PERAN DINAS PENDAPATAN DAERAH KAB. SIAK DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PEDESAAN MENURUT PERSEPEKTIF EKONOMI ISLAM
SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Dan Melengkapi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE.Sy)
Oleh : FATKHUL FAHIMI 10725000104
PROGRAM S1 JURUSAN EKONOMI ISLAM FAKULTAS SYARI’AH DAN ILMU HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU PEKANBARU
2013
ABSTRAK Skripsi ini berjudul “Peran Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Siak Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan Menurut Persepektif Ekonomi Islam”. Latar belakang permasalahan dalam penelitian ini adalah karena melihat selama ini realisasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan di Kabupaten Siak tidak sesuai dengan yang ditargetkan oleh Dinas Pendapatan itu sendiri Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Peran Dinas pendapatan daerah kabupaten Siak dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan, faktor pendukung dan penghambat dinas pendapatan kabupaten siak dalam meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan, dan bangaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap peran dinas pendapatan daerah kabupaten Siak dalam meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilakukan pada Dinas pendapatan daerah Kabupaten Siak yang beralamat dikompleks perkantoran tanjung agung pemerintah daerah Kabupaten Siak adapun populasi dalam penelitaian ini adalah kepala dinas pendapatan daerah serta pegawai yang berjumlah 18 orang karna jumlah populasi sedikit penulis menetapkan nya sebagai sampel, teknik yang digunakan adalah total sampling, dalam pengumpulan data, penulis menggunakan data obsevasi, wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. Analisa yang penulis gunakana dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif Subjek penelitian ini adalah kepala dinas dan pegawai dinas pendapatan daerah kabupaten siak sedang objek penelitian adalah peran dinas pendapatan daerah kabupaten siak dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan Dalam penelitian ini penulis menggunakan data Primer dan data sekunder setelah melakukan penelitian penulis berkesimpulan bahwa pemungutan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan belum terjadi peningkatan secara maksimal hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal seperti tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah ,belum terbentuknya juru sita bagi wajib pajak yang tidak patuh, serta tindakan yang kurang tegas terhadap sanksi, adapun pihak dinas pendapatan dalam menanggapi hal tersebut telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan penerimaan pajak untuk tahun selanjutnya yaitu dengan cara mengadakan penyuluhan, intensifikasi pemungutan, membangun kerja sama yang baik dengan pihak terkait, imbauan kepada masyarakat melalui media massa.
i
Adapun faktor pendukung adalah ketersedian dana yang ada, ketersediaan sarana dan prasarana, sedangkan faktor penghambatnya tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah, adminitrasi pertanahan yang belum teratur, belum terbentuknya juru sita pajak serta tindakan yang kurang tegas terhadap sanksi adapun dalam tinjauan Ekonomi Islam peran dinas pendapatan dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan sejalan dengan kaedah Ekonomi Islam yang mana upaya-upaya yang dilakukan dinas semata-mata untuk kepentingan orang banyak, seperti untuk pembangunan sarana pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan untuk digaris bawahi pajak itu boleh dipungut dengan alasan dana pemerintah yang tidak mencukupi untuk membiayai berbagai keperluan negara, dan hendaknya hasil pajak dibelanjakan secara jujur demi terselenggaranya pemerintahan yang di inginkan semua masyarakat
ii
KATA PENGANTAR
Pertama-tama tiada kata yang pantas kita ucapkan selain dengan kata sedalam Puji dan Syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang selalu memberikan nikmatNya, apalagi nikmat kemampuan dan kesehatan bagi penulis selama dalam penulisan skripsi ini. Kedua kalinya sholawat dan salam kita hadiahkan buat junjungan Nabi besar kita yang telah berjuang dan membawa kita untuk mengenal jalan kebenaran.sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Peran
Dinas
Pendapatan
Daerah
Kabupaten
Siak
Dalam Upaya
Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan Menurut Persepektif Ekonomi Islam” Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis dengan hati terbuka mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang. Selanjutnya penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sedalamdalamnya kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan sehingga selesainya pembuatan skripsi ini, terutama kepada: 1. Ayahanda tercinta H.Warsito yang telah berjuang dan memberikan motivasi untuk keberhasilan ananda, serta Ibunda Hj. Siti Aisah yang senantiasa mendo’akan ananda, sehingga ananda sampai pada perguruan tinggi.
iii
2. Kakak-kakak ku Khoiriah, Musyarofah, Miratul Faridah, Muhammad kholil, Nurul Anwar, dan Umi Maslahah yang selalu memberikan dorongan serta semangatnya. 3. Bapak Prof. Dr. H. M. Nazir Karim selaku Rektor UIN Suska Riau beserta stafstafnya. 4. Bapak Dr. Akbarizan, M.Pd selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum. 5. Ibu Hertina M. Pd, selaku pembantu dekan. 6. Bapak Mawardi S.Ag, M. Si, selaku ketua Jurusan Ekonomi Islam. 7. Bapak Darmawan Tia indra jaya M.Ag, selaku sekretaris Jurusan Ekonomi Islam sekaligus pembimbing penulis yang telah banyak meluangkan waktu serta sabar dan tak pernah bosan memberikan arahan kepada penulis 8. Bapak H.Erman M. Ag, selaku penasehat akademis penulis. 10.Seluruh Dosen dan Karyawan/ti UIN SUSKA, khususnya Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum. 11.Bapak Kepala Dinas pendapatan beserta karyawan yang telah sudi dan ikhlas membantu penulis dalam mengumpulkan data yang penulis butuhkan. 12.Teman-teman seperjuangan khususnya lokal 1 Ekonomi Islam angkatan 07 Hasmi, Zakir, Ahmad Fauzi, Ujang Aprizal, Rifi Hendrayani, Nurzila, Indartik, karlina , Fitriani, Wirdatul jannah, Oktreza, Elfebriani dan yang lainnya yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, karna tampa suka duka, emosi dan tawa kita bersama semua ini hanya biasa saja terima kasih karna selalu memberikan sumbangan pikiran kepada penulis untuk selesainya skripsi ini.
13.Buat temen koz diparadis B-23 Osmond Donny, Ricky Raharjo, Yudis Wiransyah, makasih ya kalian telah banyak memberi masukan serta motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, mudah-mudahan Allah SWT membalas amal kebaikan kepada mereka mudah-mudahan skripsi ini banyak rmanfaatnya bagi kta semua Amin
Pekanbaru, Juli 2013 Penulis
FATKHUL FAHIMI 10725000104
DAFTAR ISI
ABSTRAK ....................................................................................................... KATA PENGANTAR ..................................................................................... DAFTAR ISI.................................................................................................... DAFTAR TABEL............................................................................................ BAB I : PENDAHULUAN..................................................................... A. B. C. D. E. F.
i iii vi viii 1
Latar Belakang Masalah ..................................................... Batasan Masalah ................................................................. Rumusan Masalah.............................................................. Tujuan dan Kegunaan Penelitian........................................ Metode Penelitian............................................................... Sistematika Penelitian ........................................................
1 8 8 9 10 13
BAB II
: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN ..................... A. Sejarah Berdirinya Dinas pendapatan daerah.................... B. Visi dan Misi ..................................................................... C. Tugas Dan Fungsi Dinas Pendapatan ................................ D. Struktur Organisasi............................................................ E. Jenis Pendapatan yang di himpun .....................................
15 15 16 16 17 23
BAB III
: TINJAUAN PUSTAKA ..........................................................
24
A. B. C. D.
BAB 1V
Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan .............................. Azaz dan Prinsip Pajak Bumi dan Bangunan .................... Sabjek dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan................... Tata cara Pembayaran ,Penagihan, Menghitung Pajak Bumi dan Bangunan ................................................ E. Dasar Penagihan, dasar hukum dan sanksi Pajak Bumi dan bangunan........................................................... F. Pajak menurut Persefektif Ekonomi Islam......................... : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
24 28 29 31 33 39
A. Peran Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Siak dan Usaha-Usaha yang Dilakukan Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan................................................................. 45
vi
B. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Siakdalam Meningkat Penerimaan Pajak Bumi dan BangunanSektor Pedesaan............................................................................. 49 C. Tinjauana Ekonomi Islam Tentang Peran Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Siak Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pedesaan .............................. 54 BAB V
: PENUTUP ............................................................................... A. Kesimpulan........................................................................ B. Saran ..................................................................................
DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................
vii
64 64 64
BAB I PENDAHULUAN A
Latar Belakang Masalah Berkembangnya kehidupan politik dan sistem pemerintahan sejak era reformasi
telah menimbulkan gejolak politik diberbagai daerah yang
menuntut adanya otonomi daerah bahkan beberapa daerah menghendaki kemerdekaan penuh untuk berdiri
sebagai negara dengan pemerintahan
sendiri. Menurut Undang-Undang no 32 tahun 2004 yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat
menurut prakarsa sendiri berdasarkan
aspirasi masyarakat sesuai dengan perundang-undangan dalam ikatan negara persatuan Republik Indonesia.1 Selanjutnya untuk mendorong pemerintahan daerah agar lebih mampu melaksanakan pembangunan daerah secara efektif, efisien, demokratis dan partisipatif, maka pengelolaan sumber daya pembangunan yang sentralistik harus dihindarkan sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan daerah mampu mendorong berkembangnya kemampuan aparat dan kelembagaan pemerintah daerah yang dapat meningkatkan fungsi pelayanan umum dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pembangunan daerah merupakan rangkaian upaya pembangunan oleh seluruh masyarakat, bangsa dan negara untuk mewujudkan tujuan nasional 1
Nurhidayat,Otonomi Daerah, Perimbangan Daerah,(Bandung::Nuansa Aulia,2005),cet. ke-1, h. 5.
1
Keuangan
Antara
Pusat
dan
yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 2 Membangun Siak ke depan dalam paradigma baru adalah menjadikan kabupaten ini sebagai wilayah yang mengedepankan pemberdayaan masyarakat Kabupaten Siak secara komprehensif, baik dalam keterlibatan pembangunan daerah yang berkelanjutan ( sustainable development ) maupun keterlibatan secara penuh dalam berbagai aktivitas kehidupan ekonomi, sosial budaya, politik dan pertahanan keamanan. Pola-pola penyelenggaraan pemerintahan yang cenderung sentralistik dan kurang peka terhadap perkembangan ekonomi, sosial dan politik masyarakat harus ditinggalkan dan diarahkan seiring dengan tuntutan masyarakat
yang
menghendaki
penyelenggaraan
pemerintahan
yang
menjamin kepastian hukum, keterbukaan, profesional dan akuntabel, pemerintahan yang menghormati hak-hak asasi manusia dan pelaksanaan demokrasi,
pemerintahan
yang
dapat
meningkatkan
pemberdayaan
masyarakat dan mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat tanpa diskriminasi, serta pemerintahan yang mengakomodasikan kontrol sosial masyarakat.
2
Piran Wiro Atmojo, Otonomi dan Pembangunan Daerah ,(Jakarta: Lan,2005), h. 65
Tuntutan masyarakat yang tergambar di atas dapat terwujud apabila tercipta suatu sistem kepemerintahan yang baik, dimana secara utuh dapat didefinisikan
sebagai
suatu
sistem
yang
memungkinkan
terjadinya
mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efisien dan efektif dengan menjaga sinergi yang konstruktif di antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik perlu memperhatikan prinsip-prinsip dasar sebagai berikut seperti Prinsip Kepastian Hukum, Prinsip Keterbukaan, Akuntabilitas dan Prinsip Profesionalitas. Sedangkan arah kebijakan Asas pembangunan daerah adalah prinsip pokok yang harus diterapkan dan dipegang teguh dalam perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan
daerah,
Asas-asas
pembangunan
daerah
Kabupaten Siak adalah:Asas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Asas manfaat,Asas demokrasi,Asas adil dan merata,Asas kemandirian,Asas ilmu pengetahuan dan teknologi,Asas ekonomidan Asas prioritas. 3 Pembangunan dan tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah ditentukan oleh pendapatan daerahnya karena pendapatan daerah berfungsi sebagai sumber utama pembangunan daerah.Adapun sumber pendapatan daerah dapat berasal dari pajak daerah,retrebusi daerah,bagi hasil pajak dan lain nya.
3
Pekanbaru.bpk.go.id/web/wp.../perda-siak-no-6-tahun-2002.pdf
Pajak merupakan sebagian harta kekayaan rakyat yang berdasarkan undang-undang wajib diberikan oleh rakyat kepada negara tanpa mendapat kontraprestasi secara individual dan langsung dari negara,serta bukan merupakan pinalti, yang berfungsi sebagai dana untuk memebangun serta sebagai instrumen atau alat untuk mengatur kehidupan sosial ekonomi masyrakat.4 Pendapatan terbesar daerah berasal dari penerimaan pajak,adapun jenis pajak yang dihimpun dari dinas pendapatan daerah meliputi pajak hotel,reklame,penerangan jalan, sarang
burung
wallet, retrebusi
izin
gangguan, pengembalian bahan golongan mesin dan lain-lain.5sedangkan yang termasuk bagi hasil pajak adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak
Penghasilan(PPh)sertaBea
Perolehan
atas
Hak
Tanah
dan
Bangunan(BPHTB) sedangkan bagi hasil pajak adalah dana dari pemungutan pajak yang dibagi kepada pemerintah pusat
dan daerah sesuai dengan
undang-undang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dari berbagai jenis pajak yang dihimpun dari Dinas Pendapatan daerah Pajak Bumi dan Bangunanmerupakan pajak yang akan penulis teliti. Adapun pengertian Pajak Bumi dan Bangunan adalah Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat,tetapi penerimaan Pajak dari sumber ini lebih banyak dinikmati oleh pemerintah daerah.6 oleh karna itu meskipun banyak jenis pajak yang telah pungut oleh pemerintah,namun pemungutan Pajak Bumi
4
Muda Markus.Perpajakan Indonesia Suatu Pengantar.(Jakarta:PTGramedia Pustaka Utama,2005), cet. ke-1, h.1 5 H.Muzamil ( Kabid Pendapatan), Wawancara 31 Mei 2011 6 M.Suparmoko, Ekonomi Publik, (Purwokerto:Andi Yogyakarta,2001 ), cet ke-1.h.182.
dan Bangunan tidak dapat diabaikan begitu saja karna dibanding pajak lain pajak ini juga lebih banyak dalam penerimaannya. Pajak Bumi dan Bangunan secara hukum diatur dalam UU no 12 tahun 1994. Berdasar kan undang-undang yang berlaku tersebut maka iuran pajak wajib dikenakan atas bumi dan bangunan kepada wajib pajak disetiap daerah,yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah misal nya pengadaan jalan,jembatan, sekolah dan fasilitas lain nya. 7 Pembagian biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan antara dirjen pajak dan daerah didasarkan pada besar kecilnya peranan masing -masing dalam melakukan pemungutan PBB yaitu : a. Objek pajak sektor pedesaan 10% untuk dirjen pajak 90% daerah b. Objek pajak sektor perkotaan 20% untuk dirjen pajak 80% daerah c. Objek pajak sektor perkebunan 60% untuk dirjen pajak 40% daerah d. Objek pajak sektor perhutanan 65% untuk dirjen pajak 35% daerah e. Objek pajak sektor pertambangan 70% untuk dirjen pajak 30% daerah.8 Agar lebih optimalnya penerimaan pajak bumi dan bangunan dinegara ini penerimaan pajak bumi dan bangunan diperlukan sebuah wadah pembantuoleh pemerintahpusat atau dalam hal ini dilakukan direktorat jendral pajak yang dalam pelaksanaannya senantiasa bekerja sama dengan pemerintah daerah, untuk Kabupaten Siak sendiri dibantu oleh KPP Pratama
7
Liberti Pandingan, Undang-Undang Perpajakan Indonesia, (Jakarta: Erlangga, 2002), cet ke-1,h. 6. 8 Ahmad yani, Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia, ( Jakarta:PT Raja Grafindo, 2002 ), h. 71-72
Pangkalan Krinci
dan pemungutan nya oleh oleh kolektor yang telah
ditunjuk oleh dinas pendapatan. 9 Berdasarkan
data
Dispenda
Kabupaten
Siak
Dapat
diketahui
penerimaan pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan sektor pedesaan untuk Kabupaten Siak tahun 2009 -2010 di kecamatan Sabak Auh adalah sebagai berikut: NO TAHUN
1 2
TARGET
REALISASI
PERSEN
ANGGARAN
(Rp)
(Rp)
2009
47.352.383
37.524.279
79%
2010
58.128.354
26.212.293
45,09%
Sumber : dispenda kabupaten siak Dari data tabel diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pembayaran Pajak Bumi dan
Bangunan
di Kabupaten Siak sektor Pedesaan belum
terlaksana secara optimal hal ini dapat kita lihat pada tabel diatas yang mana pada tahun 2009 target penerimaan pajak sebesar Rp 47.352.383 namun yang terealisai hanya Rp 37.524.279
atau79% dari target begitu juga pada
tahun 2010 target penerimaan pajak sektor pedesaan sebesar Rp 58.128.354 namun yang terealisai hanya Rp 26.2121.293 atau 45% dari target yang ditentukan . Hal ini disebabkan oleh berbagaihalseperti kurang nya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, ketidak cocok kan antara luas tanah
9
M.Kurniawan ( Kasi Penerimaan dan Pendapatan ),Wawancara,Selasa 31 Mei 2011
dengan Pajak Bumi danBangunan yang harus dibayar, tempat domisili sabjek pajak yang tidak berada didesa yang bersangkutan.10 Dari pokok permasalahan diatas penulis ingin meneliti lebih lanjut dengan judul “Peran Dinas Pendapatan Daerah KabSiak Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pedesaan Menurut Perspektif Ekonomi Islam” B. Batasan Masalah Supaya penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang di bahas, maka penulis membatasi masalah penelitian ini pada peran dinas pendapatan daerah kabupaten siak dalam upaya meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan khusus nya disektor pedesaan C. Rumusan Masalah Berdasarkan Batasan di atas penulis dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : 1. Bagaimana Peran dinas pendapatan daerah Kabupaten Siak dan usahausaha yang dilakukan dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan Sektor pedesaan ? 2. Apa faktor pendukung dan penghambat
dinas pendapatan daerah
Kabupaten Siak dalam upaya meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan ?
10
M.kurniawan ( kasi Penerimaan dan Pendapatan ) Wawancara, Selasa 31 Mei 2011
3. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap peran dinas pendapatan daerah KabupatenSiak dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan ? D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 1
Tujuan Penelitian a. Untuk mengetahui bagaimana peran dinas pendapatan daerah Kabupaten Siak dan usaha-usahayang dilakukan dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan. b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dan pendukung dinas pendapatan
daerah
KabupatenSiakdalam
upaya
meningkat
kan
penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan. c. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap peran dinas pendapatan daerah Kabupaten Siakdalam upaya meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan. 2 Kegunaan Penelitian a. Sebagai salah satu syarat untuk Menyelesaikan studi pada jurusan Ekonomi Islam Program Strata Satu (S1) Fakultas Syari’ah & Ilmu Hukum UIN Suska Riau. b. Menambah wawasan bagi penulis tentang pajak bumi dan bangunan. c. Memberikan informasi kepada dinas pendapatan daerah dan kiat –kiat yang dapat dilakukan dalam mengintensifkan pamungutan pajak bumi dan bangunan
d. Sebagai bahan rujukan dan menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang ekonomi dan hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literature skripsi tentang Ekonomi Islam di perpustakaan UIN SUSKA Riau. E. METODE PENELITIAN 1. Lokasi Penelitian Penelitian ini adalah penelitian lapangan, ada pun lokasi penelitian ini dilakukan Pada Dinas Pendapatan Daerah KabupatenSiak di komplek perkantoran Tanjung Agung pemerintah daerah Kabupaten Siak. 2. Subjek dan Objek Penelitian Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah pegawai dinas pendapatan daerah kabupaten Siak sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah peran dinas pendapatan daerah Kabupaten Siak dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan. 3. Populasi dan Sampel Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Dinas Pendapatan Daerah yang berjumlah 18 orang, karena jumlah populasi sedikit maka penulis menetapkannya sebagai sampel, Teknik yang digunakan adalah (total sampling) sampel diambil dengan berdasarkan pertimbangan peneliti yang dapat dianggap representatif, atau paling tahu tentang apa yang penulis teliti
4. Sumber Data a. Data Primer Data yang diperoleh melalui wawancara dari dari tempat lokasi penelitian yang berkenaan dengan hal yang diteliti yaitu pegawai Dinas Pendapatan Daerah b. Data Sekunder Data pendukung yang diperoleh dari dokumen-dokumen, Buku referensi dan literatur-literatur yang ada hubungannya dengan topik penelitian ini. 5. Teknik Pengumpulan Data Teknik yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data adalah sebagai berikut : a. Observasi Penulis
melakukan
pengamatan
langsung
dilapangan
untuk
mendapatkan gambaran secara nyata baik terhadap subjek maupun objek penelitian, tujuan nya adalah untuk lebih mengetahui keadaan sesungguh nya dilapangan. b. Wawancara Wawancara yaitu suatu cara mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan
langsung dengan responden dalam hal ini ditujukan
kepada,pimpinan dispenda, dan pegawai untuk informasi sesuai data yang diperlukan.
mendapatkan
c. Studi Kepustakaan Memperoleh data yang ada hubungannya dengan permasalahan peneliti baik yang dapat dari buku teori,hasil seminar,dan skripsiskripsi yang mempunyai korelasi terhadap penelitian ini d. Dokumentasi Meminta data yang sudah didokumentasikan oleh dinas pendapatan daerah. 6. Teknik Analisa Data Metode analisa data yang digunakan adalah metode yang sesuai dengan penelitian ini yaitu bersifat deskriptif, maka analisa data yang penulis gunakan adalah data analisis deskriptif yaitu dimana setelah data terkumpul kemudian dilakukan penganalisaan secara kualitatif lalu digambarkan dalam bentuk uraian. 7. Metode Penulisan a. Deduktif yaitu mengumpulkan fakta-fakta umum kemudian di analisa dan di uraikan secara khusus. b. Induktif yaitu mengumpulkan fakta-fakta khusus kemudian dianalisis dan diuraikan secara umum c. Deskriptif yaitu mengungkapkan uraian atas fakta yang diambil dari lokasi penelitian. F. SISTEMATIKA PENULISAN Penulisan ini pada garis besarnya terdiri dari lima Bab dan setiap Bab terdiri beberapa bagian dengan penulisan sebagai berikut :
BAB I
PENDAHULUAN Terdiri dari : Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.
BAB II
TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN Terdiri dari : Sejarah Berdirinya Dinas Pendapata Daerah Kabupaten
Siak, Visi dan Misi, Tugas dan fungsi dinas
Pendapatan Daerah, struktur organisasi, Jenis pendapatan yang dihimpun dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Siak BAB III
TINJAUAN UMUM TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Terdiri dari Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan ,Azaz dan Prinsip Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan, Sabjek dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan,Tata cara Pembayaran Penagihan menghitung pajak bumi dan bangunan,Dasar penagihan,dasar hukum dan sanksi PBB, Pajak Menurut Perspektif Ekonomi Islam
BAB IV LAPORAN HASIL PENELITIAN Terdiri dari peran dinas pendapatan daerah Kabupaten Siak dan usaha-usaha apa yang dilakukan dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan(PBB) sector pedesaan, faktor-faktor penghambat dan pendukung Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Siak dalam upaya meningkat kan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan(PBB) sektor pedesaan, tinjauan
ekonomi Islam terhadap peran dinas pendapatan daerah Kabupaten Siak dalam upaya meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan(PBB) sektor pedesaan. BAB V
PENUTUP Merupakan bagian akhir yang terdiri dari kesimpulan dan saransaran yang merupakan rekomendasi penulis dalam penelitian ini
BAB I PENDAHULUAN A
Latar Belakang Masalah Berkembangnya kehidupan politik dan sistem pemerintahan sejak era reformasi
telah menimbulkan gejolak politik diberbagai daerah yang
menuntut adanya otonomi daerah bahkan beberapa daerah menghendaki kemerdekaan penuh untuk berdiri
sebagai negara dengan pemerintahan
sendiri. Menurut Undang-Undang no 32 tahun 2004 yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat
menurut prakarsa sendiri berdasarkan
aspirasi masyarakat sesuai dengan perundang-undangan dalam ikatan negara persatuan Republik Indonesia.1 Selanjutnya untuk mendorong pemerintahan daerah agar lebih mampu melaksanakan pembangunan daerah secara efektif, efisien, demokratis dan partisipatif, maka pengelolaan sumber daya pembangunan yang sentralistik harus dihindarkan sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan daerah mampu mendorong berkembangnya kemampuan aparat dan kelembagaan pemerintah daerah yang dapat meningkatkan fungsi pelayanan umum dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pembangunan daerah merupakan rangkaian upaya pembangunan oleh seluruh masyarakat, bangsa dan negara untuk mewujudkan tujuan nasional 1
Nurhidayat,Otonomi Daerah, Perimbangan Daerah,(Bandung::Nuansa Aulia,2005),cet. ke-1, h. 5.
1
Keuangan
Antara
Pusat
dan
yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 2 Membangun Siak ke depan dalam paradigma baru adalah menjadikan kabupaten ini sebagai wilayah yang mengedepankan pemberdayaan masyarakat Kabupaten Siak secara komprehensif, baik dalam keterlibatan pembangunan daerah yang berkelanjutan ( sustainable development ) maupun keterlibatan secara penuh dalam berbagai aktivitas kehidupan ekonomi, sosial budaya, politik dan pertahanan keamanan. Pola-pola penyelenggaraan pemerintahan yang cenderung sentralistik dan kurang peka terhadap perkembangan ekonomi, sosial dan politik masyarakat harus ditinggalkan dan diarahkan seiring dengan tuntutan masyarakat
yang
menghendaki
penyelenggaraan
pemerintahan
yang
menjamin kepastian hukum, keterbukaan, profesional dan akuntabel, pemerintahan yang menghormati hak-hak asasi manusia dan pelaksanaan demokrasi,
pemerintahan
yang
dapat
meningkatkan
pemberdayaan
masyarakat dan mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat tanpa diskriminasi, serta pemerintahan yang mengakomodasikan kontrol sosial masyarakat.
2
Piran Wiro Atmojo, Otonomi dan Pembangunan Daerah ,(Jakarta: Lan,2005), h. 65
Tuntutan masyarakat yang tergambar di atas dapat terwujud apabila tercipta suatu sistem kepemerintahan yang baik, dimana secara utuh dapat didefinisikan
sebagai
suatu
sistem
yang
memungkinkan
terjadinya
mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efisien dan efektif dengan menjaga sinergi yang konstruktif di antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik perlu memperhatikan prinsip-prinsip dasar sebagai berikut seperti Prinsip Kepastian Hukum, Prinsip Keterbukaan, Akuntabilitas dan Prinsip Profesionalitas. Sedangkan arah kebijakan Asas pembangunan daerah adalah prinsip pokok yang harus diterapkan dan dipegang teguh dalam perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan
daerah,
Asas-asas
pembangunan
daerah
Kabupaten Siak adalah:Asas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Asas manfaat,Asas demokrasi,Asas adil dan merata,Asas kemandirian,Asas ilmu pengetahuan dan teknologi,Asas ekonomidan Asas prioritas. 3 Pembangunan dan tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah ditentukan oleh pendapatan daerahnya karena pendapatan daerah berfungsi sebagai sumber utama pembangunan daerah.Adapun sumber pendapatan daerah dapat berasal dari pajak daerah,retrebusi daerah,bagi hasil pajak dan lain nya.
3
Pekanbaru.bpk.go.id/web/wp.../perda-siak-no-6-tahun-2002.pdf
Pajak merupakan sebagian harta kekayaan rakyat yang berdasarkan undang-undang wajib diberikan oleh rakyat kepada negara tanpa mendapat kontraprestasi secara individual dan langsung dari negara,serta bukan merupakan pinalti, yang berfungsi sebagai dana untuk memebangun serta sebagai instrumen atau alat untuk mengatur kehidupan sosial ekonomi masyrakat.4 Pendapatan terbesar daerah berasal dari penerimaan pajak,adapun jenis pajak yang dihimpun dari dinas pendapatan daerah meliputi pajak hotel,reklame,penerangan jalan, sarang
burung
wallet, retrebusi
izin
gangguan, pengembalian bahan golongan mesin dan lain-lain.5sedangkan yang termasuk bagi hasil pajak adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak
Penghasilan(PPh)sertaBea
Perolehan
atas
Hak
Tanah
dan
Bangunan(BPHTB) sedangkan bagi hasil pajak adalah dana dari pemungutan pajak yang dibagi kepada pemerintah pusat
dan daerah sesuai dengan
undang-undang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dari berbagai jenis pajak yang dihimpun dari Dinas Pendapatan daerah Pajak Bumi dan Bangunanmerupakan pajak yang akan penulis teliti. Adapun pengertian Pajak Bumi dan Bangunan adalah Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat,tetapi penerimaan Pajak dari sumber ini lebih banyak dinikmati oleh pemerintah daerah.6 oleh karna itu meskipun banyak jenis pajak yang telah pungut oleh pemerintah,namun pemungutan Pajak Bumi
4
Muda Markus.Perpajakan Indonesia Suatu Pengantar.(Jakarta:PTGramedia Pustaka Utama,2005), cet. ke-1, h.1 5 H.Muzamil ( Kabid Pendapatan), Wawancara 31 Mei 2011 6 M.Suparmoko, Ekonomi Publik, (Purwokerto:Andi Yogyakarta,2001 ), cet ke-1.h.182.
dan Bangunan tidak dapat diabaikan begitu saja karna dibanding pajak lain pajak ini juga lebih banyak dalam penerimaannya. Pajak Bumi dan Bangunan secara hukum diatur dalam UU no 12 tahun 1994. Berdasar kan undang-undang yang berlaku tersebut maka iuran pajak wajib dikenakan atas bumi dan bangunan kepada wajib pajak disetiap daerah,yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah misal nya pengadaan jalan,jembatan, sekolah dan fasilitas lain nya. 7 Pembagian biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan antara dirjen pajak dan daerah didasarkan pada besar kecilnya peranan masing -masing dalam melakukan pemungutan PBB yaitu : a. Objek pajak sektor pedesaan 10% untuk dirjen pajak 90% daerah b. Objek pajak sektor perkotaan 20% untuk dirjen pajak 80% daerah c. Objek pajak sektor perkebunan 60% untuk dirjen pajak 40% daerah d. Objek pajak sektor perhutanan 65% untuk dirjen pajak 35% daerah e. Objek pajak sektor pertambangan 70% untuk dirjen pajak 30% daerah.8 Agar lebih optimalnya penerimaan pajak bumi dan bangunan dinegara ini penerimaan pajak bumi dan bangunan diperlukan sebuah wadah pembantuoleh pemerintahpusat atau dalam hal ini dilakukan direktorat jendral pajak yang dalam pelaksanaannya senantiasa bekerja sama dengan pemerintah daerah, untuk Kabupaten Siak sendiri dibantu oleh KPP Pratama
7
Liberti Pandingan, Undang-Undang Perpajakan Indonesia, (Jakarta: Erlangga, 2002), cet ke-1,h. 6. 8 Ahmad yani, Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia, ( Jakarta:PT Raja Grafindo, 2002 ), h. 71-72
Pangkalan Krinci
dan pemungutan nya oleh oleh kolektor yang telah
ditunjuk oleh dinas pendapatan. 9 Berdasarkan
data
Dispenda
Kabupaten
Siak
Dapat
diketahui
penerimaan pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan sektor pedesaan untuk Kabupaten Siak tahun 2009 -2010 di kecamatan Sabak Auh adalah sebagai berikut: NO TAHUN
1 2
TARGET
REALISASI
PERSEN
ANGGARAN
(Rp)
(Rp)
2009
47.352.383
37.524.279
79%
2010
58.128.354
26.212.293
45,09%
Sumber : dispenda kabupaten siak Dari data tabel diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pembayaran Pajak Bumi dan
Bangunan
di Kabupaten Siak sektor Pedesaan belum
terlaksana secara optimal hal ini dapat kita lihat pada tabel diatas yang mana pada tahun 2009 target penerimaan pajak sebesar Rp 47.352.383 namun yang terealisai hanya Rp 37.524.279
atau79% dari target begitu juga pada
tahun 2010 target penerimaan pajak sektor pedesaan sebesar Rp 58.128.354 namun yang terealisai hanya Rp 26.2121.293 atau 45% dari target yang ditentukan . Hal ini disebabkan oleh berbagaihalseperti kurang nya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, ketidak cocok kan antara luas tanah
9
M.Kurniawan ( Kasi Penerimaan dan Pendapatan ),Wawancara,Selasa 31 Mei 2011
dengan Pajak Bumi danBangunan yang harus dibayar, tempat domisili sabjek pajak yang tidak berada didesa yang bersangkutan.10 Dari pokok permasalahan diatas penulis ingin meneliti lebih lanjut dengan judul “Peran Dinas Pendapatan Daerah KabSiak Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pedesaan Menurut Perspektif Ekonomi Islam” B. Batasan Masalah Supaya penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang di bahas, maka penulis membatasi masalah penelitian ini pada peran dinas pendapatan daerah kabupaten siak dalam upaya meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan khusus nya disektor pedesaan C. Rumusan Masalah Berdasarkan Batasan di atas penulis dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : 1. Bagaimana Peran dinas pendapatan daerah Kabupaten Siak dan usahausaha yang dilakukan dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan Sektor pedesaan ? 2. Apa faktor pendukung dan penghambat
dinas pendapatan daerah
Kabupaten Siak dalam upaya meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan ?
10
M.kurniawan ( kasi Penerimaan dan Pendapatan ) Wawancara, Selasa 31 Mei 2011
3. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap peran dinas pendapatan daerah KabupatenSiak dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan ? D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 1
Tujuan Penelitian a. Untuk mengetahui bagaimana peran dinas pendapatan daerah Kabupaten Siak dan usaha-usahayang dilakukan dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan. b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dan pendukung dinas pendapatan
daerah
KabupatenSiakdalam
upaya
meningkat
kan
penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan. c. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap peran dinas pendapatan daerah Kabupaten Siakdalam upaya meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan. 2 Kegunaan Penelitian a. Sebagai salah satu syarat untuk Menyelesaikan studi pada jurusan Ekonomi Islam Program Strata Satu (S1) Fakultas Syari’ah & Ilmu Hukum UIN Suska Riau. b. Menambah wawasan bagi penulis tentang pajak bumi dan bangunan. c. Memberikan informasi kepada dinas pendapatan daerah dan kiat –kiat yang dapat dilakukan dalam mengintensifkan pamungutan pajak bumi dan bangunan
d. Sebagai bahan rujukan dan menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang ekonomi dan hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literature skripsi tentang Ekonomi Islam di perpustakaan UIN SUSKA Riau. E. METODE PENELITIAN 1. Lokasi Penelitian Penelitian ini adalah penelitian lapangan, ada pun lokasi penelitian ini dilakukan Pada Dinas Pendapatan Daerah KabupatenSiak di komplek perkantoran Tanjung Agung pemerintah daerah Kabupaten Siak. 2. Subjek dan Objek Penelitian Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah pegawai dinas pendapatan daerah kabupaten Siak sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah peran dinas pendapatan daerah Kabupaten Siak dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan. 3. Populasi dan Sampel Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Dinas Pendapatan Daerah yang berjumlah 18 orang, karena jumlah populasi sedikit maka penulis menetapkannya sebagai sampel, Teknik yang digunakan adalah (total sampling) sampel diambil dengan berdasarkan pertimbangan peneliti yang dapat dianggap representatif, atau paling tahu tentang apa yang penulis teliti
4. Sumber Data a. Data Primer Data yang diperoleh melalui wawancara dari dari tempat lokasi penelitian yang berkenaan dengan hal yang diteliti yaitu pegawai Dinas Pendapatan Daerah b. Data Sekunder Data pendukung yang diperoleh dari dokumen-dokumen, Buku referensi dan literatur-literatur yang ada hubungannya dengan topik penelitian ini. 5. Teknik Pengumpulan Data Teknik yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data adalah sebagai berikut : a. Observasi Penulis
melakukan
pengamatan
langsung
dilapangan
untuk
mendapatkan gambaran secara nyata baik terhadap subjek maupun objek penelitian, tujuan nya adalah untuk lebih mengetahui keadaan sesungguh nya dilapangan. b. Wawancara Wawancara yaitu suatu cara mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan
langsung dengan responden dalam hal ini ditujukan
kepada,pimpinan dispenda, dan pegawai untuk informasi sesuai data yang diperlukan.
mendapatkan
c. Studi Kepustakaan Memperoleh data yang ada hubungannya dengan permasalahan peneliti baik yang dapat dari buku teori,hasil seminar,dan skripsiskripsi yang mempunyai korelasi terhadap penelitian ini d. Dokumentasi Meminta data yang sudah didokumentasikan oleh dinas pendapatan daerah. 6. Teknik Analisa Data Metode analisa data yang digunakan adalah metode yang sesuai dengan penelitian ini yaitu bersifat deskriptif, maka analisa data yang penulis gunakan adalah data analisis deskriptif yaitu dimana setelah data terkumpul kemudian dilakukan penganalisaan secara kualitatif lalu digambarkan dalam bentuk uraian. 7. Metode Penulisan a. Deduktif yaitu mengumpulkan fakta-fakta umum kemudian di analisa dan di uraikan secara khusus. b. Induktif yaitu mengumpulkan fakta-fakta khusus kemudian dianalisis dan diuraikan secara umum c. Deskriptif yaitu mengungkapkan uraian atas fakta yang diambil dari lokasi penelitian. F. SISTEMATIKA PENULISAN Penulisan ini pada garis besarnya terdiri dari lima Bab dan setiap Bab terdiri beberapa bagian dengan penulisan sebagai berikut :
BAB I
PENDAHULUAN Terdiri dari : Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.
BAB II
TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN Terdiri dari : Sejarah Berdirinya Dinas Pendapata Daerah Kabupaten
Siak, Visi dan Misi, Tugas dan fungsi dinas
Pendapatan Daerah, struktur organisasi, Jenis pendapatan yang dihimpun dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Siak BAB III
TINJAUAN UMUM TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Terdiri dari Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan ,Azaz dan Prinsip Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan, Sabjek dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan,Tata cara Pembayaran Penagihan menghitung pajak bumi dan bangunan,Dasar penagihan,dasar hukum dan sanksi PBB, Pajak Menurut Perspektif Ekonomi Islam
BAB IV LAPORAN HASIL PENELITIAN Terdiri dari peran dinas pendapatan daerah Kabupaten Siak dan usaha-usaha apa yang dilakukan dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan(PBB) sector pedesaan, faktor-faktor penghambat dan pendukung Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Siak dalam upaya meningkat kan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan(PBB) sektor pedesaan, tinjauan
ekonomi Islam terhadap peran dinas pendapatan daerah Kabupaten Siak dalam upaya meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan(PBB) sektor pedesaan. BAB V
PENUTUP Merupakan bagian akhir yang terdiri dari kesimpulan dan saransaran yang merupakan rekomendasi penulis dalam penelitian ini
BAB III PENGERTIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
1.
Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan Menurut kamus Besar bahasa Indonesia, pajak adalah pemungutan yang dikenakan kepada rakyat sebagai iuran wajib untuk negara dari pendapatan seseorang atau dari barang yang diperdagangkan.1 Secara umum, pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terhutang yang wajib membayarnya menurut peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang lansung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara didalam menjalankan pemerintahan.2 Untuk lebih jelasnya dibawah ini dikemukakan defenisi pajak menurut para ahli diantaranya : 1.
Dr.Wahbah al-Zuhaily mengatakan bahwa pajak adalah suatu istilah yang dipakai guna menunjukkan jenis pemungutan yang diambil oleh pemerintah (Penguasa) dari rakyatnya, baik berupa pemungutan dari pemilik atas tanah, pengelolaan tanah, ataupun sumber-sumber lainnya.3
2.
Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan)
1
Badudu, Zein, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), Cet. Ke-1, h. 978. 2 Tubagus Chairil Amachi Zandjani, Perpajakan, (Jakarta: PT. Gramedia Utama, 1992), h. 1. 3 Wahbah al-Zuhaily, Al-Fiqh al-Islami Waadillatun, (Beirut: Dar al- Fikr, 1989), Jus.V, h. 532.
24
dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang lansung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.4 3.
Prof. Dr. MJH Smeets mendefenisikan pajak itu ialah prestasi pemerintah yang terhutang menurut norma-norma umum yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukan dalam hal yang individual,
maksudnya
adalah
untuk
membiayai
pengeluaran
pemerintah.5 4.
Prof. Dr. PJA Andriani mendefenisikan pajak ialah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang lansung dapat ditujukan yang gunanya adalah untuk membiayai pengluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas pemerintah.6 Dari 4 pengertian pajak di atas, dapat disimpulkan bahwa ada lima unsur
yang melekat dalam pengertian pajak yaitu: 1. Pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang. 2. Sifatnya dapat dipaksakan. 3. Tidak ada kontra-prestasi (imbalan) yang lansung dapat dirasakan oleh pembayar pajak. 4. Pemungutan pajak dilakukan oleh Negara baik oleh pemerintah pusat maupun daerah (tidak boleh dipungut oleh swasta).
4
Mardiasmo, Perpajakan, (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2008), Edisi Revisi. h. 1 Wirawan B. Ilyas Richard Burton, Hukum Pajak , (Jakarta : Selemba Empat, 2008), Edisi 4. h. 6. 6 Bohari, Pengantar Hukum Pajak, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2006), Edisi Revisi-6- h. 23. 5
5.
Pajak
digunakan
untuk
membiayai
pengeluaran-pengeluaran
pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan masyarakat umum.7 Selanjutnya pengertian bumi adalah yang termasuk permukaan bumi dan tanah yang ada dibawahnya. Secara umum bumi adalah sama dengan tanah termasuk tanah pekarangan, sawa, empang, perairan, pedalaman serta laut Wilayah Indonesia. Sedangkan bangunan adalah kontruksi teknik yang ditanam atau diikatkan secara tetap pada tanah/ perairan.8 Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha dan tempat yang diusahakan.9 Dari berbagai defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Pajak Bumi dan Bangunan(PBB) adalah Pemungutan yang dikenakan oleh pemerintah terhadap bumi. Baik permukaannya maupun yang ada dibawanya dan bangunan yang berupa sesuatu yang dilekatkan secara tetap. Selanjutnya diperjelas oleh M.Munawir dalam bukunya perpajakan bahwa syarat-syarat pemungutan pajak tersebut dilakukan agar tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan yaitu: 1.
Keadilan, dalam arti bahwa pemungutan itu harus bersifat umum, merata, dan menurut kekuatan.
7
Wirawan B. Ilyas Richard Burton, Ibid., h. 6-7 Rimsky K. Judisseno, Perpajakan, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1994), h. 149 9 Waluyo, Perpajakan Indonesia, (Jakarta : Selemba Empat Patria, 2004), Buku 2- Edisi Revisi. h. 475. 8
2.
Ekonomis dapat diterima, dalam arti bahwa pemungutan itu tidak akan merusak sumber kemakmuran
3.
Dapat mencapai tujuan, dalam arti bahwa pemungutan itu jangan sampai akan
mengakibatkan
adanya
kemungkinan
penyelundupan
atau
pengurangan hasil karena tarifnya tinggi. 4.
Berdasarkan undang-undang, dalam arti hukum pajak harus dapat memberikan jaminan hukum perlu menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk Negara maupun untuk warganya. Baik negara-negara hukum, segala sesuatu harus diatur atau ditetapkan dalam undang-undang termasuk pemungutan pajak.
5.
Harus effisiensi (syarat financial), dalam arti harus pemungutan pajak sedapat mungkin cukup untuk menutupi sebagian dari pengeluaranpengeluaran Negara sesuai dengan fungsi yang pertama dari pemungutan pajak yaitu sumber keuangan negara. Dari beberapa yang telah dikemukakan diatas, dapatlah diambil
beberapa kesimpulan yang merupakan prinsip-prinsip yang sama yang terkandung dalam definisi-definisi yaitu: a. Pajak dipungut berdasarkan ketentuan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya. b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontra persepsi individual oleh pemerintah. c. Pajak dipungut oleh Negara (Baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah).
d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran pembayaran pemerintah yang bila
dari
pemasukannya
terdapat
surplus
dipergunakan
untuk
membiayai public investment.10 2.
Azaz dan Prinsip Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Adapun azaz dan prinsip pemungutan pajak bumi dan bangunan 1.
Azaz pengenaan pajak bumi dan bangunan Untuk membantu kelancaran penerimaan PBB perlu ditetapkan suatu azaz yang dapat menjadi landasan bagi wajib pajak didalam membayar pajak. Adapun yang menjadi azaz dalam pengenaan PBB ini adalah: a. Memberikan kemudahan dan kesederhanaan. b. Adanya kepastian hukum c. Mudah dimengerti dan adil d. Menghindari pajak berganda Misalnya, penyeludupan pajak dan penyalah gunaan oleh petugas pajak.11
2.
Prinsip Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan juga agar penerimaan pembayaran pajak bumi dan bangunan dapat terlaksanakan dengan baik dan benar. Maka menurut adam smit perlu adanya prinsip pengenaan pajak yang baik. Adapun prinsip yang ia maksud atau lebih dikenal dengan prinsip “Smith’s Conons”.12 Sebagai berikut:
10
M. Munawir, Perpajakan, (Jakarta: PT. Gramedia, 1994), h. 8-13 Mardiasmo.Op.cit. h. 269 12 M. Suparmoko, Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek Edisi 5, (Puwokarto: BPFE- Yogyakarta, 2001), Cet. Ke-1, h. 97 11
a.
Prinsip kesamaan /keadilan (equity) Artinya adalah bahwa beban pajak harus sesuai dengan kemampuan
relatif dari setiap wajib pajak.Perbedaan dalam tingkat penghasilan harus digunakaan sebagai dasar didalam distribusi beban pajak itu, sehingga bukan beban pajak dalam arti uang yang penting tetapi beban rill dalam kepuasan yang hilang. b.
Prinsip kepastian (certainty) Pajak hendaknya tegas, jelas dan pasti bagi setiap wajib pajak,
sehingga mudah dimengerti oleh mereka dan juga akan memudahkan administrasi pemerintah sendiri. c.
Prinsip Kecocokan /Kelayakan (convenience) Pajak jangan sampai terlalu menekan seorang wajib pajak,
sehingga wajib pajak akan dengan suka dan senanghati melakukan pembayaran pajak kepada pemerintah. d.
Prinsip Ekonomi Pajak hendaknya menimbulkan kerugian yang minimal dalam arti
jangan sampai biaya pemungutannya lebih besar dari pada jumlah penerimaan pajaknya. 3.
Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Undang-undang No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan adalah berupa yang mencakup pengertian bumi seperti permukaan bumi, perairan, lautan dan pengertian bangunan yang berupa gedung, tempat tinggal,taman mewah, jalan tol, kolam renang dan fasilitas
lain yang memberi manfaat.13 Sedangkan Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Objek pajak yang: a.
Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, Sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan Nasional, yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan.
b.
Digunakan untuk kuburan, peninggalan perbukala, atau yang sejenis dengan itu.
c.
Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang dibebani suatu hak.
d.
Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan azaz perlakuan timbal balik.
e.
Digunakan oleh badan atau perwakilan Organisasi Internasional yang ditentukan oleh Mentri Keuangan.
Adapun yang menjadi subjek PBB menurut ketentuan pasal 4 UU No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994 adalah: orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/ atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai danatau memperoleh manfaat atas bangunan, yang meliputi antara lain: 1. Pemilik 2. Penghuni 3. Pengontrak 13
Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Undang-undang, No. 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan, (Pekanbaru: Pjs. Kepala Kantor Pelayanan PBB, 1995), h. 1
4. Penggarap 5. Pemakai dan penyewa.14 4.
Tata Cara Pembayaran Penagihan dan Cara Menghitung Pajak Bumi dan Bangunan 1. Tata cara pembayaran penagihan a. Pajak yang terutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambat-lambat nya enam bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak. Misalnya: apabila SPPT ( surat pemberitahuan pajak terhutang ) diterima oleh wajip pajak tanggal 1 april 2002, maka jatuh tempo pembayaran nya adalah tanggal 30 september 2002 b. Pajak yang terhutang berdasarkan SKP harus dilunasiselambat-lambat nya satu bulan sejak diterimanya SKP ( surat ketetapan pajak ) oleh wajip pajak c. Pajak yang terhutang pada saat jatuh tempo pembayaran nya tidak dibayar, dikenakan denda administrasi
sebesar 2% sebulan, yang
dihitung saat jatuh tempo dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan, misalnya, SPPT tahun pajak 2002 diterima oleh wajib pajak pada tanggal 1 maret 2002 dengan pajak terhutang Rp 500.0000 oleh wajip pajak baru dibayar tanggal 1 september 2002 maka terhadap wajib pajak itu dikenakan didenda 2% yakni: 2% x Rp 500.000. = Rp 10.000
14
Waluyo, op.cit.,h. 348-349.
Pajak terhutang yang harus dibayar pada tanggal 1 september 2002 adalak pokok + denda administrasi.Rp. 500.000,+10.000 = Rp 510.0000. bila wajib pajak itu baru membayar utang pajak nya tanggal 10 oktober 2002 maka terhadap wajib pajak tersebut dikenakan denda 2 x 2% dari pokok pajak yakni:4% x 500.000 = Rp 20.000 jadi yang harus dibayar pada tanggal 10 0ktober 2002 adalah 500.000 + 20.000 = 520.000. d. Denda administrasi
sebagai dimaksud dalam No 3 diatas ditanbah
dengan hutang pajak yang belum atau kurang dibayar ditagih degan surat tagihan pajak STP ( surat tagihan pajak ) yang harus dilunasi selambat-lambat nya satu bulan sejak diterimanya STP oleh wajib pajak e. Pajak yang terhutang dapat dibayar melalui Bank, kantor pos dan giro, dan tempat lain yang ditunjuk oleh mentri keuangan f. Tata cara pembayaran dan penagihan pajak diatur oleh kementrian keuangan g. Surat pemberitahuan pajak terutang ( SPPT) surat ketetapan pajak, dan surat tagihan pajak ( STP ) merupakan dasar penagihan pajak15 2. Cara menghitung Pajak Bumi Dan Bangunan Untuk menghitung besar nya pajak bumi dan bangunan terlebih dahulu perlu diketahuai faktor-faktor berikut: a. Tarif pajak Tarif pajak adalah sebesar 0,5%
15
Mardiasmo, op.cit, h.282
b. Nilai jual objek pajak ( NJOP) NJOP yang berupa tanah ( Bumi) dan Bangunan dapat ditentukan denganPerbandingan / pendekatan harga dengan objek lain
yang
sejenis dan objek nya berdekatan .Pendekatan dengan nilai perolehan baru, yaitu suatu pendekatan untuk menentukan NJOP dengan cara menghitung biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh / membangun objek pajakPendekatan nilai jual pengganti, suatu pendekatan untuk menentukan NJOP dengan memperhatikan hasil produksi objek pajak yang bersangkutan c.
Nilai Jual kena pajak ( NJKP ) dan rumus menghitung PBB Berdasarkan peraturan pemerintah NO 46. Tahun 2000, besar NJKP untuk penghitungan PBB adalah 20% dari NJOP untuk objek pajak pertambangan dan abjek PBB lain nya < 1 milyar.16 sedangkan rumius untuk menghitung pajak bumi dan bangunan adalah : 0,5% x 20% x NJOP
5.
Dasar Penagihan Secara umum dasar penagihan pajak bumi dan bangunan ada 3 yaitu : 1.
Surat pemberitahuan pajak terhutang ( SPPT ) SPPT adalah surat yang dugunakan oleh direktorat jendral pajak untuk memberitahukan pajak yang terhutang kepada wajib pajak, adapun dasar penerbitan SPPT adalah: surat pemberitahuan ini diterbitkan
16
Agus setiawan, hardi, perpajakan perbendaharaan pemerintah ( jakarta: PT .Grafindo persada, 2005), h.128
berdasarkan surat pemberitahuan objek pajak ( SPOP ). Dan objek pajak yang sebelum nya dikenakan IPEDA, SPPT dapat diterbitkan berdasarkan data objek pajak yang telah ada pada kantor pelayanan PBB yang bersangkutan Adapun waktu pelunasan
SPPT adalah Pajak yang terhutang
berdasarkan SPPT harus dilunasi selambat-lambat nya enam bulan sejak tanggal diterimanya
SPPT oleh wajib pajak.jadi, bila seorang wajib
pajak menerima SPPT pada tanggal 1 maret 1998 , selambat-lambat nya pada tanggal 31 agustus 1998 ia harus sudah melunasi PBB nya, tanggal 31 agustus 1998 disebut juga tanggal jatuh tempo SPPT 2. Surat ketetapan pajak (SKP ) Yang menjadi dasar penerbitan surat penerbitan pajak adalah SKP diterbitkan apabila surat pemberitahuan objek pajak (SPOP ) yang lain nya ternyata jumlah pajak yang terhutang lebih besar dari pada jumlah pajak berdasarkan SPOP yang dikembalikan wajib pajak Waktu pelunasan SKP adalah pajak yang terhutang berdasarkan SKP harus dilunasi selambat-lambat nya satu bulan sejak tanggal diterima SKP Adapun jumlah pajak yang terhutang dalam SKP dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah : a.
Jumlah pajak yang terutang dalam SKP
yang penerbitan nya
disebabkan oleh pengembalian SPOP lewat 30 hari setelah diterima
nya wajib pajak adalah sebesar wajib pajak ditambah dengan denda administrasi 25% dihitung dari pokok pajak b.
Mengenai jumlah pajak yang terhutang dalam SKP , dasar penerbitan nya disebabkan oleh hasil pemeriksaan atau keterangan lain nya adalah selisih pajak yang terutang dihitung berdasarkan SPOP ditambah denda administrasi sebesar 25% dari selisih pajak yang terhutang
3. Surat tagihan pajak (STP ) Adapun yang menjadi dasar penerbitan STP adalah a. Wajib pajak telambat membayar utang pajak nya seperti tecantum dalam SPPT, yaitu melampaui batas waktu 6 bulan sejak diterimanya SPPT oleh wajib pajak b.
Wajib pajak terlambat membayar utang pajak nya seperti tercantum dalam SKP, yaitu melampaui batas waktu satu bulan sejak tanggal diterimanya SK oleh wajib pajak
c. Wajib pajak melunasai pajak terhutang setelah lewat saat jatuh tempo pembayaraan PBB, tetapi denda administrasi tidak dilunasi besarnya denda administrasi adalah 2% sebulan dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran 6.
Dasar Hukum Adapun dasar hukum pengenaan pajak bumi dan bangunan adalah:
1. Undang-undang No. 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 12 Tahun 1994. 2. Keputusan
Mentri
keuangan
No.
201/kmk.04/2000
tentang
penyesuaian besarnya NJOPTKP sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan. 3. Peraturan pemerintah No. 25 tahun 2002 tentang Penetapan Besarnya nilai jual kena pajak untuk penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan. 4. Keputusan
Mentri
Keuangan
No.
523/KMK.04/1998
tentang
penentuan klasifikasi dan besarnya nilai jual objek pajak sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan. 5. Keputusan mentri keuangan No. 1002/KMK.04/1985 tentang tatacara pendaftaran objek pajak Bumi dan Bangunan. 6. Keputusan Mentri Keuangan No. 1006/KMK.04/1985 tentang tatacara penagihan pajak bumi dan bangunan. Dan penunjukan pejabat yang berwewenang mengeluarkan surat paksa. 7. Keputusan mentri keuangan No. 552/KMK.03/ 1985 tentang pelimpahan wewenang penagihan pajak bumi dan bangunan kepada Gubernur kepala Dearah Tingkat 1 dan/ Bupati/ Walikota Madya kepala Daerah Tingkat II.17
17
Achmad T, Triyono, Perpajakan Indonesia Pendekatan Soal dan jawaban, (Jakarta: PT. Ra ja Grafindo Persada, 2005), Edisi Ke-2 h. 351
7.
SANKSI TERHADAP PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Bagi wajibPajak yang melanggar peraturan, akan dikenakan sanksi .adapun sanksi yang dimaksud adalah: A. Sanksi administrasi 1) Wajib Pajak tidak tidak menyampaikan surat pemberitahuan objek Pajak walaupun telah ditegur secara tertulis, maka akan dikenakan denda administrasi sebesar 25% dihitung dari pokok pajak 2) Wajib Pajak melaporkan data objek Pajak yang tidak benar (lebih kecil dari hasil pemeriksaan direktorat jendral pajak), maka akan dikenakan denda administrasi sebesar 25% dari selisih pajak yang terhutang. 3) Pajak yang terhutang pada saat jatuh tempo pembayarannya tidak dibayar atau pembayaran nya
kurang maka
akan dikenakan denda
administrasi sebesar 2% sebulan, yang dihitung saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran. Untuk jangka waktu paling lama 24 bulan B. Sanksi pidana a. Disamping sanksi administrasi, barang siapa yang lalai tidak mengembalikan SPOP atau mengembalikan SPOP tapi isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga menimbulkan kerugian bagi negara, maka akan dikenakan kurungan selama-lama nya 6 bulan atau denda setinggitingginya dua kali lipat pajak yang terhutang b. Terhadap mereka yang dengan sengaja Tidak mengembalikan atau menyampaikan SPOP kepada direktorat jendral pajak, Menyampaikan SPOP tetapi isi nya tidak benar atau tidak
lengkap dan atau melampirkan keterangan
yang tidak benar,
Memperlihatkan surat palsu atau dipalsukan atau dokumen dipalsukan seolah-olah benar, Tidak menunjukkan data atau tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan sehingga menimbulkan bagi negara, akan dikenakan pidana penjara selama-lamanya 2 tahun atau denda setinggitingginya sebesar 5 kali pajak terhutang.18 Adapun sanksi bagi pejabat yang melanggar peraturan a.
Sanksi Umum Apabila tidak memenuhi kewajiban seperti yang telah diuraiakan dimuka dikenakan sanksi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu peraturan pemerintah No. 30 tahun 1980 tentang peraturan disiplin pegawai sipil staatsblad 1860 No 3 tentang peraturan jabatan notaris
b.
Sanksi Khusus Bagi pejabat yang tugas pekerjaannya berkaitan langsung atau ada hubungannya dengan objek pajak atau pihak lainnya yang tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan dokumen yang diperlukan, tidak menunjukkan data atau tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan dipidana kurungan selama-lamanya 1 tahun atau denda setinggi-tingginya Rp 2000.000. ( dua juta rupiah ).19
18
Tim penyusun direktorat jendral pajak dan yayasan bina pembangunan, Buku Panduan Pajak Bumi dan Bangunan, ( jakarta: Bina Rena Pariwara, 1992), cet.ke-3 h.113 19 Mardiasmo, op.cit. h.339
8. Pajak Menurut Perspektif Ekonomi Islam Mayoritas fuqaha berpendapat bahwa zakat adalah satu-satunya kewajiban kaum muslimin atas harta. Barang siapa yang telah berzakat, maka bersihlah hartanya dan bebaslah kewajibanya dan diapun tidak mempunyai kewajiban lain lagi, bila zakat telah ditunaikan, kecuali bila dia hendak bersedekah sunat karna mengharap pahala yang lebih besar dari Allah Swt. Inilah pendapat termasyhur dikalangan Ulama berbeda pendapat terkait apakah ada kewajiban kaum muslim atas harta selain zakat. Mayoritas fuqaha berpendapat bahwa zakat adalah satu-satunya kewajiban kaum muslim atas harta. Barang siapa telah menunaikan zakat, maka bersihlah hartanya dan bebaslah kewajibannya.Di sisi lain ada pendapat ulama bahwa dalam harta kekayaan ada kewajiban lain selain zakat.Jalan tengah dari dua perbedaan pendapat ini adalah bahwa kewajiban atas harta yang wajib adalah zakat, namun jika datang kondisi yang menghendaki adanya keperluan tambahan (darurah), maka akanada kewajiban tambahan lain berupa pajak (dharibah). Pendapat ini misalnya dikemukakan oleh Qadhi Abu Bakar Ibn al-Aarabi, Imam Malik, Imam Qurtubi, Imam Syatibi, Mahmud Syaltut, dan lain-lain. 20 Diperbolehkannya memungut pajak menurut para ulama tersebut di atas, alasan utamanya adalah untuk kemaslahatan umat, karena dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai “pengeluaran”, yang jika pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemadaratan. Sedangkan
20
Gusfahmi, Pajak Menurur Syariah, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada), h.169-178
mencegah kemudaratan adalah juga suatu kewajiban. Sebagaimana kaidah ushul fiqh yang artinya segala sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan demi terlaksanakannya kewajiban selain harus dengannya, maka sesuatu itu pun wajib hukum nya Oleh karena itu pajak tidak boleh dipungut dengan cara paksa dan kekuasaan semata, melainkan karena ada kewajiban kaum muslimin yang dipikulkan kepada Negara, seperti member rasa aman, pengobatan dan pendidikan dengan pengeluaran seperti nafkah untuk para tentara, gaji pegawai, hakim, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pajak memang merupakan kewajiban warga Negara dalam sebuah Negara muslim, tetapi Negara berkewajiban pula untuk memenuhi dua kondisi (syarat): a. penerimaan hasil-hasil pajak harus dipandang sebagai amanah dan dibelanjakan secara jujur dan efisien untuk merealisasikan tujuantujuan pajak. b. Pemerintah harus mendistribusikan beban pajak secara merata di antara mereka yang wajib membayarnya. 21 Paraulama
yang
mendukung
diperbolehkannya
memungut
pajak
menekankan bahwa yang mereka maksud adalah sistem perpajakan yang adil, yang selaras dengan spirit Islam. Menurut mereka, system perpajakan yang adil adalah apabila memenuhi tiga kriteria:
21
Umer Chapra, Islam and The Economic challenge. (Herndon: IIIT, 1995). Diterjemahkan oleh Ikhwan Abidin Basri, Islam dan Tantangan Ekonomi. (Jakarta: GIP, 2000), hal. 299
a. Pajak dikenakan untuk membiayai pengeluaran yang benar-benar diperlukan untuk merealisasikan maqasid Syariah. b. Beban pajak tidak boleh terlalu kaku dihadapkan pada kemampuan rakyat untuk menanggung dan didistribusikan secara merata terhadap semua orang yang mampu membayar. c. Dana pajak yang terkumpul dibelanjakan secara jujur bagi tujuan yang karenanya pajak diwajibkan.22 Dalam istilah bahasa Arab, Pajak dikenal dengan nama Adh-Dharibah, yang artinya adalah beban. Ia disebut beban karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan sebagai sebuah beban. Secara bahasa maupun tradisi, dharibah dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama memakai ungkapan dharibah untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban dan menjadi salah satu sumber pendapatan negara. Sedangkan kharaj adalah berbeda dengan dharibah, karena kharaj adalah pajak yang obyeknya adalah tanah (taklukan) dan subyeknya adalah non-muslim. Sementara jizyah obyeknya adalah jiwa (an-nafs) dan subyeknya adalah juga non-muslim. 23 Selain itu, Negara juga mendapatkan sumber pendapatan sekunder, yaitu dari denda-denda (kafarat), hibah, hadiah, dan lain-lain yang diterima secara tidak tetap
22
Umer Chapra, Ibid., hal. 295. Gusfahmi, op.cit., hal. 30.
23
Yusuf Qardawi berpendapat pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasil nya untuk membiayai pengeluaran umum disatu pihak dan untuk merealisasikan sebagai tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara. Sedangkan Gazi Inayah berpendapat pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang sifatnya mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan kemampuan sipemillik harta dan dialokasiakan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan keuangan bagi pemerintah Abdul Qadim berpendapat pajak adalah harta yang diwajibkan Allah Swt kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang/harta. 24 Dari definisi pajak tersebut, nampak bahwa definisi yang dikemukakan Abdul Qadim lebih dekat dan tepat dengan nilai-nilai Syariah, karena di dalam definisi yang dikemukakannya terangkum lima unsur penting pajak menurut Syariah, yaitu: a.
diwajibkan oleh Allah Swt
b.
Obyeknya harta
24
Gusfahmi, op.cit, hal. 32
c.
Subyeknya kaum muslim yang kaya
d.
Tujuannya untuk membiayai kebutuhan mereka
e.
Diberlakukan karena adanya kondisi darurat (khusus), yang harus
segera diatasi oleh Ulil Amri.25 Adapun karakteristik pajak (dharibah) menurut Syariat, yang hal ini membedakannya dengan pajak konvensional adalah sebagai berikut: 1.
Pajak (dharibah) bersifat temporer, tidak bersifat kontinyu, hanya boleh dipungut ketika di baitul mal tidak ada harta atau kurang. Ketika baitul mal sudah terisi kembali, maka kewajiban pajak bisa dihapuskan. Berbeda dengan zakat, yang tetap dipungut, sekalipun tidak ada lagi pihak yang membutuhkan (mustahik). Sedangkan pajak dalam perspektif konvensional adalah selamanya (abadi).
2.
Pajak (dharibah) hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum muslimin dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih. Sedangkan pajak dalam perspektif
konvensional
ditujukan
untuk
seluruh
warga
tanpa
membedakan agama. 3.
Pajak (dharibah) hanya diambil dari kaum muslim, tidak kaum nonmuslim. Sedangkan teori pajak konvensional tidak membedakan muslim dan non-muslim dengan alasan tidak boleh ada diskriminasi.
25
Ibid, hal. 33
4.
Pajak (dharibah) hanya dipungut dari kaum muslim yang kaya, tidak dipungut dari selainnya. Sedangkan pajak dalam perspektif konvensional, kadangkala juga dipungut atas orang miskin, seperti PBB.
5.
Pajak (dharibah) hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diperlukan, tidak boleh lebih.
6. Pajak (dharibah) dapat dihapus bila sudah tidak diperlukan. Menurut teori pajak konvensional, tidak akan dihapus karena hanya itulah sumber
BAB 1V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Peran Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Siak dan Usaha-Usaha Apa Yang Dilakukan Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan Pengertian peran menurut kamus besar bahasa Indonesia yaitu sesuatu yang diharapkan dimiliki oleh orang yang memeiliki kedudukan dalam masyarakat sedangkan peranan yaitu bagian dari tugas utama yang harus dilakukan 1 Dalam hubungan ini peranan mencakup tiga hal, yaitu: 1.
Peranan meliputi norma –norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat
2.
Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat atau organisasi
3.
Peranan juga dapat dikatakan sebagai individu yang penting dalam struktur sosial masyarakat.2
adapun peran dinas pendapatan daerah kabupaten siak adalah: 1.
Membantu pemungutan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan yang objek pajak nya berada diwilayah Kabupaten Siak
2.
Merupakan perpanjangan tangan dari KPP Pratama Pangkalan Krinci Pelalawan
1
Tim penyusun kamus pusat pembinaan dan pengembangan bahasa , kamus besar bahasa indonesia, ( jakarta:Balai Pustaka, 1990), cet. Ke -2, h.240 2 Soejono soekanto, Tuntutan Dakwah dan Pembinaan Pribadi, (Jakarta:Pustaka Amanai,1983), cet. K-2, h.15
45
3.
Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan asset daerah Melakukan sosialisasi tentang perpajakan 3
4.
Dalam undang-undang No 12 tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan disebutkan bahwa hasil penerimaan PBB sebagian besar digunakan untuk kepentingan masyarakat didaerah yang bersangkutan. oleh karna itu diserahkan kepada pemerintah daerah sebagai pendapatan belanja daearh Mengingat bahwa pajak merupakan sumber yang penting bagi pembelanjaan pembangunan, maka diperlukan usaha-usaha untuk melakukan intensifikasi pemungutan. keberhasilan pemungutan pajak ditentukan oleh dua hal yaitu kesadaran masyarakat untuk membayar pajak serta sikap dan kemampuan aparat pajak dalam melaksanakan tugasnya untuk itu pemerintah daerah dalam hal ini dinas pendapatan daerah Kabupaten Siak mengambil upaya-upaya untuk meningkatkan dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan,hal ini penting karna untuk kabupaten Siak sendiri Ada pun upaya yang dilakukan oleh dinas pendapatan daerah kabupaten siak dalam menaggapi terjadinya penurunan pajak bumi dan bangunan terhadap realisasi yang ingin dicapai maka dinas pendapatan itu sendiri melakukan beberapa upaya seperti: 1.
Mengadakan Penyuluhan Pajak Bumi dan Bangunan Upaya penyuluhan merupakan salah satu cara yang tepat untuk menarik keinginan dan menarik masyarakat akan lebih mengerti dan
3
Farida, ( Sub.Bag.Penyusunan Program),Wawancara,, kamis 20 januari 2012
percaya akan kegunaan dan penting nya pembayaran PBB khususnya Dikabupaten Siak, penyuluhan ini dilakukan sekali setahun, dispenda melakuakan penyuluhan kesetiap kecamatan yang ada Dikabupaten Siak adapun metode yang digunakan adalah metode ceramah dan tanya jawab antara pihak penyuluh dan perangkat camat, kepala desa serta masyarakat Penyuluhan dilakukan pada setiap kantor camat yang ada Dikabupaten Siak penyuluhan yang tujuannya untuk merangsang masyarakat agar membayar pajak dan lebih mengerti dan percaya akan kegunaan dan penting nya pembayaran PBB bagi pembangunan suatu daerah 4 2.
Intensifikasi Pemungutan dengan cara Memungut Door To Door Upaya mengintensifkan pemungutan pajak bumi dan bangunan dengan cara memungut secara langsung ketempat wajib pajak atau door todoor merupakan salah satu cara yang dilakukan dinas yang terkait untuk lebih meningkatkan penerimaan pajak hal ini karna para kolektor yang bertugas akan bertemu lansung dengan para wajib pajak
3.
Membangun Kerjasama Yang Baik Dengan Pihak terkait Pencapaian suatu tujuan tidak terlepas dari ada nya kerjasama yang baik antara sesama pihak yang terkait. oleh karna itu, dinas pendapatan daerah Kabupaten Siak juga menjalin hubungan baik dengan pihak-pihak yang terkait dalam kelancaran penghimpunan pembayaran
4
M. Kurniawan, ( Kasi Penerimaan dan Pendapatan), Wawancara, kamis 26 januari 2012
Pajak Bumi dan Bangunan, seperti dengan kolektor Pedesaan, Camat dan kepala desa. Secara umum bentuk kerja sama yang dilakukan kepala desa atau camat dalam membantu atau meningkatkan pembayaran PBB adalah selain pemberian SPPT secepat mungkin oleh kepala desa kepada wajib Pajak dan juga menetapakan kebijakan dalam bentuk penegasaan / sarat bagi wajib pajak untuk melakukan pembayaran PBB dalam mendapat KTP dan kenaikan pangkat oleh camat setempat Upaya ini memberi peluang yang banyak terhadap penerimaan PBB dikabupaten Siak karena masyarakat akan memerlukan KTP, kebijkan ini dilakukan oleh camat, karena selama ini kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran PBB berkurang 5 4.
Berupa Imbauan Kepada Masyarakat Melalui media masa / cetak/radio Berbagai upaya terus dilakukan dispenda Kabupaten Siak untuk meningkatkan penerimaan PBB seperti dengan cara imbauan kepada masyarakat tentang pentingnya membayar PBB melalaui media massa seperti melalui Televisi, Koran, Radio hal ini dilakukan karena masyarakat setiap hari selalu melihat informasi melalui media televisi, radio serta koran
5.
Melalui kegiatan /memotifasi masyarakat untuk membayar PBB seperti pemberian undian hadiah bagi pembayar pajak yang tepat waktu
5
M. Kurniawan, ( Kasi Penerimaan dan Pendapatan), Wawancara, kamis 26 januari 2012
Dalam meningkatkan pembayaran PBB pihak dispenda selalu melakukan berbagai upaya seprti melakukan kegiatan pemberian hadiah terhadap para wajib pajak yang telah tepat waktu dalam membayar pajak hal ini berfungsi untuk lebih memotifasi kepada wajib pajak yang lain nya dalam membayar pajak tepat waktu sehingga akan berdampak pada meningkat nya penerimaan pajak itu sendiri 6.
Pemberian Motivasi Bagi Aparat Pemungut/ Kolektor Seperti Kades Berupa Intensif Atau Bantuan Kendaraan Oprasional Dalam meningkatkan pembayaran PBB baik pihak dispenda atau pun pemerintah selalu ikut andil, adapun bentuk kepedulian nya adalah dengan memberikan uang perangsang kepada desa yang telah melunasi pajak bumi dan bangunan, tujuan uang perangsang itu adalah diharapkan terjadinya peningkatan pembayaran PBB untuk tahun tahun yang akan datang dan untuk memotivasi desa-desa lain yang ada Dikabupaten Siak agar giat melakukan pembayaran PBB tersebut, dan uang perangsan tersebut dimaksudkan untuk dapat dipergunakan sebaik baiknya sesuai dengan keperluan desa 6
B. Faktor Pendukung dan Penghambat Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Siak Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan Untuk meningkatkan penerimaan PBB disektor pedesaan untuk kabupaten Siak ternyata dipengaruhi oleh beberapa faktor 6
Farida, ( Sub Bag.Penyusunan Program), Wawancara, 26 januari 2012
1. Faktor Pendukung a. Faktor Ketersediaan Dana yangBesar Keuangan daerah mempunyai peranan yang sangat penting, selain karena keuangan daerah sebagai alat fiskal pemerintah daerah, merupakan bagian integral dari keuangan negara dalam mengalokasikan sumbersumber ekonomi, memeratakan hasil pembangunan dan menciptakan stabilitas ekonomi, selain stabilitas sosial politik. Sumber-sumber penerimaan daerah Kabupaten Siak terdiri dari PAD, Lain-lain Pendapatan, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak.7 Sumber-sumber
penerimaan
daerah
yang
diharapkan
mampu
memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan daerah Kabupaten Siak adalah Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Permukaan, Pajak Bumi dan Bangunan (non pertambangan), Bagi Hasil Pajak Pertambangan dan Iuran Hasil Hutan. Untuk Kabupaten Siak dana APBD cukup besar sehingga program-program yang ingin dijalankan bisa terwujud.8 b. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pembangunan prasarana yang berperan sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, sosial budaya, politik dan pertahanan keamanan diarahkan pada terwujudnya pengembangan prasarana yang handal, bermanfaat dan berkualitas tinggi. Oleh karena itu pengembangan prasarana harus dilakukan secara terpadu, efisien dalam menunjang dan sekaligus menggerakkan
dinamika
pembangunan,
meningkatkan
7
Rozmizan, ( Seksi Perbendaharaan) Wawancara, 26 januari 2012 Syafrul, ( pendapatan dan penetapan ), wawancara,kamis 26 januari
8
2012
kualitas
sumberdaya manusia, mendukung mobilitas manusia, barang dan jasa, serta mendukung pengembangan wilayah. Pengembangan prasarana pembangunan harus dilakukan secara terpadu dengan selalu memperhatikan tingkat pengembangan dan penyerasian serta laju pertumbuhan wilayah.Hal ini diperlukan agar pengelolaan pembangunan menjadi lebih terkoordinasi sejalan dengan karakteristik permasalahan yang ada sehingga efisiensi dan efektivitas dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan dapat diperoleh. Untuk Kabupaten Siak sendiri sarana dan prasarana sudah terpenuhi 2.
Faktor Penghambat
a. Tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Kesadaran berarti ingat, atau menyadari bahwa pajak itu penting bagi pembangunan daerah. dan oleh karna itu masyarakat hendaknya menyadari bahwa penerimaan Pajak Bumi dan bangunan juga merupakan kewajiban kenegaraan, yang berkaitan dengan pembangunan. Kesejahteraan masyarakat suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendapatan dan pembangunan suatu daerah itu sendiri, apabila pendapatan suatu daerah itu optimal,maka pembangunan yang bertujuan untuk mensejaterakan masyarakat dapat dengan mudah terwujud, karna seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa dana pembangunan daerah berasal dari pajak, faktor ini akan tetap ada selama tingkat kepatuhan dan tingkat kesadaran terhadap kewajiban membayar pajak tidak mengikat kepada
PBB. Untuk itu harus ada kepatuhan yang bersumber dari ketegasan hukum dan tingkat kesadaran yang tinggi, namun selama ini
untuk
Kabupaten Siak tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak masih rendah Ini terbukti bahwa dikabupaten Siak tiap tahun terjadi penunggakan terhadap pembayaran PBB NO
Tahun anggaran
Target
Realisasi
Persen
1
2009
47.352.383
37.524.279
79,24 %
2
2010
58.128.354
26.212.293
45,09%
Sumber : dispenda kab.siak Dari data tabel diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pembayaran Pajak Bumi dan
Bangunan
Dikabupaten Siak sektor pedesaan belum
terlaksana secara optimal hal ini dapat kita lihat pada tabel diatas yang mana pada tahun 2009 target penerimaan pajak sebesar Rp 47.352.383 namun yang terealisai hanya Rp 37.524.279atau79% dari target begitu juga pada tahun 2010 target penerimaan pajak sektor pedesaan sebesar Rp 58.128.354 namun yang terealisai hanya Rp 26.2121.293 atau 45% dari target yang ditentukan . b. Masih Banyak Nya Ditemukan Administrasi Pertanahan Yang Belum Teratur/Surat Tanah Masih Tumpang Tindih Tentang KepemilkanNya Administrasi pertanahan yang belum teratur dan tumpang tindih tentang kepemilikan tanah juga merupakan faktor yang memepengaruhi dinas paendapatan daerah Kabupaten Siak dalam meningkatkan PBB sektor
pedesaan karena dengan ketiadaan kejelasan siapa pemiliknya mengakibatkan dinas pendapatan dalam mendata data mengalami kesulitan c. Belum terbentuk nya Juru Sita terhadap wajib Pajak yang tidak patuh Juru sita Pajak adalah
pelaksanaan tindakan penagihan Pajak yang
meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa serta melaksanakan penyitaan dan penyanderaan ini juga yang menjadi kendala dinas pendapatan daerah untuk lebih memaksimalkan dalam mencapai target yang diinginkan karna kurangnya sumber daya manusia yang membidangi tentang masalah ini.9 d. Tindakan yang kurang tegas terhadap sanksi Berdasarkan Undang-Undang No.16 tahun 2000 tentang tata cara perpajakan telah dijelaskan bahwa sanksi bagi wajib pajak karna kealpaan sehingga menimbulkan kerugian pada negara Dikenakan sanksi 6 bulan penjara atau setinggi-tinggi nya dua kali pajak terhutang, sedangkan karna disengaja sehingga merugikan negara, dipidana selama-lama nya dua tahun penjara dan setinggi-tinggi nya lima kali pajak terhutang.10 Ternyata sanksi ini hanya berlaku kepada segolongan wajib pajak saja artinya sanksi ini berlaku apabila seseorang membutuhkan sesuatu hal, dan berkaitan dengan pajak bumi dan bangunan (sektor pedesaan dan perkotaan) maka sanksi itulah baru berjalan dan sebalik nya selama kepentingan seorang tersebut tidak menyangkut dengan pembayran PBB maka sanksi itu terabaikan begitu saja. 9
M. Kurniawan ( kasi Penerimaan dan Pendapatan) Wawancara, kamis 26 januari 2012 Achmad T, triyono w, Perpajakan Indonesia Pendekatan Soal dan Jawaban Edisi Kedua, (jakarta:PT.Raja grafindo,2005), h.362 10
Faktor ini jelas mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap keberhasilan pemungutan pajak. Karna undang-undang merupakan payung hukum bagi terselenggaranya pemungutan PBB C. Tinjauan Ekonomi Islam Tentang Peran Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Siak Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan Apabila diperhatikan secara seksama perjalanan dimasa Rasullullah SAW, sebenar nya realitas perpajakan pernah terwujud dalam realitas historis. hanya saja tidak digalakkannya sistem perpajakan dipriode nabi karena masyarakat Islam pada saat itu sudah merasa cukup dengan sumber pendanaan yang ada seperti zakat, sedekah, Infak, Ganimah dan lain-lain . Akan tetapi pada era berikutnya, Negara Islam semakin berkembang dan pada masa pemerintahaan Umar Bin Khatab dibentuk program pembangunan dimana pembiayaan Negara bisa ditutupi dengan sumber dana yang ada akan tetapi dibutuhkan sumber dana yang lain seperti pajak Dimasa pemerintahan khalifah umar bin khatab inilah pembaharuan dalam administrasi dan pemerintahan mulai dikembangkan, termasuk bidang perpajakan mendapat perhatian dari amirul mukminin Pada masa pemerintahan umar atas inisiatif atau ijtihat beliau mulai lah diterapkan adanya kharaj (pajak bumi) dan ‘usyur (pajak perdagangan ekspor maupun impor). dan pada masa itu lah baitul mal atau kas negara dibentuk. Ada pun yang merupakan masukan negara bagi program-program pembangunan yang bersifat wajib adalah sebagai berikut:
1. Kharaj Secara harfiah, kharaj berarti kontrak, sewa menyewa atau menyerahkan. dalam terminologi keuangan Islam, kharaj adalah pajak atas tanah atau hasil tanah, di mana para pengelola wilayah taklukan harus membayar kepada negara Islam. negara Islam setelah penaklukan adalah pemilik atas wilayah itu, dan pengelola harus membayar kepada negara Islam. Para penyewa ini menanami tanah untuk pembayaran tertentu dan memelihara sisa hasil panennya untuk diri mereka sendiri. Jadi, kharaj ibarat penyewa atau pemegang kontrak atas tanah atau pengelola yang membayar pajak kepada pemiliknya apabila jizyah ditetapkan berdasarkan nash Al-qur’an, maka kharaj ditetapkan berdasarkan Ijtihad.11 Yang menjadi subjek kharaj dikenakan atas orang kafir dan muslim (apabila orang muslim membeli tanah kharajiyah). Sedangkan objek kharaj dikenakan pada tanah (pajak tetap) dan hasil tanah yang terutama ditaklukan oleh kekuasaan senjata, terlepas apakah pemilik itu seorang yang dibawah umur, budak, orang dewasa, seorang bebas muslim atau non muslim. Kharaj dikenakan atas seluruh tanah yang ditaklukkan dan tidak dibagikan kepada anggota pasukan perang. Dan digunakan untuk kepentingan orang islam.12 2. Jizyah Jizyah berasal dari kata jaza’ yang berarti konpensasi dalam terminologi keuangan islam istilah tersebut digunakan untuk beban yang 11
Gusfahmi, op,cit. H.126 Ibid, h. 129
12
diambil dari penduduk non muslim yang ada dinegara islam sebagai biaya perlindungan yang diberikan kepada mereka atas kehidupan dan kekayaan serta kebebasan untuk menjalankan agama mereka. Disamping itu mereka dibebaskan dari kewajiban militer dan diberi keamanan sosial Jizyah adalah pajak yang dikenakan terhadap non muslim kepada pemerintahan islam.13 Jizyah ini dimaksudkan sebagai wujud loyalitas mereka kepada pemerintah islam dan konsekuwensi dari perlindungan (rasa aman) yang diberikan apabila mereka ( non muslim )tidak mampu membayar mereka mendapat dispensasi terbebas dari kewajiban tersebut dan bahkan yang tidak mampu berhak mendapat tunjangan negara. jizyah bukan dilandasi atas keinginan islam untuk menguasai harta al-zimmi, tetapi jizyah adalah bagian dari bentuk dakwah islam yang teduh dalam rangka mengajak mereka secara persuasif tanpa paksaan untuk menerima islam. 3. ‘Ushr ( Bea Cukai) Ushr adalah pajak perdagangan atau bea cukai ( pajak ekspor dan impor) yang dikenakan kepada orang-orang non muslim yang melakukan transaksi bisnis dinegara islam, awal nya pajak ini muncul karna wilayah kekuasaan Islam semakin luas, oleh karna itu sebagian kaum muslimin melakukan perdagangan internasional dengan negara-negara non muslim . dalamperdagangan tersebut ternyata umat Islam yang melakukan transaksi dinegara non muslim dikenakan pajak oleh pemerintah yang bersangkutan
13
Ibid, h. 119
untuk itu atas pengaduan seseorang, akhirnya umar pun memberlakukan pajak perdagangan bagi non muslim, warga negara asing yang melakukan transaksi bisnis dinegara Islam Pajak ini dimaksud untuk menambah devisa negara dalam rangka mengelola dan menjalankan roda pemerintahan. dalam penerapan ketentuan pajak ini bagi non mulim negara asing yang melakukan transaksi bisnis dinegara Islam dikenakan pajak perdagangan sebesar sepuluh persen dari transaksi dagang nya. sedangkan bagi non muslim yang menjadi warga negara Islam dikenakan pajak seperdua puluh dari transaksi dagang nya. Mengenai kadar atau ukuran nya perdagangan yang dikenakan pajak tersebut adalah yang mendapat omzet senilai 20 dinar emas dan 200 dirham untuk perak, seprti hal nya Jizyah kewajiban Pajak perdagangan ini juga hanya sekali setahun.14 Melihat akan besarnya hak dan kewajiban waliyul amri (penguasa) dan konsekuensinya, seperti: Terbangunnya masyarakat yang kuat; Komitmen terhadap keputusan dengan asas saling tolong menolong (atta’awun) dalam kebaikan dan ketakwaan, dan saling menjalin kasih sayang dan persatuan antara penguasa dan rakyat, berlaku adil dalam kekuasaan akhlak dan segalanya, menegakkan syiar-syiar islam dan lain sebagainya maka wajib menyosialisasikan hal tersebut dengan berbagai cara dan melalui media informasi. Termasuk mengadakan seminar-seminar dan kuliah-kuliah umum, menulis buku secarakhusus (yang berkenaan 14
M. Igbal, Figih Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Gaya MEDIA pratama, 2002), cet.ke -h.281
dengannya) berdasarkan nash-nash al-Qur`an danas-Sunnah sesuai pemahaman para As-Salafu ash-Shalih. Juga mengingatkan agar tidak meremehkan dalam menunaikan hak mereka atau mengingatkan agar tidak menfitnah para penguasa dan menyebar luaskan isu-isu negatif tentang mereka sebab konsekuensi dari semua itu adalah terjadinya kerusakan, baik agama maupun dunia.15 Adapun perintah menaati ulil amri sudah dijelaskan dalam surat an-nisa’ ayat 59
ِﯿﺎﻷَ ْﻣ ِﺮ ِﻣ ْﻨ ُﻜ ْﻤﻔَﺈِ ْﻧﺘَﻨَﺎ َز ْﻋﺘُ ْﻤﻔِﯿﺸَﻲْ ٍءﻓَ ُﺮ ﱡدو ْ ﯾَﺎأَﯾﱡﮭَﺎاﻟﱠﺬِﯾﻨَﺂ َ َﻣﻨُﻮاأَ ِطﯿﻌُﻮااﻟﻠﱠﮭَ َﻮأَ ِطﯿﻌُﻮااﻟ ﱠﺮﺳُﻮﻟَ َﻮأ ُوﻟ ِﺎﻵ ِﺧ ِﺮ َذﻟِ َﻜ َﺨ ْﯿ ٌﺮ َوأَﺣْ َﺴﻨُﺘَﺄْوِﯾ ًﻞ َ ْ ُﻮﻹ ْﻧ ُﻜ ْﻨﺘُ ْﻤﺘُﺆْ ِﻣﻨُﻮﻧَﺒِﺎﻟﻠﱠ ِﮭ َﻮا ْﻟﯿَﻮْ ﻣ ِ ِ ھُﺈِﻟَ ﺎﻟﻠﱠ ِﮭ َﻮاﻟ ﱠﺮﺳ Artinya: hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil Amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan rasulnya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan harikemudian. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih baik akibatnya.16 Dari ayat diatas dijelaskan bahwa kita harus mentaati Ulil Amri (penguasa) selagi perintah-perintahnya selama itu tidak melanggar hal-hal yang dilarang oleh Allah swt dan demi menjaga hak-hak para hamba dari kezaliman, adapun yang dimaksud waliyul amri adalah para imam dan
15
http//group.yahoo.com.//group/darut-tauhid//10 hak kewajiban... Departemen Agama RI, Al-guran dan Terjemahannya, (Bandung: CV Diponegoro, 2000), h.114 16
wakil-wakilnya menurut para jumhur. Dan dikatan bahwa mereka adalah ulama. Dilihat tentang hubungan antara rakyat dan pemimpinnya sebagai penguasa yang kongkret didalam ruang lingkup suatu negara atau antar negara atau dalam kebijakan-kebijakan ekonomi semua kebijakan yang diambil penguasa harus beroreantasi kepada kemaslahatan terhadap rakyatnya. Seperti yang terdapat pada kaedah fiqih
َ◌.ط ﺑِﺎﻟﻣَﺻْ ﻠَﺣَ ِﺔ ٌ َﺗﺻَرﱡ فُ اﻻِﻣَﺎمِ َﻋﻠَﻰ اﻟرﱠ ﻋِ َﯾ ِﺔ َﻣﻧُو kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya tergantung kepada kemaslahatannya” Kaidah ini memberikan pengertian, bahwa
setiap tindakan atau
suatu kebijaksanaan para pemimpin yang menyangkut dan mengenai hakhak rakyat dikaitkan dengan kemaslahatan rakyat banyak dan ditujukan untuk mendatangkan suatu kebaikan. Sebab pemimpin adalah pengemban amanah penderitaan rakyat (umat) dan untuk itulah ia ditunjuk sebagai pemimpin serta harus pula memperhatikan kemaslahatan rakyat.17 kaedah ini juga menegaskan bahwa seorang pemimpin harus beroreantasi kepada kemaslahatan rakyatnya, bukan mengikuti keinginan hawa nafsunya atau keinginan keluarganya atau kelompoknya.18 Banyak contoh yang berhubungan dengan kaedah tersebut yaitu setiap kebijakan yang maslahat dan manfaat bagi rakyat maka itulah yang
17
Imam Musbikin, Qawa’id Al-Fiqhiyah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001),h.124 A.Jazuli, Kaedah-Kaedah Fiqih, ( Jakarta, Kencana Media Grup, 2010). H. 147
18
harus direncanakan, dilaksanakan, diorganisasikan, dan dinilai/dievaluasi kemajuannya. Sebaliknya, kebijakan yang mendatangkan kemafsadatan dan memudaratkan rakyat, itulah yang harus disingkirkan dan dijahui. dalam upaya-upaya pembangunan misalnya, membuat irigasi untuk pertanian, membuka lapangan kerja yang padat karya, melindungi hutan lindung, menjaga lingkungan, mengangkat pegawai yang amanah dan profesional dan lain sebagainya.19 Demikian pula halnya pembayaran pajak yang ditetapkan oleh pemerintah melalui undang-undangnya wajib ditunaikan oleh kaum muslimin, selama itu untuk kepentingan pembangunan diberbagai bidang dan sektor kehidupan yang dibutuhkan oleh masyarakat yang lebih luas. seperti sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, Tranportasi, pertahanan dan keamanan, atau bidang-bidang lainnya yang telah ditetapkan bersama. Salah satu alasan dibolehkan kaum muslimin menunaikan pajak ditetapkan negara, disamping kewajiban zakat, adalah surat al-bagarah ayat 177 19
Ibid, h.148
.
Artinya “bukankah menghadapkan wajah mu kearah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajiakn itu ialah beriman kepada allah, hari kiamat,malaikat-malaikat, kitabkitab,nabi-nabi dan memeberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat
dan orang-orang yang menepati janjinya
apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan mereka itulah orang-orang yang benar( imannya), dan mereka itulah orangorang yang bertagwa.20 Dalam kalimat dan memberikan harta yang dicintaimenurut para ulama’jika kaum muslimin
walaupun sudah menunaikan zakat memiliki berbagai
kebutuhan
keperluan
dan
yang
harus
ditanggulangi,
maka
wajib
mengeluarkan harta untuk keperluan tersebut.mendermakan harta yang dicintai kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin dan musafir itu wajib hukumnya selain zakat.21terdapat dalam surat An-Nisa’ ayat 36
َﯨو َ َﯨوا ْﻟﻣَﺳَ ﺎﻛِﯾﻧ َِواﻟْﺟَ ﺎرِ ذِﯾﺎ ْﻟﻘُرْ ﺑ َ َﯨوا ْﻟ َﯾﺗَﺎﻣ َ َواﻋْ ُﺑدُواْاﻟﻠّﮭ ََوﻻَ ُﺗﺷْرِ ﻛُو ْا ِﺑ ِﮭ َﺷﯾْﺋﺎ ًَوﺑِﺎﻟ َْواﻟِدَ ْﯾ ِﻧﺈِﺣْ ﺳَ ﺎﻧﺎ ًَو ِﺑذِﯾﺎ ْﻟﻘُرْ ﺑ اﻟْﺟَ ﺎرِ اﻟْﺟُ ُﻧﺑ َِواﻟﺻﱠﺎ ِﺣﺑِﺑِﺎﻟﺟَ ﻧﺑ َِوا ْﺑﻧِﺎﻟ ﱠﺳﺑِﯾﻠ َِوﻣَﺎ َﻣﻠَ َﻛ ْﺗﺄ َ ْﯾﻣَﺎ ُﻧﻛُﻣْ ﺈِﻧﱠﺎﻟﻠّ َﮭﻼَ ُﯾ ِﺣ ﱡﺑﻣَﻧﻛَﺎ َﻧﻣُﺧْ ﺗَﺎﻻً َﻓﺧُورا 20
Departemen Agama RI, Al-guran dan Terjemahannya, (Bandung: CV Diponegoro, 2000), h.21 21 Didin dafidhudin,Zakat Dalam Perekonomian Modern, (Jakarta : Gema Insani, 2002), cet. Ke-1 h.62
Artinya:Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karibkerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh , dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri.22 Dari ayat ini jelas bahwa manusia sebagai makhluk sosial tidak hanya berkewajiban menyembah Allah SWT, akan tetapi ia juga harus memiliki sifat peduli terhadap masyarakat di sekitarnya, sehingga boleh dikatakan bahwa ibadah seseorang tidak akan sempurna bila tidak dibarengi dengan kepedulian terhadap keadaan masyarakat sekitarnya Sementara
ditinjau dari Persepektif Ekonomi Islam upaya yang
dilakukan dinas pendapatan daerah Kabupaten Siak dalam meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan adalah: Pertama penyuluhan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) penyuluhan apabila dianalogikan kepada dakwah, maka penyuluhan itu sama dengan dakwah, yaitu menyampaikan. dalam hal ini penyuluhan ditujukan untuk memberikan wawasan dan informasi mengenai PBB, usaha dinas pendapatan daerah dalam menyampaikan amanah,berupa penyuluhan kepada wajib pajak tersebut berarti telah melakukan dakwah kepada wajib pajak tersebut. dalam islam dianjurkan kita untuk berdakwah sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat An-Nahl:12
22
Depag, Ibid,h.109
Artinya:” serulah (manusia) kepada jalan tuhan mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik sesungguh nya tuhan mu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan nya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. 23 Kedua menjalin kerja sama yang baik dengan pihak terkait, dalam mengumpulkan pajak mengadakan kerja sama yang baik dengan pihak terkait juga dikenal dalam islam yang disebut juga dengan ta’awun. Keberhasilan untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan, tidak akan terlepas dari adanya kerja sama yang baik . sebagaimana yang disebutkan dalam surat al- maidah ayat 2
23
Op Cit, h. 224
Artinya: “wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah dan jangan melanggar bulan-bulan haram, jangan (menggangu) hady (hewan-hewan kurban) dan qalaid (hewanhewan kurban yang diberi tanda) dan jangan (pula)mengganggu orang-orang yang mengunjungi baiturrahman, mereka mencari karunia
dan
keridaan
tuhan,
tetapi
apabila
kamu
telah
menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian (mu) kepada suatu kaum karna mereka menghalanghalangi mudari masjidil haram, mendorong muberbuat melampaui batas (kepada mereka) dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”24 Ayat diatas menjelaskan bahwa konsep masyarakat menurut islam adalah suatu masyarakat yang saling tolang-menolong dalam suatu perbuatan, baik bersifat ekonomi, sosial, politik dan budaya serta pertahanan. Konsep tolong menolong adalah berlandaskan prinsip kemanusiaan. tolong menolong menunjukkan bahwa manusia dijadikan sebagai mahluk sosial karna manusia ditakdirkan Allah menjadi khalifah dimuka bumi ini . Disamping itu jika diperhatikan langkah pengeluaran surat teguran dalam meningkatkan penerimaan PBB .hal ini dapat dibenarkan dalam agama islam seperti dijelaskan dala surat al-ashar ayat 3
24
Ibid, h.85
Artinya : “kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran.25 Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa kita dianjurkan untuk saling nasehat menasehati,dalam hal ini dapat dikaitkan dengan penyampaian surat teguran oleh dinas pendapatan daerah kepada wajib pajak untuk diingat kan atas kewajiban nya terhadapa negara. Dengan demikian pemberian surat teguran kepada wajib pajak yang lalai akan hutang nya, merupakan kewajiban bagi dinas terkait untuk selalu mengingat kepada wajib Pajak Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan telah sejalan dengan kaedah Ekonomi Islam, dalam hal ini dinas pendapatan daerah kabupaten Siak dalam memungut Pajak Bumi dan Bagunan untuk kepentingan pembangunan diberbagai bidang dan sektor kehidupan yang dibutuhkan oleh masyarakat secara lebih luas, demi kesejahteraan masyarakat. tapi pada kenyataan nya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang terealisasi tidak sesuai dengan yang ditargetkan hal ini disebabkan kurang nya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, jadi hal ini akan berdampak langsung terhadap pembangunan suatu daerah tidak akan terlaksana secara maksimal, hal ini bukan tanpa alasan mengapa kesadaran masyarakat ini berkurang, karena mereka para wajib pajak merasa bahwa 25
Ibid, h.482
hasil dari pemungutan pajak tidak disalurkan kepada masyarakat secara maksimal, hal ini jelas dilarang dalam Ekonomi Islam seharusnya uang pajak dugunakan untuk kepentingan rakyat,bukan untuk kepentingan kelompok atau pun individu, atau pun partai politik yang sedang berkuasa ini adalah milik allah yang harus dipergunakan sesuai dengan kaedah umum yang berlaku dalam tata cara pengeluaran uang negara.
BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Setelah diadakan penelitian terhadap peran yang dilakuakan dinas pendapatan daerah kabupaten siak dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa: 1.
Peran dinas pendapatan daerah kabupaten siak a. Mengadakan penyuluhan pajak bumi dan bangunan, penyuluhan ini dilakukan disetiap kantor kecamatan yang ada dikabupaten siak dengan mengundang para perangkat kecamatan,prangkat desa dan warga b. Intensifikasi dengan cara pemungutan door to door yang dilakukan oleh para kolektor yang dalam ini dilakukan oleh prangkat desa yang telah ditunjuk oleh camat c. Membangun kerja sama yang baik dengan pihak terkait seperti dengan para kolektor dilapangan, pihak kecamatan, serta pihak kepala desa d. Imbauan kepada masyarakat melalui media massa seperti melalui televisi, radio, dan koran tentang penting nya membayar pajak e. Melalui kegiatan pemberian undian hadiah kepada masyarakat wajib pajak yang telah melakukan pembayaran tepat waktu
67
f. Pemberian motivasi kepada aparat/ kolektor dengan pemberian kendaraan oprasional ataupun dana bagi desa yang warga nya patuh dalam membayar pajak 2. Adapun Faktor pendukung dan penghambat dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan adalah faktor ketersediaan dana yang
besar,sehingga
terwujud,keteresediaan
program-program sarana
dan
yang
ada
bisa
cepat
prasarana,sedang
kan
faktor
penghambatnya adalah: tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap pembayara Pajak Bumi dan Bangunan, masih banyak nya administrasi pertanahan yang belum teratur /surat tanah masih tumpang tindih tentang kepemilikann nya, belum terbentuk nya juru sita terhadap wajib pajak yang tidak patuh, serta tindakan kurang tegas terhadap sanksi 3. Adapun peran dinas pendapatan dalam upaya meningkatkan penerimaan PBB sektor pedesaan sesuai dengan ekonomi islam hal ini terbukti dengan upaya yang dilakukan dinas itu sendiri yang tidak melakukan pelanggaran kaedah syariah,yang mana upaya-upaya yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan orang banyak B.
SARAN
Dari pemaparan diatas penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut 1. Kepada dinas pendapatan daerah supaya meningkatkan peran nya dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan serta mengevaluasi terhadap sosialisasi yang dilaksanakan dalam meningkatkan
efektifitas sosialisasi tersebut dengan cara lebih giat lagi dalam melakukan sosialisasi kemasyarakat minimal empat bulan sekali dalam satu tahun supaya masyarakat lebih mengerti tentang arti dan kegunaan dari pajak itu sendiri 2. Kepada para wajib pajak bayar lah pajak tepat waktu nya karna dengan lancar nya pembayaran pajak maka pembangunanan suatu daerah akan cepat terwujud, dan jangan lah menunda nunda dalam memebayar pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah 3. Bentuklah juru sita yang memang benar-benar kompeten dan handal serta laksanakan lah peraturan yang ada sesuai hukum yang berlaku 4. Pergunakan lah uang hasil pajak bumi itu sendiri untuk kepentingan masyarakatdan jangan lah digunakan untuk oknum-oknum tertentu serta untuk memperkaya diri, sehingga akan menimbulkan keengganan masyarakat untuk membayar pajak jika hanya untuk memperkaya diri seperti kasus yang ada pada saat ini.
1
DAFTAR KEPUSTAKAAN AhmadYani,Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia,(Jakarta: PT Raja Grafindo ,2002 ) Akhmad Mujahidin, Dasar-Dasar Ekonomi Islam, (Pekanbaru : 2009), Cet. Ke-1 Agus Setiawan, hardi,Perpajakan PT.Grafindo persada, 2005)
Perbendaharaan pemerintah, (jakarta:
Achmad T, Triyono, Perpajakan Indonesia Pendekatan Soal dan jawaban, (Jakarta: PT. Ra ja Grafindo Persada, 2005) Perpajakan Indonesia Pendekatan Soal (Jakarta:PT.Raja grafindo,2005)
dan
Jawaban
Edisi
Kedua,
Bohari, Pengantar Hukum Pajak, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2006) B.wiwono dkk,ZakatdanPajak,(Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara, 1992) Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya,(Bandung:CV Diponegoro, 2002) Gusfahmi, Pajak Menurut Syariah, ( Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2007) Didin Dafidhudin,zakat dalam perekonomian modern,(Jakarta : Gema Insani, 2002) Heri Sudarsono, Kosep Ekonomi Islam Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Ekonosia,2004) Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Undang-undang, No. 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan, (Pekanbaru: Pjs. Kepala Kantor Pelayanan PBB, 1995) LibertiPandinga.Undang-UndangPerpajakan Indonesia,(Jakarta:Erlangga.2002) Muda Markus.Perpajakan Indonesia Suatu Pengantar.(Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama,2005) Muhandis Natadiwirja, Etika Bisnis Islam, (Jakarta : Granada Press, 2007) Mustafa Edwin Nasution, Pengantar Eklusif Ekonomi Islam, (Jakarta:kencana, 2007)
2
M.Igbal,Figih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam,(Jakarta:Gaya Media Pratama,2002) M.Suparmoko, Ekonomi Publik, (Purwokerto:Andi Yogyakarta,2001) Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek, (Puwokarto: BPFE-Yogyakarta, 2001) M. Munawir, Perpajakan, (Jakarta: PT. Gramedia, 1994) Mardiasmo,Perpajakan, (Yogyakarta: CV Andi Offset,2008) Nurhidayat,Otonomi Daerah, Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah,(Bandung:Nuansa Aulia,2005) Piran Wiro Atmojo, Otonomi dan Pembangunan Daerah, (Jakarta: Lan,2005) Pekanbaru.bpk.go.id/web/wp.../perda-siak-no-6-tahun-2002.pdf Rimsky K. Judisseno, Perpajakan, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1994) Safi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori dan Praktek, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001) Sholahuddin, Asas Asas Ekonomi Islam, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007) Soejono soekanto, Tuntutan Dakwah dan Pembinaan Pribadi, (Jakarta:Pustaka Amanai,1983) Suhrawardi k.Lubis, Hukum Ekonomi Islam,(Jakarta: Sinar grafika,2000) Suparman Usman, Hukum Islam, (Jakarta:Gaya Media Pratama, 2002) Tim Penyusun Direktorat Jendral Pajak Dan Yayasan Bina Pembangunan, Buku Panduan Pajak Bumi Dan Bangunan, ( Jakarta: Bina Rena Pariwara, 1992) Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa , Kamus Besar Bahasa Indonesia, ( Jakarta :Balai Pustaka, 1990) Tubagus Chairil Amachi Zandjani, Perpajakan, (Jakarta: PT.Gramedia Utama, 1992) Wahbah al-Zuhaily, Al-Fiqh al-Islami Waadillatun, (Beirut: Dar al- Fikr, 1989) Wirawan B. Ilyas Richard Burton, Hukum Pajak , (Jakarta : Selemba Empat, 2008)
3
Waluyo, Perpajakan Indonesia, (Jakarta : Selemba Empat Patria, 2004) Yusuf Qardawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam, (Jakarta : Gema Insani Press, 1997
