1
Lintas Waktu P E NC APAI AN KI NE RJ A O J K 2 0 1 4
f L I N TA S WA KT U oj k 2 0 1 4 f
2
f L I N TA S WA KT U oj k 2 0 1 4 f
Lintas Waktu PENCAPAIAN KINERJA OJK 2014
f L I N TA S WA KT U oj k 2 0 1 4 f
3
4
f L I N TA S WA KT U OJ K 2 0 1 4 f
“My path has not been determined. I shall have more experiences and pass many more milestones” Agnetha Faltskog
f L I N TA S WA KT U OJ oj K k 2014 f
5
6
f L I N TA S WA KT U OJ oj K k 2014 f
DAFTAR ISI
7 Sambutan Ketua Dewan Komisioner OJK
08
Tonggak Penting Perjalanan OJK
12
Milestone 2014
18
Daftar POJK - Per 29 Desember 2014
72
Fokus OJK Tahun 2015
74
Kantor Regional dan Kantor OJK
76
Alamat Kantor Regional Dan Kantor Perwakilan OJK
78
f L I N TA S WA KT U OJ K 2 0 1 4 f
Sambutan Ketua Dewan Komisioner OJK
8
Puji syukur kami panjatkan atas rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa, sepanjang tahun 2014 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik yaitu melakukan pengaturan dan pengawasan secara terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan, serta melakukan Edukasi dan Perlindungan Konsumen. Buku Lintas Waktu OJK periode 2014 ini merupakan potret kilas balik dari berbagai kegiatan yang melibatkan industri jasa keuangan dan OJK dalam upaya memberikan kontribusi yang optimal terhadap pertumbuhan perekonomian nasional serta mewujudkan industri jasa keuangan yang resilient tangguh dan sustainable berkelanjutan. Sejak beralihnya fungsi pegawasan perbankan dari Bank Indonesia (BI) ke OJK pada awal tahun 2014, maka OJK telah sepenuhnya memiliki fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap seluruh Industri Jasa Keuangan, yang meliputi sektor perbankan, pasar modal dan industri keuangan non bank. Dalam melaksanakan amanatnya, sepanjang tahun 2014 cukup banyak inisiatif yang telah dilakukan OJK. Dalam bidang pengaturan, OJK diantaranya telah berhasil menerbitkan 37 peraturan OJK yang mengatur sektor jasa keuangan di Indonesia. Sebagian besar peraturan OJK tersebut dikeluarkan melalui Paket Kebijakan November 2014 yang difokuskan pada penataan kembali struktur pengawasan sistem keuangan, peningkatan ketahanan industri jasa keuangan, dan perluasan akses produk dan jasa keuangan. f L I N TA S WA KT U oj k 2 0 1 4 f
Dalam rangka peningkatan kerjasama domestik dan luar negeri, OJK juga telah melakukan 17 penandatanganan Nota Kesepahaman dengan kementerian maupun lembaga pemerintahan seperti Kemenkominfo, KemenLH, KemenPDT, Kemendagri, Kemenkop UKM, Polri, BI, MA, LPS, KPPU, BIN, BPKP, BKKBN, BNP2TKI, DJSN, Lemsaneg, DSN-MUI serta beberapa universitas di daerah, serta penandatanganan 3 (tiga) Letter of Intent dengan regulator jasa keuangan luar negeri seperti Japan FSA, China Banking Regulatory Commission (CBRC) dan dengan International Organization of Securities Commission (IOSCO). Sementara itu, dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang diamanatkan undangundang, OJK dengan melibatkan industri jasa keuangan dan masyarakat telah menyelenggarakan berbagai kegiatan edukasi dan sosialisasi, diantaranya adalah Pasar Asuransi Mikro sebagai program pengembangan asuransi mikro, menyelenggarakan Seminar Internasional Keuangan Syariah, menggelar Risk and Governance Summit, Gerakan Cinta Pasar Modal, meluncurkan layanan keuangan
mikro, serta penyelenggaraan Pasar Keuangan Rakyat yang telah dilaksanakan di Indramayu. Sejumlah kebijakan di sektor keuangan juga diluncurkan dalam upaya memperkokoh sendi perekonomian bangsa diantaranya penetapan tarif premi asuransi untuk kendaraan bermotor, harta benda serta jenis risiko khusus. Berikutnya dalam bidang perlindungan konsumen OJK telah meresmikan sistem pelayanan konsumen terintegrasi, dan pengaturan kegiatan financial planner melalui kewajiban menyampaikan manfaat, biaya, risiko produk, atau layanan jasa keuangan kepada klien. Kebijakan maupun pendekatan pengawasan lainnya adalah membentuk komite pengembangan jasa keuangan syariah, serta memperkuat hubungan kelembagaan OJK melalui peningkatan koordinasi dengan Pemerintah dan Lembaga Tinggi Negara. Meski beragam kemajuan telah dicapai oleh OJK pada tahun 2014 ini, kami menyadari bahwa berbagai tantangan ke depan telah menunggu kita, hal ini mengingat industri jasa keuangan adalah industri yang selalu f L I N TA S WA KT U oj k 2 0 1 4 f
bergerak dinamis mengikuti perkembangan yang terjadi di lingkungan makroekonomi global dan domestik. Oleh karena itu, OJK selalu mengharapkan dukungan dari para pemangku kepentingan agar dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik. Pada kesempatan ini, kami menyampaikan apresiasi terhadap semua pihak yang telah mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi dan tugas OJK. Kiranya kumpulan potret kilas balik dari berbagai kegiatan yang melibatkan industri jasa keuangan dan OJK tahun 2014 ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan Rahmat dan HidayahNya bagi kita semua. Jakarta, Januari 2015 Salam Muliaman D. Hadad, Ph. D KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
9
10
f L I N TA S WA KT U OJ K 2 0 1 4 f
1. Muliaman D. Hadad, PhD
4. DR. Firdaus Djaelani, MA
Ketua Dewan Komisioner Otoritas
Anggota Dewan Komisioner
Jasa Keuangan
Otoritas Jasa Keuangan
Merangkap Kepala Eksekutif
Pengawas Industri Keuangan Non-
2. DR. Rahmat Waluyanto, MBA
Wakil Ketua Dewan Komisioner
Otoritas Jasa Keuangan Sebagai
Ketua Komite Etik
Bank 5. Dr. Ir. Anny Ratnawati, M.Sc
3. DR. Halim Alamsyah, S.H., S.E., MA.
Anggota Dewan Komisioner
Otoritas Jasa Keuangan Ex-Officio Kementerian Keuangan, Wakil Menteri Keuangan Republik
Anggota Dewan Komisioner
Otoritas Jasa Keuangan Ex-Officio
Bank Indonesia, Deputi Gubernur
Indonesia
Bank Indonesia
3
4
5
6 1
7 2
8
9
7. DR. Kusumaningtuti Sandriharmy Soetiono, S.H., LLM
Anggota Dewan Komisioner
Otoritas Jasa Keuangan
yang Membidangi Edukasi dan
Perlindungan Konsumen
8. Nelson Tampubolon, S.E., MSM.
Anggota Dewan Komisioner
Otoritas Jasa Keuangan Merangkap
Kepala Eksekutif Pengawas
Perbankan
6. Ir. Nurhaida, MBA
9. Prof. Dr. Ilya Avianti, S.E., M.Si., Ak.CPA
Anggota Dewan
Anggota Dewan Komisioner
Komisioner Otoritas Jasa
Otoritas Jasa Keuangan Merangkap
Keuangan Merangkap
Ketua Dewan Audit
Kepala Eksekutif
Pengawas Pasar Modal
f L I N TA S WA KT U oj k 2 0 1 4 f
11
Tonggak Penting Perjalanan OJK 12
24 Januari 2014
13 April 2014
OJK menerapkan tarif premi usaha asuransi untuk kendaraan bermotor dan harta benda, serta jenis risiko khusus, seperti banjir, gempa bumi, gunung berapi, dan tsunami.
OJK perkuat sektor keuangan syariah dan keuangan mikro sebagai kelanjutan program kerjasama dengan The Islamic Development Bank (IDB).
1 Januari 2014 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mulai beroperasi penuh sebagai pengatur dan pengawas industri jasa keuangan.
6 Februari 2014
17 April 2014
OJK meresmikan Sistem Pelayanan Konsumen terintegrasi. Sistem pelayanan ini trackable dan traceable untuk meningkatkan pelayanan konsumen.
OJK meminta perencana keuangan wajib menyampaikan manfaat, biaya, dan risiko produk atau layanan jasa keuangan.
f L I N TA S WA KT U OJ K 2 0 1 4 f
19 Juni 2014 OJK menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam koordinasi perlindungan konsumen produk dan layanan sektor layanan sektor jasa keuangan berbasis teknologi informasi dan telekomunikasi.
13
11 Juli 2014 OJK menyepakati nota kesepahaman dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tentang koordinasi pelaksanaan UU Nomor 1/2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. f L I N TA S WA KT U OJ K 2 0 1 4 f
11 Agustus 2014 OJK bentuk Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah.
18 Oktober 2014
30 September 2014
14
OJK tetapkan batas atas suku bunga dana perbankan.
Dewan Asuransi Indonesia (DAI) kembali menyelenggarakan kegiatan tahunan “Insurance Day” yang terbentuk dan bekerja di bawah arahan Dewan Asuransi Indonesia yang didukung penuh oleh OJK.
30 Oktober 2014 OJK selenggarakan Pasar Asuransi Mikro sebagai program pengembangan asuransi mikro.
8 September 2014 OJK mengadakan seminar Internasional Market Conduct “A New Era of Conduct Supervision: Consequence-ChallengesOpportunities” di Nusa Dua, Bali. f L I N TA S WA KT U OJ K 2 0 1 4 f
31 Oktober 2014 Pertemuan pertama Presiden RI Joko Widodo dengan Dewan Komisioner OJK didampingi beberapa menteri.
20-21 Desember 2014 12 November 2014
19 November 2014
Peluncuran Gerakan Nasional Cinta (Genta) Pasar Modal yang dihadiri oleh Wapres RI, Jusuf Kalla, Ketua Dewan Komisioner OJK, dan sederet pelaku industri pasar modal Indonesia.
OJK mengeluarkan 20 POJK, terdiri atas 6 POJK di bidang perbankan terkait dengan UKM, 7 KOJK di bidang pasar modal, dan 7 POJK di bidang IKNB.
OJK bersama LJK menggelar Pasar Keuangan Rakyat.
15
3-4 November 2014
18 November 2014
30 Desember 2014
OJK selenggarakan pelaksanaan Seminar Internasional Keuangan Syariah 2014 di Surabaya.
OJK gelar Risk and Governance Summit 2014.
Ketua Dewan Komisioner OJK menutup perdagangan Indeks Harga Saham Gabungan yang juga dihadiri oleh Wapres RI Jusuf Kalla beserta jajaran ADK.
19 Desember 2014 OJK bersama LJK menggelar acara peluncuran Layanan Keuangan Mikro di Desa Karangsong, Indramayu, Jawa Barat. f L I N TA S WA KT U OJ K 2 0 1 4 f
16
f L I N TA S WA KT U OJ K 2 0 1 4 f
17
f L I N TA S WA KT U OJ K 2 0 1 4 f
18
2014
f L I N TA S WA KT U OJ oj K k 2014 f
JANUARI2014 < 1 Januari 2014
Pengaturan dan pengawasan perbankan beralih ke OJK. OJK beroperasi penuh sebagai pengatur dan pengawas jasa keuangan.
3 Januari 2014
OJK menerbitkan Surat Edaran OJK No.18/SEOJK.04/2013 tentang Kriteria Pernyataan Tertulis oleh OJK dan Tata Cara Penentuan Nilai Aset Pemodal yang Hilang dan menerbitkan Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-70/D.04/2013 tentang Penetapan Batasan Paling Tinggi untuk Setiap Pemodal dan Setiap Kustodian.
7 Januari 2014
Pertemuan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dengan Dewan Komisioner OJK dan Gubernur BI membahas koordinasi antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, terkait penyerahan wewenang pengawasan lembaga keuangan oleh OJK.
f L I N TA S WA KT U oj k 2 0 1 4 f
19
JANUARI2014 17 Januari 2014
20
OJK menyelenggarakan acara Pertemuan Tahunan Eksekutif Sektor Jasa Keuangan. Pada 2014 ini OJK terus memperkuat fungsi intermediasi dan menjaga stabilitas sektor jasa keuangan ke sektor produktif, termasuk yang berbasis ekspor untuk menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi nasional.
f L I N TA S WA KT U oj k 2 0 1 4 f
24 Januari 2014 OJK menetapkan tarif premi dalam Surat Edaran OJK Nomor SE-06/D.05/2013 Tanggal 31 Desember 2013 memuat perihal tarif asuransi kendaraan bermotor yang dibagi menjadi tiga wilayah: pengaturan tarif asuransi properti yang mengacu 120 kode okupasi bangunan, pengaturan tarif risiko banjir, dan tarif untuk asuransi gempa bumi.
Ditanggal ini OJK juga menetapkan tarif premi asuransi. OJK menetapkan tarif premi asuransi serta ketentuan biaya akuisisi dan imbauan kepada pelaku industri asuransi dan masyarakat pemegang polis. Ketentuan ini berlaku pada lini usaha asuransi kendaraan bermotor dan harta benda, serta jenis risiko khusus meliputi banjir, gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami.
f L I N TA S WA KT U oj k 2 0 1 4 f
21
FEBRUARI2014
22
3 Februari 2014 OJK Dialogue dengan tema “Strengthening Indonesia’s Financial Sistem” di Hotel Four Season.
f L I N TA S WA KT U oj k 2 0 1 4 f
4 Februari 2014 OJK luncurkan Roadmap Tata Kelola Perusahaan Indonesia (Roadmap Good Corporate Governance) khusus untuk Emiten dan Perusahaan Publik. Peta Arah Tata Kelola Perusahaan ini disusun bersama seluruh pemangku kepentingan Tata Kelola Perusahaan di Indonesia, didukung IFC, anak perusahaan Bank Dunia.
23
f L I N TA S WA KT U oj k 2 0 1 4 f
FEBRUARI2014
12 Februari 2014 24
MoU OJK dengan BKKBN pada acara Rapat Kerja Nasional BKKBN.
f L I N TA S WA KT U oj k 2 0 1 4 f
25
16 Februari 2014 OJK meresmikan sistem Pelayanan Konsumen Terintegrasi berfasilitas trackable dan traceable. Sistem tersebut untuk meningkatkan pelayanan konsumen yang lebih efektif, cepat, dan responsif terhadap setiap pengaduan dan pertanyaan konsumen. Diharapkan Layanan Konsumen OJK dapat lebih transparan dan akuntabel kepada publik.
f L I N TA S WA KT U oj k 2 0 1 4 f
FEBRUARI2014
26
20 Februari 2014 MoU OJK dengan Kemendagri.
f L I N TA S WA KT U oj k 2 0 1 4 f
27
25 Februari 2014
24 Februari 2014 Serah terima jabatan Kantor Regional I
OJK terbitkan dua peraturan terkait Perlindungan Konsumen di sektor jasa keuangan. Tujuan pengaturan ini adalah untuk menciptakan mekanisme penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan yang cepat, murah, adil, dan efisien serta tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan.
f L I N TA S WA KT U oj k 2 0 1 4 f
MARET2014
28
f L I N TA S WA KT U OJ K 2 0 1 4 f
12-14 Maret 2014 Acara Legal Expo dan Debat di UPH.
27 Maret 2014 Otoritas Jasa Keuangan yang diwakili Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad hadir sebagai anggota penuh dalam pertemuan The Islamic Financial Services Board (IFSB) yang berlangsung di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam. Keanggotaan penuh untuk OJK sebelumnya diusulkan pada pertemuan IFSB tahun 2013 lalu. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad mengatakan pengembangan pengawasan industri keuangan syariah akan segera mengacu pada aturan-aturan yang ditetapkan di internasional termasuk penerapan manajemen risiko asuransi syariah (Takaful).
f L I N TA S WA KT U oj k 2 0 1 4 f
29
APRIL2014
30
3 April 2014
8 April 2014
13 April 2014
Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan peraturan dan surat edaran terkait Pungutan OJK kepada pelaku sektor jasa keuangan sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh OJK yang dikeluarkan Pemerintah pada 12 Februari 2014.
Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan Peraturan OJK Nomor 4/POJK.04/2014 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan (POJK). Peraturan ini dikeluarkan sebagai bagian dari pelaksanaan Pasal 8 huruf i UndangUndang Nomor 21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
OJK-IDB perkuat sektor Keuangan Syariah dan Keuangan Mikro. OJK akan memperkuat kelanjutan program partnership dengan The Islamic Development Bank, khususnya di sektor jasa keuangan syariah dan keuangan mikro. Hal ini sesuai komitmen pembiayaan dan bantuan teknis IDB kepada Pemerintah RI melalui Member Country Partnership Strategy (MCPS) Indonesia 2011-2014.
f L I N TA S WA KT U OJ K 2 0 1 4 f
17 April 2014 Otoritas Jasa Keuangan menekankan fungsi perencanaan keuangan dalam memberikan rekomendasi kepada klien wajib menjelaskan manfaat, biaya dan risiko terhadap produk dan layanan di sektor jasa keuangan. OJK mendorong perencana keuangan menegakkan kode etik dan melaksanakan tata kelola yang baik (good governance).
15 April 2014 GRC Forum 2014 di Grand Hyaat Jakarta
f L I N TA S WA KT U oj k 2 0 1 4 f
31
APRIL2014 24 April 2014 OJK bekerjasama dengan German Agency for International Cooperation dan Asosiasi Asuransi Syariah menggelar Microtakaful Conference Indonesia sebagai bagian dari program pengembangan asuransi mikro syariah. Program ini bertujuan membangun komitmen bersama untuk mengembangkan asuransi mikro syariah di Tanah Air.
32
17 April 2014 Pengalihan hibah. OJK melakukan penandatanganan Akta Hibah Pengalihan Aset Sistem Pelaporan Elektronik (SPE) Emiten atau Perusahaan Publik
f L I N TA S WA KT U OJ K 2 0 1 4 f
MEI2014 < 5 Mei 2014
Penandatanganan SKB antara Mahkamah Agung, BI dan OJK di Hotel Borobudur.
33
f L I N TA S WA KT U OJ K 2 0 1 4 f
MEI2014
34
14 Mei 2014
13 Mei 2014 OJK selenggarakan Diskusi Strategi dan Penanganan Kejahatan Perbankan Berbasis Teknologi Informasi. OJK selenggarakan Diskusi Strategi dan Penanganan Kejahatan Perbankan Berbasis Teknologi Informasi. Dalam kesempatan ini, Muliaman menjelaskan proses globalisasi dan perkembangan sektor keuangan yang pesat didukung dengan semakin berkembangnya teknologi informasi telah menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis, dan saling terkait antara satu subsektor keuangan dengan yang lain.
f L I N TA S WA KT U oj k 2 0 1 4 f
OJK minta bank tingkatkan keamanan dana nasabah, mengingat maraknya tindak kejahatan di bidang perbankan yang berpotensi merugikan nasabah dan perbankan di masa itu.
26 Mei 2014 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menandatangani Kesepakatan Bersama (MoU) tentang Peningkatan Peran Lembaga Jasa Keuangan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Melalui Pengembangan Jasa Keuangan Berkelanjutan. Penandatanganan MoU dilakukan oleh Menteri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya dan Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad.
f L I N TA S WA KT U oj k 2 0 1 4 f
35
MEI2014
36
26 Mei 2014 MoU OJK dengan IFC, anak perusahaan Bank Dunia, tentang Sustainable Finance
30 Mei 2014 Laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan OJK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
f L I N TA S WA KT U oj k 2 0 1 4 f
JUNI2014 5 Juni 2014
5 JUNI 2014 OJK, BI, dan MA bekerjasama menggelar pelatihan hakim di bidang Kebanksentralan dan Sektor Jasa Keuangan di Hotel Borobudur, Jakarta. Ketua DK OJK Muliaman D. Hadad mengatakan keputusan bersama tersebut untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta penyelenggaraan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang Kebanksentralan dan sektor jasa keuangan lainnya.
f L I N TA S WA KT U oj k 2 0 1 4 f
OJK menerbitkan Surat Edaran Nomor 9/ SEOJK.04/2014 tentang Perubahan atas Surat Edaran Ketua Bapepam dan LK Nomor SE-16/ BL/2012 tentang Penjelasan Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.D.3 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Perantara Pedagang Efek.
13 Juni 2014 OJK perluas kerjasama dengan FSA Jepang. OJK Japan FSA menandatangani naskah kerjasama yang tertuang dalam bentuk Exchange of Letter for Cooperation (pertukaran nota kerjasama) tahap kedua. Perluasan cakupan kerjasama ini meliputi sektor jasa keuangan, yakni sektor Perbankan, Pasar Modal, serta sektor Industri Keuangan NonBank.
37
JUNI2014
38
16 Juni 2014 Pertemuan antara para pimpinan BI dengan para pimpinan OJK.
f L I N TA S WA KT U OJ K 2 0 1 4 f
39
19 Juni 2014 Penandatanganan Nota Kesepahaman OJK dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam koordinasi perlindungan konsumen produk dan layanan sektor jasa keuangan berbasis teknologi informasi dan telekomunikasi.
f L I N TA S WA KT U OJ K 2 0 1 4 f
27 Juni 2014 OJK menyampaikan perkembangan keuangan Syariah dalam Pertemuan Tahunan IDB.
JULI2014
40
11 Juli 2014 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyepakati Nota Kesepahaman dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang koordinasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (UU LKM).
f L I N TA S WA KT U oj k 2 0 1 4 f
41
15 Juli 2014 Nota Kesepahaman Otoritas Jasa Keuangan dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. OJK dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sepakat melakukan kerjasama mengenai Pengaturan dan Pengawasan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Sektor Jasa Keuangan.
f L I N TA S WA KT U OJ K 2 0 1 4 f
JULI2014 18 Juli 2014 >
42
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyepakati kesepahaman tentang koordinasi dan kerjasama dalam rangka keterkaitan pelaksanaan fungsi dan tugas Otoritas Jasa Keuangan dengan Lembaga Penjamin Simpanan.
f L I N TA S WA KT U oj k 2 0 1 4 f
24 Juli 2014 24 Juli 2014 OJK terbitkan Surat Edaran Kewajiban Penyampaian Laporan kepada OJK selama hari libur. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal telah menerbitkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 11/SEOJK.04/2014 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Pengumuman kepada Masyarakat oleh Pelaku Pasar Modal yang Batas Waktunya Jatuh Pada Hari Libur, Jakarta.
OJK mengeluarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi dalam rangka Pemasaran Produk dan atau Layanan Jasa Keuangan. SE-OJK tersebut merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tanggal 6 Agustus 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang efektif akan berlaku efektif sejak 6 Agustus 2014. SE ini mengatur bahwa penawaran oleh PUJK harus menggunakan data yang telah disetujui oleh konsumen atau masyarakat yang bersedia dihubungi melalui sarana SMS, telepon atau e-mail.
f L I N TA S WA KT U OJ K 2 0 1 4 f
43
AGUSTUS2014
44
< 11 Agustus 2014 OJK bentuk Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah. Dewan Komisioner OJK telah menetapkan Peraturan DK OJK tentang pembentukan Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan koordinasi yang efektif serta sinergi secara eksternal dan internal baik lintas lembaga, maupun lintas sektor.
f L I N TA S WA KT U OJ K 2 0 1 4 f
13 Agustus 2014
<14 Agustus 2014
Sehubungan banyakya pemberitaan yang berhubunga dengan program Manusia Membantu Manusia (MMM) Indonesia atau juga disebut sebagai Komunitas Mavrodian Indonesia dan Mavrodi Mondial Moneybox, OJK menyampaikan kepada masyarakat bahwa program MMM merupakan suatu social financial networking dan bukan termasuk cakupan investasi karena tidak ada underlying investasinya
Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK menerima kunjungan FSA Vietnam.
45
14 Agustus 2014 Otoritas Jasa Keuangan bekerjasama dengan Self Regulatory Organization selaku otoritas Pasar Modal mengadakan Peringatan 37 Tahun diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia. Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 52 Tahun 1976, Pasar Modal diaktifkan kembali pada 10 Agustus 1977. Kegiatan yang dilakukan dengan mengadakan serangkaian acara sosialisasi dan edukasi ini juga didukung oleh pelaku Pasar Modal di Indonesia.
f L I N TA S WA KT U oj k 2 0 1 4 f
AGUSTUS2014
46
14 Agustus 2014 Bilateral dialog antara OJK dengan Jakarta Japan Club Committee.
f L I N TA S WA KT U OJ K 2 0 1 4 f
14 Agustus 2014
47
Kunjungan Parlemen Korea Selatan ke OJK.
f L I N TA S WA KT U oj k 2 0 1 4 f
AGUSTUS2014
48
f L I N TA S WA KT U OJ K 2 0 1 4 f
17 Agustus 2014 Upacara bendera HUT RI 17 Agustus 2014.
49
f L I N TA S WA KT U oj k 2 0 1 4 f
AGUSTUS2014
26 Agustus 2014 50
Peresmian “Kelompok Kerja Peningkatan Peran Lembaga Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Melalui Pengembangan Jasa Keuangan Berkelanjutan (Pokja Pembiayaan Berkelanjutan) Periode 20142019” sebagai amanat dari Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani Ketua DK OJK dan Menteri Lingkungan Hidup pada 26 Mei lalu tentang Peningkatan Peran Lembaga Jasa Keuangan dalam Rangka Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Melalui Pengembangan Jasa Keuangan Berkelanjutan.
f L I N TA S WA KT U OJ K 2 0 1 4 f
51
28 Agustus 2014 Pembukaan Indonesian Banking EXPO 2014 di JICC.
f L I N TA S WA KT U OJ K 2 0 1 4 f
SEPTEMBER2014 8-9 September 2014 > 52
3 September 2014 Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) OJK dengan BPKP dalam rangka meningkatkan kepatuhan lembaga jasa keuangan, penegakan hukum di sektor jasa keuangan, dan pendampingan satuan kerja.
OJK perkuat perlindungan konsumen melalui pengawasan market conduct. OJK gelar Seminar Internasional Market Conduct ”A New Era of Conduct Supervision: ConsequenceChallenges-Oportunities” di Nusa Dua Bali, diikuti lebih dari 300 peserta dengan mengundang narasumber dari WorldBank, Australian Securities and Investment Commission (ASIC), Australia Indonesia Partnership for Economic Governments (AIPEG), Bank Negara Malaysia, Pakar dan Akademisi, dan Pengamat Kebijakan Publik. Termasuk di dalamnya dilakukan workshop untuk melakukan penilaian terhadap conduct risk.
f L I N TA S WA KT U oj k 2 0 1 4 f
22-25 September 2014 OJK dan CBRC menandatangani PreMemorandum of Understanding (MoU) dalam pengawasan industri jasa keuangan. Ketua OJK Muliaman dan Ketua CBRC Shang Fulin sepakat untuk membangun kerjasama dalam pengawasan industri jasa keuangan di dua negara tersebut. Kerjasama ini akan disusun atas dasar prinsip hubungan timbal balik yang seimbang dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.
25 September 2014
< 30 September 2014
OJK minta aturan basel lebih mudah dipahami dalam acara International Conference of Banking Supervision (ICBS) di Tianjin, Republic Rakyat China, yang diselenggarakan oleh China Banking Regulatory Commission (CBRC) bekerjasama dengan Basel Committee on Banking Supervision (BCBS).
OJK tetapkan batas atas suku bunga dana perbankan. Otoritas Jasa Keuangan meningkatkan upaya pengawasan terhadap penghimpunan dana dan likuiditas perbankan. Upaya ini ditujukan untuk mencegah dampak negatif terjadinya persaingan suku bunga dana perbankan saat ini. Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Sandi Negara sepakat menjalin kerjasama melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang Penyelenggaraan Persandian di Otoritas Jasa Keuangan.
f L I N TA S WA KT U oj k 2 0 1 4 f
53
OKTOBER2014 8 Oktober 2014 Otoritas Jasa Keuangan bekerjasama dengan Bank Indonesia, Bursa Efek Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI, Kementerian BUMN RI, Komite Nasional Kebijakan Governance, serta Ikatan Akuntan Indonesia menyelenggarakan Annual Report Award 2013 (ARA 2013). Acara ini diselenggarakan untuk mendukung terciptanya tata kelola perusahaan yang baik di Indonesia.
54
14-15 Oktober 2014 > OJK dorong penyiapan Sumber Daya Manusia Sektor Keuangan Syariah yang berkualitas. OJK melaksanakan inisiatif penyelenggaraan Forum Riset Keuangan Syariah (FRKS) 2014 bekerjasama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) yang ditunjuk sebagai host university. FRKS 2014 dilaksanakan pada tanggal 14 - 16 Oktober 2014 bertempat di Kampus IPB Dramaga – Bogor dengan tema “Mewujudkan Industri Keuangan Syariah yang Efisien, Berdaya Saing dan Berkontribusi Lebih Besar dalam Pembangunan Ekonomi Nasional”.
f L I N TA S WA KT U oj k 2 0 1 4 f
31 Oktober 2014 OJK telah menindaklanjuti sebanyak 26.204 layanan yang terdiri atas 2.772 pengaduan, 3.229 penerimaan informasi, dan 20.203 penyampaian informasi.
30 Oktober 2014 OJK selenggarakan Pasar Asuransi Mikro. Pasar Asuransi Mikro Indonesia adalah kegiatan yang merupakan bagian dari program pengembangan asuransi mikro yang telah menjadi komitmen OJK, AAUI, AAJI, dan AASI sebagai upaya meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap produk asuransi.
f L I N TA S WA KT U oj k 2 0 1 4 f
Pertemuan pertama Presiden RI Joko Widodo dengan Dewan Komisioner OJK, dihadiri oleh Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro
55
NOVEMBER2014 3-4 November 2014
56
Otoritas Jasa Keuangan menggelar pelaksanaan Seminar Internasional Keuangan Syariah 2014 di Surabaya. Seminar dengan tema “An Integrated Development of Islamic Finance Towards Financial Stability and Sustainable Economic Development” diharapkan bisa mengungkap berbagai persoalan terkait penerapan keuangan syariah
10 November 2014 Soft opening OJK institute
f L I N TA S WA KT U oj k 2 0 1 4 f
11 November 2014 OJK menandatangani nota kesepahaman dengan DSN-MUI sebagai landasan kerjasama pengembangan sektor jasa keuangan syariah yang tumbuh stabil dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip syariah. Kerjasama strategis ini juga mendukung pengawasan sektor jasa keuangan yang terintegrasi dan peningkatan literasi keuangan syariah serta perlindungan konsumen pada sektor jasa keuangan syariah.
11 November 2014 ADK bidang EPK OJK meresmikan gerakan edukasi keuangan untuk kaum perempuan WISE (Women Investment Series).
f L I N TA S WA KT U oj k 2 0 1 4 f
57
NOVEMBER2014
12 November 2014 Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad serta anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Kusumaningtuti S. Soetiono bertemu Menkominfo Rudi Antara, membahas pemanfaatan teknologi dan komunikasi untuk perluasan akses keuangan, pengawasan terhadap data center, dan peningkatan perlindungan masyarakat di jasa keuangan.
58
12 November 2014 Gerakan Nasional Cinta (GeNTa) Pasar Modal. Peluncuran program Genta sendiri dihadiri 5.066 mahasiswa dari 27 perguruan tinggi yang juga sudah menjadi investor di pasar modal melalui Single Investor Identification (SID). Dalam acara tersebut juga diperkenalkan tagline ‘cerdas investasiku cerah masa depanku’ dan peluncuran produk Sahamku dan Reksadanaku senilai Rp100.000. f L I N TA S WA KT U oj k 2 0 1 4 f
14 November 2014 OJK menggelar Malam Penghargaan Karya Tulis dan Foto Jurnalistik 2014 di Galeri Foto Jurnalistik Antara, Jakarta. Gelaran lomba artikel dan foto jurnalistik OJK ini akan dilakukan setiap tahun untuk terus mendukung dan mengapresiasi kerja dan karya para jurnalis di seluruh Tanah Air.
59
15 November 2014 Pemberian hadiah dan penghargaan kepada juara lomba foto dan penulisan jurnalis.
18 November 2014 OJK menyelenggarakan Risk and Governance Summit 2014. RGS kali ini bertemakan “Passion to Governance: Implementing Strategy into Action”, sesuai dengan semangat dan keinginan untuk segera menerapkan governance secara nyata di seluruh sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya di industri jasa keuangan.
19 November 2014 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan 20 (dua puluh) kebijakan yang terdiri dari 6 (enam) POJK di bidang Perbankan, 7 (tujuh) POJK di bidang Pasar Modal, 7 (tujuh) POJK di bidang Industri Keuangan Non Bank (IKNB).
f L I N TA S WA KT U OJ K 2 0 1 4 f
NOVEMBER2014 21 November 2014
60
Pertemuan Dewan Komisioner OJK dengan Menteri Kelautan dan Perikanan membahas berbagai program di bidang kelautan dan perikanan, semisal peran industri sektor jasa keuangan terhadap nelayan dan perikanan yang akan dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Otoritas Jasa Keuangan.
f L I N TA S WA KT U OJ K 2 0 1 4 f
61
25 November 2014 MoU OJK dan Polri tentang Kerjasama Penanganan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan. Nota kesepahaman ini merupakan amanat dari UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang mengamanatkan OJK untuk melaksanakan fungsi penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan, meliputi tindak pidana di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dan dana pensiun.
f L I N TA S WA KT U oj k 2 0 1 4 f
NOVEMBER2014
62
25-26 November 2014 OJK gelar International Seminar on Financial Literacy for Women and MSMEs di Bali.
f L I N TA S WA KT U OJ K 2 0 1 4 f
26 November 2014 OJK raih Juara Terbaik II Anugerah Media Humas 2014, kategori Advertorial dan Kategori Stand Pameran untuk lembaga tinggi negara, yang diselenggarakan oleh Bakohumas.
63
f L I N TA S WA KT U OJ K 2 0 1 4 f
NOVEMBER2014
64
27 November 2014 Peluncuran Indonesia Bond Indeks di BEI.
f L I N TA S WA KT U oj k 2 0 1 4 f
27 November 2014 Forum Group Discussion Kemaritiman.
65
f L I N TA S WA KT U oj k 2 0 1 4 f
DESEMBER2014 1 Desember 2014 66
Pertemuan Dewan Komisioner OJK dengan Menkominfo membahas pembentukan tim teknis untuk membahas isu implementasi layanan keuangan tanpa bank (branchless banking) dan kewajiban membangun data center di dalam negeri untuk bank asing.
5 Desember 2014 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia meluncurkan Arah Jalan Keuangan Berkelanjutan (Roadmap Sustainable Finance) yang berisi paparan rencana kerja program keuangan berkelanjutan untuk industri jasa keuangan di bawah pengawasan OJK, yaitu perbankan, pasar modal dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB). Peluncuran dihadiri oleh Menteri Lingkungan Hidup DR. Ir. Siti Nurbaya, MSc dan Ketua Dewan Komisioner OJK DR.Muliaman D.Hadad, SE, MPA.
f L I N TA S WA KT U OJ K 2 0 1 4 f
9 Desember 2014 Kunjungan US Business Council ke OJK
67
9-11 Desember 2014 Pendidikan jurnalistik keuangan OJK angkatan ke-1 untuk kalangan media.
f L I N TA S WA KT U OJ K 2 0 1 4 f
DESEMBER2014
68
18 Desember 2014 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Lembaga Jasa Keuangan (LJK) menggelar acara peluncuran Layanan Keuangan Mikro bertempat di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di desa Karangsong, Indramayu Jawa Barat, sebuah desa dengan jumlah nelayan terbesar di Pantura Jawa Barat.
f L I N TA S WA KT U OJ K 2 0 1 4 f
69
19 Desember 2014 OJK gelar KOmpetisi INklusi KeUangan (KOINKU) dalam rangka mewujudkan sektor jasa keuangan yang stabil, yang ditandai dengan akses keuangan yang mudah didapatkan oleh masyarakat sehingga dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi peningkatan taraf hidup konsumen dan/atau masyarakat. Kompetisi yang pendaftarannya ditutup pada tanggal 30 November 2014 ini diikuti oleh 192 peserta yang terdiri dari 97 akademisi, 74 wakil umum dan 21 PUJK.
f L I N TA S WA KT U OJ K 2 0 1 4 f
DESEMBER2014
70
20-21 Desember 2014 Berlokasi di JIExpo Kemayoran, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Lembaga Jasa Keuangan (LJK) menyelenggarakan Kegiatan Pasar Keuangan Rakyat sebagai rangkaian acara Peluncuran Layanan Keuangan Mikro di Desa Karangsong, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat.
30 Desember 2014 Penutupan Sementara Bursa Saham di Bursa Efek Indonesia Jakarta oleh Wakil Presiden Republik Indonesia.
23 Desember 2014 Pertemuan Presiden RI Jokowi dengan Ketua Dewan Komisioner OJK, Gubernur BI Agus Martowardojo, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menko Perekonomian Sofyan Djalil membahas pertumbuhan ekonomi ke depan.
f L I N TA S WA KT U OJ K 2 0 1 4 f
NAWA CITA Menghadirkan Kembali Negara untuk Melindungi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman Pada Seluruh Warga Negara. Membuat Pemerintah Tidak Absen Dengan Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis, dan Terpercaya. Membangun Indonesia Dari Pinggiran Dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa Dalam Kerangka Negara Kesatuan. Menolak Negara Lemah Dengan Melakukan Reformasi Sistem dan Penegakan Hukum yang Bebas Dari Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya. Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia. Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Dengan Menggerakkan Sektor-Sektor Strategis Ekonomi Domestik. Melakukan Revolusi Karakter Bangsa. Memperteguh Ke-Bhineka-an dan Memperkuat Restorasi Sosial Indonesia. f L I N TA S WA KT U OJ K 2 0 1 4 f
71
DAFTAR POJK - PER 29 DESEMBER 2014 (TOTAL 42 POJK) NO
NO POJK
JUDUL
TAHUN 2013
72
1
Nomor: 1/POJK.07/2013
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
2
Nomor: 2/POJK.04/2013
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik dalam Kondisi Lain
3
Nomor: 3/POJK.05/2013
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank
4
Nomor: 4/POJK.05/2013
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan IKNB
5
Nomor: 5/POJK.05/2013
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
TAHUN 2014 6
Nomor 1/POJK.07/2014
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa
7
Nomor 2/POJK.05/2014
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian
8
Nomor 3/POJK.02/2014
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan
9
Nomor 4/POJK.04/2014
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan
10
Nomor 5/POJK.05/2014
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjaminan
11
Nomor 6/POJK.05/2014
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan
12
Nomor 7/POJK.05/2014
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pemeriksaan Lembaga Penjaminan
13
Nomor 8/POJK.03/2014
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
14
Nomor 9/POJK.05/2014
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pembubaran dan Likuidasi Dana Pensiun
15
Nomor 10/POJK.05/2014
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank
16
Nomor 11/POJK.05/2014
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank
17
Nomor 12/POJK.05/2014
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro
f L I N TA S WA KT U OJ K 2 0 1 4 f
18
Nomor 13/POJK.05/2014
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro
19
Nomor 14/POJK.05/2014
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro
20
Nomor 15/POJK.04/2014
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Laporan Bulanan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset
21
Nomor 16/POJK.03/2014
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
22
Nomor 17/POJK.03/2014
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan
23
Nomor 18/POJK.03/2014
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan
24
Nomor 19/POJK.03/2014
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif
25
Nomor 20/POJK.03/2014
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Bank Perkreditan Rakyat
26
Nomor 21/POJK.03/2014
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah
27
Nomor 22/POJK.04/2014
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Pasar Modal
28
Nomor 23/POJK.04/2014
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pedoman Penerbitan dan Pelaporan Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi Dalam Rangka Pembiayaan Sekunder Perumahan
29
Nomor 24/POJK.04/2014
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajer Investasi
30
Nomor 25/POJK.04/2014
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perizinan Wakil Manajer Investasi
31
Nomor 26/POJK.04/2014
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa
32
Nomor 27/POJK.04/2014
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek
33
Nomor 28/POJK.05/2014
Peraturan OJK tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan
34
Nomor 29/POJK.05/2014
Peraturan OJK tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan
35
Nomor 30/POJK.05/2014
Peraturan OJK tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan
36
Nomor 31/POJK.05/2014
Peraturan OJK tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah
37
Nomor 32/POJK.04/2014
Peraturan OJK tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
38
Nomor 33/POJK.04/2014
Peraturan OJK tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik
39
Nomor 34/POJK.04/2014
Peraturan OJK tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik
40
Nomor 35/POJK.04/2014
Peraturan OJK tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik
41
Nomor 36/POJK.04/2014
Peraturan OJK tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk
42
Nomor 37/POJK.04/2014
Peraturan OJK tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas
* File ini dapat diunduh di www.OJK.go.id f L I N TA S WA KT U OJ K 2 0 1 4 f
73
Fokus OJK Tahun 2015 74 Untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi OJK, Pada tahun 2015 OJK akan berfokus pada 10 poin penting antara lain : 1. Penguatan Pengawasan SJK Penguatan pengawasan SJK dilakukan melalui pelaksanaan pengawasan terintegrasi terhadap group konglomerasi yang telah ditetapkan. Selain itu juga dilakukan pengembangan infrastruktur sistem informasi OJK yang mendukung kegiatan pengawasan OJK serta pelaporan dari Lembaga Jasa Keuangan. 2. Layanan Perizinan Prima Layanan perizinan prima difokuskan pada tingkat penyelesaian perizinan atas permohonan yang dilakukan oleh LJK tepat waktu sesuai dengan SLA yang telah disepakati 3. Pendalaman Pasar Pendalaman pasar keuangan dilakukan melalui OJK melalui monitoring pelaksanaan pencapaian kredit sesuai dengan target RBB untuk f L I N TA S WA KT U OJ K 2 0 1 4 f
sektor perbankan, % Pertambahan Jumlah Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) yang Melakukan Pemasaran Produk Pengelola Investasi untuk sektor pasar modal dan % Peningkatan Cakupan Program Asuransi Mikro untuk Sektor IKNB 4. Peningkatan Akses Keuangan Peningkatan akses keuangan difokuskan melalui kegiatan pengaturan dan sosialisasi yang mendukung Kenaikan % Indeks inklusifitas Produk/Jasa Keuangan serta kegiatan pendalaman pasar keuangan (Market Depeening). 5. Pengembangan SJK Syariah Pengembangan SJK syariah difokuskan pada pengaturan dan pengawasan yang mendukung pencapaian target pembiayaan syariah (Sektor Perbankan), Pertambahan produk pasar modal syariah (Pasar Modal), & Pertumbuhan asset IKNB syariah. 6. Penguatan Ekonomi kerakyatan Penguatan ekonomi kerakyatan
difokuskan melalui kegiatan Peningkatan Cakupan Program Asuransi Mikro, Pelaksanaan Program Peningkatan Kapasitas Industri Asuransi Nasional dan Tingkat Penyelesaian Kajian Mengenai Pasar Keuangan dan Ketahanan SJK. 7. Peningkatan Daya Saing Menghadapi MEA Peningkatan daya saing menghadapi MEA dicapai melalui Penyelesaian kegiatan dalam rangka penguatan ketahanan & daya saing SJK dalam rangka MEA (Sektor Perbankan), % Pelaksanaan Program Penguatan Infrastruktur Book Building Online di Pasar Perdana sesuai rencana (Sektor Pasar Modal), dan % Pelaksanaan Program Peningkatan Kapasitas Industri Asuransi Nasional (Sektor IKNB): 8. Program Recycle Program kerja recycling sesuai kebutuhan dari industri, asosiasi dan individu perusahaan meliputi: a. Program kerja dalam rangka capacity building f L I N TA S WA KT U OJ K 2 0 1 4 f
b. Penguatan organisasi kelembagaan c. Pendalaman pasar keuangan d. Penguatan daya saing industri jasa keuangan Indonesia dalam menghadapi MEA Penguatan infrastruktur pengawasan keuangan e. Penguatan sistem informasi 9. Peningkatan Perlindungan Konsumen Peningkatan perlindungan konsumen difokuskan OJK melalui tingkat penyelesaian Pembangunan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif di Sektor Jasa Keuangan serta peningkatan % tingkat penyelesaian pengaduan konsumen. 10. Penguatan Kapasitas Governance OJK Penguatan kapasitas governance OJK dicapai melalui tingkat implementasi governance di OJK, Predikat WTP pada laporan keuangan OJK dan tingkat internalisasi nilai strategis OJK.
75
KR 5
KANTOR OJK DAERAH
76
KR 6 KR 1 KR 2
KR 3
KR 4
f L I N TA S WA KT U OJ K 2 0 1 4 f
KR 1 JAKARTA Banjarmasin Bandar Lampung Pontianak Samarinda Palangkaraya
KR 3 SURABAYA
KR 2 BANDUNG
Denpasar Kupang Mataram Malang Kediri Jember
Cirebon Tasikmalaya
77 KR 5 MEDAN
KR 4 Semarang
Banda Aceh Padang Batam Pekanbaru Jambi Bengkulu
Solo Yogyakarta Purwokerto Tegal
KR 6 MAKASSAR Jayapura Ambon Manado Palu Kendari
f L I N TA S WA KT U OJ K 2 0 1 4 f
ALAMAT KANTOR REGIONAL DAN KANTOR OJK
78
Kontak OJK Layanan Konsumen: (Kode Area) – 1 500 655 Humas Pusat: (021)-385 8001 Kantor Regional I Jakarta, Lampung dan Kalimantan
Jakarta
Menara Radius Prawiro Lantai 2 Kompleks Perkantoran Bank Indonesia Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta Pusat 10350 Telp. (021) 500 655 Fax. (021) 386 6032 Email:
[email protected]
Jakarta
Gedung Sumitro Djodjohadikusumo Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4, Jakarta 10710 Telp. (021) 385 8001
Jakarta
Tasikmalaya
Jl. Sutisna Senjaya No. 19 Tasikmalaya 46112 Telp. (0265) 729 6009 Fax. (0265) 729 6057
Pontianak
Kantor Regional III Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara
Jl. Ahmad Yani No. 2 Pontianak 78124 Telp. (0561) 570 243 & (0561) 570 222 Fax. (0561) 810 0900
Surabaya
Palangkaraya
Denpasar
Jl. Lambung Mangkurat No. 15 Banjarmasin 70111 Telp. (0511) 671 2010 Fax. (0511) 336 7021
Jl. Diponegoro No. 11 Palangkaraya 73111 Telp. (0536) 324 2478 & (0536) 324 2479 Fax. (0536) 420 0344
Jl. Letda Tantular No. 4 Renon Denpasar 80234 Telp. (0361) 849 7074 & (0361) 849 7075 Fax. (0361) 849 7466
Bandar Lampung
Kantor Regional II Jawa Barat
Malang
Kantor Pusat Bidakara Menara Bidakara I Lantai 7-8 Jl. Jend Gatot Subroto Kav 71-73, Jakarta 12870 Telp. (021) 8370 4963 Fax: (021) 8878 2180
Banjarmasin
Jl. Hasanuddin No. 38 Bandar Lampung 35211 Telp. (0721) 486 021 & (0721) 486 027 Fax. (0721) 803 1199
Samarinda
Jl. Gajah Mada No. 1 Samarinda 75122 Telp. (0541) 727 2705 & (0541) 727 2706 Fax. (0541) 4103 000
Bandung
Jl. Braga No. 108 Bandung 40111 Telp. (022) 426 8709 Fax. (022) 421 4353
Cirebon
Jl. Yos Sudarso No. 5-7 Cirebon 45111 Telp. (0231) 830 0597 Fax. (0231) 833 2597
f L I N TA S WA KT U oj k 2 0 1 4 f
Jl. Pahlawan No. 105 Surabaya 60174 Telp. (031) 355 1721 Fax. (031) 353 6839
Jl. Kawi No. 17 Malang 65166 Telp. (0341) 363 150 Fax. (0341) 357 177
Kupang
Jl. Frans Seda, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo Kupang 85111 Telp. (0380) 855 4555 Fax. (0380) 855 4528
Kediri
Purwokerto
Bengkulu
Jayapura
Nusa Tenggara Barat
Tegal
Batam
Manado
Jember
Kantor Regional V Sumatera
Palembang
Ambon
Jl. Brawijaya No. 2 Kediri Telp. (0354)741 8058&(0354)684 448 Fax. (0354) 741 8700 Jl. Pejanggik No. 2 Mataram 83126 Telp. (0370) 630 167 Fax. (0370) 633 715
Jl. Gajah Mada No. 224 Jember 68133 Telp. (0331)483 859&(0331) 483 941 Fax. (0331) 486 800
Jl. Gerilya No. 365 Purwokerto 53116 Telp. (0281) 657 8041 Fax. (0281) 657 8042 Jl. Jend. Sudirman No. 2 Tegal Telp. (0283) 322 014 Fax. (0283) 322 025
Medan
Jl. Jend. Ahmad Yani No. 1 Bengkulu 38116 Telp. (0736) 347 094 Fax. (0736) 347 464 Jl. Engku Putri No. 1 Batam Centre Batam 29432 Telp. (0778) 468 996 & (0778) 468 997 Fax. (0778) 463 361
Kantor Regional IV Jawa Tengah
Jl. Balai Kota No. 4 Medan 20111 Telp. (061) 456 2115 Fax. (061) 456 3866, (061) 456 3867
Jl. Jend. Sudirman No. 510 Palembang Telp. (0711) 354 400 & (0711) 354 451 Fax. (0711) 375 322
Semarang
Banda Aceh
Pekanbaru
Jl. Imam Bardjo SH No. 4 Telp. (024) 864 49030 Fax. (024) 831 0323
Jl. Cut Meutia No. 15 Aceh Telp. (0651) 34209 & (0651) 34211 Fax. (0651) 28100
Solo
Jambi
Semarang
Jl. Jend. Sudirman No. 15 Solo 57111 Telp. (0271) 632 834 Fax. (0271) 788 9006
Yogyakarta
Jl. Ipda Tut Harsono (Timoho) No. 12 Yogyakarta 55121 Telp. (0274) 642 9170-71 Fax. (0274) 642 9890
Jl. Jend. Ahmad Yani No. 14 Telanaipura Jambi 36122 Telp. (0741) 591 2995 Fax. (0741) 591 2800
Padang
Jl. Jend. Sudirman No. 22 Padang 25128 Telp. (0751) 890 033 Fax. (0751) 892 299
Jl. Jend. Sudirman No. 464 Pekanbaru Telp. (0761) 787 4564 & (0761) 787 4565 Fax. (0761) 787 0260 Kantor Regional VI Sulawesi, Papua dan Maluku
Makassar
Jl. Jend. Sudirman No. 3 Makassar 90133 Telp. (0411) 368 0023 & (0411) 363 5333 Fax. (0411) 362 0964
f L I N TA S WA KT U OJ K 2 0 1 4 f
Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 9 Jayapura Telp. (0967) 522 466 Fax. (0967) 537 233 Jl. 17 Agustus No. 56 Manado Telp. (0431) 859 123 & (0431) 848 123 Fax. (0431) 848 122 Jl. Said Perintah No. 21-22 Ambon 97124 Telp. (0911) 315 700 Fax. (0911) 347 487
Palu
Jl. Sam Ratulangi No. 23 Palu Telp. (0451) 452 231 Fax. (0451) 454 212
Kendari
Jl. Sultan Hasanuddin No. 150 Kendari 93122 Telp. (0401) 313 1169 Fax. (0401) 312 1285
79
80
Otoritas Jasa Keuangan Gedung Soemitro Djojohadikusumo Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4, Jakarta 10710 Telp. (021) 385 8001 Fax. (021) 385 8321 www.ojk.go.id
OJKindonesia
otoritas-jasa-keuangan
@OJKindonesia
f L I N TA S WA KT U oj k 2 0 1 4 f
OJKindonesia
