BUREAUCRATIC-PROMINENT POLITICAL REGIMES
Lina Miftahul Jannah
Sistem Politik-Birokrasi di Negara Berkembang Birokrasi militer-sipil memegang posisi kunci
dalam penentuan kebijakan Elit (tradisional) dalam struktur masyarakat secara aktif menggunakan kekuasaan untuk memberikan pengaruh politik Sistem parpol yang kompetitif belum terbangun Tidak ada partai massa dominan untuk memobilisasi dukungan bagi rezim
Tipe dalam Bureaucratic Prominent Political Regimes
Traditional Elite Systems
Personalist Bureaucratic Elite Systems
Collegial Bureaucratic Elite Systems
Pendulum Systems
TRADITIONAL ELITE SYSTEMS Elit politik dominan memiliki kekuasaan yang
mapan dalam sistem sosialmonarki atau status aristokratik Negara/Bangsa yang menerapkan sistem ini jumlahnya menurundiganti melalui kudeta militer atau komunis (Afganistan, Libya, Kamboja dan Laos) Traditional Elite System : (1)Ortho-traditional regimes dan (2) neo-traditional regimes
Ortho-traditional Regimes Umum terbentuk di negara berkembang, memiliki
sejarah panjang, statis, tidak bertahan lama Elit politik : keluarga yang berkuasa dengan legitimasi kemonarkian Mendukung moderninsasi dengan batas tertentu untuk mempertahankan status quo Menekankan pada industrialisasi dan pelayanan publik, terutama karena memiliki sumber daya minyak bumi Politik kompetitif tidak diijinkan dan parpol-kelompok kepentingan dengan berbagai program sangat lemah
Ortho… Kelompok keluarga yang berkuasa mengandalkan kekuatan
militer dan birokrasi sipil Birokrasi sebagai penggerak namun efektifitasnya berdasarkan karakteristik tradisional Contoh negara : Saudi Arabia Keluarga Kerajaan mengelola masyarakat dengan solidaritas internal berdasar nilai tradisional Keluarga kerajaan menguasai posisi penting dan elit tradisional masyarakat menguasai eselon teratas Birokrasi Saudi yang terus berkembang menerapkan aturan baru dalam formulasi dan administrasi program pembangunan namun tidak mampu memenuhi tuntutan publik Reformasi administrasi hanya bersifat formalitas
Neo-Traditional Regimes : Iran Tradisi monarki menjadi kekuatan dan pemersatu
institusi dan masyarakat menjadi bagian dari sistem monarki Shah Reza Pahlevi : “White Revolution” investasi infrastruktur untuk meningkatkan produksi dan fasilitas komunikasi serta memperkuat militer Minimal “trickle down” efek Kekuasaan politik dan birokrasi tersentralisasi dibawah Shah Iran New Class : professional-bureaucratic intelligentia direkrut oleh Shah untuk menempati posisi pemerintahanmeningkatkan level kompetensi, mengurangi ketergantungan atas elit tradisional dan memperkuat posisi politik Shah
Neo…
Pengganti Rezim Shah : tidak di dominasi militer
dan birokrasielit tradisional rezim dengan orientasi berbeda yang diinsiprasikan dan didominasi pemimpin Islam, Ayatollah Ruhollah Khomeini Konsolidasi kekuasaan berhasil dilakukan oleh elit baru namun membentuk faksionalisasi elit Hashemi Rafsanjani (1989) pengganti Ayatullah elit yang moderat, transisi masih menerapkan kekuasaan rezim Peran birokrasi (sipil-militer) berperan penting dalam menentukan kelangsungan kekuasaan Shahberperan dalam revolusi Iran
Neo… Periode 1979-1982 : repolitisasi untuk
mengembangkan nilai Islam dan ideologi rezim baru Pemimpin institusi pemerintahan ditentukan oleh pusat Aktivitas pemerintahan diperluas untuk nasionalisasi bank swasta, perusahaan asuransi, industri besar dan perdagangan LN Institusi berbasis revolusi dibuat untuk memperkuat rezim baruGarda Revolusi yang terpisah dari struktur konvensional militer
PERSONALIST BUREAUCRATIC ELITE SYSTEMS
Kekuasaan ditangan satu orang (dominan) dan bergantung
pada birokrat profesional untuk kelangsungan rezim umumnya berasal dari pemimpin militer (Caudillo/ Strongman) Pola umum berkuasanya Caudillo sebagai dampak dari political chaos The Personalist Leader menjaga agar posisi penting pemerintahan diberikan kepada indvidu yang menjadi subordinat dan pendukungnya Pejabat negara dan kelompoknya tidak dapat menghindari bahwa kekuasaan yang dimilikinya berasal dari koersif Karakteristik sistem administrasi personalist: sentralistis, menentukan semua kebijakan, pejabat negara dipilih berdasarkan kriteria penguasa, birokrasi berdasarkan patriarchal community, pejabat negara yang loyal akan mendapatkan reward
General Jorge Ubico (1930-1944) Guatemala Karakteristik elit politik (Amerika Latin) : pemilik
tanah perkebunan, pejabat senior militer, keluarga bangsawan dan perwakilan kepentingan bisnis asing Birokrasi Guatemala : disiplin kaku dan loyalitas absolut, keputusan dan pemerintahan ditentukan oleh Ubico dalam setiap rapat yang dipimpinnya di the National Palace Pengaruh birokrasi ala Ubico : resistensi terhadap perubahan dan mengakarnya loyalitas absolut
General Idi Amin Dada (1971-1979) Uganda Kudeta militer menjatuhkan Presiden Milton Obote Military Ethnocracy : penggabungan tentara tradisional
dengan faktor kekuasaan etnis sebagai basis organisasi politik dengan military technocracy Birokrasi pemerintahan berakar pada sistem kolonial Inggris Setelah kemerdekaan : pribumi mengambil alih jabatan yang dikuasai oleh non-pribumi Aktifitas pemerintahan berbasis pada pendidikan Barat karir sebagai birokrat menjadi posisi yang prestisius Terbentuknya military-bureaucratic elitist regime dengan kekuasaan berada di tangan individu dan akses mengontrol politik dimungkinkan karena latar belakang militer
COLLEGIAL BUREAUCRATIC ELITE SYSTEMS Penguasaan politik oleh suatu kelompok eksklusif dengan
latar belakang profesional birokrat militerCollegial atau Junta Junta yang terbentuk tidak hanya beranggotakan militer tetapi juga kelompok sipilumumnya Junta yang membentuk rezim beranggotakan pejabat militery yang setingkat Pemimpin Junta adalah pemimpin kudeta militer yang dilakukan Pengukuhan pemerintahan militer memiliki kewajiban untuk melindungi kepentingan nasional menterjemahkan kepentingan nasional dan konstitusi dengan dasar ini terlibat langsung dalam kehidupan politik Kudeta militer melibatkan politisi sipil untuk memberikan opini publik yang positif dan menjalankan rezim baru
COLLEGIAL… Politisi sipil (swingman) akan ditunjuk untuk menduduki
jabatan penting pasca kudeta atau sebagai gubernur Kehadiran politisi sipil moderat dapat menimbulkan konflik internal karena keinginannya untuk membentuk pemerintahan sipil dan normalisasi konstitusi perubahan koalisi terjadi menggantikan anggota junta lama Junta militer secara gradual akan menerapakan pemerintahan sipil untuk menutupi kontrol militer yang dilakukan Perkembangan : pemimipin militer (sipil) memilih instrumen parpol dominan sebagai motor penggerak pemerintahannya dengan tetap mengontrol pilihan politik
Tipe Collegial… Mesir penguasaan parpol dominan oleh pemimpin militer Korea Selatan : militer menempati jabatan politik dan
pemerintahan (sipil) dengan melapaskan atribut miiliter Negara Barat : militer kembali ke barak Birokrasi : antara tipe pemimpin militer dan sipil-militer koalisi Rezim Koalisi : keseimbangan kerjasama memberikan kesempatan kepada birokrat sipil untuk terlibat dalam pengambilan keputusan politik dan melindungi kelompok kepentingan Junta militer menempatkan birokrat sipil secara sub-ordinat tetapi tidak dapat mengabaikan kerjasama yang dibangun untuk menjalankan rezim
PENDULUM SYSTEM Pergeseran kekuasaan politik dan birokrasi sipil-
militer Brazil : Kolaborasi milier dan birokrat sipil yang secara bertahap memberikan kesempatan bagi kompetisi politik Memberikan jalan bagi kepemimpinan politik sipil : pemilu tidak langsung thn 1985 dan pemilu langsung 1989 Awal kemerdekaan dari Portugal : periode Monarki Pembentukan konstitusi federal dan terpilih presiden baru tidak lepas dari intervensi militer
Pendulum… Presiden Getulio Vargas (1930) terpilih melalui
kudeta dan memerintah secara ototiter Presiden Jao Goulart (1961) terpilih sebagai presiden setelah menggantikan Presiden Quadros Pemerintahan Goulart : korupsi merajalela, bersimpati pada komunis, ekonomi terpuruk di kudeta oleh militer
POLITIK Bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem
politik yang menyangkut proses penentuan dan pelaksanaan tujuan-tujuan dari sebuah sistem
PARTAI POLITIK Kelompok yang terorganisir, yang anggota-
anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama Tujuannya memperoleh kekuasaan politik dan melalui kekuasaan tersebut, mereka melaksanakan kebijakan
FUNGSI PARTAI POLITIK Sarana komunikasi politik Sarana sosialisasi politik Sarana rekrutmen politik Sarana pengatur konflik
JENIS PARTAI POLITIK Partai massa: memiliki jumlah anggota yang
besar. Kelemahannya masing-masing aliran berusaha memaksakan kepentingan Partai kader: memiliki keketatan organisasi dan disiplin kerja dari anggota yang terpilih melalui saringan Partai patronase: memiliki organisasi nasional yang tidak ketat, disiplin yang lemah, hanya bertujuan memenangkan pemilu
Hubungan kekuasaan partai politik dan birokrasi Partai Politik Kuat
Birokrasi Lemah
Kuat
Lemah
Responsible Party
Irresponsible Party/Bureaucratic State Regime of Notables Corporatist State Machine of Incumbent
Political Machine
Pemerintahan/Rezim partai politik Polyarchal Competitive System Dominant-Party Semicompetitive System Dominant-Party Mobilization System Communist Totalitarian System
Polyarchal Competitive System Elite dan politiknya sukar dipisahkan Adanya mobilitas sosial sehingga memicu persaingan Konsensus politik sukar tercapai Mobilisasi dukungan massa dan keikutsertaan pada
program pembangunan sukar dilakukan Birokrasi memiliki masalah internal Adanya dukungan yang sifatnya tidak konsisten dari pembuat kebijakan politik Kelemahan: posisi pemerintah lemah, peraturan sukar diterapkan Negara yang menerapkan: PNG, Filipina, Kostarika, Kolombia, Venezuela, Siprus, Srilanka
Dominant-Party Semicompetitive System Adanya satu partai yang dominan dan
memonopoli kekuasaan politik selama beberapa periode Keberadaan partai-partai lain selain partai dominan dianggap legal dan eksis Munculnya elit muda, urban, sekuler, dan berpendidikan Negara: Malaysia, Meksiko, India
Dominant-Party Mobilization System Kurang adanya kebebasan di dalam berpolitik Banyak terjadi tindak kekerasan Partai dominan merupakan satu-satunya
partai yang diakui oleh negara Partai selain partai dominan dikontrol secara ketat Menitikberatkan pada peran seorang pemimpin Negara: Mesir, Tanzania, Senegal, Zambia, Bolivia
Communist Totalitarian System Terjadi monopoli kekuasaan oleh satu partai, model
politik totalitarian, dan ideologi Marxist Leninist Tidak mengenal adanya legitimasi oposisi secara terbuka karena ideologi komunis yang mendominasi tiap segi kehidupan Terjadi mobilisasi massa karena adanya unsur paksaan Administrator berada di bawah pengaruh partai yang berkuasa Sistem partai tertutup dengan tujuan mempertahankan status-quo Negara: Kuba, RRC, Eropa Timur, Kamboja, Laos, Korea Utara
