KATA PENGANTAR Tiada kata yang layak terucap seiring dengan terselesaikannya penulisan buku ini kecuali ‟syukur alhamdulillah‛ karena hanya atas ijin-NYA , segala tantangan, hambatan, dan cobaan dapat terlewati satu per-satu sampai ke ujung penyelesaian Buku ini. Buku ini merupakan hasil penelitian disertasi penulis pada Program Doctoral Bidang Pengkajian Islam dengan Konsentrasi Ekonomi Islam di Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Penulisan ini diawali ketika periode perkuliahan di mulai di Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, ketika harus memilih pokok kajian dasar keahlian (konsentrasi) di bidang ekonomi Islam Penulis mulai tertarik pada keuangan mikro Islam, pendalaman terhadap kajian topik ini berlanjut dengan keikutsertaan Penulis dalam Program-Program pengembangan keuangan mikro (microfinance) yang disponsori oleh Asean Development Bank (ADB) yang dilaksanakan di Aceh (NAD) selama dua tahun. Pengalaman di lapangan disertai dengan dukungan lingkungan yang kondusif dalam pengembangan keilmuan di Kampus SPs UIN inilah yang menyemangati Penulis untuk tetap bersemangat menyelesaikan tugas akhir ini. Keuangan mikro Islam menjadi kajian yang sangat menarik karena ‚dunia‛ telah mengakui bahwa keuangan mikro menjadi instrumen yang efektif dalam mengatasi masalah kemiskinan di dunia. Islam sebagai al-di>n yang sempurna menyimpan nilai-nilai moral yang tinggi dalam mengangkat harkat dan martabat manusia, maka ketika praktek terbaik keuangan mikro yang dijalankan oleh berbagai masyarakat di seluruh dunia bersentuhan dengan prinsip-prinsip Islam (al-maqos}id al-
shari’ah), lalu berkolaborasi diantara keduanya menjadikan ‚keuangan mikro Islam‛ lebih berwajah ramah, bersahabat, adil dan mensejahterakan umat. Ucapan terima kasih ingin Penulis haturkan kepada mereka yang sangat berjasa dalam
mengantarkan
Penulis
ke
ujung
penyelesaian
penulisan
buku
ini.
Prof.DR.Fathurahman Djamil,MA., beliau guru besar yang pertama penulis kenal ketika seleksi awal masuk ke SPs UIN, di kelas beliau telah memberikan pencerahan
i
luar biasa dan di tugas akhir ini bersedia menjadi promotor. Prof. DR. Ir. H. M. Amin Aziz, M.Sc. Sosok yang bagi Penulis subhanallah luar biasa, pelopor dan penggerak keuangan mikro Islam ‚BMT‛ di Indonesia ini bersedia dengan sabar membimbing Penulis dari penyusunan desain riset sampai terselesaikannya penulisan ini. Prof. DR. H. Soewito, DR. Fuad Djabali, MA., DR. Yusuf rahman, MA., tiga serangkai yang mengawal, mendorong, dan memotivasi studi bagi teman-teman mahasiswa SPs UIN, termasuk Penulis merasakan manfaatnya atas peran mereka yang luar biasa. Prof. DR. Ahmad Rodoni, MM., yang sejak awal penulisan telah memberikan masukan dan saran yang sangat bermanfaat. Prof. DR. Azyumardi Azra, MA., melalui kebijakan-kebijakan beliau di kampus tercinta ini telah banyak perubahan dan perbaikan yang sangat membanggakan, terutama fasilitas yang mendukung untuk dapat mengakses informasi, data dan literatur pustaka utama di seluruh dunia. Ketika detik-detik terakhir penyelesaian Buku ini, Penulis kembali harus menyempurnakan hasil penulisan ini, koreksi yang luar biasa dari Prof.DR. Sri Edi Swasono tentang pemahaman nilai-nilai luhur bangsa yang mesti dikaji dan menjadi landasan dalam keuangan mikro Islam di Indonesia, hal itu telah menjadi sumbangan yang luar biasa dan yang tak kurang evaluasinya dari Prof. DR. Bambang Pranowo juga patut Penulis sampaikan ucapan terima kasih sedalam-dalamnya atas koreksi dan masukannya, sehingga tulisan akhir ini menjadi buahnya. Kepada seluruh ‚crew‛ Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, terutama Pak Feni dan Pak Rodian yang tiada jemu-jemu untuk direpoti Penulis. Petugas dan staf di perpustakaan Pasca yang sering nungguin Penulis pulang kesorean. Sahabat-sahabat seperjuangan ‚mahasiswa SPs UIN‛, wabil khusus kang Dede abd Fatah, Fudhail Rahman, Sofyan Rijal, Taufik Hidayat, Yadi Nurhayadi, Yulizar Sanrego, ibu Oneng Badariah, Gusriani, Ali Murtadho, Desmadi dan Abd Muflih. Kalian telah menjadi teman diskusi yang baik. Ketua Yayasan Nusa Jaya, bapak H.Nudin Rifa’i yang telah mengijinkan Penulis untuk sering meninggalkan kampus ‚GICI Business School‛, karena aktivitas studi ini. Rekan-rekan kerja, bu Titin, bu Angel, mba Ika Lestari, Pak Ugik, pak Intan, mba Lina, mas Dian,pak Yono, pak Horas, dan rekan lainnya. Rekan kerja di MICRA
ii
FOUNDATION yang telah mengantarkan Penulis ke Aceh, rekan kerja di PT.MADEP yang telah memberikan kesempatan untuk berinteraksi dengan Instansi Pemerintah dalam pengembangan ‚Keuangan Mikro‛, rekan-rekan di PINBUK PUSAT, Bp. Aslichan Burhan yang membuka jalan untuk bertemu dengan BMT Seluruh Indonesia. Ada orang yang luar biasa jasanya, dengan segala pengorbanan, kesabaran dan kesetiaannya telah mengantarkan, mendorong dan memotivasi Penulis hingga terselesaikannya tugas akhir studi ini, dia adalah
Drg. Ari Kurniasih, istri dan
motivatorku. Untuk putra-putraku : Avecenna karim Ahmad dan Averroes Raihan Ahmad, terima kasih dan mohon ma’af, ayah tidak dapat mendampingi kalian setiap saat di masa-masa kalian semestinya berhak untuk mendapatkannya. Hanya kepada Allah SWT, Penulis berdo’a dan berharap
semoga segala
kontribusi yang telah kalian berikan tidak sia-sia adanya, dan menjadi catatan baik ‚amal sholeh‛ serta mendapatkan balasan ‚yang lebih baik‛ dari Allah ta’ala. Amin. Akhirnya, Apa yang tertuang dalam buku ini hanyalah sebahagian kecil saja dari ‚begitu besarnya‛ topik dan permasalahan dalam keuangan mikro Islam, namun mudah-mudahan yang ‚kecil‛ ini dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi perkembangan pemikiran ekonomi Islam yang dewasa ini sedang membutuhkan peranserta aktif dari umatnya. Depok, 11 Januari 2011 M Ahmad Subagyo
iii
PERSEMBAHAN Kupersembahkan karya ini untuk : Allah Subhanallahu Ta’ala Kedua Orang tuaku : Muhammad Jufrie (almarhum) Zumaroh Istri tercinta Drg. Ari Kurniasih Kedua Putraku : Avecenna Karim Ahmad Averroes Raihan Ahmad Guru-Guruku Yang Mulia
iv
ABSTRAK Studi ini membuktikan bahwa konsep keuangan mikro Islam tidak sekedar ‚keuangan mikro minus interest‛ , namun justru sebaliknya, dari hasil penelusuran pustaka diketemukan bukti evolusi bayt al-ma>l sejak masa Rasulullah SAW, yang diteruskan oleh Khulafah al- Rasidin , terutama ketika ‘Umar Ibn al-Khattab menjadi khalifah, fungsi bayt al-mal menjadi lembaga keuangan mikro Islam (berfungsi menghimpun dana, menyalurkan kepada yang berhak, dan meminjamkan kepada yang membutuhkan). Perkembangan bayt al-mal terus berlanjut sampai ke khalifah berikutnya (masa kerajaan Islam) yang menjadikan bayt al-mal sebagai Badan Keuangan Negara. Di Cordoba telah berdiri usaha gadai (al-Rahn) pada tahun 1401, lalu di Irlandia tahun 1462 M berdiri juga usaha gadai dan Koperasi tanpa bunga yang sebelumnya belum dikenal di Eropa, sebagai bukti adanya perjalanan konsep Islam ‚benang merah‛ kepada pemikiran dan gerakan ekonomi di Eropa yang pelopori para pemikir barat Albertus Magnus(1206-1280M) tentang konsep harga yang adil dimana sejalan dengan Abu Yusuf (731-798M) dan St.Thomas Aquinas(12251274M) dalam bukunya summa theologica yang mengutuk bunga. Kehadiran paham baru ‚protestan‛ yang melahirkan ‚kapitalisme‛ di Eropa pada abad 15 telah mengubah tatanan ekonomi yang sudah ada, paham ini menganjurkan diberlakukannya ‚bunga‛. Sehingga lembaga-lembaga keuangan yang muncul setelah itu menjadi berbasis bunga. Maka konsep dan prinsip keuangan mikro telah direduksi oleh paham kapitalis menjadi ‚minus keadilankejujuran-kemitraan‛. Dengan pendekatan fenomenologi maupun kajian fiqh ditemukan prinsip-prinsip keuangan mikro Islam berupa (1) prinsip keadilan (justice), (2) prinsip kejujuran (honesty), dan (3) prinsip kemitraan (partnership). Dalam bab yang sama dikaji praktek-praktek keuangan mikro terbaik di dunia yang dilakukan untuk menemukan prinsip-prinsip keuangan mikro konvensional, diketemukan tiga prinsip keuangan mikro, yaitu (1) Kedalaman jangkauan pelayanan (outreach), (2) keberlanjutan (sustainability), dan (3) pemberdayaan (social intermediary). Berdasarkan prinsip-prinsip dasar yang telah diketemukan berupa prinsip-prinsip kepatuhan sebagai variabel exogenous yang terdiri dari variabel sasaran, variabel tujuan, variabel akad, dan variabel jaminan, dan variabel performance lembaga sebagai variabel endegenous. Variabel-variabel tersebut diuji secara kuantitatif. Data yang dikumpulkan melalui kuisioner lalu ditabulasi dengan skala likert dan di analisis dengan menggunakan Structural Equation Model (SEM) serta dihitung dengan alat bantu komputer (software) LISREL 8.7. Diperoleh kesimpulan bahwa variabel yang mempengaruhi secara signifikan terhadap performance organisasi (LKMS) adalah variabel sasaran (kepatuhan terhadap prinsip keuangan mikro) dan variabel tujuan (kepatuhan terhadap prinsip shariah). Kesimpulan akhir Studi ini adalah membantah pendapat Edib Smolo (2008), dan A.L.M. Abdul Gafoor (1997), yang menyatakan keuangan mikro Islam adalah keuangan mikro konvensional minus interest dan mendukung pendapat Mohammad Obaidullah (2008) dan Ajaz Ahmed Khan (2008), yang menyatakan bahwa keuangan mikro Islam adalah mengawinkan keuangan mikro dengan prinsip-prinsip syariah, sedangkan pendapat penulis adalah model keuangan mikro Islam adalah keuangan mikro konvensional plus prinsip shari’ah (K3-keadilan, kejujuran, kemitraan).
v
ABSTRACT This study proves that the concept of Islamic micro finance is not merely ‚ micro finance minus interest‛, on the contrary, some evidences were found from the library research that the evolution of bayt al-ma>l from the era of Prophet Muhammad SAW to his successors, the Khulafa’ur Rashidin particularly during the reign of ‘Umar ibn al-Khattab, funtioned as Islamic micro finance with program as fund raising, distribution to the right target, and credit offering to the needy. The development of bayt al-mal continued to the following caliphates (during the kingdoms of Islam) which then turned the bayt al-ma>l into the state financial Institution. In 1401 AD, in Cordoba, a pawn institution (al-rahn) was established, and in Ireland, in 1462 AD, there were institution of pawn and cooperatives with no interest as it was not known before in Europe. This Islamic concept of ‚ no interest policy‛ is in line with the thoughts and economic movement in Europe initiated by thinkers as Albertus Magnus (1206-1280 AD) on the concept of fair price similar to that of Abu Yusuf (731-798 AD) and santo Thomas Aquinas (1225-1247 AD) in his book summa theologia that opposed interest. The presence of ‚protestant‛ which entailed the birth of ‚capitalism‛ in Europe in the 15th Century, changed the prevailing economic order with its concept of ‚interest’. Consequently, financial institution after this era mostly interest based. Thus, the concept and principle of micro finance were reduced by capitalism to a ‚minus justice-honesty-partnership‛. The tracing of islmaic values in micro finance were reviewed on Chapter II using both phenomenological approach and fiqh approach to find the principle of Islamic micro finance, namely (1) the principle of justice, (2) the principle of honesty, and (3) the principle of partnership. On the same chapter, reviews on the best practices of micro finance were also done in order to find the principle of conventional micro finance namely (1) the principle of outreach, (2) the principle of sustainability, and (3) the principle of social intermediary. Based on the basic principles found in the previous chapter, principles of discipline as exegenous variables were established consosts of variable of target, variabel of goal, variable of aqad, variable of warranty, and institution performance variable as endegenous variable. Those variable are quantitatively analyzed. Data collected from the questionnaires were then tabulated using the Likert Scale and analyzed using Structutal Equation Model (SEM) assisted by computer technology with the software of LISREL 8.7 From this, it was found that the significant affecting variables to the organization performance (LKMS) are; variable of target (discipline toward the principle of micro finance) and the variable of goal (discipline towards the principle of sharia). The final conclusion of this study is the rejection to the concept of Edib Smolo (2008), and A.L.M. Abdul Gafoor (1997) who claim that Islamic micro finance is a conventional micro finance minus interest. On the other hand, this dissertation support the concepts of Mohammad Obaidullah (2008) and Ajaz Ahmed Khan (2008) who claim that Islamic micro finance is the combination between micro finance and the principle of sharia. Meanwhile the concept of the writer himself is that the model of Islamic Micro finance is a conventional micro finance plus principle of sharia namely; Justice, Honesty and Partnership.
vi
ملخص البحث تثبت ىذه األطروحة أن ادلفهوم اإلسالمي للمالية ادلصغرة ليس رلرد ادلالية ادلصغرة بدون الفائدة ،واحلق ىو العكس .وبعد االطالع على استقصاء ادلصادر العلمية اكتشفت وقائع بشأن تطور يف بيت ادلال منذ عهد رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم ومن جاء بعده من اخللفاء الراشدين ،وفضال عن اخلليفة عمر بن اخلطاب ،وقد أدى بيت ادلال عدة وظائف باعتباره ىيئة مالية مصغرة إسالمية، ومن بني ىذه الوظائف مجع األموال وتوزيعها على ادلستحقني وإقراضها للمحتاجني .واستمر تطور بيت ادلال إىل عهود اخللفاء الالحقني للدولة اإلسالمية ،والذين جعلوا بيت ادلال ىيئة مالية حكومية .وقد تأسست يف قرطوبة شركة رىن يف عام ،1401كما تأسست يف إرلندة 1462م شركة رىن ومجعية تعاونية بدون فائدة مل تعرؼ من قبل يف أوربا .وذلك يدل على دينامية مفهوم -1206 اإلسالم االنتقائي لألفكار واحلركة االقتصادية بأوربا اليت قام بريادتػها ادلفكرون الغربيون من أمثال ألربتوس ماجنوس ( 1280م) عن مفهوم السعر العادل ،والذي يتناسب مع رأي أيب يوسف ( 798-731م) والقديس طوما أكويناس ( -1225 1274م) يف كتابو ( Summa Teologiaرلموع ثيولوجيا) الذي ألعن فائدة ربوية .وإن ظهور ادلذىب اجلديد الربوتستانيت الذي أدى إىل ظهور الرأمسالية يف أوربا يف القرن اخلامس عشر قد أحدث تغريا يف النظام االقتصادي القائم .وىذا ادلذىب الرأمسايل نادى بتطبيق الفائدة الربوية ،مما أدى بو إىل أن اذليئات ادلالية اليت نشأت بعد ذلك مبنية على نظام الفائدة .ومن ىنا ،فإن مفهوم ادلالية ادلصغر وأسسها مت ختفيضو لدى ادلذىب الرأمسايل ليكون ناقصا أو بدون العدالة والصدؽ والشراكة. إن ادلباحث يف القيم اإلسالمية يف ادلالية ادلصغرة تدرس يف الباب الثالث من ىذه األطروحة ،سواء أكانت الدراسة فيها متبعة للمدخل الظواىري أم دراسة فقهية ،وتوصلت إعادة الدراسة إىل عدة أسس للمالية ادلصغرة اإلسالمية ،وىي ( )1أساس العدالة ،و( )2أساس الصدؽ ،و( )3وأساس الشراكة .ويف نفس الباب يتناول الباحث أجود ممارسات مالية مصغرة يف العامل مت تنظيمها إلجياد أسس ادلالية ادلصغرة التقليدية ،واكتشفت ثالثة أسس ىي ( )1سعة نطاؽ اخلدمات ،و( )2االستمرارية ،و( )3 متكني اجملتمع. وبناء على ادلبادئ األساسية اليت مت عرضها يف الباب السابق ،تصاغ أسس الطاعة وااللتزام باعتبارىا متغريا خارجيا يتكون من متغريات اذلدؼ والغاية والعقد والضمان ،ويعترب متغري أداء اذليئة ادلالية متغريا داخليا .وىذه ادلتغريات مت اختبارىا بشكل كمي .والبيانات اليت مت مجعها عن طريق االستبيانات رلدولة باتباع مقياس ليكرت ،وقام الباحث بتحليلها باستخدام منوذج ادلعادلة اذليكلية ،ومت حسابػها باستخدام وسيلة برنامج احلاسوب ليسريل ) .8.7 (LISRELووصل الباحث إىل خالصة مفادىا أن ادلتغري ادلؤثر يف أداء اذليئة تأثريا داال ىو متغري اذلدؼ (طاعة أو التزام اذليئة بأسس ادلالية ادلصغرة) ومتغري الغاية (التزام اذليئة باألسس الشرعية). )2008وع.ل.م .عبد الغفار ( )1997القائلني إن ادلالية واخلالصة النهائية لألطروحة ترفض رأي أديب مسولو ( ادلصغرة اإلسالمية ىي ادلالية ادلصغرة التفليدية بدون الفائدة ،بينما تؤيد األطروحة رأي زلمد عبيد اهلل ( )2008وعجاز أمحد خان ( )2008القائلني إن ادلالية ادلصغرة اإلسالمية إدماج ادلالية ادلصغرة على أسس شرعية ،على حني يرى الباحث أن منوذج ادلالية ادلصغرة اإلسالمية ىي ادلالية ادلصغرة التقليدية ادلبنية على األسس الشرعية وىي العدالة ،والصدؽ والشراكة.
vii
PEDOMAN TRANSLITERASI (ARAB-LATIN) A. Konsonan Arab
Latin
Arab
Latin
ا
’, ā
ض
d}
ب
b
ط
t}
ت
t
ظ
z}
ث
th
ع
‘
ج
j
غ
gh
ح
h}
ف
f
خ
kh
ق
q
د
d
ك
k
ذ
dh
ل
l
ر
r
م
m
ز
z
ن
n
س
s
و
w
ش
sh
ة، هـ
h, t
ص
s}
ي
y
B. Vokal dan Diptong َ_ َ__ __ َ
a
َ __ ا
ā
u
َ__ ى
á
i
َ__ و
ū
ي--- ِ ْ __َ و ي ْ َ__
viii
ī aw ay
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ..................................................................................
i
PERSEMBAHAN ........................................................................................
iv
ABSTRAK ....................................................................................................
v
ABSTRACT ..................................................................................................
vi
…………………… ال بحث م لخص..………………………………………
vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ...................................................................
viii
DAFTAR ISI .................................................................................................
ix
DAFTAR TABEL ........................................................................................
xi
DAFTAR GAMBAR ....................................................................................
xii
DAFTAR LAMPIRAN..................................................................................
xiii
BAB I A. B.
C. D. E. F. G.
Latar Belakang Permasalahan 1. Identifikasi Masalah 2. Pembatasan Masalah 3. Perumusan Masalah Kajian dan Penelitian Sebelumnya Tujuan Penelitian Manfaat Penelitian Metodologi Penelitian Sistematika Penulisan
BAB II A. B. C.
D. E. F.
PENDAHULUAN 1 5 5 6 7 8 10 10 11
EVOLUSI KEUANGAN MIKRO
Memahami Keuangan Mikro Islam dalam Berbagai Pendapat Urgensi Keuangan Mikro Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Perkembangan Keuangan Mikro Islam di Dunia 1. Fase I : Perkembangan Peletakan Dasar Keuangan Mikro 2. Fase II: Masa Khulafaur Rasyidin 3. FaseIII : Masa Dinasti Kerajaan Islam 4. FaseIV: Masa Kolonialisme Barat 5. Fase V: Masa Kebangkitan Ekonomi Islam a. Masa Perintisan b. Masa Pertumbuhan Perkembangan Keuangan Mikro Islam di Indonesia Bentuk Aliran Dana Dalam Perkembangan Keuangan Mikro Perubahan Paradigma Dalam Keuangan Mikro ix
22 23 25 25 27 34 40 42 43 45 48 51 53
BAB III ANATOMI NILAI-NILAI DASAR KEUANGAN MIKRO ISLAM A. Dimensi Ruhiyah Dalam Pembiayaan Keuangan Mikro Islam 1 Prinsip Keadilan 2 Prinsip Kejujuran 3 Kemitraan
62 64 73 75
B C.
Praktek Terbaik Keuangan Mikro di Dunia Metodologi Pembiayaan Dalam Keuangan Mikro
77 80
D.
Prinsip-Prinsip keuangan Mikro
83
1 2 3
84 88 90
Skala dan Kedalaman Jangkauan Pembiayaan Keberlanjutan Organisasi Pemberdayaan
BAB IV PRAKTEK KEUANGAN MIKRO ISLAM A. Penetapan Tujuan Pembiayaan B. Sasaran Pembiayaan Dalam Keuangan Mikro Islam C. Mode Pembiayaan Keuangan Mikro Islam 1 Mud}araba 2 Musyarakah 3 Murabahah 4 Salam 5 Ijarah Muntahiiya bit-Tamlik
93 98 102 102 105 109 111 113
D. E.
117 122
Jaminan Pembiayaan Pada Keuangan Mikro Islam Analisis Struktural Model Keuangan Mikro Islam
BAB V A. B.
PENUTUP Kesimpulan Saran
148 149
DAFTAR INDEKS
151
GLOSSARY
156
DAFTAR PUSTAKA
162
LAMPIRAN
170
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
189
x
DAFTAR TABEL Tabel 2.1
Evolusi Keuangan Islam di Indonesia
Tabel 2.2
Mode Produk Keuangan Mikro Islam di Dunia
Tabel 3.1
Performa Lembaga Keuangan Mikro Dunia
Tabel 3.2
Tingkat Akses Penduduk terhadap Jasa Keuangan di Berbagai Negara
Tabel 4.1
Tingkat Kemiskinan dan Akses Keuangan di berbagai Negara
Tabel 4.2
Tingkat Pendapatan dan Bentuk Jasa Keuangan
Tabel 4.3
Klasifikasi Pendapatan Masyarakat
Tabel 4.4
Indikator Variabel Exogenous
Tabel 4.5
Variabel dan Indikator Endogenous
Tabel 4.6
Sebaran Lokasi LKMS Sampel
Tabel 4.7
Variasi Tahun Berdiri LKMS Sampel
Tabel 4.8
Skala Jangkauan Pelayanan Sampel
Tabel 4.9
Tingkat Kedalaman Pelayanan Keuangan
Tabel 4.10
Kualitas Pembiayaan LKMS Sampel
Tabel 4.11
Tingkat Kesehatan BPR Nasional
Tabel 4.12
Tingkat LDR LKMS Sampel
Tabel 4.13
Performance Sampel
Tabel 4.14
Hasil Perhitungan LISREL 1
Tabel 4.15
Hasil Perhitungan LISREL 2
Tabel 4.16
Hasil Perhitungan LISREL 3
Tabel 4.17
Hasil Perhitungan LISREL 4
xi
DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1
Lack Off Pelayanan Keuangan Mikro
Gambar 4.1
Jenis Etika Keuangan Mikro
Gambar 4.2
Konsep keterkaitan variabel endeogenous dan Variabel Exogenous
Gambar 4.3
Sebaran Lokasi Sampel Riset
Gambar 4.4
Variasi Asset LKMS Sampel
Gambar 4.5
Skala jangkauan Pelayanan LKMS sampel
Gambar 4.6
Tingkat Kedalaman Pelayanan LKMS Sampel
Gambar 4.7
Performance Kualitas Pembiayaan LKMS Sampel
Gambar 4.8
Tingkat LDR LKMS Sampel
Gambar 4.9
Diagram Portofolio Kepatuhan
Gambar 4.10
Posisi LKMS dalam Kuadran Portofolio Kepatuhan
xii
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1
Analisis Pengujian Kuisioner
Lampiran 2
Analisis Portofolio Kepatuhan
Lampiran 3
Uji Validitas Kuisioner
Lampiran 4
Hasil Output Analisis LISREL
Lampiran 5
Tabel P-Value
Lampiran 6
Tabel t-distribution
Lampiran 7
Kuisioner Penelitian
xiii
BAB I PENDAHULUAN A.
LATAR BELAKANG
Ada sekitar 3 miliar orang dari penduduk dunia yang hidup dengan pendapatan kurang dari US$2 per hari. Mereka adalah masyarakat miskin dengan lima anak dan satu diantaranya meninggal sebelum usia 5 hari1. Jumlah penduduk Indonesia yang hidup dengan penghasilan kurang dari US$2 perhari hampir sama dengan jumlah total penduduk yang hidup dari semua negara di kawasan Asia Timur kecuali Cina2. Setiap 100 penduduk Indonesia terdapat 15 orang miskin atau secara total ada 35.000.000 penduduk miskin menurut perhitungan Badan Pusat Statistik tahun 2008.3 Kemiskinan telah menjadi masalah akut masyarakat dunia. Upaya memberantas kemiskinan menjadi agenda bersama. Berbagai studi telah dilakukan oleh banyak kalangan ilmuwan di dunia barat maupun di timur. Hasil studi menyimpulkan bahwa alat pemberantas kemiskinan yang saat ini dianggap paling berhasil adalah implementasi microfinance (keuangan mikro).4 Masyarakat miskin di dunia muslim jumlahnya lebih dari 1,2 miliar orang. Dalam wilayah yang membentang dari Senegal sampai ke Philipina yang meliputi enam benua, Afrika Utara, Afrika Sahara, Timur tengah, Asia Tengah, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Pertumbuhan tingkat kemiskinan di wilayah ini paling tinggi, kecuali di Asia Tenggara dan Timur Tengah. Di Indonesia yang 1
Michael S Barr, Microfinance and Financial Development (Michigan: The John M. Olin Centre for Law & Economics Working Paper Series, University of Michigan Law School, 2005), 271. 2
The World Bank, Era Baru dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia,( office Jakarta, November 2006) 3
Rohmatin Bonasir . Wartawan, BBC Siaran Indonesia . 26 Januari, 2009 - Published 13:24 GMT. Pada tahun 2009 menurut laporan BPS Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan di Indonesia pada Bulan Maret 2009 sebesar 32,53 juta (14,15 persen). Walaupun angka kemiskinan terlihat menurun namun beberapa pakar sosial ekonomi seperti Prof. Sri-Edi Swasono meragukan angka tersebut, karena kemiskinan telah direduksi definisinya. Garis kemiskinan yang digunakan BPS sebesar 2,100 kalori per orang per hari yang disetarakan dengan pendapatan tertentu. Pendekatan yang dipergunakan oleh BPS untuk menarik garis kemiskinan adalah pendekatan pengeluaran, sedangkan pengeluaran agregat (rata-rata) tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Pendekatan BPS hampir sama dengan pendekatan yang dipergunakan oleh Bank Dunia yang menggunakan 1 dolar AS per orang per hari sebagai standar perhitungannya. Sedangkan menurut Michael jika garis kemiskinan dihitung 2 dolar AS per orang per hari, maka hampir separoh penduduk Indonesia berada dalam garis kemiskinan. 4
Mohammed Obaidullah, Role of Microfinance in Poverty Alleviation (Jeddah: Islamic Development Bank, 2008), 27-28.
1
memiliki penduduk muslim terbesar di dunia, lebih dari separoh penduduknya yaitu sekitar 129 juta orang tergolong miskin dengan pendapatan kurang dari $2 perhari. Bangladesh dan Pakistan dengan jumlah 122 juta orang, diikuti Negara India dengan jumlah kurang lebih 100 juta muslim berada di bawah garis kemiskinan. 5 Negara – Negara yang penduduknya mayoritas muslim memiliki Product Domestic Bruto (PDB) dalam kategori rendah (miskin) yaitu sebesar 40% dari 55 negara6. Suatu kondisi yang kontradiksional antara kelimpahan sumber daya alam yang dimiliki wilayah-wilayah tersebut dengan kondisi ekonomi yang melingkupinya. Sementara penduduknya yang sebagaian besar muslim berada dalam kemiskinan. Padahal Tuhan telah berfirman dalam kitab sucinya ‚ kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia,..‛.7 Menangani persoalan sosial ekonomi ini telah dilakukan berbagai ikhtiar dan strategi, baik dalam skala lokal, nasional maupun global. Beberapa pakar sepakat untuk mengubah kondisi perekonomian di Negara-negara miskin dan berkembang dengan menggunakan paradigma baru, yaitu memberdayakan kaum miskin dan cara yang terbukti paling efektif adalah implementasi microfinance (studi kasus di Bangladesh dapat mengentaskan kemiskinan dari 52% penduduk di Bangladesh)8. Sebagai upaya untuk mendorong peningkatan pembangunan dunia, PBB meluncurkan program The Millennium Development Goals (The MDGs) yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan pada tahun 2015. Sedangkan PBB merekomendasikan microfinance sebagai bentuk pembangunan financial yang tujuan utamanya adalah pengurangan kemiskinan.9 Menindaklanjuti program tersebut PBB mencanangkan tahun 2005 sebagai the International Year of Microcredit. Keuangan mikro (microfinance ) telah menjadi isu internasional dan menjadi pusat perhatian masyarakat dunia dewasa ini, terutama sejak 5
Muhammad Obaidullah, ‚Introduction to Islamic Microfinance,‛ IBF Net: The Islamic
Business and Finance Network (September-2008) 6
IMF, Annual Report, dalam Ahmad Subagyo ‚ Analisis Perbandingan Implementasi Islamic Microfinance di Negara negara Muslim,‛ (Jakarta: Graha Ilmu, 2007), 13. 7
Q.S. Ali Imran (3): 110
8
Wawancara Muhamad Yunus dengan www.ikhlasmedia.com
9
The MDGs ditandatangani oleh 147 kepala Negara dan pemerintahan dalam acara UN Millenium Summit bulan September 2000. Ada 8 agenda utama (goals) yaitu (1) memberantas kemiskinan dan kelaparan,(2) meningkatkan pendidikan dasar seluruh dunia, (3) mempromosikan persamaan jender dan pemberdayaan wanita,(4) mengurangi angka kematian bayi, (5) peningkatan kesehatan ibu, (6) memberantas HIV/Aids, malaria dan penyakit lainnya, (7) menjamin keberlanjutan lingkungan hidup,(8) membangun kerjasama global dalam pembangunan. Framework and Strategies for Development of Islamic Microfinance Services , Working Paper for IFSD Forum 2007 edisi May 27, 2007. Published by (Senegal: Islamic Development Bank, 2007)
2
Muhammad Yunus memenangkan hadiah Nobel Perdamaian tahun 200610. Mainstream telah berubah, masyarakat miskin dengan segala keterbatasannya dari sudut pandang Bank Komersial dianggap tidak layak untuk diberikan pinjaman (pembiayaan) karena unbankable.11 Namun bukti empiris dari pengalaman Grameen Bank ternyata NPF (Non Performing Finance)-nya tidak lebih dari 1%12, artinya tingkat pengembalian pembayaran nasabah mencapai 99%. Nasabah bank tersebut 98%nya adalah wanita dan berasal dari keluarga miskin. ini telah membalikkan paradigma lama yang mengatakan bahwa wanita itu lemah dan orang miskin itu tidak ada kemampuan ‚berdaya‛ adalah keliru. Sebaliknya, apabila mereka diberi jalan dan dipercaya maka mereka memiliki potensi untuk berubah menjadi lebih baik, secara social maupun ekonominya. Diperkirakan ada 72% masyarakat yang hidup di negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim tidak dapat menggunakan jasa keuangan formal. Studi yang dilakukan oleh Honohon menyatakan bahwa 56 negara anggota Islamic Development Bank (IDB), hanya 28% penduduk dewasa yang menggunakan lembaga keuangan formal, baik dalam menabung maupun meminjam. Persentase ini termasuk penduduk non-muslim yang tinggal di Negara tersebut.13
Asian Development Bank (ADB) telah membentuk Microfinance Task Force untuk mempersiapkan strategi pengembangan microfinance. Proposal dari tim yang dibentuk ADB tersebut telah disetujui oleh ADB pada tanggal 6 Juni 2006.14 hasilnya disebarkan ke seluruh dunia dan mengajak semua komponen,
10
Muhammad Yunus, ‛Banker to the Poor: Micro-Lending and the Battle Againts World Poverty‛. Pendiri Grameen Bank ini memulai sebuah proyek percontohan tahun 1976 di desa Jebra dekat kampus Chittagong University, di mana ia mengajar. Penduduk miskin Jebra inilah yang mengilhami Yunus tentang bagaimana pemberian kredit ke kaum miskin bukanlah suatu yang mustahil, bahkan mampu berperan m emotong lingkaran setan kemiskinan. Ia menemukan ‛metodologi‛ dan ‛cara kerja‛ baru yang mampu membantu si miskin dengan ‛kredit mikro‛. Intinya adalah bagaimana memberdayakan si miskin dengan usaha mandiri, self-employment, dan percaya bahwa si miskin selalu dapat membayar kembali pinjamannya. Kendati kredit mikro bukan obat ajaib untuk melenyapkan kemiskinan, namun kekuatan kredit mikro dapat membantu kaum dhuafa untuk memulai usaha sendiri atau memperluas usaha bisnisnya (Bangladesh, Chittagong University, 1997) 11
Bankable jika memenuhi persyaratan antara lain : (1) Collateral – yaitu memiliki jaminan yang dapat mengkover pinjamannya, (2) Capacity – yaitu memiliki kemampuan dan pengalaman yang sudah cukup lama (minimal 2 tahun, (3) Character – sudah teruji kepribadiannya, (4) Cash Flow : yaitu memiliki pembukuan dan memiliki kemampuan bayar, (5) Condition of economic – yaitu kondisi ekonomi di lingkungan dimana mereka berada dinilai kondusif (baik). 12
www.ikhlasmedia.com
13
Patrick Honohon, Cross-Country Variations in Household Access to Financial Services. Presented at Conference on Access to Finance ( Washington, D.C: The World Bank 15 March 2007) 14
First International Islamic Conference, Kumpulan Makalah, vol.1. 24.
3
baik swasta maupun negara untuk terlibat dalam microfinance sebagai upaya membangun ekonomi baru dunia. Perkembangan microfinance di seluruh dunia mengalami percepatan yang luar biasa setelah menjadi mainstream keuangan dunia. Beberapa Negara muslim telah mengadakan First International Islamic Conference on Inclusive Islamic Financial Sector Development di Negara Brunei Darussalam pada tanggal 17 sampai 19 April 2007, dengan mengusung tema ‚meningkatkan jasa pelayanan keuangan Islam untuk Usaha Skala Mikro dan Menengah ‚. Konferensi tersebut mengangkat topik tentang Keuangan Mikro Islam sebagai bahasan utamanya dan para peserta menyampaikan pengalamannya dalam mempraktekkan dan mengimplementasikan kegiatan keuangan mikro (microfinance) di negaranya masing-masing. Ciri khas praktek keuangan mikro Islam yang dimiliki oleh masingmasing lembaga keuangan mikro di seluruh dunia pada hakekatnya dibedakan hanya pada aplikasi produk (akad) dan metodologi (cara kerja) keuangan mikro.15 Dalam praktek keuangan mikro konvensional dikenal beberapa model dalam kaitannya dengan metodologi (cara kerja) keuangan mikro tersebut dalam melayani jasa keuangan kepada sasarannya, yaitu (1) model Grameen Bank berasal dari Bangladesh, (2) model bank desa (Village Bank) muncul dari Philipina dan berkembang luas di Amerika Latin, (3) model Self Help Group (SHG) yang berkembang di India, dan (4) model Credit Union yang berkembang di Srilanka. Di Indonesia nilai-nilai keuangan mikro sudah lahir sebelum Indonesia ini ada lalu teraktualisasi secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia (UUD 45)16. Founding Fathers negara ini telah meletakkan dasar-dasar yang kuat dalam membangun sistem ekonomi untuk masa yang akan datang. Falsafah dan nilai-nilai ekonomi yang positif ini tereduksi dalam praktek kenegaraan dan perekonomian nasional17, namun di sektor keuangan mikro prinsip ini mengemuka dengan munculnya lembaga keuangan mikro Islam yang 15
Mudrajad Kuncoro ‚ Grameen Bank & Lembaga Keuangan Mikro‛ , Kedaulatan Rakyat, http://www.kr.co.id Sabtu, 2 Agustus 2008. 16
Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Ayat 1 dalam pasal ini menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Dalam hal ini Mohammad Hatta sebagai desainer ekonomi Indonesia telah mengejawantahkan nilai-nilai budaya bangsa yang telah mengakar kuat di masyarakat beratus-ratus tahun sebelumnya, yang mana masyarakat Indonesia memiliki budaya gotong royong, kebersamaan dan kekeluargaan. Lihat Anwar Abbas dalam bukunya Bung Hatta dan Ekonomi Islam (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010), 125-166 17
Praktek privatisasi Badan usaha Milik Negara (BUMN) yang bersifat strategis bagi kepentingan rakyat dan maraknya hypermart di Indonesia, serta masuknya pasar-pasar modern ke lingkungan terkecil masyarakat (kecamatan dan desa-desa) telah memicu persaingan yang tidak sehat dan telah menyingkirkan masyarakat (ekonomi) lemah ke jurang kebangkrutan, terlebih lagi kepentingan rakyat banyak terabaikan demi mengejar keuntungan. Lihat Sri Edi Swasono dalam Kelengahan Kultural dalam Pemikiran Ekonomi (Catatan Akhir Tahun 2010), (Jakarta: BAPPENAS, 2010).
4
dipelopori oleh Muhammad Amin Aziz dalam gerakan ekonominya melalui PINBUK18. Keberadaan lembaga keuangan mikro Islam sebagai upaya pemberdayaan masyarakat miskin merupakan fungsi sosial dan ekonomi sebagai wujud mas}lah}ah19 bagi umat. Potensi keuangan mikro Islam di negara Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim saat ini belum mencapai jumlah yang maksimal.20 Hal ini diperlukan kajian yang mendalam tentang model keuangan mikro Islam yang sesuai dengan ke-indonesia-an dan memenuhi kaidah shari’ah. Maka dalam penelitian ini, penulis ingin mengkaji secara mendalam tentang bentuk model keuangan mikro Islam di Indonesia yang memiliki ciri khas tersendiri dan memiliki metodologi yang berbeda dengan model-model sebelumnya. Judul dalam penelitian ini adalah Keuangan Mikro Islam (Suatu Kajian Model Pembiayaan dalam praktek keuangan mikro Islam di Indonesia)
B. 1.
PERMASALAHAN Identifikasi Masalah
Dalam prakteknya keuangan mikro berkembang sesuai dengan kondisi, budaya, lingkungan dan karakter bangsa dimana keuangan mikro itu diimplementasikan. Bentuk praktek keuangan mikro yang memiliki perbedaan antara negara satu dengan negara lainnya mendorong munculnya suatu pola tertentu (Model) yang khas di wilayah tersebut dan menjadi rujukan bagi bentuk praktek keuangan mikro di wilayah lainnya. Pengelompokan praktek keuangan mikro ke dalam beberapa model dilakukan dengan menganalisis fitur yang dimiliki oleh masing-masing lembaga keuangan mikro dalam melayani sasaran pasarnya. Ada delapan fitur yang 18
M.Amin Aziz adalah seorang Perintis Keuangan Mikro Islam di Indonesia melalui lembaga yang didirikannya yaitu Pusat Inkubasi Bisnis dan Usaha kecil. Saat ini PINBUK telah membina lebih dari 3.000 BMT di Indonesia. Lihat M.Amin Aziz , Kegigihan Sang Perintis( Jakarta: Embun Publishing, 2007), 55 19
Mas}lah}ah yaitu terpeliharanya prinsip-prinsip shari’ah yaitu memelihara kemanfaatan atau mencegah kemudaratan dari kesulitan manusia. Lihat:’Abd al-Wahha>b Khalla>f, ‘Ilm Us}ūl alFiqh (Kuwait: Dār al-Qalam, 1398H/1978), 84; Dalam ilmu ushul fikih keberadaan lembaga bayt al ma>l dan bayt al tamwil (BMT) merupakan bentuk dari al-mas}lah}ah al-mursalah. Arti almaslah}ah al-mursalah yaitu kemaslahatan manusia yang tidak atau belum diatur ketentuannya oleh syara’ dan tidak ditemukan naṣ yang menyatakan kebolehan atau tidaknya. Mohammad Hashim Kamali, Principles of Islamic Jurisprudence (Cambridge: The Islamic Texas Society, 1991), 267 20
Hal ini terlihat adanya ketimpangan antara potensi zakat dengan hasil yang terkumpul. Karena sebagian besar penduduk berdasarkan survey hanya 6% dan 1,2% responden yang menyalurkan zakatnya ke BAZ atau LAZ, sementara 59% menyalurkannya ke mesjid atau panitia khusus di sekitar rumah. Sumber: Mustafa Edwin Nasution (Ed), Indonesia Zakat & Development Report 2009, Kerjasama DD Republika, CID & PEBS FEUI, 29
5
membedakan antara model satu dengan lainnya, yaitu (1) pelayanan, (2) proses pembiayaan, (3) pengikatan, (4) jaminan, (5) cara pembayaran, (6) plafon pembiayaan, (7) sistem tabungan, (8) sasaran pelayanan.21 Ada empat kerangka kerja sistem yang membagi dan membedakan antara model keuangan mikro satu dengan lainnya.22 Pertama: keuangan mikro menjadi intermediasi finansial, atau penyediaan produk dan jasa keuangan seperti tabungan, pembiayaan, asuransi, dan sebagainya. Kedua : keuangan mikro menjadi intermediasi sosial, atau proses pengembangan modal manusia dan sosial yang dibutuhkan oleh intermediasi finansial berkelanjutan bagi masyarakat miskin. Ketiga : Jasa pengembangan usaha, atau jasa non-keuangan yang membantu pengusaha mikro. Meliputi : pelatihan bisnis, jasa pemasaran dan teknologi, pengembangan ketrampilan, dan sebagainya. Keempat : Layanan sosial, atau jasa bukan keuangan yang memusatkan perhatian pada kesejahteraan pengusaha mikro. Meliputi : pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Jika suatu lembaga keuangan mikro tidak mempraktekkan salah satu kategori dari keempat kategori yang ada, berarti tidak mempraktekkan secara penuh prinsip keuangan mikro (minimalis). 2.
Pembatasan Masalah Kajian dalam penelitian ini akan menitikberatkan pada beberapa berikut
ini : a. b. c.
Pengkajian tentang prinsip-prinsip keuangan Islam; Kajian ini bersumber pada berbagai referensi utama tentang teori dan konsep keuangan Islam kontemporer. Lembaga keuangan mikro Islam yang menjadi obyek penelitian adalah lembaga keuangan mikro Islam (LKMS) yang beroperasi di wilayah Indonesia. Fitur model keuangan mikro terindikasi dalam bentuk produk pembiayaan yang dihasilkan dari lembaga keuangan tersebut. Sehingga analisis terhadap model keuangan mikro dibatasi pada variabel prinsip keuangan mikro yang terdiri dari 23 : (1) Sasaran pembiayaan, (2) Jaminan pembiayaan, Sedangkan variabel prinsip keuangan mikro Islam, terdiri dari : 21
Ahmad Subagyo, Budi Purnomo, Grassroot and Commercial Microfinance, Konsep dan Implementasi (Aceh : Penerbit Bank BPD Aceh ,2009),16. 22
Joanna Ledgerwood,. Microfinance handbook, An Institusional and Financial Perspective. Internatinal Bank for Recontruction and Development. The Word Bank, (Toronto, The World Bank, 2008) 75, Lembaga keuangan mikro yang hanya berfungsi sebagai lembaga intermediasi saja, maka penulis buku tersebut menyebutnya sebagai keuangan mikro minimalis, bahkan Muh.Yunus pendiri Grameen Bank tidak memasukkan lembaga tersebut sebagai keuangan mikro. www.ikhlasmedia.com 23
Ahmad Subagyo dan Budi Purnomo, Account Officer for Commercial Microfinance , (Yogyakarta: PT. Graha Ilmu, 2009), 48
6
(1) Tujuan pembiayaan ; (2) Akad pembiayaan Keempat variabel tersebut di atas disebut dengan variabel eksogen. Data kuantitatif yang merupakan indikator performance (sruktur keuangan) lembaga antara lain : a) Jumlah total asset lembaga b) Jumlah non performing financing c) Loan to Deposit Ratio (LDR) d) Rasio nasabah dengan jumlah pembiayaan (outreach) Keempat variabel data kuantitatif di atas disebut dengan variabel endogen 3.
Perumusan Masalah Model keuangan mikro sebagaimana diuraikan di atas telah menjadi
mainstream dalam sistem keuangan mikro saat ini, sementara tujuan ekonomi Islam adalah kesamaan, keterbukaan, solidaritas sosial melalui risk sharing, hak kepemilikan dan kesucian akad. Kewirausahaan, kerjasama, peningkatan penda patan melalui aktivitas produktif untuk mengurangi kemiskinan.24 Tujuan keuangan mikro itu sendiri tidak jauh berbeda dengan tujuan ekonomi Islam. Namun prinsip keuangan ekonomi Islam25 memiliki tataran ideologis yang berbeda, sehingga menimbulkan perbedaan pendapat dari berbagai pemikir muslim, antara lain model keuangan mikro Islam cukup hanya model keuangan mikro minus interest (bunga) atau dalam istilah Farook (2009), Obaidullah (2008), Smolo (2008), Ahmed (2004) ‚mengawinkan keuangan mikro dengan keuangan Islam‛26. Untuk mengetahui dan memahami praktek keuangan mikro Islam di Indonesia perlu dilakukan kajian secara mendalam. Untuk mencapai tujuan penelitian dirumuskan beberapa rumusan masalah berikut ini : (1) Bagaimana praktek keuangan mikro Islam di Indonesia ditinjau dari aspek kepatuhan terhadap prinsip-prinsip shari’ah dan prinsip-prinsip keuangan mikro? 24
Mohammad Obaidullah, Model of Islamic Microfinance. IRTI & Islamic Development Bank dalam Sanabel Fourth Annual Conference. 2009. 141 25
Prinsip Ekonomi Islam menurut Metwally (1995) menyebutkan ada 5 (lima) prinsip, yaitu (1) segala sumber daya adalah titipan Tuhan kepada manusia, (2) Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu, (3) Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerjasama, (4) Asset tidak boleh menganggur (tidak produktif), (5) Islam menjamin kepemilikan masyarakat bermanfaat untuk orang banyak, dan (6) Muslim takut kepada Allah, sehingga tingkah lakunya mengacu kepada ketentuan-NYA. 26
Sayd Farook, Social Responsibility. Islamic Banking & Finance Volume Six Issue Five Number 20,2008, 18. Pemikir lainnya antara lain: Edib Smolo (2008) dalam thesisnya juga menyatakan yang sama bahwa keuangan mikro Islam adalah keuangan mikro minus bunga. Ahmed, Habib (2004) dalam artikelnya berjudul Frontiers of Islamic Banking : A synthesis of Social Role and Micro Finance, yang dimuat dalam The European Journal of Management and Public Policy, Jeddah. Menyatakan bahwa bank Islam dapat mendanai orang miskin dengan tanpa biaya ekstra yaitu dengan menggunakan skema linkage dengan lembaga keuangan mikro.
7
(2) Apakah variabel kepatuhan (compliance) berpengaruh secara signifikan terhadap performance lembaga keuangan mikro Islam di Indonesia? C.
KAJIAN DAN PENELITIAN SEBELUMNYA
Penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa pakar keuangan mikro Islam, yang melihat dari berbagai perspektif yang berbeda menghasilkan beberapa pendapat dan pandangan sebagaimana tersebut di bawah ini : 1.
Penelitian yang dilakukan oleh Hans Seibel (2004) yang berjudul ‚Islamic Microfinance in Indonesia‛ menguraikan tentang studi kasus lembaga keuangan mikro di Indonesia yang meliputi Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dan Koperasi Simpan Pinjam Syariah (Baitul Maal wat Tamwil – BMT). Hasil penelitian ini menjelaskan bagaimana proses pengembangannya, perbandingan dengan lembaga keuangan konvensional, dan bagaimana prospek pertumbuhannya. Peneliti merekomendasikan bahwa selama 13 tahun terakhir sejak ‚Islamic microfinance‛ populer di masyarakat dalam bentuk lembaga keuangan (bank dan non-bank) berbasis syariah seperti BPRS dan BMT, ada dua opsi dalam meningkatkan jasa keuangan syariah, yaitu : a. Focus secara penuh kepada Bank Komersial Islam (Bank Syariah) dan mendampingi mereka sehingga mapan dalam membangun jaringan ke cabang-cabang dengan menawarkan produk keuangan mikro. b. Menilai kembali proses partisipasi (keterlibatan) BMT dan BPRS dalam memasuki masyarakat mikro, yang mana dapat memisahkan secara jelas pasar sasaran untuk BPR Syariah dan Koperasi Simpan Pinjam Syariah. Sehingga tidak muncul adanya lack of yaitu daerah yang kosong (tidak terlayani) antara orang yang miskin dan tidak miskin dalam sebuah pertumbuhan pasar keuangan yang dinamis. Gambar 1.1 Lack off (daerah yang tidak terlayani) menurut Seibel
8
2.
3.
Widiyanto dan Abdul Ghafar dalam risetnya yang berjudul Sustainability of BMT Financing for Developing Micro-enterprises meneliti tentang keberlanjutan Islamic Microfinance dalam membangun Usaha mikro di Indonesia. Ada dua cara yang digunakan dalam pendekatan penelitian ini, yaitu menilai keberlanjutan dengan analisis DEA dan level of outreach. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa pada umumnya tingkat efisiensi BMT adalah relatif rendah. Skala efisiensi juga mengindikasikan bahwa BMT di Indonesia beroperasi masih jauh dari skala optimal. Persoalan yang dihadapi BMT Indonesia adalah masalah managerial. Kesimpulan kedua menyatakan bahwa keuangan mikro Islam dalam usahanya membangun usaha mikro dan memberikan kontribusi manfaat yang besar bagi masyarakat, walaupun tingkat keuntungan BMT relatif rendah, namun pembiayaan syariah diprediksikan dapat berlanjut dan mampu menjadi penyedia pembiayaan keuangan Islam yang berkelanjutan. Thesis yang berjudul Islamic Microfinance : Outreach & Sustainability yang ditulis oleh Muhammad Keequzzaman menjelaskan pemfokusan perluasan dan keberlanjutan menjadi faktor paling signifikan atas keberhasilan keuangan mikro, membandingkan efektivitas penerapan prinsip-prinsip Islam dengan praktek-praktek sekuler dan tuntunan kerangka operasional dalam keuangan mikro Islam. Meskipun prospek pengembangan keuangan mikro Islam sangat besar terutama di wilayah berpenduduk mayoritas muslim tapi kebanyakan memiliki keterbatasan sumber daya (manusia)-nya. Keterbatasan-keterbatasan tersebut antara lain permodalan yang lemah, terkosentrasi pada produk tertentu27, kurangnya ahli syariah28, upaya anjuran untuk menghubungkan antara persepsi kebijakan publik dengan modal sosial Islam29 untuk mencapai keunggulan dalam kualitas dan komitmen umat masih rendah. Kesimpulan akhir dalam thesisnya adalah bahwa mainstream dan pendekatan komersial dalam Islamic microfinance dapat membawa perbedaan aktual30.
27
Di negara-negara berkembang, produk keuangan Islam (perbankan) lebih terkosentrasi pada akad murabahah, sedangkan bentuk akad-akad lainnya kurang berkembang, seperti musyarakah dan mudharaba. 28
Ahli syariah yang memahami terhadap konteks bisnis riil.
29
Modal sosial Islam adalah semangat keagamaan, etika, akhlak, jihad, saling tolong menolong, bersedia berkorban dalam bentuk apapun untuk mendapatkan keridloan Allah SWT. Modal sosial Islam seperti Semangat jihad, akhlakul karimah, tolong-menolong dan sebagainya. 30
Membawa dampak perubahan yang signifikan, misalnya : sustainabilitas usaha yang lebih terjamin, dari aspek pasar mampu diterima (marketabel), menguntungkan sehingga memberikan dampak sosial yang lebih besar karena usahanya mampu berekspansi.
9
Berdasarkan uraian dan pendapat di atas bahwa keberlanjutan keuangan mikro Islam dapat terjamin jika dikelola secara komersial31 namun menggunakan pendekatan modal sosial Islam32. D.
TUJUAN PENELITIAN
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan jawaban atas beberapa pokok masalah yang ada dalam perumusan masalah di atas. Adapun tujuannya adalah : 1. Untuk menemukan model keuangan mikro Islam di Indonesia. 2. Untuk menguji tingkat signifikansi keterkaitan antara variabel-variabel kepatuhan dengan performa lembaga keuangan mikro Islam di Indonesia. E.
MANFAAT PENELITIAN
Hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi yang berarti bagi pihak-pihak berikut ini : 1.
2. a.
Manfaat teoritis Berdasarkan analisis sumber pustaka yang penulis kaji, sampai penelitian ini dilakukan belum diketemukan peneliti yang menganalisis model keuangan mikro di Indonesia. Sehingga diharapkan hasil penelitian ini sumbangan pemikiran bagi perkembangan teori keuangan Islam, terutama keuangan mikro Islam di dunia dan di Indonesia khususnya. Dimensi keuangan mikro Islam yang diketemukan dalam penelitian ini dapat digunakan bagi para peneliti selanjutnya untuk menilai tingkat ketaatan suatu praktek keuangan mikro Islam kepada syariah. Manfaat Praktis Bagi Regulator (pemerintah) Model keuangan mikro Islam dapat dipertimbangkan sebagai bagian integral dari sistem keuangan negara karena peran, fungsi dan fitur produknya yang aplicable33, proven34 dan syar’i. Hasil penelitian ini dapat 31
Komersial maksudnya adalah lembaga pengelola keuangan mikro Islam harus ‚untung‛ dalam usahanya, sehingga semua biaya organisasi dapat tertutup dan sebagaian keuntungannya dapat digunakan untuk mengembangkan usahanya. 32
Lihat ref. 33 di atas tentang pengertian modal sosial Islam.
33
Maksudnya dimensi operasi dan dimensi layanan yang secara inklusif terdapat dalam suatu produk keuangan syariah dapat menjadi salah satu line produk bagi lembaga keuangan syariah (LKS-seperti: Bank). 34
Maksudnya teruji secara bisnis dapat menguntungkan, karena sudah dipraktekkan dalam rentang waktu tertentu. Cara dan metode yang digunakan mampu mencapai sasaran dan tujuan keuangan mikro Islam.
10
b. c.
menjadi bahan dalam pengambil kebijakan di bidang pengembangan keuangan mikro di Indonesia. Bagi praktisi keuangan mikro Hasil penelitian ini dapat menjadi panduan dalam menjalankan praktek keuangan mikro Islam di lembaga-lembaga yang dikelolanya. Bagi Peneliti Penelitian ini dapat meningkatkan apresiasi dan pemahaman yang lebih mendalam tentang keuangan mikro Islam. Memahami pemikiran para ahli yang telah mengkaji tentang keuangan mikro Islam dalam beberapa dekade terakhir ini. Sehingga pemahaman secara komprehensif tentang keuangan mikro Islam dapat diperoleh melalui penelitian ini.
F. 1.
METODOLOGI PENELITIAN Jenis Penelitian Sesuai dengan tujuan penelitian ini, maka metode penelitian yang dipilih adalah deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif 35, dengan menggunakan pendekatan phenomenologi36. Edmund Husserl dalam Muhadjir menyatakan bahwa Ilmu tidak terbatas pada yang empirik (sensual), melainkan mencakup phenomena yang tidak lain daripada persepsi, pemikiran, kemauan, dan keyakinan subyek tentang sesuatu di luar subyek, ada sesuatu yang transenden disamping yang aposteriorik.37 Untuk menilai tingkat kepatuhan lembaga keuangan mikro terhadap ketentuan syariah dan pemenuhan terhadap fitur-fitur keuangan mikro Islam digunakan penelitian survei.
2.
Data yang dibutuhkan a. Data Primer : sumber data primer yang diperlukan dalam penelitian ini akan dipergunakan untuk menganalisis sampel dari sejumlah populasi yang dipilih dalam penelitian ini. b. Data Sekunder : sumber data sekunder diperoleh dari hasil-hasil riset sebelumnya yang telah dipublikasikan, baik berbentuk Jurnal Ilmiah, 35
Nazir, M. (2003) mendefinisikan metode deskriptif sebagai Suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, atau pun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuannya untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai suatu fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki . .54. Dengan menggunakan data kualitatif lihat Koentjaraningrat (1991: 31). 36
Untuk mengkaji praktek-praktek terbaik (the best practices) dalam keuangan mikro modern digunakan pendekatan phenomologik melalui penelusuran pustaka dan studi lapangan akan diperoleh data tentang berbagai fenomena empiris dimana fitur-fitur keuangan mikro berhasil mencapai tujuan dan sasarannya sehingga teruji (proven) baik sistem maupun produknya. 37
Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, edisi III (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), 12
11
Laporan Keuangan yang dipublikasikan, annual review, Yearbook, bibliografi, Journal Indeks, Journal abstract, dan sebagainya.38 3.
Tahapan Penelitian a. Tahap pertama : pada tahap ini akan dilakukan kajian pustaka (library research). Dalam pembahasan kajian pustaka ini akan diuraikan kerangka acuan komprehensif mengenai konsep, prinsip, atau teori yang digunakan sebagai landasan dalam memecahkan pokok masalah dalam penelitian ini. Hasil pembahasan dalam peneltiain ini menjadi pijakan dalam menentukan langkah – langkah penelitian selanjutnya. Kajian pustaka dipaparkan dengan maksud untuk memberikan gambaran tentang kaitan upaya pengembangan dengan upaya-upaya lain yang mungkin sudah pernah dilakukan para ahli untuk mendekati permasalahan yang sama atau relatif sama. Dengan demikian pengembangan yang sudah dilakukan memiliki landasan empiris yang kuat.39 Dalam kajian ini akan diperoleh jawaban dari perumusan masalah pertama dan perumusan masalah kedua. b. Tahap kedua : pada tahapan ini akan dilakukan penelitian survei untuk menguji elemen-elemen fitur keuangan mikro Islam dalam model yang diketemukan di kajian pustaka (riset) sebelumnya. Peneliti akan mengambil sampel dari populasi yang ada berdasarkan kriteria yang ditentukan. Dalam tahap ini pertanyaan ketiga dari perumusan masalah akan dijawab, apakah lembaga keuangan mikro Islam yang ada di Indonesia sudah memenuhi kaidah syariah dan kriteria fitur model yang ditemukan ?. c. Tahap Ketiga : Menerjemahkan makna formulasi statistik hasil uji model yang ditemukan dalam penelitian ini. d. Tahap Keempat : Menyimpulkan hasil analisis model setelah dilakukan pembahasan pada tahap sebelumnya.
4.
Populasi Pada penelitian tahap kedua, peneliti akan menganalisis tingkat kepatuhan terhadap syariah (grade of sharia compliant) dan tingkat pengaplikasian kriteria (grade of utilizing criteria) fitur model terbaik pada lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia. Populasi dalam penelitian survei ini adalah lembaga keuangan mikro syariah yang telah memiliki legalitas organisasi, dan telah beroperasi minimal 2 (dua) tahun.
5.
Tahapan Survei Survei sampel berkenaan dengan pengukuran keadaan ataupun atribut dari entitas tertentu. Atribut serta obyek yang menjadi tujuan penelitian disebut 38
Muhammad Nazar, Metodologi Penelitian. (Jakarta: Gia Indonesia,2003), 102
39
Pedoman Penulisan Karya Ilmiah: Skripsi, Tesis, , Artikel, Makalah, dan Laporan Penelitian. Diterbitkan oleh Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), tahun 2005.
12
dengan sifat atau ciri (characteristic). Unit yang mempunyai sifat ini dinamakan unsur atau elemen. Unsur atau elemen adalah sebuah obyek dimana akan dilakukan pengukuran-pengukuran baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif.40 Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling. Langkah-Langkah Penentuan Sampel : (1) Peneliti memilih data LKMS di Indonesia; (2) Survei dilakukan melalui pengiriman kuisioner ke alamat responden; (3) Responden yang mengembalikan kuisioner akan diinput sebagai data; (4) Data responden akan diseleksi menurut kriteria yang sudah ditentukan; (5) Responden terpilih akan dijadikan sampel dalam analisis data ; 6.
Teknik Pengumpulan Data Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian survei dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain: a. Metode pengamatan; b. Metode Wawancara, dan c. Metode Kuisioner. Untuk kegunaan penganalisaan dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan kuisioner dalam mengumpulkan data dari obyek yang diteliti. Skala Guttman akan digunakan dalam proses penyusunan kuisioner. Skala guttman dapat mengukur dimensi dari suatu variabel yang memiliki beberapa dimensi, selain itu skala ini merupakan bentuk skala kumulatif.41 Berdasarkan analisis pustaka akan diketemukan fitur produk pada model keuangan mikro yang kemudian disebut dengan dimensi fitur produk tersebut. Untuk mengukur tingkat kepatuhan terhadap syariah (sharia compliant grade) akan dipergunakan alat ukur berupa kuisioner. Pengujian penggunaan kuisioner berdasarkan dimensi-dimensi yang akan diukur tiap pertanyaan yang disusun akan uji terlebih dahulu dengan menggunakan koofiesien reprodusibilitas dan koofisien skalabilitas. Pertanyaan-pertanyaan yang sudah teruji akan dipergunakan dalam kuisioner. Metode pengukuran kuisioner menggunakan semantik deferensial scala (skala perbedaan semantik).42 40
Muhammad Nazar, Metodologi Penelitian. (Jakarta: Gia Indonesia,2003), 272-273.
41
Umar, Husein , Metodologi Penelitian. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997),
65 42
Muhammad Nazar, Metodologi Penelitian. (Jakarta: Gia Indonesia, 2003), .344. Skala perbedaan semantik adalah bentuk skala kuisioner yang dikembangkan oleh Osgood,Suci dan Tannenbaum yang berkehendak untuk mengukur pengertian suatu obyek atau konsep oleh seseorang. Responden diminta untuk menilai suatu konsep atau obyek dalam skala bipolar. Misal: baik-buruk, tinggi-rendah dan sebagainya (pen.)
13
7.
8.
Definisi Istilah a. Keuangan mikro adalah aktivitas keuangan yang memberikan pelayanan jasa keuangan kepada usaha mikro (microenterprises). b. Usaha Mikro adalah usaha yang memiliki kriteria sebagai berikut:43 1) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 2) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). c. Keuangan mikro Islam adalah keuangan mikro yang menjalankan prinsip-prinsip ekonomi Islam. d. Model adalah rencana, representasi, atau deskripsi yang menjelaskan suatu objek, sistem, atau konsep, yang seringkali berupa penyederhanaan atau idealisasi.44 e. Dimensi adalah parameter atau pengukuran yang dibutuhkan untuk mendefinisikan sifat-sifat suatu objek45 Pengujian Instrumen Penelitian a.
Skala Pengukuran
Pada penelitian ini peneliti akan menggunakan penelitian survei, ini disebabkan penelitian ini akan mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang tentang suatu fenomena maupun pengukuran tentang status sosial ekonomi, kelembagaan, dan proses kegiatan lainnya. Pengukuran menggunakan skala Likert dengan menerjemahkan variabel-variabel ke dalam indikator-indikator. Kemudian indikator variabel dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item – item instrumen yang berupa pertanyaan atau pernyataan. Skala gradasi dari setiap item mulai dari sangat positif sampai dengan sangat negatif, yaitu : sangat baik, baik, cukup baik, buruk,dan sangat buruk atau sangat puas, puas, cukup puas, tidak puas, sangat tidak puas. Selanjutnya untuk keperluan analisis kuantitatif, maka pada lembar jawaban itu diberi skor mulai dari 1 s/d 5, seperti di bawah ini : -
Indikator implementasi a) Sangat tinggi
:5
b) Tinggi
:4
c) Cukup
:3
d) Rendah
:2
43
Berdasarkan UU No. 20 tahun 2008. Pasal 6
44
www.wikipedia.org/wiki/model
45
------------------------------/dimensi
14
e) Sangat Rendah
:1
Data nominal kuantitatif ( classificatory) akan diubah menjadi skala ordinal (ranking)46, dengan teknik sebagai berikut : 1) Mencari nilai rata-rata (mean) ; 2) Mencari nilai tertinggi dan nilai terendah 3) Pengelompokan nilai antara nilai rata-rata dan nilai di atas rata-rata 4) Pengelompokan nilai antara nilai rata-rata dan nilai di bawah rata-rata Nilai Terendah(a) Nominal Nilai 1 Ordinal
d 2
RataRata (b) 3
e 4
Tertinggi (c) 5
Pengujian instrumen penelitian digunakan uji validitas konstruksi ( construction validity) dan uji realibilitas (realibility). Penentuan Kriteria untuk variabel construct a. Validitas Konstruksi Validitas konstruksi dilakukan dengan mengkorelasikan masing – masing variabel terhadap nilai total. Indikator perilaku (behavior validitation) meliputi 4 faktor yaitu : sasaran pembiayaan dikembangkan menjadi lima (5) pertanyaan, faktor akad dikembangkan menjadi lima (5) pertanyaan, faktor tujuan dikembangkan menjadi lima (5) pertanyaan, faktor jaminan dikembangkan menjadi lima (5) pertanyaan. Faktor – faktor pertanyaan ini menjadi pertanyaan kuisioner variabel perilaku , sedangkan variabel konstruksi meliputi 4 (empat) faktor yaitu (1) total aset, (2) non performing financing, (3) outstanding pembiayaan, dan (4) total dana pihak ketiga . Setelah menentukan komponen skala pengukur, maka skala pengukur ini akan diuji kevaliditasannya, dengan menggunakan teknik korelasi product moment yakni dengan melakukan korelasi antar skor faktor. Berikut ini merupakan rumus teknik product moment : 𝑟=
46
𝑁 ∑𝑋𝑌 − (∑𝑋 ∑𝑌 [𝑁∑𝑋 2 – (∑𝑋)2 [𝑁∑𝑌 2 − ∑𝑌 2 ]
Lihat Widi, R.K., , Asas Metodologi Penelitian.(Yogyakarta: Graha Ilmu ,2009),
176-180.
15
b. Realibilitas Realibilitas adalah indeks yang menunjukan sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya atau diandalkan. Bila suatu alat ukur dipakai dua kali- untuk mengukur gejala yang sama dan hasil pengukuran yang diperoleh relatif sama, maka alat ukur tersebut dapat disebut reliabel. Dengan kata lain, reliabilitas menunjukan konsistensi suatu alat ukur di dalam mengukur gejala yang sama. (Singarimbun : 1989). Berikut ini adalah rumus pengukuran realibilitas : 𝑟11=
𝑘 𝑘−1
1−
∑𝜎 2 𝑏 𝜎𝑡 2
Berikut ini kriteria indeks realibilitas yang dipaparkan oleh Arikunto (dalam Agung,W, Febuari 2010 :95) : No
Interval
Kriteria
1
‹ 0,200
Sangat Rendah
2
0,200 – 0,399
Rendah
3
0,400 – 0,599
Cukup
4
0,600 – 0,799
Tinggi
5
0,800 – 1,00
Sangat Tinggi
9.
Populasi Penelitian Populasi penelitian ini adalah seluruh lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) di Indonesia.47 Jumlah lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) di Indonesia sebanyak 3.174 LKMS.48 Adapun sebaran lokasi wilayah LKMS tersebut adalah sebagai berikut :
47
Istilah populasi dalam penelitian kualitatif oleh Spradley dinamakan ‚social situation‛ yang terdiri dari tiga elemen, yaitu tempat (place), pelaku (actors), dan aktivitas (activity) yang berinteraksi secara sinergis. Lihat Sugiyono, Metodologi Penelitian Kualitatif. Hal. 215 48 Adapun jumlah seluruh LKMS di Indonesia sampai akhir tahun 2009 sebanyak 3174 unit yang tersebar mulai dari banda Aceh sampai tanah Papua. Lihat Amin Aziz, BMT, Outlook and Prospect. ICMI, Jakarta. 2010. Hal. 20-21
16
SEBARAN JUMLAH LOKASI LKMS DI INDONESIA % 20%19%
3% 0% 1% 1%
11.
Teknik Pengambilan Sampel Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan probability sampling, dengan teknik proportionate stratified random sampling .49 Berdasarkan teknik tersebut , peneliti menentukan proporsi sampel berdasarkan keterwakilan dari seluruh wilayah di Indonesia.50
12.
Metode Analisis Penelitian ini menggunakan deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif.
49
Pengambilan sampel dari anggota populasi secara acak dan berstrata secara proporsional. Lihat Riduwan dan Engkos. Analisis Jalur. Alfabeta.Bandung. 2009. Hal. 41. Lihat juga Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif dan kualitatif, Alfabeta. Bandung. 2009. Hal. 82. Teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota/unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. 50
Syarat LKMS yang dapat menjadi responden ada dua kriteria, yaitu (1) telah berdiri minimal dua tahun (2) Bersedia menjadi responden serta bersedia memberikan data dan informasi lembaganya.
17
PAPUA
NTT
Sumber : Data diolah dari Amin Aziz, BMT, Outlook and Prospect. ICMI, Jakarta.2010
MALUKU
NTB
SULSEL
SULTRA
SULTENG
SULUT
KALSEL
KALTIM
KALBAR
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
KALTENG
8
BALI
7
JATIM
6
DIY
BENGKULU
5
JATENG
JAMBI
4
JABAR
RIAU
3
8%
DKI
SUMBAR
2
0% 1% 0% 1% 1% 2% 0% 1%
SUMSEL
SUMUT
1
2%
LAMPUNG
ACEH
2% 5% 2% 2% 0% 1% 2% 1% 5%
19%
Data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuisioner akan diolah dengan menggunakan analisis structural equation modelling (SEM)51 yang dibantu dengan perangkat lunak (software) aplikasi Linear Structural Relationship (LISREL) versi 8,7. G.
SISTEMATIKA PENULISAN Sistematika penulisan ini terbagai dalam enam bab sebagai berikut:
Bab pertama berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah identifikasi, pembatasan, dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian literatur, kajian teori, metodologi penelitian, dan sistematika penyusunan Bab kedua berisi uraian tentang Evolusi keuangan mikro yang menganalisis dan mengkaji kronologi munculnya keuangan mikro yang terdiri dari dua pembahasan, yaitu (1) menjelaskan tentang perkembangan keuangan mikro Islam, dan (2) menjelaskan tentang perkembangan keuangan mikro Islam di Indonesia. Bab Ketiga membahas tentang Prinsip-Prinsip Keuangan Mikro Islam dengan pendekatan phenomologi, dengan sub-kajian yang meliputi (1) mode pembiayaan keuangan mikro Islam , (2) Dimensi ruhiyah dalam pembiayaan keuangan mikro Islam, dan (3) Pemaparan praktek terbaik keuangan mikro di dunia . Bab keempat berisi kajian tentang Praktek Prinsip-Prinsip Keuangan Mikro Islam. Bab ini menguraikan Praktek Keuangan Mikro Islam dalam menerapkan prinsip-prinsip keuangan mikro dan prinsip keuangan Islam. Hubungan Dimensi Produk Pembiayan Keuangan Mikro dengan Performance 51
Adapun tahapan dalam analisis Structural Equation Modeling ini adalah sebagai berikut : Tahap pertama adalah konseptualisasi model. Tahap ini berhubungan dengan pengembangan teori sebagai dasar dalam menghubungkan variabel laten dengan variabel laten yang lain, dan juga indikator-indikatornya. Dengan kata lain, model yang dibentuk adalah persepsi kita mengenai bagimana variabel laten dihubungkan berdasarkan teori dan bukti yang kita peroleh dari disiplin ilmu kita. Konseptualisasi model ini juga harus merefleksikan pengukuran variabel laten melalui bebagai indikator yang dapat diukur. Tahap kedua yaitu penyusunan diagram alur (path diagram construction), akan memudahkan kita dalam memvisualisasikan hipotesis yang telah kita ajukan dalam konseptualisasi model di atas. Tahap ketiga adalah spesifikasi model dan menggambarkan sifat dan jumlah parameter yang diestimasi. Tahap keempat adalah identifikasi model. Informasi yang diperoleh dari data diuji untuk menentukan apakah cukup untuk mengestimasi parameter dalam model. Tahap kelima dilakukan setelah model struktural dapat diiedntifikasi, maka estimasi parameter untuk suatu model diperoleh dari data karena program LISREL menghasilkan matriks kovarian berdasarkan model yang sesuai dengan matriks kovarian sesungguhnya. Uji signifikansi dilakukan dengan menentukan apakah parameter yang dihasilkan secara signifikan berbeda dari nol. Tahap keenam dilakukan penilaian model fit. Suatu model dikatakan fit apabila kovarian matriks suatu model (model-based covariance matrix) adalah sama denan kovarian matriks data (observed). Lihat lebih lanjut pada Imam Ghozali, Structural Equation Modeling (SEM), (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2008), 8-10
18
Lembaga. yang menguraikan model keuangan mikro Islam dengan menggunakan analisis kuantitatif untuk mengetahui konstruk model kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syari’ah dan prinsip-prinsip keuangan mikro. Kajian terhadap kondisi responden, verifikasi dimensi model, lalu menguji signifikasi model berdasarkan hasil penelitian. Bab Kelima berisi kajian tentang rumusan akhir sebagai kesimpulan dari hasil penelitian yang dibahas pada bab sebelumnya. Dalam bab kelima juga berisi implikasi dan saran-saran sebagai masukan berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh. Selain itu, hasil penelitian ini disertai pula sumber rujukan (pustaka) yang dijadikan sumber dalam penelitian serta dilengkapi dokumen berupa lampiran-lampiran yang mendukung penelitian.
19
BAB II EVOLUSI KEUANGAN MIKRO ISLAM Kajian terhadap evolusi keuangan mikro Islam diperlukan untuk menemukan nilai-nilai historis yang telah diwariskan oleh para pendahulu ( al sala>fus} al-s}oleh) dalam upayanya untuk memberdayakan umat melalui kegiatan keuangan dengan mendasarkan pada ajaran-ajaran agama Islam. Penelusuran pustaka ini juga dimaksudkan untuk mencari benang-merah ‚titik-temu antara praktek keuangan yang dijalankan saat ini dengan nilai-nilai Islam‛. Perkembangan keuangan mikro Islam mengalami proses perjalanan panjang sejak dirintis oleh Muhammad SAW. yang mewariskan prinsip-prinsip dasarnya1, pemikiran ekonomi Islam berusia setua Islam itu sendiri.2 Hal ini berdasarkan bahwa ajaran Islam, yang bersumber pada Al-Quran dan al-Hadith, sejak awal sangat mendorong dan berpandangan positif terhadap kegiatan ekonomi.3 Bahkan nabi Muhammad SAW sendiri sebelum diangkat sebagai Rasul berprofesi sebagai seorang pedagang yang berhasil,4 lalu keteladanan beliau di bidang muamalah dikembangkan oleh Khulafaur Rasyidin dan dilanjutkan oleh para intelektual muslim5 dalam mengembangkan prinsip-prinsip dasar keuangan Islam yang kemudian dipraktekkan oleh pemerintahan Islam dalam menjalankan kebijakan di bidang keuangan negara dan keuangan publik. Tahapan perkembangan keuangan mikro Islam ini disebut dengan evolusi keuangan mikro Islam. Menurut Spencer (1972:71) dalam Piotr Sztompka dikatakan bahwa evolusi menjadi prinsip umum semua realitas, alam dan sosial. 1
Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam tercantum dalam al-Qur’an dan keteladanan Muhammad SAW dalam kegiatan ekonomi tertuang dalam al-Hadith. 2
M.Nejatullah Siddiqie, Muslim Economic Thinking, a survey of contemporary literature (Jeddah: ICRI Economics King Abdul Aziz University, 1981). 3
lihat misalnya 10 surat pertama yang diturunkan Tuhan setelah surat al-‘Alaq dan alMudatsir, hampir seluruhnya berkaitan dengan respon al-Quran terhadap kondisi sosialekonomi masyarakat, di samping berbagai ayat-ayat lainnya, seperti QS. Al-Jum’at : 10, dan AlAn’am : 165. 4
Lihat, Afzalurrahman, Muhammad as trader, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Tim Yayasan Swarna Bhumi, Muhammad Sebagai pedagang,( Jakarta : Yayasan Swarna Bhumi, 1996),18 5
Intelektual muslim di abad pertengahan menguasai berbagai macam bidang ilmu. Ibn Sina (980-1037 M) sebagai contoh selain terkenal sebagai ahli kedokteran juga adalah ahli filsafat, bahkan ia juga mendalami psikologi dan musik. Al-Ghazali (1058 –1111 M), selain banyak membahas masalah-masalah fiqh (hukum), ilmu kalam (teologi), dan tasauf, beliau juga banyak membahas masalah filsafat, pendidikan, psikologi, ekonomi, dan pemerintahan. Ibn Khaldun (1332-1404) selain banyak membahas masalah sejarah juga banyak menyinggung masalah-masalah sosiologi dan antropologi budaya, ekonomi, geografi pembangunan dan peradaban bahkan futurology
20
Adanya sifat umum (generality) ini adalah karena realitas pada dasarnya adalah material, yang terdiri dari zat, energi, dan gerakan. Evolusi didefinisikan sebagai perubahan dari homogenitas tak beraturan ke heterogenitas yang logis, yang diikuti kehilangan gerak dan integrasi zat. Evolusi berlangsung melalui differensiasi struktural dan fungsional sebagai berikut: (1) dari yang sederhana menuju ke yang lebih kompleks; (2) dari tanpa bentuk yang dapat dilihat ke keterkaitan bagian-bagian; (3) dari keseragaman, homogenitas ke spesialisasi, heterogenitas; dan (4) dari ketidakstabilan ke kestabilan. Definisi keuangan mikro (microfinance) adalah microenterprises finance yang berarti ‚pelayanan keuangan bagi usaha mikro‛6. Menurut pakar yang lain mendefinisikan microfinance sebagai jasa keuangan yang melayani orang-orang yang berpendapatan rendah.7 Peneliti Microfinance 8United State‛ menjelaskan bahwa microfinance adalah layanan keuangan skala kecil khususnya pembiayaan dan simpanan, bagi mereka yang bergerak di sektor pertanian, perikanan, peternakan; kepada perseorangan atau kelompok baik di pedesaan maupun di perkotaan di negara-negara berkembang. Mereka mengelola usaha kecil atau mikro yang meliputi kegiatan produksi, daur ulang, reparasi atau perdagangan. Ada pengertian microfinance yang lebih komprehensif didefinisikan oleh Seibel (2005) microfinance yaitu sektor keuangan formal maupun informal yang memberikan pelayanan jasa keuangan microsaving9, microcredit10, dan microinsurance11 yang diberikan kepada pelaku ekonomi mikro , dan mengalokasikan sumber daya yang langka ke investasi mikro dengan tingkat imbal jasa yang tertinggi.12 Microfinance menurut pengertian di atas dapat berupa lembaga keuangan mikro informal bukan Bank yang berlokasi di daerah maupun lembaga keuangan Bank yang memiliki jasa keuangan untuk melayani usaha mikro yang berlokasi secara nasional. Keuangan mikro menyediakan jasa keuangan kepada masyarakat miskin produktif yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi mereka. Program keuangan mikro yang baik memiliki karakter antara lain: pinjaman jangka pendek, penilaian investasi (analisis 6
Maria Otero, Microfinance (Washington D.C.: The World Bank, 2005), 2
7
Don Johnson, ‚Commercial Microfinance‛, Makalah Workshop, Asean Development Bank , 4 Februari 2007. 2-3 8
Marguearte Robinsom, Revolotuin of Microfinance (Washington D.C : The World Bank, 2007) 9
Microsaving adalah fasilitas tabungan untuk simpanan yang akan digunakan memenuhi kebutuhan konsumsi, darurat dan alat penyimpan kekayaan (asset). 10
Microcredit adalah akses pembiayaan untuk berbagai kebutuhan masyarakat miskin (konsumsi, emergensi, dan investasi) dengan jumlah dan jangka waktu yang disesuaikan dengan kemampuannya 11
Microinsurance adalah jasa pelayanan asuransi khusus untuk melayani orang miskin (jiwa,kesehatan dan kecelakaan) dan jasa jaminan atas simpanan dan pembiayaan dalam kaitannya dengan risiko pembiayaan (pembiayaan). 12
Matthias Range, Islamic Microfinance, thesis di RWTH Aachen University, Jerman. tahun 2004. . 12
21
pembiayaan) sederhana, waktu proses yang singkat (cepat), pemberian pinjaman kembali setelah pelunasan, dan lokasi pelayanan yang mendekati tempat tinggal nasabah.13 Dari beberapa pengertian diatas tidak ada suatu definisi baku mengenai microfinance. Pengertian mikro tidak dikaitkan dengan ukuran, karena sangat relatif antar wilayah, tapi lebih dikaitkan dengan inferioritas/keterbatasan akses terhadap pelayanan jasa keuangan formal. Berbagai perbedaan pendapat tentang pengertian keuangan mikro telah memunculkan berbagai bentuk praktek dalam lembaga keuangan mikro. Dalam kenyataannya saat ini keuangan mikro Islam hanya menjadi follower dalam dinamika perkembangan keuangan mikro itu sendiri dan belum menemukan model yang dianggap paling ideal dalam tataran syariah (syariah compliance) dan proven dalam aspek implementasinya. A.
MEMAHAMI KEUANGAN MIKRO ISLAM DALAM BERBAGAI PENDAPAT
Sarjana muslim yang mendefinisikan Islamic Microfinance, antara lain Ajaz Ahmed Khan (2008) : Microfinance sebagai jasa keuangan mikro yang mengimplementasikan prinsip-prinsip keuangan syariah (Islam). Sementara sarjana non-muslim Segrado (2005) menulis Islamic microfinance is constituted by a range of
financial services for people who are traditionally considered non bankable, mainly because they lack the guarantees that can protect a financial institution against a loss risk.. Diterjemahkan secara bebas oleh penulis sebagai berikut :
keuangan mikro Islam adalah dimaksudkan sebagai skim pelayanan keuangan terhadap orang-orang yang pada umumnya dianggap tidak bankabel, terutama mereka yang tidak memiliki jaminan yang dapat melindungi lembaga keuangan mereka terhadap risiko kerugian. Dalam keuangan Islam suatu institusi bisnis tidak hanya bertanggung jawab terhadap kemampuan untuk mendapatkan laba namun lebih dari itu14. Chiara belum memasukkan yang paling prinsip yaitu adanya larangan bunga dalam keuangan Islam. Sehingga penulis lain Edib Smolo (2008) mengatakan bahwa dalam prakteknya Islamic microfinance tidak berbeda dengan konvensional hanya bebas bunga. Pendapat ini juga didukung oleh Abdul Gafoor (1997) yang menyatakan bahwa Perbankan komersial dapat diterima di
13
Tariqullah Khan, Islamic Microfinance Development (Clenges and Initiatives). Policy Dialoge Paper No. 2. (Jeddah: IRTI-IDB,2008), 1 14
Tujuan utama adalah maksimasi kemanfaatan social sebagai lawan dari maksimisasi profit, melalui penciptaan lembag a keuangan yang lebih sehat yang dapat menyediakan jasa keuangan secara efektif dalam level akar rumput (mikro). Beberapa pengarang (Al Harran, 1996) berargumen bahwa keuangan Islam jika masuk menjadi sebuah paradigma baru yang dapat menjadi alternative dalam krisis social ekonomi yang hidup dalam paradigma barat.
22
negara muslim dengan cara menghilangkan elemen interest dalam sistem operasinya.15
B.
URGENSI KEUANGAN MIKRO ISLAM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI
Kredit Mikro telah menjadi program seluruh dunia. Pertama: metodologi yang orisinil dalam memberdayakan orang miskin, terutama wanita16. Pendekatan ini menunjukkan tingkat pembayaran kembali yang lebih baik dan tingkat pengembalian yang lebih tinggi dibandingkan dengan sektor keuangan formal yang dipraktekkan di sebagaian besar negara-negara berkembang. Kedua : orang-orang miskin memiliki kemauan dan kemampuan untuk membayar kembali pinjamannya dengan tingkat pengembalian (return) yang mampu menutup seluruh biaya mereka. Kebutuhan orang miskin di negara-negara muslim tidak berbeda dengan masyarakat miskin lainnya. Mereka membutuhkan jasa keuangan sebab mereka sering menghadapi kejadian yang memerlukan dana (uang) lebih besar dibandingkan dengan uang yang mereka miliki. Ada tiga kategori utama pengalokasian dana dalam memenuhi kebutuhan orang miskin yaitu (1) keberlanjutan hidup, (2) kebutuhan darurat, (3) kebutuhan modal usaha. 17 Kebutuhan untuk mempertahankan keberlanjutan hidup seperti biaya kelahiran (melahirkan), menikah, makan, pakaian, dan rumah, pendidikan, dan sebagainya. Kebutuhan mendadak atau kejadian yang tidak terduga meliputi sakit, kecelakaan, kehilangan pekerjaan tiba-tiba (PHK), kehilangan sumber pendapatan, terkena musibah bencana alam, gagal panen, banjir, dan sebagainya. Kebutuhan modal usaha (investasi) menjadi kebutuhan utama karena jika tidak ada usaha berarti tidak ada pendapatan. Ketiga kebutuhan akan dana tersebut di atas menjadi obyek bagi kegiatan lembaga keuangan mikro.
Microfinance memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dengan system keuangan formal. Mainstream dalam melihat komponen collateral dalam proses perpembiayaanan menjadi salah satu pembeda antara microfinance dengan system keuangan formal. Konsep pinjaman secara individual ke dalam bentuk kelompok kecil juga menjadi ciri khas microfinance. Metode pendampingan melalui pelatihan secara berjenjang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas microfinance dalam persyaratan pemberian 15
A.L.M Abdul Gafoor, Interest-free Commercial Banking (Gontingen: Apptec Publication, 1997), 1-2 16
Chiara Segrado, Case Study: Islamic Microfinane and Social Responsible Investment. (Paris : University of Torino 2005), 2 17
Mohammed Obaidullah,. Introduction to Islamic Microfinance, The Islamic Business and Finance Network. (India: Published by: IBF Net(P) Limited, 2008) . 2
23
pembiayaan kepada nasabahnya juga menjadi keunikan tersendiri. Pembiayaan ke calon nasabah dapat dilakukan melalui kelompoknya setelah terlebih dahulu disetujui oleh anggota kelompok lainnya. Pembayaran angsuran atas pembiayaan yang diterimanya menjadi tanggung jawab kelompok dan anggotanya. Ada pembagian risiko diantara mereka, jika salah satu gagal membayar maka yang lain ikut menanggungnya. Teori keuangan modern tidak mampu memberikan solusi atas permasalahan besar yang dihadapi dunia ‚kemiskinan‛. Namun aktivitas keuangan masih diyakini tetap menjadi jalan pemecahan (breakthrough) bagi masalah kemiskinan. Teori-teori yang dipelajari dan dikembangkan dalam ranah disiplin ilmu keuangan konvensional yang berakar (basis) company and corporate akan menjadi asing dan keliru manakala harus dipaksakan dan dipergunakan sebagai instrument dalam menganalisis untuk memecahkan persoalan-persoalan ‚mikro‛ baik bisnisnya (microenterprises) maupun pelakunya (microentrepreneurs). Ohmae, K. (2005) dalam bukunya The Next Global Stage menyebutkan bahwa ‚.. keputusan-keputusan ekonomi dengan perkiraan-perkiraan realitas konvensional-ekonomi Keynes dalam perekonomian global yang dinamis mungkin akan mendapati bahwa hasil-hasil yang dicapai tidaklah seperti yang mereka kehendaki.‛ Output ekonomi di akhir abad 20 dan memasuki awal abad ke-21 yang paradoks menunjukkan perlunya teori dan konsep baru di bidang ekonomi, dan keuangan khususnya. Kasus nostra perekonomian Keynes terhadap masalah perekonomian di Amerika Serikat. Saat perekonomian di sana menikmati rejim tingkat suku bunga rendah, semestinya akan mendorong aktivitas perekonomian di sektor riil, namun dalam prakteknya sebagian besar uang surplus dalam perekonomian tersebut merembes ke luar negeri memburu return tinggi walaupun lebih berisiko. Sehingga paham yang meyakini bahwa tingkat suku bunga dapat menjadi instrumen Bank Sentral dalam pengendalian moneter terbantahkan. Lawang memberikan pengantarnya dalam Yunus (2007) mengatakan bahwa Muhamad Yunus telah membongkar kepalsuan kapitalisme yang jelasjelas diskriminatif terhadap orang miskin seperti terlihat dalam praktek perbankan, mulai dari bank lokal sampai bank internasional18. Apartheid finansial adalah konsep yang cocok menggambarkan diskriminasi institusional yang dilakukan oleh sistem perbankan di seluruh dunia. Rasionalisme berlandaskan logika kapitalisme menjadi bagian dalam melaksanakan dan mempertahankan ‚politik apartheid‛ ini. Silogisme kapitalisme perbankan mempunyai premispremis yang sangat ketat: (i) Bank harus untung dari usaha deposito dan kredit, tanpa membedakan apakah uang itu didepositokan atau dipinjam oleh orang kaya atau orang miskin, yang penting memenuhi prinsip – prinsip ekonomi yang sangat rasional. (ii) dengan premis ini maka kredit yang disalurkan adalah kredit dalam jumlah besar yang menguntungkan bank, hanya dapat dilakukan oleh 18
Muhammad Yunus, Bank untuk Kaum Miskin (Jakarta: Marjin Kiri, 2007), 4
24
orang kaya saja, (iii) oleh karena itulah, tidak rasional dan tidak ekonomis kalau bank meminjamkan uangnya dalam jumlah kecil; karena alasan rasional dan ekonomis itulah bank tidak memihak kepada orang miskin. Pembalikan premis di atas menjadi dasar dalam membangun keuangan mikro. Silogisme keuangan mikro memiliki premis-premis sebagai berikut : (i) Manusia memiliki potensi yang sama, (ii) akses manusia terhadap faktor-faktor produksi seperti uang (permodalan), tenaga kerja (man), pengetahuan dan teknologi, dan sumber daya alam (SDA), tidak sama. (iii) pemberian kesempatan akses yang sama atas faktor-faktor produksi akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga sangat irrasional jika ada keinginan, harapan dan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat namun tidak memberikan akses yang sama kepada mereka. C.
PERKEMBANGAN KEUANGAN MIKRO ISLAM DI DUNIA
Pada dua dekade terakhir ini, keuangan mikro telah mengalami perkembangan yang sangat cepat dari ruang lingkup terbatas ‚micro credit‛ ke arah yang lebih komprehensif menjadi ‚micro finance‛ yang meliputi kegiatan pembiayaan (kredit) , jasa tabungan, transfer dana, insurance dan dana pensiun untuk orang-orang miskin. Fenomena ini menjadi tantangan yang luar biasa untuk membangun sistem keuangan yang inklusif. Ide dan aspirasi tentang keuangan mikro bukan sesuatu yang baru. Kelompok-kelompok dan organisasi yang menjalankan kegiatan penyaluran dana dalam bentuk kredit dan menghimpun dana dari masyarakat yang bersifat informal telah beroperasi beberapa abad tahun yang lalu di dunia. Dasar pemikiran dan praktek keuangan Islam sepanjang sejarah telah memberikan pengertian dan pemahaman kepada kita bahwa keuangan mikro Islam telah dilakukan sejak masa kenabian Muhammad salallahu’alaihi wassalam, namun kegiatannya belum dilembagakan. Hal ini dilandasi oleh kondisi saat itu umat Islam relatif masih sangat sederhana dan jumlahnya masih sedikit. Rasulullah bertindak langsung dalam mengkoordinasikan dan membagikan dana sosial yang diperoleh dari zakah, infaq dan s}adaqah.19 1. Fase I : Masa Peletakan Dasar Keuangan Mikro Islam Peletakan dasar prinsip-prinsip keuangan Islam telah diberikan oleh Muhammad SAW selama masa hayatnya. Menggali ajaran Islam tentang tuntunan kegiatan muamalah yang menjadi pijakan bagi kegiatan-kegiatan
19
Sa‘i>d Sa‘ad Mart}an, Al-Madkhal li al- fikr al-Iqtis}a>d fi> al-Isla>mi> (Bayru>t: Mu’assasah al-Risa>lah,t.t), 164.
al
25
ekonomi modern dewasa ini telah banyak dikaji oleh berbagai ahli, baik tinjauan dari aspek fiqh20, ah}laq21, sejarah pemikiran22, dan kelembagaan23. Beberapa prinsip dasar yang melandasi gerak dan ruang lingkup kegiatan keuangan mikro Islam, antara lain (1) Sumber Hukum Ekonomi Islam24, (2) Mode transaksi syariah25, (3) Prinsip Keuangan Islam26, dan (4) Pemberdayaan umat. 20
Kajian fiqh yang menghasilkan berbagai produk hukum dalam empat madzab dapat menjadi rujukan bagi prinsip-prinsip pelaksanaan transaksi keuangan Islam. 21
Akh}la>q dalam kajian ekonomi sering diartikan dengan etika atau norma. Al-Tahanawi (Kasyaf al-Ist}ilah}at al-funu>n) dalam Subhi (2001) mendefinisikan etika adalah ilmu tentang kemashlahatan individu atau pengaturan rumah tangga dan masyarakat (Subhi, 2001). Dalam kajian filsafat Islam, ‛etika‛ kurang mendapat perhatian para pemikir Islam karena kaum muslim merasa cukup dengan ajaran – ajaran yang bersumber dari al-Qur’an dan al-Hadith. Sikap ini yang membuat mereka tidak butuh terhadap teori-teori tentang etika.Menurut pendapat Yusuf Qard}awi dalam bukunya Da>rul Qiyam wa al- ah}laq fi al- iqtis}ad al- isla>mi dijelaskan bahwa Islam juga mengaitkan masalah muamalah dengan etika, yaitu kejujuran, amanah, adil, ihsan, silaturahim, dan kasih sayang. Selain itu Islam juga mengaitkan seluruh aktivitas kehidupan dengan etika. Tidak perlu dipisahkan antara ilmu dengan etika, ekonomi dengan etika,... ringkasnya, etika adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan Islam. 21 Sedangkan menurut Franz magnis Suseno dalam bukunya Etika Dasar menjelaskan bahwa etika adalah sebuah ilmu bukan ajaran.Etika berasal dari bahasa Yunani kuno ‛ ethikos‛, berarti timbul dari kebiasaan. Etika dalam ilmu pengetahuan sebagai cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti, benar,salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Etika terbagi menjadi tiga bagian utama: meta-etika (studi konsep etika), etika normatif (studi penentuan nilai etika), dan etika terapan (studi penggunaan nilai-nilai etika). Baca lebih lanjut dalam bukunya Yusuf al-Qard}awi terjemahan dalam bahasa Indonesia ‚Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam‛ (Jakarta, Robbani Press,2004), dan ‚Norma dan Etika Ekonomi Islam‛ (Jakarta: Gramata Publising,1997). 22
Kajian ini membahas tentang pengembangan dan penerapan hukum-hukum Islam yang disesuaikan dengan perkembangan jaman, terutama yang menyangkut kegiatan muamalah. Menyangkut kegiatan ekonomi individu dan perekonomian publik. Sejarah pemikiran ekonomi Islam dapat dipelajari dalam buku yang ditulis oleh Adiwarman Azwar Karim (Jakarta: Rajawali Pers, 2004) dan Euis Amalia (Jakarta: Gramata Publishing, 2005). 23
Kelembagaan dalam perekonomian Islam sepanjang sejarah ditulis oleh berbagai ilmuwan dan fuqaha yang menghasilkan prinsip, konsep dan praktek ekonomi Islam dalam kehidupan masyarakat, seperti pendirian lembaga Bayt al-Ma>l, Di>wa>n, H{\i> sbah, Bank Islam, dan lembaga keuangan Islam lainnya. 24
Sumber hukum Ekonomi Islam menurut Mannan (1970:13-27) dalam bukunya Islamic Economics; Theory and Practice adalah (1) Al-Qur’an, (2) Sunnah dan Hadith, (3) Ijma’, (4) Qiyas dan Ijtihad. 25
Zulkifli (2003:12) menjelaskan tentang akad dalam transaksi syariah terbagi menjadi dua, yaitu akad tabarru’ (kebaikan) dan akad tijarah (perdagangan). Akad tabarru’ misal : akad alQard, waqaf dan akad-akad lain yang bertujuan bukan untuk mendapatkan keuntungan material, sedangkan akad tijarah berorientasi pada profit walaupun tetap berpegang pada maslahah dan hukum Islam. 26
Menurut Iqbal dan Mirakhor (2007) dalam bukunya an introduction to Islamic Finance: theori and Practice menjelaskan bahwa dalam sistem ekonomi Islam sistem berdasarkan hukum yang dibangun di atas prinsip penjagaan hak milik dan kesakralan akad. Syariah. Prinsip-
26
2. Fase II : Masa Khulafaur Rasyidin Bayt al-Ma>l yang sudah dirintis oleh Rasulullah Muhammad SAW, dilanjutkan oleh pemimpin pemerintahan Islam pasca Muhammad SAW yaitu Abu Bakar Ash Shiddiq. Beliau menjalankan kegiatan Bayt al-Ma>l sebagaimana yang dicontohkan oleh Muhammad SAW, dimana dana (harta) yang dikumpulkan melalui lembaga ini langsung didistribusikan kepada sahabat dan umat Islam tanpa membedakan senioritas, antara hamba sahaya dan orang merdeka27. Namun Abu Bakar tidak menerima gaji sedikit pun dalam pemerintahannya28. Beliau berpendapat bahwa dalam masalah hidup, prinsip persamaan lebih utama dibandingkan prinsip keutamaan.29 Dampak dari kebijakan ini, dana (harta) di Bayt al-Ma>l tidak pernah menumpuk dalam jangka waktu yang lama. Seluruh kaum muslimin mendapatkan bagian yang sama dari harta rampasan perang (jizyah, Khums dan kharaj), sedangkan dana zakat, infaq dan shadaqah langsung bisa diterima oleh mereka yang berhak . Pada masa khalifah Abu Bakar ra terdapat sekelompok muslim yang menolak membayar zakat. Beliau mengambil sikap secara tegas dengan mengumumkan perang Riddah (memerangi orang-orang murtad). Dana zakat yang dikumpulkan langsung dibagikan kepada mereka yang berhak. Fenomena ini membuktikan bahwa Abu Bakar ash Shiddiq selain menegakkan perintah agama juga menunjukkan bahwa hak-hak kaum miskin perlu dijamin oleh pemerintah Islam. Perkembangan aktivitas keuangan yang dilembagakan dalam pemerintahan Islam dilakukan pertama kali oleh ‘Umar Ibn al-Khattab sebagai khalifah Islam kedua. Seiring dengan perkembangan umat Islam beserta wilayah Islam yang makin meluas, khalifah memikirkan dan mempertimbangkan berdirinya lembaga keuangan negara yang berfungsi menghimpun dana dan memanfaatkannya untuk operasional pemerintahan, sekaligus sebagai sumber pendanaan infrastruktur publik dan menjamin kesejahteraan umat melalui pendistribusian dana zakat, infak dan sodaqah. Kegiatan keuangan negara ini dilembagakan dalam bentuk Bayt al-Ma>l. Perkembangan ekonomi Islam mengalami kemajuan yang sangat pesat, ketika masa kekhalifahan ‘Umar ibn al-Khatab. Ditulis oleh Phillip Hitti dalam bukunya The History of Arab (1937:218) bahwa ‘Umar (634-644 M) ketika diangkat menjadi khalifah tetap menjalani penghidupannya dengan berdagang dan sepanjang hayatnya menjalani kehidupan sederhana. Ia adalah yang terbesar dalam tradisi Islam setelah Muhammad dan menjadi idola para penulis Islam karena kesalehan, keadilan, dan kesederhanaan patriakhisnya. prinsip transaksi keuangan dalam Islam tidak boleh mengandung unsur-unsur berikut ini : (a) Riba, (b) gharar (asimetris information), (c) qimar (berjudi), dan (d) maisir (penipuan). 53. 27
Afzalurrahman, Doktrin Ekonomi Islam, (Yogyakarta: PT. Dhana Bakti Wakaf, 1995), jilid 2.163 28
Philip K. Hitti, The History of Arabs (Jakarta: Serambi, 2006).terjemahan.cet.II.218
29
Afzalurrahman, Doktrin Ekonomi Islam, 320
27
Pembangunan institusi Bayt al-Ma>l yang dilengkapi dengan sistem administrasi yang tertata dengan baik dan rapih merupakan kontribusi terbesar yang diberikan oleh Khalifah ‘Umar ibn Al-Khattab kepada dunia Islam dan kaum muslimin.30 Perbedaan Bayt al-Ma>l masa Rasululullah dan masa khalifah sebelumnya adalah setiap ada pemasukan dana ke Bayt al-Ma>l langsung didistribusikan kepada yang berhak, sehingga akan langsung habis dipergunakan. Ketika khalifah ‘Umar memerintah, lembaga ini dikelaola secara efektif dan efisien. Setelah Khalifah ‘Umar bermusyawarah dengan para sahabat yang lain, beliau memutuskan untuk tidak menghabiskan dana (harta) Bayt al-Ma>l, tetapi dikeluarkan secara bertahap sesuai kebutuhan yang ada, sebagaian digunakan sebagai cadangan.31 Upaya pengembangan ekonomi pada masa ‘Umar r.a. terfokuskan pada penanggulangan kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi individu masyarakat. ‘Umar mengatakan, ‚ sungguh aku berupaya keras agar aku tidak meninggalkan kebutuhan umat melainkan aku menutupnya, selama sebagian kita mendapatkan keluasan bagi sebagaian yang lain.‛32 Beliau mengatakan, ‚ sungguh jika aku masih ada, niscaya akan datang kepada penggembala di gunung-gunung Shan’a (Yaman) bagian dari harta ini, dan dia berada ditempatnya‛33, maksudnya bahwa beliau menjamin harta Bayt al-Ma>l akan didistribusikan kepada fakir miskin sampai Yaman, dimana ketika itu Yaman adalah bagian wilayah yang tidak mau membayar zakat ke Madinah, ketika Rasulullah wafat dan digantikan oleh Abu Bakar ash-Shiddiq34. Pemikiran Ekonomi ‘Umar ibn-Al-Khattab sudah menjadi landasan filosofis keuangan mikro, ketika dana dikumpulkan dari masyarakat dalam bentuk zakat, infaq, shadaqah dan hasil pengumpulan harta dari jizyah35, kharaj36 , khums37, dan fa’i yang dipergunakan selain untuk kepentingan negara dan pemerintahan tapi ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat miskin adalah sebuah pemikiran yang kontemporer dan mencerahkan, namun ketika itu lembaga 30
M.A. Sabzwari. Economic and Fiscal System During Khilafat E-Rashida, dalam Journal of Islamic Banking and Finance, Karachi, Vol. 1 No.4, 1984.51 31
Adiwarman A.K. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Jakarta: Rajawali Press, 2004).
59 32
Jaribah Ibn Ahmad Al-Harithi. Fikih Ekonomi ‘‘Umar Ibn Al-Khathab. (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006). 399 33
Jaribah Ibn Ahmad Al-Harithi ------. 400
34
Lihat : Philip K. Hitti, History of Arabs (Jakarta: Serambi, 2006). 176
35
Pajak yang dibebankan kepada orang non muslim yang hidup di wilayah negara Islam sebagai pengganti layanan sosial-ekonomi dan jaminan perlindungan, keamanan dari negara Islam. 36
Pajak terhadap tanah. Pajak ini ditentukan berdasarkan tingkat produktivitas tanah. Secara spesifik, besarnya pajak ini ditentukan oleh tiga , yaitu karakteristik atau tingkat kesuburan, jenis tanaman dan jenis irigasi. 37
Pajak proporsional sebesar 20%. Lihat lebih lanjut pada Adiwarman A. Karim,
Ekonomi Islam: Suatu kajian Ekonomi Makro , (Jakarta:Karim Business Consulting,2001).97
28
formal yang terbentuk masih menjadi satu, yaitu Bayt al-Ma>l. Bayt al-Ma>l pada masa ‘Umar ibn al-Khatab terbagi menjadi empat fungsi38, yaitu : 1. Bayt al-Ma>l al-zakah yang berfungsi menampung semua harta yang berasal dari dana zakat, 2. Bayt al-Ma>l ah}mas yang berfungsi menyimpan harta yang berasal dari ghanimah dan pajak, 3. Bayt al-Ma>l fa’i yang berfungsi sebagai penyimpan dana jizyah, usr’ dan kharaj, 4. Bayt al-Ma>l d}awa’i yang berfungsi sebagai penyimpan harta yang asalnya tidak diketahui pemiliknya dan harta warisan yang tidak ada ahlinya. Melihat keempat fungsi Bayt al-Ma>l di atas dan kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan khalifah ‘Umar ibn al-Khatab membuktikan bahwa beliau menerapkan prinsip-prinsip manajemen kelembagaan modern. Tokoh manajemen klasik Henry Fayol yang memberikan ciri-ciri manajemen modern dalam 14 prinsip yaitu (1) Division of work, (2) Authority, (3) Discipline, (4) Unity of
Command, (5) Unity of Direction, (6) Subordination of individual interest to the common, (7) Remuneration, (8) Centralization, (9) The hierarchy, (10) Order, (11) Equity, (12) Stability of staff, (13) Initiative, (14) Esprit de Corps. Division of work tercermin dalam pembagian fungsi Bayt al-Ma>l sesuai dengan tujuan dan sasarannya masing-masing39. Authority terlihat dari pemberian wewenang kepada masing-masing Bayt al-Ma>l di wilayah kerjanya untuk menghimpun dana dan menyalurkan di daerahnya masing-masing yang bersifat desentralisas kecuali ada kelebihan dana harus disetorkan ke pusat dan atau sebaliknya40. Discipline dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, beliau sangat terkenal dalam menerapkan sikap disiplin ini, bahkan ketika kewajibannya sebagai khalifah yang bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya beliau mengetahui (mendapati) ada diantara rakyatnya yang kelaparan, beliau langsung mengambil barang di Bayt al-Ma>l dan dibawanya (dipikul) sendiri lalu diberikan kepada rakyatnya yang kelaparan tanpa mau meminta bantuan kepada bawahannya untuk membawakan barang itu, padahal beliau seorang pemimpin negara. Unity of command (kesatuan dalam perintah) terlihat selama kepemimpinan ‘Umar ibn al-Khatab selama masa pemerintahannya, juga dalam kegiatan penghimpunan dana wajib (zakat) dan dana sosial (infak dan sodaqah) tidak ada dalam catatan sejarah ada pihak yang berani menentangnya, walaupun dalam mengambil keputusan dilakukan secara musyawarah. Subordination of individual interest to the common yaitu mendahulukan kepentingan umum dari 38
Yusuf Ibrahim, al-Nafaqat al-‘A<mmah fi> al-Isla>m: Dira>sah Muqa>ranah (Da>r al-Kita>b al-Jama‘i>, 1980). Lihat juga Sa‘i>d Sa‘ad Mart}a>n, Al-Madkhal li al-Fikr al-Iqtis}a>di> fi> al-Isla>m, 107. Kedua penulis menjelaskan fungsi kelima yaitu pertambangan dan hasil laut. 39
Lihat empat fungsi Bayt al-Ma>l di atas. .6
40
Sa‘i>d Sa‘ad Mart}a>n, Ekonomi Islam: di tengah krisis keuangan global. Terjemahan oleh Ahmad Ikhrom, dkk. (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), 107.
29
pada kepentingan pribadi, dalam sejarah banyak mencatat tentang kedermawanan ‘Umar ibn al-Khatab. Perilaku seorang muslim terpengaruh oleh atsrah (mementingkan diri sendiri) dan Itsar (mementingkan orang lain atas diri sendiri), itsar akan mendorong untuk berinfak kepada orang lain dengan mengesampingkan kepentingan pribadi yang segera didapatkan.41 Al-Qur’an dan As-Sunnah menghimbau dan menganjurkan itsar, serta mengecam sikap atsar. ‘Umar ibn al-Khatab mengatakan , ‚Demi Allah, sesungguhnya aku melihat kamu akan menjadikan rizki yang dikaruniakan Allah dalam perut kamu dan punggung kamu, dan meninggalkan para janda, anak-anak yatim, dan orangorang miskin di antara kamu,‛ 42. Remuneration atau imbal jasa atas pekerjaan yang telah dilakukan juga dipraktekkan oleh Khalifah ‘Umar RA. Pengelola Bayt al-Ma>l mendapatkan hak atas jasa yang diberikannya untuk melayani umat yang bersumber dari dana yang berhasil dihimpun oleh lembaga Bayt al-Ma>l yang dikelolanya43. Centralization dalam mengelola dan mengoperasikan Bayt al-Ma>l ‘Umar ibn al-Khatab selalu mengadakan koordinasi dengan Bayt al-Ma>l yang ada di wilayah-wilayah lain dalam kekuasaan Islam, jika ada kelebihan dana, maka diminta untuk dikirim ke Pusat dan sebaliknya, jika ada wilayah dana sosialnya kurang, maka diminta untuk mengambil di pusat wilayah kekuasaan Islam. The hierarchy telah dirintis selama pemerintahan ‘Umar ibn al-Khatab, hirarki dalam manajemen Bayt al-Ma>l44. Order juga dijalankan oleh ‘Umar ibn al-Khatab, sebagai pemimpin Negara sekaligus amirul mukminin yang bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya beliau sangat tegas dalam memberikan perintah. Kaitannya dengan Bayt al-Ma>l, ketika beliau memerintahkan ‘Ammar Ibn Yasir, Abdullah Ibn Mas’ud, dan Usman Ibn Hanif ke Kufah, maka beliau membagi diantara mereka ke dalam tanggung jawab dan pembagian tugas, yang mana beliau menugaskan ‘Ammar dalam urursan sholat dan perang, mengangkat ‘Abd Allah dalam bidang Bayt al-Ma>l dan peradilan, serta menugaskan Usman dalam urusan pertanahan.45 Equity Persamaan dalam mendapatkan hak bagi setiap muslim. ‘Umar ibn al-Khatab adalah orang yang menegakkan keadilan dan persamaan, dalam hal keadilan penah tertulis dalam sejarah, diriwayatkan ia telah 41
Muhammad Anas al-Zarqa>’, Tahqi>q Islamiyah Ilmi al-Iqtishad, 18
42
Makna ketepatan (efektifitas dan efisiensi) dalam ekonomi Islam berbeda dengan makna ketepatan dalam ekonomi konvensional. Dalam pandangan Islam berinfak dan sodaqah merupakan salah satu jenis perdagangan yang tidak akan pernah rugi karena berorientasi akhirat. 43
Lihat QS. At-Taubah ayat 60
44
Dalam lembaga Bayt al-Ma>l terdapat pengelola (manajemen) yang terdiri dari amilin (petugas pengumpul dana), hisbah (pengawas-muhtasib) yang mengawasi kegiatan umat Islam dalam bidang ekonomi termasuk memastikan bahwa dana Bayt al-Ma>l dipergunakan sebagaimana mestinya (sesuai syariah) dalam masa kontemporer lembaga ini semisal Dewan Pengawas Syariah (DPS), lihat Jaribah, Fiqh ‘Umar ibn al-Khat}t}a>b, 587-591. Aktifitas produktif dengan mempergunakan dana Bayt al-Ma>l sudah dilaksanakan sejak masa kifah ‘‘Umar, terbukti dengan beberapa pendapat beliau yang memperbolehkan dana anak yatim untuk dikelola sehingga menghasilkan (produktif) dengan konsep mudharabah. Dalam ini Bayt al-Ma>l berfungsi sebagai Mudharib. 45
Abu> Yu>suf, Al-Kharra>j , Juz VII, 37
30
menghukum mati anaknya sendiri46 karena mabuk-mabukan dan berperilaku amoral. Dalam menegakkan persamaan di bidang ekonomi, Beliau membiarkan daerah taklukan berada di tangan para pemiliknya untuk dikerjakannya, dan mewajibkan kepada mereka kharaj yang diserahkan dalam setiap tahun kepada Bayt al-Ma>l, dan bagi mereka apa yang tersisa setelah pembayaran kharra>j tersebut47. Stability of staff tercermin dalam penegasan dan pemisahan pekerjaan yang dilakukan oleh ‘Umar ibn al-Khatab sehingga tidak terjadi over lapping dan adanya kestabilan dalam bekerja. Kaitannya dengan pekerjaan di Bayt al-Ma>l, ‘Umar ibn al-Khatab selain membagi divisi48 juga di tingkat pelaksanaan (staf lapangan) terbagi-bagi lagi ada nazhir wakaf49, mudharib dan muzari50’. Abu Shalih (mantan hamba sahaya ‘Umar ibn al-Khatab) meriwayatkan bahwa dia berkata, ‚ ‘Umar memerintahkan agar kami bertiga bekerjasama, maka seorang menyuplai barang, dan yang lain menjual, sedangkan orang ketiga berperang dijalan Allah51. Initiative, telah banyak dicontohkan oleh ‘Umar ibn al-Khatab, antara lain ketika Abu Dzibyan Al-Asadi datang ke Irak, ‘Umar bertanya kepadanya tentang jumlahnya gajinya. Ketika ‘Umar diberitahunya, maka ‘Umar menasehatinya agar menggunakan sebagian gajinya diinvestasikan dalam sebagian aktifitas yang produktif, dan berkata kepadanya, ‚ Nasehatku kepadamu, dan kamu berada disisiku, adalah seperti nasehatku terhadap orang yang di tempat terjauh dari wilayah kaum muslimin. Jika keluar gajimu, maka sebagiannya agar kaubelikan kamIbng, lalu jadikanlah (pelihara) di daerahmu. Dan jika keluar gajimu yang selanjutnya, belilah satu atau dua ekor, lalu jadikanlah sebagai harta pokok.52 Esprit de Corps, semangat korps ditanamkan kepada umat yang diawali oleh ‘Umar RA ketika pertama kali khotbah saat pengangkatan beliau menjadi khalifah, ‚ Demi Allah, tidak dating kepadaku sesuatu urusan dari urusan kalian, lalu dilakukan orang lain, dan dia tidk menghilang dariku, maka aku memberikannya kepada orang yang lebih baik
46
Al-Nuwayri>, Niha>yat al-‘Arab Jilid IV (Kairo,1925), 89-90.
47
Ibn Quda>mah, Al-Mughni> Juz V, 492.
48
Jaribah, Fiqh Ekonomi‘Umar ibn al-Khat}t}a>b, 587-591.
49
Pengelola wakaf, apabila ada umat Islam yang mewakafkan hartanya, maka harus ada pihak yang mengelola dan pengelolanya disebut dengan Nazhir Wakaf. 50
Orang (pihak) yang dipercaya untuk mengelola atau mengerjakan/mengolah lahan dalam bahasa modern adalah pekerja, namun konsepnya berbeda dengan buruh dalam terminology saat ini dimana buruh dibayar (upah) tanpa melihat hasil (output) yang dikerjakannya, besar /kecil hasil tidak berpengaruh terhadap pendapatannya; sedangkan dalam konsep muzaraah pihak pekerja mendapatkan haknya berdasarkan dari hasil pekerjaannya (panen). Sebagi sebuah ilustrasi : ‘‘Umar ibn al-Khatab (pemilik lahan) akan memberikan sepertiga hasil panen kepada muzari’ (jika modal benih,bajak,sapi dan peraltan lainnya berasal dari ‘‘Umar) dan dua pertiga hasil panen untuk ‘‘Umar; sedangkan jika modal perlengkapan dan peralatan kerja dari pihak muzari’ maka dibagi dua hasil panennya. Lihat lebih lanjut Ibnu Qudamah, al-Mughni (5:416) 51
Jaribah, Fikih Ekonomi ‘Umar ibn al-Khat}ta} >b, 95.
52
Jaribah, Fikih Ekonomi ‘Umar ibn al-Khat}ta} >b, 43.
31
dan amanah. Apabila mereka berbuat baik maka aku akan berbuat baik kepadanya, dn apabila mereka berbuat jelek maka aku akan menghukumnya‛53. Sebagaimana fungsi lembaga keuangan yang menghimpun dana dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat54, maka Bayt al-Ma>l pada masa khalifah ‘Umar RA selain berfungsi menghimpun dana juga berfungsi menyalurkan kepada pihak yang membutuhkan. Jaribah dalam bukunya Fiqhu alIqtishad lil Amiril Mukminin ‘Umar ibn al-Khatab menulis bahwa ketika Hindun Ibnti ‘Utbah ditalak Abu Sufyan, dia meminjam kepada ‘Umar uang dari Bayt alMa>l sebanyak empat ribu dirham untuk dagang dan menjamin akan membayarnya, maka ‘Umar memberikannya pinjaman. Lalu dia (Hindun) keluar ke daerah Kalb untuk melakukan jual-beli55. Khalifah ‘Umar R.A. dalam upaya pengentasan kemiskinan di wilayah kekuasaannya juga memberikan dorongan kepada kaum miskin dan hamba sahaya untuk berdagang agar dapat membebaskan mereka dari perbudakan dan kemiskinan, dan beliau mendoakan mereka dengan keberkahan.56 Kegiatan penggunaan dana dari pihak lain untuk kegiatan usaha sudah ada sejak masa awal Islam. Khalifah ‘Umar RA dalam menjalankan usahanya juga meminjam dana dari Bayt al-Ma>l57. Beliau menggunakan sebagaian permodalan usahanya dari dana Bayt al-Ma>l. Hasil usaha yang dijalankan ‘Umar ibn AlKhatab sangat berhasil tercermin dari peninggalan ‚harta warisan‛ yang dibagi ahli warisnya sebanyak tujuh puluh ribu ladang pertanian.58 Dua khalifah penerus ‘Umar ibn al-Khatab yaitu Utsman Ibn Affan dan Ali Ibn Abi Thalib tidak melakukan perubahan yang significant terhadap 53
Al-Suyu>t}i>, Ta>ri>kh al-Khulafa>’, 134.
54
Menurut pendapat pakar keuangan modern, bahwa suatu lembaga dapat disebut sebagai lembaga keuangan, manakala kegiatan usahanya minimal terdiri dari , yaitu menghimpun dana dan menyalurkannya kembali kepada pihak yang deficit. Lihat Kewon, Arthur J., dkk.. Basic Financial Management. Edisi 7, (Upper Saddle River: Prentice Hall, 2000), 5. Dapat juga dilihat di Weston, J.F. dan Copeland. Managerial Finance. Edisi 9 ( Fort Worth: The Dryden Press,1992),7 atau Weston dan Brigham. Fundamental of Financila Management. Edisi 11 ( Fort Worth: The Dryden Press, 1996),4 55
Al-T{abari>, Ta>rikh} Al-Umam wa al-Mulu>k Juz V, 16. Ibn Al-Athi>r, Al-Ka>mil fi> alTa>ri>kh Juz II, 457. Ibn ‘Asa>kir, Ta>rikh} Dimasyq Juz VII, 185. 56
Jaribah (2006:45-48). Aktifitas produktif sangat dianjurkan oleh Kifah ‘‘Umar kepada umat Islam, bahkan dirinya sendiri walau seorang kifah tapi tetap produktif dan melakukan perniagaan, bahkan kegiatan pinjam-meminjam tetap beliau lakukan dalam rangka meningkatkan volume usahanya. Ada riwayat yang menceritakan bahwa beliau seringkali mencari utang untuk pengembangan modal dagangnya. Lihat Jaribah, Fiqh Ekonomi ‘Umar ibn al-Khat}t}a>b, 45-48. 57
Adapun sebelum perang Qadisiyah, maka ‘‘Umar berdagang dan mengambil dari Bayt al-Ma>ll sesuatu yang tidak ditentukan jumlahnya, dan dia berkata, ‚sesungguhnya aku memposisikan diriku dari harta Allah (Bayt al-Ma>l) dalam posisi wali yatim; jika aku kecukupan, aku menghindari; dan jika aku membutuhkan , aku makan dengan yang ma’ruf, kemudian aku bayar.‛ Lihat Ibn Kathi>r, Al-Ka>mil fi al-Ta>ri>kh Juz II, 43-52. 58
Lihat S}ah}i>h} Al-Bukha>ri>, hadith no.3700
32
kebijakan di lembaga keuangan Bayt al-Ma>l. Utsman Ibn Affan melanjutkan kebijakan ‘Umar ibn al-Khatab dalam cara pendistribusian dana yaitu dengan menggunakan prinsip keutamaan, sedangkan di masa pemerintahan Ali Ibn Abi Thalib menggunakan prinsip persamaan.59 Hubungan dagang dan kerjasama antar umat Islam yang sudah dirintis dan dikembangkan oleh Muhammad SAW semasa di Madinah dengan menggunakan akad mudharabah60, musyarakah61, muzara’ah62, muzara’ah63,
Ijarah64,
59
Rahn65,
Wadiah66, Ariyah67, Kafalah68, wakilah69, Hiwalah70 dan
Euis Amalia, Publishing,2010).95-98
Sejarah
Pemikiran
Ekonomi
Islam,
(Jakarta:
Gramata
60
Mudharabah adalah bila seseorang menyerahkan harta kepada orang lain untuk dikelolanya, dan keuntungan dibagi di antara keduanya sesuai kesepakatan berdua (kedua belah pihak). Lihat lebih lanjut pada Ibnu Qudamah (5:26), secara terminology fikih mendefinisikan mudharabah adalah pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja (pedagang) untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dagang itu menjadi milik bersama dan dibagi menurut kesepakatan bersama. Lihat Nasroen Haroen, Fiqh Muamalah (2007). 175-176. 61
Musyarakah digunakan dalam kaitannya dengan usaha di bidang produksi yaitu menyerahkan modal untuk andil dalam proses produksi dan berhak mendapatkan persentase tertentu dari hasil kegiatan tersebut. Lihat Jaribah, terjemahan (2007:102). Lihat juga di Nasroen Haroen (2007:164) yang menjelaskan tentang jenis kerja sama lainnya yang disebut dengan istilah syirkah yang dipraktekkan dalam dunia perdagangan. Syirkah secara terminology berarti percampuran, yaitu percampuran antara pihak satu dengan pihak lainya. Asy-syirkah adalah salah satu bentuk kerjasama dagang dengan rukun dan syarat tertentu yang dalam hokum positif disebut dengan perseritakatan dagang. 62
Menyerahkan lahan tanah kepada orang lain yang akan menanamnya dan mengelolanya dengan bagian (keuntunan/pendapatan) dari hasil tanaman yang dipanennya. mengutip dari beberapa pendapat ulama fiqh (fuqaha), antara lain: Ma>likiyyah mendefisnisikan muza>ra‘ah adalah perserikatan dalam pertanian, Hanabilah mendefinisikan penyerahan tanah pertanian kepada seorang petani untuk digarap dan hasilnya dibagi berdua. Lihat Nasroen Haroen, Fiqh Mu’amalah (Jakarta: Gaya Media Pratama,2006), 275 63
Musa>qah secara etimologi berarti transaksi dalam pengairan yang oleh penduduk Medina disebut dengan al-Mu‘a>malah. Secara terminologi didefinisikan dengan penyerahan sebidang kebun pada petani untuk digarap dan dirawat dengan ketentuan bahwa petani mendapatkan bagian dari hasil kebun itu. Akad musaqat ini dikaitkan dengan pepohonan, karena kerjasama yang dibentuk para pihak memiliki obyek yang sama yaitu perkebunan. Misalnya (10 musaqah adalah akad untuk pemeliharaan pohon kurma, tanaman (pertanian) dan yang lainnya dengan syarat-syarat tertentu, lalu Malikiyah, al-musaqah ialah sesuatu yang tumbuh di tanah. Menurut Syafi’I, yang dimaksud al-musaqah adalah memberikan pekerjaan orang yang memiliki pohon tamar, dan anggur kepada orang lain untuk kesenangan keduanya dengn menyiram, memlihara, dn menjaganya dan pekerjaan memperoleh bagian tertentu dari buah yang dihasilkan pohon-pohon tersebut. Lihat Nasroen Haroen. Fiqh Mu’amalah, 281. Lihat juga Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: Rajawali Press. 2002), 145-151. ‘Abd al-Rah}ma>n al-Jaziri, Al-Fiqh ‘la> al-Madha>hib al-Arba‘ah (1969), 21. 64
Ijarah yaitu menyewakan - yang dapat dimanfaatkan, namun tidak habis pakai ketika dipergunakannya. Dalam ini ‘‘Umar r.a. berkata, ‚ siapa pun orangnya yang menyewa seseorang (untuk membawa barang), lalu ia melewati Zul Hulaifah, maka kad itu telah menjadi wajib, dan tidak ada dhman (kewajiban menanggung) baginya. Lihat Jaribah. 102. Menurut Hanafiyah ijarah adalah akad untuk membolehkan pemeilikan manfaat yang dikethui dn disengaja dari suatu zat yang di sewa dengan imbala. Menurut Malikiyah, ijarah adalah nama bagi akad-akad untuk
33
qardhul hasan.71
Akad-akad tersebut yang kemudian dijadikan sebagai produk dalam lembaga keuangan modern pada periode kebangkitan Islam Abad 20. 3. Fase III : Masa Dinasti Kerajaan Islam
kemanfaatan yang bersifat manusiawi dn untuk sebgaian yang dapat dipindahkan‛. Menurut Sayid Sabiq bahwa Ijarah adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Lebih lanjut bias baca. Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah. 113-123, dan Haroen Nasroen, Fiqh Muamalah. 228. 65
Menurut isitilah Rahn adalah akad yang obyeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna darinya. Menurut bahasa berarti penahanan. Rahn dalam bahasa Indonesia diartikan dengan gadai, yaitu menjadikan harta benda sebagai jaminan atas utang. Lihat Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah. 105-111. Haroen Nasroen, Fiqh Muamalah. 251. 66
Wadiah secara etimologi berarti menempatkan sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya untuk dipelihara, sedang secara terminology dikemukakan oleh ulama Hanafiyah, bahwa wadiah yaitu mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun melalui isyarat. Pendapat yang kedua menurut Malikiyah, Syafiiayah dan Hanabilah, wadiah yaitu mewakilkan orang lain untuk memlihara harta tertentu dengan cara tertentu. 67
Al-‘A
Al-kafa>lah menurut bahasa berarti al-D{aman (jaminan), sedangkan menurut istilah dijelaskan oleh beberapa ulama, antara lain Hanafiyah, al-kafalah adalah menggabungkan dzimmah kepada dzimmah yang lain dalam penagihan, dengan jiwa, utang atau zakat benda. Menurut Malikiyah, kafalah adalah orang yangmempunyai hak mengerjakan tanggungan pemberi beban serta bebannya sendiri yang disatukan, baik menanggung pekerjaan yang sesuai (sama) maupun pekerjaan yang berbeda. Pengertian popular menurut Hendi Suhendi adalah menggabungkan dua beban (tanggungan) dalam permintaan dan utang. 69
Al-Wakalah secara bahasa berarti penyerahan, pemberian mandate, pendelegasian. Menurut istilah ada pendapat Malikiyah yaitu seseorang menggantikan (menempati) tempat yang lain dalam hak (kewajiban), dia yang mengelola pada posisi itu. Menurut Hanafiyah yaitu seseorang menempati diri orang lain dalam tasharruf (pengelolaan. Menurut Syafiiyah, yaitu suatu ibarah seorang menyerahkan sesuatu kepada yang lain untuk dikerjakan ketika hidupnya. Secara popular didefinisikan oleh Suhendi (2009:233) al-waklah adalah penyerahan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu, perwakilan berlaku selama yang mewailkan masih hidup. 70
Menurut etimologsi hiwalah berarti pengalihan, pemindahan, sedangkan secara etimologis didefinisikan dengan pemindahan kewajiban membayar utang dari orang yang berutang (al-muhil) kepda orang yang berutang lainnya (al-muhtal’alaih). Lihat Haroen Nasroen.Fiqh Muamalah. 221 71
Pemilik modal meminjamkan uangnya kepada orang yang akan menggunakannya dalam kegiatan produktif. Lihat Jaribah. Fikih Ekonomi ‘Umar Ibn al-Khat|t}a>b. 102.
34
Periode ini disebut dengan masa dinasti kerajaan Islam, karena para penguasa yang memimpin pemerintahan Islam tidak lagi berdasarkan musyawarah dalam pengangkatan kepemimpinannya, tapi karena faktor keturunan dan kepemimpinan diperoleh karena kekuasaan. Sebagai bagian dari sejarah Islam, periode ini menjadi masa terlama dalam sejarah Islam. Selama periode ini tersimpan banyak sejarah dan hasil dari proses sejarah yang telah menorehkan berbagai catatan emas dalam sejarah dunia, terutama sumbangan pemikiran dan peradaban dunia. Ketika bani Umayyah berkuasa di bawah kepemimpinan Abdul al-malik dan al-Walid terjadi reformasi administrasi kenegaraan, dana (income) negara yang pada awalnya dikumpulkan di Bayt al-Ma>l diganti istilahnya menjadi alDiwan yang berasal dari bahasa Yunani yang diadopsi ke dalam bahasa Arab di Damaskus. Kemajuan yang lain adalah pencetakan uang logal Arab dalam bentuk dinar dan dirham pada tahun 695M yang murni hasil karya orang Arab.72 Tokoh pemikir ekonomi Islam yang hidup sejak berdirinya Diwan (Lembaga Keuangan Negara) adalah Abu Yusuf (731-798M)73 yang hidup di masa Khalifah Harun alRasyid. Sehingga dalam pemerintahan Islam waktu itu sudah memiliki dua lembaga keuangan yang mengelola dana yang berasal dari pajak (kharaj) dan sumber-sumber lainnya yang menjadi kewajiban warga negara dan warga asing (non muslim) dengan lembaganya yang disebut dengan Lembaga Diwan74, dan lembaga keuangan yang mengelola dana kewajiban umat Islam75 yaitu Lembaga Bayt al-Ma>l. Hitti (2006:737) Dunia Eropa abad pertengahan berhutang besar kepada constantine (1087 M) yang telah menerjemahkan karya al-Razi yang berjudul alManshur, dan al-Qonun karya Ibnu Sina. Karya sejarah dan hukum Islam ini telah menginspirasi masyarakat Eropa dalam menjalankan aktivitas kehidupan dan pemikiran mereka. Hukum-hukum Islam (fiqh) yang dikembangkan oleh para ulama Islam abad pertengahan dijadikan landasan dalam praktek berekonomi masyarakat Eropa. Ketika Ibnu Khaldun (tahun 1332-1406) menulis kitab yang berjudul al-‘ibar wa Diwan al-Mubtada, wa al-Khabar fi Ayyam al-Arab wa alAjam wa al-Barbar76 (buku tentang Ibarat, Daftar Subjek dan Predikat, dan sejarah Bangsa Arab, Persia, dan Barbar), lalu kitab ini diterjemahkan ke dalam 72
Phillip K. Hitti, The History of Arabs (Jakarta: Serambi, 2006). 272.
73
Beliau penulis kitab yang sangat terkenal yaitu Kitab al-Kharra>j (Buku tentang perpajakan). 74
Kewajiban warga negara di negara muslim, antara lain : kharaj (pajak atas tanah atau hasil tanah), fai’ yaitu seluruh harta yang di dapat dari musuh, baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak, Jizyah (pajak kepala), dan ushr (bea pajak impor) yang dikenakan kepada pedagang non-muslim. Lihat : Ahmad Subagyo, Kamus Istilah Ekonomi Islam (Jakarta: PT. Elexmedia Komputindo, 2009). 110,256. 75
Zakat (kewajiban orang muslim), Infaq, dan shadaqah.
76
Dibagi dalam 3 bagian, yaitu (a) muqaddimah, bagian kedua(b) membahas kehidupan bangsa Arab, dan bagian terakhir (c) sejarah Barbar dan dinasti Muslim di Afrika.
35
bahasa Eropa, terutama bagian muqaddimah-nya77 yang memuat aspek-aspek moral (ethic) dan spiritual yang mempengaruhi perkembangan ilmu sosial, bagi bangsa Eropa, beliau disebut penemu sejati ilmu sosiologi. Aspek-aspek moral dan spiritual inilah yang mengilhami sebagian masyarakat Eropa dalam menjalankan aktifitas ekonominya. Abad pertengahan masehi, para pemikir muslim yang menulis tentang ekonomi antara lain : Abu Yusuf (113-182H/731-798M)78, Al-Syaibani (750804M)79, Abu Ubaid (150-224 H)80, Yahya Ibn ‘Umar (213-289H)81, AlMawardi ( 364H/974M – 450 H)82, Al-Ghozali (450-505H/1058-1111M)83, Ibnu Taimiyah (661-728H/1263-1328 M)84, Al-Syatibi (790 H/1388M)85, Ibnu 77
Ibn Khaldun, The Muqaddimah, diterjemahkan oleh Frans Rosent, 3 jilid (New York,
1958). 78
Salah satu karya monumental beliau adalah kitab al-Kharaj (buku tentang perpajakan), landasan pemikiran beliau berorientasi pada al-mashlahah al-ammah (kemashlahatan umum), karena beliau berpikir universe, sehingga masyarakat non-muslim respect dan mudah mengadopsi serta menerima pemikirannya. 79
Beliau adalah salah satu ulama yang menggunakan al-Istih}sa>n sebagai metode ijtihadnya. Kitab yang populer hasil karya beliau antara lain al_kasb (pendapatan), perilaku produksi dan konsumsi. Oleh DR. Al-Janidal disebutnya sebagai perintis ilmu ekonomi Islam. 80
Karya monumental beliau antara lain kitab al-Amwa>l, kitab ini terdiri dari tiga bagian, bab pertama pendahuluan yang menjelaskan tentang hak dan kewajiban pemeritnah terhadap rakyatnya. Bab berikutnya membahas tentang pendapatan negara, dan yang terakhir redistribution asset. Kitab ini jika dievaluasi dari sisi filosofi hukum tampak menekankan keadilan sebagai prinsip utama, bagi Abu Ubaid bahwa pengimplementasian prinsip-prinsip ini akan membawa kepada kesejahteraan dan keselarasan sosial. 81
Kitab yang beliau susun dan paling populer adalah kitab al-muntah}abah fi Ih}tis}ar alMustah}rijah fi al-Fiqh al-Ma>liki> dan Kitab Ah}ka>m al-Su>q. Kitab Ah}ka>m al-Su>q merupakan kitab pertama di Dunia yang membahas tentang h}isbah dan berbaggai hukum pasar. Beliau menyatakan bahwa aktivitas ekonomi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ketakwaan seorang muslim kepada Allah SWT. Lebih lanjut beliau menyatakan bahwa keberkahan akan selalu menyertai orang-orang yang bertakwa, sesuai firman Allah SWT: ‚Jikalau sekiranya
penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahka kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami Siksa mereka disebabkan perbuatannya‛. (Q.S. Al-Araf [7]:96). Ada 2 tindakan ekonomi yang dilarang dalam Islam, yaitu (1) al-Ikhtikar (monopoly’s rent-seeking) mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang dengan harga yang lebih tinggi. (2) Siyasah al-Ighraq (dumping Policy) meraih keuntungan dengan cara menjaul barang pada tingkat harga lebih rendah daripada harga yang berlaku di pasaran. 82
Pemikiran ekonomi al_mawardi tercantum dalam tiga kitab karya beliau, yaitu Kitab Adab al-Dunya wa al-Di>n, al-H{a>wi> dan al-Ah}ka>m al-Sult}a>niyyah. Dalam kitab al-H{a>wi>, alMa>wardi> secara khusuh membahas tentang mudharabah dalam pandangan berbagai madzab. 83
Beliau terkenal sebagai fuqaha, namun sebagai cendikiawan muslim beliau tidak mengabaikan persoalan ekonomi, pendekatannya lebih ke arah tasawuf yang tersurat dalam beberapa karyanya, antara lain: Ihya>’ ‘Ulu>m al-Di>n, al-Mustas}fa>, Mi>za>n Al-‘Amal, dan al-Tibr al-
Masbu>k fi> nasi>hat al-Mulu>k. 84
Karya beliau yang mengangkat tema ekonomi ada pada kitab Majmu’ Fatawa Syaikh al-Islam, al-Siya>sah al-Shar‘iyyah fi Is}la>h} al-Ra>‘i> wa al-Ra‘iyyah dan al-H{isbah fi> al-Isla>m.
36
Khaldun (732-808 H/ 1332-1406)86, Al-Maqrizi ( 766 – 845 H / 1364 – 1442 M)87. Lembaga keuangan yang sudah terstruktur dengan baik muncul pada masa al-Mawardi. Beliau mengemukakan bahwa untuk membiayai belanja negara dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar setiap warganya, negara membutuhkan lembaga keuangan negara (Bayt al-Ma>l) yang didirikan secara permanen. Melalui lembaga ini, pendapatan negara dari berbagai sumber akan disimpan dalam pos yang terpisah dan dibelanjakan sesuai dengan alokasinya masing-masing.88 Tugas Bayt al-Ma>l dalam kaitannya dengan redistribusi asset adalah mendistribusikan harta zakat kepada orang-orang fakir miskin hanya pada taraf sekedar untuk membebaskan mereka dari kemiskinan. Untuk menjamin pendistribusian harta Bayt al-Ma>l berjalan dengan lancar dan tepat sasaran, negara harus memberdayakan Dewan Hisbah. Salah satu fungsi muhtasib adalah memperhatikan kebutuhan publik serta merekomendasikan pengadaan proyek kesejahteraan bagi masyarakat umum.89 Menilik pemikiran dan praktek kegiatan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah Islam pada masa al-Mawardi 974-1058M di Basrah, Irak. Berarti kegiatan keuangan mikro sudah terjadi saat itu, karena kegiatan Bayt al-Ma>l tidak hanya berfungsi sebagai alat negara (lembaga) penghimpun dana melalui pajak (kharaj), jizyah, zakat dan sodaqoh yang dipergunakan untuk kepentingan negara saja, tapi juga didistribusikan untuk kepentingan dan bantuan kepada fakir miskin. Ketika aktivitas keuangan dikelola dan ditujukan untuk melayani orang miskin, berarti lembaga tersebut sudah dapat disebut sebagai keuangan mikro (microfinance). Pada masa al-Mawardi (974-1058M) sudah ada 3 (tiga) lembaga keuangan yang beroperasi, yaitu (1) al-Diwan90 sebagai lembaga keuangan publik (negara), (2) Bayt al-Ma>l sebagai lembaga penghimpun dana sosial, dan (3) Hisbah yang berfungsi sebagai Dewan Pengawas. 85
Karya ilmiahnya, antara lain: Sharh Jali>l ‘ala> al-Khula>s}ah fi> al-Nah}w dan Ushul alNah}w dan al-Muwa>faqat fi Us}u>l al-Shari>‘ah dan al-I‘tis}a>m dalam bidang ushul Fiqih. 86
Diantara hasil karya beliau yang paling populer adalah al-Ibar, yang didalamnya terdapat bab yang paling banyak dikutip orang yaitu al-Muqaddimah. 87
Al-Maqrizi termasuk penghujung pemikir muslim pada abad pertengahan.
88
Lihat lebih lanjut : Adiwarman Karim. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Jakarta: Rajawali Press, 2006). 309-310 89
Pernyataan al-Mawardi ‚ jika mekanisme pengadaan air minum ke kota mengalami kerusakan, atau dinding sekitarnya bocor, atau kota tersebut banyak dilintasi oleh para musafir yang sangat membutuhkan air, maka muhtasib (petugas hisbah) harus memperbaiki sistem air minum, merekonstruksi dinding dan memberikan bantuan keuangan kepada orang-orang miskin, karena ini adalah kewajiban Bayt al-Ma>l dan bukan kewajiban masyarakat‛ baca lebih lanjut. ---. 312-313. 90
Diwan terbagi menjadi tiga bidang, yaitu : (1) Di>wa>n al-Khiza>nah, bertugas mengurus seluruh perbendaharaan negara, (2) Di>wa>n al-Azra, bertugas mengurus kekayaan negara berupa hasil bumi, (3) Di>wa>n Khaza>’in al-Silah bertugas mengurus perlengkapan angkatan perang. Baca : Euis Amalia, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Jakarta: Gramata Publishing, 2010). 108
37
Al-Ghozali (1058-1111M) yang hidup setelah Al-Mawardi ( 974-1058M) makin memperkuat bangunan keuangan mikro Islam, beliau menegaskan bahwa aktivitas ekonomi harus dilakukan secara efisien karena merupakan bagian dari pemenuhan tugas keagamaan seseorang.91 Selanjutnya, beliau mengidentifikasi alasan seseorang melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi, yaitu : pertama, untuk mencukupi kebutuhan hidup yang bersangkutan; kedua, untuk mensejahterakan keluarga; dan , ketiga, untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Menurutnya, tidak terpenuhinya ketiga alasan ini dapat dipersalahkan oleh agama. Lembaga keuangan mestinya mampu mengangkat taraf kehidupan sosial masyarakat yang dilayaninya, sebagaimana Al-Ghozali sampaikan ‚ jika orang-
orang tetap tinggal pada tingkatan subsisten (sadd al ramaq) dan menjadi sangat lemah, angka kematian akan meningkat, semua pekerjaan dan kerajinan akan berhenti, dan masyarakat akan Ibnasa. Selanjutnya agama akan hancur. ...‛.92
Maka sasaran keuangan mikro adalah orang-orang miskin yang perlu ditingkatkan skala pendapatannya melalui usaha (bisnis) dengan memberikan sumber permodalan (pembiayaan). Ibnu Taimiyah (1263-1328M) memberikan landasan yang kuat tentang etika penentuan harga. Berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW. Ibnu Taimiyah melarang penjualan yang dilakukan kepada orang miskin dengan cara mengeksploitasi keadaanya. Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa penjual harus menjual dengan harga yang dapat diterima secara umum (al-Qimah al-ma’rufah), apabila pembelinya adalah orang yang sangat membutuhkan. Orang miskin diperkenankan membeli barang-barang yang dibutuhkan (pakaian dan makanan) dengan harga yang dapat diterima dan seharusnya tidak membayar lebih besar daripada harga tersebut. Pada kenyataannya praktek-praktek keuangan mikro memberikan harga yang lebih besar kepada orang-orang miskin dengan alasan memiliki risiko yang lebih besar. Al-Syatibi (1388 M) mengemukakan konsep al-maqashid al-Syariah. Konsep ini dalam ekonomi Islam dijadikan sebagai dasar/landasan gerak organisasi ekonomi Islam. Menurut Al-Syatibi, maqashid al-syari’ah adalah kemaslahatan ummat93. Pernyataan al-Syatibi semakin memperkuat sendi-sendi bangunan keuangan mikro Islam, dimana visi keuangan mikro Islam sebenarnya adalah mewujudkan kemashlahatan ummat. Kemashlahatan manusia dapat terealisasi apabila lima unsur pokok kehidupan manusia dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu agama, jiwa , akal, keturunan, dan harta. Masyarakat miskin adalah lapisan masyarakat yang paling rentan terhadap berbagai macam bentuk 91
Al-Ghozali, Mizan al-Amal (Kairo: Dar al-Ma’arif, 1964). 377
92
Lihat lebih lanjut : Adiwarman Karim. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Jakarta: Rajawali Press, 2006). 320 93
‚sesungguhnya syariah bertujuan untuk mewujudkan kemashlahatan manusia di dunia dan di akhirat‛, Al-Shatibi>, al-Muwa>faqa>t fi> Us}u>l al-Shari>‘ah (Kairo: Musthafa Muhammad, t,th), jilid 2. 374
38
eksploitasi. Eksploitasi tenaga94, pemikiran95, objek perdagangan96, dan tindak kejahatan lainnya. Beberapa abad semenjak keruntuhan kerajaan Islam di abad pertengahan yang ditandai dengan jatuhnya dinasti Abbasiyah di Baghdad pada Abad 1297, lalu diiringi jatuhnya khalifah Umayyah di Spanyol pada abad 1398, lalu keruntuhan Dinasty Arab terakhir pada masa Bani Mamluk pada abad 15 di Mesir setelah dikuasai oleh Dinasti Turki Utsmani99. Masa penjajahan Eropa di berbagai wilayah Islam telah ikut menyurutkan berbagai perkembangan pemikiran Islam, terutama yang menyangkut fiqh muamalah. Hampir kurang lebih 5 abad, Islam berada pada masa kegelapan. Masa kebangkitan Islam mulai tampak di akhir abad ke-20 yang ditandai dengan kemerdekaan negara-negara Islam di berbagai belahan dunia, seperti Mesir, Pakistan, Bangladesh, Indonesia, Malaysia dan negara-negara lainnya. Aktivitas mencipta peradaban terhenti di Maghribi (Maroko)100 dan di Andalusia. Ilmuilmu pengetahuan mundur bersama merosotnya peradaban. Konsekuensinya, aktivitas ilmiah lenyap di sana, kecuali sebagian kecil saja dari sisa yang bisa di dapat pada beberapa individu yang terpisah dan berada di bawah kontrol sarjanasarjana ahlus Sunnah.101 Semenjak kejatuhan dua kerajaan Islam terbesar sepanjang sejarah di Maghribi (Maroko) dan Andalusia (Spanyol) pada abad XIV, maka peradaban mengalir ke Eropa.
94
Tenaga kerja yang dibayar murah (di bawah standar biaya hidup regional), bekerja di bawah umur, lama waktu kerja yang melebihi jam kerja normal (Pembantu rumah tangga), dan sebagainya. 95
Orang miskin mudah dipengaruhi keyakinan dan kepercayaannya, perpindahan agama seringkali terjadi pada masyarakat miskin karena mereka menginginkan adanya perubahan nasib secara instan, iming-iming makanan, pakaian dan rumah atau pekerjaan dapat mengubah keyakinan mereka. Selain itu masyarakat miskin juga mudah terprovokasi dalam berbagai yang sebenarnya merugikan diri mereka sendiri. inilah yang menyebabkan peri selanjutnya yaitu menjadi objek perdagangan. 96
Perdagangan manusia makin meningkat intensitasnya seiring dengan tingkat kemiskinan di suatu negara. Perbudakan di abad modern muncul dalam berbagai bentuk ragamnya, dan yang menjadi sasaranya adalah masyarakat miskin. 97
Pada masa Bani Abbasiyah muncul tokoh-tokoh pemikir Islam yang sangat terkenal di dunia seperti al-Kindi, al-Farabi, Ibn Sina, Ibn Maskawaih, dan Ibn Rusyd dalam bidang kedokteran, dalam bidang sains seperti al-Farghani dan al-Biruni, bidang matematika seperti alKhawarizmi, ‘‘Umar al-Khayam dan al-Thusi, bidang Kimia seperti Jabir ibn al-Hayyan dan alRazi, dalam bidang optik seperti Ibn Haytam, dan masih banyak ilmuwan lainnya. Baca lebih lanjut di : Nasution, H., (1994). Islam Rasional. Mizan Bandung. . 102-103. 98
Phillip Hitti, History of The Arab, edisi 10 (Palgrave : Macmillan,2002), 700-707
99
Phillip Hitti, ----------------, , 860
100
Ibnu Khaldun, Muqaddimah, (terjemah oleh Ahmadie, Jakarta: Pustaka Firdaus,
2009). 7 101
Ibnu Khaldun, Muqaddimah, ---------------------. 655.
39
Prinsip-prinsip dasar keuangan Islam pada hakekatnya telah dipahami dan diterima oleh masyarakat muslim sampai tingkat paling bawah, namun tidak dilembagakan dalam industri keuangan formal. Kolonialisme yang dilakukan oleh bangsa Eropa ke Timur Tengah pada abad 19, telah memberikan peluang kepada Yahudi dalam mengendalikan sistem keuangan (perbankan) di Mesir dan Irak (Baghdad). Invasi sebenarnya sudah dilakukan mulai sekitar abad 16 oleh Bangsa Eropa ke negara-negara Asia, Afrika dan Timur Tengah. Perpindahan hegemoni timur ke barat turut mewarnai mainstream pemikiran dan praktek perekonomian masyarakat dunia. 4. Fase IV : Masa Kolonialisme Barat Perkembangan keuangan mikro berkembang di Eropa , setelah abad XIII. Tokoh, ilmuwan dan agamawan yang berperan dalam mewarnai peradaban dunia muncul dari dari Eropa. Albertus Magnus (1206-1280M) salah satu pandangan dalam bidang ekonomi adalah tentang harga yang adil dan pantas (just price), yaitu harga yang sama besarnya dengan biaya-biaya dan tenaga yang dikorbankan untuk menciptakan barang tersebut, pandangan ini juga pernah diungkap sebelumnya oleh pemikir muslim Abu Yusuf yang hidup pada masa kekhalifan Harun al-Rasyid (786-809M)102. St. Thomas Aquinas (1225-1274M) seorang filosof dan teolog Italy adalah pemikir barat yang mengutuk bunga dan memvonisnya sebagai riba. Orang yang memperanakkan uang disebut dengan pendosa. Dalam bukunya yang sangat terkenal, summa theologica, Aquinas menjelaskan bahwa memungut bunga dari uang yang dipinjamkan adalah tidak adil sebab ini sama artinya dengan menjual sesuatu yang tidak ada103. Pandangan dan pemikiran intelektual Eropa di masa transisi perpindahan hegemoni dari Timur ke Barat masih diwarnai dengan kedekatan prinsip-prinsip dasar nilai (ethic) yang melandasi kemunculan teori-teori dan praktek ekonomi saat itu. Di Eropa, pada awal abad ke-15 tepatnya tahun 1462 M, Gereja Katholik mendirikan usaha gadai sebagai bentuk perlawanan terhadap praktek pembungaan yang tinggi104 . Penulis buku ini tidak menyebutkan negara mana kegiatan tersebut dilaksanakan. Usaha gadai ini sebelumnya belum dikenal oleh bangsa Eropa, kecuali seperti yang telah dipraktekkan di Barcelona (Spanyol) pada tahun 1401105. Padahal tidak dapat dipisahkan antara peninggalan Dinasti Islam di Spanyol dengan perjalanan sejarah berikutnya. Spanyol (Andalusia dan Cordoba) sebagai pusat ilmu pengetahuan abad pertengahan sudah diakui oleh sejarah dunia. Sehingga bukan tidak mungkin bahwa berdirinya lembaga keuangan di Barcelona merupakan warisan budaya Islam yang ditinggalkan di 102
Euis Amalia, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Jakarta: Gramata Publishing, 2010).
103
Deliarnov, Sejarah Pemikiran ekonomi (Jakarta: Rajawali Press, 2007). 18
116 104
Helms, B. Access for All : Building inclusive financial systems. (Washington, D.C: The World Bank,2006), 2 105
Homoud , Islamic Banking.(London: Arabian Information,1985), 16
40
sana. Pada abad yang sama Weber (1968) mengatakan bahwa di Florence pada abad ke-14, saat itu pasar uang dan pasar modal yang menjadi seluruh kekuasaan politis besar, dipandang sebagai sesuatu yang tidak bisa dibenarkan secara etis. Kritik terhadap praktek-praktek keuangan yang cenderung elitis dan mengesampingkan masyarakat kelas bawah digencarkan oleh para sarjana yang memiliki integritas sosial tinggi. Perubahan pemikiran dan etika di Barat (Eropa) berpengaruh terhadap praktek-praktek keuangan pada abad-abad selanjutnya (abad ke-15 sampai dengan abad ke-20), ketika paham kapitalisme yang dipelopori oleh kaum protestan (Calvin dan Luther) menjadi mainstream masyarakat Eropa106. Ungkapan-ungkapan di atas berasal dari Benjamin Franklin, hal yang sama juga diungkap oleh Ferdinan K dalam bukunya Pictur of American Culture, sebagai kesaksian iman dari kelompok yankee. Itulah semangat kapitalisme yang disini terungkap dengan cara yang khas. Keberhasilan masyarakat Eropa dalam membangun peradabannya tidak terlepas dari spirit yang diungkap oleh Weber di atas. Industri keuangan yang di bangun pasca munculnya teologi baru dalam masyarakat Eropa mewarnai bentuk dan struktur lembaga keuangan, terutama mengenai produk-produknya. Hampir semua produk keuangan yang dihasilkan berbasis dengan bunga. Pada tahun 1700-an, Jonathan Swift berinisiatif untuk mendirikan the Irish Loan Fund System. Organisasi ini memberikan pinjaman tanpa agunan
kepada orang miskin dan para petani di Irlandia107. Kegiatan keuangan ini sebelumnya tidak dikenal oleh masyarakat Eropa. Kegiatan peminjaman uang yang dilakukan ketika itu, selalu menggunakan agunan bahkan para peminjam akan dikenakan bunga yang tinggi, sedangkan mereka yang terlibat dalam kegiatan keuangan (perbankan) hanyalah para pedagang, produsen, raja-raja dan aparat kerajaan dan organisasi-organisasi gereja yang membutuhkan jasa perbankan untuk melancarkan kegiatannya.108 Jika dilihat dari sisi teologi, maka ada kemungkinan hubungan antara keyakinan keagamaan dengan praktek ekonomi masyarakatnya. Irlandia memiliki teologi yang berbeda dengan masyarakat Eropa barat lainnya. Irlandia termasuk penganut Katholik ortodoks, sedangkan Inggris, Perancis, dan Jerman adalah penganut Protestan109.
106
Max Weber (), The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism, ( New York: Charles Scribner’s Son,1968), 80-84. 107
Helms, B. Access for All : Building inclusive financial systems (Washington D.C.,The World Bank,2006 ), 3 108
Hamoud , Islamic Banking, The Adaption of Banking Practice to Conform with Islamic Law (London: Arabian Information, 1985), 16-17. 109
Pandangan para pendeta Kristen (abad I-XII) berdasarkan kitab Perjanjian Lama menyatakan bahwa bunga adalah haram, lalu para sarjana Kristen (abad XII-XVI) ketika perekonomian dan perdagangan berkembang pesat di Eropa, mereka mendefinisikan ulang tentang bunga, bunga dibedakan menjadi dua yaitu interest dan usury. Menurut mereka interest adalah bunga yang diperbolehkan, sedangkan usury adalah bunga yang berlebihan. Lebih lanjut
41
Tahun 1800an, Konsep koperasi simpan pinjam dikembangkan oleh Friedrich Wilhelm Raiffesein di Jerman. Mulai tahun 1865, koperasi menyebar dengan sangat cepat ke Jerman dan negara-negara lain di Eropa, Amerika Utara dan masuk ke negara-negara berkembang. Awal tahun 1900-an model ini diadopsi di Amerika Latin dengan nama Rural Latin America110. Tujuan organisasi ini adalah untuk membantu masyarakat pedesaan agar dapat memutus ketergantungan terhadap rentenir (moneylenders) dan meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Penyebaran model ini masuk ke Indonesia pada akhir tahun 1880an, tepatnya tahun 1895 didirikan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang menjadi institusi keuangan mikro terbesar di Indonesia. Konsep koperasi pada hakekatnya adalah salah satu jenis dari bentuk mode transaksi syariah yaitu musyarakah. Konsep kerjasama yang dikembangkan dalam model ini tidak jauh berbeda dengan mode musyarakah. Hitti (2006 : 751) sekitar abad ke-13 ilmu pengetahuan dan filsafat Arab telah dipindahkan ke Eropa , dan karya orang Spanyol sebagai perantara telah melakukan tugasnya dengan baik. Meenai, A.A. dalam Moore (1997) menyatakan bahwa 1400 tahun lalu, para pemikir dan ulama Islam telah bersepakat tentang larangan riba. Sungguh sial, pada pertengahan abad ke-19 ketika hampir seluruh dunia muslim dikuasai oleh kolonial barat, sistem ekonomi yang telah dikembangkan oleh Islam telah diganti dengan sistem kapitalis. ...... dan para sarjana muslim tanpa sadar telah masuk dalam filosofi hidup masyarakat barat. Sementara di sektor riil pengembangan industri dan perdagangan global di Eropa diwarnai oleh sistem ekonomi Islam yang diambil dari teks hukum-hukum Islam (fiqh) yang ditulis pada abad kedua hijriah, dimana bentuk usaha mereka mengarah dan mencakup bagian tentang mudarabah dan bentuk-bentuk lain dalam profit sharing.111 Sebagaimana yang disinyalir oleh Homoud bahwa bentuk-bentuk kelembagaan yang muncul di Eropa diilhami dari referensi pemikiran ulama Islam abad pertengahan yang buku-bukunya mengalir ke Eropa dan menjadi sumber inspirasi masyarakat terpelajarnya. Perbedaan yang paling menyolok dalam dua budaya masyarakat yang berbeda (Islam dan non-muslim) di abad kolonialisme adalah keberanian mengimplementasikan syariah ‚keyakinan‛nya dalam bentuk perwujudan ‚kelembagaan‛. Dalam kondisi yang tertindas budaya yang dianggap paling baik adalah budaya penindas (penjajah), sehingga ada kecenderungan meniru dan sikap inferior masyarakat tertindas terhadap para penjajahnya. Budaya ini bahkan tidak langsung begitu saja hilang tapi masih terwariskan ke generasi berikutnya, walaupun secara de jure mereka sudah merdeka. 5. Fase V : Masa Kebangkitan Ekonomi Islam (Abad ke-20 M) bisa baca : Antonio, M,S., Bank Syariah, dari teori ke praktek (Jakarta: Gema Insani Press,2001), 45-48. 110
Helms, B. Access for All : Building inclusive financial systems (Washington D.C.,The World Bank,2006 ), 4 111
Moore, Islamic Finance. ( London: Euromoney Books , 1997) 5-6
42
Rintisan keuangan Islam sebagai perlambang bangkitnya kembali pemikiran Islam ditandai dengan adanya rintisan awal tentang perbankan syariah di Mesir pada dekade 1960-an yang beroperasi sebagai Rural-Social Bank di sepanjang delta Sungai Nil. Lembaga ini berrnama Mit Ghamr. Operasi lembaga keuangan ini di wilayah Pedesaan Mesir dan berskala kecil112. Melihat dari nama dan sasaran pembiayaannya, maka sebenarnya lembaga ini adalah bentuk dari praktek keuangan Mikro Islam, namun saat itu belum dikenal istilah microfinance (keuangan mikro), karena istilah ini baru dikenal pada tahun 1990an. Program pengentasan kemiskinan dan bahaya kelaparan dicetuskan dengan Program Revolusi Hijau ‚Green Revolution‛ pada tahun 1960-an. Program ini telah menginspirasi berbagai negara dalam upayanya untuk menekan bahaya kelaparan dan kemiskinan dunia. Di Indonesia dengan adanya revolusi hijau berhasil membebaskan diri dari defisit pangan kronis, sedang Thailand berhasil mengubah diri menjadi pengekspor beras, dan di India dan Pakistan berhasil membebaskan dari persoalan defisit gandum yang kronis.113 Untuk mengimbangi program ini Pemerintah berupaya untuk memperluas akses petani melalui kredit pertanian dengan menggunakan lembaga keuangan milik pemerintah, atau Koperasi Simpan Pinjam Petani yang menghubungkan pihak yang kelebihan dana (nasabah peminjam) dengan tingkat suku bunga yang rendah. Lembaga ini mengalami kerugian dan hampir kehilangan seluruh modalnya sebab bunga pinjaman mereka disubsidi oleh Lembaga (KeuanganPenyalur) , sehingga tidak dapat menutup seluruh biaya atas kegagalan kredit mereka. Program kredit mikro dalam periode ini banyak mengalami kegagalan. Tahun 1950-1960an, Upaya pemberantasan kemiskinan telah dilakukan oleh pemerintah di berbagai negara , baik dalam bentuk proyek maupun program. Kegagalan program pengentasan kemiskinan telah menjadi pengalaman pahit hampir di seluruh negara miskin dan berkembang. Program – program yang dilakukan hampir serupa di seluruh dunia, yaitu pemberian bantuan uang tunai (BLT), pelaksanaan proyek infrastruktur padat karya, bantuan sanitasi, kesehatan, perbaikan gizi dan sebagainya. Ujung dari semua proyek dan program pengentasan kemiskinan selama ini adalah munculnya ketergantungan ‚orang miskin‛ terhadap pemerintah dan atau donor. Sehingga kesinambungan program menjadi terhenti manakala penyediaan dana (donor) berhenti. a. Masa Perintisan Di Pakistan, tepatnya di kota Karachi telah didirikan Bank Koperasi yang memberikan pelayanan ke masyarakat bawah (grassroot) pada tahun 1965. Tokoh yang berjasa dalam pendirian ini adalah S.A. Irshad, namun lembaga keuangan 112
Muh. Syafi’i Antonio. Bank Syariah, Dari Teori ke Praktek.(Jakarta: Penerbit Gema Insani Press) 19. Lihat juga di M.Umer Chapra. Masa Depan Ilmu Ekonomi (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 228. 113
Baca lebih lanjut di Notohadiprawiro, (2006) R., Revolusi Hijau dan Konservasi Tanah. dalam Jurnal Ilmu Tanah UGM. Yogyakarta. . 1-2.
43
ini tidak berhasil karena terjadinya salah pengelolaan dan kurangnya supervisi resmi. Kedua eksperimen tersebut menginspirasi berdirinya lembaga-lembaga keuangan berikutnya. Lembaga keuangan formal yang dibentuk pertama kali di dirikan di Dubai dengan nama Dubai Islamic Bank pada tahun 1975. Lembaga keuangan mikro Islam di Timur Tengah didirikan pada tahun 1980 yang didukung oleh negara-negara Teluk Arab dengan nama Arab Gulf Fund for United Nations Development Organizations (AGFUND). Awal tahun 1970an, lahir program micro credit di Bangladesh , Brazil dan beberapa negara lain yang memberikan pinjaman kepada pengusaha wanita miskin. Setiap anggota kelompok ditanggung pengembalian pembayarannya oleh semua anggota lainnya. Beberapa tokoh yang muncul saat itu antara lain : Muhammad Yunus dengan Grameen Banknya, ACCION International, yang didirikan di Amerika Latin dan kemudian menyebar ke seluruh Amerika Serikat dan Afrika, terakhir ke India dengan berdirinya the self Employment Women’s Association Bank, dimana bank tersebut didirikan dan dimiliki oleh Asosiasi pengusaha wanita. Usaha mereka telah menginspirasi orang di seluruh dunia untuk dapat mereplikasi keberhasilan mereka. Pada tahun 1980an , program microcredit ‚kredit mikro‛ dikembangkan di seluruh dunia dengan pendekatan dan metodologi yang berbeda tentang pembiayaan kepada orang miskin. Pertama: program termenej dengan baik yang ditujukan kepada masyarakat miskin, khususnya wanita. Pengalaman membuktikan cara pembayaran mereka lebih baik dibandingkan kualitas pembayaran pada kredit komersial. Kedua : menunjukkan bahwa orang-orang miskin memiliki kemauan dan kesanggupan membayar biaya (interest rate) kepada lembaga keuangan mikro (LKM) bersama menghidupi dirinya sendiri tanpa banyak mengandalkan bantuan dari donor dan pemerintah. Praktek keuangan mikro Islam ditemukan di Sudan pada tahun 1983114. Hans menemukan praktek keuangan mikro Islam ini ketika sedang melakukan studi kelayakan untuk proyek usaha kecil. Usaha mikro (UKM) di Sudan menghadapi masalah-masalah teknis dalam pengembangan usahanya, namun secara general persoalan yang dihadapi oleh UKM adalah masalah kesulitan akses dalam memperoleh pelayanan keuangan ke lembaga keuangan. Produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan Islam di Sudan ini adalah mudharaba, murabahah dan qardhul-hasan. Namun implementasi produk mudharaba banyak menghadapi kesulitan, sedangkan yang paling besar dalam portofolio pembiayaannya adalah murabaha. Beberapa praktek keuangan mikro lainnya di 115
114
Hans Dieter Seibel, Islamic Microfinance The Clenge of Institutional Diversity . Jurnal ICMIF Takaful. No. 12: October 2007. 115
Dosen di Universitas Cologne, Jerman. Seorang peneliti dan pemerhati keuangan mikro Islam, karya dan hasil riset beliau antara lain : Islamic Microfinane in Indonesia.
44
Sudan ditandai dengan berdirinya Sudan Islamic Bank (SIB) tahun 1992. Lembaga keuangan ini secara khusus didirikan untuk melayani kredit-mikro.116 b. Masa Pertumbuhan Awal tahun 1990an, ada kecenderungan perubahan paradigma pada gerakan keuangan mikro di dunia, yaitu dari term ‚micro credit‛ berubah ke arah ‚ micro finance‛. Perubahan ini ditandai dengan munculnya variasi pelayanan yang tidak hanya ‚pembiayaan atau kredit‛ tapi juga, simpanan (tabungan), asuransi, jasa transfer dan jasa pelayanan keuangan lainnya. Keuangan mikro Islam mulai berkembang pada era tahun 1990-an. Di Yaman kegiatan keuangan mikro dimulai sejak tahun 1997, di salah satu kota yang cukup padat di dekat Pelabuhan yang bernama Hodeidah telah didirikan sebuah lembaga microfinance (MF) yang di sebut dengan the Hodeidah Microfinance Program (HMFP).117 Keuangan mikro islam di Malaysia di praktekkan dengan nama ‚ ar-Rahnu‛, yang berasal dari kata ‚ar-Rahn‛ yang berarti gadai. Sistem gadai di Malaysia mendapat respon yang baik dari masyarakat.118 116
Hatem (2007) Bank ini paling banyak mengadopsi prinsip partnership financing, diantara metode pembiayaan syariah lainnya. Pengalaman SIB bahwa pengguna dana tidak memiliki kontribusi berupa dana cash ke dalam proposal investasi yang diajukan, maka sharing pengguna berupa input (labor), atau sewa mesin (peralatan) dan di depresiasi selama periode musharakah. Relativitas keuntungan usaha berupa tingkat pengembalian investasi kepada Bank lebih besar dari pada metode pembiayaan lainnya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Gaffar Abdala Ahmed (2006) di Sudan, mendeskripsikan bahwa total dana yang didistribusikan dengan mengguanakan metode pembiayaan syariah antara lain : musharakah, murabahah, salam dan lainnya antara tahun 1995 sampai 2005. menunjukkan bahwa Bank di Sudan lebih menyukai murabaha daripada jenis pembiayaan syariah lainnya. Menurut penelitian ini murabaha menduduki posisi terbesar dengan rata-rata 47,3% dari total pembiayaan, sedangkan musharaka menduduki urutan kedua dengan rata-rata sharenya sebesar 29,3% dari total pembiayaan. Urutan ketiga adalah salam dengan proporsi sebesar 22% dari total pembiayaan dan sisanya terdistribusi pada jenis pembiayaan lainnya. 117
Kota Hodeidah ini memiliki aktivitas ekonomi yang berbasis pada perdagangan, perikanan, produksi makanan, industri kecil, handicraft dan transportasi. Program Islamic microfinance ini termasuk yang pertama di Yaman. Pada bulan Juni 2000, telah memiliki anggota (nasabah) sebanyak 1770 orang, dan 23% diantaranya adalah wanita dengan jumlah outstanding pembiayaanya sebesar US $ 350.000, rata-rata pengeluaran pembiayaan untuk masing-masing anggota sebesar US $ 240. masing-masing anggota yang tergabung dalam kelompok-kelompok mendapatkan jumlah yang berbeda-beda sesuai dengan jangkauan dan kemampuannya. Peningkatan jumlah pembiayaan dinaikkan sebesar 10% untuk bentuk pinjaman pribadi dari total jumlah pinjaman yang ada. HMFP memiliki dua elemen yang berbeda dari sisi akuntansi dan keuangannya yang membuatnya berbeda dari lembaga microfinance lainnya dan keduanya memiliki implikasi terhadap bentuk laporan keuangannya. Pertama : kapitalisasi biaya pelayanan tergantung biaya pengeluaran pembiayaannya, oleh karena itu mempengaruhi neracanya. Kedua : elemen yang menyangkut ketiadaaan prinsip bunga pada outstanding pinjamannya yang akan mempengaruhi yield portofolio dan selanjutnya akan berpengaruh pada perolehan pendapatannya. 118
Lihat : Burhan, Muhammad (2005), ‚Ar-Rahnu A New Microfinance Era in Malaysia‛, National Cooperative Organization of Malaysia (ANGKASA). Sistem ini mendasarkan pada gagasan yang diterima secara luas yaitu ‚emas adalah teman terbaik wanita‛.
45
Keuangan mikro islam di Iran dirintis mulai tahun 2000 yang dimulai dari Provinsi Irfahan dengan nama Al-Taha Gharzul-Hasanah Fund. Produk yang ditawarkan sebagai jenis pelayanan kepada masyarakat adalah berupa produk simpanan untuk jangka waktu enam bulanan (deposito) dan disalurkan untuk pembiayaan perumahan rakyat. Keberhasilan Al-Taha dalam pengalaman menghimpun dana, investasi dalam kegiatan ekonomi dan memperoleh pendapatan yang relatif tinggi, telah menginspirasi berdirinya Mohammad Rasulullah Jay Ghazrul-Hasanah Fund pada tahun 2001, dan menjadi sparing partner dalam menggalang dana masyarakat. Selanjutnya dana yang terkumpul dalam bentuk deposit nominal kecil-kecil ini dibelikan atau dipergunakan untuk andil dalam the government cooperative-shares (musharakah papers).119 Di Pakistan, keuangan mikro islam dipraktekkan dalam sektor pertanian karena pertanian menjadi salah satu andalan bagi Negara Pakistan. Sektor ini mampu menyumbang GDP sebesar 23% dan menyumbang bagi pekerjaan (tenaga kerja) sebesar 44,8% dari total tenaga kerja (economic survey of Pakistan, 2005). Akses permodalan formal selama ini mengalami hambatan untuk masuk ke sektor ini, karena adanya kewajiban covering collateral berupa tanah. Akhirnya pembiayaan informal yang masuk ke sektor ini dengan jumlah sekitar 72% dari total pembiayaan pertanian di Pakistan (World Bank Report, 2004).120 Di Bangladesh lembaga keuangan syariah pertama yang melayani pengusaha mikro adalah Islamic Bank Bangladesh Limited (IBBL) yang menyediakan jasa pelayanan kredit mikro melalui Skema Pembangunan Rakyat (Rural Development Schema – RDS). RDS telah mencoba mendesain sebuah model berbasis syariah untuk mengurangi kemiskinan rakyat melalui program
Orang-orang Malaysia menggunakan fakta sederhana itu sebagai suatu kesempatan. Oleh karena itu emas menyatakan secara tidak langsung sebagai symbol (status) kekayaan seseorang, hamper semua orang Malaysia memiliki emas. Emas juga identik dengan uang cash karena secara cepat dan mudah untuk diperjualbelikan, dan inilah yang dijadikan AGUNAN. Ar-Rahnu menerima simpanan berupa emas maupun meminjamkan jasa keuangan dengan jaminan emas. ini diterima secara luas oleh rakyat Malaysia, terutama masyarakat miskin. 119
Jumlah anggota (nasabah) yang aktif dalam FUNDER di Iran diperkirakan sebanyak 400.000 orang sejak awal tahun 2000. Lembaga microfinance ini telah mampu menyerap 6.000 miliar rial (sama dengan $670 juta) dalam waktu kurang dari 2 tahun. Jumlah ini di luar Bank Islam yang terdapat di Provinsi Irfahan dikutip dari Hortamani & Pirasteh (2007) dalam artikelnya yang berjudul Micro-Medium enterprises and Micro-Finance Institutions: The Iranian Expericnce with SGG Funds. The first International Conference on Inclusive Islamic Financial Secgtor Development. 442. 120
Produk pembiayaan yang diterapkan di Pakistan untuk sektor pertanian adalah bai salam. Bentuk lembaga yang melayani para petani dalam memperoleh pembiayaan bai salam ini melalui Microfinance Bank. Jumlah petani yang dilayani sebanyak 0,57 juta yang aktif dan memiliki potensi sebesar 5,44 juta (State Bank of akistan, 2002). Lihat : Kaleem (2007) dalam artikelnya yang berjudul Application of Islamic Banking Instreumen (Bai Salam) for agriculture Financing in Pakistan. The first International Conference on Inclusive Islamic Financial Sector Development. Volume 1.254
46
pembangunan rakyat mengikuti prinsip pendekatan manajemen partisipasi dan pinjaman kelompok.121 Di Syria, praktek keuangan mikro Islam dimulai tahun 1998, di wilayah pedesaan paling miskin di Syria. Nama programnya adalah Jabal al-Hoss. Produk keuangan mikro Islam ini dijadikan sebagai pilot project pada lembaga keuangan formal (Bank), namun yang berhasil dijalankan hanya di Bank Pertanian dengan melayani sebagaian besar para petani. Setelah pilot project ini dinyatakan berhasil, akhirnya diinisiasi untuk didirikan lembaga keuangan mikro Islam yang kemudian dikenal dengan nama sanduq. lembaga ini memberikan pembiayaan kepada kaum wanita dengan akad murabaha. Dalam praktek murabaha, Sanduq membelikan 10 ekor kamIbng dan menjual kepada anggota, lalu anggota membayar kembali dengan cara mengangsur (cicil). Pada akhir tahun , Sanduq akan membagi keuntungan yang diperoleh kepada anggotanya. Sunduq memiliki markas (pusat), yang di sebut sanduq markazi (central fund). Sehingga Sanduq di daerah-daerah kekuangan dana, mereka dapat mengakses dana ke sanduq markazi. Pada bulan Juni 2006, anggota mereka berjumlah 7.360 dan 47% anggotanya adalah wanita, tersebar di 32 desa. Keuangan mikro Islam di Australia, tumbuh melalui the Muslim Community Co-operative Australia Limited (MCCA). Mereka menyediakan jasa keuangan dengan menggunakan prinsip-prinsip Syariah. Pada bulan Juni 2004, lembaga ini telah memiliki 5.824 anggota aktif dan menerima lebih dari 60 anggota baru yang bergabung tiap bulannya. Pada akhir tahun 2004, lembaga ini membukukan pendapatan yang meningkat sebesar 19,45% , dan memperoleh pertumbuhan dari keuntungan sebesar 50,64%, dan total asset meningkat sebesar 11,22%.122 Produk yang dikembangkan menjadi bentuk layanan keuangan antara lain : murabaha, musharaka, mudaraba, qord hasan dan dana zakat. 121
Model kelompok yang digunakan hampir sama dengan yang diterapkan oleh Grameen Bank. Kelompok yang dibentuk memiliki kesamaan-kesamaan tertentu, misalnya: tinggal dalam wilayah yang sama, memiliki ketrampilan yang sama, memiliki pekerjaan yang sama, dan sebagainya. Anggota kelompok harus memiliki karakter yang baik dan berkomitmen dalam menjalankan agama. Sebagai lembaga IMFI ( Islamic Microfinance Institution) RDS mendesain dan mensyaratkan semua anggota untuk menabung setiap minggu minimal 1 taka. Produk pembiayaan yang dikembangkan di Bangladesh antara lain : Bai-Muajjal, Bai-murabaha, dan bai-salam. Ada 1368 tenaga lapangan yang terlibat dalam pengawasan (supervise) di RDS dan menjadi trainer dalam Pelatihan Bank Islam dan Akademi Penelitian (IBTRA). Skema ini telah diimplementasikan sejak 1995 sebagai cabang (divisi) dari IBBL. Tahun 2006, jumlah dana yang diinvestasikan sejumlah Tk.9300,5 juta dengan jumlah nasabah sebanyak 294.908 orang, dengan proporsi peminjam 92% adalah wanita dan sisanya adalah laki-laki, memiliki 118 cabang yang tersebar di 857 desa dan sejumlah 275 kantor kas. Tingkat pengembalian (recovery rate) mencapai 99 persen , artinya tingkat Non Performaing Finance (NPF)nya tidak lebih dari 1%. Lihat : Ahmed, Mahmood (2007) dalam artikelnya The Role of RDS in The Development of Women Entreprenuership Under Islamic Microfinance: Case Study of Bangladesh . The first International Conference on Inclusive Islamic Financial Secgtor Development. Volume 2. 480. 122
Di Australia Penduduk muslim mengalami pertumbuhan secara terus-menerus dalam dekade terakhir ini, terutama dari wilayah Timur Tengah dan Asia Tenggara. Menurut laporan
47
D.
PERKEMBANGAN KEUANGAN MIKRO ISLAM DI INDONESIA
Indonesia telah mengembangkan keuangan mikro Islam (IMF) yang melayani masyarakat, baik simpanan maupun pembiayaan di Indonesia dalam bentuk Bayt al-Ma>l wat Tamwil (BMT), istilah lain seperti Bayt al Qiradh di Aceh. Lembaga Keuangan Mikro Islam dalam badan hukum Koperasi pertama kali yang didirikan di Indonesia adalah BMT ‘Ridho Gusti‛ pada tahun 1990 di Bandung123. Bayt al mal wa al tamwil (BMT) yang lebih dikenal di Indonesia dengan istilah Baitul Mal wa Tamwil adalah lembaga ekonomi tingkat mikro dan kecil, yang bukan termasuk koperasi bukan pula bank, tapi berada di tengahtengah antara kedua lembaga tersebut, yang melayani tabungan maupun pembiayaan, dengan sistem shari’ah124. Namun saat ini diakomodir oleh Pemerintah melalui Departemen Koperasi, yang mana secara kelembagaan dapat terdaftar sebagai koperasi jasa keuangan syariah (KJKS). BMT secara konseptual memiliki dua fungsi yaitu sebagai bayt al tamwil125 dan bayt al mal. Model inilah yang berkembang luas di Indonesia. Beberapa Lembaga Keuangan Mikro Islam126 pelopor lainnya antara lain BMT Bina Insan Kamil (BIK) yang berdiri di Jakarta pada tahun 1992 dan BMT Ibnama yang berdiri di Semarang pada tahun yang sama.127 Pada masa itu kegiatan keuangan mikro konvensional juga telah banyak berdiri yang diselenggarakan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di bawah naungan Biro Statistik Australia tahun 1991, ada 147.500 orang Islam, dan tahun 1996 tumbuh menjadi 200.900 orang muslim, tahun 2001 diperkirakan sebanyak 500.000 warga pendatang yang beragama Islam. Tanggapan terhadap kebutuhan masyarakat atas microfinance makin meluas. MCCA didirikan pada bulan Februari 1989, dengan modal awal A$22.300, dengan kantor pusat di Burwood, Victoria. Kegiatan MCCA meliputi kegiatan keuangan yang berbasis pada prinsipprinsip keuangan Islam. Selain itu lembaga ini juga menampung dana-dana amal yang dikonversi ke dalam instrument-instrumen ekonomi yang produktif dan bermanfaat secara social. Lihat : Lihat di situs : http://www.mcca.com. Financial Highlight for the Year Ended 30 th June 2004. ‚Treasury Report‛. 123
Seibel (2005). Islamic Microfinance in Indonesia, GTZ. . 18.
124
M.Amin Aziz, Kegigihan Sang Perintis (Jakarta: Embun Publishing, 2007), 55
125
Asal kata dari bayt yang berarti rumah dan al tamwil yang berarti pengembangan harta, sehingga badan ini berfungsi sebagai wadah yang melakukan kegiatan ekonomi dengan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil, terutama dalam mendorong kegiatan menabung dan menunjang kegiatan ekonomi lainnya, sedang fungsi yang kedua berasal dari kata bayt (=rumah) dan al ma>l (=harta) yang berarti menerima titipan dana zakat, infaq dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. 126
Di Indonesia istilah lembaga keuangan mikro Islam lebih sering disebut dengan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), maka dalam tulisan ini lebih banyak menyebut LKMI dengan LKMS. 127
Iqbal S, dan Sunaryo A. Perbedayaan tak pernah Berhenti, Catatan dan Refleksi Dompet Dhuafa. Khairul Bayan Press. Jakarta. 2005
48
PHBK (Program Hubungan Bank dan Kelompok Swadaya Masyrakat) Bank Indonesia. Perkembangan LKMS di Indonesia tidak bisa terlepas dari peran dua lembaga sosial ekonomi yang sampai saat ini masih eksis dan kredibel di masyarakat yaitu Dompet Dhuafa (DD)128 dan Pusat Inkubasi Bisnis dan Usaha Kecil (PINBUK)129. Kedua lembaga ini yang melahirkan banyak Bayt al-Ma>l wa Tamwil (BMT) di Indonesia. Jumlah BMT di Indonesia pada tahun 1995 sebanyak 300 dan pada akhir tahun 1997 telah bertambah menjadi 1.501, lalu tahun 1998 menjadi 2.470 BMT. Tahun 2005 yang terdaftar dalam anggota PINBUK sebanyak 3,037 BMT. Jumlah asset sekitar Rp. 1 triliun dengan jumlah pekerja sebanyak 30.000 orang dan 40%-nya adalah wanita. BMT telah melayani 2 juta penyimpan dan didistribusikan ke pengusaha mikro dan kecil lebih dari 1,5 juta pengusaha mikro. (Aziz, 2000). Prinsip keuangan syariah yang digunakan dalam produk BMT ada dua yang paling utama, yaitu jual beli (murabaha, istisna, bai-salam), Bagi hasil (mudarabah dan musyarakah). Namun yang paling banyak digunakan adalah murabahah, dibandingkan produk lainnya.130 Evolusi keuangan mikro Islam di Indonesia, dibagi dalam beberapa tahap, yaitu131 : (1) Tahap pertama, Perkenalan : Pendirian Koperasi Syariah pada tahun 1990. (2) Tahap Kedua, Pertumbuhan yang sangat cepat : berdirinya PINBUK tahun 1995 yang mensponsori dan mensosialisasikan koperasi syariah di Indonesia, tahun 1997 s/d 1998 (3) Tahap Ketiga, Pertumbuhan melambat: pasca krisis moneter, tahun 2000 (4) Tahap Keempat, Stagnan dan menurun : tahun 2003 Tabel 2.1. Evolusi Keuangan Islam di Indonesia No. 1
Fase Initial growth
Periode 1990-1995
Jumlah 300
128
DD menggelar DIKLAT BMT di beberapa daerah. Pertama kali di BPRS Amanah Ummah, Bogor (1994), di susul di Ibnama Semarang (1994), dan Yogyakarta (1995). Dari ketiga diklat melahirkan 59 BMT pada awal 1995. 129
PINBUK lahir pada tahun 1995, yang dibidani para tokoh nasional dan sejumlah petinggi pemerintah pada saat itu, dan tokoh terdepan yang menggerakkan lembaga ini adalah Prof. DR. M.Amin Aziz. 130
Lihat dalam artikelnya Wahyuni (2007) yang berjudul The Accountability of Islamic Microfinance Institution: Evidence from Indonesia, dalam The first International Conference on Inclusive Islamic Financial Secgtor Development. Volume 2. 531. 131
Hans Dieter Seibel, Islamic Microfinance The Clenge of Institutional Diversity. Jurnal ICMIF Takaful. No. 12: October 2007.4
49
2
Rapid growth
3 4
Slowing-down Stagnasi dan penurunan
1996 1997 1998 2000 2001 2003
700 1501 2470 2938 3037 2856
Sumber : dikutip dari Seibel (2007) Dompet Dhuafa mendesain konsep triangle dalam menjalankan BMT di Indonesia. Pertama, Bayt al-Ma>l (BM) berperan sebagai lembaga sosial, Baitut Tamwil yang berperan menjalankan fungsi keuangan (simpan-pinjam). Sedang dana pihak ketiga, didayagunakan secara konkrit untuk usaha. BT dan Usaha di sektor rill ini berorientasi profit untuk pendanaan dan keberlangsungan lembaga.132 Tiap-tiap negara memiliki karakteristik produk yang berbeda-beda dalam mempraktekkan lembaga keuangan mikro yang berbasis pada prinsip-prinsip keuangan islam. Produk – produk keuangan Islam yang dominan di masingmasing negara yang diuraikan di atas, adalah : Tabel 2.2 : Mode produk keuangan mikro islam di berbagai negara Nama Negara
Produk Keuangan Mikro Murabaha Murabaha, Mudarabah, ZIS
Nama Lembaga
Sudan
Murabahah
Banglades
Murabaha
Malaysia Yaman
Rahn Murabaha
Sudan Islamic Bank (SIB) Islamic Bank Bangladesh Limited (IBBL) Ar-Rahnu the Hodeidah
Sudan Indonesia
Bayt al-Ma>l wat-Tamwil (BMT)
Berdiri Tahun 1983 1991
1992 1995
1996 1997
Microfinance Program (HMFP) Syria
Murabaha
Sanduq
1998
132
Iqbal S, dan Sunaryo A. Pemberdayaan tak pernah Berhenti, Catatan dan Refleksi Dompet Dhuafa. Khairul Bayan Press. Jakarta. 2005..84
50
Iran
Murabaha, Ijarah
Pakistan Australia
Murabaha murabaha, musharaka, mudaraba, qord hasan dan dana zakat.
Al-Taha GharzulHasanah Fund
2000
melalui the Muslim Community Co-operative Australia Limited (MCCA)
2004
Sumber : Primer diolah dari berbagai artikel Tahun 2000-an, batas antara keuangan mikro tradisional ‚ sistem keuangan informal‛ dengan keuangan mikro modern ‚ sistem keuangan mikro formal‛ menjadi terbuka tanpa sekat pemisah yang jelas di antara keduanya. Keuangan mikro sudah menjadi salah satu produk dalam sistem keuangan modern (formal). Awal tahun 2000-an, di Indonesia berdiri unit-unit usaha (divisi) kredit mikro di beberapa Bank Nasional di Indonesia. Bank Mandiri membuka divisi kredit mikro, Bank Danamon mendirikan Danamon Simpan Pinjam, Bank BTPN membuka unit usaha Mikro, dan sebagainya.
E.
BENTUK ALIRAN DANA DALAM PERKEMBANGAN KEUANGAN MIKRO Kegiatan pendistribusian dana dari pihak yang kelebihan dana (surplus) ke pihak yang kekurangan dana (defisit) dapat dibedakan dalam beberapa pola, antara lain : 1. Pola Pertama
Kelebihan dana (surplus)
Panitia
Object
(mendistribusikan)
(defisit)
Pola ini terjadi pada Lembaga Amal, dimana kegiatan keuangan berawal dari (input) sumber dana yang mensuplai kegiatan organisasi dan ujungnya berupa pendistribusian dana kepada pihak-pihak yang sudah ditentukan. Kegiatan keuangan semacam ini akan sangat tergantung kepada donator (donor) atau pihak yang mensuplai dana. Ia akan dapat terus berjalan manakala donator (donor) masih memberikan dananya kepada organisasi, sebaliknya akan berhenti jika aliran dana hibah tersebut habis atau terhenti. Pada masa-masa awal keuangan mikro di rintis oleh Muhammad SAW beserta Khulafah al-Ras}idin, pola kegiatan keuangan berbentuk seperti pola di
51
atas. Kegiatan pinjam-meminjam dan perdagangan terjadi secara langsung antara produsen dan pedagang atau antara pedagang dan konsumen. Financial intermediary belum berfungsi dalam bentuk kelembagaan. 2.
Pola Kedua endowment
Object Produktif
Pola ini merupakan pengembangan dari pola sebelumnya, selain sumber dana di peroleh dari sumbangan, ada sumber lain yang diperoleh dari kegiatan produktif yang dilakukan oleh organisasi tersebut sehingga memperoleh dana bukan berasal dari sumbangan saja tapi juga hasil usaha yang dilakukannya. Aliran dana berujung ke pihak yang membutuhkan. Aplikasi pola ini terjadi pada organisasi nirlaba yang melaksanakan kegiatan produktif dalam menghasilkan sumber pendanaannya, misalnya organisasi keagamaan ‚Muhammadiyah‛ yang memiliki lembaga pendidikan, usaha di bidang kesehatan dan sosial. Selain organisasi tersebut mampu menghasilkan pendapatan sendiri, juga memberikan pelayanan sosial bagi masyarakat. Begitu juga organsasi ‚ Nahdhatul Ulama‛ yang memiliki berbagai lembaga sosial dan pendidikan dan dapat beroperasi secara mandiri. 3.
Pola Ketiga
Surplus
• Pihak yang kelebihan dana
Defisit • Pihak membutuhkan dana
Proses (financial intemediary)
Pola ini adalah bentuk kegiatan keuangan yang berkesinambungan, karena kegiatan keuangan berproses secara terus – menerus dari sumber dana (surplus) dikelola dan disalurkan ke pihak tertentu yang membutuhkan lalu dikembalikan
52
lagi dan diputar (disalurkan) kembali, begitu seterusnya. Tipikal pola ini terjadi pada entitas ‚bisnis‛. Lembaga keuangan mikro yang mengoperasikan usahanya dengan menggunakan pola ini, maka keberlanjutannya lebih terjamin. Pola yang terakhir inilah yang saat ini sedang dikembangkan oleh para praktisi dan penggiat keuangan mikro di dunia. Praktek keuangan mikro dalam berbagai tempat dan waktu yang berbeda telah dijalankan dengan menggunakan pendekatan yang berbeda-beda. Programprogram pengentasan kemiskinan dalam bentuk bantuan, hibah dan santunan tunai kepada masyarakat miskin pada kenyataannya hanya menciptakan ketergantungan ‚orang miskin‛ terhadap orang lain dan diri mereka sendiri masih tetap tidak berdaya. Maka bentuk pola keuangan yang akan dipergunakan harus disesuaikan dengan sasaran dan tujuan kegiatan tersebut. Dalam hal ini (bentuk aliran dana) antara keuangan ‚konvensional‛ dan keuangan mikro adalah sama, yaitu keberlanjutan kegiatan secara mandiri menjadi pola yang dipilih agar entitas usaha (konvensional maupun mikro) dapat berlangsung (beroperasi) dalam jangka panjang.
F. PERUBAHAN PARADIGMA DALAM KEUANGAN MIKRO Pembahasan mengenai ‚keuangan mikro‛ pasti tidak akan terlepas dari konsep dasar tentang pengertian ‚keuangan‛, sedangkan ‚keuangan‛ dalam perspektif konvensional merupakan cabang dari disiplin ‚ilmu ekonomi‛133. Teori-teori yang muncul di ranah ‚keuangan‛ banyak di ilhami dari munculnya berbagai persoalan ‚problem‛ di sekitar perusahaan. Perusahaan yang beroperasi untuk memperoleh keuntungan yang maksimal134, ternyata dalam realitanya banyak mengalami kesulitan dan hambatan. Sehingga teori-teori keuangan yang lahir sengaja diciptakan untuk membantu para pengambil keputusan bisnis agar segala aktivitas bisnisnya berjalan secara efektif dan efisien. Teori-teori keuangan konvensional yang lahir dan berkembang sampai saat ini selalu berorientasi kepada maksimalisasi kesejahteraan para pemilik modal. Sehingga cakupan bahasan dalam keuangan konvensional sebatas pada lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi yang berorientasi kepada keuntungan ( profit oriented ). Hal ini wajar karena ketika bicara profit, maka pemilik modal-lah yang akan menerimanya. Paradigma ini akhirnya membentuk 133
Cabang ilmu ekonomi lainnya, antara lain manajemen, akuntansi, produksi, pemasaran dan sumber daya manusia. 134
Beberapa referensi menyebutkan bahwa tujuan keuangan adalah memaksimalisasi kekayaan pemegang saham ( Martin, dkk. 2004. Hal : 4 ), Sutrisno (2007: 4) menyebutkan bahwa tujuan manajemen keuangan sama dengan tujuan perusahaan yaitu meningkatkan kemakmuran para pemegang saham atau pemilik, sedangkan Arthur, dkk (1999 : 4) tujuan keuangan memaksimalkan nilai pasar saham perusahaan karena seluruh keputusan keuangan akan terefleksi di dalamnya.
53
suatu mindset bisnis bahwa yang mampu memberikan kontribusi laba-lah yang akan dilayani dalam bisnis. Fungsi utama keuangan adalah keputusan pendanaan , keputusan investasi , dan keputusan dividen. Ketiga keputusan keuangan tersebut pada hakekatnya muncul dari tiga pertanyaan, yaitu (1) dari sumber mana saja dapat diperoleh dana dengan biaya yang paling murah, (2) akan dipergunakan atau disalurkan kemana dana yang dimiliki, dan (3) bagaimana cara menghasilkan profit yang maksimal. Ujung kegiatan keuangan adalah mendapatkan laba maksimal yang akan dibagikan kepada pem ilik modal. Maksimalisasi laba atau mendapatkan laba yang lebih besar hanya dapat diperoleh melalui perdagangan di sektor keuangan yaitu pasar modal dan pasar uang135. Kondisi terakhir itulah yang kemudian dikenal dengan istilah keuangan konvensional136. Keuangan muncul sebagai disiplin ilmu tersendiri sejak tahun 1900-an, ketika perusahaanperusahaan di Amerika Serikat membutuhkan permodalan yang cukup besar dengan menerbitkan sekuritas di Pasar Modal137. Tahun 1930-an terjadi perubahan yang radikal selama masa depresi, banyak terjadi kepailitan dan reorganisasi, likuidasi dan regulasi pemerintah AS terhadap pasar sekuritas yang Tahun bertujuan untuk mempertahankan keberlangsungan usaha (survival). 1940- 1950-an, keuangan telah diajarkan sebagai mata kuliah yang deskriptif dan institusional. Tahun 1960-1970-an, muncul teori portofolio dalam kaitannya dengan pengambilan keputusan investasi (bauran sekuritas yang optimal). Tahun 19801990an, beberapa teknik pembiayaan jangka panjang bermunculan seiring dengan kemajuan dan perkembangan di bidang teknologi informasi. Perkembangan IT telah memicu akselerasi industri keuangan dengan munculnya berbagai instrumen derivatif di Pasar Uang dan Pasar Modal. Sekali lagi, yang mengambil keuntungan dari transaksi perdagangan tersebut adalah pemilik modal besar (kapitalis).
135
Instrumen-instrumen keuangan derivatif yang muncul dan diperdagangkan di Pasar Keuangan bersifat spekulatif, sehingga seseorang yang berdagang di pasar ini dapat memungkinkan untuk mendapatkan return yang tinggi dan sebaliknya. 136
Keuangan terdiri dari tiga bidang kegiatan utama menurut Brigham yaitu (1) Pasar uang dan Pasar modal, (2) investasi, dan (3) keuangan perusahaan. Lihat Brigham, Financial Management (New York: Mc. Hill, 1998), 4 137
Aktivitas Pasar modal di dunia, sebenarnya sudah ada sejak tahun 1262 Masehi, yaitu ketika pemerintah Venice mengalami kesulitan dalam melunasi hutang (bad debt) sehingga mereka mengubah hutang – hutang tersebut ke dalam bentuk bonds dan di pasarkan secara bebas. Strategi ini mencatat prestasi yang baik, sehingga diikuti oleh Pemerintah lainnya. Tahun 1693 Masehi, Raja William III dari Inggris membentuk sebuah lembaga yang disebut The English National Debt (Lembaga Nasional Utang Inggris). Usman, Marzuki (1997 : 12) menjelaskan bahwa Lembaga Nasional Utang Inggris ini menerbitkan surat-surat berrharga mirip obligasi, yang kemudian diikuti oleh serikat-serikat dagang Inggris, dan tahun 1773, mereka memutuskan untuk menyebut tempat bertemunya para pemegang surat berharga diantara mereka dengan ‚ the stock exchange‛.
54
Pada dekade yang sama umat Islam terpelajar dari berbagai dunia Islam mulai bangkit dengan pemikiran-pemikiran baru yang mencerahkan, terutama yang berkaitan dengan ekonomi Islam. Buku yang ditulis oleh A.H. Abu Sulaiman, Nadhariyyat Al-Isla>m Al- Iqtis}adiyah: Al- Falsafah wa Al-Wasa’il AlMu’ashirah (Konsep Ekonomi Islam: Filosofi dan sarana-sarana modern) terbit di Kairo, pada tahun yang sama terbit juga buku Al-Fa>idah al Ra’sh al-Ma>l dan Al-Iqtis}ad al-siya>si (Ekonomi Politik) pada tahun 1960, menandai bangkitnya Islam melalui kekuatan ekonomi. Kemudian muncul berbagai konferensi138, workshop dan seminar Internasioanl mengenai Ekonomi Islam, termasuk cabangcabang ilmunya, seperti Perbankan, Asuransi, dana Pensiun, dan sebagainya. Serangkaian data empiris di atas menjelaskan bahwa kegiatan keuangan dan keuangan sebagai teori dan disiplin ilmu menjadikan subyek dan obyek kajiannya adalah masyarakat yang memiliki ‚modal‛139. Kajian disiplin ilmu keuangan yang berbasis pada modal (capital) inilah yang akhirnya mewarnai kemunculan lembaga-lembaga keuangan yang dibangun selama ini. Paradigma inilah yang menyebabkan masyarakat yang tidak memiliki ‚modal‛ kurang terlayani oleh jasa keuangan dalam aktivitas usahanya. Pemilik perusahaan ‚corporate‛, pastilah mereka yang memiliki modal besar, namun ketika berbicara siapa yang mereka layani tentu bukan orang miskin tapi mereka yang memiliki modal besar juga, terutama masyarakat konsumen di Lembaga Keuangan formal, sebagai contoh, di Perbankan Konvensional berlaku syarat 6 C (capital, collateral, capacity, character, condisition of economics, constraint) sebagai prinsip dalam pengambilan keputusan pembiayaan (kredit)140. Mereka yang tidak memiliki modal dan agunan akan sulit mendapatkan pembiayaan permodalan dari dunia perbankan. Pelayanan jasa keuangan lainnya juga sama, seperti Asuransi, Pasar modal141, 138
Konferensi Islam I tentang Ekonomi Islam dilaksanakan pada tahun 1976 di Mesir. , lihat Ahmad Izzan dan Syahri Tanjung, Referensi Ekonomi Syariah ( Bandung: Remaja Rosdakarya,2006), 28-29 139
Pemilik modal yang dimaksud disini adalah mereka yang memiliki perusahaan. Perusahaan yang berbadan hukum, baik persekutuan komanditer maupun perseroan terbatas. Sedangkan masyarakat yang dapat bertransaksi dengan perusahaan tersebut adalah mereka yang sama-sama memiliki modal, baik supliernya, distributornya maupun konsumennya, kecuali karyawannya. Dalam berbagai referensi manajemen keuangan selalu disebutkan bahwa obyek bahasannya adalah perusahaan perseroan, lalu yang menjadi pertanyaan adalah siapa yang melayani kebutuhan jasa keuangan orang-orang miskin. 140
Dalam analisis kredit tujuannya adalah menilai apakah calon nasabah memiliki kemampuan untuk membayar pinjaman dan memiliki jaminan yang dapat menutup permohonan kreditnya. Lihat dalam Veitzal Rivai ,Credit Management handbook (Jakarta: Rajawali Press, 2006), 288 dan Bank & Financial Institution (Jakarta: Rajawali Press, 2007), 457 141
Perusahaan publik adalah perseroan yang sahamnya dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan Peraturan Pemerintah. Persyaratan untuk memasuki Pasar Modal juga sangat ketat, hanya perusahaan-perusahaan skala menengah dan besar saja yang dapat memasuki dan terdaftar
55
Pasar Uang142, Dana Pensiun, Investasi dan lain-lainnya menjadi tertutup bagi para pemilik modal kecil (mikro). Pemikiran dalam bidang manajemen keuangan konvensional telah membawa gap antara orang kaya (pemilik modal besar – kapitalis) dengan orang miskin ( berpenghasilan rendah) semakin melebar. Orang-orang berpenghasilan besar (kaya) akan mudah untuk melipatkangandakan kekayaannya melalui instrumen-instrumen keuangan yang sengaja diciptakan untuk mereka di pasar uang dan pasar modal. Kecenderungan ini adalah bentuk pelanggaran perintah Tuhan (Q.S.: Al-Hasyr: 7)143. Sementara orang-orang miskin untuk mengakses jasa keuangan sangat sulit bahkan tertutup sama sekali bagi mereka. Kesenjangan antara kaya dan miskin tidak terjadi hanya di negara-negara miskin saja, tapi di negara-negara maju juga mengalami hal yang demikian, walaupun tingkat keparahannya tidak seperti yang terjadi di negara dunia ketiga. Teori, konsep dan kebijakan di bidang keuangan yang sudah masuk ke ranah public melalui para sarjana ekonomi telah mempengaruhi pengambil kebijakan (legeslatif) dan pemerintahan (eksekutif) di berbagai belahan dunia dalam arah pembangunan ekonomi nasional negaranya. Perbedaan perspektif ilmu ekonomi mengalami dikotomi antara pro-kapitalis dan pro-rakyat. Dalam domain ekonomi konvensional tercermin perbedaan-perbedaan tersebut pada teknik pengambilan keputusan, kebijakan pemerintahan dalam pengendalian ekonomi nasionalnya, dan dalam tataran ekonomi mikro terlihat dari cara pengambilan keputusan para pemimpin perusahaan dalam langkah dan strategi pencapaian optimalisasi keuntungannya. Namun hampir semua sektor baik publik maupun privat dan sektor konvensional maupun mikro mengukur kinerja keberhasilan dalam aktivitasnya selalu dinilai dengan angka-angka kuantitatif tingkat rasio antara income dan outcome, sedangkan indikator rasio tersebut adalah adanya selisih positif antara income dan outcome atau dalam bahasa bisnisnya adalah profit. Akhirnya kembali lagi posisi lemah ‚rakyat miskin‛ yang hidup tanpa power, modal, dan intelektual menjadi objek kebijakan publik yang tidak memberdayakan dan menjadi pelengkap industri nasional, orang miskin berada pada posisi tawar yang lemah dan harga yang murah. Hal inilah yang kemudian menjadikannya masuk dalam siklus lingkaran setan kemiskinan144. (listing) di Pasar Modal, sementara usaha mikro dan kecil tertutup kesempatan untuk mendapatkan alternatif pembiayaan bisnisnya dari Pasar Modal. 142
Perusahaan yang dapat terlibat dalam transaksi di pasar uang, hanya lembaga keuangan yang terdaftar di Bank Sentral saja dan yang memenuhi persyaratan ini hanyalah Lembaga Keuangan Formal saja saja, antara lain Perbankan. Sedangkan Lembaga keuangan mikro tidak diakomodir oleh Bank Sentral. 143
Lihat (Q.S. Al-Hasyr:7) ‚ janganlah harta itu beredar di di atara orang-orang kaya di antara kamu,..‛ 144
Kemiskinan dapat digolongkan dalam kemiskinan struktural, kemiskinan kultural dan kemiskinan natural. Kemiskinan struktural disebabkan oleh kondisi struktur perekonomian yang timpang dalam masyarakat, baik karena kebijakan ekonomi pemerintah, penguasaan faktor-
56
Sejak tahun 1960-an, organisasi-organisasi donor international telah mengkonsentrasikan aktivitas mereka pada berbagai pendekatan yang berbeda untuk mengurangi kemiskinan. Dunia telah menggunakan pendekatan yang berbeda dalam mendefinisikan dan mencari penyebab kemiskinan yang selalu berubah hampir setiap dekade145. Ada ungkapan yang terkenal dari Karl Marx ‚ Negara-negara maju menunjukkan visi pada masa depan diri mereka sendiri ‚. Tricle down effect (1960s) mengasumsikan bahwa ekspansi pertumbuhan ekonomi, melalui transfer modal (foreign Direct Investment, financial development aid, etc.), nilai-nilai asing, teknologi dan organisasi akan menetes kepada orang miskin, ternyata gagal146. Akhir abad ke-20 , hampir seperempat penduduk dunia menguasai 80% kekayaan dunia. Meskipun kelaparan dan malagizi sudah diperangi dengan berbagai program, namun masih ada semilyar orang yang menderita kelaparan terus – menerus, yang 455 juta diantaranya menderita malagizi gawat. Mereka hidup di negara-negara sedang berkembang yang paling miskin (Tanco, Jr.; 1994). Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), pada tahun 1963, telah memperkenalkan dan mensosialisasikan program baru ‚ World Food Program ‚. Program ini bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan dunia dengan peningkatan produksi pertanian dan penyediaan bahan makanan di seluruh dunia. Perkembangan lanjutnya adalah diperkenalkannya ‚ the Green Revolution ‚ pada tahun 1968.147 Di Indonesia diadopsi dengan Program BIMAS pada tahun 1970an dan dilanjutkan dengan program INMAS pada tahun 1980-an. Program ini pernah menciptakan keberhasilan swasembada beras di Indonesia tahun 1985 – 1989148. Akhirnya program ini tidak berjalan lama dan Indonesia kembali faktor produksi oleh segelintir orang, monopoli, kolusi antara pengusaha dan pejabat dan lainlainnya. Intinya kemiskinan struktural ini terjadi karena faktor-faktor buatan manusia. Adapun kemiskinan kultural muncul karena faktor budaya atau mental masyarakat yang mendorong orang hidup miskin, seperti perilaku malas bekerja, rendahnya kreativitas dan tidak ada keinginan hidup lebih maju. Sedangkan kemiskinan natural adalah kemiskinan yang terjadi secara alami, antara lain yang disebabkan oleh faktor rendahnya kualitas sumber daya manusia dan terbatasnya sumber daya alam 145
Mathias Range, Islamic Microfinance (Aachen: RWTH Aaachen University,2008),
13. 146
Indonesia memiliki pengalaman pahit dengan konsep tricle down effect ini, ketika pemerintahan orde baru memfasilitasi dan memberikan berbagai kemudahan kepada para pengusaha besar negeri ini untuk mendapatkan fasilitas perbankan dan proyek-proyek pemerintah serta fasilitas insentif laiinya sehingga mereka cepat membesar dan menjadi konglomerat dengan harapan dapat membuka lapangan kerja dan assetnya menetes ke bawah (masyarakat) banyak, ternyata GAGAL. Ketika terjadi KRISMON 1997, justru mereka menjadi beban rakyat banyak dengan BLBI yang GAGAL BAYAR (default). Akhirnya rakyat yang harus menanggung beban kegagalan mereka, bukannya mereka yang telah diberikan fasilitas lebih oleh pemerintah. 147
Baca lebih lanjut : Robinson, M.S., ‚The Microfinance Revolution, Vol.2, Lesson from Indonesia‛, Washington D.C. 2003, halaman 90-93. Baca juga di : The Green Revolution by Bolang, N.E. (Rockefeller Foundation): The Introduction of High Yielding Varieties. 148
Lihat di mensejahterakan.html
:
http/www.rully-syumanda.blogspot.com/
revolusi-hijau-gagal-
57
menjadi pengimpor beras terbesar di dunia. Program pengembangan di sektor pertanian dilanjutkan dengan Program Kredit Usaha Tani atau lebih dikenal dengan KUT. Petani diberikan fasilitas kredit dalam bentuk natura berupa bibit, obat-obatan (pestisida) dan pupuk. Program yang berjalan sampai akhir abad ke20 ini berujung pada dimasukkannya beberapa tokoh masyarakat petani di berbagai desa di Indonesia ke dalam penjara karena tersangkut kredit macet KUT. Program – program pemberdayaan lainnya di era tahun 1980-1990an yang cukup populer adalah Inpress Desa Tertinggal (IDT) yang digagas oleh Mubyarto149. Berbagai program yang dijalankan oleh pemerintah tersebut, lebih banyak menuai kegagalan dibandingkan dengan keberhasilannya. Program Kredit Usaha Tani (KUT) misalnya, merupakan salah satu di antara serangkaian program pemerintah yang menuai kegagalan. Program ini menempatkan Bank, Koperasi, LSM dan kelompok tani hanya sebagai mesin penyalur kredit, sedangkan tanggungjawab kredit terletak di tangan Departemen Koperasi. Pada tahun 1998, plafon KUT mencapai 8,4 triliun rupiah naik 13 kali lipat dari sebelumnya. Sejak tahun 2000, program KUT yang dianggap gagal total diganti pemerintah dengan program baru yakni Program Kredit Ketahanan Pangan (KKP) yang pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada bank, pemerintah hanya bertindak sebagai pemberi subsidi pada tahap awal. Berdasarkan target pemerintah, program ini menuai sukses tahun 2004, tetapi lagi-lagi mengalami kegagalan karena kesulitan bank menyalurkan kredit kepada petani dan kesulitan petani membayar bunga kredit. Dari platfon sebesar 2,3 triliun rupiah, sampai Maret 2001 baru terealisasi 3,85 miliar rupiah atau 1,57%. Akibatnya, terjadi kelangkaan kredit usaha tani di desa. Di samping program KUT dan KKP juga ada Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Program ini bertujuan mengurangi kemiskinan di tingkat pedesaan, sekaligus memperbaiki kinerja pemerintah daerah dengan cara memberi bantuan modal dan pengadaan infrastruktur. Inti dari program ini adalah perencanaan yang melibatkan masyarakat, laki-laki dan perempuan, termasuk masyarakat miskin. Program ini dirancang melalui mekanisme musyawarah mulai dari tingkat dusun hingga ke tingkat kecamatan. Pelaksanaan program didampingi oleh seorang fasilitator kecamatan, dua orang fasilitator desa, satu laki-laki, satu perempuan di tiap desa, juga dibantu lembaga pengelola yaitu Unit Pengelola Keuangan (UPK) di kecamatan yang melibatkan LMD. Program ini di beberapa daerah mengalami kegagalan, karena tidak adanya perencanaan yang matang dan juga kuranya transparansi penggunaan dan alokasi anggaran kepada masyarakat desa. Kisah kegagalan program yang dirancang dan didanai oleh pemerintah dan Bank Dunia, juga terjadi dalam Program Padat Karya Desa-Pengembangan Wilayah Terpadu (PKD-PWT) di NTT , Sulawesi Selatan, NTB dan Sulawesi Utara serta program PDMDEK di Jawa Barat. Program PKD-PWT membagikan 149
Dosen Universitas Gajah Mada Yogyakarta, yang sangat terkenal dengan konsepkonsep ekonomi kerakyatannya.
58
uang bantuan sebesar 50 juta rupiah kepada setiap desa dan langsung disalurkan ke rekening Tim Pelaksana Desa (TPD). Jumlah desa yang dibantu dengan program ini mencapai 1.957 desa. Program ini mengalami kegagalan, karena proses perencanaan, pelaksanaan dan penyaluran bantuan kepada desa, sangat tergantung kepada TPD. Sementara PDMDEK di Jawa Barat, mengalami kegagalan karena dana bergulir yang diberikan kepada masing-masing desa sebanyak 14 juta rupiah per desa, digunakan masyarakat untuk tujuan konsumtif.150 Kegiatan yang menyangkut keuangan mikro lainnya, terakhir yang dilakukan oleh Pemerintah dengan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahun 2007-2008 yang juga menuai pro-kontra. Hampir semua program yang dilaksanakan dengan menggunakan dana pinjaman dari luar negeri, baik ke Bank Dunia maupun IMF ternyata tidak cukup significant dalam melakukan perubahan di bidang perekonomian rakyat. Perlu dilakukan terobosan pendekatan baru dalam memberdayakan masyarakat miskin, sehingga mereka ikut terlibat secara aktif dengan tingkat kesadaran yang tinggi dan rasa memiliki terhadap kegiatan yang mereka lakukan dalam pengembangan ekonomi keluarga maupun usaha bersama yang saling menguntungkan diantara mereka. Kegiatan keuangan yang dipraktekkan sebagaimana terjadi pada berbagai program pemerintah di atas pada akhirnya selalu mengalami kegagalan. Kegagalan ini bukan karena tidak ada sebab, tapi karena beberapa hal 151 , (1) menempatkan masyarakat sebagai obyek, sehingga sense of bellonging atas program rendah, (2) Arus dana mengalir searah, sehingga ketergantungan terhadap sumber dana sangat besar , dan ketiga (3) Program keuangan yang berhasil dilaksanakan (implementasi) selalu disertai dengan jaminan (fisik/nonfisik), sanksi yang kurang jelas inilah yang membuat masyarakat enggan untuk patuh terhadap suatu kewajiban. Dalam terminologi masyarakat miskin sanksi moral akan lebih berdampak dibandingkan dengan sanksi badan. Budaya masyarakat miskin yang hidup secara komunal dengan bersendikan gotong royong dan keeratan kekerabatan diantara mereka menyebabkan disakitinya salah satu anggota mereka akan dianggap menyakiti semuanya dan dampaknya adalah bentuk perlawanan. Maka pendekatan kepada orang miskin tidak dapat disamakan dengan orang kaya yang individual dan ego sentris. (4) pendekatan top-down yang dilakukan pemerintah kurang efektif terhadap perubahan yang diharapkan bagi masyarakat kelas bawah. Ketika aktivitas keuangan akan digerakkan dengan sasaran masyarakat kelas bawah dan yang menggerakkan langsung dari pemerintah tingkat keberhasilan akan menjadi rendah. Piots Sztompka (2007) mengatakan rakyat berpersepsi bahwa pemerintah beroposisi terhadap mereka. Ini terungkap dari ungkapan seperti: ‘mereka‛ melawan 150
Baca di Gregorius Sahdan (2004), Yogyakarta : Kajian Politik dan Pembangunan Kawasan Center for Humanity and Civilization Studies (CHOICES) 151
Ditinjau dari aspek keuangan, bahwa kegiatan keuangan mengalir dari funding proses lending.
59
‚kami‛. Mereka merasa seakan tak ada sesuatu pun yang berubah, seakan sistem masih asing, dipaksakan dan karena itu harus ditolak.152 Berbagai bentuk represi yang sering dilakukan aparat pemerintah dan tindakan amoral serta penyimpangan penggunaan wewenang dan jabatan yang ditayangkan secara luas oleh berbagai media massa dewasa ini telah menimbulkan sikap apatisme masyarakat kelas bawah terhadap pemerintah. Mereka akan membandingkan tingkat korupsi yang dilakukan oleh aparat pemerintah yang nilai milyaran bahkan triliunan dengan jumlah ‚jatah‛153 yang mereka terima dari pemerintahannya. Hal ini menjadikan faktor ketidakberhasilan dalam program pemerintah yang ingin memasuki ranah grassroot dalam bidang keuangan mikro. Keuangan mikro mestinya dijalankan dan digerakkan oleh masyarakat sendiri, sedangkan pemerintah hanya sebagai regulator/fasilitator saja. Bentuk sanksi yang paling efektif dalam masyarakat mikro adalah sanksi sosial. Pemahaman dan praktek terhadap konsep ini dijalankan oleh Moh. Yunus pendiri Grameen Bank di Banglades. Praktek Grameen Bank tidak menerapkan jaminan fisik sudah teruji, karena dilandasi dengan keyakinan bahwa orang miskin dapat dipercaya.154 Pelibatan mereka ‚masyarakat miskin‛ dalam sistem keuangan mikro tidak sebatas hanya sebagai objek tapi juga sebagai subjek, dalam Sistem Grameen menjadikan nasabah sebagai anggota merupakan pelibatan mereka sebagai subjek dalam keuangan mikro. Bahkan Muhammad Yunus sendiri mengatakan bahwa biaya yang mereka bayar adalah untuk menutup beban penyelenggaraan lembaga dan selebihnya adalah nilai return yang dipergunakan untuk keberlangsungan dan pengembangan usaha yang pada akhirnya keuntungan yang diperoleh dari usaha simpan pinjam yang dilaksanakan oleh Grameen Bank akan dikembalikan lagi kepada mereka (nasabah) sebagai pemiliknya.155 Nasabah memiliki share atas Grameen Bank sebesar 94%, sedangkan 6%-nya dimiliki oleh Pemerintah Bangladesh.156 Sehingga ketika para sarjana muslim mengkritik sistem Grameen yang menerapkan bunga, Muhammad Yunus menjawab bahwa tujuan perintah agama yang melarang bunga adalah untuk melindungi kaum miskin dari eksploitasi kaum kaya (kapitalis) melalui riba, tetapi ketika kaum 152
Lihat dalam Piotr Sztompka, Sosiologi perubahan Sosial (Jakarta: Penerbit Prenada, 2007). 290-291 153
Ketika masyarakat miskin menerima pinjaman dari pemerintah, maka mereka menganggap bahwa itu adalah bantuan, dan tidak perlu dikembalikan. Asumsi dan mindset ini sudah menjadi budaya terutama mereka yang sudah pernah mendapatkan bentuk ‚kekerasan‛ dari pemerintah seperti, penggusuran yang tidak ganti untung, pengusiran dari tempat berdagang mereka, ketidakadilan dalam sistem peradilan di negara ini, dan bentuk pemerasan lainnya seperti pungutan liar dalam mendapatkan hak layanan publik dalam sistem administrasi pemerintahan (pembuatan KTP, KK, dsb). 154
Ram Chandara Joshee, Grameen Model : Problem and Prospect.(New Delhi, t.t), 3
155
Baca Muhammad Yunus, Bank Kaum Miskin (Jakarta : Marjin Kiri, 2007). 107-109
156
Makalah presentasi Muhammad Yunus yang berjudul Grameen bank owned by the poor yang dikompilasi oleh Md.Ekramul Haque dan Amadea Goresh (USA: Pepperdine University,t.t).
60
miskin memiliki sendiri bank-nya, dan kelebihan pembayaran (diistilahkan dengan interest) yang dibayarkan mereka ke bank tersebut sebenarnya adalah milik mereka sendiri.157 Kenyataan membuktikan kepemilikan Grameen Bank sebagaian besar (96%) dimiliki oleh nasabah dan sisanya dimiliki sahamnya oleh Pemerintah Bangladesh.
157
Muhammad Yunus, Bank Kaum Miskin (Jakarta: Marjin Kiri, 2007). 109
61
BAB III ANATOMI NILAI-NILAI DASAR KEUANGAN MIKRO ISLAM Untuk mengetahui model keuangan mikro Islam ada dua prinsip dasar yang menjadi instrumen pokok analisis yaitu (1) memahami prinsip-prinsip keuangan Islam, dan (2) memahami prinsip-prinsip keuangan mikro. Prinsipprinsip keuangan Islam memiliki dua dimensi yaitu dimensi materiil dan immateriil. Dimensi materiil mengindikasikan karakter eksplisit yang terkandung dalam produk pembiayaan keuangan, sedangkan dimensi immateriil adalah karakter implisit yang menjiwai atau menjadi spirit dimensi materiil. Dimensi materiil merupakan atribut-atribut yang melekat pada suatu produk pembiayaan, seperti jenis akad pembiayaan, tujuan, sasaran, jaminan, dan persyaratan lainnya yang ditentukan dalam rangka menjalankan (mengoperasionalisasikan) produk tersebut, sedangkan dimensi immateriil merupakan bentuk spirit ruhiyah yang menjadi sumber energi dalam menggerakkan hati, perilaku dan tindakan yang mendorong untuk ikhlas bekerja, membantu meringankan beban orang lain1, memenuhi akad (janji)2, mengeluarkan bagian harta yang bukan haknya (zakah), dan berbuat adil kepada siapapun3. A.
DIMENSI RUHIYAH DALAM PEMBIAYAAN KEUANGAN MIKRO ISLAM
Konsep keuangan mikro Islam dibangun atas dasar prinsip-prinsip keuangan Islam. Prinsip-Prinsip keuangan Islam sebagai bagian dari ekonomi Islam telah banyak dibahas oleh berbagai pemikir muslim dari masa awal Islam sampai saat ini.4 Ada pertanyaan mendasar ketika suatu sistem yang akan dibangun dengan berbasis Islam yaitu yang berkaitan dengan apa yang akan 1
‚Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya‛ (al-hadith)
2
Q.S. Al-Ma’idah : 1
3
Q.S. al-Ma’idah : 8
4
Pemikir Islam dibagi pada 4 (empat) fase, yaitu fase pertama sejak awal Islam sampai 1058 M; fase kedua 1058-1446; fase ketiga Dari tahun 1446 – 1932; dan Fase Dari 1932 – sekarang. Di antara tokoh pemikir yang melakukan pembahasan ekonomi pada fase pertama adalah : Zaid ibn Ali (699-738 M), Abu Hanifa (699-767M), al-Awza’I (707-774), Malik ibn Anas (712-796), Abu Yusuf (731-796),. Muhammad ibn Hasan al-shaibani (750-804), Abu Ubaid alQasim Ibn Sallam ( - 838 M), Haris ibn Asad al-Muhasibi ( - 859), Junaid al-Baghdadi ( - 910), Ibn Miskawih ( - 1030 M), dan al-Mawardi ( - 1058 M). Yang masuk fase kedua adalah : AlGhazali (1055-1111 M), Ibn Taimiyah (1263-1328 M), Ibn Kdun (1332-1404 M). Yang masuk fase ketiga adalah : Shah Waliyullah (1703-1762M), Muhammad Iqbal (1873-1938 M). dan fase setelahnya Dari tahun 1932 – sekarang di antaranya Yusuf Qardhawi, Muhammad A. Mannan, Khursid Ahmad, M. Nejatullah Siddiqie, dll. Baca lebih lanjut dalam M.Nejatullah Siddiqie, Muslim Economic Thinking, a survey of contemporary literature , Jeddah : ICRI Economics King Abdul Aziz University, 1981.
62
dihasilkan (barang atau jasa), bagaimana caranya, siapa yang akan menjalankannya, bagaimana sebuah keputusan diambil, siapa yang memiliki otoritas dalam mengambil keputusan dan bagaimana lembaga Islam dapat mengatasi berbagai masalah masyarakat modern.5 Namun jauh sebelum pertanyaan-pertanyaan tersebut di jawab, seharusnya ada landasan yang dapat dijadikan pijakan yang benar dalam mengkonstruksi dasar-dasar keuangan mikro Islam. Dasar-dasar kelembagaan keuangan mikro yang sudah berkembang dewasa ini sebagai hasil rekayasa manusia memiliki berbagai kelemahan karena dibangun hanya dengan filosofi ‚humanity‛, sementara unsur ‚spiritualitas yang bertendensi keilahian‛ tidak dijadikan pijakan, hal mana sebagai sesuatu yang jamak karena keuangan mikro yang berkembang pesat di awal pertumbuhannya dikembangkan dalam tradisi kapitalistis. Kritik dan kecaman terhadap kelemahan teori pembangunan sosio-ekonomi yang menjadi acuan dalam praktek pembangunan ekonomi selama ini, dilontarkan oleh para ilmuwan lain.6 Mereka berpendapat bahwa kelemahan paling mendasar dari paradigma teori ekonomi tersebut adalah pengabaiannya terhadap dimensi moral, nilai-nilai sosial dan etika.7 Menyadari adanya kelemahan mendasar tersebut, mereka bukan hanya menyarankan agar digunakan pendekatan interdisipliner dalam mempelajari fenomena ekonomi, tetapi juga menyarankan agar dilakukan pendekatan holistik. Pendekatan ini mengintegrasikan kebutuhan material dan spiritual manusia. Membahas model keuangan mikro yang ideal dalam perspektif Islam perlu kajian terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam yang meliputi, (1) Prinsip keadilan (justice)8, (2) Prinsip keterbukaan dan kejujuran (transparance & fairness) 9. dan 5
Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, An Introduction to Islamic Finance, Teory and Practice. (Sinagpore: John Willey & Sons, 2007), 2 6
Para ilmuwan tersebut di antaranya, E.F.Schumacher, Kenneth Boulding, Quentin Skinner, Theodore Roszak, Erich Fromm, Gunnar Myrdal, J.K. Galbraith, R. Heilbroner, John Brome, Amartya Sen. Lihat Adiwarman Karim, Ekonomi Mikro Islami, (Jakarta: IIIT Indonesia, 2002), 12 7
Umer Chapra, Islam and The Economic Chalenge, (USA: IIIT, 1992), .55.
8
Tokoh-tokoh pemikir Islam yang mensyaratkan keadilan sebagai prinsip ekonomi Islam antara lain M.Baqir Ash Shadr dalam bukunya Iqtishaduna, Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor dalam bukunya An Introduction to Islamic Finance, Theory and Practice, Taqyuddin an_Nabhani dalam bukunya an Nidlom al-Iqtishadi fil-Islam, M.Umer Chapra dalam bukunya The Future of Economics: an Islamic Perspective, M.A. Mannan dalam bukunya Islamic Economic : Theory
and Practice. 9
Konsep keterbukaan dan kejujuran dalam Islam dapat dilihat di beberapa tulisan pada Munawar Iqbal (ed) dalam Islamic Economics Series-13 yang berjudul Distributive Juctice and Need Fulfilment in an Islamic Economiy. M.Hashim Kamali dalam bukunya Equity and Fairness in Islam. Said Sa’ad Marthon dalam bukunya al-Madkhal li al-fikr al-Iqtishad fi al-Islam. Yusuf Qardawi dalam bukunya Dauruul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtishadil Islami. Abdul Aziz ibn Fathi as-Sayyid Nada dalam bukunya Mausu’ah al-Adab al-Islamiyyah.
63
Prinsip kemitraan (partnership)10, dan Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan tentang prinsip-prinsip keuangan mikro yang telah menjadi landasan praktek dalam dunia keuangan mikro. Prinsip-prinsip keuangan mikro yang dimaksud, antara lain : (1) Skala dan kedalaman jangkauan pembiayaan,11 (2) Keberlanjutan (sustainability)12, (3) Pemberdayaan (empowerment)13, (4) Komersial (financial intermediatory).14 Berikut ini uraian tentang prinsip-prinsip shari’ah yang melekat pada keuangan mikro Islam berbasis pada tujuan maqas}idul al shariah : 1.
Prinsip Keadilan
Kajian terhadap konsep keadilan dilakukan untuk mempelajari secara mendalam tentang nilai-nilai yang terkandung dalam berbagai pemahaman (aliran) yang berbeda yang disebabkan oleh perbedaan latar belakang keyakinan dan pemikiran. Lebih lanjut karena keuangan mikro yang dipraktekkan dewasa ini lahir dari perbedaan latar belakang tersebut itulah perlu memahami makna keadilan, yang pada ujungnya akan melahirkan konsepsi dan praktek serta implementasi yang seharusnya sama. Memahami Makna Keadilan Memaknai ‚keadilan‛ yang berasal dari kata kerja ‚adil‛15 mengalami diskursus didalam prakteknya, dikarenakan hukum atau aturan perundangan seharusnya adil, tapi nyatanya seringkali dirasakan ‚tidak‛. Maka keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan 10
Tulisan-Tulisan tentang Partnership dalam Islam dapat dilihat di : M.Nejatullah Siddiqi dalam bukunya Partnership and Profit Sharing in Islamic Law, Philip Moore dalam Islamic Finance : A Partneship for Growth . Sheikh Ghazali, dkk.dalam bukunya An Introduction to Islamic Economics & Finance. Islamic Research and Training Institute, IDB dalam Seminar Proceeding Series No. 30 yang berjudul Financing Development in Islam. Imran Ahsan Khan Nyazee dalam bukunya PARTNERSHIP : Islamic Law of Business Organization. 11
Marguerite Roibnson, The Microfinance Revolution: Sustainable Finance for the Poor . (Washington DC: The World Bank, 2001), 59 12
Marguerite Robinson menggunakan istilah commercial microfinance dalam mengartikan keuangan mikro yang berkelanjutan. Lihat lebih lanjut pada bukunya The Microfinance Revolution. (New York: The World Bank, 2008), 75 13
Joanna menggunakan istilah intermediasi sosial sebagai salah satu fungsi keuangan mikro dalam melaksanakan misinya.Lihat Joanna Ledgerwood. Microfinance Handbook : An Institutional and Financial Perspective. (New York: The World Bank,2007), 75. 14
Kemandirian keuangan mikro dapat terwujud jika tidak menggantungkan dirinya pada lembaga donor, tapi mampu menghimpun dana (dalam bentuk tabungan/simpnana) Dari masyarakat sebagai sumber pembiayaan (pendanaan) bagi lembaganya. Baca lebih lanjut, Joanna Ledgerwood. 76 15
Secara kebahasaan berarti lurus (istiqama). Al-qur’an menunjukkan konsep keadilan dengan beberapa sinonim, yaitu qist (kesetaraan), mizan (keseimbangan), dan haqq (kebenaran).Istilah-istilah tersebut identik dan mencerminkan nilai-nilai keadilan. Lihat lebih lanjut pada Amelia, dkk. Filantropi Islam dan Keadilan Sosial (Jakarta: PBB UIN,2006), 47-48
64
dalam praktek ekonomi. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam ekonomi tersebut merupakan proses yang dinamis. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang ‚saling berebut pengaruh‛ dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.16 Dalam kerangka kajian akademis memaknai keadilan sebagai salah satu prinsip dalam ekonomi Islam, penulis akan melihat makna ‚keadilan‛ dari perspektif teori keadilan Aristoteles dan John Rawl. Sedangkan dalam perpektif filsafat Islam, maqasyid shari’ah dijadikan sebagai landasan orientasi keadilan ekonomi Islam. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. a. Teori keadilan Aristoteles Dalam karyanya17 dia berpendapat bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan. Namun Aristoteles membuat pembedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya. Dari pembedaan ini Aristoteles menghadirkan banyak kontroversi dan perdebatan seputar keadilan. Lebih lanjut, dia membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributif dan keadilan korektif. Yang pertama berlaku dalam hukum publik, yang kedua dalam hukum perdata dan pidana. Keadilan distributif dan korektif sama-sama rentan terhadap problema kesamaan atau kesetaraan dan hanya bisa dipahami dalam kerangkanya. Dalam wilayah keadilan distributif, hal yang penting ialah bahwa imbalan yang sama-rata diberikan atas pencapaian yang sama rata. Pada yang kedua, yang menjadi persoalan ialah bahwa ketidaksetaraan yang disebabkan oleh, misalnya, pelanggaran kesepakatan, dikoreksi dan dihilangkan. Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan ‚pembuktian‛ matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebaikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.18 Di sisi lain, keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan; jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang 16
Carl Joachim Friedrich, Filsafat Hukum Perspektif Historis, (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004), 239. 17
Buku yang dijadikan rujukan dalam berbagai kajian tentang etika dan moral manusia yang berjudul nicomachean ethics 18
Carl Joachim Friedrich, Filsafat Hukum ...., 24.
65
sepantasnya perlu diberikan kepada si pelaku. Bagaimanapun, ketidakadilan akan mengakibatkan terganggunya ‚kesetaraan‛ yang sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut. Dari uraian ini nampak bahwa keadilan korektif merupakan wilayah peradilan sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintah (penguasa). b. Keadilan sosial ala John Rawls John Rawls19 menjelaskan teori keadilan sosial sebagai the difference principle dan the principle of fair equality of opportunity. Inti the difference principle, adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung.20 Istilah perbedaan sosil-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sementara itu, the principle of fair equality of opportunity menunjukkan pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapat dan otoritas. Mereka inilah yang harus diberi perlindungan khusus. Rawls mengerjakan teori mengenai prinsip-prinsip keadilan terutama sebagai alternatif bagi teori utilitarisme sebagaimana dikemukakan Hume, Bentham dan Mill. Rawls berpendapat bahwa dalam masyarakat yang diatur menurut prinsip-prinsip utilitarisme, orang-orang akan kehilangan harga diri, lagi pula bahwa pelayanan demi perkembangan bersama akan lenyap. Rawls juga berpendapat bahwa sebenarnya teori ini lebih keras dari apa yang dianggap normal oleh masyarakat. Memang boleh jadi diminta pengorbanan demi kepentingan umum, tetapi tidak dapat dibenarkan bahwa pengorbanan ini pertama-tama diminta dari orang-orang yang sudah kurang beruntung dalam masyarakat. Menurut Rawls, situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan ‚pranata-pranata sosial‛ yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah.21 Hal ini terjadi kalau dua syarat dipenuhi. Pertama, situasi ketidaksamaan menjamin maximum minimorum bagi golongan orang yang paling lemah. 19
Pemikir berkebangsaaan Amerika Serikat yang menelorkan sebuah karya berpengaruh, ‚ A Theory of Justice‛ tahun 1971. 20
Ada dua prinsip keadilan sosial menurut Rawls, yaitu (1) setiap orang berhak memperoleh kebebasan-kebebasan dasar yang setara sebagaimana yang diperoleh orang lain. Kebebasan tersebut meliputi kebebasan berbicara dan berkumpul, kebebasan berpikir, kebebasan Dari penindasan psikologis dan penyiksaan fisik, serta kebebasan memiliki kekayaan sendiri. (2) ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang terjadi dalam masyarakat harus dikelola sedemikian rupa untuk keuntungan semua, dan setiap orang berhak untuk mendpatkan akses yang sama dalam masyarakat. Lebih lanjut lihat John Rawls, A Theory of Justice (London: Oxford University press, 1973, 53 21
John Rawls, A Theory of Justice ( London: Oxford University press, 1973), 54
66
Artinya situasi masyarakat harus sedemikian rupa sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang kecil. Kedua, ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang. Maksudnya supaya kepada semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam hidup. Berdasarkan pedoman ini semua perbedaan antara orang berdasarkan ras, kulit, agama dan perbedaan lain yang bersifat primordial, harus ditolak. Lebih lanjut John Rawls menegaskan bahwa maka program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (reciprocal benefits) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.22 Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal: Pertama, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. Kedua, setiap aturan harus memosisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidak-adilan yang dialami kaum lemah. c. Keadilan dalam perspektif kapitalisme dan sosialisme Dalam suatu sistem ekonomi tercakup seluruh proses dan kegiatan masyarakat dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Sistem ekonomi yang dianut tiap kelompok masyarakat atau antara negara satu dengan lainnya tidak sama. Hal ini tergantung dari keputusan-keputusan dasar tentang kepemilikan, produksi, distribusi, serta konsumsi yang dilakukannya. Ada keputusan-keputusan yang diserahkan kepada orang per-orang (private) dan ada pula yang lebih diserahkan atau diatur oleh pusat (pemerintahan). Bentuk sistem dengan pola keputusan pertama (lebih banyak diserahkan kepada kemauan orang perorang) disebut sistem liberal/kapitalisme. Sebaliknya, sistem yang serba diatur dan dikomando oleh pemerintah disebut sistem sosialisme23.
22
John Rawls, A Theory of Justice, London: Oxford University press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 16 23
Deliarnov, Perkembangan Pemikiran Ekonomi,(Jakarta: Penerbit Rajawali Press,,
2007), 3
67
Untuk memahami perbedaan kedua sistem ekonomi tersebut, dapat dilakukan dengan menggali ide pokok munculnya gagasan kapitalisme dan sosialisme. Menilik lahirnya kapitalisme di Eropa yang diawali dengan spirit of protestant ethics yang ditulis Max Weber bahwa semangat (revolusi) keagamaan mewarnai munculnya paham baru dalam bidang ekonomi pada abad ke-16. Mengubah makna ‚bekerja keras untuk mendapatkan kekayaan material – sebagai appetitus divitarium infinitus atau nafsu tak terbatas untuk mendapatkan lebih banyak hasil – sebagai anti sosial dan tidak bermoral menjadi bermakna calling (panggilan tuhan). Memperbaharui keyakinan akan arti ‚kerja keras‛ sebagai calling telah memberikan semangat baru bagi masyarakat Eropa tentang pemahaman konsep agama yang mengajarkan mereka untuk memandang pencarian kekayaan tidak hanya sebagai suatu kemajuan, tetapi sebagai tugas (tuhan) yang harus dijalankan.24 Dalam perkembangannya gagasan ini memunculkan empat varian. Pertama, diakuinya hak milik perorangan secara luas, bahkan hampir tanpa batas. Kedua, diakui adanya motif ekonomi, mengejar keuntungan secara maksimal pada semua individu. Ketiga, adanya kebebasan untuk berkompetisi antar individu, dalam rangka peningkatan status sosial ekonomi masing-masing. Keempat, adanya mekanisme pasar yang mengatur persaingan dan kebebasan tersebut.25 Pemikir-pemikir ekonomi yang muncul pada abad-abad berikutnya yang beraliran individualisme, protestanisme, Liberalisme dan Pragmatisme dianggap sebagai tokoh-tokoh kapitalisme. Pemikir yang paling populer adalah Adam Smith dengan bukunya yang berjudul An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations (1776) telah memberikan sumbangan yang sangat besar dalam memantapkan paham kapitalisme ini yaitu dengan istilah yang dia sebut dengan ‚invisible hand‛ yang akan mengatur alokasi sumber daya secara efisien jika kebebasan individu dijamin dalam aktivitas ekonominya.26 Doktrin selanjutnya adalah laissez fairelaissez passer (let do, let pass) yang berarti ‚biarkanlah semua terjadi, biarkanlah semua berlalu‛.27 Doktrin ini menjadi pijakan dalam menjalankan paham pasar bebas, yaitu yang dapat menentukan harga dan properti (kekayaan) individu adalah mekanisme pasar, tanpa adanya campur tangan dan intervensi pemerintah. Maka keadilan dalam konsep kapitalistik dipahami berdasarkan nilai-nilai yang mereka angkat dan yakini sebagai suatu kebenaran. Ketika nilai-nilai pasar, nilai individu, nilai modal lebih besar dibandingkan dengan nilai-nilai moral dan kemanusiaan akan dapat dipastikan eksploitasi manusia atas manusia yang lain akan terjadi. Timbangan keadilan akan timpang dan memberat ke posisi dimana 24
Baca lebih lanjut Max Weber, Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme (terjemahan), (Yogyakarta: Penerbit jejak, 2007), 9-10 25
Awalil Rizki, Nasyith Majidi. Neo Liberalisme. (Jakarta:E-Publishing Company,
2009), 216. 26
Awalil Rizki, Nasyith Majidi. Neo Liberalisme. (Jakarta:E-Publishing Company,
2009), 218 27
Deliarnov, Perkembangan Pemikiran Ekonomi, Penerbit Rajawali Press, Jakarta. 2007.
23
68
harta (modal) dan penghargaan material membesar (lebih besar) dibandingkan lainnya. Bentuk ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat marginal akibat praktek liberalisme-kapitalisme adalah pernyataan yang ditulis oleh William Blake (175-1827) dalam bukunya England Green and Pleasent Land yang mengungkap akibat praktek kapitalisme di Inggris. Sebelum paham ini muncul, di Inggrsi para petani hidup damai, harmonis dan tenang. Namun ketika paham ini menguasai pikiran banyak orang menimbulkan perubahan seratus delapan puluh derajat. Ajaran ini telah membawa masyarakat ke arah hidup yang penuh persaingan dan perkelahian.28 Whitakker (1960) dalam Deliarnov (2007:62) menyebutkan bahwa Istilah sosialisme pada awalnya digunakan untuk menunjukkan sistem-sistem pemilikan dan pemanfaatan sumber-sumber produksi secara kolektif . dalam masyarakat sosialis yang menonjol adalah rasa kebersamaan atau kolektivitas. Salah satu bentuk kolektifitas ekstrim adalah komunisme. Keputusan-keputusan ekonomi disusun, direncanakan dan dikendalikan oleh kekuatan pusat. Menurut Brinton (1981), sosialisme menggambarkan pergeseran hak milik kekayaan dari swasta ke pemerintah yang berlangsung secara perlahan-lahan melalui prosedur peraturan pemerintah dengan memberikan kompensasi pada pemilik-pemilik swasta. Dalam kegiatan ekonomi paham ini bermotto : from each according to his ablities, to each according to his need (dari setiap orang sesuai kemampuan, untuk setiap orang sesuai kebutuhan). Sosialisme mengedepankan hak milik umum. Falsafah ini beranggapan bahwa dasar pokok yang utama adalah orang banyak. Individu hanyalah bagian dari salah satu anggota masyarakat yang tidak memiliki hak-hak, kecuali hak yang diakui dan memenuhi syarat terpeliharanya hak orang banyak.29 Sistem ini juga tidak mengakui adanya pemindahan kekayaan melalui warisan dan investasi, sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya keadilan distribusi pendapatan.30 Ketika sistem ekonomi kapitalis dan liberalis-sosialis dipraktekkan, ternyata tidak mampu menyelesaikan (menjadi solusi) permasalahan besar umat manusia dewasa ini. Permasalahan kemiskinan, kelaparan, kesenjangan yang makin melebar antara kaya dan miskin serta persoalan-persoalan kemanusiaan lainnya yang disebabkan faktor ekonomi. Komponen keadilan ekonomi dalam masyarakat Islam adalah (i) kesamaan kebebasan dan peluang bagi semua anggota masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya alam , (ii) keadilan dalam bertransaksi, dan (iii) keadilan dalam distribusi.31 28
Deliarnov, ----------, 60
29
Zaki Fuad Cil, Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam, (Jakarta: Penerbit Rajawali Press,2009), 151 30
Muhammad Abdul Mun’im Ghafar, al-Iqtishad al-Islami: al-Iqtishad al-juz’i Jilid 3 (Irak: Da>r al-Bayan, 1985), 407. dalam Euis Amalia. Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam. , (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 104. 31
Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, Pengantar Keuangan Islam, teori dan praktek. (terjemahan oleh A.K. Anwar), (Jakarta: Penerbit Kencana Jakarta, 2008), 58
69
Kedua sistem ekonomi di atas berbeda dengan sistem ekonomi Islam. Islam sangat menghormati kebebasan individu tanpa merusak kepentingan bersama. Sistem ekonomi Islam memiliki sikap tersendiri dalam memandang hak milik. Ekonomi Islam meletakkan secara bersama-sama dua macam hak milik tersebut sebagai landasan pokok. d. Maqas}id al shari’ah : cita keadilan ekonomi Islam Salah satu konsep penting dan fundamental yang menjadi pokok bahasan dalam filasafat hukum Islam adalah konsep maqasid at-tasyri' atau maqasid alshari’ah yang menegaskan bahwa hukum Islam disyari'atkan untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia. Konsep ini telah diakui oleh para ulama dan oleh karena itu mereka memformulasikan suatu kaidah yang cukup populer,"Di mana ada maslahat, di sana terdapat hukum Allah."32 Teori maslahat di sini menurut Masdar F. Masudi sama dengan teori keadilan sosial dalam istilah filsafat hukum.33 Adapun inti dari konsep maqasid al-shari’ah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat, istilah yang sepadan dengan inti dari maqasid alshari’ah tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat. Untuk memahami hakikat dan peranan maqasid alshari’ah, berikut akan diuraikan secara ringkas teori tersebut. Imam al-Haramain al-Juwaini dapat dikatakan sebagai ahli teori (ulama usul al-fiqh) pertama yang menekankan pentingnya memahami maqasid alshari’ah dalam menetapkan hukum Islam. Ia secara tegas mengatakan bahwa seseorang tidak dapat dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam, sebelum ia memahami benar tujuan Allah mengeluarkan perintah-perintah dan larangan-larangan-Nya.34 Kemudian al-Juwaini mengelaborasi lebih jauh maqasid al-shari’ah itu dalam hubungannya dengan illat dan dibedakan menjadi lima bagian, yaitu: yang masuk kategori daruriyat (primer), al-hajat al-ammah (sekunder), makramat (tersier), sesuatu yang tidak masuk kelompok daruriyat dan hajiyat, dan sesuatu yang tidak termasuk ketiga kelompok sebelumnya35. Dengan demikian pada prinsipnya al-Juwaini membagi tujuan tasyri' itu menjadi tiga macam, yaitu daruriyat, hajiyat dan makramat (tahsiniyah). Pemikiran al-Juwaini tersebut dikembangkan oleh muridnya, al-Gazali. Al-Gazali menjelaskan maksud syari'at dalam kaitannya dengan pembahasan 32
Muhammad Sa'id Ramdan al-Buti, Dawabit al-Maslahah fi as-Shari’ah al-Islamiyah, (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah,1977), 12. 33
Masda>r F. Mas'udi, "Meletakkan Kembali Maslahat Sebagai Acuan Shari’ah" Jurnal
Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur'an No.3, Vol. VI Th. 1995. hlm. 97. 34
Abd al-Malik ibn Yusuf Abu al-Ma'ali al-Juwaini, Al-Burhan fi Usul al-Fiqh (Kairo: Da>r al-Ansar,1400 H), 295 35
Abd al-Malik ibn Yusuf Abu al-Ma'ali al-Juwaini, Al-Burhan fi Usul al-Fiqh----, 923-
930
70
tema istislah36. Maslahat menurut al-Gazali adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kelima macam maslahat di atas bagi al-Gazali berada pada skala prioritas dan urutan yang berbeda jika dilihat dari sisi tujuannya, yaitu peringkat primer, sekunder dan tersier. Dari keterangan ini jelaslah bahwa teori maqasid al-shari’ah sudah mulai tampak bentuknya. Pemikir dan ahli teori hukum Islam berikutnya yang secara khusus membahas maqasid al-shari’ah adalah Izzuddin ibn Abd al-Salam dari kalangan Syafi'iyah. Ia lebih banyak menekankan dan mengelaborasi konsep maslahat secara hakiki dalam bentuk menolak mafsadat dan menarik manfaat.37 Menurutnya, maslahat keduniaan tidak dapat dilepaskan dari tiga tingkat urutan skala prioritas, yaitu: daruriyat, hajiyat, dan takmilat atau tatimmat. Lebih jauh lagi ia menjelaskan, bahwa taklif harus bermuara pada terwujudnya maslahat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Pembahasan tentang maqasid al-shari’ah secara khusus, sistematis dan jelas dilakukan oleh al-Syatibi dari kalangan Malikiyah. Dalam kitabnya alMuwafaqat yang sangat terkenal itu, ia menghabiskan lebih kurang sepertiga pembahasannya mengenai maqasid al-shari’ah. Sudah tentu, pembahasan tentang maslahat pun menjadi bagian yang sangat penting dalam tulisannya. Ia secara tegas mengatakan bahwa tujuan utama Allah menetapkan hukum-hukum-Nya adalah untuk terwujudnya maslahat hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Karena itu, taklif dalam bidang hukum harus mengarah pada dan merealisasikan terwujudnya tujuan hukum tersebut.38 Seperti halnya ulama sebelumnya, ia juga membagi urutan dan skala prioritas maslahat menjadi tiga urutan peringkat, yaitu daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Yang dimaksud maslahat menurutnya seperti halnya konsep al-Gazali, yaitu memelihara lima hal pokok, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Konsep maqasid al-shari’ah atau maslahat yang dikembangkan oleh al-Syatibi di atas sebenarnya telah melampaui pembahasan ulama abad-abad sebelumnya. Konsep maslahat alSyatibi tersebut melingkupi seluruh bagian shari’ah dan bukan hanya aspek yang tidak diatur oleh nas. Sesuai dengan pernyataan al-Gazali, al-Syatibi merangkum bahwa tujuan Allah menurunkan shari’ah adalah untuk mewujudkan maslahat. Meskipun begitu, pemikiran maslahat al-Syatibi ini tidak seberani gagasan atTufi.39 Pandangan at-Tufi mewakili pandangan yang radikal dan liberal tentang maslahat. At-Tufi berpendapat bahwa prinsip maslahat dapat membatasi (takhsis) Al-Qur’an, sunnah dan ijma' jika penerapan nas Al-Qur’an, sunnah dan
36
Al-Gazali, al-Mustasfa min Ilm al-Usul (Kairo: al-Amiriyah, 1412), 250 dan
seterusnya 37
Izzuddin ibn Abd al-Salam, Qawaid al-Ahkam fi Masalih al-Anam (Kairo: alIstiqamat, t.t), 9 38
Al-Syatibi, al-Muwafaqat fi Usul al-Shari’ah (Kairo: Mustafa Muhammad, t.t,) II:4.
39
Nur A. Fadhil Lubis, Hukum Islam dalam Kerangka Teori Fikih dan Tata Hukum Indonesia (Medan :Pustaka Widyasarana,1995), 34-35.
71
ijma' itu akan menyusahkan manusia.40 Akan tetapi, ruang lingkup dan bidang berlakunya maslahat at-Tufi tersebut adalah mu'amalah. Sejak awal shari’ah Islam sebenarnya tidak memiliki tujuan lain kecuali kemaslahatan manusia. Ungkapan standar bahwa shari’ah Islam dicanangkan demi kebahagiaan manusia, lahir-batin; duniawi-ukhrawi, sepenuhnya mencerminkan maslahat. Akan tetapi keterikatan yang berlebihan terhadap nas, seperti dipromosikan oleh faham ortodoksi, telah membuat prinsip maslahat hanya sebagai jargon kosong, dan shari’ah yang pada mulanya adalah jalan-telah menjadi jalan bagi dirinya sendiri.41 Dengan demikian, jelas bahwa yang fundamental dari bangunan pemikiran ekonomi Islam adalah maslahat, maslahat manusia universal, ataudalam ungkapan yang lebih operasional- "keadilan sosial". Tawaran teoritik (ijtihadi) apa pun dan bagaimana pun, baik didukung dengan nas atau pun tidak, yang bisa menjamin terwujudnya maslahat kemanusiaan, dalam kacamata Islam adalah sah, dan umat Islam terikat untuk mengambilnya dan merealisasikannya. Sebaliknya, tawaran teoritik apa pun dan yang bagaimana pun, yang secara meyakinkan tidak mendukung terjaminnya maslahat, lebih lebih yang membuka kemungkinan terjadinya kemudaratan, dalam kacamata Islam, adalah fasid, dan umat Islam secara orang perorang atau bersama-sama terikat untuk mencegahnya. Untuk mempermudah pemahaman, dapat dikemukakan satu ilustrasi syari'at zakah. Tujuan disyari'atkan zakah adalah jelas: terwujudnya keadilan sosial dan kesejahteraan bersama dengan prinsip yang kuat membantu yang lemah. Di sini tidak ada keperluan sedikit pun untuk melakukan ijtihad guna menentukan hukumnya menegakkan keadilan sebagaimana dicita-citakan oleh konsep zakah tersebut. Yang perlu dilakukan ijtihad adalah dalam hal-hal berikut ini: pertama, mendefinisikan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan dalam konteks ruang dan waktu tertentu, misalnya konteks bangsa Indonesia dalam dasawarsa kini dan mendatang; kedua, berapa beban yang harus ditanggung oleh mereka yang mampu (miqdar al-zakah), atas basis kekayaan apa saja (mahall alzakah), kapan harus dibayar (waqt al-‘ada), dan siapa-siapa serta dimana alamatnya yang secara riil dan definitif harus diuntungkan oleh zakah, dan sektor apa saja yang secara riil dan definitif harus didukung oleh dana zakah (masraf al-zakah), dan sebagainya; dan ketiga, kelembagaan apa saja yang seharusnya tersedia dalam realitas sosial politik Indonesia yang bisa mendukung terwujudnya keadilan sosial dengan zakah tersebut; bagaimana mekanisme pembentukannya, kerjanya dan kontrolnya. Al-Mawardi dalam Chapra (2008) berpendapat, ‚ keadilan komprehensif menanamkan rasa saling mencintai dan kasih sayang, ketaatan kepada hukum, pembangunan negara, perluasan kekayaan, pertumbuhan keturunan, dan 40
Najmuddin at-Tufi, Syarh al-Hadis Arba'in an-Nawaiyah dalam Mustafa Zaid, alMaslahat fi at-Tasyri'i al-Islami wa Najmuddin at-Tufi,( Mesir: Da>r al-Fikr al-Arabi,1954) , 46 41
Masdar F. Mas'udi, "Meletakkan Kembali Maslahat ....", 94.
72
keamanan kedaulatan, dan bahwa tak ada unsur yang lebih cepat menghancurkan dunia dan nurani manusia selain kezaliman. Praktek keuangan mikro pada hakekatnya merupakan perwujudan dari nilai-nilai keadilan yang dimaksud di atas. Nilai spiritualisme tertinggi ‚tauhid‛ memandang bahwa ‚keadilan‛ sebagai hasil pokok tauhid atau keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.‛ Segala sesuatu yang baik adalah komponen dari keadilan dan segala sesuatu yang buruk adalah komponen dari kezaliman dan penindasan.42 Maka aktivitas keuangan yang memihak kepada mereka yang terpinggirkan dan tidak tersentuh jasa pelayanan keuangan formal menjadi suatu bentuk keberpihakan kepada kaum lemah yang menjadi wujud ‚keadilan distribusi‛ dalam doktrin ekonomi Islam. 2. Prinsip Kejujuran (honesty) Kejujuran merupakan puncak moralitas iman dan karakter yang paling menonjol dari orang-orang beriman. Prinsip ini menjadi dasar pijakan bagi pelaku keuangan mikro Islam dalam menjalankan visi dan misinya. Keutamaan ‚jujur‛ dalam diri seorang muslim dapat dilihat dari hadith yang diriwayatkan atTirmidzi, ‚Pedagang yang jujur dan dapat dipercaya (penuh) adalah bersama para nabi , orang-orang yang membenarkan risalah nabi dan para syuhada ‚.43 Nilai yang mengikuti prinsip ini adalah amanat (kepercayaan), karena jujur maka dampaknya dapat dipercaya. Lembaga keuangan mikro shari’ah mutlak memiliki dan memegang teguh prinsip ini. Amanah merupakan elemen terpenting dari modal sosial dalam Islam dan merupakan pondasi hubungan individu dengan Allah SWT. dan dengan orang lain dalam masyarakat.44 AlQur’an menjelaskan bahwa melaksanakan kewajiban sesuai dengan kontrak (akad perjanjian) merupakan perintah kepada orang-orang yang beriman. Menepati janji dan pasal-pasal akad yang telah dibuat , dan memperthankan sikap amanah, dipandang sebagai karakteristik penting dari orang-orang beriman yang sejati. Menjaga amanah dan janji merupakan dua karakteristik utama orangorang beriman.45 Orang-orang yang beriman diperintahkan untuk mematuhi 42
Lihat M. Umer Chapra, Masa Depan Ilmu Ekonomi (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), 56-57 43
Lihat Yusuf Qardhawi, Peran Nilai dan Moral dalam ekonomi Islam. (Jakarta : Robbani Press, 2004), 293. Penulis menjelaskan tentang bentuk ketidakjujuran adalah aktivitas promosi dan iklan yang melebih-lebihkan keadaan Dari yang sebenarnya. Dengan iklan dan promosi itu masyarakat didorong untuk membeli yang sebenarya tidak perlu dan tidak ada kemampuan untuk membelinya. Alternatif hutang menjadi pilihan, pada hutang mendatangkan kegelisahan dan ketidaktenangan hati. 44
Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, Pengantar Keuangan Islam, Teori dan Praktek. (Jakarta.: Kencana Press, 2007), 46. Terapan dalam keuangan Islam dijelaskan oleh penulis bahwa memnuhi ketentuan kontrak dan selalu menepati janji dengan anggota masyarakat lain adalah konsep yang didasarkan pada keharusan untuk setia kepada perjanjian orisional dan primordial antara manusia dan Allah SWT. Lihat Q.S. 7:172 45
Q.S. Al-Mu’minu>n:1-8
73
janji-janjinya sesuai dengan akad yang diperjanjikannya.46 Mereka diminta untuk menepati janji mereka karena mereka akan dimintai pertanggungjawaban tentang janji yang telah mereka ikrarkan.47 Setiap transaksi yang dilakukan untuk waktu tertentu sudah seharusnya untuk ditulis dalam suatu akad perjanjian. Sehingga masing-masing pihak dapat mengetahui hak dan kewajibannya.48 Nilai-nilai moral yang ditanamkan oleh Islam ini pada hakekatnya telah menjadi pedoman umum bagi masyarakat secara universal. Bagi mereka yang memegang teguh nilai-nilai ini maka mereka akan mendapatkan keberuntungan jangka panjang, karena mereka dapat dipercaya (credible), dan terbuka (transparance). Payandeh dalam Zabir dan Abbas (2008:47) memetik sebuah hadith pendek, Rasulullah SAW bersabda : ‚Orang yang tidak dapat dipercaya tidak memiliki iman, dan orang yang melanggar janjinya tidak memiliki agama ‚ ‚ Menepati janji mereupakan tanda keimanan ‚ ‚Ada tiga perkara yang wajib dipatuhi oleh setiap orang: memperlakukan orang tua dengan baik, terlepas mereka beriman atau tidak; menepati janji baik janji tersebut diberikan kepada orang muslim atau non muslim, dan mengembalikan apa yang ditipkan, terlepas dari orang yang menitipkan muslim atau nonmuslim‛ ‚ Jagalah apa-apa yang diamanahkan kepada kamu dan janganlah pernah berkhianat bahkan kepada orang yang pernah mengkhianati anda ‚ Akhirnya, Rasulullah SAW. Menspesifikasikan karakteristik utama orang-orang munafik, sebagai berikut : ‚Tiga sikap, apabila ditemukan dalam diri seorang muslim, maka ia adalah orang munafik bahkan walaupun dia melaksanakan sholat, pergi umroh dan berhaji, serta menyatakan ‘saya seorang muslim’, yaitu ketika berbicara berbohong, ketika berjanji dia mengingkari, dan ketika diberikan kepercayaan dia berkhianat‛.49 Lembaga keuangan mikro Islam sebagai sebuah entitas bisnis dan sosial semestinya memegang nilai-nilai kejujuran dan amanah dalam menjalankan visi dan misinya. Kejujuran dan amanah dalam keuangan mikro Islam tercermin dari cara mereka beriklan dan berpromosi, menyampaikan isi 46
Q.S. Al-Ma’idah : 1
47
Q.S. Al-Isra’ : 34
48
Q.S. Al-Baqarah : 282
49
Dalam s}ahihain disebutkan ‚ tiga sifat, barang siapa yang ketiga sifat tersebut terdapat pada dirinya maka ia adalah seorang munafiq, meskipun ia berpuasa,sholat dan mengaku dirinya seorang muslim: apabila berkata dusta, apabila berjanji mengingkari dn apabila dipercaya berkhianat.‛ (HR. Muntafaq alaih Dari Ibnu ‘Amr dan Abu Hurairah, al-Jami’ash-Shaghir: 3043.
74
perjanjian (akad) secara terbuka kepada anggota, customer, dan pihak lain dalam setiap transaksi, saling memegang teguh akad sesuai dengan yang diperjanjikan, memberikan informasi yang benar kepada anggota, partner, counter part, dan pihak yang berwenang lainnya.
3.
Kemitraan (partnership)
Islam mengajarkan untuk saling bantu-membantu dalam kebaikan dan ketakwaan50, dimensi ‚ta’awwun‛ tidak hanya sekedar dalam bidang sosial, tapi semua aspek termasuk dalam bidang ‚mu’amalah‛. Pada hakekatnya kebaikan ‚birr’ terdapat pada semua aspek kehidupan manusia, jika manusia itu sendiri menyadarinya. Salah satu bentuk kebaikan yang dianjurkan dalam bidang mu’amalah antara lain kerja-sama. Kerja-sama atau dalam istilah lain kemitraan dalam mu’amalah sudah banyak di bahas dalam fiqh mu’amalah.51 Suatu kerjasama akan dapat terjalin dengan baik, jika pihak yang saling bekerja sama menempatkan pihak lainnya dalam posisi yang sama (kesetaraan). Dalam Islam, persamaan merupakan substansi keadilan, sebab keadilan mengharuskan persamaan di antara manusia dalam segala bidang.52 Keadilan bukanlah berarti persamaan secara mutlak, namun adanya kesetaraan antara hak dan kewajiban.53 Ketika ada lembaga keuangan yang melakukan hubungan dengan pelanggannya (anggotanya) , baik dalam transaksi komersial maupun kebaikan (tabarru’), sudah semestinya masing-masing pihak mengetahui hak dan kewajibannya secara jelas. Apalagi keuangan mikro yang melayani masyarakat miskin yang notabene banyak yang tidak memahami tentang hukum, maka Lembaga keuangan mikro harus dapat memberikan penjelasan yang sejelasjelasnya kepada mereka, sehingga tidak ada yang merasa di dzalimi oleh pihak lain. Semua pihak harus mendapat pelayanan yang sama tanpa membedabedakan kaya-miskin, laki-laki – perempuan, orang desa atau orang kota, saudara 50
Q.S. Al-Ma’idah : 2
51
Para fuqaha membagi bentuk kerjasama dalam empat macam, yaitu (1) syirkah abdan, (2) syirkah mufawadhah, (3) syirkah wujuh, dan (4) syirkah ‘inan. Lihat lebih lanjut Hendi S. Fiqih Mu’amalah (Jakarta:. Rajawali Press, 2008), 292 52
Lihat Q.S. al-Hujurat: 13. ‚ Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu Dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersukusuku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu.‛. Rasulullah SAW menyampaikan khutbah pada pertengahan hari tasyriq dalam haji wada’ ‚ Hai manusia! Ketahuilah bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah satu, dan bapak kamu adalah satu. Ketahuilah, tiada keutamaan bagi orang Arab atas orang ajam (non-Arab), dan orang Ajam atas orang Arab; dan tiada keutamaan bagi orang merah atas orang hitam, dan orang hitam atas orang merah, melainkan dengan takwa‛. 53
Lihat, DR. Yusuf Qardhawi, Al-Fatwa bayna al-Ind}iba>t} wa Al-Tasayyub, 130
75
atau bukan saudara, muslim atau pun non-muslim. 54 Memposisikan masyarakat miskin sebagai partner usaha dalam memandirikan ekonomi adalah pilihan yang terbaik dan benar. Ketika masyarakat miskin dijadikan sebagai obyek ‚dana sosial-filantrofi‛ , maka mereka hakekatnya telah kehilangan kebebasan dan memilih, dan menempatkan mereka pada posisi ‚tangan di bawah‛. Selain dalam pandangan agama mereka ‚hina‛ atau kita yang menghinakan mereka dengan cara ‚diberi‛ bukannya mereka di’angkat‛ dan disetarakan dengan kita ‚keuangan mikro Islam‛ sebagai mitra dalam menjalankan kegiatan ekonomi produktif. Sehingga akhirnya mereka dapat mandiri dan berdikari. Hubungan kemitraan antara lembaga keuangan mikro Islam dengan masyarakat miskin dapat terwujud dalam berbagai pilihan akad yang dishari’ahkan. Namun organisasi yang dibangun untuk mengoperasionalisasikan pelayanan jasa keuangan mikro pun semestinya menggunakan prinsip kemitraan. Prinsip kemitraan dalam bahasa Mahmud Syaltut adalah Syirkah Ta’awwuniyah. Bentuk organisasi ‚lembaga/badan usaha‛ yang mendekati prinsip tersebut adalah koperasi.
54
‘Umar berpendapat bahwa manusia jika dikebiri kebebasan dan hak memilihnya, maka dia akan kehilangan keseimbangan dan kepribadiannya yang mandiri. Lihat Fikih Ekonomi ‘Umar ibn al-Khattab. 416
76
C.
PRAKTEK TERBAIK KEUANGAN MIKRO DI DUNIA
Keuangan mikro dipraktekkan oleh berbagai lembaga di dunia, baik oleh lembaga keuangan formal55 maupun lembaga keuangan non-formal56. Sejak tahun 1997, kredit mikro dalam ‚Microcredit Summit 1997‛ telah menjadi paradigma baru dalam mengatasi masalah kemiskinan di dunia, dan dikukuhkan oleh Perserikatan bangsa-Bangsa (PBB) dalam ‚Microfinance Summit 2005‛ yang menjadikan tahun 2005 sebagai ‚The International Year of Micro Credit‛ sebagai alat pengentas kemiskinan dan pembangunan ekonomi di dunia. Masyarakat dunia, baik pemerintah maupun swasta mencoba untuk mempraktekkan keuangan mikro dalam berbagai model dan pendekatan yang berbeda. Namun tidak semua pihak yang mencoba mempraktekkannnya dapat berhasil dengan baik. Ada lembaga-lembaga yang berhasil mempraktekkan keuangan mikro di berbagai negara di dunia57. Organisasi yang berhasil mempraktekkan keuangan mikro ini antara lain Grameen Bank di Banglades58, Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit59 di Indonesia, BancoSol di Bolivia60, Association for Social Advancement (ASA) di Bangladesh61. Actuar Bogota di Colombia62, Share
55
Lembaga keuangan yang telah mendapatkan ijin operasional dari otoritas moneter (Bank Sentral) negara yang bersangkutan, misalnya Perbankan. 56
Lembaga yang menjalankan kegiatan keuangan, namun ijin operasionalnya diperoleh bukan dari otoritas moneter, misal Perusahaan Leasing, Pegadaian, Asuransi, dsb. Yang mendapatkan ijin operasional dari Departemen keuangan, atau Koperasi yang mendapatan ijin dari Departemen Koperasi, serta Yayasan di bawah pembinaan Departemen Sosial. 57
Indikator keberhasilan mereka dapat diukur dari luas jangkauan pelayanan terhadap masyarakat miskin, tingkat kedalaman jangkauan dengan besaran pinjaman yang relatif kecil, memberikan dampak perubahan kesejahteraan ekonomi bagi nasabah dan anggotanya, dan dapat berlanjut dalam jangka panjang karena dikelola secara efektif dan efisien. 58
Grameen Bank didirikan oleh Prof.Muh.Yunus tahun 1976, baca lebih lanjut Muhammad Yunus, Bank Kaum Miskin (Jakarta:marjin Kiri, 2008), 2-5 59
BRI sebagai Bank milik Pemerintah Indonesia membuka dan melayani jasa keuangan di desa-desa di seluruh Indonesia dengan produknya yang sangat terkenal yaitu BIMAS (Bimbingan Massal) dan KUPEDES (Kredit Usaha Pedesaan) yang di mulai pada tahun 1970an. Lihat lebih lanjut Soetanto Hadinoto, Kredit Mikro (Jakarta: PT.Elexmedia Komputindo, 2005), 1-13 60
Berdiri pada bulan Februari 1992 yang dimiliki oleh Bank Komersial ‚ La Paz‛ di Bolivia yang fokus pada pembiayaan mikro. Baca lebih lanjut pada Elisabeth Rhyne dan Linda S.Rotblatt, What Makes Them Tick? (New York: ACCION International, 1997), 7 61
Berdiri tahun 1978 di Banglades, Baca lebih lanjut Kelly Hattel, ‚Microfinance Clients, Product/Services and Market Niches‛, Microfinance Network (Calmeadow: ACCION International, 2002), 44-48 62
Berdiri tahun 1988 di Bogota, Colombia. Baca lebih lanjut, pada Elisabeth Rhyne dan Linda S.Rotblatt, What Makes Them Tick?, 10-11
77
Microfin Limited di India63, Banco del Desarollo di Cili64, K-Rep Bank di Kenya65, MiBanco di Peru66, Citi Savings and Loans Company Ltd di Ghana67. Untuk mengilustrasikan keberhasilan lembaga yang mempraktekkan keuangan mikro di atas, di bawah ini (Lihat Tabel : 4.1) disajikan performance masing-masing organisasi. Tabel 3.1 Performa Lembaga Keuangan Mikro Dunia Nama Lembaga
Jumlah Nasabah
Rata-2 Jml Pinjaman (US$) $72
NPL
Nasabah Wanita
7.600.000
Outstanding Portofolio (M US$) $609
Grameen Bank, Bangladesh (2007)68 Credit Union69 BRI unit,Indonesia BancoSol, Bolivia ASA SML, India Banco del Sarollo, Chili
0.8%
97%
700.000 2.615.679 19.861 638.294 216.000 75.755
$600 $669.3 $63 $41.8 $14.88 $63
$558 $386 $833 $106 $1.250
2% 4.7% 2.0 0.1% 0% 6.4%
25% 65% 82% 100% 45%
Sumber: Data yang diolah dari Sumber Pustaka
63
Berdiri tahun 1993 di India yang disponsori oleh the Asia Pacific Development Center di Malaysia dan Grameen Trust di Bangladesh. Baca lebih lanjut Kelly Hattel, ‚Microfinance Clients, Product/Services and Market Niches‛, Microfinance Network (Calmeadow: ACCION International, 2002), 8-9 64
Berdiri pada 30 Juni 2003 di Cili yang dimiliki oleh Bank swasta, baca lebih lanjut Kelly Hattel, ‚Microfinance Clients, Product/Services and Market Niches‛, Microfinance Network (Calmeadow: ACCION International, 2002), 10 65
Berdiri pada bulan Juni 1997 di Kenya yang didirikan oleh investor lokal Kwa Multipurpose Co-operative Society, dan kepemilikannya sebagian besar oleh K-Rep Bank. Baca lebih lanjut Craig F. Churchill, Moving Microfinance Forward ( Washington D.C: Microfinance Network, 1998), 9 66
Berdiri tahun 1996 yang diprakarsai oleh Accion Comunitaria del Peru termasuk lembaga keuangan non-bank di Peru. Baca lebih lanjut Craig F. Churchill, Moving Microfinance Forward ( Washington D.C: Microfinance Network, 1998), 13-14 67
Berdiri tahun 1992 yang didirikan oleh Lembaga Keuangan non-Bank (Non-Bank Financial Institutions (NBFI) di Ghana. Craig F. Churchill , Moving Microfinance Forward ( Washington D.C: Microfinance Network, 1998), 15 68
Latifee, ‚the Experience of Grameen Bank‛, Presented at the Conference on Deepening Financial Sector Reforms and RegionalCooperation in South Asia‛ held at the Gulmohar Hall, India Habitat Centre, Lodi Road,New Delhi-110003, India, November 06 – 07, 2008 69
Elisabeth Rhyne dan Maria Otero, ‚ The Changing Face of Microfinance: Closing the Quality Gap‛, MicroBanking Bulletin, Issue 13, Autumn 2006. 3
78
Pada penelitian ini penulis hanya membahas mengenai produk pembiayaan (kredit) saja, sehingga pengalaman terbaik yang dipraktekkan oleh praktisi keuangan mikro tersebut akan dikaji dari sisi fitur produk pembiayaan dan metodologi pembiayaannya. Bentuk-bentuk fitur produk pembiayaan pada dasarnya sama, antara Lembaga yang satu dengan lainnya, yang membedakannya adalah metodologi dan pendekatan yang digunakannya. Karakteristik utama dari produk pembiayaan bagi keuangan mikro, meliputi (1) Plafon pembiayaan70, (2) Kegunaan pembiayaan71, (3) jangka waktu72 , (4) frekuensi pembayaran73, (5) analisa kelayakan kredit74, (6) mitigasi risiko75, (7) sustainability76, dan (8) kualitas portofolio. 77 Kredit mikro yang laksanakan oleh berbagai organisasi ada yang bersifat hanya sebagai salah satu bentuk program charity saja, ada juga yang masih menjadi pilot project untuk institusi tertentu maupun telah menjadi line product bagi organisasi yang sudah mapan. Produk pembiayaan yang menjadi objek dalam riset ini adalah produk pembiayaan yang sudah menjadi line product dan proven. Keberhasilan para praktisi keuangan mikro dalam mengembangkan produk mereka menjadi perhatian utama dalam riset ini78. Mereka rata-rata memulai kegiatan keuangan mikro dengan membuka usaha pembiayaan, tentunya ini cukup logis karena mereka beroperasi tanpa dukungan legal dari otoritas moneter sehingga ketika akan menghimpun dana dari masyarakat akan mendapat kesulitan. Dua lembaga keuangan formal yang mengoperasikan kredit mikro yaitu BRI dan Grameen Bank, mereka memulai usahanya dari meminjamkan dana kepada masyarakat79. Mereka melayani nasabah melalui lebih dari seribu lokasi yang tersebar di
70
Plafon pembiayaan berkisar antara Rp. 1juta sampai Rp. 50juta, tergantung dari wilayah geografiknya. 71
Pinjaman digunakan untuk modal kerja
72
Jangka waktu pinjaman berkisar antara 6 sampai 18 bulan
73
Pada umumnya mingguan atau bulanan
74
Analisis pembiyaaan berbasis penilaian kualitatif
75
Mitigasi risiko dilaksanakan pada seleksi pribadi di tingkat kelompok
76
Untuk mempertahankan pelayanan dan keberlanjutan usaha di bidang jasa keuangan mikro pada umumnya melalui tingkat suku bunga yang relatif lebih tinggi dari tingkat bunga pasar. 77
Mario La Torre dan Gianfranco A. Vento, Macmillan,2006), 23
Microfinance (Hampshire: Palgrave
78
Performance mereka dalam perannya sebagai intermediasi keuangan dapat terlihat pada jumlah anggota (nasabah), ukuran portofolio pinjaman, jumlah tabungan, dan tingkat kemacetan pinjaman (NPL) 79
Jumlah anggota dan nasabah BRI sebanyak 1,9 juta orang dan Grameen Bank sebanyak 1,6 juta orang.
79
seluruh negeri,80 sedang lembaga keuangan non-formal lainnya diinisiasi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (non goverment Organization-NGO). Lembaga keuangan yang menjalankan keuangan mikro dengan jumlah portofolio anggota (nasabah) antara 10.000 anggota sampai satu juta lebih anggota, mereka rata-rata memiliki dasar metodologi pembiayaan yang sudah teruji dan stabil. Tingkat kegagalan bayar (default) dan tingkat kemacetannya terkontrol secara ketat.81 Mereka telah menemukan cara dari praktek terbaik pelaku keuangan mikro yang telah fokus memilih menjadi institusi keuangan mikro komersial yang berhasil di dunia82.
D.
METODOLOGI PEMBIAYAAN DALAM KEUANGAN MIKRO
Pendekatan yang dinilai dapat dijadikan model dalam proses delivery dana dan metodologi pembiayaan dapat merujuk pada praktek yang dilakukan oleh organisasi-organisasi yang berhasil dalam implementasi keuangan mikro, antara lain (1) Grameen Bank, (2) Association for Social Advancement (ASA), (3) Credit Union, dan (4) the Village Bank Grameen Model telah banyak diadpsi dan direplikasi oleh lembagalembaga microfinance di seluruh dunia. Model ini diambil dari Grameen Bank yang didirikan oleh Muh. Yunus di Banglades telah berhasil menjadi ikon microfinance internasional. Bank ini membiayai masyarakat miskin di daerah pedesaan Bangladesh83. Grameen Bank membuat pembiayaan yang berbasis kelompok yang beranggotakan lima orang, dan adanya ‚center‛ yang menjadi media bertemunya tiap-tiap kelompok tiap seminggu sekali. Pinjaman ini tidak mensyaratkan adanya agunan ‚jaminan‛ namun ada kewajiban tanggung renteng apabila ada anggota yang mengalami ‚default‛. Frekuesni pembayaran dalam bentuk mingguan, ketika bertemu di Center. Jangka waktu pinjaman sampai dengan 50 minggu atau satu tahun.Tingkat marjin (bunga) pinjaman sekitar 20%, sejak tahun 1983 Grameen Bank telah di akui oleh Pemerintah Bangladesh sebagai Bank. Grameen Bank melayani masyarakat miskin dan wanita. Kebanyakan anggota Grameen Bank adalah wanita.84 Grameen Bank ini telah menjadi model bagi pengembangan praktek keuangan mikro di dunia.
80
Elisabeth Rhyne dan Linda S.Rotblatt, What Makes Them Tick? , Exploring The Anatomy of Major Microfinance organization (New York: ACCION International, 1997), 11 81
Elisabeth Rhyne dan Linda S.Rotblatt, What Makes Them Tick----------, 17
82
David Roodman dan Uzma Qureshi, Microfinance as Business (New Delhi: Center for Global Development, November 2006), 1 83
Elisabeth Rhyne dan Linda S.Rotblatt, What Makes Them Tick----------, 5
84
Metode Pembiayaan dengan teknik kelompok dapat dipelajari lebih lanjut sebagaimana terlampir dalam penelitian. Lihat lampiran :3
80
Association for Social Advancement (ASA) berdiri tahun 1978 dengan tujuan untuk menegakkan keadilan sosial. ASA memulai kegiatannya berupa pemberian pinjaman dana dalam bentuk micro credit program ke wilayahwilayah baru yang belum tersentuh program dana dari donor. Tahun 1995 ASA telah menjadi program yang mandiri dalam melakukan pelayanan kepada nasabah. Perubahan-perubahan besar yang dilakukan pada tahun 1995 antara lain: (1) melakukan assesment tanpa melibatkan asesor dari luar, (2) sistem operasi diperketat dan dilakukan desentralisasi, (3) kelompok-kelompok yang dibiayai diubah dari laki-laki menjadi wanita. Metodologi yang dikembangkan oleh ASA sedikit berbeda dengan model keuangan mikro lainnya85. ASA bekerja melalui tanggung jawab individu dengan metode yang lebih sederhana dan fleksibel. Manajemen, pembukuan, sistem pengarsipan dan sebagainya disusun lebih sederhana dan nonkonvensional. ASA merupakan salah satu bentuk model LKM yang tumbuh sangat cepat di Bangladesh. Lembaga ini memiliki misi untuk mendukung masyarakat berpenghasilan rendah (miskin) melalui fasilitas tabungan dan pembiayaan.86 ASA menggunakan strategi low-cost dalam menjalankan metodologi pelayanan jasa keuangannya, dimana didesain untuk membuat kegiatan berjalan secara efektif dan efisien. Manual kegiatan operasi telah diperkenalkan dan disusun secara detail sebagai buku panduan dalam mengimplementasikan program. Petugas ASA yang berkantor di Kantor Cabang mengunjungi ke desadesa dan mengidentifikasi calon anggota setelah melakukan penilaian tingkat pendapatan mereka. Kelompok dibentuk hanya menjadi sarana untuk mengumpulkan mereka. Jumlah calon anggota yang dikumpulkan rata-rata berjumlah 25 orang wanita miskin. Ada empat petugas pembiayaan ASA (Credit Officer) dari Cabang dan masing-masing memegang 18 kelompok yang mengkover sebanyak 450 anggota. Selanjutnya, masing-masing kantor cabang melayani 1.800 wanita miskin. Anggota kelompok dapat menerima pinjaman dana untuk memulai usaha mereka. Beban administrasi untuk pinjaman mereka diberikan sebesar 15% dengan pembayaran selama setahun dalam bentuk mingguan selama 46 minggu secara installment. Program tabungan ASA dijadikan sebagai sumber utama dalam pembiayaan, sehingga inovasi produk terus dilakukan. ASA membuat program 85
Pada umumnya LKM yang menggunakan metode kelompok dalam sistem pembiayaannya menggunakan tanggung jawab renteng (tanggung renteng), misal sistem grameen. 86
ASA sudah tidak tergantung terhadap dana donor mulai tahun 2001, dimana struktur modalnya berasal dari tabungan anggota sebesar 24%, modal sendiri 41%, pinjaman 0,57%, Penempatan pihak lain 29%, lainnya 5,43%. Lihat Kelly Hattel, ‚Microfinance Clients, Product/Services and Market Niches‛, Microfinance Network (Calmeadow: ACCION International, 2002), 46
81
tabungan yang dihimpun mingguan. ASA menentukan jumlah minimum tabungan yang wajib dilakukan oleh anggota ASA sebesar Tk.15 dan Tk.3087 tiap minggu. Selain itu juga ada tabungan sukarela, yang dikenalkan kepada anggota dan ternyata hasilnya sangat signifikan.88 Pada tahun 2003, ASA menciptakan dua jenis produk baru yaitu asuransi pinjaman dan asuransi jiwa kepada anggotanya. Prosesnya sangat sederhana, biaya premi sebesar Tk.3 untuk pinjaman per-seribu dan Tk.10 dibayarkan perminggu untuk asuransi jiwa. Apabila ada kematian atau kecelakaan yang menimpa anggota, maka sisa pinjaman dibayarkan dari asuransi dan mendapatkan dana asuransi sebesar 6x lebih dari jumlah dana yang disimpan, namun jika tidak terjadi sesuatu (kematian/kecelakaan), maka anggota menerima total simpanannya ditambah dengan dividen. Tantangan yang dihadapi ASA adalah mempertahankan tingkat pembayaran kembali yang tinggi. ASA berhasil muncul sebagai pionir dalam pendekatan minimalis, mendesain sebuah model keuangan mikro yang replicable89 dalam semua lingkungan dan wilayah yang luas. ASA berkomitmen untuk memperluas jangkauan, menekan biaya dan beban kredit secara optimal, dan mengembangkan sumber keuangan mandiri. Model Credit Union hampir sama dengan model koperasi di Indoensia, yang mensyaratkan kepada calon nasabahnya untuk bergabung terlebih dahulu menjadi anggota organisasi sebelum menjadi debitur. Lembaga yang menggunakan model ini banyak menggunakan asas-asas koperasi, sehingga ada pembinaan kepada anggota dan kegiatan pertemuan anggota dalam periode tertentu. Pendekatan dalam deliveri kreditnya menggunakan individual lending. Tanggung jawab memenuhi kewajiban apabila terjadi kegagalan bayar sepenuhnya ada di masing-masing anggota (debitur). Dalam model ini jaminan tidak menjadi syarat utama dalam proses pencairan pinjaman90. Model Village Bank (Bank Desa) dipraktekkan oleh banyak lembaga keuangan mikro sebagai model yang paling sederhana, karena menggunakan pendekatan individual lending. Model ini cukup konvensional karena produknya hampir sama dengan perbankan konvensional. Lembaga berdiri dan beroperasi 87
Nilai tukar Taka terhadap dolar adalah US$1 = Tk.62 atau nilai Tk.30 = ± Rp. 4500,-, jika US$1 = Rp.9000 88
Pada bulan April 1997, ASA memperkenal proeduk baru yang disebut ‚ VOLUNTARY SAVINGS PRODUCT‛ , produk ini ditawarkankepada anggotanya untuk menabung dan menarik kembali secara sukarela. ASA memberikan bunga sebesar 7% kepada penabung dan membebankan biaya pinjaman sebesar 15%. Kelly Hattel, ‚Microfinance Clients, Product/Services and Market Niches‛, Microfinance Network ---------, 47 89
Model yang dikembangkan ASA disebarluaskan dengan metode yang lebih sederhana melalui model SHG (Self Help Group) yang terlampir dalam penelitian ini. Lihat lampiran 4 90
Kelly Hattel, ‚Microfinance Clients, Product/Services and Market Niches‛,
Microfinance Network ---------, 22
82
secara mandiri yang menempatkan nasabah sebagai pihak debitur dan tidak terikat dengan aturan-aturan tertentu. Pihak LKM akan menilai secara obyektif calon debiturnya, baik penilaian secara kualitatif maupun kuantitatif tentang kelayakan usahanya dan kemampuan membayarnya. Setelah dinyatakan layak, maka calon nasabah dapat dilayani menjadi nasabah peminjam. Model ini di Indonesia dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan BRI Unit. Dalam model ini jaminan menjadi syarat mutlak dalam proses pencairan kreditnya. Petugas kredit melakukan penilaian terhadap kelayakan usaha calon debitur dengan melihat kemampuan bayar dan persyaratan 5C lainnya91.
E.
PRINSIP-PRINSIP (KEY SUCCESS FACTOR) KEUANGAN MIKRO
Berdasarkan analisis fenomenologis di atas, maka ada beberapa prinsipprinsip keuangan mikro yang menjadi dasar dalam mencapai keberhasilan mempraktekkan keuangan mikro , antara lain : (1) Skala dan kedalaman jangkauan pembiayaan, (2) Keberlanjutan (sustainability), (3) Pemberdayaan (social intermediatory). (1). Skala dan kedalaman Jangkauan Pembiayaan (Outreach) Keuangan mikro yang memiliki sasaran masyarakat miskin dengan jumlah populasi terbesar dari bagian masyarakat di negara-negara berkembang dan negara dunia ketiga (miskin) membutuhkan metodologi pendekatan khusus dalam menjangkau kelompok sasarannya. Masyarakat miskin yang tinggal di sebagaian besar wilayah-wilayah pedesaan dan di daerah pinggiran kota membuat makin sulitnya mereka menjangkau akses infrastrukur kehidupan yang layak. Lembaga keuangan formal yang berlokasi di daerah-daerah perkotaan (pusat kota) hampir di seluruh negara telah menjadi Institusi elit yang tidak terjangkau oleh masyarakat miskin, terutama yang tinggal di wilayah pedesaan. Lembaga keuangan formal (perbankan) yang sudah mulai masuk ke wilayah pedesaan pun, ternyata mengalami hambatan untuk menjangkau masyarakat miskin akibat tidak bankabel. Kemampuan menjangkau nasabah masyarakat miskin di wilayah yang tersebar di daerah-daerah pedesaan merupakan parameter tersendiri dalam mengukur tingkat keberhasilan (dampak) keuangan mikro dalam meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga akan mengurangi angka kemiskinan.92 Ada sekitar 95% dari 190 juta masyarakat 91
Prinsip-prinsip kehati-hatian dalam perbankan konvensional digunakan untuk menilai kelayakan calon debitur. Lihat David Roodman dan Uzma Qureshi, Microfinance as Business (New Delhi: Center for Global Development, November 2006), 6 92
Keuangan mikro adalah alat penanggulangan kemiskinan yang paling efektif di dunia. Lihat Artikel yang diterbitkan Asean Development Bank (ADB) yang berjudul Finance for the Poor : Microfinance Development Strategy. Baca juga laporan IRTI dan IDB yang berjudul
83
miskin di wilayah Asia dan Pasifik yang masih belum dapat mengakses jasa keuangan.93 Dunia Islam yang berpenduduk lebih 1,2 Miliar orang, tinggal dari wilayah Sinegal sampai Filipina yang meliputi 6 wilayah yaitu Afrika Utara, subsahara Afrika, Timur Tengah, Asia Tengah, Asia Selatan dan Asia Tenggara. Kecuali Asia Tenggara dan Timur Tengah, mayoritas penduduknya berada dalam tingkat kemiskinan yang tinggi, terutama di daerah pedesaan dan masyarakat urban. Indonesia memiliki angka kemiskinan sebesar 17,4% (36,3juta jiwa)94, Pada sisi lain, keluarga prasejahtera, yaitu keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan) juga terus meningkat. Pada 2004, keluarga prasejahtera baru mencapai 12,91 persen dari jumlah penduduk. Sedangkan pada 2008 sudah mencapai 20,04 persen, sebuah peningkatan yang luar biasa. Dalam rentang waktu empat tahun, orang paling miskin meningkat sekitar tujuh persen. Gambaran tersebut dapat diterjemahkan bahwa jurang pemisah antara yang kaya dan miskin semakin jauh.95 Dalam catatan IDB dalam kertas kerjanya tahun 2007, ditulis bahwa Indonesia dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia memiliki orang miskin lebih dari separoh penduduknya yaitu 129 juta orang tergolong miskin dengan penghasilan kurang dari US$2 perhari.96 Dunia di luar anggota IDB yang memiliki penduduk muslim cukup besar seperti India memiliki penduduk muslim sebanyak 180 juta orang dan Rusia sebanyak 28 juta orang. Keberadaan keuangan mikro adalah untuk menjembatani terjadinya lack dan gap antara kebutuhan jasa keuangan masyarakat miskin dengan lembaga keuangan formal. Sehingga masyarakat miskin dapat mengakses jasa keuangan baik pembiayaan, tabungan, asuransi maupun jasa keuangan lainnya. Melalui berbagai layanan jasa keuangan yang dimiliki oleh keuangan mikro, orang miskin diharapkan mampu melakukan investasi, memperoleh penghasilan lebih besar, menabung dan menjadi sejahtera kualitas hidupnya. Skala adalah jumlah atau besaran atau volume-kuantitas masyarakat yang dilayani oleh jasa keuangan mikro. Makin besar masyarakat miskin yang terlayani oleh lembaga keuangan mikro, maka mengindikasikan lembaga tersebut berdaya guna bagi masyarakatnya. Sedangkan kedalaman jangkauan pembiayaan maksudnya makin miskin masyarakat yang dilayaninya maka mengindikasikan Framework and strategies for Development of Islamic Microfinance Services, Working Paper for IFSD Forum, Sinegal. 2007. 93
Asean Development Bank (ADB). Rural Asia Study: Beyond the Green Revolution. (Manila:ADB, 2000) 94
Irfan Abu bakar, dkk (editor). Filantropi Islam dan Keadilan Sosial. (Jakarta: CSRC UIN, 2006), 4 95
Agus Suroso, Potret Buram Kemiskinan. Harian Pikiran Rakyat, Selasa 31 Maret
2009 96
Asumsinya, jika saat ini US$1 ekuivalen dengan Rp. 9500,- , maka sebagian besar penduduk Indonesia berpenghasilan kurang Dari Rp. 19.000,- perhari.
84
kedalaman jangkauan. Hal ini mengisyaratkan bahwa lembaga keuangan mikro dengan asset tertentu dan menggunakan dananya untuk melakukan pembiayaan dengan jumlah plafon yang makin kecil relatif akan menjangkau jumlah masyarakat miskin lebih banyak dibandingkan dengan asset yang sama tapi dengan plafon yang lebih besar. Sebagai sebuah ilustrasi misalnya ada dua LKMS yaitu A dan B, dimana A memiliki outstanding pembiayaan sebesar Rp. 100 juta dan LKMS B juga sama, namun LKMS A memiliki nasabah sebanyak 1000 orang, sedangkan LKMS B memiliki nasabah sebanyak 100 orang. Berarti LKMS A memiliki skala dan kedalaman jangkauan dibandingkan dengan LKMS B. Prinsip skala dan kedalaman jangkauan ini penting dipahami oleh praktisi dan akademisi keuangan mikro karena keberadaan keuangan mikro untuk dapat mengakses sebanyak mungkin masyarakat miskin agar terlayani jasa keuangan. Studi yang dilakukan oleh beberapa peneliti97 terhadap kemampuan masyarakat di berbagai negara dalam mengakses jasa keuangan menunjukkan bahwa akses terhadap jasa keuangan dari 56 negara anggota IDB (Islamic Development Bank), penduduk Indonesia yang mampu mengakses jasa keuangan tidak lebih dari setengahnya. Sebagai perbandingan terlihat dalam tabel di bawah ini : Tabel 3.1 Tingkat Akses Penduduk terhadap Jasa Keuangan di berbagai negara Negara
Akses Jasa Keuangan (%)
Lebanon
79 %
Saudi Arabia
62%
Malaysia
57%
Kazakhtan, Turki, Tunisia, 40% Mesir dan Indonesia Sumber : diolah dari hasil riset : Patrick Honohon, Cross Country Variations in Houshold Access to Financial Services. World Bank Conference on Access to Finance, March 15-16, 2007.
97
Para peneliti yang mengukur tingkat akses penduduk di suatu negara terhadap jasajasa keuangan antara lain Cristen, Robert Peck, Veena Jayadeva dan Richard Rosenberg (2004) yang hasilnya dipublikasikan dalam bentuk paper dengan judul ‚ Financial Insitution with a Double Bottom Line: Implication for the future of Microfinance‛. Washington DC.
85
Dimensi akses terhadap jasa keuangan didefinisikan oleh Nimal Fernando (2007) sebagai berikut :
Akses penuh yaitu seseorang yang memenuhi persyaratan menggunakan jasa keuangan formal atau semiformal sehingga ia dapat menggunakan jasa keuangan tersebut ketika membutuhkannya. Akses tidak penuh, meliputi : Dimensi ruang lingkup (scope) yaitu seseorang yang memiliki akses terhadap beberapa jasa keuangan saja dari lembaga keuangan formal dan semiformal. Misal : seseorang dapat mengakses simpanan tapi tidak dapat mengakses pembiayaan (kredit) dan asuransi. Dimensi kelembagaan yaitu beberapa orang yang memiliki akses jasa keuangan ke lembaga semiformal (koperasi) tapi tidak dapat mengakses ke lembaga keuangan formal (bank). Dimensi kuantitas yaitu seseorang yang memiliki akses terhadap jasa keuangan tapi tidak dapat memenuhi kebutuhan yang diharapkannya secara penuh. Dimensi Harga yaitu seseorang yang mungkin memiliki akses tetapi tidak mampu membayar harga (administrasi+provisi dan bunga) yang ditetapkan lembaga keuangan tersebut. Dimensi Kualitas yaitu seseorang hanya dapat mengakses untuk jasa keuangan dengan produk yang tidak (sesuai) dengan yang dibutuhkannya. Dimensi gender yaitu hanya laki-laki saja yang dapat mengakses jasa keuangan tapi perempuan tidak. Dimensi Umur yaitu orang tua dan anak muda tidak dapat mengakses jasa keuangan. Dimensi lain yaitu jasa keuangan hanya untuk kelompok , suku, agama, etnis dan golongan tertentu saja.
86
Berkaitan dengan daya jangkau keuangan mikro terhadap sebanyak mungkin masyarakat miskin di suatu wilayah atau negara sangat tergantung kepada fitur produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan mikro yang menyelenggarakannya. Fitur produk yang memiliki dimensi-dimensi akses sebagaimana tersebut di atas akan mampu memecahkan masalah kemiskinan.98 Rajan dan Zingales (2004:28) dalam Nimal menjelaskan bahwa keterbatasan mengakses jasa keuangan akan mengurangi pilihan bagi para warga dalam menentukan cara kerja dan hidup mereka. Sehingga perluasan kemampuan mengakses jasa keuangan akan berpengaruh secara signifikan terhadap efisiensi alokasi sumber daya dan keuangan, pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita dan redistribusi asset bagi masyarakat banyak.99 Untuk dapat menjangkau masyarakat miskin seluas mungkin diperlukan pemahaman terhadap kebutuhan mereka. Mereka membutuhkan jasa keuangan karena mereka sering menghadapi kegiatan-kegiatan yang dapat menghabiskan dana yang lebih besar dibandingkan dengan dana yang mereka miliki. Rutherford dalam bukunya The Poor and Their Money, menjelaskan tiga kategori kejadian utama mereka yaitu (1) kegiatan siklus hidup100 , (2) kebutuhan mendadak101, (3) peluang investasi102. Mereka membutuhkan tidak hanya sekedar pembiayaan, tapi juga simpanan, pengiriman uang (transfer), dan jaminan kesehatan dan masa tua (asuransi). Studi dampak yang dilakukan oleh M. Rahman (2010) menjelaskan bahwa program keuangan mikro Islam (Rural Development Schema) yang didirikan pada tahun 1995 di Bangladesh, saat ini (tahun 2010) telah mampu melayani 520.000 orang dengan nasabah 94%-nya adalah wanita. Berdasarkan hasil survey terhadap 1.020 responden (nasabah) menunjukkan secara significant telah meningkatkan kegiatan keberagamaan mereka (sholat dan puasa), serta secara
98
Ahmad Subagyo dan Budi Purnomo dalam bukunya Grassroot and Comercial Microfinance: Theory and Practice, menyebutkan fitur produk keuangan mikro meliputi sasaran (nasabah) pembiayaan, tujuan pembiayaan, persyaratan (umur,pekerjaan,tempat tinggal) pembiayaan, biaya pembiayaan. 99
Baca lebih lanjut Nikmal A Fernando. Low Income household Access to Financial
Services,(Manila: ADB, 2007), 2 100
Kegiatan dalam siklus hidup seperti menikah, kelahiran anak, kematian, membangun rumah, dsb). Pengeluaran yang berkaitan dengan pendidikan, perayaan-perayaan tertentu, dan masa panen atau panceklik) 101
Kebutuhan investasi, misalnya membeli tanah, membeli perlengkapan rumah tangga, membuka usaha dan sebagainya.
87
ekonometrika mampu meningkatkan pendapatan, meningkatkan tingkat produktivitas hasil panen (bagi petani), dan mengurangi pengangguran.103 (2). Keberlanjutan Organisasi (sustainability) Jasa keuangan mikro diselenggarakan oleh lembaga keuangan formal dan lembaga keuangan informal.104 Lembaga keuangan yang menyediakan jasa keuangan mikro menghadapi tantangan dan risiko yang lebih besar dibandingkan dengan lembaga keuangan yang melayani masyarakat mapan ekonominya. Secara teori LKM/S menghadapi risiko kegagalan bayar para nasabahnya yang tinggi berkaitan dengan kondisi ekonomi sasaran pembiayaannya. Namun dalam praktek keuangan mikro di dunia, sebagian lembaga keuangan mikro mampu tetap eksis dan berlanjut (sustainable) bahkan bertumbuh makin besar.105 Kunci keberlanjutan lembaga keuangan mikro adalah mampu beroperasi secara komersial, dalam arti nilai pengembalian yang diterima dari nasabah berupa pokok plus marjin dapat menutup seluruh biaya yang dikeluarkan oleh lembaga ditambah dengan profit marjin yang dapat dipergunakan untuk pengembangan organisasi. Paradigma baru merujuk kepada semua konsep dan metode yang telah dikembangkan untuk memungkinkan lembaga keuangan mikro mampu melayani jasa keuangan tanpa subsidi dan bantuan donor. Penelitian menemukan bahwa jasa keuangan mikro dapat berjalan secara berkelanjutan dalam berbagai lingkungan ekonomi, politik dan geografis, dan diantara berbagai kondisi ekonomi makro.106 Robinson membagi tingkat keberlanjutan dalam tiga kelompok, yaitu :
\ embaga dimana pendapatan dari usaha (marjin,pen) dan provisi tidak L menutup biaya operasional. Lembaga dimana pendapatan menutup biaya operasional namun tidak menutup biaya komersial dari dana yang dipinjamkan. 103
Miazur Rahman, Islamic micro-finance programme and its impact on rural poverty alleviation, International Journal of Banking and Finance, Volume 7, Issue 1 2010 Article 7. _Islami Bank Bangladesh Ltd 104
Lembaga keuangan formal adalah lembaga keuangan yang dalam operasionalisasinya mendapatkan ijin Dari lembaga otoritas moneter di negara yang bersangkutan, seperti Bank. dan sebaliknya lembaga keuangan informal adalah lembaga keuangan yang beroperasi tanpa ijin Dari otoritas moneter namun mendapatkan ijin Dari lembaga pemerintah lainnya, seperti Koperasi, BMT, dan Badan Kredit Desa (BKD), 105
Beberapa LKM diantaranya (1) YAMIDA dengan anggota 8.986 orang berdiri tahun 2005 dengan NPL 0,18% (2008), (2) yayasan Para Sahabat memiliki nasabah 54.649 berdiri tahun 1999, (3) KOSPIN JASA beranggotakan 3.177 dengan asset sebesar Rp. 1,1 triliun (2006), (4) Koperasi Wanita (KOPWAN) memiliki 11.998 orang dengan NPL 0,66%. Baca lebih lanjut Nining I Soesilo, dkk. Keuangan Mikro Indonesia, Buku 1 : Profil dan Perkembangan. UKMC-FE UI. Jakarta, 2009 106
M. Roibnson. The Microfinance Revolution. (Washington DC: The World Bank.
2009.). 58
88
Lembaga yang mandiri sepenuhnya, dimana mampu menutup seluruh biaya dan risiko, serta menghasilkan keuntungan.
Analisis Robinson menyimpulkan bahwa sebagian besar program keuangan mikro di dunia masuk kelompok pertama. Kelompok ini mendapatkan sumber pendanaan dari hibah atau pinjaman lunak dari donor atau pemerintah, dan mereka sangat mengandalkan subsidi. Mereka menentukan tingkat marjin (bunga) sebagai sumber pendapatannya terlampau rendah107, volume kredit (skala) terlampau kecil, kegagalan bayar (default) nasabahnya tinggi, sehingga tidak dapat menutup biaya dana dan operasionalnya. Suatu penelitian yang dilakukan di Indonesia oleh seorang guru besar dari Malaysia dengan judul sustainability of BMT Financing for Developing Microenterprises menyimpulkan bahwa untuk menjelaskan sustainability digunakan dua pendekatan yaitu (1) mengukur tingkat efisiensi (technical effisiency) dan, (2) tingkat skala jangkauan (level of outreach). Hasil analisisnya menunjukkan bahwa tingkat efisiensi operasi BMT di Indonesia masih rendah yang mengindikasikan BMT beroperasi masih jauh dari skala optimal108. Tingkat efisiensi sendiri mengukur perbandingan antara keluaran (output) dengan 107
Metode perhitungan tingkat marjin agar harga yang ditetapkan dapat menutup biayabiaya kredit adalah sebagai berikut Base Lending Rate digunakan untuk menentukan pada tingkat harga (marjin/bunga) berapa, perusahaan akan dapat sustain dan viable dalam proses perjalanan bisnisnya. (𝐴𝐸+𝐿𝐿+𝐶𝐹+𝐾) FORMULA : 𝑅 = …. Sumber : SBFIC, Product Costing and Branch (1−𝐿𝐿)
Profitability, Jun2 2008 Dimana : R = Rate : tingkat suku bunga yang dicari, AE = Administrative Expense, LL=
Loan Losses CF = Cost of Fund, K= Capitalitation Rate Dimana : R = Rate yaitu tingkat suku bunga yang sustainable bagi LKM ; istilah lain R dalam beberapa buku disebut dengan BLR ( Base Lending Rate) CF = Cost of Fund adalah sejumlah biaya dana (bunga) yang harus dibayar oleh bank atas setiap rupiah dan atau valas yang berhasil dihimpun Dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, deposito, dan pinjaman yang diterima. Dalam bukunya Joanna Ledgerwood yang berjudul Microfinance handbook overhead cost ini ditulis dengan istilah CF. AE = Administration Expense yaitu persentasi hasil perbandingan antara total biaya operasional dengan portofolio kredit (outstanding) rata-rata; dalam bukunya Joanna Ledgerwood yang berjudul Microfinance handbook overhead cost ini ditulis dengan istilah AE. LL = Loss of Loan adalah kerugian kredit atau dalam istilah lain bad debt atau kredit macet yaitu persentase antara jumlah kredit yang macet dibagi dengan jumlah outstanding kredit rata-ratanya. K = Profit margin yang diinginkan yaitu tingkat persentase keuntungan tertentu Dari jumlah rata-rata portopolio kredit yang dimilikinya. Dalam bukunya Joanna Ledgerwood yang berjudul Microfinance handbook overhead cost ini ditulis dengan istilah K. 108
Abdul Ghafar dan Widiyanto, Sustainability of BMT Financing for Developing Micro-enterprises. (Kuala Lumpur : School of Economics, University kebangsaan Malaysia).12
89
masukan (input). Output berupa biaya-biaya yang dikeluarkan (total cost) dan inputnya berupa pendapatan yang diperolehnya. Kelompok LKM/S yang dapat sustain adalah pendapatan yang mereka peroleh mampu menutup biaya keuangan dan bukan keuangan109 yang dihitung secara komersial. LKMS seperti itu dapat beroperasi seperti halnya perusahaan swasta. Lembaga pada tingkatan ini bisa menghimpun dana dari masyarakat dan bisa melakukan leverage investasi yang menguntungkan. Kemampuan untuk mengungkit (leverage) dana sangat penting bagi LKM/S penyedia keuangan mikro, karena membantu memaksimalkan skala dan kedalaman cakupan keuangan mikro. Di Indonesia, lembaga keuangan mikro yang dianggap berada di kelompok ketiga, antara lain : Badan Kredit Desa (BKD), Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Jawa dan Bali.110 (3) Pemberdayaan (Empowerment) Prinsip ini sering disebut sebagai social intermediary, karena lembaga keuangan mikro memiliki uda fungsi selain social intermediary, dia tentuanya juga financial intermediary. Fungsi pemberdayaan ini menjadi kunci pembeda utama antara keuangan makro dan keuangan mikro. Pemberdayaan sering diartikan sebagai perolehan kekuatan dan akses terhadap sumber daya. 111 Proses pemberdayaan menurut Malcolm Payne112 pada dasarnya ditujukan untuk membantu nasabah memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan terkait dengan dirinya termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Dengan demikian pemberdayaan itu merupakan suatu daya kekuatan yang timbul sebagai usaha untuk mengadakan perubahan agar terjadinya perbaikan dan peningkatan kualitas kehidupan suatu masyarakat dapat terwujud. Keterlibatan lembaga keuangan mikro dalam proses pemberdayaan meliputi beberapa tahapan..113 Ada empat tahapan yang dilakukan oleh lembaga 109
Biaya bukan keuangan meliputi gaji dan biaya administrasi, penyusutan aktiva tetap, dan biaya gagal bayar: lihat Cristen, Rhyne, and Vogel (1995. 10). 110
M. Robinson. The Microfinance Revolution. (Washington DC: The World Bank.
2009), 59 111
Istilah pemberdayaan atau empowerment (bahasa Inggris) berasal dari kata power (kekuasaan atau keberdayaan). Pemberdayaan menurut Steven Shardlow dalam Onny S. Prijono dan A.M.W Pranarka memfokuskan pembahasan pada masalah bagaimana individu atau kelompok atau komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai keinginan mereka. Lihat Onny dan Pranaka, Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi (Jakarta: CSIS, 1996), 62 112
Malcolm Payne, Modern Social Work Theory, Second Edition (London: Macmillan Press Ltd, 1997), 266 113
Tahapan itu meliputi: Tahap assesment, tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan, tahap pelaksanaan (implementasi) program atau kegiatan, dan terakhir tahap evaluasi (termasuk di dalamnya evaluasi input, proses, dan hasil. Lihat Isbandi Rukminto Adi, Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas (Jakarta:FE-UI, 2003), 298
90
keuangan mikro dalam menjalankan proses pemberdayaan di lingkungan masyarakatnya.114 Sementara itu, Hogan berpendapat bahwa proses pemberdayaan yang berkesinambungan sebagai suatu siklus terdiri dari lima tahapan utama.115 Semua tahapan dalam proses pemberdayaan harus dilakukan secara terus-menerus agar dapat diperoleh suatu perubahan. Lembaga keuangan mikro memiliki kemampuan untuk memberdayakan nasabahnya untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik sehingga akan meningkat tingkat kemakmurannya Sesuai dengan bahasan model keuangan mikro yang diuraikan pada subbab sebelumnya116, ternyata dari keempat model yang dirumuskan oleh penulis bahwa hanya satu model yang tidak mempertimbangkan atau memasukkan anggota (nasabah) sebagai bagian yang integral dari suatu lembaga keuangan mikro. Model terakhir yaitu Village Bank masih menggunakan paradigma perbankan konvensional, dimana menempatkan nasabah di satu sisi, sementara Lembaga Keuangan berada di sisi yang lain. Posisi yang saling berhadapan inilah dalam paradigma baru teori keuangan mikro sudah dianggap tidak pantas untuk diterapkan, karena pendekatan itu hanya cocok untuk diaplikasikan pada keuangan makro industri perbankan ‚BANK‛. Dalam prakteknya, beberapa praktisi mengadopsi model ini tapi di-tailormate dengan prinsip keuangan mikro yang lain, seperti yang diterapkan oleh FINCA (Foundation for International Community Assitance). Menurut FINCA Bank Desa merupakan asosiasi kredit dan tabungan yang dikelola komunitas untuk menyediakan akses atas jasa keuangan di daerah pedesaan, membangun kelompok mandiri komunitas, dan membantu para anggota menghimpun tabungan117.
114
LKM sebelum mendistribusikan dana dalam bentuk pinjaman selalu melakukan penilaian untuk meyakinkan ssaran yang dituju tepat sesuai dengan tujuan pembiayaan, lalu menyalurkannya dalam bentuk pinjaman, untuk meningkatkan kemampuan (capacity) nasabah LKM memberikan pelatihan ketrampilan, pembinaan usaha dan peningkatan akses (modal dan pasar) dengan menjalin hubungan dengan berbagai pihak (swasta dan pemerintah) dalam berbagai program, terutama pemanfaatan dana-dana CSR dari perusahaan-perusahaan besar yang disalurkan melalui LKM untuk membina para anggotanya. 115
Kelima tahapan itu adalah: 1) Menghadirkan kembali pengalaman yang memberdayakan dan tidak memberdayakan (recall depowering/empowering experience). 2) Mendiskusikan alasan mengapa terjadi pemberdayaan dan ketidakberdayaan ( discuss reasons for depowerment/empowerment). 3) Mengidentifikasi suatu masalah atau proyek ( identify one problem or project). 4 Mengidentifikasi basis daya yang bermakna (identify useful power bases). 5) Mengembangkan rencana-rencana aksi dan mengimpelementasikannya (develop and impelement action plan). Lihat: Isbandi Rukminto Adi, Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas (Jakarta:FE-UI, 2003), 304-305 116
Keempat model keuangan mikro tersebut adalah Grameen Bank, SHG, Credit Union dan Village Bank. 117
Joanna Ledgerwood, Microfinance handbook, --- 99
91
Kunci sukses keaungan mikro tidak terlepas dari adanya modal sosial yang dibangun oleh Lembaga Keuangan Mikro (LKM) itu sendiri, walaupun sebenarnya di masyarakat sudah ada, namun keberadaan LKM kembali memunculkan dan memperkuat nilai-nilai positif yang ada di masyarakatnya. Kegiatan intermediasi sosial yang dilakukan oleh LKM antara lain (1) membangun kelompok-kelompok yang percaya pada diri sendiri dalam bidang manajemen, pembukuan rumah tangga dan ketrampilan-ketrampilan hidup lainnya.118 Pandangan ini dianggap sebagai sistem ekonomi yang berhasil menemukan kebenaran-kebenaran penting tentang hakikat modal dan manusia. Fenomena ini hampir senada seperti yang diungkapkan oleh Adam smith dalam bukunya Theory of moral Sentiment, bahwa ekonomi tertanam sangat mendalam pada kehidupan sosial dan ia tidak bisa dipahami secara terpisah dari adat, moral, dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat di mana proses ekonomi itu terjadi.119 Pada perkembangan selanjutnya, semestinya membangun institusi keuangan dirasakan perlu memasukkan bidang-bidang lain seperti faktor faktor sosial di luar ekonomi.120 Menurut G Scheneider, T Plumper; and S Baumann, dalam Bringing Putnam to the European Regions, on The Relevance of Social Capital for Economic Growth. (2000) menjelaskan bahwa hubungan budaya dengan kemakmuran ekonomi sebenarnya sudah pernah diulas Max Weber dalam karya klasiknya tentang Etika Protestan dan Kapitalisme. Dan setelah itu kemudian bermunculan beberapa karya tentang hubungan budaya dan ekonomi.121 Hal ini menunjukkan bahwa ada sumber daya lain di luar modal fisik dan modal manusia yang berperan dalam pembangunan ekonomi.
118
Joanna Ledgerwood, Microfinance handbook, --- 90
119
Munculnya perspektif neoklasik ini merupakan pengembangan lebih luas yang telah dilakukan sejak dasawarsa-dasawarsa sebelumnya, yaitu ketika kaum Marxis dan Keynesian mulai goyah. 120
K Martin, A Note on The Evolution of Development Thinking. Ekonomi dan Keuangan Indonesia, Vol. XXXII No. 3, September. (Jakarta: LPEM-FEUI, ) 291-315 121
Sebagaimana yang ditunjukkan Weber dalam Economic and Society dan Christian Ethics and The Spirits of Capitalism., Weber menunjukkan reifikasi dari agama Kristen kepada kerja keras. Kerja keras dan hidup hemat merupakan etika protestan dalam sekte calvinis (tidak untuk sekte lainnya seperti Luther atau Zwing Lie).
92
BAB IV PRAKTEK KEUANGAN MIKRO ISLAM DI INDONESIA Untuk memahami praktek keuangan mikro Islam di Indonesia berdasarkan analisis fenomenologi, berikut ini akan diuraikan mengenai praktek pengimplementasian prinsip-prinsip keuangan Islam yang telah dikembangkan menjadi produk pembiayaan bagi lembaga-lembaga keuangan mikro di Indonesia yang berbasis shari’ah.1 Ada beberapa teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dalam analisis ini, antara lain observasi, interview dan kajian literatur dan kuisioner. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai praktek-praktek keuangan mikro Islam yang berkaitan dengan model pembiayaan dan kelembagaannya. Selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kuantitatif untuk melihat dan mengukur tingkat keterkaitan (hubungan) antara model pembiayaan dengan performa lembaganya. Dalam bab ini akan dikaji mengenai fitur-fitur pembiayaan yang dipraktekkan dalam kegiatan keuangan mikro Islam, baik oleh lembaga keuangan formal (perbankan) maupun oleh lembaga keuangan non-formal (Koperasi, BMT, Baitul Qiradh-BQ). Fitur pembiayaan yang akan dibahas meliputi (1) Sasaran pembiyaaan, (2) Tujuan pembiayaan, (3) Akad pembiayaan, dan (4) Jaminan pembiayaam. A.
PENETAPAN TUJUAN PEMBIAYAAN Tujuan kegiatan keuangan ‚corporate‛ adalah memaksimalkan keuntungan (profit) para pemegang saham dengan indikasi keberhasilannya berupa earning per share (laba perlembar saham), sedangkan tujuan kegiatan keuangan ‚micro‛ adalah memaksimalkan kemanfaatan (benefit) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (miskin), dengan indikasi keberhasilannya adalah (1.1) mengurangi kemiskinan, (1.2) memberdayakan kaum wanita atau kelompok penduduk yang serba kekurangan, 1
Peneliti menggunakan sumber utama dalam kajian ini dari Buku Pedoman dan Buku Standar Operasi dan Prosedur (SOP) Lembaga Keuangan formal yang mempraktekkan keuangan mikro Islam (Bank BPD Aceh Shari’ah) dan SOP LKMS yang disusun oleh PT.Permodalan Nasional Madani (PNM) dan SOP LKMS yang disusun oleh Aceh Micro Finance (AMF), dan SOP BPRS Baiturahman Banda Aceh. Buku Pedoman dan SOP Lembaga Keuangan dan provider LKMS yang dijadikan sebagai acuan untuk melihat praktek keuangan mikro Islam di Indonesia, Penulis menilai sudah cukup representatif untuk mewakili profil LKMS di seluruh Indonesia karena PT.PNM telah memiliki jaringan LKMS (ULAMM) sebanyak 100 unit lebih kantor pelayanan di seluruh Indonesia, SOP AMF digunakan oleh 150 LKMS di seluruh Wilayah Aceh dan SOP Pinbuk memiliki jaringan lebih dari 20 Propinsi di seluruh Indonesia.
93
(1.3) menciptakan lapangan pekerjaan, (1.4) membantu pertumbuhan usaha yang ada, (1.5) mendorong pengembangan usaha baru2. Copestake (2000) menyatakan bahwa tujuan utama microfinance bukan hanya mengejar keuntungan maksimal, tapi memaksimalkan fungsi ‚benefit‛ bagi pihak yang dilayani saat ini dan di masa yang akan datang. Yunus ( 2004) menolak indikator keberhasilan microfinance dengan pendapatan per-kapita, definisi keberhasilan pembangunan adalah peningkatan kualitas hidup 50% populasi terbawah. Dia menganalogikan indikator kapitalis dalam mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi dengan kereta api (lokomotif dan gerbong)-nya. Ketika lokomotif dibangun dengan harapan dapat menarik gerbong-gerbong di belakang-n`ya, dengan cara mengayakan sebagian kecil penduduk suatu negeri dengan harapan dapat menarik rakyat miskin untuk menjadi sejahtera adalah hal yang salah3. Pemaksimalan keuntungan para pemegang saham akan mampu menaikkan rata-rata pendapatan perkapita suatu negeri, tapi kenaikan pendapatan perkapita itu hanya kontribusi segelintir orang saja dari sebagaian pemilik modal, tapi sebaliknya jika kegiatan ekonomi dan keuangan melibatkan semua populasi masyarakat, terutama masyarakat miskin yang jumlahnya besar akan dengan sendirinya selain meningkatkan kualitas hidup juga akan meningkatkan pendapatan per-kapita negara tersebut. Webster, dkk dalam Joanna (2008) menyebutkan bahwa tujuan keuangan mikro adalah (1) menciptakan lapangan kerja dan peluang pendapatan melalui pendirian dan perluasan usaha mikro, (2) meningkatkan produktivitas dan pendapatan kelompok rentan, terutama kaum wanita dan orang miskin, dan (3) mengurangi ketergantungan keluarga pedesaan pada tanaman rawan kekeringan melalui diversifikasi kegiatan dalam menghasilkan pendapatan. Sedangkan tujuan keuangan mikro sebagai organisasi pengembangan adalah melayani kebutuhan keuangan dari pasar yang belum terlayani atau tidak cukup dilayani sebagai cara untuk mencapati tujuan pengembangan.4 Garis kemiskinan atau batas kemiskinan adalah tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu negara. Dalam praktiknya, pemahaman resmi atau umum masyarakat mengenai garis kemiskinan (dan juga definisi kemiskinan) lebih tinggi di negara maju dari pada di negara berkembang.5 Hampir setiap masyarakat memiliki rakyat yang hidup dalam kemiskinan. Garis kemiskinan berguna sebagai perangkat ekonomi yang dapat digunakan untuk 2
Marguirete Robinson, Microfinance Handbook: An Institutional and Financial Perspective (Washington, D.C: Published by The World Bank,1998), 37 3
Muhammad Yunus, Bank Kaum Miskin ( Jakarta: Penerbit Marjin kiri,2004), 205.
4
Joanna Ledgerwood, Microfinance Handbook, 38
5
http://id.wikipedia.org/wiki/Garis_kemiskinan
94
mengukur rakyat miskin dan mempertimbangkan pembaharuan sosio-ekonomi, misalnya seperti program peningkatan kesejahteraan dan asuransi pengangguran untuk menanggulangi kemiskinan. Garis kemiskinan dapat digunakan sebagai pembatas antara masyarakat miskin dan tidak miskin, sehingga dapat berguna bagi pemerintah dan lembaga amal dalam menjalankan fungsinya. Upaya mengentaskan kemiskinan ini juga merupakan anjuran agama Islam agar yang bersangkutan menjadi orang yang taqwa. Ciri-ciri orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. adalah 6: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Beriman kepada Allah SWT, Percaya kepada hari akhirat, Percaya kepada malaikat, Percaya kepada para nabi, Memberikan harta kepada kaum kerabatnya, Menafkahi anak yatim, Membantu orang-orang miskin, Memberikan bantuan kepada para musafir, Membantu orang yang membutuhkan, Membebaskan budak, Mendirikan sholat, Menunaikan zakat, menepati janji, Sabar dalam ujian dan cobaan,
Definisi miskin menurut Umar Ibn Al-Khathab, adalah : (1) (2)
Bukanlah miskin orang yang tidak memiliki harta, tapi miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan yang tidak mencukupi kebutuhannya, Orang yang memiliki harta kurang dari satu auqiyah7. Satu auqiyah setara dengan 2,295 gram emas, jika 1 gram emas saat ini seharga Rp. 320.000,-, 6
‚ Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab, dan nabi-nabi, memberikan harta yang dicintai kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orangorang miskin, orang-orang di tangah perjalanan (yang memerlukan pertolongan), orang-orang yang meminta-minta, dan di dalam (membebaskan) perbudakan, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menempati janji apabila mereka berjanji, dan orang-orang yang sabar di dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya), dan merekalah orang-orang yang bertaqwa‛. (QS. Al-Baqarah: 177). 7
Diriwayatkan dari Abdurrozaq (11:94-95), Abu Ubaid.548, Ibnu Hazm, al-Muballa (4:278), al_muttaqi Al-Hindi (6:606) dalam Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, Fikih ekonomi Umar bin Al-Khathab (Jakarta: Khalifa, 2006). 294. Seorang wanita datang kepada Umar r.a. meminta zakat, maka beliau berkata kepadanya, ‚jika kamu memiliki satu auqiyah, maka tidak halal bagi kamu zakat‛. Auqiyah setara denan 40 dirham.Dirham adalah mata uang perak, dengan berat 2,295 gram. Dinar dan dirham dibedakan menurut beratnya. Lihat Ahmad Subagyo, Kamus Istilah ekonomi Islam
95
maka pendapatan seseorang yang masuk dalam kategori miskin adalah mereka yang memiliki pendapatan kurang dari Rp. 734.400,-. Menurut Schreiner & Chen (2009) mengatakan bahwa orang miskin adalah mereka yang memiliki pendapatan kurang dari $2.5 , jika $1 setara dengan Rp. 9.500, maka orang miskin di Indonesia adalah mereka yang memiliki pendapatan kurang dari Rp. 712.500,-. Pendapat Umar ibn Al-Khathab (abad VII M) hampir sama dengan sarjana barat 14 Abad kemudian. Dalam konsep Islam, yang termasuk dalam kategori orang tidak mampu terdiri dari dua macam, yaitu : a.
Fakir Fakir (mufrad) dari fuqara menurut ulama mazhab syafi’i dan Hambali, fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhannya, juga tidak memiliki suami/ibu/bapak/anak/cucu yang dapat memberikan/menyantuni nafkah kepadanya dalam kadar yang mencukupi. Pendapatan yang diperolehnya tidak mencukup untuk keperluan makan, pakaian dan tempatnya.
b.
Miskin Miskin adalah golongan kedua. Kalimat masakin ialah jama’ dan mufradnya ialah miskin yaitu orang yang berupaya memenuhi hajatnya (bekerja) tetapi tidak tercukupi kebutuhannya.
Menurut ulama mazhab Syafi’i dan Hambali, fakir lebih buruk keadaannya dibandingkan dengan miskin. Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta atau pendapatan yang kurang dari setengah dari kebutuhan dasar yang diperlukannya beserta orang yang ditanggungnya. Argumentasi (hujjah) yang dipegang oleh mereka bahwa fakir lebih buruk keadaannya dibandingkan dengan miskin adalah (1) skala prioritas, yang terpenting disebutkan terlebih dahulu dan yang kurang penting lebih akhir.8 Dalam menentukan tujuan ada prinsip etika dalam keuangan mikro yang membedakan dengan keuangan ‚konvensional‛. Keuangan ‚konvensional‛ tidak ada panduan etikanya, yang ada hanya hukum-hukum ekonomi an sich yaitu rasionalisme9, sedangkan dalam keuangan ‚mikro‛ ada istilah yang disebut Ethical (Jakarta: PT.Elexmedia Komputindo, 2009).105. Jika 1 gram emas saat ini seharga Rp. 320.000,-, maka pendapatan seseorang yang masuk dalam kategori miskin adalah mereka yang memiliki pendapatan kurang dari Rp. 734.400,- perbulan. 8
Lihat QS. 18:79 ‚ Adapun bahtera (perahu,pen) itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut.....‛(terjemahan DEPAG RI), dan Rasulullah SAW pernah berdo’a ‚ Wahai Tuhanku hidupkanlah aku dalam keadaan miskin. Matikanlah aku dalam keadaan miskin dan himpunkanlah aku bersama orang miskin‛. 9
Rasionalisme ekonomi patuh terhadap hukum-hukum ekonomi seperti hukum permintaan
96
finance10. Etika keuangan11 ini terbagi menjadi tiga kategori, yaitu (1) inclusive finance yaitu keuangan yang mendorong perlawanan terhadap kemiskinan (fight against financial exclusion and poverty), (2) Selective Finance, yaitu mendorong sektor-sektor ekonomi yang dipilih atas kesadaran dan kesepakatan bersama masyarakat (support of selected sectors of production), dan (3) compliant finance, yaitu keuangan yang patuh aturan kelompok dan regulasi organisasi yang mengarah pada kejujuran, keadilan, dan keterbukaan (respect of stakeholder interest).
dan penawaran, teori terbentuknya harga yg disebabkan karena adanya mekanisme pasar, aktifitas usaha selalu berorientasi kepada efisiensi dan efektifitas, persaingan adalah jalan menuju efisiensi usaha dan ujung-ujungnya adalah pasar bebas, dimana perusahaan atau negara yang dapat menghasilkan produk dengan kualitas yang baik dan dengan harga jual yang relatif lebih murah, maka yang akan menang dalam persaingan. Pasar bebas menganut paham liberal, dalam paham ini pemilik modal besar (kapitalis) yang akan mengendalikan pasar, faktor-faktor produksi termasuk di dalamnya manusia (tenaga kerja) menjadi obyek yang lemah, posisi tawarnya lemah sehingga cenderung terjadi eksploitasi si kaya kepada yang lemah (exploitation zon to zon). 10
Torre & Fento , Microfinance (New York: Published by Palgrave Macmillan,2006), 12.
11
Suatu kegiatan industri keuangan tidak mungkin bersih secara menyeluruh dari penyimpangan. Semua penyimpangan pada dasarnya akan dikenakan sanksi hukum apabila dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, baik dalam bentuk kejahatan maupun pelanggaran. Namun dapat terjadi suatu penyimpangan tidak dikenakan sanksi meskipun termasuk kategori criminal behavior, dan menimbulkan kerugian. Apabila belum ada sanksi terhadap perbuatan yang menyimpang tersebut, maka diperlukan suatu sarana untuk mengurangi tindakan yang menyimpang tersebut. Kode etik dan kesadaran moral menjadi satu harapan untuk menanganinya. Kesadaran moral merupakan faktor penting untuk memungkinkan tindakan manusia selalu bermoral, berperilaku susila, lagi pula tindakannya akan sesuai dengan norma yang berlaku. Dirumuskannya prinsip-prinsip dan asas etika dalam bentuk kode etik, untuk memberikan kemudahan dalam pembinaannya dan juga memudahkan untuk meningkatkan kesadaran moral anggota institusi atau profesi yang bersangkutan. Kode etik juga merupakan bentuk penjabaran sikap dan perilaku yang dituntut dari dan yang diberlakukan untuk semua komunitas lembaga tersebut. Selain kode etik, dalam industri perbankan juga dikenal adanya budaya perusahaan (corporate culture) yang lebih khusus, karena hanya berlaku pada perusahaan yang bersangkutan. Budaya perusahaan terbentuk melalui penetapan prinsip-prinsip dasar (guiding principle),nilai-nilai (value), dan norma-norma (norms) yang disepakati serta dilaksanakan secara konsisten dalam perusahaan.
97
Gambar 1. Jenis Etika Keuangan Mikro
Ethical Finance
Inclusive finance
Social and humanitaria n aims
Selective finance
Exclusion criteria
Inclusion critera
Compliant Finance
Rules and codes of conduct
Inclusive finance : keuangan mikro dibangun untuk tujuan kemanusiaan dan sosial yang menjadi perhatian nasional maupun internasional (pemerintah, negara donor, Bank Pembangunan, dan NGO). Selective finance : keuangan mendorong dalam pembiayaan yang didukung secara etis yang bersifat subjective, dimana secara umum menyepakati bahwa obyek yang dibiayai adalah sesuatu yang baik, diantaranya tidak membiayai peternakan babi, pembangunan industri tembakau dan alkohol, perjudian, pronografi; serta mendorong untuk pembiayaan yang ramah lingkungan, kebudayaan, seni dan sosial. Compliant finance : etika berarti mengakomodir dan menerima kebiasaan dan adat istiadat setempat yang baik sehingga dapat mengurangi risiko conflict of interest antara organisasi yang bergerak di microfinance dengan stakeholders (masyarakat, pemerintah, kelompok-kelompok keagamaan, dan sebagainya ). Dalam dunia perbankan ada istilah yang dikenal dengan ETIKA BANKIR12 . Etika Bankir ini memberikan pedoman bagi setiap individu yang terlibat dalam
12
Kode etik bankir menjadi salah satu sumber etik bagi pelaku keuangan (bankir), adapun isinya adalah (1) Seorang Bankir patuh dan taat pada ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.(2) Seorang Bankir melakukan pencatatan yang benar mengenai segala transaksi yang bertalian dengan kegiatan Banknya. (3) Seorang Bankir menghindarkan diri dari persaingan yang tidak sehat. (4) Seorang Bankir tidak menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi. (5) Seorang Bankir menghindarkan diri dari keterlibatan dalam pengambilan keputusan dalam hal terdapat pertentangan kepentingan. (6) Seorang Bankir menjaga kerahasiaan nasabah dan Banknya. (7) Seorang Bankir memperhitungkan dampak yang merugikan dari setiap kebijakan yang ditetapkan Banknya terhadap keadaan ekonomi, sosial dan lingkungan. (8) Seorang Bankir tidak menerima hadiah atau imbalan yang memperkaya diri pribadi maupun keluarganya.(9) Seorang Bankir tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan citra profesinya.
98
kegiatan keuangan dan bekerja di sektor perbankan. Pelanggaran terhadap etika bankir ini akan dinilai sebagai fraud dan dapat dikenakan sanksi profesi, baik berupa peringatan maupun pemecatan dari profesi bankir. B.
SASARAN PEMBIAYAAN DALAM KEUANGAN MIKRO ISLAM Keuangan ‚konvensional‛ memiliki sasaran para pemilik modal (dana), logika rasionalismenya adalah bahwa uang akan mengalir ke wilayah-wilayah yang dapat memberikan keuntungan (return) yang lebih tinggi dengan tingkat ketidakpastian ( risk probability)nya lebih rendah. Di sektor keuangan (Pasar uang dan Pasar Modal) hanya melayani mereka yang memiliki dana, uang, dan yang berasset besar saja, sedangkan sasaran keuangan ‚mikro‛ sebaliknya yaitu masyarakat atau penduduk yang berpenghasilan rendah. Negara – negara maju memiliki sektor keuangan formal ‚konvensional‛ yang melayani mayoritas penduduknya, misal : di Denmark ada 99% penduduknya dilayani dengan jasa keuangan formal ‚konvensional‛, di Jerman ada 96%, di Amerika Serikat 91% dan di Perancis 96% (Peachy and Roe. 2004, 31) dalam Fernando (2007 : 1). Sebaliknya di negara-negara berkembang menurut The World Savings Bank Institute (2004), hanya 20% saja penduduknya yang terlayani oleh jasa keuangan ‚mikro‛, terutama di negara-negara Asia dan Pasifik. 70%-80% penduduk di negara-negara tersebut adalah penduduk (rumah tangga) yang berpenghasilan rendah (low-income household) yang hidup di wilayah-wilayah pedesaan13. Tabel 4.1 Nama Negara
Banglades Indonesia Turki
Tingkat Kemiskinan dan Akses Keuangan di Bangladesh, Indonesia dan Turki.
Human Poverty Index
Income Poverty Index US$1 aday (%)
US$2 aday (%)
85 41 21
36 7,5 3,4
82,8 52,4 18,7
Garis kemiskina n nasional 45 17,8 20
Juml. Pendd (jutaan)
Juml. Pendd Miskin Dalam jutaan
Pendd yang mengakses keuangan (Honohan, 2007)
147,37 245,45 70,41
122 128,6 13,2
32 40 49
Sumber: Islamic Microfinance Development: Challenges and Initiave, 2008,IRTI.IDB dalam Mohammed Obaidullah, Role of Microfinance (2009). Robinson (2004:21) dalam bukunya Revolusi Keuangan Mikro menjelaskan
13
Baca lebih lanjut di Fernando (2007). Low-Income Households Access to financial
services. Asean Development Bank (ADB), 11
99
tentang adanya strata kemiskinan yang terdiri dari : a.
Masyarakat berpendapatan menengah ke bawah (lower middle income). Masyarakat kelas ini memiliki akses kepada jasa keuangan komersial dengan berbagai produk pembiayaan, simpanan dan jasa-jasa keuangan lainnya.
b.
Masyarakat miskin yang aktif secara ekonomi (economically active poor). Masyarakat ini sebagaian besar sudah memiliki akses kepada jasa keuangan komersial karena sudah memiliki kegiatan usaha yang berkelanjutan, kemampuan berirausaha. Namun kasesnya masih terbatas karena masih sederhana dan kepemilikan atas aset yang terbatas sebagai salah satu prasyarat pembiyaaan komersial.
c.
Masyarakat sangat miskin (extremely poor). Masyarakat ini sama sekali belum tersentuh oleh perbankan. Kegiatan keuangan yang dapat mereka jangkau adalah lembaga keuangan informal yang ada di wilayah tempat tinggalnya seperti rentenir, pengijon dan pelepas uang lainnya.
Skema strata penggolongan kemiskinan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut14 : Tabel 4.2. Tingkat Pendapatan dan bentuk Jasa Keuangan
Sumber: diolah oleh penulis dari Robinson (2001), The Microfinance Revolution. The World Bank. hal. 21 14
Poverty
Garis kemiskinan rumah tangga di Indonesia menurut Schreiner & Chen, A Simple 2 March 2009 dapat diakses di
Scorecard for Indonesia. http://www.microfinance.com/#Indonesia.
100
Penduduk yang menjadi sasaran kegiatan keuangan mikro adalah penduduk dengan pendapatan menengah ke bawah dan masyarakat miskin yang aktif secara ekonomi, sedangkan masyarakat sangat miskin adalah mereka yang berhak mendapatkan subsidi atau hibah dari pemerintah dan donator melalui lembaga amal. Dalam terminologi perundang-undangan di Indonesia, pembiayaan untuk sasaran sektor mikro diklasifikasikan sebagai berikut15 : 1.
Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. 2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Sasaran keuangan mikro harus dapat diidentifikasi secara jelas sesuai dengan klasifikasi dan persyaratan yang ditentukan. Joanna ( 1998: 37) mengatakan bahwa organisasi yang tidak menetapkan tujuan dan target pemasarannya, atau gagal menyusun produknya untuk memenuhi kebutuhan pasar, seringkali mengalami kesulitan dalam beroperasi. Sasaran dan target keuangan mikro adalah masyarakat yang memiliki usaha mikro dengan skala usaha sebagai berikut16 : (1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut: a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). (2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut: a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Berdasarkan berbagai pendapat di atas, maka sasaran keuangan mikro yang paling tepat adalah kelompok masyarakat miskin. Jenjang pendapatan dalam 15 16
Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Pasal 1. ------------ Bab IV, Pasal 6
101
masyarakat dapat dikelompokkan ke dalam tiga tingkatan, yaitu : Tabel. 4.3 Klasifikasi Pendapatan Masyarakat GOLONGAN KAYA
MISKIN FAKIR
C.
PENDAPATAN
SASARAN KEUANGAN Pembiayaan Komersial
Di atas rata-rata pendapatan upah minimum regional (UMR) Berpendapatan antara Pembiayaan Mikro setengah dari UMR sampai dengan UMR Kurang dari separoh Dana Amal (Sosial) UMR
MODE PEMBIAYAAN INDONESIA
PADA KEUANGAN
MIKRO
ISLAM
DI
Mode pembiayaan shari’ah mengalami perkembangan yang pesat, namun yang di praktekkan oleh LKMS masih menggunakan akad-akad dasar. Akad pembiayaan shari’ah yang dipraktekkan di lembaga-lembaga keuangan mikro di seluruh dunia, meliputi (1) Musharakah, , (2) Mud}arabah, (3) Murabahah (4) Salam, (5) ‘Ijarah Muntahiya bi-Tamli>k.17 Manakala membahas suatu akad transaksi shari’ah yang dijadikan produk pembiayaan oleh lembaga keuangan, maka produk tersebut dilengkapi dengan aksesoris (fitur) yang melekat di dalamnya.18 Dalam bahasan ini akan dikaji fitur produk pembiayaan dalam perspektif shari’ah dengan mengulas landasan dasarnya dengan mengaitkan praktek dalam dunia keuangan.
1.
Mud}arabah
Mud}arabah atau disebut juga muqaradhah berarti bepergian untuk urusan dagang. Secara mu’amalah berarti pemilik modal (s}ah}ib al- ma>l) menyerahkan modalnya kepada pekerja/pedagang (mud}arib) untuk diperdagangkan/diusahakan, 17
Murabahah menjadi produk unggulan di Indonesia, sedangkan Rahn menjadi produk unggulan di Malaysia, Musharakah di praktekkan di Iran dan Australia, Salam dan Istishna di praktekkan di Philipina, Mud}arabah di menjadi unggulan di wilayah Timur Tengah. Lihat lebih lanjut di Proceeding ‚Enhancing Islamic Microfinance Services for Micro and Medium Sized Enterprises (MMES). Brunei Da>rusSalam, 2008. Vol. 1 dan Vol.2 18
Dasar fiqihnya, dasar akad, rukun syarat dan sahnya, jaminan, tujuan, dasar hukum (fatwa), bagi hasil (penentuan marjin), sanksi wanprestasi, dan dokumentasi (teknis operasional).
102
seadangkan keuntungan dagang itu dibagi menurut kesepakatan bersama.19 Akad mud}arabah adalah akad kerjasama antara lembaga keuangan mikro (LKMS) selaku pemilik dana (s}ah}ib al-ma>l) dengan anggota (nasabah) selaku mud}arib yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati.20 Akad mud}arabah diperbolehkan dalam Islam, karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dan seseorang yang ahli dalam memutarkan uang (usaha/dagang). Mud}arib sebagai enterpreuner adalah sebagian dari orang-orang yang melakukan perjalanan untuk mencari karunia dan Ridha Allah.21 Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwasanya Sayyidina Abbas jikalau memberikan dana kemitra usaha secara mud}arabah, dia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, menyalahi peraturan maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikannyalah syaratsyarat tersebut ke Rasulullah SAW dan rasul pun memperkenankan. 22 Kesepakatan kedua belah pihak antara lembaga keuangan mikro (LKMS) dan 19
SubulusSalam jilid III, 275-278, nailul Authar jilid IV, 726-732, Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 4. 20
Yang dimaksud dengan pembiayaan mudharabah adalah suatu bentuk fasilitas pembiayaan jangka pendek (max 1 tahun). Pembiayaan diberikan oleh pihak LKMS kepada nasabah (anggota) perorangan atau badan usaha Koperasi/ LKMS yang ditujukan untuk pembiayaan modal investasi (Fasilitas Installment) dan modal kerja (Fasilitas Reguler) dalam suatu kegiatan yang penarikan dananya dapat ditarik sekaligus atau bertahap sesuai kebutuhan.Penarikan dana dilakukan sesuai jadual/ kebutuhan dengan disertai akad pembiayaan kepada LKMS sejumlah nilai pembiayaan yang ditarik, dan rencana pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan sumber pendapatan/ penghasilan yang diperoleh dari pembiayaan tersebut. Dari pembiayaan ini, LKMS akan memperoleh bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh oleh nasabah (anggota) sebesar nisabah (porsi) yang telah disepakati. Perjanjian bagi hasli mulai diberlakukan secara efektip setelah proyek investasinya selesai, atau obyek yang dibiayai telah dapat menghasilkan pendapatan sesuai jangka waktu yang disepakati. 21
Lihat : QS. Al-Muzammil (73) : 20 yang artinya ‚ Dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah ‚ . Lihat juga QS : Al-Jum’ah (62) : 10. Yang artinya ‚ Apabila telah ditunaikan s}alat, maka bertebaranlah kamu dimuka bumi: dan carilah karunia Allah dan Ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung‛. Juga lihat QS; Al-Baqarah (2) : 198. Artinya : ‚Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) Dari Tuhanmu ’ 22
Hadits dipetik oleh imam Alfasi dalam ma’jama assawaid empat/161 : Dari Syu’ib ra, bahwa Rasulullah SAW bersabda : ‚ tiga perkara didalamnya terdapat keberkatan, (1) menjual dengan
pembayaran secara tanggung, (2) muqaradah (nama lain Dari mud}arabah), (3) mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan bukan untuk dijual.‛ (HR. Ibnu Mazah). Lihat juga hadith yang artinya ‚rahmat Allah SWT tercurahkan atas dua pihak yang sedang bekerja sama selama meraka tidak melakukan penghianatan, manakala berkhianat maka bisnisnya akan tercela dan keberkahanpun akan sirna Dari padanya (Hr. Abu daud, Baihaqi, dan AlHakim).
103
anggota (nasabah) sangat diperlukan dalam menentukan keputusan, sehingga segala sesuatunya diharapkan akan berjalan dengan baik dan memberikan kemaslahatan bagi masing-masing pihak. Masing-masing mempunyai hak serta kewajiban dan secara kebersamaan menjaga amanah dana masyarakat. 23 Dalam mode pembiayaan ini jaminan diperlukan untuk memperkecil kemungkinan terjadinya risiko yang merugikan lembaga keuangan mikro (LKMS) akibat kelalaian, salah urus atau pelanggaran akad yang dilakukan oleh anggota (nasabah) selaku pengurus (Mud}arib). 24 Dokumentasi merupakan salah satu aspek penting dalam pelaksanaan transaksi dengan anggota (nasabah) dan karenanya harus dikelola dengan baik. Pada saatnya dan apabila diperlukan, dokumentasi yang baik dan tertib dapat berfungsi sebagai alat pengaman bagi lembaga keuangan mikro (LKMS) atas fasilitas yang diberikannya kepada anggota (nasabah). 25 Untuk melengkapi administrasi akad pembiayaan mud}arabah diperlukan adanya persaksian yang merupakan alat bukti bagi hakim untuk memutuskan perkara.saksi harus orang yang adil bijaksana,tidak cacat mata, bisa bicara (bukan bisu),dan juga tidak cacat hukum.26 Jika terjadi wanprestasi maka para pihak dapat 23
Lihat dalil naqli berikut : ‚hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu‛ (QS. Al-Ma’idah (5) :1). ‚Hai orang-orang yang beriman, jangalah kamu mngkhianati Allah dan Rasul
(Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui..(QS. Al-Anfal (8) :27). Dan hadis berikut ini : ‚rahmat Allah SWT mencurahkan atas dua pihak yang sedang bekerja sama selama mereka tidak melaukan pengkhianatan, manakala berkhianat maka bisnisnya akan tercela dan keberkahanpun akan sirna Dari padanya…‛(HR.Abu Daud, Baihaqi, Dan Alhakim). 24
Lihat dalil naqli sebagai dasar atas pengenaan suatu jaminan dalam suatu akad kerjasama
‚ JIka kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendakklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (Hutangnya) dan hendaklah Ia bertaqwa kepada Allah tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.‛(QS.Al-Baqarah (2) : 283) 25
Dalil naqli yang menegaskan urgensi kegiatan administrasi terdapat dalam ayat berikut ini
‚hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagai mana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah tuhannya, dan janganlah ia mengulangi sedikitpun Dari pada hutangnya. Jika yang berutang itu orang yang lemah akal atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur ‚(QS. Al-Baqarah (2) : 282). 26
Urgensi saksi dalam suatu transaksi ditegaskan dalam ayat berikut : ‚ Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi Dari orang-orang lelaki diantaramu. Jika tak ada dua orang lelaki maka (boleh) seoarng lelaki dan dua orang perempuan Dari saksi-saksi yang kamu rid}ai, supaya jika seorang
104
melakukan tuntutan berdasarkan akad yang diperjanjikan dan sanksi yang sepakati bersama. Wanprestasi dimaksudkan bila anggota (nasabah) melakukan cidera janji, yaitu tidak menepati kewajibannya terhadap lembaga keuangan mikro (LKMS) dalam suatu perjanjian. Dalam hukum Islam, seseorang diwajibkan untuk menghormati dan mematuhi setiap perjanjian atau amanah yang dipercayakan kepadanya.27 Rukun mud}arabah meliputi : (1) orang yang berakal, (2) S}ah}ib al- ma>l, (3) mud}arib, (4) modal, (5) adanya kerja-usaha, (6) nisbah yang disepakati, dan (7) akadijab qabul. Sedangkan syarat-syarat sahnya, antara lain : (1) Orang yang terkait dalam akad cakap hukum, (2) Syarat modal yang digunakan harus (a) Berbentuk uang (bukan barang), (b) Jelas jumlahnya, (c) Tunai (bukan berbentuk hutang), (d) Langsung diserahkan kepada mud}arib, dan (d) Pembagian keuntungan harus jelas dan sesuai nisbah yang disepakati. Dasar hukum di Indonesia berkaitan dengan produk pembiayaan mud}arabah ini adalah Fatwa Dewan Shari’ah Nasional (DSN) No.: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mud}arabah.
2.
Musharakah
Musharakah asal kata dari shirkah yang berarti percampuran. Menurut ahli fuqaha Musharakah berarti : ‚ Akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan ‚.28 Kerjasama tersebut bisa berupa modal dan jasa. Sebagai pelaksana/pengelola usaha boleh berasal dari salah satu anggota penyerta dana atau pihak lain (diluar anggota perkongsian) dan disepakati bersama.
lupa maka seoarang lagi mengingatkannya. Jangalah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil disisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keteranganmu, (tulislah mu’amalahmu itu), kecuali jika mu’amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit-menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian) maka sesungguhnya itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertaqwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; and Allah mengetahui segala sesuatu.‛(QS.Al-Baqarah (2) : 282) 27
Landasan naqlinya sebagaimana ayat berikut ini ‚dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya,‛ (QS.Al-Mu’minu>n (23) : 8), lihat juga , ‚Hai orangorang yang beriman janganlah kamu menkhianati Allah Dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu menkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu ketahui. (QS. AlAnfal (8) : 27). Bersumber Dari Amir ibn Syuraid dai ayahnya Dari Nabi SAW.Beliau bersabda : ‚memperpanjang (menunda-nunda) pembayaran (hutang) atas orang yang mampu adalah keziman yang mengalkan kehormatannya dan siksanya‛.(HR.Imam Yang Lima Kecuali Imam Tarmizi) 28
Sayd Sabiq, Fiqih sunnah, jilid 13 (Kairo,t.t.), 174.
105
Menurut ulama fikih , bentuk kerjasama (shirkah) terbagi dalam beberapa golongan, yaitu: Shirkah al-Inan,29 Shirkah al-Mufawadhah30, Shirkah al-Abdan al‘amal,31 Shirkah al’wujuh,32 Shirkah al-mud}arabah, 33 . Dalam pengertian teknis musharakah adalah akad kerjasama antara LKMS dengan anggota (nasabah) untuk mengikatkan diri dalam perserikatan modal dengan jumlah yang sama atau berbeda sesuai kesepakatan. Percampuran modal tersebut digunakan untuk pengelolaan proyek/usaha yang layak dan sesuai dengan prinsip shari’ah . Pembagian keuntungan akan dibagihasilkan berdasarkan nisbah yang telah disetujui dalam akad34.
Musharakah adalah kerjasama yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mengikatkan diri dalam perserikatan modal dan keuntungan.35 Konsep kerjasama dalam musharakah adalah kesepakatan kedua belah pihak antara LKMS dan Anggota (nasabah) sangat diperlukan dalam menentukan keputusan dan akan memperlancar uusan. Masing-masing dan mempunyai hak kewajiban yang sama, serta bersamasama menjaga amanah dana masyarakat.36 Sedangkan jaminan diperlukan untuk 29
Penggabungan harta atau modal dua orang atau lebih yang tidak harus sama jumlahnya dan keuntungannya dibagi secara proporsional dengan jumlah modal masing-masing atau sesuai dengan kesepakatan . 30
Perserikatan yang modal semua pihak dan bentuk kerjsama dilakukan baik kualitas dan keuntitasnya harus sama dan keuntungan dibagi rata 31
Perserikatan dalam bentuk kerjasama yang hasilnya dibagi bersama.
32
perserikatan tanpa modal.
33
Bentuk kerjsasama antara pemilik modal dan seorang yang punya keahlian dagang dan keuntungan perdagangan Dari modal itu dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. 34
Yang dimaksud dengan pembiayaan Musyarakah adalah suatu perjanjian kesepakatan bersama antara LKMS dengan beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya pada suatu proyek atau usaha, dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Penarikan dana dilakukan sesuai jadual/ kebutuhan dengan disertai promes atau aksep kepada LKMS sejumlah nilai pembiayaan yang ditarik, Rencana pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan sumber pendapatan/ penghasilan yang diperoleh dari pembiayaan tersebut. Dari pembiayaan ini LKMS akan memperoleh keuntungan berupa bagi hasil yang besarnya diperhitungkan secara proporsional dari pembiayaan/ modal usaha yang disertakan. 35
Landasan dalil naqli antara lain Q.S. Al-S>}ad (38):24 yang artinya ‚…dan sesungguhnya kebanyakan Dari orang-orang yang berserikat itu sebagaian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal seh.‛ Juga dalam hadith qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW telah berkata, ‚Allah SWT telah berfirman: AKU ini ketiga Dari dua orang yang berserikat, selama salah seorang Dari mereka tidak menghianati temannya. Apabila salah seorang telah berkhianat terhadap temannya , maka saya keluar Dari perserikatan tersebut.‛(HR. Abu Daud) , hadith berikut dapat menjadi landasan bagi kegiatan musharakah ‚Sesungguhnya orang-orang yang mengelola harta Allah dengan tidak benar, maka bagi mereka api neraka pada hari kiamat‛. (HR. Bukhari). 36
‚Hai orang-orang yang beriman penuhilah aqad-aqad itu ‛ (QS Al-Ma’idah (5) :1 ) Dari
106
memperkecil kemungkinan terjadinya risiko yang dapat merugikan LKMS dan sekaligus untuk memastikan kesungguhan anggota (nasabah) dalam melakukan pembayaran kembali atas hutang yang diperolehnya dari LKMS.37 Dokumentasi dan pembukuan merupakan salah satu aspek penting dalam pelaksanaan transaksi dengan anggota (nasabah) dan karenanya harus dikelola dengan baik. Pada saatnya dan apabila diperlukan, dokumentasi yang baik dan tertib dapat berfungsi sebagai alat pengaman bagi LKMS atas fasilitas yang diberikannya kepada anggota (nasabah). 38 Saksi juga menjadi instrumen dalam produk ini, persaksian merupakan alat bukti bagi hakim untuk memutuskan perkara. Saksi harus orang yang adil bijaksana, tidak cacat mata, bisa bicara (bukan bisu), dan juga tidak cacat hukum. Apabila terjadi wanprestasi atau anggota (nasabah) melakukan cidera janji, yaitu tidak menepati kewajibannya terhadap LKMS dalam suatu perjanjian. Dalam hukum Islam, seseorang diwajibkan untuk menghormati dan mematuhi setiap perjanjian atau amanah yang dipercayakan kepadanya.39 Abu Said Al hudri bahwa Rasulullah SAW bersabda : ‚Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan secara suka sama suka‛. (HR. Al Baihaqi, Ibnu Majah, dan S}ahih menurut Ibnu Hiban). Dari Abdulah Ibnu Harith Dari Hakim Ibnu Hizam berkata : Rasulullah SAW bersabda : ‚Penjual dan Pembeli
sama-sama bebas menentukan jual belinya selagi keduanya belum berpisah ; jika keduanya Jujur dan berterus terang, makajual beli mereka akan diberkahi Allah, tetapi jika saling mendustai dan curang maka berkah dalam jual beli mereka itu akan terhapus.‛ Rasulullah SAW bersabda : ‚Umatku tidak akan sepakat terhadap suatu kesesatan.‛ (HR.Ahmad ibn Naval, Ibnu Majah dan Ath Thabrani). 37
‚Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa dipada Allah Tuannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.‛ (HR. Bukhari, Muslim dan Nasa’i) Dari Aisyah r.a. bahwasanya : ‚Nabi SAW pernah membeli bahan makanan Dari seorang Yahudi dengan hutang dan beliau memberikan baju besinya sebagai jaminan‛. (HR. Bukhari, Muslim dan Nasa’i) . Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda : ‚Siapapun yang bangkrut (muflis), lalu kreditornya mendapatkan barangnya sendiri pada si bangkrut, maka kreditor itu lebih berhak untuk menarik kembali barangnya itu Daripada lainnya‛. (Hadits ini dikeluarkan oleh Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa’I, dan Ibnu Majah). 38
Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar, dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka Hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun Daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaanya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan Jujur…‛….. (QS. AL Baqarah (2) : 282) 39
….Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya,‛
(QS. Al Mu’minu>n (23) : 8), hadith yang memperkuat ayat tersebut , ‚Hai orang-orang yang beriman,
107
Rukun dan syarat musharakah, adalah (a) Pemilik Modal (s}ah}ib al- Ma>l), (b) Modal (Ma>l), (c) Proyek/Usaha, (d) Pelaksana Proyek (Musharik), dan (e) Ijab Qabul. Syarat sahnya musharakah antara lain (1) jenis usahanya halal, (2) dan syaratsyarat lainnya. 40 Dasar hukum operasional sesuai dengan Keputusan Dewan Nasional (DSN) No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang musharakah. Dalam aspek teknis akad musharakah digunakan oleh LKMS untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan permodalan bagi anggota (nasabah) guna menjalankan usaha atau proyek dengan cara melakukan penyertaan modal bagi usaha atau proyek yang bersangkutan41. Pembagian keuntungan dilaksanakan sesuai kontribusi modal atau sesuai kesepakatan yang saling menguntungkan. LKMS tidak diperkenankan merubah atau mengurangi nisbah bagi hasil tanpa adanya kesepakatan dari para pihak yang terlibat dalam kerjasama perkongsian dana tersebut. Apabila terjadi perubahan komposisi modal maka akan secara otomatis porsi nisbah juga akan berubah. Jika ada kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung bersama oleh para pemilik modal menurut porsi (nisbah) modal masingmasing. Jika salah satu pemilik modal keluar perjanjian / ingkar janji atau mengundurkan diri, maka usaha / proyek yang sudah disepakati sebelumnya tidak langsung secara otomatis putus kecuali pemilik modal tersebut mencari gantinya.
janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.‛ (QS. Al Anfal (8) 27), riwayat lain yang bersumber Dari Amiribn Syuraid Dari ayahnya Dari Nabi SAW, beliau bersabda : ‚Memperpanjang (menunda-nunda) pembayaran (hutang) atas orang yang mampu adalah keziman yang mengalkan kehormatannya dan siksanya‛. (HR Imam yang Lima kecuali Imam Timidzi) 40
Jenis usaha yang dilakukan harus jelas dan tidak melanggar shari’ah. Modal diberikan berbentuk uang tunai atau asset yang likuid (dapat segera dicairkan) dan mempunhyai nilai ekonomis (economic value).Perserikatan ini merupakan transaksi yang bias diwakilkan, artinya salah satu pihak jika bertindak hukum terhadap objek perseritakatan itu, dengan ijin pihak lain dianggap sebagai wakil seluruh pihak yang berserikat. Pembagian keuntungan untuk masing-masing pihak yang berserikat dijelaskan dalam akad. Keuntungan diambil Dari hasil laba harta perserikatan, bukan harta lain. 41
Modal terdiri Dari beberapa pengertian, seperti : a. Berupa uang atau harta benda lain yang bisa dinilai dengan uang, seperti emas, perak. b. Bisa berupa barang perdagangan (trading asset), property, equipment, atau intangbile right (seperti hak paten). c. semua modal tadi dicampur dan menjadi hak proyek usaha dan bukan milik perseorangan pemilik modal. Percampuran modal tersebut dan bentuk usaha yang akan dijalankan harus tertulis dan atau bernotaris. (a). Pengurus proyek boleh berasal Dari pemilik modal sendiri atau beberapa orang di luar mereka (bukan pemilik modal) asalkan para pengurus tersebut mendapat persetujuan Dari seluruh pemilik modal.(b) biaya actual Dari usaha/proyek yang akan dilakukan dan lama proyek tersebut harus diketahui bersama. (c). LKMS berhak untuk turut serta berperan dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana usaha atau proyek
108
3.
Murabahah
Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yng diperjual-belikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya laba / keuntungan dalam jumlah tertentu.42 Dalam pengertian teknis keuangan Murabahah adalah akad jual beli antara LKMS selaku penyedia barang, dengan anggota (nasabah) yang memesan untuk membeli barang dan LKMS memperoleh keuntungan yang disepakati bersama. Berdasarkan akad jual-beli dimaksud LKMS membeli barang yang dipesan dan menjualnya kepada anggota (nasabah). Harga jual LKMS adalah harga beli dari supplier ditambah keuntungan yang disepakati. Oleh karenanya anggota (nasabah) mengetahui besarnya keuntungan yang diambil oleh LKMS. Cara pembayaran dan jangka waktunya disepakati bersama, dapat secara lumpsum ataupun dengan angsuran. 43 Murabahah
merupakan bagian dari jual-beli, sistem ini mendominasi produk-produk yang ada di semua LKMS . Dalam Islam, jual-beli merupakan salah satu sarana tolong menolong antara sesama umat manusia yang dirid}ai oleh Allah SWT.44 Kesepakatan kedua belah pihak antara LKMS dan Anggota (nasabah) sangat diperlukan dalam menentukan keputusan dan akan memperlancar urusan. Masing-masing pihak mempunyai hak kewajiban yang sama, serta bersama-sama menjaga amanah dana masyarakat. 45 42
Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid , jilid ll , t.t. 83
43
Pembiayaan ini mensyaratkan harga beli barang dikenakan terlebih dahulu marjin/mark-up sehingga menjadi harga baru untuk kemudian menjadi hutang yang harus dibayar/dilunasi. Pelunasan pokok hutang dan marjin/mark-up dilakukan sekligus pada saatu jatuh tempo atau dilunasi dengan cara mencicil/mengangsur pokok hutang berikut marjin/mark-up dalam periode tertentu (al-ba’i bithaman ‘a>jil). Sifat pembiayaan ini merupakan transaksi jual beli yang menimbulkan piutang penjualan dari menjual sesuatu, dan menyegerakan penyerahan baangnya kepada pembeli (nasabah (anggota)) dengan cara ditangguhkan pembayaran harganya sampai kepada saat yang telah ditetapkan atau dengan cara pembayran angsuran. 44
QS. Al Baqarah (2) : 275 ‚…Allah telah mengalkan jual beli dan mengharamkan riba.‛ Dan ayat lainnya, yang artinya ‚Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu…..‛ (QS. An Nisaa (4) : 29). Hadith yang berkaitan dengan ini antara lain ‚Pendapatan yang paling afd adalah hasil karya tangan sesorang dan jual beli yang mabrur‛. (HR. Ahmad, Al Bazzar, Ath-Thabarani). Dari Suaib ar Rumi ra, bahwa Rasulullah bersabda : ‚Tiga perkara yang di dalamnya terdapat keberkatan : (1) menjual dengan pembayaran tangguh (Murabahah), (2) muqaradhah (nama lain Dari mud}arabah), (3) mencampurkan tepung dengan gandum untuk kepentingan rumah bukan untuk diperjual-belikan.‛ 45
‚Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan sat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian Dari rezki yang Kami berikan kepada mereka‛. (QS Asy Syu>ra (42) : 38). Dari Abu Said Al hudri bahwa Rasulullah SAW bersabda : ‚Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan secara suka
109
Rukun dan syaratnya sesuai yang dishari’ahkan.46 Dasar hukum operasionalnya termaktub dalam keputusan DSN No. Majlis Ulama Indonesia NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Tujuan akad Murabahah digunakan oleh LKMS untuk memfasilitasi anggota (nasabah) melakukan pembelian dalam rangka memenuhi kebutuhannya47. LKMS berhak menentukan suplier atas barang yang dibeli oleh anggota (nasabah). Menerbitkan Purchase Order (PO) dan Delivery Order (DO) kepada supplier sesuaikan kesepakatan dengan anggota (nasabah), agar barang tersebut dikirimkan kepada anggota (nasabah). Persyaratan anggota (nasabah) harus cakap hukum dan Mempunyai kemampuan untuk membayar. Ketentuan harga jual LKMS ditetapkan pada awal perjanjian dan tidak boleh berubah selama waktu akad.Apabila anggota (nasabah) memberikan uang muka (down payment), maka uang muka tersebut dianggap sebagai angsuran pertama yang akan mengurangi jumlah kewajiban yang harus dibayar / diangsur. Namur demikian akad jual beli yang dibuat antara LKMS dengan anggota (nasabah) tetap berpedoman kepada harga jual beli awal yang telah disepakati. Berdasarkan ketentuan DSN poin keenam tentang penundaan Pembayaran dalam Murabahah: (1) Seorang anggota (nasabah) yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya, (2) Jika ia menunda dengan sengaja, LKMS dapat mengambil tindakan sebagai berikut: a. Mengambil prosedur hukum pidana yang diperlukan. b. Mengambil prosedur perdata untuk mendapatkan kembali piutang sama suka‛. (HR. Al Baihaqi, Ibnu Majah, dan S}ahih menurut Ibnu Hiban). Dari Abdulah Ibnu Harith Dari Hakim Ibnu Hizam berkata : Rasulullah SAW bersabda : ‚Penjual dan Pembeli sama-sama bebas menentukan jual belinya selagi keduanya belum berpisah ; jika keduanya Jujur dan berterus terang, makajual beli mereka akan diberkahi Allah, tetapi jika saling mendustai dan curang maka berkah dalam jual beli mereka itu akan terhapus.‛ 46
Rukun Jual beli adalah (1) Penjual (Ba’i), (2) Pembeli (Mushtari), (3) Obyek Jual Beli (Mabi’), (4) Harga (Traman), (5) Ijab Qabul. Syarat – s yarat Jual Beli, (1) Pihak yang berakad: (2) Sama-sama rid}a / ikhlas. (3) Mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Barang/Obyek antara lain (1) Barang itu ada meskipun tidak ditempat, namun ada pernyataan kesanggupan untuk mengadakan barang itu. (2) Barang itu milik sah penjual. (3) Barang yang diperjual belikan harus berwujud. (4) Tidak termasuk kategori yang diharamkan. (5) Barang tersebut sesuai dengan pernyataan penjual. Harga yang ditentukan untuk barang obyek adalah (1) Harga jual LKMS adalah harga beli ditambah keuntungan. (2) Harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian., (3) Sistem pembayaran dan jangka waktunya disepakati bersama. 47
(1) Barang konsumsi ; seperti rumah, kenDa>raan / alat transportasi, alat-alat rumahtangga dan sejenisnya (tidak termasuk renovasi atau proses membangun). (2) Persediaan barang dagangan. (3) Bahan baku dan atau bahan pembantu produksi (tidak termasuk proses produksi). (4) Barang modal; seperti pabrik, mesin dan sejenisnya. (5) Asset lainya yang tidak bertentangan dengan shari’ah dan disetujui LKMS.
110
tersebut. Jangka waktu fasilitas Murabahah pada umumnya berkisar antara 1 bulan sampai 2 tahun. Anggota (nasabah) dapat dibebani biaya administrasi sehubungan dengan pengelolaan fasilitas, seperti biaya notaris dan lainnya. Apabila di kemudian hari anggota (nasabah) ternyata tidak dapat menyelesaikan kewajibannya kepada LKMS sebagaimana yang telah disepakati, maka harus dicarikan jalan penyelesaian yang sebaik-baiknya. Fasilitas Murabahah dapat dicairkan setelah akad ditanda-tangani dan LKMS telah menerima dokumen bukti transaksi serta penyerahan barang dari suplier kepada anggota (nasabah) selaku wakil LKMS kepada suplier, sedangkan anggota (nasabah) selaku pembeli akhir, menanda-tangani tanda tarima barang yang dibeli dari LKMS dengan pembayaran secara tangguh. LKMS berhak meminta dan memperoleh surat kuasa dari anggota (nasabah) untuk mendebit rekening anggota (nasabah) pada LKMS guna pembayaran kewajiban (angsuran) pada setiap saat kewajiban jatuh tempo. Jika anggota (nasabah) melakukan pembayaran uang muka, maka pembayaran tersebut dianggap sebagai angsuran kewajiban pertama.
4.
Salam Salam secara etimologi artinya salaf (Pendahuluan). Secara Terminologi (ta’rif) mu’amalah Salam adalah ‚Penjualan suatu barang yang disebutkan sifatsifatnya sebagai persyaratan jual beli dan barang tersebut masih dalam tanggungan penjual, dimana syarat-syarat tersebut diantaranya adalah mendahulukan pembayaran pada waktu dia akad majlis (akad disepakati).48 Secara teknis keuangan Salam adalah akad jual-beli suatu barang (komoditi) di mana harganya dibayar dengan segera, sedang barangnya akan diserahkan kemudian dalam jangka waktu yang disepakati. Salam Pararel adalah suatu transaksi dimana LKMS melakukan dua akad Salam dalam waktu yang sama. Dalam akad Salam pertama LKMS (selaku Muslim) melakukan pembelian suatu barang kepada pihak penyedia barang (muslam ilaihi) melakukan pembayaran dimuka dan pada akad Salam kedua LKMS (selaku muslam ilaihi) menjual lagi kepada pihak lain (muslim) dengan jangka waktu penyerahan yang disepakati bersama. Pelaksanaan kewajiban LKMS selaku Muslam Ilaih (Penjual) dalam akad Salam kedua tidak tergantung pada akad Salam yang pertama. Tujuan produk Salam ini diutamakan untuk pembelian dan penjualan hasil produksi pertanian atau peternakan atau perkebunan. Menurut Ibn Qudamah, ‚Karena orang-orang mempunyai kebutuhan akan Salam dan karena petani, perkebun, peternak memerlukan uang untuk biaya-biaya hidup mereka dan 48
Syamsudidin Muhammad ibn Abi Abbas, Nih}a>yatu Al Muh}taj Ila Syarah Al Minhaj , Jilid 4 (Beirut-Libanon: Da>r Al Fikr,1984), 182
111
melakukan pengeluaran atas usaha mereka agar mendatangkan hasil, sehingga mereka menghadapi kebutuhan keuangan ‚. Salam-lah sebagai salah satu cara bagi mereka sehingga mereka bisa mengambil manfaat. Dalam Islam Jual Beli sebagai sarana untuk tolong menolong antara sesama umat manusia yang di rid}ai oleh Allah SWT.49 Kesepakatan kedua belah pihak antara LKMS dan Anggota (nasabah) sangat diperlukan dalam menentukan keputusan dan akan memperlancar urusan. Masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang sama, serta bersama menjaga amanah dana masyarakat. Jaminan diperlukan untuk memperkecil risiko-risiko yang merugikan LKMS. Dokumentasi merupakan salah satu aspek penting dalam pelaksanaan transaksi dengan anggota (nasabah) dan karenanya harus dikelola dengan baik. Pada saatnya dan apabila diperlukan, dokumentasi yang baik dan tertertib dapat berfungsi sebagai alat pengaman bagi LKMS atas fasilitas yang diberikannya kepada anggota (nasabah). Persaksian merupakan alat bukti bagi hakim untuk memutuskan perkara. Saksi harus orang yang adil bijaksana, tidak cacat mata, bisa bicara (bukan bisu), dan juga tidak cacat hukum. Wanprestasi dimaksudkan bila anggota (nasabah) melakukan cidera janji, yaitu tidak menepati kewajibannya terhadap LKMS dalam suatu perjanjian.dalam hukum Islam, seseorang diwajibkan untuk menghormati dan mematuhi setiap perjanjian atau amanah yang dipercayakan kepadanya.50 Syarat dan rukun yang sudah ditentukan. 51 Dasar hukum operasionalnya adalah 49
Landasan hukum akad Salam , antara lain QS. Al Baqarah (2):275: ‚Allah telah menghalalkan Jual Beli dan mengharamkan riba...‛ , lalu QS. An Nisa (4) : 29 yang berbunyi ‚Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu…‛ , beberapa hadith berikut ini Dari Abu Sa’id Al Khudri bawa Rasullulah SAW bersabda : ‚Sesunguhnya jual beli itu harus dilakukan secara suka sama suka‛ (HR. Al Baihaqi, Ibnu Majah, dan s}ahih menurut Ibnu Hiban). Rasulullah SAW bersabda : ‚Barangsiapa hendak melakukan akad Salam, maka hendaknya berSalam dalam takaran yang ditentukan dan timbanganyang ditentukan hingga batas waktu yang ditentukan‛. Rasullah bersabda : ‚Siapa yang mensalafkan (mengambil panjar) sesuatu maka dia tidak boleh mengopernya kepada orang lain‛. (HR. Ad Da>ruquthni) 50
….Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya,‛(QS. Al Mu’minu>n (23) : 8), Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.(QS. Al Anfal (8): 27). Bersumber Dari Amir ibn Syuraid Dari ayahnya Dari Nabi SAW, beliau bersabda : ‚Memperpanjang (menunda-nunda) pembayaran (hutang) atas orang yang mampu adalah kezaliman yang menanggalkan kehormatannya dan siksanya‛.(HR Imam yang Lima kecuali Imam Timidzi). 51
Rukun dan Syarat Salam, rukunnya adalah (a) Penjual (Muslam Ilaih), (b) Pembeli (Muslim/Salam), (c) Hasil produksi/Barang yang akan diserahkan (Muslam Fiih), (d) Harga (Ra’su alma>li as Salam), dan (e) Ijab Qabul (sighat), sedangkan syaratnya (1) Pihak yang berakad: a) Aqilbaligh (cakap hukum), b) Sama-sama rid}a / ikhlas , c) Tidak ingkar janji, (d) Barang (muslam Fiih); (2) Hasil produksi yang akan dibeli (dipesan) harus jelas jenis, tipe, ukuran, mutu, dan jumlahnya, (3) Hasil produksi tersebut tidak termasuk dalam katagori yang dilarang syara’ (najis, haram, samar (tidak jelas), atau menimbulkan kemudharatan (maksiat). (4) Ra’su al Ma>l as Salam, (5) Harga jual
112
Berdasarkan keputusan Dewan Shari’ah Nasional (DSN) Majlis Ulama Indonesia NO: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Salam. Akad Salam dipakai oleh LKMS untuk memfasilitasi pemenuhan permodalan / pembiayaan bagi petani/perkebunan/peternak dengan cara melakukan pemesanan pembelian dengan pembayaran sekaligus di muka. Hasil Produksi/Barang. (a) Hasil produksi pertanian , perkebunan atau peternakan harus diketahui jelas cirri-cirinya dan bersifat umum, seperti : jenis (type), macam (kind), ukuran (size), mutu (quality), dan banyaknya (quantity). (b) Hasil produksi diterima harus sesuai dengan cirri-ciri yang diminta, apabila terjadi kekeliruan atau cacat , maka produsen harus bertanggung jawab. Mekanismenya : a.
Anggota (nasabah) I (produsen/muslam alaih) menjual hasil pertanian kepada LKMS dengan pembayaran dimuka dan penyerahan kemudian (lihat skema), atau
b.
Anggota (nasabah) II (pembeli/muslim) memesan kepada LKMS agar menyediakan produk pertanian yang dikehendaki untuk dibeli. Kemudian LKMS mencari / meminta anggota (nasabah) I (muslam alaih) agar segera mengadakan produk tersebut (dalam jangka waktu yang ditetapkan) dengan memberikan pembayaran dimuka. Bila sudah selesai produk tersebut harus diserahkan kepada LKMS dan selanjutnya LKMS tersebut menyerahkan barang tersebut kepada muslim.
c.
Jika anggota (nasabah) I (muslam alaih) ingkar janji, misalnya gagal menyediakan hasil produksi atau menjual kepada pihak lain, maka ia bertanggung jawab atas seluruh perjanjian yaitu mengganti seluruh biaya-biaya yang dikeluarkan LKMS.
Ketentuan harga jual ditetapkan di awal perjanjian dan tidak boleh berubah selama waktu perjanjian. Jangka waktu Salam adalah untuk jangka pendek. Anggota (nasabah) dapat dibebani biaya administrasi sehubungan dengan pengelolaan fasilitas seperti biaya notaries dan lain-lain. Apabila dikemudian hari anggota (nasabah) ternyata tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kewajibannya, maka penyelesaiannya diputuskan oleh Komite Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah. dan masa penyerahannya harus jelas dan dicantumkan dalam perjanjian dan tidak boleh berubah., (6) Pembayaran Salam harus diakui pada saat modal Salam dibayarkan kepada Muslam alaihi., (7) Cara penyerahan barang dan jangka waktunya disepakati bersama., (8) Transaksi Salam pararel harus diakui ketika LKMS menerima modal Salam Dari anggota (nasabah) kedua.
113
5. ‘Ijarah Muntahiya bit-Tamli>k
Al ‘Ijarah disebut juga Al Ajru (upah) atau Al ‘Iwadhu (ganti), artinya ‚Suatu jenis akad untuk mengambil manfaat (Ajran) dengan jalan penggantian‛52 Maksud ‚manfaat‛ adalah berguna, yaitu barang yang mempunyai banyak manfaat dan selama menggunakannya barang tersebut tidak mengalami perubahan atau musnah. Manfaat yang diambil tidak berbentuk zatnya melainkan sifatnya, dan dibayar sewa. Misalnya, rumah yang dikontrakkan/disewa, mobil disewa untuk perjalanan. Ada dua jenis ‘Ijarah, pertama : didasarkan atas periode/masa sewa biasanya sewa peralatan. Peralatan itu disewakan selama masa tanam hingga panen. Dalam perbankan Islam dikenal sebagai Operating ‘Ijarah. Kedua: ‘Ijarah Muntahiyya Bi alTamli>k (‘Ijarah Wa Iqtina) yaitu sewa menyewa yang berkombinasi, bila masa sewa berakhir penyewa boleh membelinya. Secara teknis ‘Ijarah adalah akad antara LKMS (Mu’ajjir) dengan anggota (nasabah)/(Musta’jir) untuk menyewa suatu barang/obyek sewa (Ma‘jur) milik LKMS dan LKMS mendapatkan imbalan jasa atas barang yang disewanya. ‘Ijarah muntahiyyah Bi al-Tamli>k adalah perjanjian sewa suatu barang antara LKMS (Mu’ajjir) dengan Anggota (nasabah)/(Musta’jir) yang diakhiri dengan pembelian obyek sewa (Ma ‘jur).
‘Ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan mu’amalah dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak. Ulama fiqih membolehkan adanya akad ‘Ijarah Muntahiyyah Bi al-Tamli>k.53 Antara Anggota (nasabah) dan LKMS sepakat mengadakan perjanjian khusus, yaitu bila masa sewa berakhir maka anggota (nasabah) akan membeli obyek yang disewanya. Jaminan diperlukan untuk memperkecil risiko-risiko yang merugikan LKMS serta juga untuk melihat kemampuan anggota (nasabah) dalam menanggung pembayaran kembali atas utang yang diterima dari LKMS. Dokumentasi adalah syarat transaksi/pengikatan antara anggota (nasabah) dengan LKMS yang dipergunakan sebagai bukti. Persaksian merupakan alat bukti bagi hakim untuk memutuskan perkara. Saksi harus orang yang adil bijaksana, tidak cacat mata, bias bicara (bukan bisu), dan juga tidak cacat hukum. Wanprestasi diberlakukan bila anggota (nasabah) melakukan cidera janji, yaitu tidak menepati kewajibannya terhadap LKMS dalam 52
Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, jilid 13, 15
53
Lihat QS. Al Qas}as (28) : 26 ‚… Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya‛. Ahmad, Abu Daud, dan An Nasa’I meriwayatkan Dari Saad ibn Abi waqqash r. a., berkata: ‚dahulu kami menyewa tanah dengan (jalan membayar Dari) tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah melarang kami cara itu dan memerintahkan kami embayarnya dengan uang emas atau perak‛.
114
suatu perjanjian. Dalam Hukum Islam , seseorang diwajibkan untuk menghormati dan mematuhi setiap perjanjian atau amanah yang dipercayakan kepadanya.54 Rukun dan Syarat ‘Ijarah & ‘Ijarah Muntahiyyah Bi al-Tamli>k. Rukun IMBT yakni (1) Penyewa (Musta’jir), (2) Pemilik (Mu’ajjir), (3) Barang/Obyek sewaan (Ma’jur), (4) Harga sewa/manfaat sewa (Ajrun/Ujrah), (5) Ijab Qabul. Sedangkan syaratnya (1) Kerelaan dua pihak melakukan akad, (2) Ma’jur (Barang/Objek sewa) ada manfaatnya dan: (3) Manfaat tersebut dibenarkan agama/halal, (4) Manfaat tersebut dapat dinilai dan diukur /diperhitungkan , (5) Manfaatnya dapat diberikan kepada pihak yang menyewa , (6) Ma’jur adalah milik Mu’ajjir. Dasar Hukum Fatwa DEWAN SHARI’AH NASIONAL Majelis Ulama Indonesia (MUI) NO: 09/DSNMUI/IV/2000 Tentang pembiayaan ‘Ijarah. 55 54
Bersumber Dari Amir ibn Syuraid Dari ayahnya Dari Nabi SAW, beliau bersabda:
‚Memperpanjang (menunda-nunda) pembayaran (hutang) atas orang yang mampu adalah keziman yang mengalkan kehormatannya dan siksanya‛. (HR. Imam yang Lima kecuali Imam Tirmidzi) . Dari Amru ibn Said, Dari bapaknya r. a. berkata ia : bersabda Rasulullah SAW: ‚Orang-orang yang telah sanggup untuk membayar kewajibannya, tetapi dilalaikannya uga, bolehlah orang merampas hartanya dan menyiksanya (memasukkan ke penjara)‛ (HR. Abu Daud dan Nasa’I) Landasan: Firman Allah QS. al-Zukhruf [43]: 32: ََحْ ٍُ قَ َس ًَُْا بَ ْيَُُٓ ْى َي ِع ْي َشتَُٓ ْى،َأَُْ ْى يَ ْق ِس ًُْٕ ٌَ َرحْ ًَتَ َربِّك ُ ًَ ْ َٔ َرح،ا نِيَتَّت ِ َ بَ ْع ُ ُٓ ْى بَ ْع ًضا ُ ْ ِيًّضا . ٌَ ُْٕك َ ْي ٌر ِي َّتًا يَ ْ ًَع َ ِّت َرب ْط َ َر َ ا ٍض َٔ َر َ ْعَُا بَ ْع َ ُٓ ْى َْٕ َ بَع ٍض،ِ ْن َحيَا ِا ن ُّدل َْيَا 55
‚Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar seba-gian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik Dari apa yang mereka kumpulkan.‛ Firman Allah QS. alBaqarah [2]: 233:
،هللا َ َ وإِنْ أَ َر ْد ُت ْم أَنْ َتسْ َترْ ضِ ع ُْوا أَ ْوالَدَ ُك ْم َفالَ ُج َن... َ َوا َّتقُوا، ِاح َعلَ ْي ُك ْم إِ َذا َسلَّمْ ُت ْم َماآ َت ْي ُت ْم ِب ْال َمعْ ر ُْوف َ ُ .ٌهللا ِب َما َتعْ َمل ْو َن بَصِ ْير َ ََّواعْ لَم ُْوا أن ‚…Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah; dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.‛ Firman Allah QS. al-Qas}as} [28]: 26: ْ َقَان . ٍُْ ِ َّتٌ َ ْي َ َي ٍِ ْ تَ ْ َ ْ اَ ْنقَ ِٕ ُّد ْ َ ِيي،ُِ ْ ِ ْ َت ْ ت ِ َت ِحْ َل ُْ ًَا يَ أَب
‚Salah seorang Dari kedua wanita itu berkata, ‘Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.’‛ Hadis riwayat Ibn Majah Dari Ibnu ‘Umar, bahwa Nabi bersabda: .ُُّأَ ْ ُٕ ْ َ ِ ْي َ أَ ْ َ ُِ قَ ْ َم أَ ٌْ يَ ِ َّت َ َ ق
‚Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.‛ Hadis riwayat ‘Abd ar-Razzaq Dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:
115
Tujuan memberikan fasilitas kepada anggota (nasabah) yang membutuhkan manfaat atas barang (sewa) dengan pembayaran tangguh dengan opsi memiliki dikemudian hari. Ma’jur (Barang/Obyek sewa) yang digunakan, seperti : Properti, Peralatan (Appliances), Alat Transportasi. Jumlah, ukuran, dan jenis Ma’jur yang akan dibeli harus diketahui jelas serta tercantum dalam akad, Kecuali: (1) Perjanjian ‘Ijarah untuk eksplorasi atau penggunaan sumber alam seperti minyak gas, timber, metal dan sejenisnya, (2) Transaksi yang berhubungan dengan lisensi seperti film, perekaman video, manuskrip, hak patent, dan hak cipta. (3) Perjanjian mengenai tenaga kerja dan penewan jasa profesi.
Musta’jir (Penyewa) untuk ‘Ijarah Muntahia Bi al-Tamli>k, setelah habis masa sewa Musta’jir wajib membeli Ma’jur (barang/obyek sewa). Musta’jir dilarang menyewakan kembali barang yang disewanya. Ajran/Ujrah (Harga Sewa dan Harga Beli) ditentukan sebagai berikut : (1) Harga sewa dan Harga Beli (dalam IMBT) ditetapkan bersama di awal perjanjian. (2) Dalam ‘Ijarah Muntahiya Bi al-Tamli>k harga sewa sudah termasuk angsuran harga barang (obyek sewa). Jangka waktu ‘Ijarah Muntahiyyah Bi al-Tamli>k adalah antara 2 sampai 5 tahun. Pembelian barang (obyek sewa) dibayar oleh LKMS setelah akad perjanjian
‘Ijarah Muntahiyyah Bi al-Tamli>k dengan anggota (nasabah) ditanda-tangani dan dilengkapi dokumen resmi pembelian barang yang akan di’Ijarahkan. Kewajiban Anggota (nasabah) (1) Anggota (nasabah)/(Musta’jir) berkewajiban utnuk melakukan pembayaran harga sewa kepada LKMS sesuai dengan jadwal yang telah disepakati dalam akad. (2) LKMS dapat meminta dan memperoleh kuasa untuk mendebit rekening anggota (nasabah) pada LKMS guna melakukan pembayaran kewajiban anggota (nasabah). .ُِ َ ْ ََي ٍِ ْ تَ ْ َ َ أَ ِ ْي ًض َ ْهيُ ْعهِ ًُّْ أ
‚Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya.‛ Hadis riwayat Abu Daud Dari Sa`d Ibn Abi Waqqash, ia berkata: ٌْ َك َٔأَ َي َ ََا أ َ ِصهَّتى هللاُ َ هَ ْي ِّ َٔآنِ ِّ َٔ َ هَّت َى ٍَْ َذن َ ِ َََُٓاََا َر ُْٕ ُل هللا،ض بِ ًَا َ هَى ن َّتس َٕ قِ ْ ِيٍَ ن َّتزرْ عِ َٔ َيا َ ِع َل بِ ْان ًَا ِء ِي َُْٓا َ ُْكَُّتا َُ ْك ِ ْ َر . َُ ْك ِيََٓا بِ َ َْ ٍض أَْٔ ِ َّت ٍض
‚Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertaniannya; maka, Rasulullah melarang kami melakukan tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak.‛ Hadis Nabi riwayat Tirmidzi Dari ‘Amr ibn ‘Auf: .َنصُّد ْه ُح َ ائِ ٌرز بَيٍَْ ْن ًُ ْسهِ ًِيٍَ ِالَّت ص ُْهحًضا َح َّت َو َحالَالًض أَْٔ أَ َح َّتم َح َ ًضيا َٔ ْن ًُ ْسهِ ًٌَُٕ َ هَى ُش ُٔ ِط ِٓ ْى ِالَّت َش ْ طًضا َح َّت َو َحالَالًض أَْٔ أَ َح َّتم َح َ ًضيا
‚Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang al atau mengalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syaratsyarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang al atau mengalkan yang haram.‛
116
Pendapatan, terdiri dari (1) Pendapatan LKMS diakui bila kewajiban anggota (nasabah) sudah dibayar. (2) Semua biaya administrasi yang timbul akibat dari perjanjian ini dibebankan kepada anggota (nasabah), dan diakui sebagai pendapatan LKMS. D.
JAMINAN PEMBIAYAAN PADA KEUANGAN MIKRO ISLAM
Hasil observasi dan penelusuran dokumen terhadap LKMS di Indonesia56, dalam manual pembiayaannya mensyaratkan adanya jaminan57. Jaminan dapat berupa beberapa bentuk yaitu personal dan barang58. Jaminan dalam Islam diperbolehkan dalam berbagai mazhab. Jaminan diperlukan untuk memperkecil kemungkinan terjadinya risiko yang dapat merugikan LKMS dan sekaligus untuk memastikan kesungguhan anggota (nasabah) dalam melakukan pembayaran kembali atas hutang yang diperolehnya dari LKMS.59 Praktek mensyaratkan jaminan dalam produk pembiayaan LKMS memiliki bentuk yang berbeda-beda. Bagi lembaga keuangan formal (Bank) masih menggunakan bentuk jaminan tradisional60, sedangkan untuk lembaga keuangan 56
Dokumen (SOP) sampel antara lain, BPRS Baiturahman, BPD Aceh Unit Syariah, PT.PNM (unit Mikro), dan SOP Pinbuk serta LKMS Aceh Microfinance (AMF). 57
Jaminan adalah hak dan kekuasaan atas barang jaminan yang diserahkan oleh nasabah kepada bank guna menjamin pelunaan utangnya apabila kredit yang diterimanya tidak dapat dilunasi sesuai waktu yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit atau adendum. Lihat Rivai, dkk dalam Credit Management Handbook (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), 439 58
Jaminan perorangan (personal gurantee) yaitu suatu perjanjian penanggungan utang dimana pihak ketiga mengikatkan diri untuk memenuhi kewajiban nasabah dalam hal nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada lembaga keuangan (wanprestasi). Jaminan perusahaan (corporate guarantee) adalah suatu perjanjian penanggungan utang yang diberikan oleh perusahaan lain untuk memenuhi kewajiban nasabah dalam hal nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada lembaga keuangan. Jaminan kebendaan (agunan) yaitu penyerahan hak oleh naabah atau pihak ketiga atas barang-barang miliknya kepada lembaga keuangan (LKMS) guna dijadikan jaminan atas pembiayaan yang diperoleh nasabah. Lihat M.Kabir Hassan dan Mervyn K. Lewis, Handbook of Islamic Banking ( Massachussetts: Edward Elgar Publishing, 2007), 155 59
Dari Aisyah r.a. bahwasanya : ‚Nabi SAW pernah membeli bahan makanan Dari seorang Yahudi dengan hutang dan beliau memberikan baju besinya sebagai jaminan‛. (HR. Bukhari, Muslim dan Nasa’i)Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda : ‚Siapapun yang bangkrut (muflis), lalu kreditornya mendapatkan barangnya sendiri pada si bangkrut, maka kreditor itu lebih berhak untuk menarik kembali barangnya itu Daripada lainnya‛. (Hadits ini dikeluarkan oleh Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa’I, dan Ibnu Majah). 60
Jaminan tradisional adalah jaminan yang berbebtuk material (barang bergerak dan atau barang tidak tidak bergerak) yang telah dipergunakan oleh perbankan konvensional pada umumnya, seperti tanah dan bangunan, kendaraan bermotor dan barang-barang berharga lainnya. Sedangkan jaminan non-tradisonal seperti barang modal kerja (persediaan), jaminan personal, dan jaminan kelompok (tanggung renteng) sebagaimana halnya yang dilakukan oleh koperasi-koperasi di daerah
117
mikro (LKMS) sudah menggunakan jaminan non-tradisional. Jaminan pembiayaan sebagai salah satu mitigasi dalam manajemen risiko pembiayaan dalam perspektif bisnis memang diperlukan. Walaupun dalam beberapa hal ada yang memperdebatkan masalah ini61. Namun dalam prakteknya lembaga keuangan formal masih menerapkan jaminan kebendaan dalam persyaratan pembiayaan mereka. Beberapa ketentuan yang disusun dalam SOP lembaga keuangan formal adalah sebagai berikut: 1. Jaminan yang dapat diserahkan berupa : Harta Bergerak : dana tabungan, giro, deposito, peralatan rumah tangga, persediaan barang dagangan, piutang dagang, peralatan kerja, mesin dan kenderaan. Harta tak Bergerak : tanah dan bangunan Bukti kepemilikan atas agunan/jaminan harus dapat dibuktikan sesuai yang tercantum dalam Sertifikat / Akta Jual Beli. 2. Besar agunan/jaminan yang harus diserahkan sebesar 100% dari Plafon Kredit yang diusulkan. 3. Nilai agunan/jaminan harus ditetapkan berdasarkan liquidation basis/nilai
likuidasi. 4.
Prosentase nilai pasar agunan/jaminan yang dapat diterima sebagai nilai likuidasi minimal sebagai berikut: Jenis Agunan/Jaminan Prosentase Maksimal/Nilai Likuidasi Tabungan, Giro, Deposito…………………………………..100% Tanah Hak Milik/HGB…………………………………….. 85% Bangunan ………………………………………………….. 75% Bangunan di atas Tanah Hak Pakai …………………….... 75% Mesin Berat ………………………………………………...60% Persediaan …………………………………………………. 50% Piutang Dagang (diikat dengan cessie)…………………… 50% Inventaris, peralatan, mesin-mesin ringan………………... 50% Kenderaan baru (maximal 1 tahun pemakaian)………….. 80%
Indonesia dan dipraktekkan oleh Grameen Bank. 61 Kelompok-kelompok aktivis sosial sering mempermasalahkan bentuk agunan ini, karena akan menghambat proses intermediasi dan distribusi keuangan dari pihak yang surplus dana ke pihak yang defisit dana. Produk perbankan akan kesulitan masuk dan sampai ke tangan orang miskin ketika bank mensyaratkan adanya jaminan. Masyarakat miskin memiliki profil sebagai berikut: (1) mereka tidak dapat mengakses teknologi, air bersih, modal kerja dan kesulitan mengakses kredit, (2) mereka tidak dapat mengakses organisasi publik dan pemerintahan, (3) mereka tidak terlindungi oleh hukum, (4) mereka menjadi korban korupsi dalam birokrasi. Kondisi semacam ini bagi lembaga keuangan formal sangat tidak menarik. Lihat Muhammad Akram Khan, Rural Development Through Islamic Bank ( Leicester: The Islamic Foundation, 1994), 10
118
5.
6.
Kenderaan bekas …………………………………………... 50% Alat-alat rumah tangga (Kulkas, TV, Kompor Gas, dll)….. 50% Agunan/jaminan harus dinilai kembali (retaksasi) apabila: Kolektibilitas kredit berubah memburuk Restrukturisasi kredit ataupun pemberian kredit yang kedua (repetition). Jaminan pihak ketiga diperbolehkan hanya sebatas jaminan tersebut dimiliki oleh pihak yang memiliki hubungan darah langsung dengan nasabah (anggota) (orang tua, kakak atau adik).
Jaminan dalam mud}arabah, ulama’ dari kalangan Malikiyah membolehkan dengan syarat jaminan tersebut diberikan oleh pihak ketiga bukan oleh mud}arib. Akademi Fiqh Islam dan Organisasi Konferensi Islam juga membolehkan asal anggunan itu dibuat bebas tanpa pertimbangan apapun. Hal ini didasarkan atas kehati-hatian terhadap adanya moral hazard dan sekaligus menjadi bukti tanggung jawab dan kesungguhan dari mud}arib, dan bukan dijadikan sebagai persyaratan utama yang ketat Beberapa LKMS ada yang menggunakan gaji sebagai jaminan. Beberapa pertimbangan LKMS yang mempergunakan gaji sebagai jaminan pembiayaan ada beberapa alasan, antara lain: (1) gaji sebagai pendapatan tetap calon nasabah lebih memiliki kepastian cash flow (cash in) dibandingkan usaha dagang yang memiliki fluktuasi pendapatan, (2) cara pembayaran angsuran (pokok+margin) dalam sistem payroll (gaji) biasanya langsung dipotong ketika pembayaran diberikan oleh pemberi kerja, sehingga tingkat risiko default (gagal bayar) menjadi rendah, (3) pemotongan gaji dalam pembayaran angsuran pembiayaan biasanya bekerjasama dengan bagian keuangan (juru bayar) perusahaan dimana nasabah (anggota) bekerja, sehingga LKMS langsung berhubungan dengan juru bayar di perusahaan tersebut. Hal seperti ini dinilai lebih efektif dan efisien karena biasanya jumlah nasabah (anggota) yang dilayani dalam satu perusahaan berjumlah besar, selain memudahkan collecting bagi LKMS risikonya menjadi lebih kecil. LKMS yang menjalankan sistem seperti ini rata-rata yang sudah memiliki modal cukup kuat karena jangka waktu pembiayaan biasanya lebih dari satu tahun. Gaji sebagai obyek Jaminan pembiayaan dalam pandangan Islam ada beberapa pendapat. Menurut sebagaian besar ulama tidak memperbolehkan, argumennya adalah bahwa aqad kafalah (jaminan) merupakan ‚aqad tabarru’‛.62 Namun pemikir muslim kontemporer Wahbah al-Zuhaili berpendapat bahwa jaminan dengan menggunakan gaji diperbolehkan demi kebaikan (maslahah) dan adanya kebutuhan masyarakat.63 Sedangkan Dewan Shari’ah AAOIFI64 memutuskan bahwa 62
Al-Hattab, Mawahib al-Jalil (Beirut: Dar al-Fikr,1992), vol.5, 111-113
63
Wahbah al-Zuhaili, Usul al-fiqh al-Islami, (Damascus: Dar-al Fikr, 1986), vo.2.161
119
gaji yang dipergunakan untuk jaminan tidak diperbolehkan.65 Sementara beberapa produk keuangan mikro Islam yang dipraktekkan di Lembaga Keuangan di Indonesia ada yang mempergunakan gaji sebagai jaminan66. Ada sebagaian LKMS yang menggunakan sistem tanggung renteng sebagai jaminan alternatif dalam sistem pembiayaan kepada nasabah, sistem tanggung renteng telah menggunakan suatu pola tertentu, sebagaimana tersebut dibawah ini : Calon nasabah dalam melakukan pengajuan pembiayaan kepada LKMS dengan tidak dikenakan persyaratan kredit secara administratif, tetapi harus bersedia mengikuti tahapan kegiatan sebagai berikut67 : 1.
Bersedia membentuk kelompok diantara calon nasabah (anggota), kelompok dibentuk secara swadaya. Bersedia dilakukan Uji Kelayakan dan dilakukan di rumah calon nasabah (anggota). Bagi nasabah (anggota) yang layak dalam Uji Kelayakan, diwajibkan mengikuti Latihan Wajib Kumpulan (LWK) selama 5 hari berturut-turut dan setiap harinya selama 1 jam, yang dimaksudkan untuk memahami tata cara kegiatan pembiayaan bersama. Ujian Pengesahan Kumpulan (UPK), kegiatan ini merupakan ujian bagi calon nasabah (anggota) atas materi-materi tata cara pembiayaan yang telah disampaikan dalam kegiatan LWK 5 hari, apabila nasabah (anggota) dalam kumpulan tersebut memahami semua materi, maka dinyatakan syah dan dapat mengikuti proses berikutnya, apabila tidak dapat memahami maka dinyatakan tidak lulus dan kelompok bisa dibubarkan atau dinyatakan gagal untuk mendapatkan pembiayaan.
2. 3.
4.
64
Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI) adalah Lembaga yang didirikan berdasarkan kesepakatan asosiasi industri lembaga keuangan Islam pada tanggal 26 Februari 1990 dan secara resmi berdiri pada tanggal 27 Maret 1991 di Kerajaan Bhrain. AAOIFI adalah Lembaga internasional yang independent dan otonom dalam mempersiapkan standarisasi akuntansi, auditing, tata kelola, etika dan sharia lembaga keuangan Islam. 7M.Kabir Hasan dan Mervyn K. Lewis, Handbook of Islamic Banking, (Massachusetts: Edward Elgar Publishing, 2007), 373. 65
Resolutio of The Securities Commission Shariah Advisory Council . (8imKuala Lumpur:
Securities Commission, 2007), 44 66
Produk pembiayaan untuk jenis konsumtif salah satunya adalah kredit untuk pegawai (PNS) di beberapa Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menggunakan gaji sebagai jaminan, bahkan dalam perkembangannya beberapa LKM/S juga menerapkan model ini dalam operasi pembiayaannya. 67
Budi Purnomo dan Ahmad Subagyo, Konsep dan Aplikasi Grassroot Microfinance (Banda Aceh : Bank BPD Aceh, 2009), 141
120
Kegiatan Rapat Mingguan Rembug Pusat (Center), pada kegiatan rapat mingguan rembug pusat (Center) yang pertama dilakukan pengajuan pembiayaan masing-masing nasabah (anggota). Realisasi pembiayaan atau pencairan pembiayaan dengan sistem 2:2:1. dalam setiap kelompoknya. Apabila terjadi tunggakan diantara salah satu nasabah (anggota), maka nasabah (anggota) lainnya dalam satu kelompok wajib membayar angsuran nasabah (anggota) yang menunggak tersebut secara tanggung renteng.68 Apabila salah satu nasabah (anggota) dalam kelompok terus-terus menunggak angsuran pinjaman karena berbagai sebab, maka akan dikeluarkan dari keanggotaan dari LKMS, dengan terlebih dahulu melunasi pinjamannya.
5. 6. 7. 8.
Sistem tanggung renteng ini di daerah-daerah tertentu dapat dipraktekkan dengan baik dan berhasil. Di Propinsi Nanggroe Aceh DarusSalam (NAD) sistem ini berhasil dipraktekkan oleh Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA)69. Model tersebut dipraktekkan mengacu pada pengalaman Grameen Bank, namun dalam masyarakat Indonesia sendiri praktek sistem tanggung renteng ini sudah dijalankan dalam tradisi masyarakat Indonesia yang berakar dari budaya gotong royong.
68
Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) kredit mikro mitra dhua’fa Yayasan Mitra Dhu’afa kerjasama dengan Bank BPD Aceh, 2008. 69
Koperasi Mitra Dhuafa memiliki 10 kantor cabang di 10 kabupaten di NAD, ada 12 kantor pelayanan di Jawa, dan ada 2 kantor cabang di Sulawesi. Koperasi ini memiliki anggota lebih dari 30.000 orang anggota pada akhir tahun 2009, dan memiliki outstanding pembiayaan lebih dari Rp.80 M dan pada akhir Juni 2010 telah mencapai Rp.129M. sumber dari Laporan Rapat Anggota Tahuhan (RAT) 2010.
121
E.
ANALISIS STRUKTURAL MODEL KEUANGAN MIKRO ISLAM
Mencari dan menemukan model keuangan mikro Islam dapat dikaji dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan kualitatif yang digunakan untuk menggali landasan filosofis dalam membangun model keuangan mikro dan pendekatan kuantitatif digunakan untuk menguji secara statistik tingkat signifikansi , validitas dan keandalan dari model yang diketemukan.70 Berdasarkan tahapan tersebut berikut ini diuraikan secara menyeluruh hasil analisisnya. 1.
Konseptualisasi Model Dalam kajian toeritik yang dibahas pada bab-bab sebelumnya71. Teori akan memandu dalam menemukan variabel-variabel penelitian yang relevan dan terkait Dalam penelitian ini diketemukan variabel-variabel dengan obyek studi72. kepatuhan terhadap prinsip-prinsip kuangan mikro dan terhadap syariah. Untuk dapat mengukur variabel-variabel yang diteliti diperlukan definisi operasional. Menurut Zarqa untuk mengklasifikasikan variabel yang diteliti ada tiga kategori, (1) fenomena yang tidak terkait (relevan), (2) fenomena exogenous, (3) fenomena endogenous. Setiap variabel exogenous selalu variabel independen dan variabel exogenous akan mempengaruhi variabel endeogenous.73 Adapun variabel exogenous dalam penelitian ini adalah : a) Variabel sasaran pembiayaan adalah penerima pembiayaan sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan mikro,74 b) Variabel tujuan pembiayaan adalah sasaran pencapaian material dan ruhiyah dari pembiayaan,75 70
Tahapan dalam structual equation Modeling (SEM) ada delapan langkah yaitu (1) konseptualisasi model, (2) penyusunan diagram alur (path diagram), (3) spesifikasi model, (3) identifikasi model, (4) identifikasi model, (5) estimasi parameter, (6) penilaian model fit, (7) modifikasi model, (8) validasi model. Imam Ghozali, Structual Equation Modeling (SEM) (Semarang : Badan Penerbit UNDIP, 2008), 9 71
Pembahasan teoritik dalam kajian literatur diuraikan dalam bab II dan bab III yang menghasilkan rumusan variabel-variabel pembiayaan dalam keuangan mikro Islam yang berasal dari prinsip-prinsip shariah dan prinsip-prinsip keuangan mikro modern. 72
Anas Zarqa, ‚ Islamic Economic: An Approach to Human Welfare‛, Reading in The Concept and Methodology of Islamic Economics (Kuala Lumpur: CERT Publication, 2005), 25 73
Imam Ghozali dan Fuad, Structural Equation Modelling UNDIP, 2008), 6
(Semarang: Badan Penerbit
74
Sasaran pembiayaan dalam keuangan mikro antara lain, (1) Orang sangat miskin , (2) lebih memprioritaskan wanita, (3) anggota yang dilayani telah memiliki pekerjaan (produktif), (4) Nasabah yang dilayani berpendapatan sekitar Rp. 20.000 perhari atau kurang, dan (5) berdomisili dalam jangkauan yang jauh dari kantor pelayanan.
122
c) Variabel akad pembiayaan adalah isi perjanjian yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (maqa>s}id al-Shariah),76 d) Variabel jaminan pembiayaan sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan mikro.77 Untuk mengukur variabel-variabel exogenous (independent) yang akan mempengaruhi variabel-variabel endegenous (terikat) tersebut, maka disusun indikator-indikator sebagaimana tersebut di bawah ini: Tabel 4.4 Indikator Variabel Exogenous No 1.
Variabel Sasaran pembiayaan
Indikator a. Orang sangat miskin b. Wanita c. Memiliki pekerjaan (produktif) d. Pendapatan sekitar Rp. 20.000 perhari atau kurang e. Jangkauan lokasi nasabah jauh dari kantor pelayanan
2.
Tujuan pembiayaan
a. Meningkatkan pendapatan keluarga b. Meningkatkan silaturahmi antar warga c. Memberikan pembinaan kepada anggota d. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan e. Mendapatkan ketentraman
3.
Akad (jenis pembiayaan)
a. Tanpa adanya biaya pengikatan, kalaupun ada hanya biaya materai b. Menggunakan dasar bagi hasil, marjin, dan atau ujrah c. Tidak ada transaksi uang, yang ada hanya barang untuk akad murabahah d. Marjin/bagi hasil tidak memberatkan nasabah yang ditandai dengan keikhlasan dalam membayar kembali kewajibannya e. Tidak ada klausul perjanjian yang nasabah tidak tahu akan
75
Tujuan pembiayaan merupakan salah satu unsur penting dalam prinsip shariah karena tujuan akan membedakan apakah kegiatan yang dilakukan menuju kepada keridloan Allah ta’ala atau sebaliknya, yaitu menyimpang dari ajaran-ajaran dan tujuan hidup seorang muslim. Adapun tujuan pembiayaan ini adalah (1) Meningkatkan pendapatan keluarga, (2) Meningkatkan silaturahmi antar warga, (3) Memberikan pembinaan kepada anggota, (4) Meningkatkan keimanan dan ketakwaan, dan (5) Mendapatkan ketentraman hati. 76
Akad pembiayaan menjadikan sah atau tidaknya suatu ikatan kerjasama atau perjanjian antara dua pihak atau lebih, maka menjadi unsur penting yang menentukan apakah suatu lembaga patuh atau tidak terhadap ketentuan shariah yang ditinjau dari aspek terhadap kepatuhannya dalam menjalankan prinsip-prinsip shariah. 77
Jaminan menjadi syarat dalam pembiayaan bagi keuangan mikro modern. Dalam prinsip kehati-hatian bank, collateral menjadi salah satu unsur 5C yang dipersyaratkan untuk dipenuhi ketika lembaga keuangan mikro ingin mengendalikan risikonya.
123
4.
Bentuk jaminan pembayaran
isi dan maksudnya. a. Bentuk jaminan tidak konvensional b. Adanya kepastian bahwa nasabah dapat membayar kembali kewajibannya c. Keterlambatan bayar mendapatkan solusi yang baik dan tidak dikenakan denda d. Penjamin adalah penerima pembiayaan dan pasangannya e. Adanya tekanan sosial kelompoknya jika ada anggota yang melakukan pelanggaran
Selanjutnya menyusun variabel-variabel endogenous (terikat) yang merupakan representasi dari performance lembaga keuangan78. Performance ini dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal lembaga79. Faktor eksternal tidak dapat dikendalikan oleh lembaga keuangan, namun faktor internal dapat dikendalikan. Faktor internal terutama yang bersumber dari aspek marketing80, akan mempengaruhi performance lembaga. Rasio kinerja keuangan lembaga keuangan mikro yang dijadikan sebagai variabel endogenous adalah (1) Perkembangan aset81, 78
Performance lembaga keuangan dapat dilihat dari kinerja keuangan pada umumnya menggunakan indikator CAMEL dalam menilai tingkat kesehatannya, meliputi: Capital adequacy (kecukupan modal), Asset quality (kualitas aset), Management quality (kualitas manajemen), Earnings performance (performa pendapatan), Liquidity position (posisi likuiditas), dan Sensitivity to market risk (sensitivitas terhadap risiko pasarNegara-negara yang menggunakan sistem CAMELS dalam menganalisis kesehatan operasional perbankan mereka antara lain Amerika Serikat, Korea Selatan, Indonesia, dan Malaysia. Lihat Dadang Muljawan, ‚A Design for Islamic Banking Rating System: An Integrated Approach,‛ International Conference on Islamic Economics and Finance Proceedings (Jakarta: BI-IRTI IDB-IAIE-UI, 2005), 327. Lihat pula Tarek S. Zaher dan M. Kabir Hassan, ‚A Comparative Literature Survey of Islamic Finance and Banking,‛ Journal of Financial Markets,Institutions & Instruments 10, no. 4 (New York: University Salomon Center – Blackwell Publishers, Nov 2001), 184-185. 79
Faktor internal lembaga antara lain : aktivitas marketing, aspek operasional dan kelembagaan, aspek sumber daya manusia, aspek legalitas, dan aspek keuangannya, sedangkan faktor eksternal dipengaruhi oleh kondisi ekonomi nasional yang tercermin dari indikator makronya (inflasi, nilai tukar mata uang, cadangan devisa, tingkat suku bunga, investasi). Lihat Ahmad Subagyo, Marketing in Business (Case study of MFI & SMEs), (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2010), 312-314 80
Marketing Mix (bauran pemasaran) yang di dalamnya terdiri dari Product, Price, Promotion dan Place. dalam berbagai riset telah membuktikan pengaruh yang signifikan terhadap volume penjualan yang pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja keuangan lembaga. Desain produk lembaga keuangan akan mempengaruhi keberhasilan lembaga. Lihat Budi Purnomo & Ahmad Subagyo, Konsep dan Implementasi Grassroot & Commercial Microfinance , (Banda Aceh : Bank BPD Aceh, 2009), 111-115 81
Perkembangan aset bukan termasuk salah satu penilaian kinerja keuangan, baik dalam standar CAMEL Bank Indonesia maupun standar penilaian pada umumnya, namun perkembangan asset dapat dijadikan indikasi performa suatu organisasi, dimana makin besar nilai asetnya (trend naik) menunjukkan volume usahanya makin besar, dan sebaliknya. M.Amin Aziz dalam
124
(2) Loan to Deposit Ratio (LDR) dan (3) Non Performing Loan (NPL),82 dan Jumlah plafon pernasabah83. Dalam penelitian ini variabel dan indikator endogenousnya adalah sebagai berikut: Tabel 4.5 Variabel dan Indikator Endogenous Lembaga (Performance) VARIABEL
ASSET
LDR
SANGAT RENDAH
RENDAH
SEDANG
TINGGI
SANGAT TINGGI
SUMBER
‹Rp.50juta
Rp.50jtRp.250jt
Rp.250jtRp.500jt
Rp.500jt -Rp.1M
›Rp1M
Amin Aziz (2010:20)
71%-80%
81%99%
100%110%
›110%
Veitzal Rivai (2008:724)
‹70%
NPF
›10%
7%-10%
4%-6%
1%-3%
‹1%
MicroRate (3rdEdition )
PLAFON/NSB
›Rp.50jt
Rp.20jtRp.49,9jt
Rp.10jtRp.19,9jt
Rp.1jtRp.9,9jt
‹Rp1jt
Filosofi Muh.Yunus
Konsep keterkaitan (pola) antara variabel exogenous dengan variabel endogenous di bawah ini menggambarkan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dan keterkaitan antara variabel bebas yang satu dengan variabel bebas yang lain. Gambar 4.2 Konsep keterkaitan variabel endogenous dengan variabel exogenous. mengklasifikan BMT di Indonesia juga mempergunakan penilaian aset BMT. Amin Aziz, BMT, Outlook and Prospect. (Jakarta : ICMI, 2010) 23 82
LDR mencerminkan pemanfaatan dana yang dikumpulkan (optimalitas) untuk didayagunakan dalam bentuk penyaluran atau pendanaan kepada masyarakat berupa kredit atau pembiayaan, LDR yang rendah menunjukkan ketidakefektifan penggunaan dana atau banyak dana yang menganggur (tidak produktif) atau dalam istilah lain idle money, sedangkan NPL menggambarkan kualitas pembiayaan dari lembaga yang bersangkutan. NPL yang rendah menunjukkan kualitas pembiayaannya baik, dan sebaliknya. NPL yang tinggi akan mengakibatkan kerugian bagi lembaga dan selanjutnya akan membahayakan keberlanjutan dari usaha yang dijalankannya. 83
Jangkauan kedalaman pelayanan keuangan mikro terindikasi dari makin kecil plafon yang dapat diakses dalam pembiayaan mikro maka makin mudah masyarakat miskin mengaksesnya, dan sebaliknya. Microrate menggunakan rasio ini untuk mengukur keberhasilan keuangan mikro dalam menjangkau masyarakat miskin. Microrate adalah salah satu lembaga di bawah Bank Dunia, yang melakukan rating terhadap lembaga keuangan mikro (MFI) di dunia. Grameen Bank juga menggunakan rasio ini untuk menilai tingkat keberhasilan programnya.
125
X1
Y1
X2
Y1
Y1
X3
X4
Y1
Dimana, X1 X3 Y1 Y3
= Sasaran pembiayaan , X2 = Akad yang digunakan, X4 = Perkembangan Aset, Y2 = Non Performing Loan (NPL), Y4
= Tujuan pembiayaan = Jaminan pembiayaan = Loan to Deposit Ratio (LDR) = Jumlah Plafon pernasabah
2.
Populasi Penelitian Populasi penelitian ini adalah seluruh lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) di Indonesia.84 Jumlah lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) di Indonesia sebanyak 3.174 LKMS.85 Adapun sebaran lokasi wilayah LKMS tersebut adalah sebagai berikut : Gambar 4.3 Sebaran Lokasi LKMS di Indonesia
84
Istilah populasi dalam penelitian kualitatif oleh Spradley dinamakan “social situation” yang terdiri dari tiga elemen, yaitu tempat (place), pelaku (actors), dan aktivitas (activity) yang berinteraksi secara sinergis. Lihat Sugiyono, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Erlangga,2007), 215 85
Adapun jumlah seluruh LKMS di Indonesia sampai akhir tahun 2009 sebanyak 3174 unit yang tersebar mulai dari banda Aceh sampai tanah Papua. Lihat Amin Aziz, BMT, Outlook and Prospect. ICMI, Jakarta. 2010. Hal. 20-21
126
SEBARAN JUMLAH LOKASI LKMS DI INDONESIA % 20%19%
3% 0% 1% 1%
Sumber : Data diolah dari Amin Aziz, BMT, Outlook and Prospect. ICMI, Jakarta.2010 4. Pengumpulan Data Primer Data dikumpulkan melalui instrumen kuisioner.86 Penyebaran Instrumen dilakukan melalui mail (surat) ke alamat lokasi responden sebagaimana tersebut pada gambar 4.2 di atas. Periode pengumpulan data dilakukan sejak tanggal 1 Juli 2010 sampai 30 Agustus 2010. Responden yang mengembalikan berkas kuisioner berjumlah 40 LKMS, namun setelah diseleksi ternyata yang mengembalikan secara lengkap dokumen kuisioner berjumlah 15 LKMS. Adapun profil ke-15 LKMS responden adalah sebagai berikut : Tabel. 4.5 Sebaran Lokasi Sampel LOKASI SAMPEL
JUMLAH
ACEH
1
MEDAN
1
RIAU
1
JAMBI
1
Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan probability sampling, dengan teknik proportionate stratified random sampling .86 Berdasarkan teknik tersebut , peneliti menentukan proporsi sampel berdasarkan keterwakilan dari seluruh wilayah di Indonesia. 86 Peneliti mendapatkan data calon sampel yang memenuhi persyaratan proporsi keterwakilan sebanyak 74 LKMS. 86
127
PAPUA
NTT
MALUKU
NTB
SULSEL
SULTRA
SULTENG
SULUT
KALSEL
KALTIM
KALBAR
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
KALTENG
8
BALI
7
JATIM
6
DIY
BENGKULU
5
JATENG
JAMBI
4
JABAR
RIAU
3
8%
DKI
SUMBAR
2
0% 1% 0% 1% 1% 2% 0% 1%
SUMSEL
SUMUT
1
2%
LAMPUNG
ACEH
2% 5% 2% 2% 0% 1% 2% 1% 5%
19%
LAMPUNG
2
DKI
2
JATENG
3
JATIM
3
SULAWESI
1
Sumber : Data Primer yang diolah 5. Performance Sampel Penelitian a. Tahun Berdiri Sampel Sampel telah berdiri sebagai lembaga keuangan mikro Syariah yang terdaftar dalam Kementerian Koperasi dan Usaha kecil Menengah Republik Indonesia sebagai Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) mulai dari tahun 1995 sampai tahun 2006. Adapun variasi tahun berdirinya sampel tepilih sebagai berikut : Tabel 4.6 Variasi Tahun Berdiri LKMS sebagai sampel Tahun Berdiri Jumlah ‹ 1996
3
1996 – 2000
6
2001 – 2005
2
› 2005
4
Sumber : Data Primer Gambar 4.4 Persentase Variasi Tahun Berdiri LKMS Sampel TAHUN BERDIRI LKMS SAMPEL % 40% 27%
20%
<1996
13%
1996 2000
2001 2005
20062008
Sumber : Data Primer b. Performance Asset LKMS Sampel
128
Asset LKMS sampel memiliki variasi dari dari mulai LKMS yang berasset Rp. 636.000.000,- sampai LKMS yang memiliki asset lebih dari Rp. 100 miliar. Sebagaimana dengan persyaratan sampel yang telah ditentukan dalam penelitian ini, variasi asset sampel terlihat dalam tabel di bawah ini : Tabel. 4.6 Variasi Asset Sampel PERFORMANCE SAMPEL Rp.0,5 - 1 M Rp. 1 - 2 M Rp. 3 - 4 M › Rp. 5 M
ASSET JML 2 5 4 4
Sumber : Data Primer Gambar 4.5 Variasi Asset LKMS sampel
PERFORMANCE ASSET SAMPEL %
> Rp. 5 M Rp. 3 - 4 M Rp. 1 - 2 M
JML
27% 4 27% 4 33% 5 13%
Rp.0,5 - 1 M
2
Sumber : Data Primer c. Skala Jangkauan Pelayanan Sampel Skala jangkauan pelayanan merupakan salah satu indikator lembaga keuangan yang memiliki prinsip keuangan mikro. Maka parameter keberhasilan LKMS dalam menjalankan visi dan misinya terukur dari banyak-sedikitnya masyarakat miskin yang terlayani oleh jasa keuangan mereka. Adapun profil sampel dalam skala jangkauan pelayanannya sebagai berikut : Tabel 4.7 Skala Jangkauan Pelayanan Sampel
129
ANGGOTA 100 - 500 ORANG 600 - 1000 ORANG 1000 - 2000 ORANG 2000 - 3000 ORANG › 3000 ORANG
JML 3 2 3 4 3
Sumber : Data Primer Gambar 4.6
Prosentase Skala Jangkauan Pelayanan Sampel SKALA JANGKAUAN PELAYANAN %
> 3000 ORANG
20%
2000 - 3000 ORANG
27%
1000 - 2000 ORANG 600 - 1000 ORANG 100 - 500 ORANG
20% 13% 20%
Sumber : Data Primer d. Tingkat Kedalaman Pelayanan Sampel Tingkat kedalaman pelayanan LKMS merupakan salah satu indikator keberhasilan lembaga keuangan mikro dalam menjalankan prinsip keuangan mikro yang memiliki parameter semakin mampu memberikan pelayanan jasa keuangan kepada orang termiskin dalam suatu masyarakat melalui pembiayaan dengan nilai plafon terkecil. Adapun profil LKMS sampel dalam menjalankan prinsip keuangan mikro ini adalah sebagai berikut :\ Tabel 4.8 Tingkat Kedalaman Pelayanan Sampel TINGKAT KEDALAMAN PELAYANAN
‹ Rp. 500.000,Rp. 500.000 - Rp. 1000.000,Rp. 1000.001-Rp. 1500.000,Rp. 1500.001-Rp. 2000.000,› Rp. 2000.000,-
JML
2 3 3 2 5
Sumber : Data Primer Gambar 4.7 Persentase Tingkat Kedalaman Pelayanan LKMS sampel
130
TINGKAT KEDALAMAN PELAYANAN % >Rp. 2000.000,-
33% 13%
Rp. 1000.001-Rp. 1500.000,< Rp. 500.000,-
20% 20% 13%
Sumber : Data Primer Berdasarkan data di atas, sebagian besar LKMS di Indonesia belum banyak yang melayani masyarakat miskin yang membutuhkan modal kerja kecil di bawah Rp. 500 ribu, bahkan sebaliknya mayoritas LKMS di Indonesia melayani nasabahnya dengan plafon pembiayaan di atas Rp. 2 juta. Kondisi ini sebenarnya mencerminkan keberpihakan kepada masyarakat miskin sangat lemah. Hal mana telah menjadi paradigma umum bahwa memberikan pelayanan pembiayaan dengan plafon yang kecil (misal: di bawah Rp. 500 ribu) membutuhkan waktu,energi dan biaya yang sama dengan memberikan pembiayaan dengan plafon Rp. 50 juta, tapi hasil (retrun) yang diperoleh berbeda, dimana plafon Rp. 50 juta memberikan return yang lebih besar dibandingkan Rp. 500 ribu. f. Kualitas Pembiayaan Sampel Kualitas pembiayaan sampel menjadi salah satu obyek yang dianalisis karena merupakan variabel endogen yang diteliti sebagai dampak dari variabel eksogen.87 Kualitas pembiyaan yang merupakan cerminan kepatuhan anggota (nasabah) dalam melaksanakan kewajiban mengembalikan angsuran atas pembiayaan yang diterimanya sering disebut dengan istilah Non performing Loan (NPL) dan dalam istilah keuangan syariah disebut dengan Non performing financing (NPF)88. Klasifikasi kualitas pembiayaan sampel sebagai terlihat dalam tabel di bawah ini : Tabel 4.8 Kualitas Pembiayaan LKMS sampel 87
Variabel endogen adalah variabel terikat yang dipengaruhi oleh variabel eksogen (bebas). Lihat Riduwan dan engkos, Analisis Jalur (Path Analysis), Alfabeta, Bandung. 2009. Hal. 2-3 88 NPF atau dalam istilah Bank Indonesia NPL sesuai Peraturan Bank Indonesia No. No : 8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Kredit pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) membagi aktiva produktif dalam empat kategori, yaitu (1) Lancar, (2) Kurang Lancar, (4) Diragukan, dan (4) macet. Kategori no. 2 sampai no. 4 di sebut pembiayaan bermasalah. Angka NPF diperoleh dari rasio antara pembiayaan yang bermasalah dibandingkan dengan jumlah outstanding (baki debet) pembiayaan pada periode tertentu. Dalam pengertian umum NPF diartikan sebagai tertunggaknya pembayaran atas kewajiban yang telah jatuh tempo satu hari atau lebih dari waktu yang diperjanjikan.
131
KUALITAS PEMBIAYAAN (NPF)
JUMLAH
‹ 5% 5% - 10% 11% - 15% 15% - 20% ›20%
6 5 2 1 1
Sumber : Data Primer Jika dilihat dari angka persentasenya dapat terlihat dalam gambar di bawah ini: Gambar 4.8 Perfomance Kualitas Pembiayaan Sampel KUALITAS PEMBIAYAAN (NPF) % 40%
33% 13%
< 5%
7%
5% - 10% 11% - 15% 15% - 20%
7% >20%
Berdasarkan data di atas, sebagaian besar Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Indonesia berada pada posisi kurang sehat ditinjau dari aspek kualitas pembiayaannya. LKMS yang memiliki kategori sehat hanya 40% saja, sedangkan sisanya 60% berada pada kategori kurang sehat dengan NPF di atas 5%. Dalam salah satu studi yang dilakukan oleh GTZ dan Bank Indonesia tentang NPL Bank Perkreditan Rakyat diketemukan faktor-faktor penyebab munculnya NPL yang tinggi di kalangan industri perbankan. Dari penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa penyebab NPL tinggi antara lain, disebabkan oleh faktor-faktor internal dan eksternal BPR. Faktor-faktor internal BPR antara lain jaminan (agunan), cara pembayaran angsuran, dan biaya (tingkat suku bunga) memiliki pengaruh yang significant terhadap NPL pada tingkat keyakinan 90% (alfa = 10%).89 Tingkat NPL rata-rata LKMS sampel sebesar 8%, jika dibandingkan dengan industri keuangan mikro formal (BPR) masih dibawah rata-rata. Artinya NPF LKMS sampel memiliki tingkat NPF lebih rendah dibandingkan dengan NPL industri BPR. Adapun gambaran NPL rata-rata tingkat nasional 89
Lihat lebih lanjut pada Laporan Penelitian Non Performing Loan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) oleh Bramantyo dan Tonny, GTZ dan Bank Indonesia, Jakarta. Juli 2007.
132
dan lokal (Jabodetabek). Tabel 4.10 Tingkat Kesehatan BPR Nasional.
KETERANGAN Return On Asset (ROA) Loan To Deposit Ratio (LDR) Non Performaing Loan (NPL)
JBDT NAS JBDT NAS TH.2005 TH.2005 TH. 2006 TH. 2006 2,63 90,17 9,45
2,95 82,00 7,97
2,48 86,99 11,18
2,75 82,24 9,98
Sumber : Data diolah dari Laporan Bank Indonesia 2007 g. Efektivitas Penggunaan Dana (Loan to Deposit Ratio-LDR)90 Analisis atas laporan keuangan LKMS sampel menunjukkan bahwa penggunaan dana sudah tergolong efektif yaitu sebesar 60% LKMS sampel dengan tingkat LDR antara 70% - 110%. Artinya bahwa dana yang dihimpun dari masyarakat oleh LKMS sebagaian besar dapat tersalurkan kembali ke masyarakat, namun ada juga yang masih terdapat fund idle sebesar 27% LKMS sampel dengan LDR sebesar kurang dari 70%, artinya dana yang terkumpul hanya digunakan untuk pembiayaan kepada masyarakat (nasabah) kurang dari 70%, masih ada yang belum termanfaatkan (idle) sebesar 30%. Berdasarkan salah satu dari pertanyaan dalam kuisioner diketahui bahwa dana yang mengendap kebanyakaan disimpan dalam brankas dalam bentuk tunai (cash). Kebijakan ini sebenarnya cukup berisiko karena probability terjadinya kejahatan dan tindak kriminal lainnya dapat mengancam keberadaan dana tersebut. Adapun kondisi efektivitas penggunaan dana yang tercermin dari angka persentase LDR, terlihat dalam tabel di bawah ini:
Tabel 4.11 Tingkat LDR LKMS sampel 90
Loan to deposit Ratio adalah rasio antara kredit yang diberikan. LDR yang terlalu kecil menunjukkan dana yang dihimpun oleh suatu lembaga keuangan tidak dapat tersalurkan dalam bentuk kredit dengan baik, sebaliknya angka LDR yang terlalu tinggi (>100%) menunjukkan dana yang disalurkan sudah menggunakan dana-dana di luar (funding) , misalnya dana sendiri, cadangan akumulasi laba, dan dana-dana berbiaya tinggi, misalnya dana inter call money (dana pembiayaan) dari Lembaga Keuangan lainnya, dans sebagainya.
133
LOAN TO RATIO
DEPOSIT %
‹ 70 % 70% - 110% › 100%
27% 60% 13%
Sumber : data primer Gambar 4.9 : Prosentase LDR LKMS sampel LOAN TO DEPOSIT RATIO % 27%
< 70 %
60%
70% - 110%
13%
> 100%
Tingkat rata-rata LDR dari LKMS sampel sebesar 86%, artinya kondisi keseimbangan dana yang digunakan dengan dana yang dihimpunnya masih SEHAT. Angka rata-rata tersebut jika dibandingkan dengan tingkat ratarata LDR Bank Perkreditan Rakyat (BPR) secara nasional juga berada pada posisi yang tidak jauh berbeda. Tingkat efektivitas penggunaan dana yang dihimpun dari pihak ketiga dinilai masih baik dan tergolong SEHAT. 6. Analisis Hasil Penilaian Responden terhadap Variabel Exogenous Berdasarkan hasil dari kuesioner yang dibagikan kepada responden yang terdiri dari anggota koperasi (nasabah, karyawan, pimpinan dan dewan pengawas syariah), diperoleh data sebagai berikut : a.
Variabel X1 (Sasaran Pembiayaan)
Variabel sasaran pembiayaan adalah penerima pembiayaan sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan mikro. Ada lima indikator variabel sasaran yang memiliki kepatuhan terhadap prinsip keuangan mikro, yaitu : a) b) c) d) e)
Sasaran pembiayaan ditujukan untuk melayani orang miskin ; Memberikan prioritas pembiayaan kepada kaum wanita ; Masyarakat berpenghasilan rendah menjadi sasaran ; Nasabah yang dilayani berpenghasilan kurang dari Rp. 25.000/hari ; Jarak lokasi tempat tinggal nasabah dengan lokasi kantor pelayanan ; 134
Hasil penilaian dari responden yang terdiri dari nasabah LKMS, staf bagian pembiayaan, manajer pembiayaan, dan dewan pengawas syariah menunjukkan bahwa sasaran LKMS sampel belum sepenuhnya memenuhi kepatuhan terhadap prinsip-prinsip keuangan mikro. Sesuai penilaian responden diketahui bahwa secara keseluruhan responden menilai untuk masing-masing indikator sebagai berikut: a) Sasaran pembiayaan yang ditujukan kepada orang miskin hanya memenuhi 70%; b) Pembiayaan untuk kaum wanita sudah mendekati prinsip keuangan mikro, yaitu sebesar 70%.91 c) Memberikan pembiayaan kepada masyarakat berpenghasilan rendah sebesar 80%. d) Berdasarkan jarak lokasi kantor dengan tempat tinggal responden rata-rata menilai relatif dekat dengan nilai 57%. b.
Variabel X2 (Tujuan Pembiayaan)
Variabel tujuan pembiayaan adalah sasaran pencapaian material dan immaterial (ruhiyah) dari pembiayaan. Ada lima indikator dalam menilai tingkat kepatuhan LKMS terhadap prinsip syariah, antara lain : a) Pembiayaan memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan; b) Pembiayaan mendorong kepada anggotanya untuk melakukan kegiatan silaturahim melalui pertemuan-pertemuan ;
91
The MDGs ditandatangani oleh 147 kepala Negara dan pemerintahan dalam acara UN
Millenium Summit bulan September 2000. Menggagas tiga tema sentral dalam menyusun delapan agenda utamanya, yaitu mengurangi kemiskinan, pemberdayaan wanita, dan pelestarian lingkungan. Hasil angket ini mendekati dari daa kuantitatif yang diolah dari data yang diisi oleh responden. Adapun hasil olah data kuantitatif sebagai berikut : Proporsi sasaran pembiayaan sesuai jenis kelamin Jenis Kelamin Wanita laki-laki Sumber : Data Primer
Jumlah 37.502 14.047
135
c) Pembiayaan menjadi media untuk membina para anggotanya, dalam rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan (IMTAQ) d) Pembiayaan menjadi wahana dalam peningkatan ketrampilan hidup (life skill) para anggota (nasabah)nya. e) Pembiayaan memberikan ketenangan hati bagi semua pihak, terutama anggota dan petugasnya. Berdasarkan analisis kuisioner dapat diketahui bahwa secara keseluruhan responden menilai variabel tujuan pembiayaan sudah mendekati ke arah syariah karena responden merasakan peningkatan kesejahteraan (88%), dapat bersilaturahmi dengan orang lain (57%), memperoleh pengetahuan (ketrampilan) 61%, dan mendapatkan ketenangan hati (88%). c.
Variabel X3 (Akad Pembiayaan)
Variabel akad pembiayaan adalah isi perjanjian yang sesuai dengan prinsipprinsip syariah (maqoshid al-Syariah). Ada lima indikator untuk mengukur tingkat kepatuhan LKMS terhadap prinsip keuangan Islam, antara lain : a) Beban (biaya) yang dibebankan kepada anggota tidak tergolong memberatkan; b) Jenis akad pembiayaan menggunakan salah satu bentuk akad syariah ; c) Bentuk obyek pembiayaan tidak melanggar syariah ; d) Beban marjin atau bagi hasil menguntungkan semua pihak, tidak memberatkan salah satu pihak sehingga ada keikhlasan antar pihak ; e) Adanya jaminan bahwa masing-masing pihak jujur dan amanah sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad. Dari analisis kuisioner dapat diketahui secara keseluruhan responden menilai bahwa variabel akad pembiayaan mendekati tujuan syariah. Namun dalam prakteknya responden menilai biaya akad pembiayaan masih tinggi (79%), jenis akad pembiayaan sebagian besar dalam bentuk jual beli (murabahah) 82%, beban marjin dirasakan masih terlalu besar (84%) dan menilai tingkat kejujuran para stakeholder sebesar 71%. d.
Variabel X4 (Jaminan Pembiayaan)
Variabel jaminan pembiayaan adalah praktek penjaminan sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan mikro. Ada lima indikator untuk mengukur variabel ini, yaitu : a) Bentuk jaminan fleksibel, tidak hanya sebatas bentuk jaminan tradisional (fisik) saja tapi juga ada bentuk lain, seperti jaminan personal, kelompok dan sebagainya ;
136
b) Pendekatan jaminan tidak hanya ekonomi namun juga ada pendekatan sosial ; c) Penjamin dan penanggung kewajiban adalah suami dan atau istri, yaitu pasangan menjamin kewajiban suami/istrinya; d) Kewajiban membayar dan mengembalikan dana pembiayaan menjadi kewajiban seorang muslim dalam menjalankan perintah agamanya ;\ e) Proses penyelesaian kewajiban yang tidak dilaksanakan oleh nasabah di dorong oleh adanya tekanan sosial (masyarakat). Dari analisis kuisioner dapat diketahui secara keseluruhan responden menilai bahwa variabel bentuk jaminan pembiayaan yang dipraktekkan di LKMS sudah mendekati prinsip keuangan mikro. Namun ada beberapa indikator yang memiliki nilai rendah yaitu bentuk jaminan masih tradisional (konvensional) dengan nilai 55% dan kurangnya tekanan sosial sebagai bentuk tanggung jawab sosial relatif masih rendah dengan nilai 52%. 7.
Posisi LKMS dalam Kuadran portofolio Kepatuhan
Kuadran portofolio kepatuhan ini menunjukkan posisi LKMS berdasarkan persepsi dari responden yang diukur dari penilaian dengan menggunakan skala likert. Ada dua garis, yaitu garis horisontal dan garis vertikal, dimana garis vertikal menunjukkan tingkat kepatuhan terhadap prinsip-prinsip keuangan mikro, sedangkan garis horisontal menunjukkan tingkat kepatuhan LKMS terhadap prinsipprinsip tujuan syariah. Sebelum mengevaluasi tingkat kepatuhan masing-masing sampel terhadap prinsip-prinsip syariah dan keuangan mikro, telebih dahulu akan disajikan profil masing-masing sampel dalam kaitannya dengan keuangan yang ditunjukkan dalam periode laporan terakhir tahun 2009. Penilaian kepatuhan berdasarkan dari tanggapan responden melalui kuisioner tentang penerapan prinsip-prinsip keuangan mikro modern dan prinsip-prinsip shari’ah. Tabel 4.12 Performance Sampel NO
NAMA LEMBAGA
1
KSU-BMT KUBE SEJATERA 003
2.004
1.093.735
610.000
2
BMT AL-KHASANAH
1.999
5.398.718
3.012.137
3
BMT BINA SWADAYA
1.996
3.619.005
3.119.162
4
BMT HIDAYAH
2.005
1.283.000
459.000
5 6
BQ. DEWANTARA BMT USA JEPARA
BERDIRI
JML ASSET
FUNDING
TAHUN
(Rp.000,-)
(Rp.000,-)
1.995 2.007
2.261.043 1.190.195
1.668.566 816.934
LDR
NPF
124%
15%
106%
5%
89%
11%
51%
0,90%
90%
30,34%
95%
4%
Jml Nsbh
Rata2 Plafon
619
1.226
1.200
2.651
2.150
1.287
143
1.650
454
3.297
968
798
137
7 8 9 10 11 12 13 14 15
KSU-BMT "ARTHA BINA UMMAH" BMT AL-AMANAH BMT "BINA UMMAT SEJAHTERA" BMT NASIONAL WANITA ISLAM KJKS BMT MENTARI KJKS BMT ASALAM ARTHA DAYA BMT BINA UMMAT SEJAHTERA BMT PAHLAWAN BMT AL-BIRRY PINRANG
1.998
3.015.509
1.124.461
1.995
636.056
481.949
2.009 2.006
1.997 1.996 1.996 1.995
709.694
500.000
1.000.000
700.000
4.976.133
4.327.846
4.722.978
4.433.144
136.610.359 18.932.142 6.873.050
101.163.946 16.497.778 5.089.367
67%
7%
88%
4%
49%
3,70%
71%
3%
92% 86% 114% 63% 100%
1.185 386
633 1.100
2.150
115
2.150
233
12%
2.150
1.853
5%
4.632
822
0,8%
35.716
3.217
8%
3.527
2.931
6%
1.885
2.691
Sumber : Data Primer
Variabel kepatuhan terhadap syariah terindikasi dari variabel X2 (tujuan pembiayaan) dan variabel X3 (akad pembiayaan), sedangkan variabel kepatuhan terhadap prinsip keuangan mikro terindikasi dari variabel X1 (sasaran pembiayaan) dan X4 (bentuk jaminan). Diagram kepatuhan akan menunjukkan posisi suatu lembaga keuangan mikro (LKM) berdasarkan persepsi stakeholder (anggota,pengurus dan pengawas) secara obyektif berada dalam kuadaran I, Kuadran portofolio II, Kuadran portofolio III, atau Kuadran portofolio IV. Masing-masing Kuadran portofolio memiliki kedudukan yang berbeda. Adapun kedudukan kudran, antara lain: a) Kuadran portofolio I menjelaskan bahwa LKMS sampel berada pada posisi sebagai Lembaga keuangan mikro, karena hanya patuh pada prinsip-prinsip keuangan mikro saja, kalaupun ada kepatuhan kepada syariah nilainya rendah (sangat rendah). b) Kuadran portofolio II menjelaskan bahwa LKMS sampel berada pada posisi sebagai Lembaga keuangan formal, karena rendahnya kepatuhan kepada prinsip-prinsip syariah dan keuangan mikro. c) Kuadran portofolio III menjelaskan bahwa LKMS sampel berada pada posisi sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) karena tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap syariah dan prinsip keuangan mikro. d) Kuadran portofolio IV menjelaskan bahwa LKMS sampel berada pada posisi sebagai lembaga amal, karena tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap syariah namun tidak menerapkan prinsip-prinsip keuangan mikro. Gambar 4.10 Diagram Portofolio Kepatuhan
138
Prinsip-prinsip Keuangan Mikro (Y)
Lembaga Keuangan Mikro
Lembaga Keuangan Mikro Islam (Ideal)
Lembaga Keuangan
Lembaga Amal
Kepatuhan terhadap Syariah (x)
Kepatuhan pada Prinsip Keua Mikro
Berdasarkan hasil analisis portofolio kepatuhan ( lampiran 2), diperoleh hasil sebagai berikut : 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0
Y
1,5
Linear (Y)
1,0 0,5 0,0 0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
Kepatuhan pada Prinsip Syariah
Berdasarkan hasil posisi LKMS sampel dalam Kuadran portofolio III, maka berarti LKMS sampel berada dalam posisi sebagai lembaga keuangan mikro syariah. Namun berdasarkan rata-rata LKMS sampel , posisi LKMS dapat terlihat dalam gambar di bawah ini : Gambar 4.11 Posisi LKMS dalam Kuadran portofolio Kepatuhan
139
350,00
LKMS-13
LKMS-12 LKMS-15
LKMS-2 LKMS-7
LKMS-4 LKMS-11
250,00
LKMS-6 LKMS-5 LKMS-10
LKMS-9 LKMS-1
LKMS-3 LKMS-14 LKMS-8
150,00 300,00
360,00
420,00
Dari ke-15 LKMS sampel yang memiliki tingkat kepatuhan tertinggi adalah sampel no. 13 yaitu BMT Bina Umat Sejahtera. Adapun profil LKMS tersebut adalah sebagai berikut :
NO NAMA LEMBAGA 13 BMT BINA UMMAT SEJAHTERA
JML ASSET FUNDING FINANCING (Rp.000,-) (Rp.000,-) (Rp.000,-) 136.610.359 101.163.946 114.895.438
LDR
NPF
114%
0,8%
Jml Nsbh Rata2 Plafon 35.716 3.217
Sedangkan LKMS sampel dengan tingkat kepatuhan terendah adalah sampel no. 1 yaitu BMT Kube Sejahtera 003 dengan performance sebagai berikut : NO NAMA LEMBAGA 1 KSU-BMT KUBE SEJATERA 003
JML ASSET FUNDING FINANCING (Rp.000,-) (Rp.000,-) (Rp.000,-) 1.093.735 610.000 758.601
LDR
NPF
124%
15%
Jml Nsbh Rata2 Plafon 619 1.226
8. Analisis Data Kuantitatif Untuk menguji hipotesis penelitian ini yaitu : 1.
Variabel-variabel exogenous (kepatuhan) berpengaruh terhadap variabelvariabel endogenous (performance ) pada lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia.
Y1 a bX1 bX 2 bX 3 bX 4
Y2 a bX1 bX 2 bX 3 bX 4 Y3 a bX1 bX 2 bX 3 bX 4
Y4 a bX1 bX 2 bX 3 bX 4
140
2.
Salah satu variabel kepatuhan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel performance LKMS di Indonesia. H 0 : byx1 byx2 byxk 0
H1 : Sekurang kurangnya ada sebuah byxi 0 Peneliti menggunakan program software LISREL (Linear Structural Relationship) versi 8.7 untuk membantu menguji hipotesis tersebut digunakan model SEM (Structural Equation Model)92. SEM merupakan suatu teknik statistik yang mampu menganalisis variabel latent, variabel indikator dan kesalahan pengukuran secara langsung. SEM termasuk salah satu domain dalam multivariat statistics dependensi yang memungkinkan dilakukannya analisis satu atau lebih variabel dependen. Baik variabel dependen maupun variabel independen yang dilibatkan boleh berbentuk variabel kontinue ataupun diskrit93, dalam hal mana multiple regression tidak dapat memecahkannya. Namun SEM memiliki kelemahan karena tidak mempunyai uji statistik terbaik yang dapat menjelaskan kekuatan prediksi model94. 8.
Hasil Analisis Structural Equation Model (SEM) Model yang akan diuji adalah
Y1 a bX1 bX 2 bX 3 bX 4
Y2 a bX1 bX 2 bX 3 bX 4 Y3 a bX1 bX 2 bX 3 bX 4 Y4 a bX1 bX 2 bX 3 bX 4 Asumsi-asumsi dasar dalam analisis SEM, antara lain : 1.
Instrumen penelitian sudah teruji dan valid, lihat lampiran 7
2.
Normalitas yaitu bentuk data berada pada suatu variabel metrik
92
SEM memiliki dua tujuan utama dalam analisisnya, yaitu (1) untuk menentukan apakah model plausible (masuk akal) atau fit; atau dengan bahasa yang lebih mudah, apakah model ‚benar‛ berdasarkan suatu data yang dimiliki. Sedangkan tujuan kedua adalah untuk menguji berbagai hipotesis yang telah dibangun sebelumnya. Lihat Imam Ghozali, Structural Equation Modeling (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2008), 25 93
Tumpal, LISREL. (Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu,. 2006) . 2-3. Lihat juga Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2008), 67 94 Tumpal, LISREL. (Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu,. 2006), 68
141
tunggal yang menghasilkan distribusi normal95, lihat lampiran 8. Hasil analisis normalitas data diuji dengan menggunakan uji z untuk skewness dan kurtosisnya, jika nilai z, baik zskewness dan/z kurtosis ‹ 0,05 pada tingkat 5%, maka dapat dikatakan distribusi data adalah tidak normal, dan sebaliknya.
(1) Kooefisien Jalur, Pengaruh Langsung, Pengaruh Bersama Sasaran pembiayaan (X1), Tujuan Pembiayaan (X2), Akad pembiayaan (X3), dan Jaminan pembiayaan (X4) mempengaruhi terhadap perkembangan aset LKMS (Y1) Pengaruh bersama atau koofisien X1, X2, X3, dan X4 terhadap Y1 atau kooefisien determinan dan faktor residual dihitung sebagai berikut :
Y1 a bX1 bX 2 bX 3 bX 4 Model Persamaannya : Y1=
0.742 - 0.571X1 + 3.984X2 - 4.297X3 – 2.439X4+0.597
Tabel 4.13 hasil Perhitungan LISREL Pengaruh Variabel
Koofisien Regresi
Langsung
R-square
PValue
X1
-0,571
-0,173
0,029929
0.158
X2
3.984
0,916
0,839056
1.000
X3
-4,297
-0,448
0,200704
0.722
X4
-2.439
-0,502
0,252004
0.578
Pengaruh Bersama (R2yx)
6.897
Sumber : Hasil Pengolahan Data Penelitian 2010 Berdasarkan Tabel 4.13
di atas yang dibandingkan dengan tingkat
95
Suatu distribusi data yang tidak membentuk distribusi normal, maka data tersebut tidak normal, sebaliknya data yang dikatakan normal apabila ia membentuk suatu distribusi normal. Apabila asumsi normalitas tidak dipenuhi dan penyimpangan normalitas tersebut besar, maka seluruh hasil uji statistik adalah tidak valid karena perhitungan uji t statistik dan lainnya dihitung dengan asumsi data normal. Lihat Imam Ghozali, Structural Equation Modeling (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2008), 37
142
signifikansi p-value tabel pada dk=n-4=15-4=11=0,313 pada alfa = 0,50 maka hasil temuan penelitian secara obyektif bahwa: (a) Sasaran pembiayaan (X1) memiliki kontribusi yang negatif dan berpengaruh langsung terhadap Perkembangan asset LKMS (Y1). Besarnya kontribusi sasaran pembiayaan yang secara langsung berkontribusi terhadap perkembangan aset sebesar (-0,173)2 atau sebesar 2,9%. (b) Tujuan pembiayaan (X2) memiliki kontribusi yang positif dan berpengaruh langsung terhadap Perkembangan asset LKMS (Y1). Besarnya kontribusi tujuan pembiayaan yang secara langsung berkontribusi terhadap perkembangan aset sebesar (0,916)2 atau sebesar 83,9%. (c) ) Akad pembiayaan (X3) memiliki kontribusi yang negatif dan berpengaruh langsung terhadap Perkembangan asset LKMS (Y1). Besarnya kontribusi akad pembiayaan yang secara langsung berkontribusi terhadap perkembangan aset sebesar (-0,448)2 atau sebesar 20,0%. (d) Jaminan pembiayaan (X4) memiliki kontribusi yang negatif dan berpengaruh langsung terhadap Perkembangan asset LKMS (Y1). Besarnya kontribusi jaminan pembiayaan yang secara langsung berkontribusi terhadap perkembangan aset sebesar (-0,502)2 atau sebesar 25,9%. (e) Secara simultan sasaran pembiayaan (X1), sasaran pembiayaan (X2), akad pembiayaan (X3), dan jaminan pembiayaan (X4), berpengaruh secara bersama-sama terhadap perkembangan aset sebesar 6,9% Berdasarkan data analisis jalur di atas dapat disimpulkan bahwa yang memiliki pengaruh langsung terbesar terhadap perkembangan aset adalah tujuan pembiayaan dengan kontribusi sebesar 83,9%. Dari keempat variabel eksogen yang mempengaruhi variabel endogen hanya ada dua variabel eksogen yang berpengaruh dan signifikan dengan tingkat keyakinan 95% yaitu variabel tujuan pembiayaan (X2) dan variebel akad pembiayaan (X3). Kedua variebel merupakan variabel kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (maqoshid al-Syariah). (2) Kooefisien Jalur, Pengaruh Langsung, Pengaruh Bersama Sasaran pembiayaan (X1), Tujuan Pembiayaan (X2), Akad pembiayaan (X3), dan Jaminan pembiayaan (X4) mempengaruhi terhadap Loan to Deposit Ratio (LDR) LKMS
143
(Y2) Tabel 4.14 hasil Perhitungan LISREL Pengaruh variabel
Koofisien Regresi
Langsung
R-square
PValue
X1
0.281
0,347
0,120409
0,381
X2
0.749
0,071
0,005041
0,249
X3
-1.032
-0,118
0,013924
0,306
X4
-0,848
-0,383
0,146689
0,788
Pengaruh Bersama (R2yx)
0,597
Model Persamaannya : Y2=
0.194 + 0.281X1 + 0.749X2 – 1.032X3 – 0.848X4
Berdasarkan Tabel 4.14 di atas yang dibandingkan dengan tingkat signifikansi p-value tabel dk=n-4=15-4=11=0,313 pada alfa = 0,50, maka hasil temuan penelitian secara obyektif bahwa: a) Sasaran pembiayaan (X1) memiliki kontribusi yang negatif dan berpengaruh langsung terhadap perubahan LDR (Y2). Besarnya kontribusi sasaran pembiayaan yang secara langsung berkontribusi terhadap perubahan LDR sebesar (0,347)2 atau sebesar 12%. b) Tujuan pembiayaan (X2) memiliki kontribusi yang positif dan berpengaruh langsung terhadap perubahan LDR (Y2). Besarnya kontribusi tujuan pembiayaan yang secara langsung berkontribusi terhadap perubahan LDR sebesar (0,071)2 atau sebesar 0,5%. c) Akad pembiayaan (X3) memiliki kontribusi yang negatif dan berpengaruh langsung terhadap perubahan LDR(Y2). Besarnya kontribusi akad pembiayaan yang secara langsung berkontribusi terhadap perkembangan aset sebesar (-0,118)2 atau sebesar 20,0%. d) Jaminan pembiayaan (X4) memiliki kontribusi yang negatif dan berpengaruh langsung terhadap perubahan LDR (Y2). Besarnya kontribusi jaminan pembiayaan yang secara langsung berkontribusi terhadap perkembangan aset sebesar (-0,383)2 atau sebesar 13,6%. e) Secara simultan sasaran pembiayaan (X1), tujuan pembiayaan (X2), akad pembiayaan (X3), dan jaminan pembiayaan (X4), berpengaruh secara bersama-sama terhadap perkembangan aset sebesar 0,59% Berdasarkan data analisis jalur di atas dapat disimpulkan bahwa yang memiliki pengaruh langsung terbesar terhadap perubahan LDR adalah akad pembiayaan
144
dengan kontribusi sebesar 20%. Dari keempat variabel eksogen yang mempengaruhi variabel endogen tidak ada variabel eksogen yang berpengaruh secara signifikan dengan tingkat keyakinan 95% . (3) Kooefisien Jalur, Pengaruh Langsung, Pengaruh Bersama Sasaran pembiayaan (X1), Tujuan Pembiayaan (X2), Akad pembiayaan (X3), dan Jaminan pembiayaan (X4) mempengaruhi terhadap Non Performing Loan (NPL) LKMS (Y3) Tabel 4.15 hasil Perhitungan LISREL Pengaruh variabel
Koofisien Regresi
Langsung
R-square
PValue
X1
0,557
0,402
0,161604
0,281
X2
-1.548
-0,335
0,112225
0,611
X3
1.632
0,105
0,011025
0,455
X4
1.046
0,31
0,0961
0,515
Pengaruh Bersama (R2yx)
1.238
Model Persamaannya : Y3=
0.149 + 0.557X1 – 1.548X2 + 1.632X3 + 1.046X4
Berdasarkan Tabel 4.15 di atas yang dibandingkan dengan tingkat signifikansi p-value pada tabel dk=n-4=15-4=11=0,313 pada alfa = 0,50, maka hasil temuan penelitian secara obyektif bahwa: a) Sasaran pembiayaan (X1) memiliki kontribusi yang positif dan berpengaruh langsung terhadap kualitas NPF (Y3). Besarnya kontribusi sasaran pembiayaan yang secara langsung berkontribusi terhadap perubahan LDR sebesar (0,402)2 atau sebesar 16,1%. b) Tujuan pembiayaan (X2) memiliki kontribusi yang negatif dan berpengaruh langsung terhadap kualitas NPF (Y3). Besarnya kontribusi tujuan pembiayaan yang secara langsung berkontribusi terhadap perubahan LDR sebesar (-0,335)2 atau sebesar 11,2%. c) ) Akad pembiayaan (X3) memiliki kontribusi yang positif dan berpengaruh langsung terhadap kualitas NPF (Y3). Besarnya kontribusi akad pembiayaan yang secara langsung berkontribusi terhadap perkembangan aset sebesar (0,105)2 atau sebesar 1,10%.
145
d) Jaminan pembiayaan (X4) memiliki kontribusi yang positif dan berpengaruh langsung terhadap kualitas NPF (Y3). Besarnya kontribusi jaminan pembiayaan yang secara langsung berkontribusi terhadap perkembangan aset sebesar (0,31)2 atau sebesar 9,6 %. e) Secara simultan sasaran pembiayaan (X1), tujuan pembiayaan (X2), akad pembiayaan (X3), dan jaminan pembiayaan (X4), berpengaruh secara bersama-sama terhadap kualitas NPF (Y3) sebesar 1,258% Berdasarkan data analisis jalur di atas dapat disimpulkan bahwa yang memiliki pengaruh langsung terbesar terhadap kualitas NPF adalah sasaran pembiayaan dengan kontribusi sebesar 16%. Dari keempat variabel eksogen yang mempengaruhi variabel endogen tidak ada variabel eksogen yang berpengaruh secara signifikan dengan tingkat keyakinan 95% . (4) Kooefisien Jalur, Pengaruh Langsung, Pengaruh Bersama Sasaran pembiayaan (X1), Tujuan Pembiayaan (X2), Akad pembiayaan (X3), dan Jaminan pembiayaan (X4) mempengaruhi terhadap Kedalaman Jangkauan (plafon/anggota) LKMS (Y4). Tabel 4.16 hasil Perhitungan LISREL Pengaruh Variabel
Koofisien Regresi
Langsung
R-square
PValue
X1
-0,98
-0,988
0,976144
1.00
X2
-0,349
0,267
0,071289
1.00
X3
1.084
0,378
0,142884
0,585
X4
0.945
0,456
0,207936
0,42
Pengaruh Bersama (R2yx)
1.715
Model Persamaannya : Y4=
0.258 – 0.980X1 – 0.349X2 + 1.084X3 + 0.945 X4
Berdasarkan Tabel 4.16 di atas yang dibandingkan dengan tingkat signifikansi p-value tabel pada dk=n-4=15-4=11=0,313 pada alfa = 0,50, maka hasil temuan penelitian secara obyektif bahwa: (f) Sasaran pembiayaan (X1) memiliki kontribusi yang negatif dan berpengaruh langsung terhadap skala jangkauan nasabah (Y4). Besarnya kontribusi sasaran pembiayaan yang secara langsung berkontribusi terhadap kedalaman jangkauan sebesar (-0,988)2 atau sebesar 97,6%. (g) Tujuan pembiayaan (X2) memiliki kontribusi yang positif dan 146
berpengaruh langsung terhadap skala jangkauan nasabah (Y4). esarnya kontribusi tujuan pembiayaan yang secara langsung berkontribusi terhadap kedalaman jangkauan sebesar (0,267)2 atau sebesar 7,1%. (h)) Akad pembiayaan (X3) memiliki kontribusi yang negatif dan berpengaruh langsung terhadap skala jangkauan nasabah (Y4). Besarnya kontribusi akad pembiayaan yang secara langsung berkontribusi terhadap kedalaman jangkauan sebesar (0,378)2 atau sebesar 14,2%. (i) Jaminan pembiayaan (X4) memiliki kontribusi yang negatif dan berpengaruh langsung terhadap skala jangkauan nasabah (Y4). Besarnya kontribusi jaminan pembiayaan yang secara langsung berkontribusi terhadap kedalaman jangkauan sebesar (0.456)2 atau sebesar 20,7%. (j) Secara simultan sasaran pembiayaan (X1), sasaran pembiayaan (X2), akad pembiayaan (X3), dan jaminan pembiayaan (X4), berpengaruh secara bersama-sama terhadap kedalaman jangkauan (Y4) sebesar 1,75% Berdasarkan data analisis jalur di atas dapat disimpulkan bahwa yang memiliki pengaruh langsung terbesar terhadap skala jangkauan nasabah (Y4) adalah sasaran pembiayaan dengan kontribusi sebesar 97,6%. Dari keempat variabel eksogen yang mempengaruhi variabel endogen hanya ada satu variabel eksogen yang berpengaruh dan signifikan dengan tingkat keyakinan 95% yaitu variabel sasaran pembiayaan (X1) variebel tersebut merupakan variabel kepatuhan terhadap prinsip-prinsip keuangan mikro. Maka dapat disimpulkan bahwa : a.
b.
Variabel pertama kepatuhan terhadap prinsip keuangan mikro yang secara sigfnifikan mempengaruhi kinerja LKMS adalah variabel sasaran, artinya penentuan sasaran pembiayaan ditujukan untuk melayani orang miskin , memberikan prioritas pembiayaan kepada kaum wanita , masyarakat berpenghasilan rendah, nasabah yang dilayani berpenghasilan kurang dari Rp. 25.000/hari , dan Jarak lokasi tempat tinggal nasabah dengan lokasi kantor pelayanan. Memberikan dampak yang sangat berarti dalam memperbaiki kinerja LKMS dari sisi tingkat pertumbuhan aset LKMS. Hasil penelitian ini memberikan arti bahwa menentukan sasaran yang benar akan memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja dan performa LKMS. Penentuan sasaran yang salah atau tidak tepat akan menurunkan kinerja LKMS itu sendiri, dan sebaliknya, ketika LKMS memberikan pelayanan jasa keuangan kepada sasaran yang tepat akan dapat meningkatkan kinerjanya. Variabel kepatuhan terhadap prinsip keuangan Islam (X2) yang secara sigfnifikan mempengaruhi kinerja LKMS adalah variabel tujuan , artinya Pembiayaan memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan,
147
c.
d.
Pembiayaan mendorong kepada anggotanya untuk melakukan kegiatan silaturahim melalui pertemuan-pertemuan, Pembiayaan menjadi media untuk membina para anggotanya, baik dalam rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan (IMTAQ) maupun usahanya, Pembiayaan menjadi wahana dalam peningkatan ketrampilan hidup (life skill) para anggota (nasabah)nya., Pembiayaan memberikan ketenangan hati bagi semua pihak, terutama anggota dan petugasnya. Tujuan yang bersifat ruhiyah ini berdampak positif dan signifikan terhadap kinerja LKMS, terutama dari sisi efektifitas penggunaan dananya (LDR). Penentuan tujuan yang tidak tepat akan berdampak pada kinerja LKMS, maka LKMS harus memastikan bahwa tujuan dalam pembiayaan harus memperhatikan tujuan pembiayaan dalam prinsip-prinsip shariah. Variabel akad pembiayaan (X3) yang meliputi Beban (biaya) yang dibebankan kepada anggota tidak tergolong memberatkan, jenis akad pembiayaan menggunakan salah satu bentuk akad syariah, bentuk obyek pembiayaan tidak melanggar syariah , beban marjin atau bagi hasil menguntungkan semua pihak, tidak memberatkan salah satu pihak sehingga ada keikhlasan antar pihak, adanya jaminan bahwa masing-masing pihak jujur dan amanah sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad. Variabel tersebut dalam penelitian ini tidak memberikan pengaruh yang berarti (signifikan) terhadap kinerja LKMS (Y). Hal ini berarti mengindikasikan bahwa LKMS dapat memodifikasi jenis akad yang digunakan untuk mengikat nasabah yang dilayaninya, karena nasabah tidak memandang terlalu penting jenis akad yang ditawarkan oleh LKMS. Justru untuk menerapkan syariat Islam, dengan pendangan masyarakat yang seperti ini akan lebih mudah bagi LKMS untuk menerapkan akad pembiayaan yang sesuai syariat. variabel jaminan pembiayaan (X4) yang meliputi Bentuk jaminan fleksibel, tidak hanya sebatas bentuk jaminan tradisional (fisik) saja tapi juga ada bentuk lain, seperti jaminan personal, kelompok dan sebagainya , pendekatan jaminan tidak hanya ekonomi namun juga ada pendekatan sosial, penjamin dan penanggung kewajiban adalah suami dan atau istri, yaitu pasangan menjamin kewajiban suami/istrinya, kewajiban membayar dan mengembalikan dana pinjaman menjadi kewajiban seorang muslim dalam menjalankan perintah agamanya , proses penyelesaian kewajiban yang tidak dilaksanakan oleh nasabah di dorong oleh adanya tekanan sosial (masyarakat). Variabel tersebut dalam penelitian ini tidak memberikan pengaruh yang berarti (signifikan) terhadap kinerja LKMS (Y). Hal ini berarti LKMS tidak perlu mengandalkan atau hanya berpedoman pada satu jenis jaminan saja. LKMS dapat mencari jenis atau bentuk jaminan lainnya yang lebih fleksibel sehingga masyarakat dapat terlayani jasa keuangan yang ditawarkannya.
148
BAB V PENUTUP A.
Kesimpulan
Kajian ini membuktikan bahwa keuangan mikro Islam yang dioperasionalisasikan dengan menerapkan prinsip-prinsip kepatuhan melalui fitur-fitur pembiayaannya akan berpengaruh terhadap performance lembaga (institusi) yang menjalankannya. Prinsip-prinsip kepatuhan yang ditemukan dalam penelitian ini terdiri dari kepatuhan terhadap prinsip-prinsip terbaik keuangan mikro modern dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip shari’ah. Adapun prinsip-prinsip terbaik keuangan mikro modern antara lain (1) sasaran pembiayaan yang sesuai dengan tujuan dari keuangan mikro itu sendiri, yaitu sasaran pembiayaan untuk orang miskin, memprioritaskan wanita sebagai sasaran utamanya, masyarakat produktif, dan tidak terakses pelayanan jasa keuangan lainnya. sedangkan prinsip kepatuhan terhadap shari’ah yang secara signifikan berpengaruh terhadap performance lembaga adalah (1) kepatuhan kepada tujuan pembiayaan yaitu memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan, mendorong kepada anggotanya untuk melakukan kegiatan silaturahim melalui pertemuan-pertemuan, menjadi media untuk membina para anggotanya, baik dalam rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan (IMTAQ) maupun usahanya, Pembiayaan menjadi wahana dalam peningkatan ketrampilan hidup (life skill) para anggota (nasabah)nya, dan memberikan ketenangan hati bagi semua pihak, terutama anggota dan petugasnya Dalam penelitian ini juga membuktikan bahwa pernyataan beberapa pemikir muslim yang mengatakan bahwa keuangan mikro Islam adalah sistem konvensional minus bunga adalah tidak tepat karena pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa keuangan mikro konvensional telah ada terlebih dahulu, kemudian keuangan mikro Islam baru muncul setelahnya - dengan hanya tidak menggunakan atau menerapkan sistem bunga. Semestinya berdasarkan acuan sejarah yang dikaji dalam penelitian ini telah membuktikan bahwa keuangan mikro Islam itu ada terlebih dahulu tapi kemudian direduksi oleh masyarakat barat kapitalis dengan menghilangkan prinsip keadilan, kemitraan dan persamaan dalam lembaga keuangan dengan menerapkan bunga. Prinsip-prinsip keuangan mikro Islam yang ditemukan dalam penelitian ini merupakan hasil sintesis antara prinsip keuangan syariah dengan prinsip keuangan mikro modern yang menghasilkan fitur-fitur dalam produk pembiayaan keuangan mikro Islam yang meliputi variabel sasaran pembiayaan, variabel tujuan pembiayaan, variabel akad pembiayaan dan variabel jaminan pembiayaan. Variabel-variabel tersebut diteliti dan dianalisis dengan menggunakan metode Structural Equation Modeling (SEM) yang akan memperlihatkan hasil hubungan variabel-variabel tersebut terhadap performance lembaga yang mempraktekkan keuangan mikro Islam. 149
Dimensi ruhiyah yang menjadi landasan gerak dalam keuangan mikro Islam meliputi , (1) Prinsip keadilan (justice), (2) Prinsip keterbukaan dan kejujuran (transparance & fairness). dan Prinsip kemitraan (partnership), dan Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan tentang prinsip-prinsip keuangan mikro yang telah menjadi landasan praktek dalam dunia keuangan mikro. Prinsipprinsip keuangan mikro yang dimaksud, antara lain : (1) Skala dan kedalaman jangkauan pembiayaan, (2) Keberlanjutan (sustainability), (3) Pemberdayaan (social intermediatory), (4) Komersial (financial intermediatory). Pengaplikasian prinsip-prinsip kepatuhan dalam keuangan mikro Islam di Indonesia pada hakekatnya juga pengejawantahan dari asas dan prinsip ekonomi yang diamanahkan Undang-Undang Dasar 1945. Asas dan prinsip yang mengajarkan bahwa pembangunan mestinya ditujukan untuk membangun rakyat agar mendapatkan pekerjaan, penghidupan yang layak, memperoleh pendidikan dan kesejahteraan secara implisit terkandung dalam prinsip-prinsip keuangan mikro Islam tersebut. Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan fenomenologi kuantitatif ini diperoleh temuan bahwa lembaga-lembaga keuangan yang mempraktekkan keuangan mikro Islam menempati pada kuadran tingkat kepatuhan yang berbeda. LKMS yang menerapkan prinsip-prinsip kepatuhan berada pada kuadran ketiga dan LKMS yang berada pada posisi ini memiliki performance lembaga yang baik. Sedangkan temuan kedua memperlihatkan bahwa variabel-variabel kepatuhan yang mempengaruhi secara langsung dan berarti (significant) terhadap performance lembaga adalah variabel sasaran pembiayaan dan variabel tujuan pembiayaan, sedangkan variabel akad dan variabel jaminan pembiayaan tidak berpengaruh secara signifikan. Hal ini berimplikasi pada tingkat kinerja (performance) lembaga yang ditunjukkan ada korelasi yang sangat kuat dari analisis kuantitatif tersebut. Berdasarkan data sampel dalam penelitian ini yang berjumlah lima belas LKMS di seluruh Indonesia, diperoleh hasil bahwa LKMS yang berada pada posisi tertinggi dalam tingkat kepatuhannya terhadap syariah memiliki tingkat kinerja dan performance yang tinggi pula, sebaliknya LKMS yang berada pada posisi paling rendah tingkat kepatuhannya memiliki tingkat performance yang buruk. B.
Saran
Pendekatan baru dalam dunia perbankan perlu dilakukan baik dari sisi paradigmanya maupun sistem operasinya, sehingga mampu menyentuh masyarakat ekonomi paling bawah. Jika dunia perbankan bersedia menerapkan prinsip-prinsip kepatuhan dalam mendesain produk dan pelayanannya, maka tujuan pembangunan ekonomi nasional maupun target dalam MDGs, Insya Allah dapat terwujud dalam waktu yang tidak terlalu lama, karena berarti Bank Umum dapat memberikan pelayanan kepada semua lapisan masyarakat (ekonomi bawah, menengah dan atas) melalui produk keuangan mikro, tentunya dengan menggunakan metode dan pendekatan yang tepat dalam mendesain produk pembiayaannya. 150
RIWAYAT PENULIS
P
enulis dilahirkan di Kota Batik, Pekalongan 12 Februari tahun 1972. Mantan Ketua Kelas sejak kelas 1-6 di Madrasah Ibtidaiyah Salafiyah (MIS) Tegalrejo, lalu menjadi Ketua OSIS di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Pekalongan, dan ketika masuk ke SLTA juga menjadi Ketua OSIS di SMAN 2 Pekalongan. Melanjutkan kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED) Purwokerto. Sejak kuliah penulis sudah aktif di berbagai organisasi kampus, pernah menjabat Ketua Umum Koperasi Mahasiswa UNSOED, dan pernah menjadi Pemimpin Redaksi dan Pemimpin Umum Majalah Ekonomi “MEMI” FE Unsoed. Lulus S1 tahun 1996 dan meniti karier di KOSPIN JASA Pekalongan sebagai karyawan tetap dan sekaligus menajdi Dosen Tetap di Universitas Pekalongan (UNIKAL), sambil melanjutkan S2-nya di Program Pasca Sarjana UNSOED yang lulus pada tahun 1998. Tahun 1999, setelah selesai S2, Penulis merantau ke ranah minang “Padang-Sumbar”, bersama dengan teman-temannya membantu sebuah Yayasan Pendidikan untuk membuka dan mendirikan Program Pascasarjana Magister Manajemen (MM) yang Pertama di Sumatra Barat. Selama di Yayasan, Penulis mengajar di beberapa perguruan tinggi dari D3, S1 dan S2. Tahun 2001 kembali ke tanah kelahiran, Pekalongan. Bersama pengusaha Pekalongan mendirikan Perusahaan Trading, Eksportir, dan perguruan tinggi “Politeknik” dengan membuka program studi “Teknik Batik” yang pertama dan satu-satunya di Indonesia. Tahun 2004, kembali merantau ke Ibu Kota. Bekerja sebagai karyawan di PT. Bangun Pusaka Jakarta sebagai Manajer Keuangan selama 1 tahun, dan tahun 2005 masuk ke dunia perbankan sebagai Direktur di PT. BPR Tritama Lumbung Cemerlang sampai tahun 2007. Sembari bekerja sebagai Direksi BPR, Penulis juga aktif mengajar di beberapa Perguruan Tinggi di Jakarta, antara lain: Universitas Taruma Negara (UNTAR), STIE Pelita Bangsa Bekasi, dan GICI BUSINESS SCHOOL. Setelah diterima sebagai mahasiswa Program Doctoral dengan konsentrasi Ekonomi Islam (Februari 2007) di UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) Syarif Hidayatullah 189
Jakarta, maka Penulis mengundurkan diri secara terhormat dari jabatan dan pekerjaan di Bank Perkreditan Rakyat (BPR).. Saat ini Penulis masih aktif mengajar di beberapa Perguruan Tinggi di Jakarta, Depok, dan Bandung, antara lain : Akademi Pimpinan Perusahaan (APP) Departemen Perindustrian RI, Fakultas Ekonomi UNPAD Bandung, dan GICI Business School. Beberapa jabatan akademik yang pernah dipegang oleh Penulis adalah : (1) Wakil Direktur I Program Pascasarjana Magister Manajemen (MM) STIE (UNIVERSITAS PUTERA INDONESIA – UPI YPTK PADANG, sekarang). (2) Ketua STIE YPTK Padang tahun 2000-2001 (3) Direktur Politeknik Pusmanu Pekalongan, tahun 2002-2003. (4) Pembantu Ketua I STIE GICI (GICI Business School) Depok, tahun 2005 sampai sekarang Suami dari Drg. Ari Kurniasih dan bapak dua putra (Avecenna Karim Ahmad dan Averroes Raihan Ahmad) ini bercita-cita ingin menyeimbangkan antara dunia kerja (praktek) dengan keilmuan (teori). Pemegang sertifikasi Direktur Bank dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan LSP CERTIF ini juga telah memiliki jenjang kepangkatan Dosen dari Dirjen Dikti Pendidikan Nasional dengan jabatan terakhir LEKTOR. Maka selain mengajar, semenjak Presiden RI mencanangkan tahun 2005, sebagai TAHUN KEUANGAN MIKRO. Penulis aktif sebagai anggota Konsultan Keuangan Mitra Bank bagi UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). Saat ini Penulis aktif sebagai konsultan dengan spesialisasi SHARIAH MICROFINANCE. Beberapa pekerjaan profesional yang pernah dilakukan Penulis, antara lain : a. Shariah Microfinance Institution (MFI) Training di Meulaboh, Nanggroe Aceh Darussalam bulan Agustus 2007; yang didanai oleh Mercy Corp. b. Consulting of Shariah Microfinance di Meulaboh, bulan Oktober 2007. didanai oleh Mercy Corp. c. Trainer for Loan Officer Training di PT. BANK BPD Aceh, bulan Januari 2009, didanai oleh Asean Development Bank (ADB). d. Mentoring of Account Officer di PT. BANK BPD Aceh selama 2 (dua) bulan, Februari – Maret 2008. e. Trainer dan Mentoring untuk Produk Pembiayaan Tijaroh Agribisnis pada Bank BPD Aceh Unit Usaha Syariah, Desember 2008 – Februari 2009. f. Reviewer SOP Bank BPD Aceh Syariah, bulan April – Mei 2009. 190
g. h. i. j. k.
Trainer dan Mentoring Produk Baru Kredit Mikro di Bank BPD Aceh, bulan Juli – September 2009. Trainer pada Workshop Manajemen Risiko untuk Direksi Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) di Aceh bulan Mei 2010. Trainer pada Workshop Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) se-Propinsi Jawa Barat di Bandung, bulan Agustus 2010; Menjadi Ketua Tim Proyek Sertifikasi Manajer LKM seluruh Indonesia dari Departemen Kelautan dan Perikanan RI tahun 2010. Trainer Workshop Manajemen Risiko BPRS dan KJKS (LKMS) di Bandung – Jawa Barat yang diselenggarakan oleh UKM Center Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
Prestasi Nasional terakhir yang diraih : Sebagai Pemenang Lomba Penyusunan Skim Alternatif Pembiayaan Kredit UMKM Tingkat Nasional Tahun 2009 yang diselenggarakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI. Hasil Karya Tulis yang dipublikasikan : 1. BUKU STUDI KELAYAKAN, Penerbit PT. Elexmedia Komputindo Jakarta, edisi pertama terbit tahun 2007; 2. Account Officer for Commercial Microfinance, Penerbit PT. Graha Ilmu Yogyakarta, edisi pertama terbit tahun 2009; 3. Kamus Istilah Ekonomi Islam, diterbitkan tahun 2009 oleh PT. Elexmemedia Komputindo Jakarta; 4. Konsep dan Implementasi Commercial & Grassroots Microfinance, diterbitkan oleh PT. BANK BPD ACEH 5. MARKETING IN BUSINESS, Penerbit PT.Mitra Wacana Media, Jakarta; tahun 2010. Penulis bisa dihubungi di : www.islamicmicrofinance.blogspot.com www.ahmadsubagyo.com via email ke :
[email protected] .
atau
191
DAFTAR INDEKS
Abdul Gafoor, 22 Abu Bakar al Shiddiq, 27, 28 Abu Yusuf,
35, 36, 40
Ah}laq, 63 Ahli syariah, 9 Ajaz Ahmed Khan, 22 Akad, 7, 15, 33, 34, 47, 62, 73, 74, 75, 102, 104, 105, 106 Albertus Magnus, 40 Al-Ghozali, 36, 38 al-Hadith, 20, 73 Ali Ibn Abi Thalib, 32, 33 al-Maqashid al-Syariah, 38, 64, 65 Al-Quran, 71, 73 al-Razi, 35 Apartheid financial, 24 Ariyah, 33 Asian Development Bank (ADB), 3, 99 Atsrah, 30 Bani Umayyah, 35 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), 49, 93, 116 Bayt al Ma>l, 5, 48, 49 Bayt al-Ma>l ah}mas, 29 Bayt al-Ma>l al-zakah, 29 Bayt al-Ma>l d}awa’i, 29 Bayt al-Ma>l fa’i, 29 Bayt al-tamwil, 48 Credit Union (CU), 4, 79, 81, 83, 91
151
Data nominal kuantitatif , 15 Data Primer, 11 Data Sekunder, 11 Dewan Hisbah, 37 Dimensi Ruhiyah, 62 Dirham, 95 Diwan, 35, 37 Edib Smolo, 7 Edmund Husserl, 11 Evolusi keuangan mikro, 18, 20, 21, 49 Fatwa MUI, 102, 115 Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), 105 Fenomenologi, 93 Fiqh sunnah, 113 Founding Fathers, 4 Grameen Bank, 3, 4, 6, 60, 61, 81, 121, 117, 124 Hans Seibel, 8 Henry Fayol, 29 Hiwalah , 33 Ibnu Khaldun, 35 Ibnu Sina, 35 Ibnu Taimiyah, 36 Ijarah, 33, 51 Ijarah Mumtahiya bi Tamlik, 33 Infaq, 25 Intelektual muslim, 20, 56 Intermediasi sosial, 92 Islamic Development Bank (IDB), 3, 123 Islamic Microfinance, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 22 Itsar, 30
152
Jaminan, 3, 62, 81, 83, 87, 103, 106, 112, 114 Jizyah, 27, 28, 29, 35, 37 Kafalah, 33, 34 Kemiskinan, 24, 28, 32, 37, 43, 46, 53, 56, 57, 58, 84, 87 Keuangan mikro Islam, 5, 7, 10, 44, 48, 62, 63, 64, 73, 76, 87, 116, 119, 121, 149 Kharaj, 35, 36 Khulafaur Rasyidin, 20, 21 Khums , 27, 28 Kualitatif, 11, 13, 17, 16 Kuantitatif, 11, 13, 17 Lack Of Guarantee, 22 Lembaga Keuangan Bank, 21 Level of outreach, 9, 140 Linear structural relation (Lisrel), 18 M.Amin Aziz, 5, 17, 16, 48, 48, 49, 124, 126 Mainstream, 3, 4, 7, 7, 9, 23, 40, 41 Metodologi, 3, 4, 5, 11, 18 Microcredit, 2, 21, 44 Microsaving, 21 Microenterprises, 14, 21 Microfinance Task Force, 3 Microfinance 1, 2, 3, 4, 8, ,9, 10, 21, 22, 23 Microinsurance, 21 Millennium Development Goals (the MDGs), 2 Miskin produktif, 21 Modal Sosial Islam, 9, 10 Model, 4, 5, 6, 7 Mohammad Obaidullah, 7 Mu’amalah, 33 Mudarabah, 42, 49, 50
153
Muhammad Keequzzaman, 9 Muhammad Yunus, 3, 24, 44, 60, 61 Murabahah, 44, 49, 50, 102, 108, 109, 110, 135 Musaqat, 33 muzara’ah, 33 Non Performaing Financing (NPF), 3, 124, 130, 131, 136, 144, 145 Pemberdayaan Umat, 26, 27 Pembiayaan, 3, 5, 15, 18, 21, 22, 23, 24, Pendekatan phenomenologi, 11 Penelitian survei, 11, 12, 13, 14 Performance Lembaga, 8, 19 Piotr Sztompka, 20 Plafon pembiayaan, 6 Prinsip Kepatuhan, 148, 149 Prinsip Keuangan Mikro Modern, 122, 128, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 146, 149 Profit sharing.42 Qardhul hasan, 34 Rahn, 45 Rentenir, 100 Risk Sharing, 7 Revoluis Hijau, 43 S}adaqah, 25 Sasaran pembiayaan, 6, 15, 143, 144, 145, 148, 149 Sejarah Pemikiran, 26 Self Help Group (SHG), 4 Semantik deferensial scala, 13 Skala Guttman, 13 Skala Likert, 14 Sri Edi Swasono, 4
154
St. Thomas Aquinas, 40 Structural Equation Modeling (SEM), 18 Summa Theologica, 40, Teknik purposive sampling, 13 The History of Arab, 27 The Irish Loan Fund System, 41 The Village Bank , 4, 81, 83, 91 Tujuan Ekonomi Islam, 7 Umar Ibn al-Khattab, 27, 28, 29, 30, 31, 32 Undang-Undang Dasar 1945, 4, 149 Ushul Fiqh, 119 Usaha Mikro, 9, 14, 21, 44, 56, 94, 100, 101 Usman Ibn Affan, 32, 33 Wadiah, 33, 34 Wakilah, 33 Widiyanto, 9 Zakah, 25
155
DAFTAR PUSTAKA BUKU TEKS (TEXTBOOKS) Abd al-Malik ibn Yusuf Abu al-Ma'ali al-Juwaini, Al-Burhan fi Usul al-Fiqh , Kairo: Da>r al-Ansar,1400 H. Al-Gazali, al-Mustasfa min Ilm al-Us}ul , Kairo: al-‘Amiriyah, 1412 Al-Shatibi>, al-Muwa>faqa>t fi> Us}u>l al-Shari>‘ah. Kairo: Musthafa Muhammad, t,t. jilid 2 Al-Ghozali, Mizan al-Amal , Kairo: Dar al-Ma’arif, 1964 Al-Nuwayri>, Niha>yat al-‘Arab Jilid IV (Kairo,1925) Antonio, M.S. Bank Shari’ah, dari teori ke Praktek. Cetakan Kedua. Jakarta : Penerbit Gema Insani Press, 2001. Arthur, dkk. Dasar-Dasar Manajemen Keuangan. Jakarta : Penerbit Salemba Empat, 1999 Aziz, M.Amin., Kegigihan sang Perintis, Jakarta: Embun Publishing, 2007 Aziz, M.Amin., Islamic Microfinance Institution in Indonesia: Outlook & Prospect. Jakarta : Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia, 2010. Carl Joachim Friedrich, Filsafat Hukum Perspektif Historis, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004. Firdaus, Muh, dkk.. Fatwa-Fatwa Ekonomi Shari’ah Kontemporer : Edukasi Profesional Shari’ah. Penerbit: Renaisan, Jakarta. 2007 Gafoor, Abdul.ALM.. Interest-Free Commercial Banking. Groningen : Apptec Publications, , 1997 Gamal-el, Mahmoud.. Islamic Finance Law : Economics, and Practice. New York: Cambridge University Press. 2006 Ghazali, Agil,Abod.. An Introduction to Islamic Economics & Finance. Kuala Lumpur – Malaysia : Published by CERT Publication, 2005 Ghazali, Imam. Structural Equation Modelling. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2008. Helms, Brigit.. Access for All, building inclusive financial shstems. Consultative Group to Assist the Poor (CGAP). Washington DC. USA : The World Bank.. 2006
Hitti, Phillip.,K. History of the Arab (terjemahan). Cetakan ke-2. Jakarta: Penerbit Serambi Ilmu Semesta. 2006 Homoud,S.,M. Islamic Banking, TheAdaption of Banking Practice to Conform with islamic Law. London : Arabian Information, 1985 Honohon, Patrick. Cross-Country Variations in Household Access to Financial Services. Washington, D.C : Presented at the World Bank Conference on Access to Finance,., 15 March. 2007. Iqbal, Zamir. and Mirakhor, Abbas.. An introduction ti Islamic Finance Theory and Practice. Singapore : John Willey & Sons. 2008
Islamic Banking and Finance. London: Butterworths 1996. Izzuddin ibn Abd al-Salam, Qawa’id al-Ah}kam fi Masa>lih al-‘Anam. Kairo: alIstiqamat, t.t. Ibrahim, Yusuf, al-Nafaqat al-‘A<mmah fi> al-Isla>m: Dira>sah Muqa>ranah. Da>r alKita>b al-Jama‘i>, 1980 Ibn Quda>mah, Al-Mughni> Juz V, 492 Ibn Kathi>r, Al-Ka>mil fi al-Ta>ri>kh, Juz II. t.t Ibn Rushd, Bida>yatul al Mujtahid , jilid ll , t.t Jaffer, Sohail. Islamic Retail Banking and Finance. Global Challenges and Opportunities. United Kingdoms : Published by Euromoney Books.. 2005 Karim, Adiwarman Azwar. Ekonomi Islam: Suatu Kajian Ekonomi Makro.. Jakarta: Karim Business Consulting, 2001. Khan, Fahim, dkk. Money and Banking in Islam. International Center for Research in Islamic Economics Jeddah: King Abdul Azis University,2007 Khan, Fahim. Essays in Islamic Economis. Leicester, UK : The Islamic Foundation. 1995 Mart}an Sa‘i>d Sa‘ad, Al-Madkhal li al- fikr al-Iqtis}a>d fi> al-Isla>mi>, Bayru>t: al Mu’assasah al-Risa>lah,t.t Mannan, M.A. Financing Development in Islam. , Jeddah: IRTI and Islamic Development Bank, 2005 Martin, dkk.. Manajemen Keuangan (Prinsip-prinsip dan Aplikasi) Jilid 1. Jakarta : Penerbit PT.Indeks, 2004 Marzuki, dkk.. Pengetahuan Dasar Pasar Modal. Penerbit Institut Bankir Indonesia bekerjasama dengan Jurnal Keuangan dan Moneter, Jakarta. 1997
Masdar F. Mas'udi, "Meletakkan Kembali Maslahat Sebagai Acuan Shari'ah" Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur'an No.3, Vol. VI Th. 1995. Metwally,. Teori dan Model : Ekonomi Islam, diterjemahkan oleh M.Husein Sawit. Jakarta.: PT. Bangkit Daya Insani, 1995 MicroRate & Inter-American Development Bank. Technical Guide, Performance Indicators for Microfinance Institution. Washington, D.C: The World Bank, 2003 Moore, Phillip. Islamic Finance, A Partnership for Growth. London : Published by Euromoney Books, 1997. Muhadjir, Noeng.. Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi III. Yogyakarta : Rake Sarasin. 1996 Muhammad Sa'id Ramdan al-Buti, Dawabit al-Maslahah fi as-Shari’ah alIslamiyah. Beirut: Mu'assasah ar-Risalah,1977 Muhammad Abdul Mun’im Ghafar, al-Iqtis}ad al-Isla>mi: al-Iqtishad al-juz’i Jilid 3. Irak: Da>r al-Bayan, 1985 Mumtaz Ahmad (ed), Masalah-Masalah Teori politik Islam, Bandung: Mizan, 1994. Mustafa Zaid, al-Mas}lahat fi at-Tashri'i al-Islami wa Najmuddin at-Tufi, Mesir: Da>r al-Fikr al-Arabi,1954 Martin,K. A Note on The Evolution of Development Thinking. Ekonomi dan Keuangan Indonesia, Vol. XXXII No. 3, September.Jakarta: LPEMFEUI,2008 Najmuddin at-Tufi, Sharh al-Hadith Arba'in an-Nawaiyah dalam Mus}tafa Za‘id. 1954. Nasution, H., Islam Rasional. Cetakan ke-5. Bandung : Penerbit Mizan, 1994 Nazir, Muh. Metodologi Penelitian. Jakarta : Penerbit Ghalia Indonesia, 2003. Nining J . Keuangan Mikro Indonesia (Profil dan Perkembangan). Buku 1. Jakarta : Penerbit UKM Center-UI. 2008. Nur A. Fadhil Lubis, Hukum Islam dalam Kerangka Teori Fikih dan Tata Hukum Indonesia, Medan :Pustaka Widyasarana,1995. Nyazee. Imran A Khan.. Islamic Law of Business Organization. Kuala Lumpur: IRTI & IDB, 2006 Obaidullah, Moh.. Introduction to Islamic Microfinance. New Delhi : Sunduz Art and Graphics. 2008
Ohmae, Kenichi, (). The Next Global Stage. Challenges and Opportunities in Our Borderless World. Pearson Education, Inc. New Jersey: Upper Saddle River,. 2005 Rawls, John . A Theory of Justice, London: Oxford University press, 1973 Rhyne and Rotblatt,. What makes them Tick? (exploring the anatomy of Major Microenterprises Finance Organization). ACCION International. 1997 Rivai, dkk. Bank and Financial Institution Management. Penerbit PT. Rajawali Press : Jakarta. 2007 Rivai, dkk. Credit Management Handbook. Jakarta : Rajawali Press, 2006 Rivai,Veithzal, dan Idroes. Bank and Financial Institution Management : Convenstional & Sharia Shstem. Jakarta : Rajawali Pers, 2007. Rizky, Awalil. Majidi , Nashith. Neo Liberalisme : mencengkeram Indonesia. Jakarta : E-Publishing Company, 2009. Robinson, Marguerite.. The Microfinance Revolotion, sustainable finance for the poor. Washington DC : World bank.. 2006 Rohmatin Bonasir . Wartawan, BBC Siaran Indonesia . 26 Januari, 2009 Published 13:24 GMT, Rondrigues, Juana. Financial Services to Rebuild Livehoods in Aceh. Convened by Microfinance Conference. ILO. 2005. Roodman, David.. Microfinance as Business. Development. 2006
New York: Center Global
Swasono, Sri-Edi. Mutualism & Brotherhood. Yogyakarta: UGM , 2010 ………., Menolak Liberalisme : Kembali ke Ekonomi Konstitusi. Jakarta: BAPPENAS, 2010 ………., Kelengahan Kultural dalam Pemikiran Ekonomi. Jakarta: BAPPENAS, 2010 Segrado, Chiara.. Case Study: Islamic Microfinane and Social Responsible Investment. Italy : University of Torino. 2005 Seibel, Hans, D.. Islamic Microfinance in Indonesia. Eschborn : Deuthche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ). 2005 Sabiq, Sayd. Fiqih sunnah, jilid 13 (Kairo,t.t.)
Shed Omar Shed Agil, Aidit Hj.Ghazali. Reading in The Concept of Methodology of Islamic Economics.Kuala Lumpur: CERT Publication, 2005. Shadr, Ash-.Muhammad Baqir.. Buku Induk Ekonomi Islam (Iqtishaduna). Terjemahan. Jakarta: Penerbit Zahra,. 2008 Subagyo, A. Purnomo, B. Grassroot and Commercial Microfinance, Konsep dan Implementasi.Banda Aceh: Penerbit Bank BPD Aceh. 2009. Ahmad.,Purnomo, Budi. Account Officer Microfinance. Yogyakarta : PT. Graha Ilmu,2009.
Subagyo,
for
Commercial
Sutrisno,. Manajemen Keuangan ( Teori, Konsep dan Aplikasi ). Yogyakarta : Penerbit EKONISIA FE-UII, 2007 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung : Penerbit Alfabeta, 2009 Shamsudidin Muhammad ibn Abi Abbas, Nih}a>yatu Al Muh}taj Ila Sharah Al Minhaj , Jilid 4. Beirut-Libanon: Da>r Al Fikr,1984 Tanco, Jr., A.R.. Prologue. The first of all impertive. Banish hunger in our time. Dalam: j.W. Rosenblum (ed), Agriculture in the Twenty-First Century. A Wiley-Intercience Publication. New York : John Wiley & Sons.. H 1-11. 1983 The World Bank office Jakarta, Era Baru dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia, November 2006 . Theo Huijbers, Filsafat Hukum dalam lintasan sejarah, cet VIII, Yogyakarta: kanisius, 1995. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006. Weber, Max., The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism, , New York : Charles Scribner’s Son. 1968 Weston & Brigham, Dasar-Dasar Manajemen Keuangan. Edisi 9, Jilid 1 Jakarta: Erlangga, 1998. Yunus, Muhammad. . Bank Kaum Miskin. Terjemahan. Serpong : Marjin Kiri, 2007 HANDBOOK
Microfinance Consensus Guideline. Published by CGAP. The World Bank. Washington DC. USA.
Ledgerwood, J.. Microfinance handbook, An Institusional and Financial Perspective. Internatinal Bank for Recontruction and Development. Toronto, Canada : The Word Bank,. 2008 Standar Operasi dan Prosedur (SOP) Pembiayaan Bank BPD Aceh Unit Usaha Syariah , 2008 Standar Operasi dan Prosedur (SOP) LKMS PT.Permodalan Nasional Madani (PNM), 2007 Standar Operasi dan Prosedur (SOP) LKMS Aceh Micro Finance (AMF), 2006 Standar Operasi dan Prosedur (SOP) Yayasan Mitra Dhuafa (YAMIDA), 2007
JURNAL ILMIAH Ahmed, Habib .. dalam artikelnya berjudul Frontiers of Islamic Banking : A shnthesis of Social Role and Micro Finance. Jeddah. : IRTI & Islamic Development Bank2004 ------------------ 2002. Financing Microenterprises: An Analitical Study of Islamic Microfinance Institutions. Islamic Economic Studies. Vol. 9, No.2, March 2002. Barr, Michael S., Microfinance and Financial Development, The John M. Olin Centre for Law & Economics Working Paper Series, University of Michigan Law School, p. 271. 2005 Churchill, Craig. Moving Microfinance Forward, Ownership, competetion, and control of Microfinance Institution. Washington DC, USA : Microfinance Network,. 1998. Farook, Sayd. Social Responsibility. Islamic Banking & Finance Volume Six Issue Five Number 20. 2009. Fernando, Nimal. Low-Income Household Access to Financial Services. Asean Development Bank. 2007. Ferro, Nicoletta. Value Through Divesrity : Microfinance and Islamic Finance and Global Banking. Milano –Italy : Fondazione Eni Enrico Mattei. 2005.
First International Islamic Conference, Kumpulan Makalah, vol.1. Hattel, Kelly. Microfinance Network. Microfinance Clients, Product, Services and Market Niches. Article of Convened in Bali, Indonesia. 2004. Khan, Tariqullah,. Islamic Microfinance Development (Challenges and Initiatives). Policy Dialoge Paper No. 2. Jeddah : IRTI-IDB, 2008
Khan, Muh.,Akram. Rural Development Through Islamic Banks. Leicester. UK : The Islamic Foundation, 1994. Latifee, ‚the Experience of Grameen Bank‛, Presented at the Conference on
Deepening Financial Sector Reforms and RegionalCooperation in South Asia‛ held at the Gulmohar Hall, India Habitat Centre, Lodi Road,New Delhi-110003, India, November 06 – 07, 2008 Rhyne, Elisabeth dan Otero ,Maria, ‚ The Changing Face of Microfinance: Closing the Quality Gap‛, MicroBanking Bulletin, Issue 13, Autumn 2006. 3 Range, Mathias.. Islamic Microfinance. German : RWTH Aachen University, 2004 Sabzwari, M.A. ‚Economic and Fiscal Shstem During Khilafat E-Rashida‛, Journal of Islamic Banking and Finance, Karachi, Vol. 1 No.4, 1984.51 Tarek S. Zaher dan M. Kabir Hassan, ‚A Comparative Literature Survey of Islamic Finance and Banking,‛ Journal of Financial Markets,Institutions & Instruments 10, no. 4 (New York: University Salomon Center – Blackwell Publishers, Nov 2001), 184-185.
MANUAL Buku Pedoman Penyusunan Proposal Tesis/Disertasi. 2008. Penerbit : Sekolah Pascasarjana UIN Sharif Hidayatullah Jakarta. Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah: Skripsi, Tesis, Disertasi, Artikel, Makalah, dan Laporan Penelitian. Diterbitkan oleh Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), tahun 2005. ANNUAL REVIEW Obaidullah, Mohammed.. Model of Islamic Microfinance. IRTI & Islamic Development Bank dalam Sanabel Fourth Annual Conference. 2008 International Finance Corporation (IFC). Overview of the Financial Market in Aceh., World Bank Group. 2008 Biro Pusat Statistik (BPS). Berita Resmi Statistik No. 43/07/Th. XII, 1 Juli 2009
UNDANG – UNDANG Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Pasal 1.
SITUS INTERNET www.wikipedia.org www.wikipedia.org /wiki/model www.ikhlasmedia.org http://www.microfinance.com/#Indonesia http://id.wikipedia.org/wiki/Garis_kemiskinan http:/www.rully-shumanda.blogspot.com/revolusi-hijau-gagalmensejahterakan.html www.wikipedia.org/dimensi http://mpra.ub.uni-muenchen.de/13746 www.gunadarma.ac.id/.../Pesat+Ekonomi+Full+Paper.pdf 20.17 WIB
GLOSSARY
Aqad: ( ; )عقدàqd
Contract; Akad. Secara bahasa berarti ikatan (ar-ribthu), perikatan, perjanjian dan permufakatan (al-ittifaq); Dalam fiqh didefinisikan dengan irtibahu ijabin bi qabulin àla wajhin masyruin’ yatsbutu atsaruhu fi mahallihi, yakni pertalian ijab (pertanyaan melakukan ikatan) dan Kabul (pertanyaan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan. ‘Ariyah : ( ; )عريةàriyah Pinjaman; meminjamkan suatu barang dari seseorang kepada orang lain secara cuma-cuma. Para fuqaha’ mendefisikan ‘ariyah sebagai ‚pembolehan oleh pemilik akan miliknya untuk dimanfaatkan oleh orang lain dengan tanpa ganti (imbalan). Ariya juga berarti pinjaman yang digunakan tanpa biaya, meminjamkan suatu asset diantara kedua belah pihak dengan persetujuan tidak ada biaya yang dikenakan. Ah}lak : ( ; )أخالقdisposisi perilaku, kepribadian, moral dari seseorang. Akhlak memiliki kedudukan yang sejajar dengan syariah, dan aqidah. Sehingga manakala seseorang yang mengaku dirinya muslim (orang Islam), maka perilaku, kepribadian dan tuntunan moralnya juga islami, artinya sesuai dengan ajaran-ajaran Islam dan tata cara kehidupannya meneladani Rasulullah Muhammad SAW, sosok representasi yang komprehensif dalam agama Islam. Adl : ( )عدلadalah keadilan
Distributive justice ; Adil adalah salah satu prinsip dalam kegiatan ekonomi Islam. Distribusi dalam ekonomi Islam berdasarkan pada dua nilai manusiawi yang sangat mendasar yaitu : nilai kebebasan dan nilai keadilan. (i) Kebebasan Islam tidak menginginkan sistim ekonomi otoriter yang membelenggu leher dan menentukan penghasilan karena 2 hal yaitu - Keimanan kepada Allah dan - Keyakinannya kepada manusia. Keimanan kepada Allah, membuat manusia bebas dari penghambaan, pengagungan atau ketakutan kepada pimpinan atau lainnya yang dibesarkan, yang dikenal dengan istilah Thoghut. Percaya kepada manusia, maksudnya percaya kepada fitrahnya, kesempurnaannya , dan mempercayai kemuliaan dan kemampuannya yang membuatnya berhak untuk menjadi khalifah di bumi Allah. Islam mengakui hak milik pribadi , untuk memenuhi dorongan fitrah manusia yaitu kecintaan untuk memiliki rasa kebebasan pada manusia adalah termasuk faktor
kebahagiaan pertama. Berbagai kebebasan manusia adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena saling terkait dan berpengaruh. Orang yang memiliki kebebasan ekonomi, akan mengendalikan arah politik. Selanjutnya setiap individu memiliki kebebasan kepribadian manusia dengan adanya kebebasan membolehkan kepemilikan pribadi . Diantara buah kebebasan adalah: perbedaan penghasilan (ii) Nilai Keadilan Islam menganut prinsip keadilan , termasuk prinsip keadilan ; Perbedaan pendapatan, pemerataan kesempatan , memenuhi hak para pekerja. Keadilan berarti juga membedakan manusia sesuai dengan keahlian dan kerja keras. Dalam surat az-zumar ayat 9 : ‚ Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui‛ Bank : ( ; )بنـكbank Bank; badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dhaman : ( ; )ضمانdhomán Jaminan utang, atau dalam hal lain menghadirkan seseorang atau barang ke tempat tertentu untuk diminta pertanggungjawabannya, atau sebagai barang jaminan. Dinar : ( ; )دينارdínár Mata uang emas, dengan berat 71 ½ sy’ir atau kurang lebih 4,68 gram. Rasulullah dan para sahabat menggunakan dinar dan dirham disamping sebagai alat tukar juga dijadikan sebagai standar ukuran hukum-hukum syar’i, seperti kadar zakat dan ukuran pencurian. Pada masa kenabian, uang dinar dan dirham digunakan sebagai alat transaksi perdagangan oleh masyarakat arab. Masyarakat Arab Quraish memiliki tradisi melakukan perjalanan dagang dua kali dalam setahun, yaitu pada musim panas ke negeri Syam (Syria sekarang) dan pada musim dingin ke negeri Yaman.(Hasan, 2005: 31). Hal ini dijelaskan dalam AlQuran surat Al-Quraisy ayat 1-4 :
"Karena kebiasaan orang-orang Quraish, (yaitu) kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Maka hendaklah mereka menyambahTuhan pemilik rumah ini (Ka'bah). Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan dari ketakutan" (QS Al-Quraisy:1-4)
Dirham : ( ; )درهامdirhàm Mata uang perak, dengan berat 2,295 gram. Dinar dan Dirham dibedakan menurut beratnya. Mata uang Dinar mengandung emas 22 karat dan terdiri dari pecahan setengah Dinar dan sepertiga Dinar. Pecahan yang lebih kecil didapat dengan memotong uang, Iman Ali r.a misalnya pernah membeli daging dengan memotong 2 karat dari Dinar (HR. Abu Daud). Dirham terdiri dari beberapa pecahan nash (20 Dirham), nawat (5 Dirham), dan sha’ira (1/60 Dirham).
Dewan Syariah Nasional (DSN) : (
مجمس الشرعي الوطني
) ; majlisu syar'i al-wathanì
singkatan pendek dari Dewan Syariah Nasional adalah Dewan yang dibentuk oleh Majlis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas dan memiliki wewenang untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha bank syariah. Fatwa : ( ; )فتوىfatwà Penjelasan tentang hukum Islam yang diberikan oleh seorang faqih atau lembaga fatwa kepada umat, yang muncul baik karena adanya pertanyaan maupun tidak. Di Indonesia Fatwa keagamaan (Islam) dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Fiqh Muamalah : (المعاممة
; )فقهfiqhul mu’ámalah
Fiqh yang berkaitan dengan aktifitas perbuatan manusia dalam melakukan interaksi dengan sesamanya, termasuk di dalamnya masalah ekonomi.
Fuqara' : ( ; )فقراءfuqara’ adalah orang-orang yang belum memiliki usaha atau pekerjaan tetap untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hawala : ( ; )حوالةhawàlah atau dalam istilah lain hiwalah adalah transfer hutang atau kewajiban dari seorang debitur kepada orang lain Ijarah : ( ; )إجارةijárah Sewa-menyewa; Akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Ijarah Muntahiya Bittamlik : ( ; )إجارة منتهي بالتمميكijárah muntahiya bit tamlík IMBT; sewa yang diakhiri dengan pemindahan pemilikan barang; sejenis perpaduan antara kontrak jual-beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Infaq : ( ; )إنفاقinfáq Sedekah, nafkah; pemberian harta (selain zakat wajib) untuk kebaikan. Infaq menjadi salah satu pintu masuk cara pendistribusian kekayaan dalam ajaran Islam.
Itsar : ( ; )إيثارìtsàr adalah mementingkan orang lain atas diri sendiri. Sifat ini mendorong untuk berinfak kepada orang lain dengan mengesampingkan kemanfaatan pribadi yang segera dapat dimanfaatkan. Jizyah : ( ; )جزيةjizyah Tax ; Pajak yang dibayar oleh kalangan non muslim sebagai kompensasi atas sosial ekonomi, layanan kesejahteraan, serta jaminan keamanan. Istilah jizyah berasal dari kata Jaza’ yang berarti
kompensasi. Dalam terminologi keuangan Islam, istilah tersebut digunakan untuk beban yang diambil dari penduduk non muslim (ahl al-dzimmah) yang ada dinegara Islam sebagai biaya perlindungan yang diberikan kepada mereka atas kehidupan dan kekayaan serta kebebasan untuk menjalankan agama mereka. Disamping itu, mereka dibebaskan pula dari kewajiban militer dan diberi keamanan sosial. Keuangan Mikro Islam ( املصغر
) اإلسالمي للمالية
Jasa keuangan yang melayani orang-orang yang berpendapatan rendah Kafalah : ( ; )كفالـةkafálah Jaminan; akad penjaminan yang diberikan oleh penanggung (kafiil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (makful ‘anhu, ashil); mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Miskin : ( ;) مسـاكينmasàkin Orang-orang miskin; orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan; termasuk salah satu golongan yang berhak menerima zakat (mustahiq zakat). Mudharabah : ( ; )مضاربةMudhárabah Usaha yang berisiko (risky business); akad kerjasama usaha antara pihak pemilik dana (shahib al-mal) dengan pihak pengelola dana (mudharib) dimana keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung pemilik dana (modal). Aplikasi dalam perbankan dari sisi penghimpunan dana berbentuk tabungan dan deposito berjangka, sedangkan dari sisi pembiayaan berbentuk pembiayaan modal kerja dan investasi. Istilah lain dari mudharabah adalah muqaradhah dan qiradh. Musaqah : ( ; )مساقةmusáqah Akad kerja sama dalam pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilih lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil panen yang benihnya berasal dari pemilih lahan; Aplikasi dalam lembaga keuangan syariah, musaqah merupakan produk khusus yang dikembangkan di sektor pertanian atau agribisnis dimana di penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Murabahah : ( ; )مرابحةmurábahah Mengambil keuntungan yang disepakati. perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha guna memperoleh keuntungan, dan keuntungan tersebut akan dibagikan kepada kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati Musharakah –al: ( ; )مشاركةmushàrakah
Kerjasama adalah perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih , dimana pemilik modal membiayai suatu usaha sesuai dengan persetujuan dan nisbah yang disepakati Pembiayaan : ( ) تمويلtamwìl adalah penyediaan dana dan atau tagihan berdsarkan akad mudharabah dan atau musyarakah dan atau pembiayaan lainnya berdsasarkan prinsip bagi hasil. Prinsip Sh}ariah : ( ; ) مبادئ الشريعةmabàdiu syari'ah dalam pengertian ekonomi Islam adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiyaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Profit and Loss Sharing (PLS) : ( ; ) توزيع األرباح والخسائرtauzìul arbàh wal khasàir Profit Sharing, bagi laba adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan pengelolaan mudharabah setelah dikurangi biaya yang berkaitan langsung dengan pengelolaan dana mudharabah. Qard al-Hasan : قرض الحسن: qardhul hasan Pinjaman kebajikan; suatu akad pinjam meminjam dengan ketentuan pihak yang menerima pinjaman tidak wajib mengembalikan dana apabila terjadi force major. Rahn : ( ; )رهنrahn Gadai; penyerahan barang sebagai jaminan untuk mendapatkan hutang Riba : ( ; )رباribá Tambahan, pengambilan tambahan dari harta pokok (modal) secara bathil. Tambahan (ziyadah), tumbuh dan berkembang (usury); Riba ada 3 macam, yaitu riba fadl, riba nasi’ah dan riba jahiliy. Salah satu prinsip syariah utama dalam system ekonomi Islam adalah pelarangan riba (prohibition of riba). Allah SWT dalam Al Qur’an menyebutkan hingga empat kali mengenai pelarangan ini, bahkan beberapa hadits Rasulullah SAW memperkuat pelarangan, dengan tidak hanya terfokus pada pemungut riba tapi juga saksi, penulis dan siapapun yang mendukung sebuah transaksi riba terjadi. Shadaqah : ( ; )صدقةshadaqah
Pemberian sesuatu dari seseorang kepada orang lain karena ingin mendapatkan pahala. Pemberian sesuatu dari seseorang kepada orang lain karena ingin mendapatkan pahala. Shadaqah berasal dari kata shadaqa, yang berarti benar. Ia adalah pembenaran (pembuktian) dari syahadat (keimanan) kepada Allah swt dan RasulNya, yang diwujudkan dalam bentuk pengorbanan materi. Menurut istilah agama pengertian shadaqah sama dengan pengertian infak, termasuk di dalamnya hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika
infak berkaitan dengan materi, sedangkan shadaqah memiliki pengertian yang lebih luas, menyangkut hal yang bersifat materi dan non materi. Wadi’ah : ( ; )وديعةwadi’ah Titipan (deposit); penempatan sesuatu di tempat yang bukan pemiliknya untuk dipelihara. Ada dua definisi wadi’ah yang dikemukakan oleh ahli fiqh. Pertama, ulama Madzhab Hanafi mendefinisikan wadi’ah dengan ‚mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui isyarat‛. Kedua, ulama Madzhab Maliki, Madzhab Syafi’I dan Madzhab Hanbali (jumhur ulama), mendefinisikan wadi’ah dengan ‚Mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu‛. Wadi’ah dipraktekkan dibank syariah sebagai titipan murni dengan seizing penitip boleh digunakan oleh bank. Konsep wadi’ah yang dikembangkan bank syariah adalah wadi’ah yad ad-dhamanah (titipan dengan resiko ganti rugi). Zakat : ( ; )زكاةzakáh Suci, bersih dan tumbuh (zaka). Menurut istilah syara’ ialah mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada orangorang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syara’. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang lima dan hukumnya adalah wajib.
Lampiran 1: Analisis Pengujian Kuesioner Pengujian Instrumen Penelitian Sebelum instrumen dipergunakan sebagai alat untuk mengambil data secara langsung dari obyek penelitian, instrumen telah diuji validitas dan reliabilitasnya dengan menggunakan rumus berikutnya ini : Uji Validitas
r
n XY X Y
n X X nY Y 2
2
2
2
Keterangan : r
= Koefisien Korelasi
X
= Jumlah Skor item pertanyaan
Y
= Jumlah Skor total item pertanyaan
n
= Jumlah Sampel
Menentukan thitung dengan rumus :
t hitung
r n2 1 r2
Kriteria Uji Tolak Ho, jika | thitung | ‹ t;(n-2) Dalam instrumen peneltitian ini terdapat 20 pertanyaan yang akan diuji validitasnya, dimana masing-masing variabel (X) memiliki lima pertanyaan, adapun rincian dari variabel beserta indikator-indikator dan bentuk pernyaannya. Ada dua puluh pertanyaan dalam kuisioner penelitian ini. Karena tingkat pengukuran skala dari kuesioner penelitian ini adalah ordinal, maka agar dapat diolah lebih lanjut harus diubah terlebih dahulu menjadi skala interval dengan menggunakan Method of Succesive Interval (MSI) Langkah – langkah untuk melakukan transformasi data adalah sebagai berikut :
1.
Berdasarkan hasil jawaban responden, untuk setiap pernyataan dihitung frekuensi setiap pilihan jawaban
2.
Berdasarkan frekuensi yang diperoleh untuk setiap pernyataan, hitung proporsi setiap pilihan jawaban
3.
Berdasarkan proporsi tersebut, untuk setiap pernyataan, hitung proporsi kumulatif untuk setiap pilihan jawaban.
4.
Untuk setiap pernyataan, tentukan nilai batas untuk Z pada pilihan jawaban
5.
Hitung scale value (nilai interval rata-rata) untuk setiap pilihan jawaban melalui persamaan berikut : Kepadatan Batas Bawah - Kepadatan Batas Atas
Scale = Daerah dibawah batas atas – Daerah dibawah batas bawah
170
6.
Hitung score (nilai hasil transformasi) untuk setiap pilihan jawaban melalui persamaan berikut : Score = scale value + | scale valueminimum | + 1 Hasil pengolahan data dengan menggunakan sofware minitab ver.13 sebagaimana terlampir (lampiran : 2) pada penelitian ini.
Sedangkan bentuk pertanyaannya sebagaimana terlampir (lampiran: 1) . Dengan menggunakan alat bantu software minitab ver.13 diperoleh hasil sebagai berikut : Berdasarkan hasil uji validitas di atas, maka semua pertanyaan adalah valid dan dapat dijadikan sebagai instrumen penelitian. Uji Reliabilitas Rumus Spearman – Brown untuk Belah Dua :
rxx
2(r1.2 ) 1 r1.2
Keterangan :
rxx
= Koefisien Reliabilitas Spearman – Brown.
r1.2
= Koefisien Korelasi antara Dua Belahan.
Menentukan thitung dengan rumus :
t hitung
r n2 1 r2
Kriteria Uji Tolak Ho, jika | thitung | > t;(n-2) R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E (S P L I T) Reliability Coefficients N of Cases =
90.0
N of Items = 20
Correlation between forms = .4375 Equal-length Spearman-Brown = .6087 Guttman Split-half = 10 Items in part 1
.6064 Unequal-length Spearman-Brown = .6087 10 Items in part 2
Alpha for part 1 = .5444 Alpha for part 2 = .6550 TABEL Untuk N = 18 dengan alpha 5% adalah sebesar 0,468 Hasil uji reliabilitas diperoleh hasil semua pertanyaan memiliki nilai di atas t-tabel sebesar 0,468, sedangkan t-hitung untuk 10 pertanyaan pertama memiliki t-hitung sebesar 0.5444, dan thitung kedua memiliki nilai, 0,6550. Dengan demikian seluruh pertanyaan dalam instrumen penelitian tersebut memiliki keandalan (dapat dipercaya) sebagai alat pengumpul data serta mampu mengungkap informasi yang sebenarnya di lapangan.1 1
Lihat Tumpal dan Sugiarto, Lisrel. Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta, 2006. 71
171
Lampiran 2 : Analisis Portofolio Kepatuhan
Teknik Analisis Portofolio Kepatuhan
Penilaian dengan menggunakan analisis portofolio, yaitu penilaian yang diperoleh dari hasil perhitungan persepsional responden (kualitatif) dan hasil perhitungan penilaian scoring (kuantitatif). Rumus Umumnya adalah sebagai berikut : Nilai Kepatuhans yariah
Re rataX 1 rerataX 2 2
Dimana : X1 adalah nilai hasil rata-rata variabel kepatuhan syariah (X2 dan X3) X2 adalah nilai hasil rata-rata variabel kepatuhan keuangan mikro (X1 dan X4) Sedangkan X dicari dengan teknik sebagai berikut :
Nama LKMS No. SKOR KOMPONEN NO
PENILAI Sasaran
Tujuan
Akad
Jaminan
1
Nasabah (3 orang)
Rerata
Rerata
Rerata
Rerata
2
Karyawan (1 orang)
Rerata
Rerata
Rerata
Rerata
3
Dewan Pengawas Syariah (1 orang)
Rerata
Rerata
Rerata
Rerata
4
Pimpinan (1 org)
Rerata
Rerata
Rerata
Rerata
Rerata komponen
Rerata
Rerata
Rerata
Rerata
Rerata total seluruh komponen
RERATA TOTAL 2
Berdasarkan hasil analisis data responden, diperoleh sebaran LKMS dalam titik-titik koordinat antara garis x dan garis y atau (X,Y) ke-15 LKMS sampel menempati pada Kuadran portofolio berikut ini :
172
Resp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
1 3 4 3 4 5 3 4 4 5 3 3 4 3 2 3 1 2 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 5 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4
X1 23 4 35 2 35 4 33 3 34 5 34 3 35 3 35 5 34 3 45 5 43 3 33 4 33 3 34 4 34 2 45 4 34 2 55 3 44 3 43 3 35 3 34 2 34 2 34 4 33 3 55 1 55 1 55 1 55 1 55 1 55 1 54 3 43 3 43 3 43 3 53 3 45 3 24 2 33 2 24 2 23 2 24 2 34 2 23 3 45 3 33 4 33 3 33 4 33 4
5 1 5 2 4 2 2 1 3 1 4 2 1 3 1 1 3 3 3 2 3 2 2 3 4 1 1 1 1 1 1 2 2 3 2 1 1 3 2 3 3 2 3 2 3 3 4 2 2
6 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 3 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4
7 2 2 3 2 1 2 2 2 2 3 2 1 3 2 1 2 2 3 3 2 3 3 3 1 2 2 2 2 2 2 5 4 4 4 5 5 3 3 3 3 3 3 2 1 2 3 3 3
X2 89 33 33 22 34 33 23 44 33 34 44 33 34 35 23 23 14 23 34 33 23 33 44 34 33 45 45 45 44 44 44 34 55 55 44 55 55 33 33 33 33 33 33 34 33 34 23 34 34
KEPATUHAN X3 10 11 12 13 14 5 4 3 3 4 4 4 4 2 4 3 3 2 2 3 5 5 3 1 5 4 5 3 2 3 5 4 3 1 4 5 1 5 5 5 5 5 4 4 4 5 3 4 5 2 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 5 1 5 5 3 5 5 5 3 5 5 5 4 2 5 5 5 5 3 5 5 5 3 3 4 4 4 5 3 3 5 4 4 2 4 4 4 3 2 4 4 5 5 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 5 3 5 4 4 5 4 4 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 1 4 5 4 5 1 4 5 3 4 1 3 5 4 5 1 3 5 5 5 1 5 5 5 5 1 4 5 5 5 2 5 3 3 4 2 4 4 4 4 2 4 3 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 5 3 5 5 5 5 1 5 5 5 5 1 4 5 4 4 4 4 3 3 2 1 3 4 5 2 1 4 4 5 2 1 4
15 5 1 1 4 4 5 1 4 2 3 2 4 5 5 5 5 5 1 4 5 2 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5
16 2 3 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 1 4 5 3 3 3 4 2 2 2 2 2 2 5 2 2 3 3 4 2 3 2 2 2 3 5 5 3 5 5 5
17 5 4 3 4 4 5 5 3 3 3 3 4 5 5 5 4 4 4 3 5 4 4 5 4 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 3 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5
X4 18 5 4 3 5 5 5 5 5 5 3 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5
19 2 4 2 5 2 2 3 4 4 3 4 3 4 5 5 1 5 3 4 3 4 4 3 4 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4
20 2 3 1 3 2 2 5 3 3 3 3 3 3 3 4 1 3 1 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 4 5 5 4 4 4 2 3 2 2 2 2 3 1 3 3 3 3
LKMS
1
2
3
4
5
6
7
8
Resp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
1 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4
Y1 234 444 444 444 444 444 444 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 444 444 444 444 444 444
5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4
6 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1
Y2 78 55 55 55 55 55 55 44 44 44 44 44 44 33 33 33 33 33 33 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 11 11 11 11 11 11
KINERJA LEMBAGA Y3 9 10 11 12 13 14 5 5 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 1 1 5 5 5 5 1 1 5 5 5 5 1 1 5 5 5 5 1 1 5 5 5 5 1 1 5 5 5 5 1 1 5 5 5 5 1 1 5 5 5 5 1 1 5 5 5 5 1 1 5 5 5 5 1 1 5 5 5 5 1 1 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 1 1 3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 1 1 3 3 3 3
15 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4
17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4
Y4 18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4
19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4
20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4
173
49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
3 3 3 3 3 2 4 5 5 5 5 4 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 2 2 2 5 4 4 2 4 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 4 2
3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 5 3 3 3 2 2 3 2 4 5 5 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 2 3
4 5 5 3 4 4 5 3 4 5 5 4 5 3 3 5 4 4 2 4 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 3 4 5 1 4 4 4
3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 4 3 2 2 2 2 2 3 4 4 4 4 4 2 3 4 3 3 3 3 3 2 2 3 2
3 4 4 2 3 2 1 2 1 2 3 2 3 5 5 1 1 4 3 2 3 4 3 2 5 2 5 5 4 4 4 3 4 3 3 2 4 4 3 3 3 2
4 4 4 4 4 5 5 4 5 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 3 3 2 2 3 4
5 5 5 3 3 3 5 4 4 4 4 4 2 2 3 2 2 3 3 1 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 1 4 3 3 2 2 3 2
3 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 5 3 4 3 1 3 3 2 2 3 2 4 3 3 2 2 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2
3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 1 2 5 1 3 4 3 2 3 3 3 3 4 3 4 4 3 2 3 4 4 3 4 5 3 3 2 2 3 3
5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4
5 5 4 4 3 4 5 5 5 4 5 4 4 3 3 4 4 4 2 2 5 5 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 5 5 5 3 3 3 3
4 5 5 3 3 3 5 4 4 3 3 4 4 3 1 4 4 4 4 1 4 4 3 2 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5
1 2 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 1 2 1 1 1 3 3 2 3 3 3 2 3 1 2 2 1 1 2 3 4 2 3 4 1 1 2 2 3 3
5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 3 4 4 4 3 3 5 5 4 5 4 4 4 4 2 3 3 5 4 3 3 5 5 5 3 3 4 4
5 5 4 1 3 3 5 4 5 5 4 4 1 4 1 1 4 4 1 1 5 5 4 4 4 5 2 5 1 3 4 5 5 4 1 5 4 4 4 4 4 5
1 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 1 3 1 1 2 4 3 1 4 2 3 3 3 1 5 4 1 3 3 4 4 4 4 5 2 1 1 1 2 3
4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 3 4 3 3 3 4 3 4 5 4 3 4 5 5 5 5 4 3 5 5 3 3 4 3 4 4 5 5 4 5
5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 3 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4
1 5 3 3 3 3 5 5 4 3 5 4 3 3 5 3 3 4 3 3 4 5 4 4 5 2 5 5 3 3 3 4 4 4 3 5 4 5 4 4 4 4
1 1 2 1 2 2 2 2 3 2 2 4 1 2 4 4 3 3 2 1 2 4 2 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 5 1 2 2 2 2 2
9
10
11
12
13
14
15
49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Hasil Rata – Rata Terakhir adalah : LKMS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 rata-2 mean
X 3,5 3,6 3,9 3,4 4,5 4,0 3,7 3,6 3,8 4,0 3,2 2,4 3,2 3,8 3,6 3,6 3,6
Y 3,2 3,4 3,4 3,6 3,8 3,4 3,5 3,7 3,4 3,8 3,2 2,1 3,8 3,7 3,2 3,4 3,4
Data di atas diperoleh dari hasil perhitungan seperti di bawah ini :
174
NO. VARIABEL 1 SASARAN PEMBIAYAAN TUJUAN PEMBIAYAAN JENIS PEMBIAYAAN BENTUK JAMINAN 2 SASARAN PEMBIAYAAN TUJUAN PEMBIAYAAN JENIS PEMBIAYAAN BENTUK JAMINAN 3 SASARAN PEMBIAYAAN TUJUAN PEMBIAYAAN JENIS PEMBIAYAAN BENTUK JAMINAN 4 SASARAN PEMBIAYAAN TUJUAN PEMBIAYAAN JENIS PEMBIAYAAN BENTUK JAMINAN 5 SASARAN PEMBIAYAAN TUJUAN PEMBIAYAAN JENIS PEMBIAYAAN BENTUK JAMINAN 6 SASARAN PEMBIAYAAN TUJUAN PEMBIAYAAN JENIS PEMBIAYAAN BENTUK JAMINAN 7 SASARAN PEMBIAYAAN TUJUAN PEMBIAYAAN JENIS PEMBIAYAAN BENTUK JAMINAN 8 SASARAN PEMBIAYAAN TUJUAN PEMBIAYAAN JENIS PEMBIAYAAN BENTUK JAMINAN 9 SASARAN PEMBIAYAAN TUJUAN PEMBIAYAAN JENIS PEMBIAYAAN BENTUK JAMINAN 10 SASARAN PEMBIAYAAN TUJUAN PEMBIAYAAN JENIS PEMBIAYAAN BENTUK JAMINAN 11 SASARAN PEMBIAYAAN TUJUAN PEMBIAYAAN JENIS PEMBIAYAAN BENTUK JAMINAN 12 SASARAN PEMBIAYAAN TUJUAN PEMBIAYAAN JENIS PEMBIAYAAN BENTUK JAMINAN 13 SASARAN PEMBIAYAAN TUJUAN PEMBIAYAAN JENIS PEMBIAYAAN BENTUK JAMINAN 14 SASARAN PEMBIAYAAN TUJUAN PEMBIAYAAN JENIS PEMBIAYAAN BENTUK JAMINAN 15 SASARAN PEMBIAYAAN TUJUAN PEMBIAYAAN JENIS PEMBIAYAAN BENTUK JAMINAN
CODE 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
RESPONDEN TOTAL 1 2 3 4 5 6 NILAI 3 3 4 4 3 3 20,4 3 3 4 3 3 5 21,6 4 4 4 3 4 2 19,8 3 2 4 4 3 2 18,4 3 3 3 4 3 4 20,2 3 3 4 4 3 4 21,8 4 3 3 3 4 3 20,8 3 3 3 4 4 4 21 3 4 3 3 2 3 18,8 4 3 3 4 4 5 22,4 3 4 4 5 4 5 24,4 3 4 3 5 4 4 22 3 4 3 3 3 3 19,2 3 4 4 3 3 3 20,4 3 4 4 3 4 3 20,6 3 3 4 4 4 4 20,6 3 3 3 3 3 15 4 4 4 4 4 21 5 5 5 5 5 24 3 3 3 3 3 14 3 3 3 4 3 4 20,2 5 4 4 5 4 4 26,6 4 4 4 3 4 4 21,8 4 4 4 4 4 5 26 3 3 3 3 3 3 16,8 3 3 3 3 3 4 20,4 4 4 4 4 3 4 23,4 4 3 4 3 3 4 21,2 3 3 3 3 4 3 19,6 4 4 3 4 3 4 21,4 3 3 3 4 4 4 21,8 4 4 4 4 4 4 25,4 3 3 4 4 3 17,2 3 3 4 4 4 18,8 3 3 4 4 4 18,8 3 3 3 4 4 17 4 3 4 4 3 17,8 4 4 3 4 4 18,6 4 4 4 4 4 21,2 4 4 4 4 4 19,8 3 4 3 3 3 4 20,4 3 4 3 3 3 4 20,8 3 2 3 3 3 4 17,8 3 3 3 3 3 4 18,2 3 3 3 3 11,8 3 3 4 4 13,8 3 2 5 5 14,4 3 3 4 4 13,8 4 5 3 4 4 5 24 3 4 3 3 3 4 19,8 3 3 3 3 2 4 18 4 4 3 4 2 5 21,8 4 4 3 4 3 3 21 4 4 3 3 4 5 22,6 4 4 3 3 3 5 22,4 4 4 3 4 4 5 23,8 3 4 4 3 13,8 3 4 4 3 14 3 4 4 4 14,6 2 3 3 3 11,4
JML Responden
RATA-RATA
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 4 4 4
3,4 3,6 3,3 3,1 3,4 3,6 3,5 3,5 3,1 3,7 4,1 3,7 3,2 3,4 3,4 3,4 3,0 4,2 4,8 2,8 3,4 4,4 3,6 4,3 2,8 3,4 3,9 3,5 3,3 3,6 3,6 4,2 3,4 3,8 3,8 3,4 3,6 3,7 4,2 4,0 3,4 3,5 3,0 3,0 2,0 2,3 2,4 2,3 4,0 3,3 3,0 3,6 3,5 3,8 3,7 4,0 3,5 3,5 3,7 2,9
175
Kepatuhan pada Prinsip Keua Mikro
Gambar : Sebaran LKMS dalam Kuadran portofolio kepatuhan 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0
Y
1,5
Linear (Y)
1,0 0,5 0,0 0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
Kepatuhan pada Prinsip Syariah
350,00
LKMS-13 LKMS-12 LKMS-15
LKMS-6
LKMS-2 LKMS-7 LKMS-4
250,00
LKMS-5 LKMS-10
LKMS-11 LKMS-1
LKMS-9
LKMS-3 LKMS-14 LKMS-8
150,00 300,00
360,00
420,00
176
Lampiran 3 : Uji Validitas Kuisioner
Hasil Penilaian validitas Kuisioner Pertanyaan No.
nilai t
t-tabel
Hasil
1
0,38091
0,207
valid
2
0,38178
0,207
valid
3
0,30032
0,207
valid
4
0,27974
0,207
valid
5
-0,0534
0,207
valid
6
0,38714
0,207
valid
7
0,30234
0,207
valid
8
0,52447
0,207
valid
9
0,61715
0,207
valid
10
0,58348
0,207
valid
11
0,49411
0,207
valid
12
0,56037
0,207
valid
13
0,11217
0,207
valid
14
0,47137
0,207
valid
15
0,42259
0,207
valid
16
0,46762
0,207
valid
17
0,33469
0,207
valid
18
0,56663
0,207
valid
19
0,39264
0,207
valid
20
0.45809
0,207
valid
Sumber : Data Primer
177
LAMPIRAN 4 : hasil ouptut Analisis LISREL
DATE: 09/20/2010 TIME: 09:54 P R E L I S
2.70
BY Karl G. Jöreskog & Dag Sörbom
This program is published exclusively by Scientific Software International, Inc. 7383 N. Lincoln Avenue, Suite 100 Lincolnwood, IL 60712, U.S.A. Phone: (800)247-6113, (847)675-0720, Fax: (847)675-2140 Copyright by Scientific Software International, Inc., 1981-2004 Use of this program is subject to the terms specified in the Universal Copyright Convention. Website: www.ssicentral.com The following lines were read from file D:\DATA.PR2: !PRELIS SYNTAX: Can be edited SY='D:\DATA.PSF' RG 5 ON 1 2 3 4 OU MA=CM XT XM
Total Sample Size =
15
Univariate Marginal Parameters Variable -------X1 X2 X3 X4 Y1 Y2 Y3 Y4
Mean St. Dev. ---- -------0.000 1.000 0.000 1.000 0.000 1.000 0.000 1.000 0.000 1.000 0.000 1.000 0.000 1.000 0.000 1.000
Thresholds ----------1.111 1.501 1.111 -1.501 1.111 -1.111 1.111 -0.623 -0.623 -0.431 -0.623 -0.253 0.431
0.623 1.111
1.111
Univariate Distributions for Ordinal Variables 2 3 4
X1 Frequency Percentage Bar Chart 2 13.3 •• 12 80.0 •••••••••••• 1 6.7 •
3 4
X2 Frequency Percentage Bar Chart 13 86.7 ••••••••••••• 2 13.3 ••
178
2 3 4
X3 Frequency Percentage Bar Chart 1 6.7 • 12 80.0 •••••••••••• 2 13.3 ••
2 3 4
X4 Frequency Percentage Bar Chart 2 13.3 •• 11 73.3 ••••••••••• 2 13.3 ••
4 5
Y1 Frequency Percentage Bar Chart 4 26.7 •••• 11 73.3 •••••••••••
1 2 3 4 5
Y2 Frequency Percentage Bar Chart 4 26.7 •••• 1 6.7 • 6 40.0 •••••• 2 13.3 •• 2 13.3 ••
1 2 3 5
Y3 Frequency Percentage Bar Chart 4 26.7 •••• 2 13.3 •• 7 46.7 ••••••• 2 13.3 ••
4 5
Y4 Frequency Percentage Bar Chart 10 66.7 •••••••••• 5 33.3 •••••
There are 15 distinct response patterns, see FREQ-file. The 15 most common patterns are : 1 3 3 3 2 5 4 3 4 1 3 3 3 3 5 1 2 4 1 4 3 3 3 5 5 5 4 1 2 3 3 3 5 3 3 5 1 3 3 2 3 5 3 1 4 1 3 3 4 3 4 2 3 5 1 3 3 3 3 4 1 3 5 1 3 3 3 4 4 1 3 4 1 2 3 3 3 5 3 2 5 1 3 4 3 4 5 3 3 5 1 3 4 4 2 5 3 1 4 1 3 3 3 3 5 1 5 4 1 3 3 3 3 5 3 1 4 1 3 3 3 3 5 4 3 4 1 3 3 3 3 4 5 1 4 Estimated Equations Y1 = 0.0 - 0.571*X1 + 3.984*X2 - 4.297*X3 - 2.439*X4 (0.742) 0.0 + Error, R² = 6.897
179
Error Variance = -5.897
Covariance Matrix
X1 X2 X3 X4 Y1 Y2 Y3 Y4
X1 -------1.000 0.140 0.038 0.000 -0.173 0.347 0.402 -0.988
X2 --------
X3 --------
X4 --------
Y1 --------
Y2 --------
1.000 0.695 0.000 0.916 0.071 -0.335 0.267
1.000 -0.451 -0.448 -0.118 0.105 0.378
1.000 -0.502 -0.383 0.310 0.456
1.000 0.294 0.034 -0.351
1.000 -0.149 -0.340
X3 -------0.000
X4 -------0.000
Y1 -------0.000
Y2 -------0.000
X3 -------1.000
X4 -------1.000
Y1 -------1.000
Y2 -------1.000
Covariance Matrix
Y3 Y4
Y3 -------1.000 0.237
Y4 --------
X1 -------0.000
X2 -------0.000
Y3 -------0.000
Y4 -------0.000
1.000
Means
Means
Standard Deviations X1 -------1.000
X2 -------1.000
Standard Deviations Y3 -------1.000
Y4 -------1.000
The Problem used
11192 Bytes (= 0.0% of available workspace)
180
DATE: 09/20/2010 TIME: 09:59 P R E L I S
2.70
BY Karl G. Jöreskog & Dag Sörbom
This program is published exclusively by Scientific Software International, Inc. 7383 N. Lincoln Avenue, Suite 100 Lincolnwood, IL 60712, U.S.A. Phone: (800)247-6113, (847)675-0720, Fax: (847)675-2140 Copyright by Scientific Software International, Inc., 1981-2004 Use of this program is subject to the terms specified in the Universal Copyright Convention. Website: www.ssicentral.com The following lines were read from file D:\DATA.PR2: !PRELIS SYNTAX: Can be edited SY='D:\DATA.PSF' RG 5 6 7 8 ON 1 2 3 4 OU MA=CM XT XM
Total Sample Size =
15
Univariate Marginal Parameters Variable -------X1 X2 X3 X4 Y1 Y2 Y3 Y4
Mean St. Dev. ---- -------0.000 1.000 0.000 1.000 0.000 1.000 0.000 1.000 0.000 1.000 0.000 1.000 0.000 1.000 0.000 1.000
Thresholds ----------1.111 1.501 1.111 -1.501 1.111 -1.111 1.111 -0.623 -0.623 -0.431 -0.623 -0.253 0.431
0.623 1.111
1.111
Univariate Distributions for Ordinal Variables
181
2 3 4
X1 Frequency Percentage Bar Chart 2 13.3 •• 12 80.0 •••••••••••• 1 6.7 •
3 4
X2 Frequency Percentage Bar Chart 13 86.7 ••••••••••••• 2 13.3 ••
2 3 4
X3 Frequency Percentage Bar Chart 1 6.7 • 12 80.0 •••••••••••• 2 13.3 ••
2 3 4
X4 Frequency Percentage Bar Chart 2 13.3 •• 11 73.3 ••••••••••• 2 13.3 ••
4 5
Y1 Frequency Percentage Bar Chart 4 26.7 •••• 11 73.3 •••••••••••
1 2 3 4 5
Y2 Frequency Percentage Bar Chart 4 26.7 •••• 1 6.7 • 6 40.0 •••••• 2 13.3 •• 2 13.3 ••
1 2 3 5
Y3 Frequency Percentage Bar Chart 4 26.7 •••• 2 13.3 •• 7 46.7 ••••••• 2 13.3 ••
4 5
Y4 Frequency Percentage Bar Chart 10 66.7 •••••••••• 5 33.3 •••••
There are 15 distinct response patterns, see FREQ-file. The 15 most common patterns are : 1 3 3 3 2 5 4 3 4 1 3 3 3 3 5 1 2 4 1 4 3 3 3 5 5 5 4 1 2 3 3 3 5 3 3 5 1 3 3 2 3 5 3 1 4 1 3 3 4 3 4 2 3 5 1 3 3 3 3 4 1 3 5 1 3 3 3 4 4 1 3 4 1 2 3 3 3 5 3 2 5 1 3 4 3 4 5 3 3 5 1 3 4 4 2 5 3 1 4 1 3 3 3 3 5 1 5 4 1 3 3 3 3 5 3 1 4 1 3 3 3 3 5 4 3 4 1 3 3 3 3 4 5 1 4 Estimated Equations
182
Y1 = 0.0 - 0.571*X1 + 3.984*X2 - 4.297*X3 - 2.439*X4 (0.742) 0.0 + Error, R² = 6.897
Error Variance = -5.897
Y2 = 0.0 + 0.281*X1 + 0.749*X2 - 1.032*X3 - 0.848*X4 (0.194) (0.204) (0.325) (0.361) (0.258) 0.0 1.376 2.306 -2.861 -3.282 + Error, R² = 0.597
Error Variance = 0.403
Y3 = 0.0 + 0.557*X1 - 1.548*X2 + 1.632*X3 + 1.046*X4 (0.149) 0.0 + Error, R² = 1.238
Error Variance = -0.238
Y4 = 0.0 - 0.980*X1 - 0.349*X2 + 1.084*X3 + 0.945*X4 (0.258) 0.0 + Error, R² = 1.715
Error Variance = -0.715
Covariance Matrix
X1 X2 X3
X1 -------1.000 0.140 0.038
X2 --------
X3 --------
1.000 0.695
1.000
X4 --------
Y1 --------
Y2 --------
183
X4 Y1 Y2 Y3 Y4
0.000 -0.173 0.347 0.402 -0.988
0.000 0.916 0.071 -0.335 0.267
-0.451 -0.448 -0.118 0.105 0.378
1.000 -0.502 -0.383 0.310 0.456
1.000 0.294 0.034 -0.351
1.000 -0.149 -0.340
X3 -------0.000
X4 -------0.000
Y1 -------0.000
Y2 -------0.000
X3 -------1.000
X4 -------1.000
Y1 -------1.000
Y2 -------1.000
Covariance Matrix
Y3 Y4
Y3 -------1.000 0.237
Y4 --------
X1 -------0.000
X2 -------0.000
Y3 -------0.000
Y4 -------0.000
1.000
Means
Means
Standard Deviations X1 -------1.000
X2 -------1.000
Standard Deviations Y3 -------1.000
Y4 -------1.000
The Problem used
11192 Bytes (= 0.0% of available workspace)
184
185
Lampiran 5 : Tabel P - value
185
Lampiran 6 : Tabel t - Distribution
186
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
Lampiran 7 : KUISIONER PENELITIAN DISERTASI “MODEL KEUANGAN MIKRO ISLAM “ IDENTITAS RESPONDEN Nama Responden Umur Responden Alamat Responden Pekerjaan Responden OBYEK YANG DINILAI : Nama Lembaga (KJKS/BMT) Alamat Lembaga
Petunjuk Berilah penilaian secara jujur, objektif, dan penuh tanggung jawab terhadap lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) yang Anda nilai , khususnya terhadap hal-hal yang terkait dengan sasaran pembiayaan, tujuan, akad dan bentuk jaminan, dengan cara melingkari angka pada kolom skor sesuai dengan kriteria sebagai berikut. 1 = Sangat rendah 2 = Rendah No.
3 = cukup 4 = Tinggi
5 = Sangat Tinggi
Aspek yang dinilai
Skor
A.
Sasaran Pembiayaan
1.
Menurut anda, lembaga ini memberikan kredit (pembiayaan) kepada orang-orang miskin Sepengetahuan anda, yang menjadi nasabah lembaga ini adalah sebagaian besar wanita Sebagaian besar nasabah lembaga ini sudah memiliki penghasilan dari usahanya
1 2 3 4 5
Penghasilan nasabah rata-rata kurang dari Rp. 25.000,- per-hari atau Rp. 750.000,- per-bulan Lokasi (alamat) nasabah rata-rata jaraknya lebih dari 10KM dari lokasi kantor lembaga ini
1 2 3 4 5
2. 3. 4. 5.
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 Skor A
B.
Tujuan Pembiayaan
6.
Menurut anda, pemberian kredit (pembiayaan) lembaga ini akan membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga nasabah Setiap nasabah lembaga ini mengadakan pertemuan rutin dengan sesama nasabah lainya dan petugas dalam mingguan Lembaga pernah memberikan pembinaan dan pengembangan ketrampilan kepada nasabahnya Petugas pembiayaan pernah memberikan pengarahan dan bimbingan usaha
7. 8. 9.
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
187
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
No.
Aspek yang dinilai
Skor
10.
Nasabah mendapatkan ketenangan dan ketentraman dalam bertransaksi dan berhubungan dengan lembaga Skor B
1 2 3 4 5
C.
Jenis Pembiayaan (akad)
11.
1 2 3 4 5
12.
Menurut anda, biaya yang harus dibayar nasabah dalam rangka pencairan pembiayaan termasuk murah dan tidak memberatkan Akad yang digunakan dalam transaksi pembiayaan adalah jual beli
13.
Nasabah mendapatkan pembiayaan dalam bentuk barang (bukan uang tunai)
1 2 3 4 5
14.
Bagi hasil/marjin yang dibayarkan nasabah tidak memberatkan (murah)
1 2 3 4 5
15.
Sampai saat ini anda tidak pernah menjumpai nasabah yang merasa dibohongi yaitu adanya perbedaan antara yang ditawarkan dan kenyataannya Skor C
1 2 3 4 5
D.
Bentuk Jaminan
16.
Jaminan atas pembiayaan yang diberikan tidak harus berupa fisik seperti BPKB Kendaraan, Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah dan bangunan Apabila tidak tepat waktu dalam membayar angsuran kewajiban, petugas pembiayaan menghubungi nasabah dengan santun dan memberikan solusi Penanggung jawab pinjaman selain nasabah itu sendiri juga menjadi tanggung jawab pasangannya (istri/suami) Apabila nasabah tidak membayar kembali pinjaman (kewajiban)nya, hal pertama yang ditakuti nasabah adalah Murka Tuhan Anggota nasabah lain akan memberikan tekanan kepada setiap nasabah yang tidak memenuhi kewajibannya Skor D
17. 18. 19. 20.
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Skor Total
Di tulis (dinilai) tanggal :
pada
.................................
........................, ................. Penilai (Responden)
........................................
188
SINOPSIS Dimensi ruhiyah yang menjadi landasan gerak dalam keuangan mikro Islam meliputi , (1) Prinsip keadilan (justice), (2) Prinsip keterbukaan dan kejujuran (transparance & fairness), dan Prinsip kemitraan (partnership), sedangkan prinsip-prinsip keuangan mikro yang telah menjadi landasan terbaik praktek keuangan mikro modern antara lain : (1) Skala dan kedalaman jangkauan pembiayaan, (2) Keberlanjutan (sustainability), (3) Pemberdayaan (social intermediatory), (4) Komersial (financial intermediatory). Buku ini yang merupakan hasil penelitian disertasi membuktikan bahwa keuangan mikro Islam yang dioperasionalisasikan
dengan
menerapkan
prinsip-prinsip
kepatuhan
melalui
fitur-fitur
pembiayaannya akan berpengaruh terhadap performance lembaga (institusi) yang menjalankannya. Adapun prinsip-prinsip tersebut antara lain (1) sasaran pembiayaan, yaitu sasaran pembiayaan untuk orang miskin, memprioritaskan wanita sebagai sasaran utamanya, masyarakat produktif, dan tidak terakses pelayanan jasa keuangan lainnya, dan (2) kepatuhan kepada tujuan pembiayaan, yaitu memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan, mendorong kepada anggotanya untuk melakukan kegiatan silaturahim melalui pertemuan-pertemuan, menjadi media untuk membina para anggotanya, baik dalam rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan (IMTAQ) maupun usahanya, Pembiayaan menjadi wahana dalam peningkatan ketrampilan hidup (life skill) para anggota (nasabah)nya, dan memberikan ketenangan hati bagi semua pihak, terutama anggota dan petugasnya.
