Lina Miftahul Jannah
[email protected] http://linamjannah.wordpress.com
Sub Pokok Bahasan • Administrasi Kepegawaian Negara • Kegiatan penyelenggaraan negara • Pegawai dalam kegiatan penyelenggaraan negara
Administrasi Kepegawaian Negara adalah salah satu cabang administrasi negara yang membahas persoalan pegawai negara (Pasolong, 2007: 151; Siagian, 2004: 18)
Nilai penting dalam AKN: 1. Daya tanggap 2. Efisiensi 3. Hak individu 4. Keadilan sosial
Bentuk Negara
Bentuk Pemerintahan
Sistem Pemerintahan
Kerajaan Kesatuan
Federal
• Absolut • Konstitusional • Parlementer
Parlementer
Republik
Presidensial
Goal
To serve and protect its citizen
Organization type
1. At the highest levels by elected officials 2. receive more scrutiny because oversight by Congress, Inspector General, the media, consumer advocates 3. more slowly and be less innovative
Meaning the agenda and direction
Subject to change every few years
Organization Size
Generally larger
Salary of employees
Often paid at a different rate from the private
Security of employees
Better job security cause they have more legal protection; they don’t have the right to strike
to make a difference the total package of government pay, benefits, and retirement savings plan want the job security offered by government want the right job and the training that the government can offer know the government offers many opportunities to advance
there is no standard definition of civil servant or civil service. Civil servants are "appointed" by decision of an authorized public institution in accordance with the civil service law. A decision by a representative of the State to "appoint" a civil servant must conform with established rules that structure the hiring process. Once appointed, there are many constraints on dismissal, because civil servants are not simply employees of the state; they also have a constitutional role. There are more constraints on the actions of civil servants than on other groups. Again, this is because of the strategic and constitutional role of civil servants. The employees concerned are within civilian central government or sub national government.
Pegawai negeri adalah pekerja di sektor publik yang bekerja untuk pemerintah suatu negara. Di Inggris: pekerja yang direkrut dan dipromosikan berdasarkan keahlian mereka, dan tidak termasuk mereka yang ditunjuk menduduki jabatan tertentu, bersifat netral dan non politis. Pegawai pemda bukan termasuk pegawai negeri. Di Amerika Serikat: segala posisi yang ditunjuk pada cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif pemerintah, direkrut berdasarkan keahliannya, walaupun dimungkinkan untuk menunjuk secara politis untuk jabatan diplomatis Di Perancis: pekerja karir Di Jerman: membedakan jabatan politis dan jabatan karir
Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara (SPPN) ialah sistem bekerjanya pemerintahan sebagai fungsi yang ada pada presiden.
SPPN tidak membicarakan Sistem Penyelenggaraan Negara oleh lembaga-lembaga Negara secara keseluruhan. Dalam arti luas, istilah penyelenggaraan Negara mengacu pada tataran supra struktur politik (lembaga Negara dan lembaga pemerintah), maupun pada tataran infrastuktur politik (organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan). Dalam arti sempit, istilah penyelenggaraan Negara tidak mencakup lembaga-lembaga Negara yang tercantum dalam UUD 1945.
Penyelenggara Negara mempunyai peran penting dalam mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa. Pemusatan kekuasaan, wewenang, dan tanggung jawab pada Presiden/Mandataris MPR RI. Masyarakat belum sepenuhnya berperan serta dalam menjalankan fungsi kontrol sosial yang efektif terhadap penyelenggaraan negara.
UU Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme
Penyelenggara Negara
Siapa saja:
• Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlak • • • • • •
Pejabat Negara pada Lembaga tertinggi Negara Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara Menteri Gubernur Hakim Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku • Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Asas Kepastian Hukum: asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara Asas Tertib Penyelenggaraan Negara: asas yang menjadi landasan keteraturan, keseraslan, dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenqgara Negara
Asas Kepentingan Umum: asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif
Asas Keterbukaan: asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskrirninatif tentang penyeienggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara Asas Proporsionalitas: asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara Asas Profesionalitas: asas yang mengutamakan keahlian yang beriandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Asas Akuntabilitas: asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapatd ipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
