Literature Review: Asymmetric Information pada Program Pembiayaan Perbankan Syariah PENDAHULUAN

Achmad Fachruddin, MSA IPB 2013

Literature Review: Asymmetric Information pada Program Pembiayaan Perbankan Syariah

PENDAHULUAN Pembiayaan atau kredit pada lembaga perbankan merupakan bentuk pasar yang tidak sempurna (imperfect market), yang disebabkan oleh keberadaan asymmetric information (asimetri informasi). Asimetri informasi adalah keadaan di mana kelengkapan informasi pasar tidak dimiliki oleh stakeholder pasar yang bertransaksi, sehingga keputusan pertukaran yang dihasilkan seringkali tidak efisien (Pyndick 2009). Dalam transaksi keuangan khususnya pembiayaan, terjadinya asimetri informasi akibat penerima pinjaman (debitur) memiliki informasi yang lebih lengkap terkait potensi keuntungan dan kerugian proyek dibandingkan kreditur. Keadaan tersebut membuat kreditur (perbankan) dapat membuat keputusan yang salah dalam memberikan pinjaman. Terdapat dua jenis permasalahan asimetri informasi yaitu adverse selection dan moral hazard. Permasalahan adverse selection terjadi ketika seorang pembeli atau penjual memasuki sebuah pertukaran di mana satu pihak memiliki informasi yang lebih banyak (Pyndick 2009). Pada kegiatan pembiayaan, adverse selection merupakan bentuk asimetri informasi yang terjadi sebelum transaksi keuangan dilakukan karena peminjam dengan kualitas yang rendah (memiliki risiko tinggi) biasanya akan mau mencari pinjaman dengan bunga yang sangat tinggi (Nasution 2003). Peminjam dengan kualitas rendah terkait dengan rendahnya potensi proyek dalam menghasilkan keuntungan dan rendahnya kemampuan peminjam dalam mengembalikan pinjaman. Hasil dari permasalahan adverse selection mengarah kepada tingginya tingkat suku bunga dan penurunan dalam peminjaman (Kirabaeva 2010), sebagai bentuk strategi preventif perbankan.. Permasalahan moral hazard muncul ketika satu pihak melepaskan tanggungjawabnya kepada pihak lain atas perilaku pelanggarannya terhadap kontrak yang disepakati (Pyndick 2009). Permasalahan moral hazard terjadi sesudah transaksi dilakukan di mana kreditur berada dalam posisi menerima risiko atas usaha yang dilakukan debitur. Moral hazard terjadi karena debitur

Tugas Akhir MK. Pembiayaan Agribisnis Program MSA IPB


memperoleh keuntungan untuk mengalihkan proyeknya pada proyek yang berisiko tinggi yang tidak diinginkan oleh pemberi pinjaman yang apabila berhasil dapat memberikan keuntungan yang besar dan apabila gagal akan ditanggung oleh kreditur dalam bentuk tidak kembalinya kredit yang diberikan (Nasution 2003). Keberadaan asimetri informasi berpengaruh terhadap keberhasilan tingkat pengembalian kredit. Semakin tinggi tingkat asimetri informasi yang berkorelasi dengan

jumlah

kreditur

berkualitas

rendah

dapat

pengambalian (Non Performing Loan) secara signifikan.

menurunkan

jumlah

Hal tersebut pada

akhirnya mempengaruhi balance sheet institusi keuangan yang dapat memicu krisis keuangan. Banyak ahli keuangan menyebutkan bahwa krisis keuangan yang dialami oleh banyak negara salah satunya disebabkan oleh keberadaan asimetri informasi. Kerangka asimetri informasi merupakan penjelasan terhadap krisis keuangan yang terjadi di Korea (Hahma dan Mishkin 2000), termasuk krisis keuangan yang terjadi di Indonesia dan Meksiko dengan sedikit perbedaan karakteristik. Pada hakikatnya adverse selection dan moral hazard didasari oleh asumsi perilaku manusia yang selalu berusaha mengajar kepentingannya sendiri sehingga mendorong mereka melakukan perbuatan non etis dengan menyembunyikan informasi yang dapat menghambat kepentingannya. Perilaku non etis dalam bertransaksi tersebut semestinya dapat diminimalisasi jika setiap pihak memiliki persamaan nilai dan prinsip bahwa transaksi didasarkan pada keadilan. Prinsip tersebut merupakan prinsip ekonomi Islam yang dijadikan prinsip perbankan syariah. Perbankan syariah di Indonesia terus mengalami perkembangan sejak disyahkannya UU No 7 tahun 1992 tentang Perbankan, di mana Bank Muamalat menjadi pelopor bank syariah di Indonesia. Pada tahun 2012, bank umum syariah (BUS) dan unit usaha syariah (UUS) berjumlah 35 (Tabel 1), sedangkan bank perkreditan raksyat syariah (BPRS) berjumlah 158. Jumlah kantor BUS dan UUS sebanyak 2262 kantor, dan jumlah kantor BPRS sebanyak 401 kantor. Pangsa pasar perbankan syariah telah mencapai 4.3 persen dengan total aset sebesar Rp199,72 triliun. Dalam aspek pembiayaan, perbankan syariah memberikan



dukungan yang serius terhadap sektor riil, dengan menyalurkan pembiayaan sebesar 75.6 persen dari total aset BUS dan UUS (Bank Indonesia 2013).

Tabel 1 Perkembangan jaringan kantor bank syariah Kelompok Bank Bank Umum Syariah Unit Usaha Syariah Jumlah Kantor BUS dan UUS BPRS Jumlah kantor BPRS

2010 11 23 1477 150 286

2011 11 24 1737 155 364

2012 11 24 2262 158 401

Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan bahwa prinsip syariah yang dapat digunakan dalam kegiatan pembiayaan antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina). Namun secara umum, sistem keuangan islam menghasilkan dua tipe desain pembiayaan yaitu pembiayaan dalam bentuk hutang dan pembiayaan modal (Ghafar dan Ismail 2006). Pembiayaan dalam bentuk hutang seperti murabahah

dan

ijarah

menggunakan

skema

mark-up-based,

sedangkan

pembiayaan modal seperti mudharabah dan musharakah menggunakan prinsip profit loss sharing (PLS). Kegiataan pembiayaan oleh perbankan syariah kepada pelaku usaha dapat membentuk hubungan principal dan agent, yang dapat dimodelkan oleh agency model. Berdasarkan agency model, pihak perbankan (principal) mempercayakan sejumlah modal kepada pelaku usaha (agent) untuk dikelola dalam usaha berdasarkan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh perbankan. Dalam kondisi tersebut memungkinkan adanya konflik kepentingan antara principal dan agent karena Agency theory memiliki asumsi bahwa masing-masing individu semata-



mata termotivasi oleh kepentingan diri sendiri (Muliati 2011). Pihak perbankan mengharapkan pelaku usaha melaksanakan kegiatan berdasarkan kontrak yang disepakati dan memberikan informasi yang transparan tentang keuntungan usaha, namun di lain sisi pelaku usaha mengharapakan keuntungan yang stabil yang terkadang tanpa diikuti keinginan menanggung risiko. Kondisi tersebut memberikan peluang bagi hadirnya asimetri informasi pada pembiayaan perbankan syariah. Satu contoh bentuk asimetri informasi pada pembiayaan syariah (pembiayaan mudharabah) antara lain bank tidak mengetahui informasi yang sebenarnya mengenai perputaran pembiayaan yang diberikan dan besarnya laba yang dihasilkan, serta moral hazard atau adanya penyimpanganpenyimpangan atas pembiayaan yang diterima nasabah serta pemberian informasi yang

salah

kepada

bank

mengenai

usaha

yang

dijalankan

sehingga

menguntungkan nasabah dan merugikan bank (Friyanto 2012). Berdasarkan paparan di atas, paper ini mengkaji melalui studi pustaka bagaimana perkembangan pembiayaan syariah di Indonesia dan apakah asimetri informasi terjadi atau berkurang secara signifikan pada pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah.

PEMBAHASAN Pembiayaan Syariah di Indonesia Perkambangan pembiayaan syariah nasional semakin menunjukkan trend perkembangan yang meningkat, ditinjau dari aspek total aset dan

piutang

pembiayaan syariah. Total aset pembiayaan syariah pada tahun 2012 sebesar Rp22.664,34 miliar dan penyaluran piutang pembiayaan syariah sebesar Rp19.760,85 miliar (Tabel 2), keduanya meningkat sebesar sekitar 800 persen sejak tahun 2010 atau meningkat sebesar 3.900 persen sejak tahun 2008. Hal tersebut menunjukkan konsistensi dukungan perbankan syariah terhadap sektor riil dan semakin tinggi minat masyarakat terhadap perbankan syariah. Tabel 2 Perkembangan total aset dan piutang pembiayaan syariah 2008-2012 Keterangan Aset

2008 556,05

2009 639,11

2010 2.364,65


2011 4.259,09

2012 22.664,34


Piutang pembiayaan 490,23 540,27 2.148,76 3944,48 19.760,85 syariah Sumber: Laporan perkembangan perbankan syariah (Bank Indonesia 2013) Total asset perusahaan pembiayaan syariah masih sangat kecil dibandingkan total asset perusahaan pembiayaan konvensional yang pada tahun 2012 berjumlah Rp319,11 triliun. Artinya porsi asset perusahaan pembiayaan syariah baru sekitar 6,63 persen dari total asset perusahaan pembiayaan konvensional. Begitupun asset piutang pembiayaan syariah baru mencapai 6,54% dari total asset perusahaan pembiayaan konvensional yang berjumlah Rp282,32 triliun (Bank Indonesia 2013). Berdasarkan bentuk pembiayaannya, pembiayaan masih didominasi piutang murabahah sebesar Rp80,95 triliun atau 59,71 persen. Penyaluran dana pada pembiayaan lainnya antara lain, pembiayaan musharakah sebesar Rp25,21 triliun (18,59 persen), pembiayaan mudharabah sebesar Rp11,44 triliun (8,44 persen), dan piutang qardh sebesar Rp11,19 triliun (8,25 persen) (Bank Indonesia 2013). Pembiayaan murabahah tidak lain adalah skema kesepakatan mark-up antara perbankan dan debitur, yang merupakan istrumen jangka pendek perbankan (short term instrument). Murabahah merupakan instrument investasi yang memliki tingkat risiko yang rendah sehingga paling umum digunakan dibandingkan skema atau prinsip PLS (Sekreter 2011). Pembiayaan dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian sehingga Non Performing Financing (NPF) dapat dijaga dalam kisaran 2,58 persen (jauh di bawah standar BI), mengalami penurunan dari tahun 2011 (3,11 persen). Meningkatnya pembiayaan dan perbaikan kualitas pembiayaan telah mendorong perolehan laba dan efisiensi biaya, sehingga rentabilitas dapat terjaga dan bahkan meningkat, yang selanjutnya akan meningkatkan akumulasi laba yang dapat memperkuat permodalan.

Asimetri Informasi dalam Pembiayaan Perbankan Syariah Penelitian mengenai perilaku bank konvensional dan bank syariah di Turkey dan Malaysia menunjukkan bahwa terdapat hubungan (kointegrasi) antara penerimaan PLS bank syariah dan tingkat suku bunga pinjaman bank



konvensional dalam keseimbangan jangka panjang (Cevik dan Charap 2011), sehingga perubahan dalam penerimaan PLS ditentukan oleh perubahan suku bunga pinjaman bank konvensional. Hasil penelitian tersebut juga menemukan bahwa tingkat pengembalian akun PLS secara implisit terhubung dengan tingkat suku bunga konvensional melalui instrument pinjaman (kredit) pada sisi aset. Hal tersebut dapat menjadi sebuah penjelasan kemiripan perilaku antara bank syariah dan bank konvensional pada sisi aset, yang meliputi: pembiayaan syariah menemui masalah moral hazard yang berasosiasi dengan asimetri informasi dalam instrument PLS, adopsi dari pembiayaan PLS memberikan constraint perlunya perluasan skup manajemen dan pengontrolan yang benar, dan karakteristik lainnya (Cevik dan Charap 2011). Yousfi (2013) menganalisis bagaimana metode keuangan PLS dapat menyelesaikan permasalahan asimetri informasi, yang difokuskan pada skema pembiayaan mudarabah dan musharakah serta mempertimbangkan agency model yang berpotensi moral hazard. Agency model dimodifikasi di mana pengusaha memiliki keterbatasan modal dan memiliki sebuah ide investasi yang layak diimplementasikan. Keberhasilan proyek sangat bergantung kepada besarnya usaha agent, sehingga model dilihat dari sudut pandang pengusaha. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa skema mudharabah dapat meredakan masalah moral hazard serta mengarahkan pengusaha dan modal privat untuk memberikan usaha pada level terbaiknya. Pada keadaan itu, pembagian keuntungan oleh pengusaha sangat bergantung kepada tingkat risiko dari proyek, dan ancaman tidak ada pembayaran yang diterima saat kegagalan proyek dapat meningkatkan insentif pengusaha. Namun secara kontras, model menunjukkan bahwa skema musharakah tidak dapat menyelesaikan permasalahan moral hazard. Meskipun fakta bahwa pembiayaan modal privat dapat meningkatkan upaya peningkatan kinerja proyek, namun itu tidak cukup untuk meningkatkan insentif bagi agent. Pada hakikatnya asimetri informasi yang ditunjukkan oleh agency model adalah bentuk pelanggaran terhadap kontrak baik sebelum pembuatan kontrak (menyembunyikan beberapa informasi yang menjadi syarat kontrak) maupun sesudah pembuatan kontrak (pelanggaran terhadap isi kontrak). Permasalahan agency memungkinkan untuk terjadi baik di perbankan syariah maupun di



perbankan konvensional. Perbedaannya, kesucian kontrak atau kesepakatan atau perjanjian merupakan salah satu prisnsip dalam sistem keuangan Islam selain prinsip pelarangan riba, prinsip PLS, dan prinsip syariah lainnya (Iqbal 1997). Islam

bersungguh-sungguh

menegakkan

kontrak

khususnya

kesepakatan

kerjasama pinjam-meminjam sebagai kewajiban yang suci. Prinsip ini tentu menjadi pendekatan yang dimaksudkan untuk mengurangi risiko asimetri informasi. Banyak penelitian-penelitan yang menunjukkan bahwa prinsip syariah dalam pembiayaan dan strategi lanjutan perbankan syariah dapat mengurangi atau menghilangkan asimetri informasi baik permasalahan adverse selection maupun permasalahan moral hazard. Sarker (2000) menyebutkan bahwa kontrak yang didesain sesuai syariah, yang dibangun berdasarkan norma bisnis etik dalam Islam dan diimplementasikan oleh perusahaan yang berprinsip islam (Islamic firm) dapat meminimisasi permasalahan agency model. Esensi dari kontrak tersebut adalah menjamin benefit yang diperoleh oleh pihak-pihak yang bertransaksi. Hal tersebut mendorong kapabilitas agent untuk bersikap jujur dalam melakukan produksi yang efisien dan pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam mengatasi permasalahan asimetri informasi diperlukan sebuah panduan dalam pengidentifikasian proyek atau usaha yang akan dibiayai sebagai upaya mengurangi permasalahan adverse selection. Panduan tersebut meliputi pemilihan perusahaan yang relatif stabil dan sebelumnya memiliki pengalaman transaksi pembiayaan, dan menyiapkan spesifikasi kontrak yang meliputi repayment function, auditing rule, dan reward/penalty of a profit-sharingcontract (Ahmed 2000). Panduan tersebut merupakan panduan yang ideal karena memenuhi tiga atribut utama permasalahan agency antara lain atribut-atribut proyek (prospek usaha), kualitas pengusaha (kredibilitas), dan pertimbangan syariah (Khalil et all 2000). Ahmed (2000) juga menemukan bahwa random auditing sepanjang menggunakan aset-aset perusahaan sebagai jaminan dalam pelaporan yang salah, menghasilkan sebuah struktur insentif dalam mengurangi permasalahan moral hazard. Selain itu ancaman dari audit dan reward/penalty, memberikan insentif



pada perusahaan untuk tidak melaporkan profit lebih rendah dari keadaan aktual. Kecuali dalam kasus di mana profit aktual lebih besar daripada profit yang diharapkan. Dalam kasus tersebut walau prinsip rasio PLS di mana bertambahnya keuntungan yang diperoleh pengusaha menambah bagi hasil yang diterima bank tidak terjadi, minimal bank memperoleh bagi hasil atau pengembalian yang diharapkan dari investasi saat kontrak disepakati. Sadr dan Iqbal (2000) menemukan bahwa pertumbuhan pasar modal di negara-negara industri akhir-akhir ini telah mengarah pada fenomena ekspansi mutual fund industry, yang memberikan efisiensi dalam penempatan dana dengan prinsip PLS. Pertumbuhan ini dapat diasosiasikan dengan pengurangan asimetri informasi dalam pasar modal. Pengembangan teknologi (seperti internet) lebih jauh telah memfasilitasi diseminasi hasil-hasil riset dan sentiment pasar kepada investor-investor kecil. Strategi lanjutan yang dilakukan dalam mengurangi permasalahan moral hazard tentu meningkatkan supervisi dan monitoring secara intensif terhadap pelaksanaan proyek atau usaha. Upaya tersebut tetaplah diperlukan walaupun proses panduan pembuatan kontrak seperti uraian di atas telah dilakukan dengan baik. Monitoring dan pengawasan tertutup seharusnya dipertimbangkan sebagai biaya ekstra tetapi semestinya juga dipandang sebagai investasi untuk membangun pengetahuan dasar tentang kualitas super pengusaha dan proyek (Sadr dan Iqbal 2000), yang pada akhirnya mampu mengurangi asimetri informasi dan mengefisienkan fungsi intermediary keuangan. Praktik strategi yang dilakukan oleh Bank Muamalat dalam mewaspadai praktik asimetri informasi adalah dengan membuat warning of loan. Ketika Non Performing Financing mencapai 3 persen, top manajemen memberikan pengarahan untuk memberikan pengawasan yang lebih ketat terhadap debitur (dual control) dan mengurangi alokasi pembiayaan untuk beberapa waktu ke depan. Perilaku moral hazard (pelanggaran kontrak oleh debitur) dikenal dengan istilah side streaming. Dalam mendukung penggunaan prinsip PLS dan membentuk prasyarat efisiensi sistem keuangan, Ahmed (2000) memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk menyiapkan kelembagaan dan perundang-undangan yang



menjamin transparansi, kepastian, dan ketersediaan informasi pelaku usaha atau perusahaan (operasi perusahaan). Kebijakan pemerintah tersebut meliputi menyiapkan kelembagaan seperti tingkat perbedaan perusahaan berdasarkan perbedaan kriteria risiko (credit rating institution), membangun standar akunting bagi semua perusahaan (sehingga verifikasi profit oleh bank lebih mudah), serta pembuatan dan penegakan hukum yang tegas dalam menindak mereka yang melakukan penipuan, pemalsuan, dan penyalahgunaan modal.

KESIMPULAN Pembiayaan perbankan syariah menunjukkan perkembangan yang signifikan sampai tahun 2012 yang didominasi dalam bentuk pembiayaan murabahah, namun porsi pembiayaan syariah masih sangat kecil dibandingkan dengan pembiayaan konvensional. Terdapat beberapa penelitian yang memberikan gambaran yang berbeda tentang keberadaan asimetri informasi pada pembiayaan perbankan syariah, namun secara umum penelitian menunjukkan bahwa prinsip syariah dan strategi perbankan serta kebijakan pemerintah dapat menekan tingkat asimetri informasi yang dibuktikan dengan tingkat kegagalan pengembalian pinjaman yang rendah.

DAFTAR PUSTAKA [Setneg RI] Sekretariat Negara Republik Indoensia. UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Jakarta (ID):Setneg RI. [diunduh pada 2012]. [BI] Bank Indonesia. Laporan perkembangan perbankan syariah 2012. Jakarta (ID): BI. [diunduh 2013 Nop 1]. Tersedia pada: http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/F115FEB9-9B26-4308857BCD93D9670A76/29184/LPS_2013.pdf [BI] Bank Indonesia. Outlook perbankan syariah 2013. Jakarta (ID): BI. [diunduh 2013 Nop 1]. Tersedia pada: http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/77FFB81A-7E62-440889BBB87DE482D7D0/27761/OutlookBS2013seminar1.pdf Ahmed H. 2000. Incentive-compatible profit-sharing contracts: a theoretical treatment. Di dalam: Iqbal M, LIewellyn DT, editor. Buku_Islamic Banking and Finance: New Perspective on Profit- Sharing and Risk [Internet]. the Fourth International Conference on Islamic Economics



and Banking. 2000 Agust 13-15; Loughborough University, United Kingdom. Loughborough University (UK): Edward Elgar Publishing Limited. Hlm 40-56. [diunduh 2013 Nop 1]. Tersedia pada: http://www.iefpedia.com/english/wpcontent/uploads/2013/06/International_Conference_on_Islamic_Econo mics_andBookos.org_.pdf Cevik S, Charap J. 2011. The behavior of conventional and Islamic bank deposit returns in Malaysia and Turkey. IMF Working Paper No. 11/156 [Internet]. [diunduh 2013 Nop 1]. Tersedia pada: http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2011/wp11156.pdf Friyanto 2012. Analisis implementasi pembiayaan mudharabah dan risikorisikonya (studi kasus pada Bank BTN kantor cabang syariah Malang) [tesis]. Malang (ID): Universitas Brawijaya. [Internet]. [diunduh 2013 Nop 1]. Tersedia pada: http://elibrary.ub.ac.id/handle/123456789/33154 Ghafar A, Ismail. 2006. Does the Islamic financial system design matter?. Emerald [Internet]. [diunduh 2013 Nop 1] ; 22(1): 5-16. Tersedia pada: http://www.1stethical.com/wpcontent/uploads/2010/07/Does_the_Islam ic_financial_system_design_matter.pdf Hahma JH, Mishkin FS. 2000. The Korean financial crisis: an asymmetric information perspective. ELSEVIER [Internet]. [diunduh 2013 Nop 1] ; 1(2000):21-52. Tersedia pada: http://graduateinstitute.ch/files/live/sites/iheid/files/sites/political_scien ce/shared/political_science/1849/koreancrisis_emr.pdf Iqbal Z. 1997. Islamic finance system. F&D [Internet]. [diunduh 2013 Nop 1] ; 34(2): 42-45. Tersedia pada: www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/1997/06/pdf/iqbal.pdf Khalil AFAA, Rickwood C, Murinde V. 2000. Evidence on agency-contractual problems in mu∂arabah financing operations by Islamic banks. Di dalam: Iqbal M, LIewellyn DT, editor. Buku_Islamic Banking and Finance: New Perspective on Profit- Sharing and Risk [Internet]. the Fourth International Conference on Islamic Economics and Banking. 2000 Agust 13-15; Loughborough University, United Kingdom. Loughborough University (UK): Edward Elgar Publishing Limited. Hlm 40-56. [diunduh 2013 Nop 1]. Tersedia pada: http://www.iefpedia.com/english/wpcontent/uploads/2013/06/International_Conference_on_Islamic_Econo mics_andBookos.org_.pdf Kirabaeva K. 2010. Adverse selection and financial crises. Bank of Canada Review (Winter): 11-19. [Internet]. [diunduh 2013 Nop 1]. Tersedia pada:www.bankofcanada.ca/wp-content/uploads/2011/02/kirabaeva.pdf‎ Muliati NK. 2011. Pengaruh asimetri informasi dan ukuran perusahaan pada praktik manajamen laba di perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia [tesis]. Denpasar (ID): Universitas Udayana.



[Internet] [diunduh 2013 Nop 1]. Tersedia pada: http://www.pps.unud.ac.id/thesis/pdf_thesis/unud-780tesisktmuliati.pdf Nasution A. 2003. Stabilitas sistem keuangan: urgensi, implikasi hukum, dan agenda ke depan. Di dalam: [editor prosiding tidak diketahui]. Masalah-Masalah Sistem Keuangan dan Perbankan Indonesia [Internet]. Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII. 2003 Jul 1418; Denpasar, Indonesia. Denpasar (ID): Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. [hlm tidak diketahui]. [diunduh 2013 Nop 1]. Tersedia pada: http://www.lfip.org/english/pdf/baliseminar/Masalah%20sistem%20keuangan%20dan%20perbankan%20%20anwar%20nasution.pdf Pyndick. 2009. Microeconomics. Newyork (US): Pearson Education, Inc Publishing Prentice hall. Sadr K, Iqbal Z. 2000. Choice between debt and equity contracts and asymmetrical information: some empirical evidence. Di dalam: Iqbal M, LIewellyn DT, editor. Buku_Islamic Banking and Finance: New Perspective on Profit- Sharing and Risk [Internet]. the Fourth International Conference on Islamic Economics and Banking. 2000 Agust 13-15; Loughborough University, United Kingdom. Loughborough University (UK): Edward Elgar Publishing Limited. Hlm 40-56. [diunduh 2013 Nop 1]. Tersedia pada: http://www.iefpedia.com/english/wpcontent/uploads/2013/06/International_Conference_on_Islamic_Econo mics_andBookos.org_.pdf Sarker MAA. 2000. Islamic business contracts, agency problem and the theory of the Islamic firm. Intern J of Islam Financ Servic [Internet]. [diunduh 2013 Nop 1] ; 1(2). Tersedia pada: http://www.isu.ac.ir/farsi/Academics/economics/edu/dlc/2rd/02/instruct or/art2.pdf Sekreter A. 2000. Sharing of risks in Islamic finance. IBSUSJ [Internet]. [diunduh 2013 Nop 1] ; 5(2): 13-20. Yousfi O. 2013. Does PLS solve moral hazard problem?. JIEBF [Internet]. [diunduh 2013 Nop 1] ; 9(3). Tersedia pada: http://www.isu.ac.ir/farsi/Academics/economics/edu/dlc/2rd/02/instruct or/art2.pdf


Literature Review: Asymmetric Information pada Program Pembiayaan Perbankan Syariah PENDAHULUAN

Recommend Documents