KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT Jalan Dr. Wahidin Raya NO.1 Jakarta 10710 Nomor
Telepon: (021) 3449230 eks. 6347- 6348 & 3500849 <> Faksimile: 3500847 website: http://www.depkeu.go.id <> e-mail:
[email protected]
41 4
Tanggal
/HMS/2010 Maret 2010
LKPP Tahun 2008 Menunjukan Peningkatan Kualitas
Pad a hari ini, 4 Maret 2010, Menteri
Keuangan
(Menkeu)
menyampaikan
pidato dalam rapat paripurna OPR RI mengenai pendapat akhir pemerintah terhadap Rancangan Undang Undang (RUU) tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun anggaran 2008. Oalam pidatonya Menkeu menyampaikan bahwa pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2008 ini menunjukkan keseriusan Pemerintah dan OPR-RI dalam meningkatkan transparansi keuangan.
dan
Pembahasan
akuntabilitas
pengelolaan
RUU dimaksud
kemudian
keuangan
negara
dirumuskan
melalui
dalam
laporan
simpulan
dan
saran/rekomendasi dari OPR-RI kepada Pemerintah. 8impulan dan saran/rekomendasi tersebut antara lain adalah: (i) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2008 telah menunjukkan peningkatan kualitas. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan jumlah Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang mendapat opini paling baik, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dari sebanyak 16 LKKL pada tahun 2007 meningkat menjadi 35 LKKL pada tahun 2008. Pemerintah akan lebih meningkatkan kualitas laporan keuangan, sehingga LKKL dengan opini WTP pada tahun mendatang meningkat. Oi sam ping itu, dirumuskan juga rekomendasi dalam rangka perbaikan sistem pengelolaan keuangan negara, penyempurnaan kualitas penyajian LKPP, dan upaya perbaikan untuk menindaklanjuti temuan pemeriksaan BPK, antara lain: (i) Agar Pemerintah melakukan penilaian kinerja terhadap Kementerian Negara/Lembaga (KlL) berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dalam disiplin anggaran, serta menerapkan sistem pemberian imbalan dan sanksi kepada KlL, termasuk satuan kerja pengguna anggaran di lingkungan KlL yang bersangkutan, (ii) Agar Pemerintah melanjutkan program pelatihan akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka peningkatan kapasitas 8umber Oaya Manusia (80M) bagi pegawai di KlL dan pemerintah daerah, dan kemungkinan penganggarannya untuk daerah yang tidak/kurang mampu. Oalam pidatonya, Menkeu juga menyampaikan terkait dengan penerapan reward and punishment system pada tahun anggaran 2010. Pemerintah telah menerapkan sanksi khusus terhadap KlL yang tidak sepenuhnya melaksanakan kegiatan stimulus fiskal tahun anggaran 2009 sesuai dengan amanat UU Nomor 47 Tahun
2009 tentang
APBN
Tahun
Anggaran
2010.
Oengan
penerapan
sanksi
tersebut kemampuan penyerapan anggaran kegiatan stimulus fiskal dapat mencapai 91,83%, melebihi penyerapan anggaran regular yang mencapai kisaran 90%.
Page
11
Pemerintah menyimak dan mencatat pandangan, pemikiran, dan saran-saran yang disampaikan Pimpinan dan Anggota DPR-RI tersebut dan akan dijadikan pedoman bagi usaha penyempurnaan kebijakan Pemerintah dalam pengelolaan APBN di masa yang akan datang serta bertanggung jawab untuk melakukan tindak lanjut atas temuan-temuan sebagaimana yang dimaksud dalam hasil pemeriksaan BPK. Sejalan dengan itu, sebagai tindak lanjut atas temuan pemeriksaan BPK, Pemerintah telah dan terus melakukan langkah-Iangkah perbaikan, antara lain: (i) memperbaiki sistem dan metode rekonsiliasi penerimaan negara sehingga dapat diketahui penyebab timbulnya perbedaan data dan mempermudah penelusurannya, serta melakukan penyempurnaan sistem dan prosedur Modul Penerimaan Negara (MPN), dan (ii) menyelesaikan inventarisasi dan penilaian Barang Milik Negara (BMN) per 25 Februari 2010 pada 20.330 satuan kerja dari 74 K/L dengan nilai koreksi sebesar Rp281,5 triliun, dan dijadwalkan selesai selambat-Iambatnya 31 Maret 2010. Pemerintah berharap agar DPR-RI turut serta mendukung dan membantu Pemerintah dalam melakukan upaya-upaya perbaikan dimaksud serta melakukan monitoring dan evaluasi atas hasil yang belum dan telah dicapai oleh . Pemerintah. Untuk informasi selengkapnya dapat dilihat di www.depkeu.go.id.
Page I 2
REPUBLIK
INDONESIA
PENDAP AT AKHIR PEMERINTAH TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN AT AS PELAKSANAAN ANGGARANPENDAPATANDANBELANJANEGARA TAHUN ANGGARAN 2008 PADA RAPAT PARIPURNA DPR-RI DALAM RANGKA PEMBICARAAN TINGKAT II/PENGAMBILAN KEPUTUSAN TERHADAP RANCANGAN UNDANG- UNDANG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2008 Tanggal 4 Maret Saudara Pirnpinan, terhormat,
Assalamualaikum Salam sejahtera
Para
Anggota
2010 DPR-RI,
dan
hadirin
yang
Warahmatullahi Wabarakatuh,
bagi kita sernua,
Om swastiastu,
1.
Marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, berkenaan dengan telah diselesaikannya pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2008, yang merupakan pertanggungjawaban akhir Pemerintah atas seluruh rangkaian siklus APBN Tahun Anggaran 2008.
2.
Kami atas nama Pemerintah menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas kerja sarna yang baik dan saling pengertian yang mendalam dari Pimpinan dan Anggota DPR-RI yang terhormat, sehingga Halaman 1
pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2008 dapat terlaksana dengan baik, untuk dapat disetujui menjadi UU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2008. 3.
Pemerintah juga mencatat bahwa pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2008 ini memerlukan proses dan tahapan yang panjang, namun dapat diselesaikan secara efisien dan efektif. Hal ini menunjukkan keseriusan Pemerintah dan DPR dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara melalui laporan keuangan.
4.
Berbagai hal telah berkembang dalam pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2008, kemudian dirumuskan dalam simpulan dan saranjrekomendasi dari DPR- RI kepada Pemerintah. Simpulan dan saranjrekomendasi tersebut adalah: a.
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2008, menunjukkan peningkatan kualitas. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan jumlah Laporan Keuangan Kementerian NegarajLembaga (LKKL) yang mendapat opini paling baik, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WfP), dari sebanyak 16 LKKL pada tahun 2007 meningkat menjadi 35 LKKL pada tahun 2008. Pemerintah akan lebih meningkatkan kualitas laporan keuangan sehingga LKKL dengan opini WfP pada tahun mendatang meningkat.
b.
Perubahan pada LKPP Tahun 2008 berdasarkan Laporan Keuangan BPK Tahun 2008 Audited yang diselesaikan setelah pengajuan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2008 oleh Pemerintah kepada DPR-RI.
c.
Penyajian ekuitas Bank Indonesia sebagai investasi jangka panjang permanen lainnya pada Neraca LKPP berdasarkan metode ekuitas.
d.
Perlu dimasukkan dalam batang tubuh dan penjelasan RUU mengenai: 1).
Selisih lebih fisik kas Sisa Anggaran Lebih (SAL) dari saldo bukunya ditetapkan menjadi penambah SAL awal tahun anggaran berikutnya;
2). Pelaksanaan tindak lanjut Pemerintah untuk meyakini angka SAL; 3). Pengakuan pendapatan minyak bumi dan gas alam secara neto; 4). Pembayaran PBB Migas dan Panas Bumi atas KKKS yang belum berproduksi dibebankan pada Rekening Minyak dan Gas Bumi dan Rekening Panas Bumi;
Halaman 2
5).
Perkembangan opini audit BPK atas LKPP dan LKKL, serta penyebab pokok opini disclaimer atas LKPP Tahun 2008; dan
6). Ketentuan dan tata cara pemberian penghargaan dan sanksi kinerja pelaksanaan anggaran kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah, termasuk kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan UU tersendiri selambat-lambatnya akhir tahun 2011. e.
Rekomendasi -rekomendasi dalam rangka perbaikan sistem pengelolaan keuangan negara, penyempurnaan kualitas penyajian LKPP, dan upaya perbaikan untuk menindaklanjuti temuan pemeriksaan BPK, yaitu: 1). Agar Pemerintah melakukan penilaian kinerja terhadap Kementerian Negara/Lembaga (K/L) berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dalam disiplin anggaran, serta menerapkan sistem pemberian imbalan dan sanksi kepada, K/L termasuk satuan kerja pengguna anggaran di lingkungan K/L yang bersangkutan. 2). Agar Pemerintah menyederhanakan mekanisme pemindahtanganan/hibah aset yang berasal dari dana dekonsentrasi/tugas pembantuan kepada pemerintah daerah. 3). Agar Pemerintah menyempurnakan mekanisme pencairan/ penarikan pinjaman luar negeri, sehingga dana talangan yang belum terselesaikan dapat diminimalkan. 4). Agar Pemerintah menetapkan kriteria dana talangan yang belum terselesaikan atas pinjaman luar negeri, sehingga dapat diselesaikan sesuai dengan mekanisme yang seharusnya. 5). Agar Pemerintah mengkaji dan menyempurnakan perundangundangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang sudah tidak sesuai lagi dengan UU di bidang Keuangan Negara, serta memberikan sanksi kepada K/L yang mengelola PNBP di luar mekanisme APBN. 6). Agar Pemerintah menindaklanjuti rekomendasi BPK berkaitan dengan hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2008 yang belum diselesaikan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. 7). Agar Pemerintah mengoptimalkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk melakukan reviu atas LKPP dan LKKL. 8). Agar Pemerintah Pemerintah.
terus melanjutkan
upaya penertiban
rekening
Halaman 3
9). Agar Pemerintah melanjutkan proses inventarisasi dan penilaian kembali serta penertiban pemanfaatan dan legalitas Barang Milik Negara (BMN) pada seluruh KjL. 10). Agar Pemerintah segera menyelesaikan penelusuran jumlah SAL dan memperbaiki administrasi SAL sehingga saldo buku sesuai dengan saldo fisiko 11). Agar dalam RUU APBNjAPBN-P,
usulan kriteria mengenai melebihi pagu anggaran.
Pemerintah melengkapi dengan besaran belanja tertentu yang dapat
12). Agar Pemerintah melanjutkan program pelatihan akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) bagi pegawai di KjL dan pemerintah daerah, dan kemungkinan penganggarannya untuk daerah yang tidakjkurang mampu.
Saudara Pimpinan, terhormat, 5.
Para Anggota DPR-RI, dan hadirin
yang
Selanjutnya, menanggapi Pendapat Akhir Mini Fraksi-fraksi DPR-RI yang belum terakomodasi dalam simpulan dan saranjrekomendasi DPR-RI, serta melengkapi tanggapan Pemerintah atas Pandcmgan Umum Fraksi-fraksi DPR-RI, dapat kamijelaskan sebagai berikut: a. Terkait dengan monitoring tindak lanjut, Pemerintah telah memenuhi amanat UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, bahwa selambat-lambatnya 60 hari setelah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPP, Pemerintah menyampaikan tindak lanjut at as temuan pemeriksaan kepada BPK, dan menyajikan monitoring tindak lanjut atas temuan pemeriksaan BPK dalam lampiran LKPP sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN yang disampaikan kepada DPR. Pemerintah berusaha agar jumlah temuan pemeriksaan BPK baik terkait Sistem Pengendalian Intern (SPI) maupun Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan pada tahun mendatang menurun. b. Terkait dengan pemeriksaan lanjutan atas LKPP Tahun 2008 berupa pemeriksaan kinerja atas pengelolaan utang Pemerintah dan penerimaan pajak, BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja at as pengelolaan utang pada tahun 2008. Pemerintah telah menindaklanjuti temuan BPK tersebut, Pemerintah terbuka bila perlu dilakukan lagi pemeriksaan kinerja oleh BPK. Halaman 4
c. Terkait dengan penyempurnaan struktur LKPP agar memasukkan unsur pencapaian kinerja agar dapat diukur manfaat setiap rupiah pengeluaran negara, Pemerintah telah menyajikan ikhtisar laporan kinerja dalam suplemen LKPP yang menggambarkan keterkaitan antara rencana dan capaian kinerja masing-masing K/L dengan anggaran dan realisasi belanja untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Pemerintah sedang mengembangkan anggaran berbasis kinerja dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam upaya mengintegrasikan laporan keuangan dan laporan kinerja secara lebih baik. d. Terkait dengan informasi fiskal dan ekonomi secara nasional, termasuk informasi aset dan kewajiban secara nasional, Pemerintah sedang mengkaji mekanisme penyusunan Statistik Keuangan Negara (Government Finance Statistics) yang menggabungkan laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah. e. Terkait dengan pembiayaan untuk menutup defisit anggaran, Pemerintah akan mengusahakan perubahan defisit berkelanjutan dengan membentuk struktur APBN yang kuat. Dalam hal defisit diperlukan guna mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan alokasinya untuk kegiatan produktif, Pemerintah mungkin masih perlu melakukan utang. Sekalipun demikian, sesuai strategi pengelolaan utang 2009-2014, Pemerintah akan mengurangi utang luar negeri, dan secara bertahap mengandalkan pada Surat Berharga Negara (SBN) domestik. Kepemilikan SBN oleh pihak asing merupakan upaya untuk mengurangi crowding out sebagai bagian dari pengembangan pasar yang liquid, deep, guna memperoleh pembiayaan melalui utang dengan biaya yang murah dalam batas risiko yang terkendali. f. Terkait dengan perlunya kajian ulang atas kebijakan pinjaman/utang, dapat dijelaskan bahwa APBN diarahkan untuk melanjutkan langkahlangkah konsolidasi fiskal guna mewujudkan kesinambungan fiskal, termasuk di dalamnya menjaga debt sustainability, sehingga dapat memberikan kepercayaan dan kepastian akan kemampuan pengelolaan fiskal pada masa mendatang. Secara umum, kesinambungan fiskal akan diperoleh ketika terjadi keseimbangan antara sisi pendapatan negara dan belanja negara, dan jika terjadi defisit anggaran maka dituntut kebijakan pembiayaan yang mempunyai beban dan risiko relatif rendah. Dalam upaya mewujudkan kesinambungan fiskal tersebut, langkah strategis yang dijalankan oleh Pemerintah yaitu: (i) menurunkan defisit APBN secara bertahap menuju kondisiseimbang atau surplus, (ii) melakukan manajemen pembiayaan anggaran yang optimal, efisien, dan
Halaman 5
efektif, dan (iii) meningkatkan efektifitas diarahkan untuk kegiatan produktif.
penggunaan
utang
yang
Penurunan defisit APBN dimaksudkan agar tambahan beban pembiayaan, yang terutama berasal dari utang, dapat dikurangi sehingga secara bertahap rasio utang Pemerintah terhadap PDB menjadi semakin berkurang. Sementara itu, pengelolaan pembiayaan anggaran lebih diutamakan kepada pembiayaan dari utang dalam negeri dan luar negeri, dengan pengelolaan yang sesuai kebijakan untuk menjaga kesinambungan fiskal. Pemerintah telah pula menetapkan readiness criteria (kelayakan suatu proyek mendapatkan pembiayaan dari pinjaman luar negeri), Pemerintah hanya akan menerima pinjaman luar negeri sepanjang persyaratan readiness criteria-nya dipenuhi seperti ketersediaan tanah, amdal, analisa rasio biaya manfaat, dan dilengkapi dengan pengukuran keluaran, hasil, dan dampak. g. Terkait dengan penyerapan anggaran serta kontribusi positif APBN terhadap peningkatan kemakmuran rakyat dan laju pertumbuhan sektor riil, serta rendahnya defisit anggaran yakni 0,1% dari PDB, dapat dijelaskan bahwa Pemerintah tetap melakukan ekspansi walaupun penurunan defisit pada tahun 2008 menjadi 0,1% terhadap PDB. Realisasi APBN-P 2008 telah berdampak pada sektor riil sebesar Rp533,3 triliun, yang jumlahnya menunjukkan peningkatan dari pencapaian di tahun 2007. Keberhasilan penurunan realisasi defisit hingga 0,1% terhadap PDB lebih disebabkan oleh kenaikan realisasi pendapatan negara, dengan belanja negara yang tetap cukup tinggi. h. Terkait dengan komposisi belanja modal yang harus lebih tinggi dari belanja pegawai, dapat dijelaskan bahwa manfaat belanja pegawai dan belanja' modal tidak dapat dibandingkan secara langsung, karena sifat dan sasaran yang hendak dicapai relatif berbeda. Belanja pegawai lebih bersifat konsumtif yang diarahkan untuk meningkatkan daya beli dan pemenuhan kebutuhan dasar pegawai, sehingga berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Sedangkan belanja modal lebih dominan untuk investasi pernerintah dalam menyediakan sarana dan prasarana pembangunan, seperti jalan, jembatan, pelabuhan, jaringan, gedung, dan infrastruktur lainnya. Berdasarkan hal tersebut, maka masing-rnasing jenis belanja baik belanja pegawai rnaupun belanja modal mernpunyai nilai strategis dalam mendorong terciptanya pelayanan publik yang berkualitas. Dalam hal ini, belanja pegawai dan belanja modal menjadi sarna-sarna penting untuk meningkatkan kualitas
Halaman 6
pelayanan publik, serta mendukung perencanaan pembangunan nasional untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran. 1.
Terkait dengan alokasi anggaran untuk belanja modal dan infrastruktur yang harus lebih tinggi dibandingkan dengan belanja barang, dapat dijelaskan bahwa pada dasarnya Pemerintah sependapat bahwa belanja modal terutama untuk peningkatan dan pembangunan infrastruktur mempunyai nilai strategis untuk meningkatkan daya saing, mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas (merata), dan menjaga stabilitas ekonomi untuk menjamin tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah dari tahun ke tahun telah berupaya meningkatkan alokasi belanja modal secara konsisten. Dalam tahun 2008, belanja infrastruktur mencapai Rp77,6 triliun atau naik 12,8%dari realisasi tahun 2007 sebesar Rp68,8 triliun
J.
Terkait dengan pernyataan bahwa Pemerintah tidak serius menjalankan program prioritas revitalisasi pertanian, dapat dijelaskan bahwa Pemerintah telah bersungguh-sungguh menjalankan program revitalisasi pertanian, berupa bantuan kepada masyarakat, yaitu peningkatan subsidi pupuk dan benih untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan. Pemerintah terus menyempurnakan mekanisme penyaluran subsidi pupuk serta benih agar ketersediaannya dapat memenuhi unsur tepat waktu, tepat jumlah, tepat temp at, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat harga. Pemerintah menentukan harga eceran tertinggi (HET) pupuk agar petani memperoleh pupuk dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga ekonomisnya sehingga dapat mengurangi biaya produksi usaha tani. Pemerintah sampai saat ini, belum menaikan HET pupuk sejak tahun 2006. Kegiatan impor yang dilakukan Pemerintah sebagai langkah untuk menjaga kecukupan stok serta stabilitas harga komoditi di dalam negeri, sehingga tingkat harga komoditi lebih dapat dijangkau oleh masyarakat secara luas, dan tingkat inflasi dapat terkendali.
k. Terkait dengan pengembangan strategi kebijakan non anggaran dan program prioritas APBN, dapat dijelaskan bahwa Pemerintah telah menyusun strategi dan langkah-Iangkah yang konkrit dalam mendorong investasi, industri di sektor riil, dan perdagangan internasional. Strategi tersebut salah satunya telah diwujudkan melalui kebijakan penyempurnaan peraturan di bidang perpajakan yang ditujukan untuk mendorong pekembangan investasi dan kegiatan dunia usaha. Untuk mendukung perekonomian nasional, Pemerintah telah mengalokasikan anggaran secara selektif sesuai prioritas nasional yang Halaman 7
dapat meneiptakan pertumbuhan yang bertumpu pada industri domestik, mendukung penyediaan infrastruktur dalam memaeu investasi, dan memperkuat daya saing industri dalam negeri dalam rangka mengahadapi perdagangan internasiona1. Pemerintah juga berusaha untuk mengalokasikan anggaran seeara tepat, sehingga seeara efektif dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan mendukung kemampuan peran dunia usaha guna mendukung pembangunan dan pereepatan pertumbuhan ekonomi negara. 1. Terkait dengan perbaikan iklim investasi untuk mendorong usaha keeil menengah dan koperasi untuk berkembang, dapat dijelaskan bahwa Pemerintah sangat menyadari bahwa salah satu sektor yang mampu bertahan dari kondisi krisis adalah sektor usaha ri1ikro keeil dan menengah (UMKM). Oleh karena itu, Pemerintah meluneurkan kredit usaha rakyat (KUR) gun a membantu UMKM agar mampu mengembangkan usahanya menjadi lebih baik. Pemerintah juga sependapat bahwa sektor-sektor us aha yang pro rakyat dan perekonomian yang berbasis kerakyatan perlu mendapat dukungan karena tujuannya adalah untuk kesejahteraan rakyat. Pemerintah telah berupaya agar perbankan dapat menurunkan tingkat bung a untuk program KUR. Namun perbankan memandang bahwa tingginya suku bung a sejalan dengan kemudahan persyaratan yang diberikan dalam penyaluran kredit. Ada risiko kredit bermasalah (Non Performing Loan) yang eukup tinggi dan harus diperhitungkan, karena alokasi dana yang digunakan berasal dari pihak ketiga, seperti dana tabungan dan giro. Dana tersebut sewaktu-waktu dapat diambil oleh pemiliknya sehingga memiliki risiko kredit yang tinggi. m. Terkait dengan politik investasi untuk pengembangan sumber daya domestik dan sistem penyerapan anggaran untuk menggerakkan perekonomian, dapat dijelaskan bahwa selama ini pola penyerapan belanja KjL eenderung rendah pada awal tahun dan mulai meningkat seeara tajam pada triwulan III dan IV. Pola penyerapan belanja KjL pada tahun 2008 adalah pada Triwulan I sebesar 9,8%, Triwulan II sebesar 18,7%, Triwulan III sebesar 22,7%, dan Triwulan IV sebesar 38,3%. Apabila dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, pola penyerapan belanja KjL pada tahun 2009 eenderung lebih baik. Hal tersebut ditunjukkan dari semakin turunnya penumpukan realisasi pada akhir tahun. Perbaikan pola penyerapan belanja KjL ditunjang oleh beberapa langkah berikut: 1). Pelaksanaan proses pengadaan DIPA ditetapkan;
dalam tahun
2009 tersebut
barang yang lebih awal sebelum
Halaman 8
2).
Mekanisme revisi dokumen anggaran yang lebih baik dan cepat; dan
3). Monitoring realisasi belanja APBN yang lebih baik. Dalam rangka perbaikan pola penyerapan belanja K/L tersebut, telah dan akan ditempuh langkah-langkah sebagai berikut: 1).
Meningkatkan kualitas perencanaan anggaran K/L;
2). Pengesahan DIP A 2010 tepat waktu; 3). Meningkatkan koordinasi dengan K/L terkait; 4). Pemantauan realisasi belanja K/L secara periodik; dan 5). Penyempurnaan
mekanisme pengadaan barang danjasa.
n. Terkait dengan masalah keterbatasan infrastruktur, konsistensi penegakan hukum, serta meningkatnya persaingan antar negara seperti dalam era ACFfA, dapat dijelaskan sebagai berikut. Anggaran infrastruktur selalu meningkat setiap tahunnya. Peningkatan alokasi anggaran tersebut pada prinsipnya ditujukan untuk meningkatkan daya saing perekonomian dalam menghadapi kompetisi global yang terus berkembang. Sementara itu, dalam rangka menghadapi ACFfA, Pemerintah telah menyusun beberapa kebijakan umum di bidang tarif yang ditujukan untuk menurunkan tingkat tarif dengan tetap memperhatikan kemampuan daya saing industri dalam negeri. Kebijakan tarif tersebut diarahkan untuk: 1).
meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasaran internasional;
2).
melindungi konsumen dalam negeri; dan
3). mengurangi hambatan dalam perdagangan rangka mendukungterciptanya perdagangan.
internasional
dalam
o. Terkait dengan kelembagaan pengelolaan utang, Pemerintah telah Office (DMO) untuk mengelola utang menetapkan Debt Management pada Direktorat J enderal Pengelolaan Utang- Kementerian Keuangan. Pembentukan DMO tersebut mencerminkan suatu struktur organisasi yang memberikan peranan, tanggung jawab, pendelegasian, serta pembagian kerja yang jelas dari berbagai otoritas perencanaan oleh Bappenas, otoritas pelaksanaan oleh K/L, dan pengelolaan utang oleh Kementerian Keuangan. p. Terkait dengan peningkatan kapasitas SDM di bidang keuangan dan akuntansi, selain program pelatihan akuntansi dan laporan keuangan, Pemerintah akan meneliti kebutuhan SDM pengelola keuangan baik di K/L maupun pemerintah daerah mulai dari sistem perekrutan, kualifikasi SDM, dan penentuan jenjang karir. Halaman 9
q. Terkait dengan sinkronisasi UU Keuangan Negara, UU Perpajakan, dan UU PNBP, Pemerintah akan melakukan kajian hukum atas ketiga UU tersebut, bila ditemukan ketidaksesuaian akan mengusulkan perubahan yang diperlukan kepada DPR. r. Terkait ukuran keberhasilan politik anggaran, yaitu peningkatan kemakmuran rakyat dapat dijelaskan bahwa APBN merupakan instrumen fiskal yang digunakan untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas perekonomian, dan menentukan arah, serta prioritas pembangunan secara umum. Dengan demikian, APBN mempunyai 3 (tiga) fungsi utama, yaitu alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Oleh karena itu, dalam penyusunan APBN, Pemerintah senantiasa berupaya melaksanakan ketiga fungsi tersebut. Dalam APBN tahun 2008, kebijakan Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat tertuang dalam belanja Negara melalui penetapan program-program prioritas, khususnya dalam rangka perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan penyerapan tenaga kerja. Program-program prioritas tersebut antara lain pemberian BLT, Raskin, Jamkesmas, BOS, PNPM dan PKH serta dukungan pembangunan infrastruktur. Melalui program-program prioritas tersebut, tingkat pengangguran dapat diturunkan dari 8,4% pada tahun 2007 menjadi 6,2% pada tahun 2008. Sementara itu, tingkat kemiskinan juga mengalami penurunan dari 16,58% pada tahun 2007 menjadi 15,42% pada tahun 2008. s. Terkait dengan inventarisasi aset yang dipandang lambat, penilaiannya belum seragam, dan inventarisasi aset pada pemerintah daerah, dapat disampaikan sebagai berikut: 1). Penilaian aset dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip pada Standar Penilaian Indonesia (SPI);
yang diatur
2). Pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan penilaian pada KjL terdapat beberapa kendala yang signifikan antara lain: (i) komitmen satuan kerja dalam melakukan inventarisasi masih kurang, (ii) aset yang diperoleh dari dana DekonsentrasijTugas Pembantuan banyak yang tidak teradministrasikan dengan baik, dan (iii) data pendukung yang diperlukan dalam penilaian aset-aset khusus (seperti jalan dan bendungan) kurang memadai. 3). Sesuai Pasa143 UU Nomor 1Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, kebijakan pengelolaan aset pemerintah daerah ditetapkan oleh Gubernur jW alikotajBupati. Pemerintah ikut mendorong
Halaman 10
inventarisasi dan penilaian aset pemerintah daerah dengan cara melakukan sosialisasi pentingnya inventarisasi dan penilaian.
Saudara Pirnpinan, Para Anggota DPR-RI, dan hadirin terhorrnat,
yang
6.
Pemerintah menyimak dan mencatat pandangan, pemikiran, dan saransaran yang disampaikan Pimpinan dan Anggota DPR-RI tersebut dan akan dijadikan pedoman bagi usaha penyempurnaan kebijakan Pemerintah dalam pengelolaan APBN di masa yang akan datang.
7.
Pemerintah menyambut baik atas penegasan dalam RUU ini bahwa Pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan tindak lanjut atas temuantemuan sebagaimana yang dimaksud dalam hasH pemeriksaan BPK. Sejalan dengan itu, sebagai tindak lanjut atas temuan pemeriksaan BPK, Pemerintah telah dan terus melakukan langkah-langkah perbaikan, antara lain: a.
Memperbaiki sistem dan metode rekonsiliasi penerimaan negara sehingga dapat diketahui penyebab timbulnya perbedaan data dan mempermudah penelusurannya, serta melakukan penyempurnaan sistem dan prosedur Modul Penerimaan Negara (MPN);
b.
Menetapkan kebijakan/pedoman pelaksanaan rekonsiliasi hibah.
c.
Menyempurnakan pedoman mekanisme penyampaian data realisasi Dana Bagi HasH (DBH) PBB dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta melakukan evaluasi terhadap penyaluran PBB dan BPHTB;
d.
Menetapkan pemberitahuan penarikan (Notice of Disbursement/NoD) sebagai dokumen penarikan pinjaman luar negeri, melakukan harmonisasi peraturan, dan mengintensifkan rekonsiliasi penarikan pinjaman antara Pemerintah, Bank Indonesia, dan kreditur secara periodik;
e.
Menertibkan administrasi penerimaan dan pengeluaran, menata kas pemerintah, dan penerapan rekening konsolidasi (Treasury Notional Pooling /TNP);
f.
Menyempurnakan peraturan terkait penyertaan modal pemerintah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), termasuk Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS);
g.
Menetapkan pedoman ten tang tata cara penarikan pinjaman dan/atau hibah luar negeri yang diteruspinjamkan kepada BUMN, pemerintah daerah, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
pencatatan,
pelaporan,
dan
Halaman 11
8.
h.
Menyelesaikan inventarisasi dan penilaian Barang Milik Negara (BMN) per 25 Februari 2010 pada 20.330 dari 22.307 satuan kerja K/L dengan nilai koreksi sebesar Rp281,5 triliun (yaitu dari Rp247,9 triliun menjadi Rp529,4 triliun), dan dijadwalkan selesai selambat-lambatnya 31 Maret 2010;
1.
Melakukan inventarisasi dan penilaian kembali, serta membentuk unit akuntansi yang mencatat dan melaporkan aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN);
J.
Menetapkan kebijakan pengelolaan, melakukan inventarisasi dan penilaian aset eks Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), serta membentuk unit yang mencatat dan melaporkan aset eks KKKS;
k.
Menetapkan kebijakan akuntansi atas surat pengakuan utang (promissory notes) dalam rangka penyertaan pada lembaga keuangan internasional;
1.
Melakukan inventarisasi, menata ulang, dan menetapkan Pemerintah tentang tarif dan jenis PNBP; dan
m.
Menetapkan kebijakan pembayaran PBB Migas dan Panas Bumi atas area/blok yang belum berproduksi dibebankan ke Rekening Minyak dan Gas Bumi dan Rekening Panas Bumi.
Peraturan
Selain itu, langkah-langkah yang sedang dilakukan oleh Pemerintah adalah: a.
Menelusuri, melakukan inventarisasi, dan menetapkan nilai SAL, serta mengembangkan sistem pengelolaan kas/rekening BUN termasuk penerapan Rekening Dana Tunggal (Treasury Single Account/TSA);
b.
Menelusuri dan mengklasifikasikan dana talangan yang belum terselesaikan (backlog) menjadi masih dapat ditagih (eligible) dan tidak dapat ditagih (ineligible), serta menetapkan kebijakan atas dana talangan yang tidak dapat ditagih lagi kepada pemberi pinjaman dan/atau hibah luar negeri (lender/grantor);
c.
Melakukan koordinasi dengan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) agar menetapkan Buletin Teknis Belanja Bantuan Sosial pada tahun 2010;
d.
Menyusun pedoman tentang pengelolaan Rekening Dana Investasi/Rekening Pembangunan Daerah (RDI/RPD) dan pembayaran jasa pelayanan perbankan kepada bank penatausaha RDI/RPD agar melalui mekanisme APBN; dan
e.
Melakukan penertiban pemanfaatan dan legalitas BMN.
Halaman 12
9.
Pemerintah berharap agar DPR-RI turut serta mendukung dan membantu Pemerintah dalam melakukan upaya-upaya perbaikan sebagaimana tersebut di atas, serta melakukan monitoring dan evaluasi atas hasil yang belum dan telah dicapai oleh Pemerintah.
10. Dengan pembahasan yang mendalam dan didasari oleh saling pengertian dan semangat untuk mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, telah dihasilkan perumusan akhir RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2008.
Saudara Pimpinan, terhormat,
Para Anggota DPR-Rl, dan hadirin yang
Pemerintah mengharapkan agar kerja sarna yang terjalin dengan baik selama ini dapat diteruskan, sehingga tugas konstitusional yang diemban DPR dan Pemerintah dapat diselesaikan sesuai dengan hasil yang diharapkan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati usaha kita dalam melanjutkan pelaksanaan pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana yang kita cita-citakan bersama.
Sekian dan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Jakarta, 4 Maret 2010 a.n. Pemerintah Republik Indonesia Menteri Keuangan,
Sri Mulyani Indrawati
Halaman 13
