LEGISLASI 1 KEDOKTERAN HEWAN UB
SISTEM KESEHATAN HEWAN NASIONAL DAN KEBIJAKAN BIBIT DI EDIT DARI BERBAGAI SUMBER PRATIWI TS
6/11/2012
BIBIT DAN ZOONOSIS KH-UB
1
KESEHATAN HEWAN NASIONAL
Melindungi, mengamankan, dan/atau menjamin wilayah Republik Indonesia dari ancaman yang dapat mengganggu kesehatan atau kehidupan manusia, hewan, beserta ekosistemnya
6/11/2012
BIBIT DAN ZOONOSIS KH-UB
2
KESEHATAN HEWAN NASIONAL 1. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan 2. Pengelolaan obat hewan dan alat dan mesin kesehatan hewan 3. Penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat Veteriner & Kesejahteraan Hewan 4. Pelayanan Kesehatan Hewan 5. Pengaturan Tenaga Kesehatan Hewan 6. Pelaksanaan medik reproduksi, medik konservasi, forensik veteriner, Biomedik, kedokteran perbandingan
6/11/2012
BIBIT DAN ZOONOSIS KH-UB
3
PENYAKIT HEWAN PRIORITAS
Zoonosis • Rabies • Avian Influenza (AI) • Brucellosis • Anthrax • Salmonellosis
Non Zoonosis • Newscastle Diseases • Jembrana • Bovine Viral Diarrheae • Septicemia Epizootica • Classical Swine Fever/CSF • Infectious Bovine Rhinotracheitis/IBR • Infectious Bursal Disease
JENIS JENIS PENYAKIT HEWAN MENULAR YANG MENDAPAT PRIORITAS PENGENDALIAN DAN ATAU PEMBERANTASANNYA (Peraturan Dirjen Nak No. 59/Kpts/PD610/05/2007) 6/11/2012
BIBIT DAN ZOONOSIS KH-UB
4
•
Ditetapkan berdasarkan prioritas : “Penyakit Hewan Menular Strategis”
•
Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) • Langsung menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat • Menjadi tanggung jawab Pemerintah daerah tergantung jenis PHMS strategis yang mendapatkan prioritas daerah
•
Pengendalian dan pemberantasan PHMS yang bersifat zoonosis mendapat prioritas karena dipandang sebagai bagian dari antisipasi perlindungan terhadap kesehatan masyarakat. 6/11/2012
BIBIT DAN ZOONOSIS KH-UB
PERTEMUAN APRESIASI IDENTIFIKASI PENYAKIT ZOONOSIS
Kebijakan Pencegahan, Pengendalian Dan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular (Termasuk Zoonosis)
5
FUNGSI PENGAWASAN ZOONOSIS DAN KESRAWAN DALAM MEWUJUDKAN PRODUK HEWAN ASUH KIE pada KIE Pem. AM-PM, foodborne Biosekuriti Penyembelihan pelaku dan zoonoses Kesrawan Halal konsumen
Farm
RPH
Distribusi
Pemasaran PRODUK HEWAN ASUH & BERDAYA SAING 6/11/2012
BIBIT DAN ZOONOSIS KH-UB
6
KEBIJAKAN PERBIBITAN TERNAK 6/11/2012
BIBIT DAN ZOONOSIS KH-UB
7
KERANGKA PIKIR PEMBANGUNAN PERBIBITAN TERNAK
1. UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, mengamanatkan bahwa benih dan bibit ternak menjadi tanggung jawab pemerintah dengan melibatkan peran serta masyarakat dan swasta untuk menjamin ketersediaan benih dan bibit secara berkesinambungan.
6/11/2012
BIBIT DAN ZOONOSIS KH-UB
8
Dukungan Perbibitan 1) Kawasan sumber bibit
Peta wilayah
2) SDG ternak, pemanfataannya : pembudidyaan & pemuliaan
3) SDM : * opersional : wasbit; insemin ator, PKB, ATR, rekorder, klp/RTU
peternakan/(4,6 jt);
* pendukung kebijakan : Kombit; Komisi Penilai Penetapan/
Pelepasan Rumpu/Galur;Komisi Pertimbangan Uzur; Ass. perbibitan;
* pelaku
: pemerintah (UPT), swasta dan masyarakat/Village Breeding Centre (VBC) dan para penangkar.
6/11/2012
BIBIT DAN ZOONOSIS KH-UB
9
Dukungan Perbibitan
4) Regulasi : UU No 18/2009 ttg Peternakan dan
Kesehatan Perbibitan
Hewan; RPP Perbibitan; Permentan
5) Teknologi : IB, TE, Multiple Ovulation of Embryo Transfer (MOET), IMF, splitting, cloning, sexing melindungi, melestarikan dan memanfaatkan ternak asli dan local.
6/11/2012
BIBIT DAN ZOONOSIS KH-UB
10
KEWENANGAN
PERBIBITAN (PP. 38/2007)
1) Penetapan Kebijakan Perbibitan Ternak 2) Penetapan Pedoman Perbibitan; 3) Pengaturan pemasukan dan pengeluaran bibit/benih ternak. 4) Produksi bibit murni dan unggul 5) Penetapan pedoman, pengaturan dan pengelolaan plasma nutfah peternakan 6) Produksi semen beku dan embryo ternak bibit unggul 7) Penetapan pedoman pengawasan dan produksi bibit/ benih ternak. 6/11/2012
BIBIT DAN ZOONOSIS KH-UB
11
Kebijakan Perbibitan Nasional Landasan : UU No. 18 Tahun 2009 ttg Peternakan dan Kesehatan Hewan. Permentan No. 35 /2006 ttg Pedoman Pelestarian dan Pemanfaatan Sumberdaya Genetik Ternak. Permentan No. 36 / 2006 ttg Sistem Perbibitan Ternak Nasional.
TUJUAN 1.
MENINGKATKAN MUTU GENETIK (EFISIENSI REPRODUKSI DAN PRODUKSI DENGAN MENINGKATKAN KEMAMPUAN)
2.
TERSEDIANYA BIBIT DLM JML YANG CUKUP SECARA BERKELANJUTAN, MEMENUHI PERSYARATAN TEKNIS DAN EKONOMIS (TDK LAGI TERGANTUNG DARI LUAR)
3.
PENGEMBANGAN SISTEM PERBIBITAN
4.
PENGEMBANGAN USAHA-USAHA PERBIBITAN
5.
PENGEMBANGAN KAWASAN / WILAYAH PERBIBITAN
6/11/2012
BIBIT DAN ZOONOSIS KH-UB
12
Strategi Perbibitan
1. Perbaikan Mutu bibit (Program breeding yang jelas; penerapan GBP/bioteknologi reproduksi; pemurnian dan sertifikasi); 2. Peningkatan Penyediaan Bibit (penyediaan/penjaringan semen/bibit sapi, optimalisasi UPT/VBC; Pengembangan Usaha Dan Investasi Perbibitan melalui KUPS dan CSR); 6/11/2012
BIBIT DAN ZOONOSIS KH-UB
13
Strategi Perbibitan 3.
Optimalisasi Kelembagaan dan SDM Perbibitan melalui peningkatan :peran dan fungsi para pelaku usaha perbibitan; sarana dan prasarana perbibitan; penerapan prinsip-prinsip perbibitan; kualitas SDM Perbibitan.
4. Kebijakan/Regulasi Perbibitan (Pewilayahan Sumber Bibit; Penetapan Rumpun/Galur; Pengawasan mutu benih/bibit ternak); 6/11/2012
BIBIT DAN ZOONOSIS KH-UB
14
TRBP : adalah ruminansia besar yang melahirkan <5 kali atau berumur di <8 tahun dan ruminansia kecil yang melahirkan <5 kali atau berumur <4 th 6 bulan Pengendalian adalah serangkaian kegiatan untuk mengelola dan menata penggunaan TRBP melalui identifikasi status reproduksi, penyeleksian, penjaringan dan pembibitan. 6/11/2012
BIBIT DAN ZOONOSIS KH-UB
15
LANGKAH OPERASIONAL 1. Pengembangan dan penguatan kelompok sumber bibit dlm rangka tersedianya calon bibit ternak yg bermutu dan terciptanya kantong-kantong bibit ternak atau VBC. 2. Penjaringan dan seleksi bibit ternak untuk UPT dan VBC. 3. Optimalisasi BPTU dan UPTD seluruh Indonesia . 4. Lomba dan kontes ternak.
6/11/2012
BIBIT DAN ZOONOSIS KH-UB
16
4. Optimalisasi penerapan IB, INKA dan TE. 5. Distribusi penggunaan pejantan/semen di wilayah sumber bibit. 6. Insentif dan Penyelamatan Betina produktif 7. Penerapan sistem mutu ternak.
LANGKAH OPERASIONAL 6/11/2012
BIBIT DAN ZOONOSIS KH-UB
17
5. Pengelolaan SDG ternak. 6. Penerapan teknologi perbibitan terpadu. 7. Koordinasi dengan instansi terkait, komisi bibit dan pakar 8. Pemanfaatan skim kredit perbibitan.
LANGKAH OPERASIONAL 6/11/2012
BIBIT DAN ZOONOSIS KH-UB
18
SELAMAT MENEMPUH UAS 6/11/2012
BIBIT DAN ZOONOSIS KH-UB
19
