LEMBAGA ARBITRASE UNCITRAL
Lola Liestiandi & Primadona Dutika B.
OUTLINE 1
Gambaran Umum UNCITRAL
2
Lingkup Penerapan UNCITRAL
3
Pemberitahuan Arbitrase
4
Menentukan / Menunjuk Pihak Berwenang
5
Jumlah Arbiter & Penunjukan Arbiter
6
Tempat Arbitrase & Bahasa
OUTLINE 7
Tuntutan & Bantahan Arbitrase
8
Perlawanan Terhadap Yurisdiksi Arbitrase
9
Pembuktian dan Keterangan Saksi
10
Tindakan Sementara
11
Pengangkatan Ahli
12
Kelalaian Menyampaikan Jawaban / Bantahan / Pembuktian
OUTLINE 13
Putusan Arbitrase
14
Biaya Mahkamah Arbitrase
15
Kasus: Newmont Minahasa vs. Pemerintah Indonesia
16
Kasus: Karaha Bodas Company vs. Pertamina & PLN
UNCITRAL Gambaran umum UNCITRAL merupakan Komisi PBB yang dibentuk oleh Majelis Umum (General Assembly) pada tanggal 17 Desember 1966 melalui Resolusi 2205 (XXI). UNCITRAL adalah badan PBB yang mengkaji pembaharuan hukum dagang internasional. UNCITRAL merupakan salah satu organisasi internasional yang pertama kali mulai membahas mengenai perkembangan teknologi informasi dan dampaknya terhadap perniagaan elektronik dalam lingkup hukum perdagangan internasional. Hasil dari UNCITRAL berupa model law yang sifatnya tidak mengikat, namun menjadi acuan atau model bagi negara-negara untuk mengadopsi atau memberlakukannya dalam hukum nasional.
TUJUAN UNCITRAL melakukan harmonisasi dan unifikasi aturan dalam rangka memperlancar perdagangan internasional, dengan cara mengurangi berbagai hambatan (obstacles) dan kesenjangan peraturan (disparities) di masing-masing negara anggota PBB. UNCITRAL berkembang menjadi legal body PBB yang berwenang menangani berbagai isu terkait perdagangan internasional.
UNCITRAL CONTOH Klausula Any dispute, controversy or claim arising out of or relating to this contract, or
the breach, termination or in validity thereof, shall be settled by arbitration in accordance with the UNCITRAL Arbitration Rules as at the present in force. The appointing authority shall be the ICC acting in accordance with the rules adopted by the ICC for this purpose.
Any dispute, controversy or claim arising out of or relating to this contract, or
the breach, termination or invalidity thereof, shall be settled by arbitration in accordance with the UNCITRAL Arbitration Rules at the present in force.
KEANGGOTAAN UNCITRAL
UNCITRAL terdiri dari 60 negara anggota yang ditetapkan oleh General Assembly. Keanggotaannya “dipilih” untuk mewakili keragaman wilayah geografi, tingkat kemajuan ekonomi, dan sistem hukum yang ada di dunia. Masa keanggotaan UNCITRAL adalah enam tahun, dimana masa keanggotaan dari separuh jumlah negara anggota akan habis setiap tiga tahun (dan dapat diperpanjang atau digantikan oleh negara lain dari wilayah geografi yang sama).
Negara-negara Asia yang dewasa ini menjadi anggota UNCITRAL s/d tahun 2010 adalah India, Iran, Mongolia, Pakistan, Thailand; dan yang akan berakhir pada tahun 2013 adalah China, Jepang, Malaysia, Korea, Singapore, dan Sri Langka.
ORGAN UNCITRAL
Organ tertinggi dari UNCITRAL adalah the Commission, terdiri dari perwakilan negara-negara anggota yang hadir dalam Sidang UNCITRAL, yang dilakukan setahun sekali secara bergantian di New York atau Vienna. Sidang ini juga dihadiri oleh negara observer maupun lembaga internasional terkait. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, the Commission membentuk enam Working Groups untuk menangani isu yang berbeda-beda, yaitu Working Group I (Procurement); Working Group II (International Arbitration and Conciliation); Working Group III (Transport Law); Working Group IV (Electronic Commerce); Working Group V (Insolvency Law); dan Working GroupVI (Security Interests) .
INSTRUMEN HUKUM UNCITRAL 1.
UNCITRAL Legislative Texts, merupakan instrument hukum yang dapat diadopsi oleh negara-negara melalui pengundangan legislasi nasional yang terdiri dari konvensi (conventions), model hukum (model laws), dan panduan legislatif (legislative guides).
2. UNCITRAL Non-Legislative Texts, dapat digunakan oleh para pihak dalam kontrak perdagangan internasional yang terdiri dari aturan (rules), nota / catatan (notes), dan panduan hukum (legal guides).
UNCITRAL MODEL LAW
> > > > > > > >
International Commercial Arbitration and Conciliation International Sale of Goods (CISG) and Related Transaction Security Interest Insolvency International Payments International Transport of Goods Electronic Commerce Procurement and Infrastructure Development
UNCITRAL ARBITRATION RULES
LINGKUP PENERAPAN / Scope of Application (Art. 1) Jika para pihak sepakat bahwa sengketa yang terjadi akibat hubungan hukum baik kontraktual atau tidak, akan diselesaikan melalui arbitrase di bawah UNCITRAL Arbitration Rules. Maka sengketa akan diselesaikan berdasarkan aturan ini dan dapat dimodifikasi sesaui dengan kesepakatan para pihak.
PEMBERITAHUAN / Notice of arbitration (Art. 2) Pihak atau para pihak yang berinisiatif untuk mengajukan arbitrase (penggugat / claimant) akan berkomunikasi dengan pihak atau pihak lainnya (yang disebut tergugat / respondent) perihal pemberitahuan arbitrase (1). Arbitrase dinyatakan sudah dimulai sejak pemberitahuan arbitrase diterima terguguat.
UNCITRAL ARBITRATION RULES
Menentukan/Menunjuk Pihak berwenang (Art. 6) Jika para pihak belum sepakat terhadap Pihak Berwenang untuk Menunjuk, maka salah satu pihak kapan saja dapat mengusulkan satu atau lebih institusi atau orang, termasuk Permanent Court of Arbitration (PCA) yang berfungsi sebagai Pihak Berwenang untuk Menunjuk. Keberadaan lembaga Pihak Berwenang untuk Menunjuk menjadi sangat diperlukan guna mencegah terhadinya dead lock dalam pengangkatan arbiter, dan sekaligus mencegah “a party’s misconduct or neglect from paralyzing the
arbitral process”.
JUMLAH arbiter/number of arbitration (Art. 7) Jika para pihak sebelumnya tidak sepakat mengenai jumlah arbiter dan jika setelah 30 hari sejak pemberitahuan arbitrase diterima tergugat belum ditentukan bahwa akan hanya ada arbiter tunggal, maka tiga arbiter akan ditunjuk.
UNCITRAL ARBITRATION RULES Penunjukan arbiter /
appointment of arbitration (Art. 8 - 9) Jika para pihak tidak setuju terhadap usulan arbiter tunggal, maka Pihak Berwenang untuk Menunjuk akan menunjuk arbiter tunggal (Art 8:1). Jika terdapat tiga arbiter, maka masing-masing pihak akan menunjuk satu arbiter. Dua arbiter yang ditunjuk akan menunjuk arbiter ketiga sebagai pimpinan majels arbitrase.
Tempat arbitrase /place of arbitration (Art. 7) Jika para pihak tidak menyepakati tempat dilaksanakannya arbitrase, aka Majelis memutuskan tempat dilaksanakannya arbitrase berdasarkan keadaankeadaan yang terkait dengan kasus. Putusan Arbitrase dianggap dilakukan di tempat arbitrase dilaksanakan.
BAHASA/Language (Art. 19) Berdasarkan kesepakatan oleh para pihak, ditentukan bahasa yang digunakan dalam persidangan.
TUNTUTAN & BANTAHAN
Tuntutan (Art. 18) Tertulis Mencantumkan: a. Nama dan tempat alamat para pihak, b. Fakta-fakta pendukung, c. Pokok masalah, dan d. Cara penyelesaian yang diharapkan. Melampirkan dokumen yang dianggap penting. Disampaikan kepada respondent.
Bantahan (Art. 19)
Tertulis Diajukan dalam batas tenggang waktu Bantahan disampaikan kepada pihak claimant & anggota Arbiter Ditujukan untuk menangkis fakta-fakta dan membantah pokok masalah Melampirkan dokumen yang dianggap penting.
PERLAWANAN TERHADAP YURISDIKSI ARBITRASE
- Masalah Yurisdiksi - Masalah Klausula Arbitrase
Tenggang Waktu: - Bersamaan dengan jawaban Bantahan - Pada pengajuan
Art. 21 (1)
counter claim
Perlawanan Yurisdiksi: - Putusan Sela - Final Award
Perlawanan Art. 21 (4)
Art. 21 (3)
- Bersamaan dengan Bantahan dan counter claim,
PEMBUKTIAN & KETERANGAN SAKSI Pembuktian (Art. 24) Meliputi: a. Pemeriksaan alat bukti (evident); dan b. Mendengar keterangan (hearing) Pengajuan berdasarkan kehendak Para Pihak. Terdapat batas waktu.
KETERANGAN SAKSI (Art. 25)
Pemeriksaan secara lisan. Kesempatan yang sama/seimbang bagi Para Pihak. Harus diabadikan dengan dengan kamera (dapat dikesampingkan). Arbitrase dapat mengabulkan pengunduran diri saksi Mahkamah Arbitrase bebas menentukan saksi yang diperiksa dan didengarkan. Keterangan saksi dituangkan secara tertulis: a. Dibuat sendiri oleh Saksi; dan b. Ditandatangani oleh Saksi.
TINDAKAN SEMENTARA
Penyitaan
Art. 26
Pendepositoan
Penjualan
Bertujuan sebagai perlindungan. Dituangkan dalam Putusan Sela / Surat Penetapan. Dilakukan berdasarkan kewenangan Mahkamah / permohonan.
PENGANGKATAN AHLI
Mahkamah Arbitrase berwenang menunjuk atau mengangkat Ahli (expert) , yang akan memberi laporan tentang sesuatu yang disengketakan para pihak. Laporan dituangkan ahli yang ditunjuk dalam bentuk tertulis. Setiap pihak harus memberi keterangan yang diminta oleh ahli. Juga para pihak, harus memenuhi permintaan ahli atas dokumen penting yang diminta, sepanjang hal itu benar-benar menyangkut usaha pemeriksaan ahli.
Para pihak yang menerima laporan diberi kesempatan menyatakan pendapat terhadap isi laporan secara tertulis.
KELALAIAN MENYAMPAIKAN JAWABAN / BANTAHAN / PEMBUKTIAN
Respondent
Claimant gagal/lalai : Mahkamah Arbitrase “mengakhiri” jalannya proses pemeriksaan.
Lalai untuk muncul pada proses pemeriksaan mendengar keterangan (hearing) : Mahkamah Arbitrase “dapat” melanjutkan proses pemeriksaan
gagal/lalai :
Bantahan Jawaban
Pembuktian
Mahkamah Arbitrase memerintahkan proses pemeriksaan “tahap selanjutnya”
Gagalan menyampaikan surat bukti : Mahkamah Arbitrase “dapat mengambil putusan (award) berdasar alat-alat bukti yang telah ada.
Hilangnya atau gugurnya (waiver) hak mengajukan disebabkan “tidak segera langsung” menyatakan keberatan atas adanya pelanggaran ketentuan atau syarat pada saat terjadi pelanggaran.
Akibat
Pasal 30 mengatur penghapusan hak para pihak mengajukan keberatan atas pelanggaran ketentuan atau syarat-syarat yang diatur dalam UNCITRAL Arbitration Rules.
Gugur Hak
Hak
GUGURNYA HAK MENGAJUKAN KEBERATAN Akibatnya, ia dianggap menyetujui pelanggaran dan gugur haknya mengajukan keberatan.
• Pengambilan putusan oleh Ketua Arbiter, apabila Majelis Arbiter tidak mencapai suara terbanyak. • Sifatnya adalah adalah fakultatif.
Final Award
• Pengambilan putusan oleh Majelis Mahkamah Arbitrase menurut prinsip yang diatur dalam Pasal 31, harus diambil dengan suara terbanyak.
Putusan Ketua Arbiter
Putusan Suara Terbanyak
PUTUSAN ARBITRASE
•Harus bersifat menyeluruh. •Menguraikan dasar atasan putusan sebagai bagian pertimbangan hukum putusan. •Putusan dibuat dalam bentuk “tertulis”. •Mencantumkan tanggal dimana tempat putusan dijatuhkan. •Ditandatangani para arbiter.
shall be final and binding On the parties”.
• Mahkamah Arbitrase menyampaikan salinan Putusan yang telah ditandatangani kepada masing-masing pihak (claimant
dan respondent),
Hukum dalam Putusan
• Pasal 32 ayat (2) yang menyatakan: “The award ….
Salinan Putusan
Putusan Final & Binding
PUTUSAN ARBITRASE
• Hukum yang telah di tunjuk berdasarkan kesepakatan para pihak. • Apabila para pihak tidak merujuk hukum tertentu, Mahkamah Arbitrase merujuk kepada hukum yang sesuai dengan perselisihan. • Mahkamah Arbitrase memutus dengan seksama berdasarkan atau
ex aequo et bono1
• Kesalahan dalam perhitungan (error
computation), • Kesalahan pengetikan (typographical error), atau • Kesalahan yang sama sifatnya dengan kesalahan terdahulu.
Penambahan Putusan
•Setiap pihak dapat mengajukan permintaan kepada Mahkamah Arbitrase untuk memberi penafsiran putusan. •Interprestasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan, hal yang dituangkan dalam interpretasi langsung bersifat final dan binding.
Perbaikan Putusan
Interpretasi Putusan
PUTUSAN ARBITRASE
• Meralat (rectify) atau menyempurnak an hal-hal yang “diabaikan” (omitted) dalam putusan, tentang hal-hal yang sudah diajukan sebagai tuntutan pada proses pemeriksaan arbitrase.
BIAYA MAHKAMAH ARBITRASE
A. Biaya Mahkamah Arbitrase B. Biaya perjalanan dan pengeluaran lain oleh arbiter, C. Biaya penasihat ahli, bantuan, dan lain-lain yang ada hubungannya dengan Mahkamah Arbitrase. D. Biaya perjalanan dan pengeluaran lain para saksi. E. Biaya perwakilan resmi. F. Biaya dan pengeluaran badan kuasa, seperti pengeluaran Sekretaris Jenderal Permanent Court of Arbitration di Den Haag. Art 39 (1) : Biaya harus merupakan jumlah yang patut (reasonable). Perhitungan jumlahnya bertitik tolak dari jumlah yang dipersengketakan dihubungkan dengan waktu yang dipergunakan dan keadaan yang relevan dari kasus yang bersangkutan.
MENUTUP / MEMBUKA KEMBALI PEMERIKSAAN MENUTUP
Ditutup : Tidak ada lagi alat bukti atau saksi yang hendak diajukan. MEMBUKA KEMBALI
Harus didasarkan atas keadaan yang sangat eksepsional. dan benar-benar berdasar atasan yang sangat penting, dan Kebolehan membuka kembali dapat dilakukan Mahkamah Arbitrase pada setiap saat sebelum putusan diambil, serta Pembukaan kembali, boleh atas pendapat Mahkamah sendiri atau atas permintaan para pihak.
KASUS: KONTRAK ANTARA PT. NEWMONT MINAHASA DAN PEMERINtAH INDONESIA 1986
Tahun 2005, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) meminta ganti rugi materiil sebesar AS$ 117,68 juta dan imateriil Rp150 miliar kepada PT Newmont Minahasa Raya (PT NMR). KLH menilai NMR melanggar Pasal 22 ayat(1) Undangundang No.23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan menuntut NMR di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. NMR menolak diadili di pengadilan dan mengacu pada klausul arbitrase yang sudah dinotifikasi dimana kedua belah pihak telah menunjuk United Nation Commision on International Trade Law (UNCITRAL) sebagai pilihan forum penyelesaian sengketa.
KASUS: KARAHA BODAS COMPANY vs. PERTAMINA & PLN
> Penandatangan Perjanjian Joint Operation Contract (JOC) dan Energy Supply Contract (ESC) pada tanggal 28 November 1994. > Tujuan Perjanjian tersebut adalah untuk memasok kebutuhan listrik PLN dengan memanfaatkan tenaga panas bumi yang ada di Karaha Bodas, Garut. > Penangguhan Perjanjian oleh Pemerintah Indonesia berdsasarkan Keputusan Presiden No. 39/1997. Pertimbangan penangguhan adalah keadaan ekonomi negara yang sedang krisis. > Penangguhan menimbulkan kerugian bagi pihak KBC, sehingga 30 April 1998 KBC mengajukan gugatan kepada Arbitrase di Jenewa, Swiss. > Putusan : Pertamina dan PLN membayar ganti rugi kepada KBC, kurang lebih sebesar US$ 261.000.000.
TERIMA KASIH
MAGISTER HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA 2013
