lwffiM s
tssN t979-t1t6 ililil lilt ilil illill ]ilr | I 771979 121643
l
Volume
13
Edisi: November-Desembe
Ditujukan untuk memberikan berita seputar kegiatan Badan Penglawas obat dan
r 2011
fil
tttakanan BADAN P#ffi Rl
Ldnsir. 22 Merek Kopi mengandung Bahan Kimia Obat
D
Pers pada "t"-25 Siaran tanggal Novemb er 20tt, Kepala Badan POM RI, Dra. Kustantinah, Apt, M.App.Sc
mengumumkan adanya modus operandi baru yang
dilakukan oleh pelaku
usah4 secara tidak
bertanggung iawab, yaitu
memproduksi dan
mengedarkan produk kopi
dalam kemasan yang dicampur bahan kimia obat
[BKO) berupa sildenafil
dan/atau tadalafil.
Pada prinsipnya
penambahan BKO dalam pangan adalah dilarang . Bahan kimia obat ini dapat menyebabkan sakit kepala, muka merah, pusing, mual, nyeri perut, gangguan penglihatan, infark myocard, nyeri dada, denyut cepat (palpitasi) , kehilangan potensi seks secara permanen dan kematian.
hasil sampling dan pengujian terhadap produk 56 kopi dalam kemaian, ditemukan ',:i,., 22 produh yang positip mengandung "Silflenafil dan/atau tadalafil dimana ke- 22 .p{oduk tersebut tidak terdaftar di Badan P0Mtetapi mencantumkan nomor registrasi ,: Pangim,Industri Rumah Tangga (P-IRT) dari DinasKesehatan. ".Dari
Produk-produk yang telah ditarik dari peiedarantersebutantara lain 39 Sa Kao 3 in
,,
1 kopi Mix plus Ekstrak fahe, Bel-Bel Kopi Susu Eltstra, Black Borneo Platinum Coffe, Dream Coffe, Dynamic Coffe, dan L7 produk
lainnya yang selengkapnya dapat dilihat di website Badan POM www.pom.go.id.
Menghadapi hal ini, Dinas Kesehatan
diharapkan dapat membina UMKM produsen industri rumah tangga pangan agar dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan masyarakat tidak membeli dan mengonsumsi produk kopi seperti tercantum dalam Peringatan Publik yang disebarkan dalam siaranperstersebut. J
I
TERDAFTAR $$%TTDAK ,
I
DI BADAN POM
,L
demikian temuan Tim Terpadu Pengawasan Barang Beredar (TPBB) di sebuah toko di kawasan Sunter fakarta dalam inspeksi mendadak (sidak) yang dilaksanakan pada Kamis 3 November 2011. Selain tidak terdaftar di Badan POM, produk temuan tim TPBB, yang dipimpin oleh Wakil Mendag Bayu Krisnamurthi didampingi Kepala Badan POM Kustantinah, iuga tidak memiliki label bahasa Indonesia dan tanggal kadaluarsa. "Kuranglebih ada 50 item produkpangan olahan yang tidak memiliki izin edar dari Badan POM,
Ka. BPOM sedang menjelaskan keterangan yang harus
tercantum pada label produk
hanya 2 produk yaitu gula dan tepung terigu
yang terdaftar.", demikian penielasan
Kustantinah. Lebih laniut disampaikan bahwa Badan POM terus melakukan pengawasan pangan sebelum beredar di pasaran dengan melakukan evaluasi keamanan, manfaat dan mutu sertagizi pangan. Selain ituiuga dilakukan pengawasan setelah produk beredar seperti yang dilakukan Tim TPBB hari ini. Dalam konferensi pers yang digelar di Kantor Kementerian Perdagangan setelah pelaksanaan sidak, Bayu mengatakan sebagai tindak laniut dari temuan, Tim TPBB akan membuat Berita Acara Pengamanan Barang dan Berita Acara Penitipan Barang Bukti kepada pelaku usaha. Temuan ini akan diperiksa lebih laniut, apabila terbukti melanggar; akan dilakukan langkah-
langkah mulai dari pembinaan sampai
penegakanhukum.
Ke depannya, Tim TPBB yang beranggotakan
wakil dari instansi pemerintah dan pelaku usaha seperti Badan POM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, POLRI, Badan Standardisasi Nasional (BSN), KADIN dan Pusat Informasi Produk Industri Makanan dan Minuman, diharapkan dapat
menciptakan langkah strategis dalam meningkatkan pengawasan terhadap barang
beredar, memperkuat koordinasi serta meningkatkan penegakan hukum untuk melindungi masyarakat dari peredaran produk yang tidak memenuhi syarat.
/
Kritis
/
Cerdas dan
DXI)ET{L.tXKAN
LANGKAF_I
Berani
:SXNER.GNS
PENEGAKAN FIUKUl\4
dalam menyuarakan pendapatnya, adalah tiga hal yang diharapkan dari masyarakat sebagai konsumen
saat memilih produk yang akan dikonsumsi. Demikian disampaikan oleh Wakil Menteri Perdagangan Bayu' Krisnamurthi dalam konferensi
pers yang digelar di kantor Kementerian
Perdagangan Sehin 12 Desemb er?Otl. Kepala Badan POM, Kustantinah iuga menghimbau
agar masyarakat'aktif menghubungi Badan POM apabila menemukan hal-hal yang dicurigai terkait pangan ilegal. Hal ini perlu ditekankan mengingat pengawasan obat dan makanan, bukan hanya meniadi tanggung iawab pemerintah, melainkan iuga tanggung iawab pelaku usaha sebagii prgdusen dan masyarakat sebagai konsumen.
Dalam konferensi pers kali ini, Tim Terpadu Pengawasan Barang Beredar (Tim TPBB)
mempublikasikan hasil temuan selama tahun z0lt. Badan POM sendiri sebagai bagian dari Tim TPBB
pada tahun 20LL telah melakukan operasi pengawasan pbredaran produk pangan ilegat di 7
wilayah yaitu fakarta, Semarang, Surabaya, Medan, Pekanbaru, Makassar dan Pontianak. Hasil operasi pengawasan terhadap produk pangan ilegal tersebut ditemukan sebanyak 1.133 item (82.886 kemasan) dengan nilai ekonomi Rp. I.726.755.A34,- (satu milyar tuiuh ratus dua puluh enam iuta tuiuh ratus lima puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah), Dari iumlah produk pangan ilegal tersebut ditemukan 99,98o/o produk pangan impor ilegal dan O,O2o/o produkpangan dalam negeri ilegal. Hasil pengawasan ini akan ditindaklaniuti dengan
beberapa langkah berupa pembinaan atau pemberian informasi, pemberian peringatan tertulis,
penarikan barang (product recall), pelarangan peredaran, atau penerapan sanksi pidana perlindungan konsumen. Langkah ini dilakukan untuk memberikan efek iera kepada pelaku usaha
yang melanggar ketentuan sekaligus menumbuhkan tanggungiawab bagi pelaku usaha yanglain. Tim TPBB yang terdiri dari Kementerian Koordinasi Perekonomian, Kementerian Kesehatan, Badan POM,
Ditien Bea Cukai, Bareskrim Polri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian dan instansi terkait lainnya, akan terus berkoordinasi meningkatkan pengawasan barang beredar; peningkatan penegakan hukum, serta peningkatan komunikasi dan informasi antar instansi terkait demi perlindungan konsumen. l'
secara konsisten dan berkesinambungan dari
semua pihak terkait demi perlindungan masyarakat dari produk-produk yang dapat membahayakan kesehatan. Demikian disampaikan Kepala Badan POM RI, Dra. Kustantinah, Apt, M.App.Sc dalam sambutannya saat membuka Rapat Koordinasi Lintas Sektor Nasional yang diselenggarakan di Medan pada tanggal 14- 1 7 November 201.1. Rapat koordinasi yang diikuti oleh 169 peserta
dari Kepolisian Daerah, Kejaksaan Tinggi dan Balai Besar /Balai POM di seluruh Indonesia, mengangkat tema "Intensifikasi Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan llegal
Melalui Optimalisasi Implementasi Keputusan Bersama Kepala Badan POM RI dengan Jaksa Agung RI dan Kepala Kepolisian
RI". Rapat ini diselenggarakan untuk meningkatkan koordinasi diantara seluruh stakeholder yang terkait dalam rangkaian Criminal Justice System [CJS), dalam rangka meningkatkan keberhasilan pelaksanaan proses pro-justicia tindak pidana di bidang obat dan makahan, perumusan solusi serta ioint operation seperti di pelabuhan laut, darat dan udara yaitu: 1. Upaya penegakan hukum di bidang obat dan makanan perlu didukung sepenuhnya oleh seluruh pemangku kepentingan, utamanya institusi penegakan hukum. 2. Dalam memberantas obat dan makanan ilegal secara tuntas diperlukan persamaan persepsi diantara penegak hukum terkait tindak pidana obat dan makanan yang
dilandasi
dengan adanya
komitmen/kemauan, saling percaya dan menghilangkan ego sektoral. 3. Penegakan hukum yang dilakukan PPNS Badan POM RI perlu didukung sepenuhnya
oleh pemangku kepentingan terkait dari Kepolisian berupa bantuan taktis, teknis dan upaya paksa. Dengan khususnya
kerjasama dan komitmen dari semua pihak terkait, perlindungan masyarakat dari produk obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan bukan hal mustahil untuk dapat terlaksana dengan optimal. /
\ tf,,h}
c
I
I
ts
#
ll"iffi . .ry. 'l t-*{ . -
-t r' l i
*.
'l
r t-Llt
kalimat penuh semangat tersebut digaungkan Kepala Badan POM Kustantinah pada acara penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Badan POM 2011 yang diselenggarakan tanggal 20-23 November 2}l1- di Hotel Ratu Bidakara Serang. Di hadapan kurang lebih 200 peserta Rakernas, Kepala Badan POM terus mengaiak setiap elemen organisasi Badan pOM untuk merapatkan barisan dalam melaksanakan tugasnya
sehingga dapat meningkatkan kinerja pengawasan obat dan makanan di tahun-tahun mendatang. Rakernas tahun ini mengangkat tema "Perkuatan Akuntabilitas Pengadaan Barang dan fasa serta Kineria Pengawasan Obat dan Makanan Untuk Mendukung Implementasi Reformasi Birokrasi". Acara pembukaan Rakernas pada tanggal 21 November 2011, turut
kesalahan terkait proses pengadaan barang/iasa dapat
diminimalkan Sementara dalam presentasinya, Kepala Badan pOM menyampaikan bahwa target prioritas Badan pOM tahun 2Ol2 yaitu disahkannya UU pengawasan obat dan makanan, remunerasi, laporan keuangan Badan pOM dengan opini WTP murni, peran dan fungsi Balai Besar/Balai POM terevitalisasi secara bertahap, QMS Badan POM terimplementasi penuh, pengembangan dan
dihadiri oleh Staf Ahli Gubernur Bidang
Pengembangan SDM Provinsi Banten, Harry Purwanto
yang menyampaikan apresiasi terhadap keberadaan Balai POM Serang yang dapat menfadi ujung tombak pengawasan obat dan makanan di Provinsi Banten. Harry berharap kesempatan rakernas ini juga dapat meniadi ajang silaturahmi sekaligus sebagai ajang
untuk meningkatkan keriasama antara Balai
pOM
Serang dengan pemerintah provinsi dan pemerintah
kab/kotaBanten. Peserta Rakernas mendapatkan penjelasan melalui diskusi panel bersama BPK, LKPP dan BPKP mengenai pengamanan Pengadaan Barang dan fasa. Narasumber dari BPK menyampaikan bahwa sekitar 80%o kasus korupsi yang ada di Indoneisa disebabkan oleh pengadaan barang/jasa. Titik krusial terjadinya penyimpangan terkait pengadaan barang dan jasa dimulai pada tahap perencanaan. Karena itu perlu dibentuk hotline pusat-daerah sebagai media sharing informasi dan bertukar pengalaman sehingga
Ka BPOM menerima cinderamata dari
Pemerintah Prov. Kota Banten
penerapan e-goverment secara penuh, meniadi anggota PIC/s, dan penerapan SAKIP Badan pOM mendapatpenilaian B (baik). Untuk itu, diperlukan niat, komitmen, terbuka,
rencana, aksi, analisa hasil, dan perbaikan
berkesinambungan dari seluruh elemen Badan pOM untuk mencapai keberhasilan. Mari wuiudkan pOM SATU (Solid, Andal, Terpadu dan Utuh) I
J
di sekolah. Salah satunya ngedukasi para pedagang supaya n makanan dan iaianan yang
.-jaianan sehat
ehat untuk konsumennya. Badan POM bekeria sama dengan pihak Kementerian
Sekitar 2000 siswa tingkat Taman Kanak-kanak Pendidikan Nasional dan Pemerintah Daerah (TK) sampai dengan Sekolah Menengah Umum telah menggiatkan program kantin sehat di (SMU) di f abar dan DKI f akarta bersapd/d*gfr , , sdrydlah-sekolah. Kepala BAdan PoM Kustantinan, be*ftdtttt/ / ,Gerakan Menuiu Pangan faianan yang Aman, Badan POM Roy Sparringa, Kgi{" lifasif Bermutu dan Bergizi ini secara nasional telah Kesehatan Kota Bandung Ahyani Raksanagata- . t" y'icanangkan oleh Wakil Presiden pada 31 serta beberapa undangan lainnyrymemblcal
bermutu dan bergizi. Kegiatan tersebut diharapkan bisa meniaring lebih banyak
komunitas sekolah sekaligus masyarakat umum.
Hasil survey Badan POM tahun ZOII
menuniukkan bahwa 357o pangan iaianan yang diiual pedagang di sekitar sekolah tidak memenuhi syarat [TMS). Oleh karena itu anakanak disarankan untuk membawa bekal dari rumah agar gizi dan mutu makanan yang dikonsumsi anak-anak lebih terjaga. Selain itu diperlukan pula upaya untuk menghadirkan
"r4/-
& lP tl
: M#
3* t,'.,*
ripre
,&
.rqj'j
N^hAL
Tfufu?O1Z Penanggung fawab: Hendri Siswadi, SH; Redaktur: Dra. Fauziah Amin, Apt; Editorr Dra. Sri Mulya Desain Grafis: 0ctavita Dwi Yr"rliani, S.lkom; Nelly L. Rachman; S.Sos Sekretariat: Ambang Budianto, S.Sos; Arief Ludyansyah D,; S,Sos Ristanti Kuntarsih, A.Md; Tri Alamat Redaksi: Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat - BP0M RI Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat. Telp. 02L-4263333, 4240231. F ax. 021.- 4209221 Email:
[email protected]
