan. Kembali ke soal mutasi, sebelumnya Pemprov Riau sudah melakukan assesment terhadap 22 orang PTP. Tim pansel segera menyerahkan hasilnya kepada Gubri untuk selanjutnya sesuai kewenangan melakukan mutasi dan rotasi. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau merilis 22 pejabat yang dievaluasi itu. Mulai dari Asisten III Setdaprov Riau, sampai Direktur Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Tampan mendapat catatan evaluasi. Dari total 43 OPD di lingkungan Pemprov Riau, sebagain besar pimpinannya dievaluasi. Tentu saja mereka cemas. Sebab jabatan mereka menjadi taruhannya. Ancamannya bahkan ada yang non-job. “Soal kapan akan dimutasi itu hak prerogatif Pak Gubernur. Yang jelas merata,” ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau, Ikwan Ridwan.

16. Askardia Patrianov (Kepala Dinas Perternakan Riau) 17. Adra Sjafril ý(Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan KB) 18. Kaharuddin (Sekretaris Dewan Riau) 19. Indrawati Nasution (Kepala BPKAD Riauý) 20. Asrizal (ýKepala Badan Pengembangan SDM Riau) 21. Nuzelly Husnedi (Dirut RSUD Arifin Ahmad) 22. Hasneli Juite (Dirut RS Jiwa Tampan).

LIPUTAN UTAMA

10 OPD Selamat dari Mutasi

“Itu semua keputusan Pak Gubernur." IKHWAN RIDWAN Kepala BKD Provinsi Riau

3


A

da 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mungkin selamat dari mutasi. Itu jika dilihat dari hasil evaluasi yang dilakukan Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman beberapa waktu lalu. 10 OPD itu tidak dievaluasi. Dengan kata lain pimpinan dari 10 OPD itu tidak diminta untuk terlibat dalam rapat evaluasi yang dilakukan akhir pekan lalu. Dadi 43 OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, ada 22 pimpinan OPD yang dipanggil menghadap Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman. Dari jumlah itu ada 9 OPD yang baru dilantik, dan tidak masuk dalam daftar evaluasi. Sisanya ada 2 OPD lagi, yang saat ini statusnya masih dipegang oleh Pelaksana Tugas (Plt). "Saya termasuk yang dievaluasi," ujar Kepala Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). 1 dari 10 OPD yang tidak dievaluasi, yakni Biro Pembangunan Pemprov Riau. Saat ini, biro itu dikepalai oleh Indra. Ancaman mutasi bahkan non-job untuk pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Riau sudah di depan mata. Apalagi Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman sudah menyambangi Komiter Aparatur Sipil Negara (KASN) dan melakukan koordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara di Jakarta, Selasa kemarin. "Kalau sudah seperti ini, gelombang mutasi pejabat eselon II sudah pasti hanya tinggal menunggu waktu saja," ujar sumber itu. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau, Ikwan Ridwan juga mengatakan hal serupa. Namun tidak tidak bisa pastikan waktunya. Sebab itu sangat bergantung dari keinginan Gubernur Riau. "Itu semua keputusan Pak Gubernur," ujarnya. Menurut sumber internal dari Pemprov Riau, rotasi jabatan ini memungkinkan di luar 9 pejabat sebelumnya yang baru dilantik. Dia menjelaskan, mutasi itu dilakukan kuat dugaan setelah Andi Rachman merasa kecewa dengan hasil kerja sebagian besar pejabat eselon II. Mutasi ini serius. Andi Rachman sudah bertemu dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Jakarta untuk melakukan koordinasi dan komunikasi intensif terkait hal itu. Dengan kata lain pertukaran posisi jabatan, atau bahkan ada pejabat yang akan di non-job kan pasti terjadi. Sebelumnya Pemprov Riau sudah melakukan assesment terhadap 22 orang Pejabat Tinggi Pratama. Tim pansel segera menyerahkan hasilnya kepada Gubri untuk selanjutnya sesuai kewenangan melakukan mutasi dan rotasi. Mutasi pejabat eselon II sudah pernah dilakukan Andi Rachman, pada tahun 2015 lalu, dengan menggunakan sistem assesment. Hampir keseluruhan posisi jabatan itu dia bongkar dan diisi dengan orang baru. Sebagian besar lainnya malah di non-job kan. Rotasi jabatan itu memungkinkan tidak menyentuh 9 posisi jabatan yang sebelumnya sudah dilantik. Karena masih sangat baru. Andi Rachman tentu akan melihat hasil kinerja pejabat baru itu terlebih dahulu. Ke 9 OPD itu, yakni Badan Pendapatan Daerah, Dinas Perikanan dan Kelautan, Kesbangpol, Biro Hukum, Biro Umum, Biro Kesra, Dinas PUPR, Dinas Cipta Karya dan Perumahan Rakyat.

LIPUTAN UTAMA

Setiap Pejabat Itu Tak Ada Hak Atas Jabatannya

P "Jangan pikirkan jabatan. Jabatan itu sebatas penugasan, jabatan itu anugerah, jabatan itu penghargaan dan jabatan itu sebuah kepecayaan semata.” AHMAD HIJAZI Sekdaprov Riau 4


impinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di lingkungan Pemprov Riau, diminta untuk tidak terganggu dengan adanya isu mutasi pejabat tinggi pratama. "Teman-teman OPD jangan risau. Tidak ada yang perlu dirisaukan," kata Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Ahmad Hijazi. Menurut pendapatnya, sebagai aparat yang bekerja di birokrasi harusnya tetap bekerja profesional, sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. "Apa yang menjadi tugas kita laksanakan saja," sambungnya. Dia mengatakan, soal tugas di jabatan masing-masing itu merupakan sebuah amanah dan harus dijalankan. Kalau yang dipikirkan pimpinan OPD itu adalah jabatan, kata Ahmad Hijazi, maka tidak mungkin bisa bekerja secara baik. "Jangan pikirkan jabatan. Jabatan itu sebatas penugasan, jabatan itu anugerah, jabatan itu penghargaan dan jabatan itu sebuah kepecayaan semata," ujarnya. Dia mengatakan setiap pejabat itu tidak ada hak atas jabatan yang saat ini dipegangnya. Dengan demikian tidak ada masalah ada pejabat yang takut dimutasi. Itu diungkapkan Ahmad Hijazi, berkaitan dengan adanya rasa ketakutan sejumlah pejabat eselon II di lingkungan

LIPUTAN UTAMA

Pemprov Riau, dengan isu mutasi besar-besaran yang mencuat ke publik belakangan ini. "Setiap orang (pejabat) itu tidak ada hak atas jabatannya saat ini. Jadi, kenapa harus Risau," ujarnya. Yang terpenting menurut dia, bagaimana dengan sisa waktu ini profesionalitas kinerja harus ditingkatkan. Selain itu, rotasi jabatan itu merupakan sesuatu hal yang biasa dan lumrah terjadi. Dia menambahkan, meski akan dilakukan evaluasi, hal itu mestilah menjadi bahan pembelajaran bagi pejabat terkait agar tidak melakukan kesalahan serupa, jika masih diberikan amanah untuk menjabat kembali sebagai pimpinan OPD yang baru. "Kalau pejabat itu memikirkan jabatannya, maka tidak akan pernah bekerja baik. Jabatan itu hanya sebuah kepercayaan," tambahnya. Pimpinan itu punya tools (alat) untuk menilai hasil kinerja bawahannya. Itu diungkapkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Ahmad Hijazi. seluruh kinerja pejabat di lingkungan Pemprov Riau sangat mudah untuk dinilai. Apakah mereka (pejabat) punya integritas, kredibilitas dan dedikasi yang kuat. "Kalau saya melihatnya seperti itu," ujarnya. 3 hal ini menjadi poin penting sebagai alat ukur hasil kerja pejabat di Pemprov Riau. Menurutnya, integritas dan kredibilitas itu urusan personality. "Tapi tidak cukup hanya dengan itu. Setiap pejabat juga mesti punya dedikasi terhadap institusinya sendiri. Ini kelihatan jelas benang merahnya," tambahnya. "Seorang pejabat itu tidak akan mudah mengorbankan kepentingan yang lebih besar demi kepentingan pribadinya semata," kata Ahmad Hijazi. Dia menambahkan untuk selanjutnya, pimpinan berhak menakar komitmen seorsng pejabat terhadap Riau. Itu semua bisa terlihat tatkala mereka (pejabat) melaksanakan kegiatan anggaran. "Komitmennya terlihat tidak saja hanya untuk menghindari kebocoran, tapi juga harus memiliki kepekaan terhadap efisiensi, dan menghindari keborosan. Itu semua mudah terlihat saat bagaimana pejabat itu memberi tugas kepada staf di bawahnya," tuturnya. Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman masih enggan mengomentari rencana mutasi pejabat setingkat eselon II di lingkungan Pemprov Riau. Sebelumnya, ada sebanyak 22 kepala dinas dan badan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dilakukan evaluasi oleh Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman. Hasil evaluasi itu meyakinkan Andi Rachman agar jajaran petinggi yang mengepalai dinas dan badan di Pemprov Riau untuk dilakukan rotasi jabatan. "Saya tidak mau komentar soal itu," ujarnya

5


ADVERTORIAL

6


ADVERTORIAL

Peduli P endidikan Pendidikan DONASIKAN 100 JUDUL BUKU

S

ebanyak 100 judul buku yang berhasil dikumpulkan dari sumbangan karyawan Bank Riau Kepri (BRK) disalurkan kepada Taman Baca kelolaan Caraka Youth Centre Jalan Lumba-Lumba, Pekanbaru, 31 Juli 2017. Penyerahan buku tersebut langsung diserahkan oleh Pimpinan Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia BRK, Hj Rusdiyati kepada Ketua Caraka Youth Centre, Alfa Noni. Sebanyak 100 judul buku itu terdiri dari berbagai macam kategori jenis bacaan. Rusdiyati mengatakan buku yang didonasikan bersumber dari kegiatan donasi yang dibuat perusahaan, untuk menggalang bantuan dari para karyawan. “Buku kali ini disalurkan merupakan bantuan yang diberikan para karyawan Bank Riau Kepri,” katanya. Dari bantuan ini,tuturnya, BRK berharap mampu mencerdaskan anak bangsa yang berasal dari referensi buku disumbangkan. “Kita berharap dengan bantuan tersebut taman baca ini akan menjadi tambahan ilmu

7

baru bagi anak muda yang hobi membaca ditempat tersebut,” katanya. Bank Riau Kepri juga memiliki ruang perpustakaan sebagai tempat representatif untuk mendapatkan berbagai ilmu. Ruang perpusatakaan ini disediakan bank tersebut di Lantai 5 Gedung Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri. Fasilitas ini disediakan terbuka untuk masyarakat umum untuk menimba ilmu. Ketua Caraka Youth Centre, Alfa Noni mengapresiasi dan mengucapkan terimakasih kepada BRK atas donasi ini.


“Dengan bantuan ini tentunya referensi yang disediakan pada taman baca yang disediakan akan semakin banyak, kami berharap semakin banyak juga ilmu yang akan didapat para pembaca,” katanya. Ia mengatakan saat ini taman bacaan Caraka Youth Centre menyediakan kurang lebih 550 buku yang berasal dari donasi berbagai elemen masyarakat. “Saya berharap donasi buku ini bisa digalang BRK secara berkesinambungan dalam rangka menyediakan beragam referensi bagi masyarakat,” pungkasnya.

LIPUTAN KHUSUS

AKSI

DEMONSTRASI YANG BERBEDA

Suasana aksi demonstrasi itu, terlihat berbeda dari banyak aksi unjuk rasa lainnya. Nada protes yang mereka sampaikan menggema dalam bentuk musik, nyanyian lagu dan sajak. Itu terlontar sangat keras dalam pertunjukan itu

8


Lantunan lagu "Wakil Rakyat" yang dipopulerkan oleh Iwan Fals menggema saat sebuah mobil pick up hitam berbelok ke gerbang masuk Kantor DPRD Riau, pada Jumat 21 Juli 2017

S

ebagian dari mereka mengenakan jas kuning. Mereka tergabung dalam Koalisi Anti Korupsi (KAK). "Kami menolak hak angket terhadap KPK." Suara itupun menggema melalui pengeras suara. Massa aksi menilai hak angket itu tidak mencerminkan pembenahan. Aksi ini adalah sebagai tindakan solidaritas. KAK mengutuk keras hak angket yang kini tengah dipolemikkan di Senayan. Itu sama saja sebuah tindakan yang tidak pro terhadap upaya pemberantasan korupsi di tanah air. Menariknya, aksi kali ini langsung melantunkan musik langsung oleh massa aksi. Mereka membawa gitar, sound, dan sejumlah alat musik lainnya. "Hak angket itu upaya pelemahan pemberantasan korupsi dan tidak sesuai dengan undangundang," kata Koordinator Umum Koalisi KAK Riau, Taufik. Dalam pengajuan hak angket KPK ini tidak terlihat jelas mengenai hal penting, strategis dan dampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Menurut Taufik, Hak angket ini justru lebih telihat memperjuangkan kepentingan melindungi kawan sesama DPR RI, yang terkait kasus korupsi KTP elektronik. Dan dinilai sebagai upaya

LIPUTAN KHUSUS

menyerang balik untuk melemahkan KPK sebagai pihak yang tengah menangani kasus korupsi KTP-e tersebut. “Tidak ada urgensi yang berdampak luas bagi bangsa dalam pembentukan hak angket KPK ini, bahkan terkesan digunakan untuk melindungi koruptor e-KTP dan upaya menyerang balik untuk melemahkan KPK," kata Taufik. Berdasarkan Pasal 79 ayat (3) UU MD3 disebutkan bahwa objek yang dipermasalahkan untuk diselidiki terhadap pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah yang harus memenuhi tiga kondisi, yaitu: hal penting, strategis dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dia menegaskan itu diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Maka hak angket dapat dijalankan terhadap pelaksanaan undang-undang dan pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan hal penting, strategis dan berdampak luas bagi kehidupan bermasyarakat. Lembaga kekuasaan kehakiman adalah lembaga yang merdeka dalam menjalankan fungsinya, tambah Taufik. Namun, secara konstitusional, KPK diatur sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 sebagai badan-badan lain yang menjalankan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Maka lembaga legislatif tidak akan melakukan intervensi terhadap KPK melalui hak angket karena KPK bukanlah lembaga negara yang bisa dijadikan subjek hak angket. “Dalam hak angket juga perlu dipahami beberapa ketentuan terkait hak angket yakni, mengenai pengajuan usul hak angket, prosedur pengesahan hak angket dan pembentukan panitia angket,” tambahnya.

9


Suasana aksi demonstrasi itu, terlihat berbeda dari banyak aksi unjuk rasa lainnya. Nada protes yang mereka sampaikan menggema dalam bentuk musik, nyanyian lagu dan sajak. Itu terlontar sangat keras dalam pertunjukan itu. "Sajak Anjing Neolib. Mengendus kemudian memakan beraknya sendiri. Anjing neolib menyusup dan mengorganisir para petani, buruh, nelayan dan akademisi. Kemudian membentuk partai. Membuka gerbang investasi hingga mempercantik jalan korupsi." Begitulah sepenggal sajak yang mereka bacakan dalam aksi unjuk rasa yang berlangsung di depan Kantor DPRD Riau. "Sikap kami, jelas mendukung KPK dan menolak hak angket serta panitia khusus hak angket terhadap KPK, karena inkonstitusional dan cacat hukum," ujar Koordinator Umum KAK Riau, Taufik. Kedua, kata Taufik, hak angket tidak sah karena KPK bukan objek dan subjek dari hak angket. DPR diminta harus bertindak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Mendukung KPK untuk terus mengusut kasus korupsi e-KTP dan kasus korupsi lainnya, terutama korupsi di Riau. Aksi ini tidak banyak berkoar di balik toa menyuarakan tuntutan dengan ceramah. Tapi lebih kepada penampilan kesenian, berbasis kesenian rakyat. Lagu yang dilantunkan begitu kritis. Menggambarkan kondisi negara hari ini yang tidak pernah akur dalam memajukan bangsa. Aksi unjuk rasa ini merupakan bentuk solidaritas mewakili rakyat di Riau, untuk mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menuntaskan kasus korupsi e-KTP, yang kini juga menjerat Ketua DPR RI, Setya Novanto.

LIPUTAN KHUSUS

PNS RIAU PESTA SABU

BRF PASTI DICOPOT

“Sudah mencoreng. Masa iya bertugas di Jakarta, ditangkap nyabu. Tangan mencencang, bahu memikul. Siapa yang menanam dia yang menuai. Ikut saja hukum yang berlaku.” WAN THAMRIN HASYIM Wakil Gubernur Riau

10


S

eorang PNS dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau diciduk polisi di Jakarta, 18 Juli 2017. Diduga PNS tersebut yang berinisial RBF (52) bersama lima orang rekannya menggelar pesta sabu di Kayu Putih, Pulo Gadung, Jakarta Timur. Pada penangkapan tersebut disita barang bukti sebanyak 40 gram sabu. Selain RBF Turut diamankan PH (52), RF (48), OSA (48), MA (24) dan KPW (21). Hal itu dibenarkan Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Andry Wibowo kepada wartawan. Disampaikan Andry kasus itu terbongkar dari Hasil pengembangan kasus. "Awalnya petugas menggerebek tiga laki-laki, salah satunya PH yang sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Ketika kami geledah, ditemukan alat hisap dan narkoba sisa pakai," sebutnya. Hanya saja Andry belum mau merincikan kronologi terbongkarnya kasus itu. Sebab tersangka masih dalam pemeriksaan. Wakil Gubernur Riau (Wagubri) Wan Thamrin Hasyim kaget

LIPUTAN KHUSUS

“Pasti kita copot. Kasubag ULP pasti kita tunjuk itu Pltnya.” ARSYADJULIANDI RACHMAN Gubernur Riau

“Bisa saja diberhentikan. Apalagi barang bukti yang diamankan 40 gram.” IKHWAN RIDWAN Kepala BKD Riau

11


mendengar adanya seorang oknum PNS Pemprov Riau yang ditangkap di Jakarta. “Astagfirullah,” ujarnya. Wan Thamrin tak mengira PNS Pemprov Riau ditangkap polisi atas dugaan terlibat dalam pesta sabu. Dirinya secara tegas menyebut apa yang dilakukan oknum PNS itu mencoreng Riau. “Sudah mencoreng. Masa iya bertugas di Jakarta, ditangkap nyabu,” katanya. Hanya saja Wan Thamrin baru mendengar kabar tersebut dari wartawan. Namun jika terbukti benar, maka oknum PNS yang berinisial RBF (52) harus mempertanggungjawabkan tindakannya. “Tangan mencencang, bahu memikul. Siapa yang menanam dia yang menuai. Ikut saja hukum yang berlaku,” katanya. Kabar seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS yang ditangkap saat pesta sabu di Jakarta menyebar dengan cepat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. Bahkan ada pula yang mulai mengaitkan dengan nama-nama pejabat. Dugaan tersebut mencuat sebab inisial PNS tersebut mirip dengan Kepala ULP Pemprov Riau. Dalam pemberitaan disebut PNS yang ditangkap di Kayu Putih, Pulo Gadung, Jakarta Timur tersebut berinisial RBF (52). Sementara nama Kepala ULP Pemprov Riau, Raja Beni Fantoni. Namun ketika dikonfirmasi hal ini, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau, Ikhwan Ridwan lebih mengedepankan azas praduga tak bersalah. Apalagi pihaknya masih memastikan PNS yang tertangkap tersebut. Ikhwan juga sudah meminta Badan Penghubung Jakarta untuk memastikan kabar dan siapa oknum PNS yang diperiksa pihak kepolisian tersebut. “Kita kroscek dulu,” katanya. Hanya saja bila terbukti oknum PNS tersebut berasal dari Pemprov Riau maka bukan tidak mungkin akan menerima sanksi berat. “Bisa saja diberhentikan. Apalagi barang bukti yang diamankan 40 gram,” katanya. Gubernur Riau (Gubri) Arsyadjuliandi Rachman menyatakan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yakni Raja Beni Fantoni atau RBF yang ditangkap di Jakarta terkait kasus narkoba, dicopot dari jabatannya. Saat ini RBF tercatat sebagai Kasubag Unit Lelang dan Pengadaan (ULP) Pemprov Riau. “Kasubag ULP pasti kita tunjuk itu Pltnya,” ujarnya di Gedung Daerah Provinsi Riau. Hanya saja apakah nanti penunjukan Plt menunggu perkembangan pemeriksaan dari Kepolisian Jakarta Timur, Andi sampaikan akan berkoordinasi dengan BKD. “Nanti kita pelajari di BKD,” ujarnya singkat.

PROVINSI

PEMPROV RIAU MASIH BOROS

Anggaran yang dialokasikan Pemerintah Provinsi Riau untuk perjalanan dinas tahun 2017, ternyata lebih besar dibanding total anggaran untuk dua rumah sakit pemerintah di Riau, yakni RSUD Arifin Achmad dan RS Petala Bumi.

D

ari data yang disampaikan Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA Riau), pada APBD Riau tahun 2017, anggaran yang dialokasikan untuk perjalanan dinas sebesar Rp514,499,264,655. Sementara anggaran untuk RSUD Arifin Achmad di luar gaji, hanya sebesar Rp452,9 miliar, sedangkan untuk Rumah Sakit Petala Bumi Rp37,9 miliar. Jika ditotal dua rumah sakit ini hanya memperoleh Rp490,8 miliar. Melihat data ini, Staf Advokasi Fitra Riau, Tarmizi, Jumat (21/7/2017), mengatakan, perencanaan belanja APBD tahun 2017 tidak amanah. Di satu sisi boros dalam penyediaan anggaran yang tidak perlu. Sedangkan di sisi yang lain kebijakan anggaran tidak selaras dengan kebijakan peraturan perundangan di atasnya yang semestinya menjadi dasar penyusunan APBD. Karena itu, Fitra meminta agar Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman untuk melakukan relokasi anggaran pada APBD daerah tahun 2017 dan melakukan perbaikan pada rencana anggaran pada 2018 nanti.

Realisasi APBD Riau Belum Tol Pekanbaru-Dumai Baru Capai Target Selesai 4 KM Realisasi APBD Riau 2017 masih belum sesuai dengan target. Hingga saat ini realisasi anggaran baik fisik dan belanja berada di bawah 40 persen. Seperti yang disampaikan Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdaprov Riau Masperi. “Realisasi keuangan kita saat ini masih sekitar 26 persen. Tetapi untuk pembangunan fisik mencapai 31 persen," sebut Masperi. Memang kata Masperi, semestinya hingga Juli atau memasuki semester kedua realisasi APBD Riau mencapai 56 persen. "Tetapi kan yang menjadi persoalan saat ini adanya rasionalisasi anggaran,” katanya. Adanya rasionalisasi anggaran membuat Pemprov Riau juga tidak bisa asal memakai APBD. Apalagi pemerintah pusat juga menghitung ulang Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Riau. "Intinya jangan sampai kita belanja-belanja. Tetapi akhir tahun uang tidak ada, kegiatan tidak bisa dilaksanakan," kata Masperi. Namun pihak tetap menggesa supaya realisasi APBD 2017 terus naik hingga akhir 2017 12


Pengerjaan jalan tol Pekanbaru-Dumai sepanjang 4 Km sudah selesai. Pengerjaan tol Pekanbaru-Dumai sepanjang 131 Km yang dikerjakan Hutama Karya terus digesa. Seperti yang disebut Gubernur Riau (Gubri) Arsyadjuliandi Rachman, Jumat 21 Juli 2017. Andi Rachman juga sempat meninjau progres pengerjaan tol yang masih berlangsung. "Pengerjaan tol masih berlanjut sampai sekarang. Persoalan yang perlu dipikirkan bagaimana supaya pengerjaan tol ini cepat selesainya," ujar Andi. Hasil peninjauan yang dilakukan, Andi melihat masih ada yang perlu dibenahi di beberapa titik untuk mencegah terjadinya sliding.Hanya saja Andi Rachman baru mengecek hingga 800 meter saja. “Tadi saya cuma melihat sampai 0-800 meter saja. Tetapi menurut Hutama Karya sepanjang 4 Km sudah berbentuk tol," katanya. Untuk target penyelesaian tol ini, Andi tidak bisa menyebut waktunya. Hanya saja yang difokuskan saat ini menggesa pengerjaan tol dari Pekanbaru sampai Minas. Apalagi pihak dalam pengerjaan tol ini, pihak Hutama Karya akan mempertimbangkan aspek bisnis. “Saya rasa sesi satu dikejar untuk yang Pekanbaru Minas. Pihak Hutama Karya tentu ada hitungan bisnisnya,” tutup Andi.

FINANCE

APBD Riau Beri Kontribus 1% Terhadap Pertumbuhan Ekonomi PEMPROV Riau mengklaim kontribusi APBD terhadap perekonomian daerah hanya 1% saja. "Lebih kurang segitu," kata Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Ahmad Hijazi. Analisis ini tentu saja tidak singkron dengan kerangka pertumbuhan perekonomian daerah, yang menyebutkan bahwa peran APBD sangat besar terhadap pergerakan perekonomian daerah. Sebab itu berpengaruh besar terhadap perbaikan perekonomian. Bahkan APBD sebagai salah satu alat perbaikan ekonomi daerah. Dia mengatakan, untuk di Provinsi Riau sendiri, kontribusi APBD terhadap perbaikan perekonomian daerah sangat sedikit. Sebab sektor unggulan seperti sawit dan Migas diyakini lebih besar kontribusinya terhadap hal itu.

Perlu Solusi Jangka Pendek Supaya Ekonomi Riau Kembali Bangkit KEPALA Kantor Bank Indonesia Perwakilan Riau, Siti Astiyah, mengatakan, perlu langkah dan strategi khusus supaya masalah ini bisa diatasi. Peran vital untuk melaksanakan itu, yakni Pemprov Riau sendiri. Solusi jangka pendek, diantaranya melakukan monitoring pencapaian Roadmap Pengendalian lnflasi Provinsi Riau yang telah disusun pada tahun 2016. Kedua, pembentukan BUMD Pangan sebagai lembaga penyangga cadangan pangan daerah serta modal dasar penyusunan rencana kerjasama antara daerah. Ketiga, kata Siti, percepatan realisasi APBD dan proyek pembangunan infrastruktur pangan antara lain pasar induk, jalan tol, pengembangan pelabuhan serta perbaikan kualitas jalan untuk kelancaran distribusi pangan. Terakhir, pelaksanaan rapat koordinasi yang di dalamnya kondisi pasokan dan kebutuhan pangan, monitoring perkembangan harga pangan utama memanfaatkan aplikasi Pusat lnformasi Harga Pangan Strategis secara harian. 13


OJK Dorong Laku Pandai Perbankan Salurkan Kredit ke UMKM

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong kepada perbankan yang sudah membuka Laku Pandai, agar membuka akses untuk pemyaluran kredit kepada masyarakat.

K

epala OJK Riau, Muhammad Nurdin Subandi mengatakan, berikannya kepuasan itu agar nasabah perbankan bertambah, sehingga memberikan tambahan dana untuk kredit perbankan. "Kalau jumlah nasabah itu bertambah, progresnya juga meningkat sehingga akan berdampak pada cadangan ketersediaan dana di internal perbankan. Kalau perbankan, membuka akses itu sekrang, artinya Laku Pandai berhak menyalurkan kredit mikro kepada nasabah baru," ujarnya. Dia menambahkan secara keseluruhan, ada banyak Laku Pandai yang tersebar di daerah. Laku Pandai itu terdiri dari masing-masing perbankan. Jika potensi ini saja diperkuat perbankan maka diyakini akan memberikan dampak positif terhadap keuangan perbankan. "Targetnya memang harus kredit, pembicaraan ke arah itu juga sudah dilakukan. Meski masih dalam tahapan tertentu saja. Karena ini menurut saya sudah layak untuk direalisasikan," ujarnya.

Rp 760 M Dana Dikucurkan untuk SPAM Durolis SEBANYAK Rp 760 miliar anggaran negara akan dikucurkan untuk pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Proyek ini akan menyentuh 3 daerah di Provinsi Riau, yakni Dumai, Rohil dan Bengkalis (Durolis). Penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama suda dilakukan di Gedung Daerah Provinsi Riau. Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman mengatakan, ke 3 daerah ini, sejak awal sudah intens melakukan pembicaraan mengenai hal ini sejak awal.

Travelling

KALI JUANG DI BALIK

PUING KEHANCURAN Sebuah bangunan lusuh dan kumuh berada di dalam kawasan Masjid Raya An-Nur, Jalan Hang Tuah, Pekanbaru. Bangunan ini terlihat begitu kontras dengan bangunan lain yang ada di sekitarnya. Pintu masuk ke dalam bangunan itu sudah tidak terlihat lagi dari kejauhan, karena ditambah semak belukar. Ada jalan setapak memandu ke pintu masuk. Sekelilingnya tidak terlihat ada sesuatu yang istimewa.

14


Di dalam bangunan itu ada dua kolam berenang. Satu berukuran besar. Lainnya berukuran sedikit lebih kecil dari kolam berenang pertama. Kolam itu ke dalamannya sekitar 2 meter. Masih digenangi air. Aroma busuk bercampur bau pesing. Hampir semua permukaan air berlumut. Ada banyak sampah plastik dan sisa pakaian juga di sini. Itulah Kali Juang. Berada dalam kawasan Masjid Raya An-Nur Pekanbaru, tidak membuat tempat ini megah seperti masjid dan rumah sakit di sekitarnya. Sebaliknya, tempat ini kotor, jorok dan berbau busuk. Hampir semua bagian dari bangunan itu sudah menjadi puing. Kayu dan papan yang dijadikan sebagai dinding pembatas, ambruk kemudian berserakan di lantai. Pecahan kaca ada di mana-mana. Di sekeliling kolam berenang itu banyak pepohonan besar yang tumbuh tidak terawat. Bahkan sebagian besar lantai keramik tertutup pula dengan daun kering yang sudah membusuk.

Travelling

Kolam ini dikelilingi sebuah tribun yang keadaannya sama dengan bagiannya. Dibuat dengan semen dan gipsum. Bertiangkan besi, beratapkan genteng. Seluruh bagian itu didominasi oleh cat hijau tua. Di belakang tribun itu, ada satu lagi kolam berenang. Ukurannya lebih kecil dari kolam berenang utama. Kondisinya sama persis dan juga tidak terawat. Ada banyak lumut dan sampah di permukaan air. Ada banyak pohon liar yang tumbuh di sekitarnya. Ada banyak keramik rusak. Jelas sekali menggambarkan bahwa bangunan ini dulunya menghabiskan anggaran yang tidak sedikit dalam proses pembangunannya. Kali Juang tidak semegah dulu. Bangunan itu kini 15

berdiri di balik puing-puing kehancuran. Sejurus kemudian, terdengar suara samar-samar. Kian lama kiat jelas. Itu adalah suara belasan anak-anak yang tidak tahu dari mana asalnya. Mereka masuk dari pintu utama, seperti baru keluar dari dalam hutan, dan cepat sekali sudah berada di dalam kawasan itu. "Izin Pak Wartawan, Kami berenang ya?" ujar Rudi, seorang bocah seusia MDA itu sambil melenggang masuk ke dalam bangunan kumuh Kali Juang. Dia dan teman-temannya yang lain, sering nyebur di kolam berenang itu yang ada di bagian belakang tribun. Sebab di sini airnya lebih jernih dan lebih dalam. "Iya. Kami tiap hari ke sini, berenang," ujarnya. "Iya. Dengan


kawan-kawan. Berenang di sini tidak perlu minta uang sama gaek (orang tua). Gratis," sambungnya sambil tertawa. Belasan teman lainnya hanya tertawa mendengar bicara Rudi. Begitu lepas, tanpa rasa segan sedikitpun. Sepertinya, dia dan teman-teman lainnya menjadi pelanggan setia menggunakan fasilitas Kali Juang ini. Sebab dulu, dia juga sering dibawa ibunya ke sini. "Dulu bagus bang. Awak (saya) sering dibawa gaek ke sini," ujar Rudi. Perbincangan ini hanya sambil lewat saja. Dia kemudian melepas seluruh pakaiannya dan memanjati sebuah besi penopang atap. Dengan sekejap dia sudah berada di atas sana tanpa busana. Dia yang pertama kali membuka aksi dan berusaha membuat teman lainnya terpukau dengan itu. Tanpa ragu dia melompat dari atap setinggi empat meter itu, kemudian brusss... Tubuhnya sudah hilang di balik lumut-lumut kolam. "Rud, pakai cenana. Nanti gatalgatal," kata Revan, teman Rudi yang masih duduk mencangkung di bibir kolam. "Awak alah tabiaso. Beko basah celana, curiga gaek den (nanti kalau basah celana curiga ibu saya)," ujarnya dengan logat Minang. Seperti itulah kira-kira. Meski dengan kondisi yang sudah hampir runtuh, Kali Juang tetap "mempesona" bagi belasan anakanak ini. Di tengah asiknya melihat anakanak itu mandi, muncul dua orang remaja tanggung, perawakan kurus. Satu kenakan kaos hitam polos, satu lagi pakai kaos putih bermotif. Mereka tidak kaget dengan anak-anak yang tengah mandi, sebab di sini pemandangan itu sudah biasa. Setelah melihat-lihat, kedua remaja itu pergi.

Kuliner Laksamana Mengamuk Minuman Segar

KHAS RIAU Laksamana mengamuk salah satu minuman khas Melayu memiliki rasa yang manis. Segelas minuman ini bisa menyegarkan aktivitas anda tentunya, apalagi jika seharian beraktivitas di dalam maupun di luar ruangan. Menyeruput segelas es Laksamana Mengamuk bisa menjadi pilihan. Nah, untuk menikmati minuman itu, saat ini tersedia menjadi menu minuman andalan di Warung Koffie Batavia yang berlokasi di lantai dasar Mall Pekanbaru. Laksamana mengamuk sendiri merupakan minuman yang bahan dasarnya terbuat dari potongan buah Kuini yakni buah sejenis mangga yang disajikan dengan campuran santan dan gula. Namun kali ini Laksamana Mengamuk disajikan sedikit modern, yaitu memiliki isi yang bervariasi seperti mangga, strawberry, kelapa muda dan biji selasih. Tampilannya yang dikemas secara apik dihiasi irisan mangga serta satu buah strawberry dan daun pandan menambah cantik sajian es Laksamana Mengamuk. "Menu minuman andalan kita ada Laksamana Mengamuk. Minuman ini menjadi andalan karena berada di Pekanbaru yang dikenal dengan Melayunya," ujar Riko Rinaldo selaku Operational Manager. Kehadiran Warung Koffie Batavia di Pekanbaru ini merupakan cabang ke 9 di nusantara. Nantinya dalam waktu dekat ini akan hadir di kota Medan. Jadi di tiap-tiap daerah itu kerap menyediakan makanan atau minuman khas daerahnya. Untuk menikmati segelas Ice Laksamana Mengamuk ini, anda hanya merogoh kocek Rp 25 ribu rupiah saja. Selain menyediakan makanan berat, makanan ringan yang manismanis juga bisa anda temukan.

16


MAJALAH DIGITAL BERTUAH EDISI

Recommend Documents