LOCAL E-GOVERNMENT: SISTEM PELAYANAN PUBLIK ONLINE DI KECAMATAN BOGOR UTARA
DHIMITA JATI PRADITYA
DEPARTEMEN ILMU KOMPUTER FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2015
PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul Local E-Government: Sistem Pelayanan Publik Online di Kecamatan Bogor Utara adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini. Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor. Bogor, September 2015 Dhimita Jati Praditya NIM G64110066
ABSTRAK DHIMITA JATI PRADITYA. Local E-Government: Sistem Pelayanan Publik Online di Kecamatan Bogor Utara. Dibimbing oleh YANI NURHADRYANI. E-government adalah pemanfaatan informasi, komunikasi, dan teknologi oleh pemerintah dalam pelayanan publik. Pengoptimalan e-government di Indonesia dimulai dari struktur pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, yaitu local e-government. Di Indonesia, local e-government dilaksanakan di tingkat kecamatan dan kelurahan. Hingga saat ini seluruh pelayanan di kecamatan masih dilakukan secara manual yaitu pemohon pelayanan harus datang ke kecamatan untuk mendapatkan pelayanan. Selain itu, pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan data belum diterapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah sistem local e-government berbasis web yang diharapkan mampu membantu pelayanan publik di Kecamatan Bogor Utara. Proses pelayanan dilakukan melalui sistem secara online. Selain itu, sistem ini juga menyediakan informasi mengenai syarat pelayanan yang diperlukan masyarakat serta melakukan pengarsipan dan pelaporan data secara digital untuk pemerintah. Kata kunci: kecamatan, local e-government, sistem informasi, sistem pelayanan publik online.
ABSTRACT DHIMITA JATI PRADITYA. Local E-Government: Online System of Public Service in the Subdistrict of North Bogor. Supervised by YANI NURHADRYANI. E-government is the utilization of information, communication, and technology by the government in the public service. Optimization of egovernment in Indonesia started from the closest structure to the society, i.e. local e-government. In Indonesia, local e-government is implemented at the level of subdistricts and village. Until now, the entire service in subdistrict is still performed manually. The service applicant has to come to the subdistrict office to get service. In addition, the utilization of technology in data management has not been applied yet. This research aims to develop a web-based local e-government system which is expected to help public services in subdistrict of North Bogor. The service process is done through the online system. Then, the system provides information of the required files for each service and the system also provides archiving and reporting data digitally to the government. Keywords: information system, local e-government, online public service system, subdistrict.
LOCAL E-GOVERNMENT: SISTEM PELAYANAN PUBLIK ONLINE DI KECAMATAN BOGOR UTARA
DHIMITA JATI PRADITYA
Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Komputer pada Departemen Ilmu Komputer
DEPARTEMEN ILMU KOMPUTER FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2015
Penguji: 1 Irman Hermadi, SKom MS PhD 2 Dean Apriana Ramadhan, SKomp MKom
Judul Skripsi : Local E-Government: Sistem Pelayanan Publik Online di Kecamatan Bogor Utara Nama : Dhimita Jati Praditya NIM : G64110066
Disetujui oleh
Yani Nurhadryani, SSi MT PhD Pembimbing
Diketahui oleh
Dr Ir Agus Buono, MSi MKom Ketua Departemen
Tanggal Lulus:
PRAKATA Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta’ala atas segala karunia-Nya sehingga skripsi dengan judul Local E-government: Sistem Pelayanan Publik Online di Kecamatan Bogor Utara dapat diselesaikan. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Komputer pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Pertanian Bogor. Penulis menyadari dalam perjalanan masa perkuliahan sampai dengan pencapaian akhir ini banyak pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam hal apapun. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis (baik secara langsung maupun tidak langsung) selama ini, mulai dari masa perkuliahan, penelitian hingga selesainya penulisan skripsi kepada: 1 Ibu (Hemmy Suhemy) dan Ayah (Tri Sediyono) serta Mba (Nindy Hedya Aviandita), yang selalu memberikan dukungan, motivasi, dan cinta yang besar kepada penulis. 2 Ibu Yani Nurhadryani, SSi MT PhD sebagai pembimbing akademik hingga skripsi yang telah memberikan motivasi, memberikan dukungan dan arahan serta senantiasa sabar dalam membimbing penulis. 3 Bapak Irman Hermadi, SKom MS PhD dan Bapak Dean Apriana Ramadhan, SKomp MKom selaku penguji skripsi ini. 4 Ibu Rena Da Frina, SP MM (Kasubag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Bogor Utara) yang telah membantu penulis dalam penelitian di Kecamatan Bogor Utara. 5 Teman-teman penulis selama ini sudah memberikan banyak kenangan, pelajaran, dukungan, hiburan, dan banyak hal lainnya. Teruntuk Nadia, Iis, Dede, Pristi, Gamma, Meylinda, Lani, Lusi, Selma, Ikhsan WW, Afifia, Tassa, Disti, Dita, Diana, Ayu dan Rahma, Ramadina, Amalia untuk perjuangannya bersama di IPB; dan Bintang untuk segala bentuk dukungannya. 6 Dan semua pihak lainnya yang terlibat dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan namanya satu-persatu. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. Bogor, September 2015 Dhimita Jati Praditya
DAFTAR ISI DAFTAR TABEL
vi
DAFTAR GAMBAR
vi
DAFTAR LAMPIRAN
vi
PENDAHULUAN
1
Latar Belakang
1
Perumusan Masalah
2
Tujuan Penelitian
3
Manfaat Penelitian
3
Ruang Lingkup Penelitian
3
TINJAUAN PUSTAKA
4
E-Government dan Local E-Government
4
Pelayanan Publik di Kecamatan Bogor Utara
5
METODE
7
Tahapan Penelitian
7
Communication
8
Planning
8
Modeling
8
Construction
8
Deployment
8
HASIL DAN PEMBAHASAN
9
Communication
9
Planning
9
Modeling
11
Construction
18
Deployment
25
SIMPULAN DAN SARAN
25
Simpulan
25
Saran
26
DAFTAR PUSTAKA
26
DAFTAR TABEL 1 Pelayanan Kecamatan dalam Ruang Lingkup Penelitian 2 Kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat berdasarkan Peraturan Walikota Bogor Nomor 45 Tahun 2013 3 Penerbitan Surat Keterangan oleh Kecamatan berdasarkan Peraturan Walikota Bogor Nomor 29 Tahun 2013 4 User requirement Sistem Pelayanan Publik 5 Representasi Nama Pelayanan dalam Nama Tabel Data Pelayanan di Basis data
3 6 7 11 13
DAFTAR GAMBAR 1 Tahapan Pengembangan e-Government 2 Struktur Pemerintahan Indonesia Setelah Amandemen (UUD 1945) dan posisi local e-government ( ) 3 Tahapan dalam Metode Waterfall (Pressman 2010) 4 Skema Alur Pelayanan Saat Ini 5 Skema Alur Pelayanan Sistem Pelayanan Publik Online 6 Diagram Konteks Sistem Pelayanan Publik Online 7 Logical Data Model Sistem Pelayanan Publik Online 8 Pemodelan Halaman Profil Kecamatan (UR01) 9 Pemodelan Halaman Informasi Alur dan Syarat Pelayanan (UR01) 10 Pemodelan Halaman Registrasi (UR02) 11 Pemodelan Halaman Formulir Pelayanan (UR03) 12 Halaman Awal Legalisasi Pelayanan (UR04-UR07) 13 Pemodelan Halaman Legalisasi Pelayanan (UR04-UR07) 14 Implementasi Halaman Profil Kecamatan (UR01) 15 Implementasi Halaman Informasi Alur dan Syarat Pelayanan (UR01) 16 Implementasi Halaman Resgistrasi (UR02) 17 Implementasi Halaman Formulir Pelayanan (UR03) 18 Implementasi Halaman Login Administrator 19 Implementasi Halaman Data Pelayanan (UR04-UR07) 20 Implementasi Halaman Legalisasi Pelayanan (UR04-UR07) 21 Implementasi Halaman Pengiriman Notifikasi Email 22 Contoh Hasil Laporan Per Bulan Transaksi Pelayanan Bulanan (UR08) 23 Contoh Surat Keterangan Hasil Pelayanan
4 5 8 10 10 12 14 15 16 16 17 17 18 19 20 20 21 22 22 23 24 24 25
DAFTAR LAMPIRAN 1 PeGI Tingkat Provinsi di Indonesia tahun 2013 (Kominfo 2015) 2 Deskripsi Tabel Pelayanan dalam Basis data 3 Struktur Organisasi Kecamatan Bogor Utara (Rencana Strategis Bogor Utara 2014) 4 Template Pelayanan Penerbitan Surat 5 Surat Permohonan Data Penelitian
27 29 34 35 38
1
PENDAHULUAN Latar Belakang Kemajuan informasi, komunikasi, dan teknologi (ICT) menuntut adanya perubahan pada pola dan proses bisnis segala kegiatan di bebagai sektor, termasuk sektor pemerintahan. Penggunaan ICT dalam pemerintahan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja karena mobilitas orang, benda, dan informasi dapat dilakukan dengan cepat, akurat, serta mampu menjangkau wilayah pemerintahan yang luas. Upaya pemerintah dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) tidak lepas dari penggunaan informasi, komunikasi, dan teknologi oleh pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu upaya tersebut adalah e-government (Abdollahi et al. 2009). Menurut Nurhadryani (2009), e-government adalah pemanfaatan informasi, komunikasi, dan teknologi oleh pemerintah yang terkonsentrasi dalam pelayanan publik. Model berbasis internet di pemerintahan yang berada di administrasi publik menyiratkan perubahan mendasar dalam bentuk pemerintahan (Layne dan Lee 2001). E-government menawarkan pelayanan publik yang dapat diakses 24 jam, kapanpun, dan di manapun pengguna berada. E-government juga memungkinkan masyarakat mendapatkan layanan yang lebih efisien karena layanan tidak harus dilakukan dengan komunikasi tatap muka (Rokhman 2011). Kemajuan teknologi Indonesia sudah dimulai sejak tahun 2001 melalui instruksi Presiden RI (2001) tentang telematika yang menyatakan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan teknologi telematika untuk mendukung good governance dan mempercepat proses demokrasi. Kemudian langkah serius Pemerintah Indonesia untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi terlihat dari dikeluarkannya instruksi Presiden RI (2003) demi menciptakan masyarakat Indonesia yang berbasis informasi. Namun, hingga saat ini kinerja egovernment masih belum optimal. Pengoptimalan e-government di Indonesia dimulai dari struktur pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, yaitu pengoptimalan local egovernment yang dapat memperluas layanan kepada masyarakat setempat dengan menyediakan sarana online bagi masyarakat untuk berkumpul dan berkomunikasi dalam lingkungan non-komersial dengan cara yang lebih relevan dengan pemerintah. Local e-government memberikan kesempatan kepada instansi pemerintah untuk menawarkan layanan baru dan ditingkatkan untuk masyarakat, untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan dan penyediaan layanan yang lebih baik (Carbo dan Williams 2004). Di Indonesia, local e-government dilaksanakan di tingkat kecamatan dan kelurahan. Kondisi e-government di Indonesia dapat terlihat dari beberapa webiste pemerintahan daerah yang hanya menyediakan informasi, walaupun sudah beberapa daerah yang lebih maju dengan webiste yang mampu melayani masyarakat dengan interaksi satu atau dua arah. Hal ini dapat juga dilihat dari pemeringkatan e-government Indonesia (PeGI) oleh Kementrian Komunikasi dan Informasi pada tahun 2014 terhadap lembaga pemerintah, yaitu pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, kementerian, dan lembaga nonkementerian. Berdasarkan hasil PeGI tersebut, Kota Bogor berada di peringkat 2
2
setelah Kota Cimahi (Kemkominfo 2015). Namun seluruh kecamatan di Bogor Utara belum memiliki webiste pemerintahan sendiri, sehingga belum bisa melayani masyarakat secara online. Kota Bogor sendiri memiliki 6 (enam) kecamatan, yaitu Kecamatan Bogor Utara, Kecamatan Bogor Tengah, Kecamatan Bogor Timur, Kecamatan Bogor Barat, Kecamatan Bogor Selatan, serta Kecamatan Tanah Sareal. Tugas kecamatan yang diatur dalam peraturan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah antara lain menerbitkan surat keterangan dan surat perizinan. Di Indonesia, local e-government dilaksanakan di tingkat kecamatan dan kelurahan. Pelayanan yang diberikan di kecamatan antara lain penerbitan surat keterangan dan perizinan. Hingga saat ini seluruh pelayanan penerbitan surat keterangan dan pelayanan lainnya masih dilakukan secara manual, dengan kata lain masih harus mengunjungi kantor kecamatan dan membawa berkas-berkas persyaratan untuk mendapatkan pelayanan. Beberapa penelitian sudah dilakukan untuk membantu proses pelayanan yang masih manual tersebut dengan penelitian Barokah (2013) berupa pelayanan perizinan usaha industri di Kabupaten Bogor dengan SMS gateway dan pengembangannya oleh Wamilia (2014) dengan konsep electronic customer relationship management (eCRM), serta penelitian Widyaningsih (2014) berupa sistem informasi manajemen Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan. Namun, penelitian-penelitian tersebut masih perlu pengembangan karena beberapa proses di dalamnya masih berjalan secara offline. Penelitian ini dilakukan dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan dengan pengembangan local e-government berbasis web yang diterapkan pada kecamatan berupa sistem pelayanan terpadu yang menyediakan layanan informasi pelayanan serta melayani masyarakat secara online. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Widyaningsih (2014) dengan melakukan beberapa perbaikan. Perbaikan dilakukan pada proses bisnis yaitu proses pelayanan yang diberikan mulai dari tingkat RT hingga kecamatan dan perbaikan pada sistem untuk beberapa modul yang masih manual.
Perumusan Masalah Berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan penyelenggara pelayanan dalam proses pelayanan di Kecamatan Bogor Utara. Masyarakat harus mendatangi kantor kecamatan dengan membawa berkas-berkas sebagai syarat permohonan. Informasi tentang syarat yang diperlukan untuk mendapatkan suatu pelayanan juga belum jelas karena minimnya sarana informasi dan seringkali masyarakat harus beberapa kali kembali ke kecamatan karena syarat berkas belum lengkap. Selain itu, untuk penyelenggara pemerintah masalah yang dihadapi antara lain pencatatan registrasi pelayanan masih dilakukan secara manual atau tanpa komputer lalu direkapitulasi kembali menggunakan komputer. Hal ini memungkinkan terjadinya kesalahan dalam proses rekapitulasi. Pengarsipan datadata juga masih belum banyak memanfaatkan teknologi sehingga menyulitkan pembuatan laporan untuk pelayanan yang terjadi setiap harinya karena minimnya arsip digital.
3
Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah mengembangkan local e-government di Kecamatan Bogor Utara berbasis web yang mampu membantu masyarakat dan penyelenggara dalam proses pelayanan secara online.
Manfaat Penelitian Manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah membantu upaya pemerintah dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance). Manfaat yang dapat dirasakan baik dari sisi masyarakat dengan kemudahan mendapatkan pelayanan publik. Sedangkan dari sisi pemerintah, pemberian pelayanan publik dan pengarsipan data pelayanan juga akan lebih mudah. Selain itu, proses pelayanan yang terjadi akan lebih transparan dengan pelaporan yang dapat diberikan oleh sistem.
Ruang Lingkup Penelitian Ruang lingkup penelitian ini ialah 5 pelayanan penerbitan surat dari total 29 pelayanan di kecamatan yang mewakili surat keterangan dan surat perizinan yang dapat dilihat pada Tabel 1. Tabel 1 Ruang lingkup pelayanan kecamatan dalam penelitian No 1 2 3 4 5
Jenis pelayanan Keterangan domisili usaha Keterangan usaha Keterangan tempat tinggal Izin gangguan (hinder ordonnantie/HO) penggunaan ruang usaha Izin mendirikan bangunan (IMB) rumah tinggal maksimal 50 m2
Surat keterangan domisili usaha (SKDU) merupakan surat yang diperlukan untuk membuka suatu usaha dan syarat untuk pengurusan surat legal lainnya dalam suatu usaha. Surat keterangan usaha (SKU) adalah surat yang mendeskripsikan suatu perusahaan secara rinci. Surat keterangan tempat tinggal (SKTT) adalah surat untuk warga negara asing yang tinggal sementara di Indonesia. Surat izin gangguan (hinder ordonnantie/HO) penggunaan ruang usaha adalah pemberian izin tempat usaha kepada perusahaan atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, gangguan, atau kerusakan lingkungan. Surat izin mendirikan bangunan (IMB) rumah tinggal maksimal 50 m2 adalah surat bukti dari pemerintah daerah bahwa pemilik bangunan gedung dapat mendirikan bangunan sesuai fungsi yang telah ditetapkan dan berdasarkan rencana teknis bangunan.
4
TINJAUAN PUSTAKA E-Government dan Local E-Government E-government merupakan sebuah cara bagaimana pemerintah menggunakan teknologi informasi khususnya aplikasi internet berbasis web, untuk menyediakan akses yang mudah terhadap informasi pemerintah dan menyediakan pelayanan publik, juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan. Menurut Layne dan Lee (2001), pengembangan e-government terdiri atas 4 tahap yaitu cataloguing, transaction, vertical integration, dan horizontal integration.
Gambar 1 Tahapan pengembangan e-government (Layne dan Lee 2001)
Tahap katalogisasi (cataloguing). Tahap awal dari upaya awal pemerintah yang difokuskan pada membangun kehadiran pemerintah secara online pada katalogisasi informasi pemerintah dan menyajikannya di web karena semakin banyak warga akan mencari informasi pemerintah di web. Selain informasi, web pemerintah dalam tahap ini juga menyediakan form yang dapat diunduh untuk suatu pelayanan. Tahap transaksi (transaction). Tahap ini memungkinkan masyarakat untuk dapat memenuhi persyaratan secara online sehingga membuat pelayanan lebih efisien. Pada tahap ini, web sudah dapat melayani masyarakat dengan pelayanan pengisian formulir secara online dan basis data juga sudah mendukung pelayanan dengan bekerja secara online. Tahap integrasi vertikal (vertical integration). Pada tahap ketiga fokus bergerak ke arah transformasi layanan pemerintah. Sistem pemerintah pusat dan sistem pemerintah lokal dapat terhubung atau, setidaknya, berkomunikasi satu dan yang lainnya untuk fungsionalitas/jenis pelayanan yang serupa. Tahap integrasi horizontal (horizontal integration). Integrasi horizontal mengacu pada integrasi sistem di berbagai fungsi yang berbeda dalam transaksi dalam satu lembaga yang memungkinkan pemeriksaan secara otomatis
5
terhadap data dalam lembaga fungsional lainnya. Sistem yang akan mencakup seluruh pelayanan yang dilakukan oleh pemerintahan. Local e-government adalah e-government yang terjadi di tingkat pemerintahan yang lebih kecil yaitu kecamatan dan kelurahan. Local egovernment juga menawarkan kemudahan masyarakat untuk mengakses dan memeriksa rincian pribadi mereka dalam basis data pemerintah daerah dan kemudahan untuk mengakses informasi yang mudah dari daerah (Nabafu dan Maiga 2012). Di Indonesia, pengembangan e-government maupun local egovernment masih berada di tahap awal, karena web pemerintahan hanya menyediakan informasi pemerintahan saja dan baru beberapa web pemerintahan saja yang mampu memberikan pelayanan secara online. UUD 1945
BPK
Presiden
DPR
Kementrian Negara
KPU Bank Sentral
Dewan Pertimbangan
MPR
DPD
MA
MK
Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan dan kehakiman
KY
TNI/Polri PUSAT DAERAH
Perwakilan BPK Provinsi
Pemerintah Daerah Provinsi Gubernur
DPRD
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Bupati/ Walikota
Gambar 2
DPRD
Lingkungan Peradilan Umum Lingkungan Peradilan Agama Lingkungan Peradilan Militer Lingkungan Peradilan TUN
Struktur pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945 setelah amandemen dan posisi local e-government ( ) Pelayanan Publik di Kecamatan Bogor Utara
Berdasarkan Walikota Bogor (2013b) pada Tabel 2 didefinisikan bahwa selain tugas umum pemerintahan umum pemerintahan, Camat juga melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan. Selain itu, tugas kecamatan juga berupa penerbitan surat yang diatur oleh Walikota Bogor (2013a) dapat dilihat pada Tabel 3.
6
Tabel 2 Kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh walikota kepada camat berdasarkan Peraturan Walikota Bogor nomor 45 tahun 2013 No. Aspek 1
Perizinan
Jenis pelayanan -
2 3
Rekomendasi Koordinasi
4
Pembinaan
5 6 7 8
Pengawasan Fasilitasi Penetapan Penyelenggaraan
9
Kewenangan lain
-
Izin gangguan (hinder ordonnantie/HO) ruang usaha Izin mendirikan bangunan (IMB) rumah tinggal Izin pendidikan anak usia dini (PAUD) non-formal
Pembinaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat lingkungan perumahan/pemukiman
a. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan menyebarluaskan informasi di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan b. Melaksanakan penerbitan surat keterangan bidang kependudukan, meliputi: - Keterangan pindah - Pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik - Keterangan pindah datang penduduk WNI antar Kecamatan dalam kota - Keterangan pindah datang penduduk WNI dalam satu kelurahan - Keterangan pindah datang penduduk WNI antar kelurahan dalam satu kecamatan - Keterangan kelahiran untuk WNI - Keterangan lahir mati untuk WNI - Kematian untuk WNI - Keterangan tinggal sementara (SKTS) - Pemberitahuan tidak keberatan dari tetangga terhadap pembangunan - Keterangan domisili usaha - Pengantar perbaikan dan pembuatan Surat Pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (SPPT PBB P2)
7
Tabel 3 Penerbitan surat keterangan oleh kecamatan berdasarkan peraturan Walikota Bogor nomor 29 tahun 2013 No. Nama surat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Keterangan domisili usaha Keterangan usaha Keterangan tempat tinggal Keterangan tidak mampu Keterangan pengantar catatan kepolisian Keterangan belum pernah menikah Keterangan izin keramaian Keterangan untuk berpergian Keterangan kematian Keterangan kelahiran Keterangan beda nama Keterangan tidak keberatan dari tetangga Keterangan daftar keluarga Keterangan naik haji Keterangan ahli waris Keterangan pengantar penerbitan SPPT PBB P2 Keterangan riwayat tanah (penerbitan SPPT PBB P2) Keterangan belum memiliki rumah Keterangan janda/duda Keterangan penghasilan tidak tetap
METODE Data Penelitian Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data Walikota Bogor (2013a) dan Walikota Bogor (2013b) yang didapatkan dari Kepala Sub-Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Bogor Utara (Ibu Rena Da Frina, SP MM). Data juga dihimpun dari webiste Kota Bogor (www.kotabogor.go.id) serta Sistem Informasi Hukum Kota Bogor (www.siskum.kotabogor.go.id). Tahapan Penelitian Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode waterfall karena proses bisnis standar operasi pelayanan di kecamatan sudah dijelaskan melalui peraturan-peraturan pemerintah dan undang-undang. Tahapan pengembangan sistem dalam penelitian ini menggunakan metode waterfall menurut Pressman (2010) dapat dilihat pada Gambar 3.
8
Gambar 3 Tahapan dalam metode waterfall (Pressman 2010) Communication Tahap ini mengadakan wawancara dengan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Bogor Utara untuk mengumpulkan data. Kemudian mengkaji webiste Pemerintah Kota Bogor dan 6 kecamatan di Kota Bogor yaitu Kecamatan Bogor Utara, Kecamatan Bogor Tengah, Kecamatan Bogor Timur, Kecamatan Bogor Barat, Kecamatan Bogor Selatan, serta Kecamatan Tanah Sareal. Planning Tahap ini merupakan lanjutan dari proses communication. Tahapan ini akan menghasilkan dokumen user requirement sebagai hasil analisis kebutuhan dalam pembuatan software, termasuk rencana yang akan dilakukan. Pada tahap ini juga dilakukan analisis terhadap sistem yang dibangun dengan cara menganalisis faktafakta serta kebutuhan yang telah dikumpulkan pada tahap sebelumnya. Selain itu, perencanaan juga dilakukan pada fungsi-fungsi yang dapat dilakukan sistem. Modeling Proses ini akan menerjemahkan syarat kebutuhan ke sebuah perancangan software yang dapat diperkirakan sebelum proses coding. Proses ini berfokus pada rancangan struktur data, arsitektur software, representasi interface, dan detail (algoritma) prosedural. Tahapan ini menghasilkan dokumen yang disebut software requirement. Pada tahap ini juga dimodelkan entitiy relationship diagram (ERD) yang merepresentasikan gambaran basis data sistem secara umum, diagram konteks, dan data flow diagram (DFD) yang menggambarkan sistem secara umum yaitu input, proses, dan output yang diperlukan sistem. Construction Proses pembangunan sistem atau menerjemahkan user requirement menjadi system requirement berdasarkan pemodelan sistem pada tahap sebelumnya. Struktur pelayanan diterjemahkan ke dalam sistem dengan proses coding. Setelah proses coding, maka dilakukan proses testing untuk menemukan kesalahankesalahan terhadap sistem tersebut untuk kemudian bisa diperbaiki. Deployment Tahap ini merupakan tahapan final dalam pembuatan sistem atau software. Pemeliharaan dilakukan secara berkala setelah sistem diimplementasikan. Namun tahap ini tidak dilakukan pada penelitian ini.
9
Lingkungan Pengembangan Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak sebagai berikut. Perangkat keras berupa laptop dengan spesifikasi sebagai berikut: • Processor Intel Core i3-2370M • RAM 2 GB • 14.0” HD LED LCD • 500 GB HDD • Mouse dan keyboard Perangkat lunak: • Sistem operasi Windows 7 Ultimate • Bahasa pemrograman PHP • Notepad++ sebagai text editor • Web server: Apache2 • DBMS: MySQL
HASIL DAN PEMBAHASAN Sistem pelayanan publik online (SPPO) dikembangkan dengan menggunakan metode waterfall (Pressman 2010). Berikut adalah tahapan-tahapan pengembangan SPPO di Kecamatan Bogor Utara. Communication Tahap ini dilakukan dengan cara berdiskusi dengan pegawai Kecamatan Bogor Utara tentang bagaimana proses bisnis pelayanan yang terjadi di kecamatan. Selain itu, pada tahap ini data yang terkumpul adalah peraturan-peraturan pemerintah (pemerintah pusat dan daerah), tata naskah dinas, informasi mengenai syarat pelayanan, prosedur pelayanan, serta contoh surat-surat hasil pelayanan pada Lampiran 4. Hasil penelusuran melalui internet pada bulan Desember–Mei 2015 didapatkan bahwa hanya ada satu pemerintahan lokal di Bogor yang mempunyai webiste yaitu Kota Bogor (kotabogor.go.id), sedangkan masing-masing kecamatan di Kota Bogor belum memiliki webiste. Webiste kotabogor.go.id menampilkan informasi mengenai Kota Bogor namun belum menyajikan informasi mengenai pelayanan yang dilakukan oleh kecamatan. Planning Kebutuhan informasi yang akan ditampilkan pada aplikasi e-government ini di antaranya adalah informasi mengenai syarat dan prosedur pelayanan. Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap proses bisnis yang sudah ada (Gambar 4) dan proses bisnis setelah diterapkan sistem (Gambar 5). Berikut perbandingan alur pelayanan secara manual dengan pelayanan secara online di Kantor Kecamatan Bogor Utara, sebelum dan sesudah menggunakan SPPO.
10
mengunjungi RT membawa berkas persyaratan
mengunjungi RW membawa berkas persyaratan RW
RT
memvalidasi data penduduk mencatat permohonan mengisi surat pengantar RT RW menandatangani surat pengantar RT RW
1
mengunjungi kecamatan membawa berkas persyaratan membawa surat pengantar kelurahan
Kecamatan
2
4
Pemohon
memvalidasi data penduduk mencatat permohonan mencetak surat keterangan/ perizinan
3
memvalidasi data penduduk mencatat permohonan menandatangani surat pengantar RT RW
mengunjungi kelurahan membawa berkas persyaratan membawa surat pengantar RT/RW
memvalidasi data penduduk mencatat permohonan membuat surat pengantar kelurahan menandatanga ni surat pengantar kelurahan
Kelurahan
Gambar 4 Skema alur pelayanan saat ini Validasi & Legalisasi RT
RT
Validasi & Legalisasi RW Pendaftaran & Upload Berkas
Data Permohonan
Notifikasi email
RW
Hasil Validasi Validasi & Legalisasi Kelurahan
Service Applicant
Sistem Pelayanan Publik Online Kelurahan
Mengambil Surat Hasil Pelayanan
Validasi & Legalisasi Kecamatan
Kecamatan
Kantor Kecamatan Bogor Utara
Gambar 5 Skema alur pelayanan SPPO
11
Selain alur pelayanan, pada tahap ini juga dihasilkan user requirement (UR) sebagai representasi kebutuhan yang diimplementasikan pada sistem. Tabel user requirement untuk SPPO dapat dilihat pada Tabel 4. Tabel 4 User requirement SPPO Kode UR01
Requirement Profil kecamatan dan informasi pelayanan
UR02
Proses registrasi pelayanan
UR03
Proses permohonan pelayanan
UR04
Proses legalisasi RT
UR05
Proses legalisasi RW
UR06
Proses legalisasi kelurahan
UR07
Proses legalisasi kecamatan
UR08
Proses pengarsipan dan laporan pelayanan
Keterangan Sistem menampilkan profil kecamatan, mulai dari letak geografis, visi dan misi. Sistem menyajikan nformasi alur pelayanan dan informasi syarat berkasberkas yang harus dilengkapi. Masyarakat mendaftar untuk mendapatkan username dan password Masyarakat mengisi formulir pelayanan dan menggunggah berkas persyaratan secara online. Petugas atau Ketua RT melakukan approval untuk data permohonan legalisasi yang masuk melalui sistem Petugas atau Ketua RW melakukan approval untuk data permohonan legalisasi yang masuk melalui sistem Petugas kelurahan melakukan approval untuk data permohonan legalisasi yang masuk melalui sistem Petugas kecamatan melakukan approval untuk data permohonan legalisasi yang masuk melalui sistem Sistem menyimpan dan membuat laporan pelayanan per bulan.
Kebutuhan pengguna tersebut juga dapat merepresentasikan tahapan pengembangan e-government menurut Layne dan Lee (2001). Tahap pertama pengembangan e-government yaitu tahap katalogisasi direpresentasikan menjadi UR01 yang memberikan kehadiran pemerintah secara online dengan memberikan informasi profil kecamatan dan informasi alur dan syarat pelayanan. Selanjutnya tahap kedua pengembangan e-government yaitu tahap transaksi direpresentasikan menjadi UR02 hingga UR08 yang mencakup proses registrasi, proses permohonan pelayanan yang meliputi pengisian form dan upload berkas, serta proses legalisasi yang seluruhnya dilakukan secara online. Modeling Tahap ini dilakukan dengan cara memodelkan proses bisnis pelayanan di kecamatan menjadi struktur sistem pelayanan yang dibangun. Tahapan yang cukup panjang harus dilakukan untuk mendapatkan pelayanan. Dengan diterapkannya SPPO, proses pelayanan akan lebih sederhana dan efisien dengan
12
mengurangi tahapan yang dapat dilakukan melalui sistem secara online. Proses pelayanan yang terjadi hingga saat ini masyarakat harus mendatangi RT dan RW untuk mendapatkan surat pengantar, kemudian mendatangi kelurahan untuk mendapatkan surat pengantar kelurahan, dan terakhir mendatangi kecamatan untuk mendapatkan surat keterangan dan/atau surat perizinan. Pemohon
Administrator
Informasi Pelayanan dan Profil Kecamatan Surat Keterangan/ Surat Perizinan Notifikasi via email Data pelayanan terbaru Data Permohonan
RT
Permohonan validasi Hasil validasi Laporan RT
Laporan Kelurahan Permohonan validasi
Kelurahan
Sistem Pelayanan Publik Online
Hasil validasi Kelurahan Hasil validasi Kecamatan
Permohonan validasi Hasil validasi Laporan RW
RW
Laporan Kecamatan Permohonan validasi
Kecamatan
Gambar 6 Diagram konteks SPPO Diagram konteks pada Gambar 6 menggambarkan aktor dan proses yang terjadi di dalam sistem. Pada SPPO ini terdapat 6 aktor yang terlibat, yaitu pemohon, administrator, pemerintah tingkat RT, RW, kelurahan, serta kecamatan. Proses yang terjadi untuk pemohon adalah penyediaan informasi pelayanan dan profil kecamatan, dan pemberian notifikasi melalui email oleh sistem. Penguraian proses-proses dari diagram konteks diuraikan lagi dalam DFD level 1 pada Gambar 7 menggambarkan lebih rinci proses, aktor dan aliran data yang terjadi pada sistem. Data permohonan dalam DFD level 1 merupakan himpunan dari 5 tabel dalam basis data yang dijelaskan dalam Tabel 5 sebagai representasi basis data. Selanjutnya pemodelan pada conceptual data model untuk merepresentasikan pelayanan menjadi tabel dengan atribut yang berbeda-beda dapat dilihat pada Gambar 8.
13
Data pengguna
Data Pengguna
Data pengguna Administrator Registrasi UR02 Registrasi
Data Permohonan Data permohonan
UR03 Upload berkas, isi formulir
Data permohonan untuk legalisasi RT
Data hasil legalisasi
UR04 Legalisasi RT
RW
Data hasil legalisasi
UR05 Legalisasi RW
Notifikasi email dari RW
Lurah
Data hasil legalisasi
UR06 Legalisasi Lurah
Notifikasi email dari Kelurahan
Camat
Data hasil legalisasi
UR07 Legalisasi Camat
Notifikasi email dari Kecamatan
Data permohonan untuk legalisasi Data permohonan untuk legalisasi Data permohonan untuk legalisasi
Informasi Pelayanan
Bukti Registrasi
Laporan RT Laporan RW Laporan Kelurahan Laporan Kecamatan
Pemohon
Notifikasi email dari RT
UR08 Laporan Pelayanan
Informasi Pelayanan
UR01 Profil Kecamatan
Data hasil legalisasi
Gambar 7 DFD Level 1 Sistem Pelayanan Publik Online Tabel 5 Representasi nama pelayanan dalam nama tabel data pelayanan di basis data Jenis pelayanan
Nama tabel
Keterangan domisili usaha
skdu
Keterangan usaha
skus
Keterangan tempat tinggal
sktt
Izin mendirikan bangunan (IMB) rumah tinggal maksimal 50m2
siho
Izin pendidikan anak usia dini (PAUD) non-formal
paud
14
skdu id_skdu tgl_daftar nama tempat_lahir tgl_lahir jenis_kelamin kewarganegaraan agama nik pekerjaan alamat rt rw kelurahan id_instansi npwp nama_perusahaan penanggung_jawab jenis_usaha akta_perusahaan status_tempat luas_tempat alamat_usaha jumlah_tenaga file_ktp file_kk file_akte file_pbb id_layanan username tgl_lurah tgl_camat legalisasi_lurah legalisasi_camat tgl_rw legalisasi_rw tgl_rt legalisasi_rt
skus id_skus tgl_daftar nama tempat_lahir tgl_lahir jenis_kelamin kewarganegaraan agama nik pekerjaan alamat rt rw kelurahan id_instansi nama_perusahaan jenis_usaha alamat_usaha file_ktp file_pbb id_layanan username tgl_lurah tgl_camat legalisasi_lurah legalisasi_camat tgl_rw legalisasi_rw tgl_rt legalisasi_rt
sktt id_sktt tgl_daftar nama tempat_lahir tgl_lahir jenis_kelamin kewarganegaraan agama nik pekerjaan alamat rt rw kelurahan id_instansi alamat_sementara file_ktp file_kk file_pasfoto file_kitas id_layanan username legalisasi_rt legalisasi_rw legalisasi_lurah legalisasi_camat tgl_rt tgl_rw tgl_lurah tgl_camat
instansi
user user_id username password nama_lengkap level email id_instansi id_session
id_instansi username password nama_lengkap level email id_session notifikasi id_notif id_layanan id_instansi username email nama isi_pesan tgl_daftar level
pegawai nip nik nama id_instansi jabatan username password
siho id_siho nama tempat_lahir tgl_lahir jenis_kelamin : char kewarganegaraan agama nik pekerjaan alamat rt rw kelurahan id_instansi no_sertifikat jenis_bangunan fungsi_bangunan luas_bangunan luas_tanah thn_berdiri_ bangunan lokasi_bangunan file_ktp file_akte file_pbb file_bangunan id_layanan username tgl_lurah tgl_camat legalisasi_lurah legalisasi_camat tgl_rw legalisasi_rw tgl_rt legalisasi_rt
penduduk nik nama tempat_tgl_lah ir jenis_kelamin : char alamat rt_rw kelurahan kecamatan agama status_kawin pekerjaan kewarganegara an id_instansi
Gambar 8 Conceptual data model SPPO
paud id_paud nama tempat_lahir tgl_lahir jenis_kelamin : char kewarganegaraan agama nik pekerjaan alamat rt rw kelurahan id_instansi nama_yayasan akta_pendirian_yay asan alamat_paud file_ktp file_akte id_layanan username tgl_lurah tgl_camat legalisasi_lurah legalisasi_camat tgl_rw legalisasi_rw tgl_rt legalisasi_rt
15
Selain diagram konteks, DFD level 1, dan conceptual data model pada tahap ini juga dimodelkan antarmuka untuk pengguna (masyarakat) dan administrator untuk setiap tingkat pemerintahan. Perancangan antarmuka menggunakan template untuk memudahkan dalam melakukan desain antarmuka yang berisi komponen-komponen yang dibutuhkan pada setiap halaman. Pemodelan antarmuka halaman sistem ini terdiri dari lima bagian yaitu header, sidebar, isi, dan footer. Bagian header berisi logo dan alamat Kecamatan Bogor Utara dan menu utama. Bagian sidebar berisi Galeri Kota Bogor. Bagian isi merupakan bagian utama untuk menampilkan paparan sistem. Bagian footer berisi informasi kecamatan, kontak kecamatan, dan peta lokasi Kantor Kecamatan Bogor Utara. Fungsi-fungsi utama pada setiap halaman ditandai dengan persegi panjang berwarna oranye ( ).
Fungsi utama: Profil kecamatan Informasi, kontak, lokasi kecamatan
Gambar 9 Pemodelan halaman profil kecamatan (UR01) Pemodelan antarmuka untuk pengguna dapat dilihat pada Gambar 9 untuk halaman profil kecamatan, Gambar 10 untuk pemodelan informasi pelayanan, dan Gambar 11 untuk pemodelan halaman registrasi. Halaman informasi alur dan syarat pelayanan (Gambar 10) dimodelkan untuk memberikan informasi seputar pelayanan baik informasi alur pelayanan dan informasi berkas persyaratan yang dibutuhkan untuk mendapatkan pelayanan. Sedangkan halaman registrasi (Gambar 11) dimodelkan untuk pemohon pelayanan dalam membuat account.
16
Fungsi utama: Informasi pelayanan
Gambar 10 Pemodelan halaman informasi alur dan syarat pelayanan (UR01)
Fungsi utama: Formulir registrasi
Gambar 11 Pemodelan halaman registrasi (UR02)
17
Fungsi utama: Menu pelayanan, Formulir data pelayanan dan upload berkas
Gambar 12 Pemodelan halaman formulir pelayanan (UR03)
Fungsi utama: Cetak laporan bulanan, Legalisasi, notifikasi, dan cetak surat
Gambar 13 Halaman awal legalisasi pelayanan (UR04-UR07) Proses permohonan dimulai dengan mengisi formulir pelayanan yang dimodelkan dalam Gambar 12. Pada halaman ini pemohon pelayanan mengisi formulir dan mengunggah berkas persyaratan yang diperlukan. Pemodelan
18
antarmuka untuk administrator dapat dilihat pada Gambar 13 untuk halaman awal legalisasi pelayanan, dan Gambar 14 untuk pemodelan halaman legalisasi pelayanan.
Fungsi utama: Legalisasi
Gambar 14 Pemodelan halaman legalisasi pelayanan (UR04-UR07) Construction Proses pembuatan SPPO melalui proses implementasi dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan basis data yang digunakan adalah MySQL. Tampilan antarmuka pada aplikasi ini dibagi menjadi dua bagian yaitu untuk admin dan pemohon pelayanan. Bagian untuk pemohon pelayanan dibuat sederhana dengan menampilkan menu secara detail untuk memudahkan user dalam menggunakan sistem ini. Sedangkan bagian admin pada sistem ini merupakan pengembangan dari tampilan admin yang dikembangkan oleh Widyaningsih (2014). Implementasi untuk setiap halaman diterapkan sesuai dengan pemodelan tampilan dan fungsi-fungsi utama yang sudah dilakukan pada tahap sebelumnya. Informasi profil kecamatan melingkupi informasi alamat kecamatan, kontak kantor kecamatan, gambaran umum kecamatan serta visi dan misi kecamatan ditampilkan pada halaman profil kecamatan (Gambar 15). Foto kecamatan juga ditampilkan pada halaman ini untuk memudahkan masyarakat dalam mencari kantor kecamatan, sedangkan alamat kantor kecamatan dapat diketahui dari alamat yang tertera dan lokasi kantor kecamatan dapat terlihat dari peta yang menggunakan fitur dari Google Maps yang dapat memudahkan masyarakat untuk menemukan lokasi kantor kecamatan.
19
Gambar 15 Implementasi halaman profil kecamatan (UR01) Berdasarkan Gambar 15 dan 16 sistem menampilkan profil kecamatan dan informasi pelayanan yang dapat mencerminkan tahapan e-government menurut Layne dan Lee (2001) pada tahap 1 yaitu catalogue atau kehadiran pemerintah secara online dan tersedianya informasi pemerintahan. Informasi yang diberikan di halaman informasi pelayanan adalah informasi alur pelayanan baik pengguna yang sudah memiliki username maupun yang belum untuk dapat melakukan permohonan pelayanan. Pengguna yang belum memiliki username melakukan registrasi, kemudian login untuk masuk ke dalam sistem. Setelah masuk, masyarakat hanya tinggal memilih pelayanan dan mengisi formulir serta mengunggah berkas-berkas persyaratan ke dalam sistem. Pada halaman informasi pelayanan juga ditampilkan informasi berkas-berkas persyaratan yang diperlukan untuk setiap pelayanan.
20
Gambar 16 Implementasi halaman informasi alur dan syarat pelayanan (UR01)
Gambar 17 Implementasi halaman resgistrasi (UR02)
21
Gambar 18 Implementasi halaman formulir pelayanan (UR03) Masyarakat mendaftar pada halaman registrasi (Gambar 17) untuk mendapatkan username dan password untuk mendapatkan pelayanan dengan memasukkan nama lengkap, username, dan password yang diinginkan, serta email untuk notifikasi pelayanan. Permohonan pelayanan dilakukan dengan mengisi formulir pelayanan dengan informasi terkait dan menggunggah berkas-berkas sebagai syarat pelayanan pada halaman formulir pelayanan (Gambar 18). Penyediaan formulir sebagai pelayanan online ini dapat mencerminkan tahapan e-government menurut Layne dan Lee (2001) pada tahap 2 yaitu transaction saat pemerintah menyediakan formulir dan pelayanan online serta basis data yang juga berjalan secara online.
22
Gambar 19 Implementasi halaman login administrator
Gambar 20 Implementasi halaman data pelayanan (UR04-UR07) Setelah melakukan login pada halaman login administrator (Gambar 19), maka akan muncul halaman data pelayanan (Gambar 20) yang memberikan menu untuk melihat data pelayanan, mengedit data pelayanan, menghapus data pelayanan, kirim notifikasi email, cetak surat pelayanan, cetak laporan pelayanan dan fungsi utama yaitu legalisasi. Pada halaman ini masing-masing level user akan diberikan menu yang sama namun tidak semua icon pada menu dapat diakses Misalnya untuk admin yang login sebagai RT tidak bisa mengklik legalisasi sebagai RW, kelurahan, maupun kecamatan, dan seterusnya.
23
Gambar 21 Implementasi halaman legalisasi pelayanan (UR04-UR07) Proses legalisasi pelayanan (Gambar 21) dilakukan dengan cara memvalidasi data permohonan terlebih dahulu. Validasi dilakukan dengan cara memeriksa data yang masuk, kemudian memeriksa berkas persyaratan seperti KTP dan KK yang sudah diunggah dengan mengklik gambar agar menjadi lebih besar. Apabila data sudah valid maka selanjutnya proses legalisasi dilakukan dengan mengubah status legalisasi yang semula pada tombol “Tidak” diubah menjadi “Ya”.
24
Gambar 22 Implementasi halaman pengiriman notifikasi email
Gambar 23 Contoh hasil laporan per bulan transaksi pelayanan (UR08) Notifikasi melalui email (Gambar 22) dilakukan setelah setiap kali data dilegalisasi oleh setiap tingkat pemerintahan untuk memberikan pengumuman kepada masyarakat bahwa data permohonannya sudah sampai pada tingkat mana. Gambar 23 menampilkan contoh hasil laporan bulanan transaksi pelayanan sebagai bentuk fungsi pengarsipan dan Gambar 24 menampilkan contoh surat hasil pelayanan sebagai bentuk fungsi cetak surat.
25
Gambar 24 Contoh surat keterangan hasil pelayanan Deployment Setelah sistem selesai dibuat, sistem diuji dengan pengujian black-box yang terfokus pada kebutuhan fungsional. Pemeliharaan sistem dilakukan secara berkala setelah sistem ini dapat diterapkan di masyarakat.
SIMPULAN DAN SARAN Simpulan SPPO yang termasuk dalam local e-government berbasis web dapat membantu pelayanan publik di Kecamatan Bogor Utara. Dengan penerapan sistem ini masyarakat dapat memperoleh informasi pelayanan, berkas persyaratan pelayanan, dan informasi profil perlayanan melalui sistem. Selain itu, pelayanan publik dapat dilakukan secara online yaitu masyarakat dapat mengisi formulir dan
26
menyerahkan berkas persyaratan dengan mengunggah ke sistem, serta pemerintah dari tingkat RT, RW, kelurahan, hingga kecamatan dapat memberikan pelayanan secara online melalui sistem. Pelaporan transaksi pelayanan juga lebih mudah dengan adanya pengarsipan secara digital. Selain itu, implementasi SPPO pada pemerintahan lokal ini akan meningkatkan tahapan pengembangan e-government di Indonesia yang semula berada di tahap pertama yaitu tahap katalogisasi menjadi ke tahap kedua yaitu tahap transaksi. Saran SPPO ini dapat dikembangkan dengan menambahkan fitur-fitur untuk dapat lebih mengoptimalkan pelyanan yang diberikan kepada masyarakat. Pengembangan yang dapat dilakukan antara lain untuk proses registrasi melibatkan proses verifikasi email dan adanya notifikasi email untuk file yang diuggah sebagai berkas persyaratan.
DAFTAR PUSTAKA Abdollahi A, Fasanghari M, Azadnia M. 2009. A foresight based framework for e-government strategic planning. Journal of Software. 4(6):544-549. Barokah S. 2013. Pelayanan publik online: sistem online dan SMS gateway pada pelayanan izin usaha industri [skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor. Carbo T, Williams JG. 2004. Models and metrics for evaluating local electronic government systems and services. Electronic Journal of E-Government. 2(2):95-104. Kemkominfo. 2015. Pemeringkatan e-government Indonesia tingkat provinsi tahun 2013 [internet]. [diunduh 2015 Jun 5]. Tersedia pada: http://pegi.layanan.go.id/download/tabel_pegi_2014/HASIL%20PEGI%20J ABAR%202014.bmp. Layne K, Lee J. 2001. Developing fully functional e-government: a four stage model. Government Information Quarterly. 18:122-136. Nabafu R, Maiga G. 2012. A model of success factors for implementing local egovernment in Uganda. Electronic Journal of E-Government. 10(1):31-46. Nurhadryani Y. 2009. Memahami konsep e-governance serta hubungannya dengan e-government dan e-democracy. Di dalam: Seminar Nasional Informatika; 2009 Mei 23; Yogyakarta, Indonesia. Yogyakarta (ID): ISSN. hlm 111-117. Presiden RI. 2001. Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 6 tahun 2001 tentang telematika (telekomunikasi, media dan informatika). Presiden RI. 2003. Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-government. Pressman RS. 2010. Software Engineering: A Practitioner's Approach. Ed ke-7. Boston (US): McGraw Hill. Rokhman A. 2011. E-government adoption in developing countries; the case of Indonesia. Journal of Emerging Trends in Computing and Information Sciences. 2(5):228-236.
27
[Siskum Bogor] Sistem Informasi Hukum Kota Bogor. 2015. Peraturan Pemerintah Kota Bogor [internet]. [diacu 2015 Feb 5]. Tersedia pada: http://siskum.kotabogor.go.id/index.php/peraturan-walikota/. Walikota Bogor. 2013a. Tata naskah dinas penerbitan surat keterangan oleh kecamatan berdasarkan Peraturan Walikota Bogor nomor 29 tahun 2013. Walikota Bogor. 2013b. Peraturan Walikota Bogor nomor 45 tahun 2013 tentang kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh walikota kepada camat. Wamilia M. 2014. Strategi electronic customer relationship management pada sistem pelayanan perizinan online [skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor. Widyaningsih B. 2014. Sistem informasi manajemen pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) di Kecamatan Jagakarsa berbasis web [skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
28
Lampiran 1 PeGI Tingkat Provinsi di Indonesia tahun 2013 (Kominfo 2015) No.
Provinsi
Dimensi Kebijakan
Kelembagaan
Infrastruktur
Aplikasi
Perencanaan
Nilai Ratarata
Kategori
1
Kota Cimahi
2.79
2.67
2.90
2.80
3.00
2.83
Baik
2
Kota Bogor
2.63
2.83
2.86
2.80
2.87
2.80
Baik
3
Kota Bekasi
2.81
2.60
2.50
2.50
2.70
2.65
Baik
4
Kota Depok
2.63
2.87
2.57
2.57
2.53
2.64
Baik
2.50
2.60
2.67
2.67
2.67
2.59
Baik
2.42
2.60
2.37
2.37
2.53
2.43
Kurang
5 6
Kabupaten Purwakarta Kabupaten Bandung
7
Kota Cirebon
2.38
2.27
2.23
2.23
2.53
2.33
Kurang
8
Kabupaten Bekasi
1.75
2.53
2.00
2.00
2.33
2.19
Kurang
9
Kota Sukabumi
2.21
2.53
1.90
1.90
2.07
2.15
Kurang
1.92
2.40
2.17
2.17
2.20
2.14
Kurang
1.63
2.60
2.00
2.00
2.27
2.10
Kurang
1.83
2.27
2.03
2.03
2.00
1.99
Kurang
2.00
2.20
2.13
2.13
1.73
1.98
Kurang
1.58
2.13
1.83
1.83
1.87
1.80
Kurang
1.58
2.07
1.73
1.73
1.67
1.75
Kurang
1.38
2.07
2.07
2.07
1.40
1.67
Kurang
1.25
1.70
2.05
2.05
1.40
1.61
Kurang
1.25
1.67
1.60
1.60
1.40
1.50
Kurang Sangat Kurang Sangat Kurang Sangat Kurang Sangat Kurang Sangat Kurang
10 11 12 13 14 15 16 17 18
Kabupaten Cirebon Kabupaten Kuningan Kabupaten Bogor Kabupaten Tasikmalaya Kabupaten Indramayu Kabupaten Garut Kabupaten Cianjur Kabupaten Tasikmalaya Kabupaten Sumedang
19
Kota Banjar
1.38
1.53
1.53
1.53
1.20
1.38
20
Kabupaten Sukabumi Kabupaten Ciamis Kabupaten Karawang Kabupaten Pangandaran
1.04
1.60
1.50
1.50
1.40
1.34
1.25
1.53
1.43
1.43
1.33
1.32
1.00
1.33
1.43
1.43
1.47
1.27
1.00
1.40
1.45
1.45
1.00
1.17
Rata-Rata
1.83
2.18
2.03
2.03
1.98
1.98
21 22 23
Kurang
29
Lampiran 2 Deskripsi tabel pelayanan dalam basis data No 1
Nama tabel simb
Nama field id_simb nama tempat_lahir tgl_lahir agama nik pekerjaan alamat rt rw kelurahan
id_instansi sertifikat jenis_bangunan peruntukan luas_bangunan luas_tanah tahun_berdiri_bang unan lokasi_bangunan file_ktp file_kk file_sertifikat file_pbb file_gambar_bangu nan id_layanan username legalisasi_rt legalisasi_rw legalisasi_lurah legalisasi_camat tgl_rt tgl_rw tgl_lurah tgl_camat
Tipe data int(11) varchar(100) varchar(50) date varchar(20) varchar(16) varchar(100) varchar(100) int(3) int(3) enum('Kelurahan Bantarjati', 'Kelurahan Tegal Gundil', 'Kelurahan Cibuluh', 'Kelurahan Tanah Baru', 'Kelurahan Ciluar', 'Kelurahan Cimahpar', 'Kelurahan Kedunghalang', 'Kelurahan Ciparigi') int(5) text varchar(100) varchar(100) decimal(10,0) decimal(10,0) date text varchar(100) varchar(100) varchar(100) varchar(100) varchar(100) int(1) varchar(20) enum('Y', 'N') enum('Y', 'N') enum('Y', 'N') enum('Y', 'N') date date date date
Keterangan Tabel yang menyimpan data pelayanan Surat Izin Mendirikan Bangunan Rumah Tinggal
30
Lampiran 2 Lanjutan No 2
Nama tabel siho
Nama field id_siho tgl_daftar nama tempat_lahir tgl_lahir jenis_kelamin kewarganegaraan agama nik pekerjaan alamat rt rw kelurahan
id_instansi nama_yayasan akta_pendirian_yay asan alamat_paud file_ktp file_akte id_layanan username tgl_lurah tgl_camat legalisasi_lurah legalisasi_camat tgl_rw legalisasi_rw tgl_rt legalisasi_rt file_sertifikat file_imb file_sppl file_persetujuan file_pbb
Tipe data int(11) date varchar(100) varchar(50) date char(1) varchar(10) varchar(20) varchar(16) varchar(100) varchar(100) varchar(3) varchar(3) enum('Kelurahan Bantarjati', 'Kelurahan Tegal Gundil', 'Kelurahan Cibuluh', 'Kelurahan Tanah Baru', 'Kelurahan Ciluar', 'Kelurahan Cimahpar', 'Kelurahan Kedunghalang', 'Kelurahan Ciparigi') int(5) varchar(100) text text varchar(100) varchar(100) int(1) varchar(20) date date enum('Y', 'N') enum('Y', 'N') date enum('Y', 'N') date enum('Y', 'N') varchar(100) varchar(100) varchar(100) varchar(100) varchar(100)
Keterangan Tabel yang menyimpan data pelayanan Surat Izin Gangguan (Hinder Ordonantie) Penggunaan Ruang Usaha
31
Lampiran 2 Lanjutan No 3
Nama tabel skdu
Nama field id_skdu tgl_daftar nama tempat_lahir tgl_lahir jenis_kelamin kewarganegaraan agama nik pekerjaan alamat rt rw kelurahan
id_instansi npwp nama_perusahaan penanggung_jawab jenis_usaha akta_perusahaan status_tempat luas_tempat alamat_usaha jumlah_tenaga file_ktp file_kk file_akte file_pbb id_layanan username tgl_lurah tgl_camat legalisasi_lurah legalisasi_camat tgl_rw legalisasi_rw tgl_rt legalisasi_rt
Tipe data int(11) date varchar(100) varchar(50) date char(1) varchar(10) varchar(20) varchar(16) varchar(100) varchar(100) varchar(3) varchar(3) enum('Kelurahan Bantarjati', 'Kelurahan Tegal Gundil', 'Kelurahan Cibuluh', 'Kelurahan Tanah Baru', 'Kelurahan Ciluar', 'Kelurahan Cimahpar', 'Kelurahan Kedunghalang', 'Kelurahan Ciparigi') varchar(15) varchar(100) text text varchar(100) text decimal(10,0) text float varchar(100) varchar(100) varchar(100) varchar(100) int(1) varchar(20) date date enum('Y', 'N') enum('Y', 'N') date enum('Y', 'N') enum('Y', 'N') date enum('Y', 'N')
Keterangan Tabel yang menyimpan data pelayanan Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU)
32
Lampiran 2 Lanjutan No 4
Nama tabel skus
Nama field id_skus tgl_daftar nama tempat_lahir tgl_lahir jenis_kelamin kewarganegaraan agama nik pekerjaan alamat rt rw kelurahan
id_instansi nama_perusahaan jenis_usaha alamat_usaha file_ktp file_pbb id_layanan username tgl_lurah tgl_camat legalisasi_lurah legalisasi_camat tgl_rw legalisasi_rw tgl_rt legalisasi_rt nama_perusahaan jenis_usaha alamat_usaha file_ktp file_pbb
Tipe data int(11) date varchar(100) varchar(50) date char(1) varchar(10) varchar(20) varchar(16) varchar(100) varchar(100) varchar(3) varchar(3) enum('Kelurahan Bantarjati', 'Kelurahan Tegal Gundil', 'Kelurahan Cibuluh', 'Kelurahan Tanah Baru', 'Kelurahan Ciluar', 'Kelurahan Cimahpar', 'Kelurahan Kedunghalang', 'Kelurahan Ciparigi') varchar(15) varchar(100) text text varchar(100) varchar(100) int(1) varchar(20) date date enum('Y', 'N') enum('Y', 'N') date enum('Y', 'N') date enum('Y', 'N') varchar(100) text text varchar(100) varchar(100)
Keterangan Tabel yang menyimpan data pelayanan Surat Keterangan Usaha (SKU)
33
Lampiran 2 Lanjutan No 5
Nama tabel sktt
Nama field id_sktt tgl_daftar nama tempat_lahir tgl_lahir jenis_kelamin kewarganegaraan agama nik pekerjaan alamat rt rw kelurahan
id_instansi alamat_sementara file_ktp file_kk file_pasfoto file_kitas id_layanan username legalisasi_rt legalisasi_rw legalisasi_lurah legalisasi_camat tgl_rt tgl_rw tgl_lurah tgl_camat
Tipe data int(11) date varchar(100) varchar(50) date char(1) varchar(10) varchar(20) varchar(16) varchar(100) varchar(100) varchar(3) varchar(3) enum('Kelurahan Bantarjati', 'Kelurahan Tegal Gundil', 'Kelurahan Cibuluh', 'Kelurahan Tanah Baru', 'Kelurahan Ciluar', 'Kelurahan Cimahpar', 'Kelurahan Kedunghalang', 'Kelurahan Ciparigi') varchar(15) text varchar(100) varchar(100) varchar(100) varchar(100) int(1) varchar(20) enum('Y', 'N') enum('Y', 'N') enum('Y', 'N') enum('Y', 'N') date date date date
Keterangan Tabel yang menyimpan data pelayanan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT)
34
Lampiran 3 Struktur organisasi Kecamatan Bogor Utara (Rencana Strategis Bogor Utara 2014)
35
Lampiran 4 Template pelayanan penerbitan surat 1
Surat Keterangan Domisili Usaha
36
Lampiran 4 Lanjutan 2 Surat Keterangan Usaha
37
Lampiran 4 Lanjutan 3 Surat Keterangan Tempat Tinggal
38
Lampiran 5 Surat permohonan data penelitian 1 Surat pengantar dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
39
Lampiran 5 Lanjutan 2 Surat tidak keberatan / perizinan penelitian dari kecamatan
40
RIWAYAT HIDUP Penulis dilahirkan di Bogor pada tanggal 21 Agustus 1994 dari Ayah Tri Sediyono dan Ibu Hemmy Suhemy. Penulis adalah putri kedua dari dua bersaudara perempuan, Nindy Hedya Aviandita. Penulis menyelesaikan pendidikan SMP Negeri 5 Bogor pada tahun 2009 dan tahun 2011 penulis lulus dari program akselerasi SMA Negeri 6 Bogor dan pada tahun yang sama penulis lulus seleksi masuk Institut Pertanian Bogor (IPB) melalui jalur SNMPTN Undangan dan diterima di Departemen Ilmu Komputer. Bulan Juli Akhir– Septermber Awal 2014 penulis melaksanakan praktik kerja lapangan di Badan Informasi Geospasial (BIG) dengan judul Sistem Pengintegrasian Data Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Pusat Tata Ruang dan Atlas.
