ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM PEGAWAI TIDAK TETAP MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 1999 TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEMADAM KEBAKARAN DI KOTA GORONTALO Lindawaty Bantu Nur. Moh Kasim Bayu Lesmana Taruna Jurusan Ilmu Hukum
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Perlindungan Hukum Pegawai Tidak Tetap Menurut Undang-Undang No.43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran Di Kota Gorontalo dan faktor-faktor apa yang menjadi penghambat Pemerintah Kota dalam memberikan Perlindungan Hukum Pegawai Tidak Tetap. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif empiris. Dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. lokasi penelitian ini di Badan Penangulangan Bencana Daerah pada Unit Pelakasana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran di Kota Gorontalo. Bahan yang dipakai dalam penelitian meliputi bahan hukum primer. bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan cara observasi (pengamatan), wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memperoleh jawaban bahwa perlindungan hukum pegawai tidak tetap Menurut UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran Di belum sepenuhnya dilaksanakan. Adapun yang menjadi faktor-faktor pemerintah kota dalam memberikan perlindungan hukum Pegawai Tidak Tetap antara lain belum ada suatu peraturan yang jelas dan tegas yang mengatur Perlindungan Pegawai Tidak Tetap, kurangnya pengawasan, Sosialisasi, belum ada kebijakan. Kata Kunci: Perlindungan Hukum Pegawai Tidak Tetap
A. Pendahuluan Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar dan memiliki struktur pemerintahan yang cukup dengan berbagai permasalahannya. Efektifitas birokrasi merupakan unsur penting terbentuknya sistem kerja pemerintahan khususnya di bidang Kepegawaian. Setiap perkembangan organisasi sangat ditentukan
keberhasilannya oleh sumber daya manusia didalamnya dalam mengelola dan mengatur sumber daya yang lainnya. Dengan demikian Pegawai atau Aparatur Pemerintah sipil dalam Tata Pemerintahan Indonesia merupakan sebuah sumber daya utama di organisasi Pemerintah yang harus melayani seluruh rakyat Indonesia dalam mencapai cita-citanya yakni terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.1 Perkembangan pemerintahan perlu beberapa faktor yang mempengaruhinya baik materil maupun non materil. Pada umumnya pembentukan materil maupun non materil ditentukan oleh unsur finansial dalam pelaksanaannya disamping sumber daya manusia sebagai pengelola manajemen. Pengelolaan kepegawaian adalah untuk melayani masyarakat dalam meningkatkan pembangunan Negara, namun memenuhi pelayanan msyarakat secara menyeluruh sangatlah diakui keterbatasannya sehingga pemerintah memberikan beberapa ruang kebijakan khusus dalam mengantisipasi kekurangannya. misalnya dengan terbatasnya jumlah Pegawai Negeri Sipil dikarenakan keterbatasan anggaran maka pemerintah memberikan kewenangan kepada Pejabat yang berwenang untuk memperbantukan masyarakat yang memenuhi kualifikasi untuk diangkat menjadi Pegawai tidak tetap, hal ini di dasarkan pada Undang-Undang No.43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pasal 2 Ayat 3 yang berbunyi: “Pegawai Tidak tetap adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis professional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.”2 Ketetapan tersebut merupakan antisipasi serta Keseriusan pemerintah dalam melayani masyarakat. Agar Pegawai Tidak Tetap semangat dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat harus mendapatkan perlindungan. Perlindungan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan guna untuk menjamin dan melindungi hakhaknya untuk bisa hidup dan harus diperhatikan oleh pemerintah. 1
http://pimpusktsi.blogspot.com/2010/02/paradigma-sukwan-indonesia-tenaga.html
2
Penjelesan Undang-Undang No.43 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian pasal 2 ayat 3
Dari hasil observasi di lapangan pada tanggal 22 Agustus 2013 ada dua golongan pegawai, yaitu Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap. Pegawai Negeri Sipil berjumlah tujuh belas orang dan Pegawai Tidak Tetap ada delapan orang. Adapun yang mengalami kecelakan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 berjumlah lima orang Pegawai Tidak Tetap yang belum mendapatkan perlindungan serta perhatian dari Pemerintah Kota.3 Berdasarkan uraian tersebut maka akan dilakukan penelitian “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Pegawai Tidak Tetap menurut Undang-Undang No.43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran Di Kota Gorontalo”. Bagaimana perlindungan hukum bagi Pegawai Tidak Tetap pada Unit Pelakasana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran di Kota Gorontalo dan Faktorfaktor apa saja yang menjadi penghambat Pemerintah Kota dalam memberikan perlindungan hukum bagi Pegawai Tidak Tetap pada Unit Pelakasana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran di Kota Gorontalo ? Menurut Van Vallenhoven sebagaimna dikutip oleh SF. Marbun dan Moh. Mahmud yang dimaksudkan dengan dengan tindakan Pemerintah adalah pemeliharaan kepentingan Negara dan rakyat secara spontan dan tersendiri oleh penguasa tinggi dan rendahan.
Romijen
mengemukakan bahwa tindak
pmerintahan adalah tiap-tiap tindakan atau perbuatan atau hal-hal yang berada di luar lapangan hukum tata pemerintahan, seperti keamanan, peradilan dan lain-lain dengan maksud menimbulkan akibat hukum dalam bidang hukum administrasi.4 Pemerintah atau administrasi Negara merupakan subjek hukum atau pendukung hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Sebagai subjek hukum, pemerintah sebagaimana subjek hukum lainnya melakukan tindakan. Tindakan pemerintah dalam ranah hukum maupun tidak, yang berakibat hukum tidak dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dan kepentingan umum. Tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dibedakan atas dua, yaitu: 3
Hasil observasi di lapangan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran
4
SF. Marbun dan Moh. Mahmud. 2000. Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara. Liberty. Yogyakarta. Hal. 70-71
Tindakan hukum publik dan Tindakan hukum privat. Tindakan hukum publik adalah tindakan hukum yang didasarkan kepada ketentuan hukum publik. Sedangkan tindakan hukum privat adalah tindakan hukum yang didasarkan kepada ketentuan hukum privat. 5 1. Tindakan Hukum Pemerintah dalam hukum Publik Tindakan Hukum Pemerintah dalam bidang hukum Publik merupakan tindakan hukum sepihak yang dilakukan pemerintah dan khusus melaksanakan tugas-tugas pemerintahan berdasarkan wewenang yang luar biasa.6 Ada beberapa unsur yang terdapat dalam tindaakan hukum pemerintah dalam hukum publik, yaitu: a. Tindakan hukum Sebagai tindakan hukum, tindakan administrasi Negara melahirkan hak dan kewajiban b. Sepihak Tindakan itu harus mengatur dan memaksa, tindakan hukum adminnistrasi dilaksanakan sepihak oleh pemerintah dalam bentuk yang ditetapkan penanganannya oleh kekuatan hukum yang mengikat. c. Di bidang Pemerintahan Tidak dapat merambah ke bidang lain (legislatif atau yudikatif) walaupun dalam praktek ketiga kekuasaan tersebut sulit dipisahkan secara tegas. d. Berdasarkan wewenang luar biasa Kekuasaan
diperoleh
dari
undang-undang
yang
diberikan
khusus/istimewa pada pemerintah bukan kepada badan swasta. Menurut
Bachasan
Mustafa
menyebutkan
beberapa
ciri
atau
karakteristik yang terdapat pada jabatan atau organ pemerintahan.7
5
Irfan Fahruddin.2004. Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah, Alumni Bandung,.Hlm.63
6
Bachan Mustafa., et.al., 1979. Hukum Administrasi Negara.Alumni. Bandung.Hlm.61-66
7
Ibid, hlm. 78-79
1. Organ Pemerintahan menjalankan wewenang atas nama dan tanggung jawab sendiri atau sebagai pemikul tanggung jawab 2. Pelaksanaan wewenang dalam norma hukum administrasi, organ pemerintahan dapat bertindak sebagai pihak tergugat dalam proses peradilan. 3. Di samping sebagai pihak tergugat, organ pemerintahan, juga dapat tampil menjadi pihak penggugat. 4. Organ pemerintahan tidak memiliki harta kekayaan sendiri. Organ pemerintahan merupakan bagian (alat) dari badan hukum dengan harta kekayaannya. Dengan demikian tindakan hukum pemerintah menurut hukum publik dilakukan oleh jabatan-jabatan di pemerintahan yang memiliki kewenangan melakukan tindakan hukum atas nama dan tangggng jawab sendiri. 2. Tindakan hukum Pemerintah dalam hukum privat Administrasi Negara juga sering melakukan hubungan hukum dengan subjek hukum lain berdasarkan hukum privat. Misalnya sewa menyewa ruangan (Pasal 1548 KUHPerdata). Badan hukum mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan subjek hukum lainnya seperti manusia. Menurut Chidir Ali ada beberapa unsur dari badan hukum, yaitu: (1) Perkumpulan orang (organisasi yang teratur) (2) Dapat melakukan perbuatan hukum dalam hubungan hukum (3) Adanya harta kekayaan yang terpisah. (4) Mempunyai kepentingan sendiri (5) Mempunyai pengurus (6) Mempunyai hak-hak dan kewajiban (7) Mempunyai tujuan tertentu (8) Dapat di gugat atau menggugat di depan pengadilan 8 Pemanfaatan lembaga keperdataan memberikan keuntungan, antara lain:
8
Chidir Ali.1987.Badan Hukum, Alumni Bandung. Hlm.27
(1) Ketegangan yang disebabkan oleh tindakan yang bersifat sepihak dari pemerintah dapat dikurangi (2) Tindakan hukum perdata hamper selalu dapat memberikan jaminan kebendaan (3) Sering terjadi pada saat jalur hukum publik mengalami kebuntuaan, jalur hukum perdata memberikan jalan keluar (4) Lembaga keperdataan selalu dapat diterapkan untuk segala keperluaan karena sifatnya fleksibel dan jelas sebagai suatu instrument (5) Para pihak bebas menentukan perjanjian, walaupun pada dasarnya dibatasi undang-undang. Ketentuan undang-undang bersifat memaksa untuk bentuk perjanjian. Sementara itu isi perjanjian bergantung pada kesepakatan para pihak.9 Jenis perjanjian yang biasa dilakukan oleh pemerintah a. Perjanjian perdata biasa Macam perjanjian ini sering dilakukan pemerintah. Misalnya, jual beli alat keperluan kantor, sewa menyewa, pemborongan pekerjaan . b. Perjanjian kewenangan pemerintah Terjadi antara administrasi Negara dengan masyarakat, yang diperjanjikan mengenai cara administrasi Negara yang menggunakan wewenang pemerintahan. Pemerintah tidak dapat selamanya terikat pada perjanjian tersebut., pemerintah dibenarkan menyimpang dari perjanjian kalau terjadi perubahan dalam masyarakat yang tidak tergambarkan sebelumnya pada perjanjian. Misalnya pemborongan pekerjaan . c. Perjanjian mengenai kebijakan yang akan dilaksanakan Objek
perjanjian
tersebut adalah mengenai hak kebendaan (harta
kekayaan) pemerintah yang dimaksudkan sebagai sarana untuk mencapi tujuan kebijakan yang ditempuhnya.misalnya pemindahtanganan harta kekayaan Negara. d. Perjanjian mengenai jual beli barang dan jasa
9
Ibid, hlm.113-114
Ada beberapa hal pemerintah dalam kedudukannya sebagai penjual atau pembeli barang atau jasa, menetapkan kontrak-kontrak standar dan adhesie. Kontrak standar adalah suatu perjanjian berdasarkan model, yang isi atau syarat perjanjian telah ditentukan sepihak oleh salah satu. Suatu kontrak standar akan melahirkan kontrak adhesie yaitu perjanjian yang seluruhnya telah disiapkan secara sepihak oleh salah satu pihak, sehingga bagi lawan berkontrak tidak ada pilihan lain kecuali menerima atau menolak. Menurut Indroharto Batasan pengguna hukum perdata oleh pemerintah adalah : pertama suasana pemerintahan yang terikat yang sudah ditentukan dan sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kedua, selama pelaksanaan urusan pemerintahan dengan jalan hukum perdata tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun dengan jaminan perlindungan hukum bagi masyarakat.10 Menurut Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pasal 2 Ayat 3 Pegawai Tidak tetap
adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna
melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis professional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi. Pegawai tidak tetap tidak berkedudukan sebagai pegawai Negeri.11 Penamaan pegawai tidak tetap mempunyai arti sebagai pegawai lainnya (tenaga kerja). Penamaan pegawai tidak tetap merupakan salah satu bentuk antisipsi pemerintah terhadap banyaknya kebutuhan pegawai namun dibatasi oleh dana APBN/APBD dalam penggajiannya.12 Dalam Rancangan Undang-undang Aparatur Sipil Negara dalam Pasal 6 huruf b Pegawai Tidak Tetap Pemerintah adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan status pegawai tidak tetap dengan 10
Ibid, Hlm 132-133
11
Penjelesan Undang-Undang No.43 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 Tentang
Pokok-Pokok Kepegawaian pasal 2 ayat 3 12
Sri Hartini et al., 2010.Hukum Kepegawaian. Sinar Grafika.Jakarta. hlm.37
perjanjian kerja untuk menjalankan pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu dalam masa kerja tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pegawai Tidak Tetap Pemerintah merupakan pegawai yang diangkat dengan perjanjian kerja dalam jangka waktu paling singkat 12 (dua belas) bulan pada Instansi dan Perwakilan.13 Pegawai Tidak Tetap Pemerintah adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara. Jadi bisa dikatakan bahwa Pegawai Tidak Tetap adalah karyawan tidak tetap, pegawai harian dan
honorer yang bekerja berdasarkan kontrak kerja (dalam
waktu Pegawai Tidak Tetap hanyalah status sebagaimana dalam Undang-Undang No.43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
B. Metode Penulisan Penelitian tentang Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Pegawai Tidak Tetap Menurut Undang-Undang No.43 Tahun 1999 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran Di Kota Gorontalo. Penelitian ini berlokasi di Badan Penangulangan Bencana Daerah pada Unit Pelakasana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran di Kota Gorontalo. Adapun alasan utama melakukan penelitian ditempat ini yaitu masalah meningkatnya kecelakaan yang dialami Pegawai Tidak Tetap, Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif empiris,14 Dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif,15 teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan cara observasi (pengamatan), wawancara16.
C. Hasil dan Pembahasan 13
Penjelasan Rancangan Undang-Undang Tentang Aparatur sipil Negara Pasal 6 huruf b
14
Mukti Fajar. 2010. Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Ghalia Indonesia,hlm.24
15
Ibid. hlm. 183
16
Ibid, hlm.26
Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Pegawai Tidak Tetap Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran di Kota Gorontalo 1. Peranan Pegawai Tidak Tetap Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, Peranan berasal dari kata peran. Peran memiliki makna adalah memamerkan melakukan peranan kepada siapa yang di lakukan sandiwara itu. “peranan adalah sesuatu yang jadi bagian atau 17
memegang pimpinan yang terutama ( diterjadinya suatu hal atau peristiwa)”.
Peranan Pegawai Tidak Tetap adalah untuk membantu Pegawai Negeri Sipil dalam melayani masyarakat dalam meningkatkan pembangunan Negara, karena untuk memenuhi pelayanan masyarakat secara menyeluruh sangatlah diakui keterbatasannya sehingga pemerintah memberikan beberapa ruang kebijakan khusus dalam mengantisipasi kekurangannya. Misalnya dengan terbatasnya jumlah Pegawai Negeri Sipil dikarenakan keterbatasan anggaran maka pemerintah memberikan kewenangan kepada Pejabat yang berwenang untuk memperbantukan masyarakat yang memenuhi kualifikasi untuk diangkat menjadi pegawai tidak tetap. Ketetapan tersebut merupakan antisipasi serta Keseriusan pemerintah dalam melayani masyarakat. Peranan Pagawai Tidak Tetap pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran Pemerintah Kota adalah Sebagai branwir atau petugas atau dinas yang dilatih dan bertugas untuk menanggulangi kebakaran. Petugas pemadam kebakaran selain terlatih untuk menyelamatkan korban dari kebakaran, juga dilatih untuk menyelamatkan korban kecelakaan lalu lintas, gedung runtuh, dan lain-lain. Dinas pemadam kebakaran adalah unsur pelaksana pemerintah yang diberi tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas penanganan masalah kebakaran, yang termasuk dalam dinas gawat darurat. 2. Kedudukan Pegawai Tidak Tetap Menurut Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pasal 2 Ayat 3 Pegawai Tidak 17
W.J.S Poerdawarminta, 2003, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, hlm.870
tetap
adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna
melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis professional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi . Kedudukan Pegawai Tidak Tetap lebih rendah dari kedudukan PNS karena belum ada Peraturan yang secara jelas yang mengatur tentang kedudukan Pegawai Tidak Tetap, Walaupun Pegawai Tidak Tetap mempunyai peran yang penting dalam penyelenggaraan roda pemerintahan. Di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran Pegawai Tidak Tetap diatur dalam Surat Keputusan Walikota 3/3/1/2010/ Penetapan Nama-Nama
Tenaga Honorer Daerah Tahun
2010 di lingkungan Pemerintah Kota. Dari hasi Wawancara pada tanggal 22 Agustus Tahun 2013 Dengan Bapak Lahmudin J.Hinelo selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran di Kota Gorontalo, hak-hak dari Pegawai Tidak Tetap di Unit Pelaksana Teknis Dinas belum sepunuhnya terpenuhi.18 Hak-hak Pegawai Tidak Tetap antara lain mendapatkan honorarium yang adil dan layak, hak atas perawatan, tunjangan. Pegawai Tidak Tetap pada Unit Pelaksana Dinas Pemadam Kebakaran mendapatkan gaji pokok Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah). Pegawai Tidak Tetap diatur dalam Surat Keputusan Walikota 3/3/1/2010/ Penetapan Nama-Nama
Tenaga Honorer Daerah Tahun
2010 di lingkungan Pemerintah Kota. Dalam memberikan Perlindungan hukum bagi Pegawai Tidak Tetap pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran Pemerintah Kota mengalami hambatan, adapun yang menjadi faktor-faktor penghambat Pemerintah Kota yaitu: 1. Belum ada Undang-Undang Yang Mengatur Perlindungan Hukum Bagi Pegawai Tidak Tetap . Dalam memberikan perlindungan kepada Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kota mengalami suatu hambatan yaitu belum ada suatu aturan yang jelas dan tegas yang mengatur perlindungan Terhadap Pegawai Tidak Teta. Dengan belum
18
Hasil Wawancara dengan Bapak Lahmudin J.Hinelo selaku Kepala Unit Pelaksana Pemadam Kebakaran Di Kota Gorontalo pada tanggal 23 Agustus Tahun 2013
Teknis Daerah
adanya suatu Peraturan Pemerintah Kota bisa mengambil suatu kebijakan karena yang mengangkat Pegawai TIdak Tetap Tersebut adalah Pejabat yang berwenang. 2. Pengawasan Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematik untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apa telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan atau pemerintahan.19 Dari hasi Wawancara Dengan Bapak Lahmudin J.Hinelo selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran di Kota Gorontalo pada tanggal 23 Agustus Tahun 2013 pengawasan belum sepenuhnya dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Gorontalo.20 3. Kebijakan Menurut Thomas Dye dalam Said Zainal Abidin Kebijakan adalah pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (whatever government chooses to do or not to do). Definisi dibuatnya berdasarkan pada kenyataan yang ada. Thomas Dye menyebutkan kebijakan pemerintah sebagai “kekuasaan mengalokasi nilai-nilai untuk masyarakat secara keseluruhan.” Ini mengandung konotasi tentang kewenangan pemerintah yang meliputi keseluruhan kehidupan masyarakat. Tidak ada suatu organisasi lain yang wewenangnya dapat mencakup seluruh masyarakat kecuali pemerintah. Kebijakan lebih dapat digolongkan sebagai suatu alat analisis daripada sebagai suatu rumusan kata-kata. Sebab itu, katanya, isi dari suatu kebijakan lebih dapat dipahami oleh para analis daripada oleh para perumus dan pelaksana kebijakan itu sendiri.21 Dari hasi Wawancara Dengan Bapak Lahmudin J.Hinelo selaku Kepala 19
(http://itjen-depdagri.go.id/article-25-pengertian-pengawasan.html)
20
Dari hasi Wawancara Dengan Bapak Lahmudin J.Hinelo selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran di Kota Gorontalo pada tanggal 23 Agustus Tahun 2013
21
Said Zainal Abidin,2004, Kebijakan Publik, Yayasan Pancur Siwah, Jakarta,Hlm 43
Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran di Kota Gorontalo pada tanggal 23 Agustus Tahun 2013 kebijaksanaan atau kebijakan tidak pernah dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah hanya menunggu sebuah aturan yang jelas tanpa harus melihat situasi yang sebenarnya. Pemerintah belum menyadari bahwa kebijaksaan atau kebijakan bisa dilakukan atau diambil untuk kepentingan umum.22 4. Sosialisasi Sosialisasi adalah proses-proses manusia mempelajari tata cara kehidupan dalam masyarakat untuk memperoleh kepribadian dan membangun kapasitasnya agar berfungsi dengan baik sebagai individu maupun sebagai anggota. Pemerintah Kota seharusnya melakukan sosialisasi dalam hal ini untuk membangun hubungan kerja yang baik antara Pemerintah Kota dengan Pegawai Tidak Tetap, Dalam praktik hubungan hukum melakukan pekerjaan yang dilakukan berdasarkan perjanjian kerja. Pegawai tidak tetap tersebut tidak bisa dikategorikan pegawai negeri, karena tidak memenuhi syarat sebagai pegawai negeri, khususnya pegawai negeri sipil (PNS) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Unadang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Selanjutnya, tidak dapat disebut sebagai pegawai swasta, karena pemberi kerjanya adalah instansi pemerintah (baik Pusat maupun Daerah) melalui Pejabat Pembuat Kontrak. Sementara, berdasarkan Pasal 1 angka 7 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa P emerintah, bahwa Pejabat Pembuat Kontrak
hanyalah pejabat yang
bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah. Dengan demikian, Pejabat Pembuat Kontrak bukan pejabat yang berwenang dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengangkat Pegawai Negeri Sipil
atau
pegawai/tenaga honorer. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Drs. Hi. Hamran Saud selaku Sekretaris Badan Kesbangpol pada tanggal 22 Agustus Tahun 2013, dan Ibu 22
Dari hasi Wawancara Dengan Bapak Lahmudin J.Hinelo selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran di Kota Gorontalo pada tanggal 23 Agustus Tahun 2013
Fatma Selaku Kepala bagian Pengembangan di Badan Kepegawaian Daerah Kota Gorontalo pada tanggal 22 November Tahun 2013 Pemerintah Kota belum memberikan Surat ijin untuk melakukan sosialisasi, Pemerintah hanya menunggu suatu aturan Normatif tentang perlindungan kepada Pegawai Tidak Tetap tanpa melihat situasi di lapangan dan mempertimbangkan dengan mengambil suatu kebijakan yang pasti.23
D. Simpulan Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Pegawai Tidak Tetap Menurut Undang-Undang No.43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran Kota Gorontalo Pegawai Tidak Tetap belum mendapatkan apa yang seharusnya menjadi haknya antara lain mendapatkan honorarium yang adil dan layak, hak atas perawatan dan tunjangan. Perlindungan yang diberikan Pemerintah terhadap Pegawai Tidak Tetap pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran belum sepenuhnya dilakukan. Adapun yang menjadi faktor-faktor penghambat pemerintah dalam memberikan perlindungan antara lain belum ada suatu peraturan yang jelas yang tegas yang mengatur Perlindungan Pegawai Tidak Tetap, kurangnya pengawasan, Sosialisasi, belum ada suatu kebijakan.
E. Saran Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka peneliti dapat memberikan saran kepada Pemerintah kota untuk memperhatikan hak-hak dari Pegawai tidak Tetap pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran antara lain mendapatkan honorarium yang adil dan layak, hak atas perawatan dan tunjangan. Hak-hak Pegawai Tidak Tetap harus sejalan dengan kewajiban. Diharapkan
23
Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. Hi. Hamran Saud selaku Sekretaris Badan Kesbangpol pada tanggal 22 Agustus Tahun 2013, dan Ibu Fatma Selaku Kepala bagian Pengembangan di Badan Kepegawaian Daerah Kota Gorontalo pada tanggal 22 November Tahun 2013
kepada pemerintah dan pihak yang berwewenang untuk mengambil kebijakan dalam memberikan Perlindunagan Terhadap Pegawai Tidak Tetap.
Daftar Pustaka Bachan Mustafa., et.al., 1979. Hukum Administrasi Negara. Alumni: Bandung Chidir Ali.1987. Badan Hukum. Alumni: Bandung Irfan Fahruddin. 2004. Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah. Alumni: Bandung Said Zainal Abidin. 2004. Kebijakan Publik. Yayasan Pancur Siwah: Jakarta SF. Marbun dan Moh. Mahmud. 2000. Pokok-Pokok
Hukum Administrasi
Negara. Liberty. Yogyakarta. Sri Hartini et al., 2010.Hukum Kepegawaian. Sinar Grafika:Jakarta Mukti Fajar. 2010. Metode Penelitian Hukum. Ghalia Indonesia: Jakarta W.J.S Poerdawarminta. 2003. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Balai Pustaka: Jakarta Undang-Undang No.43 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Rancangan Undang-Undang Tentang Aparatur sipil Negara (http://itjen-depdagri.go.id/article-25-pengertian-pengawasan.html) (http://pimpusktsi.blogspot.com/2010/02/paradigma-sukwan-indonesiatenaga.html)
