Lebih Dekat Dengan Pajak Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi :
Account Representative
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-42 Jakarta Selatan 12190 Telepon : (021) 5250208, 5251608 ext. 51658, 51601, 51608 : (021) 5736088 Fax :
[email protected] email website : www.pajak.go.id
• Panduan ini hanya bersifat informasi untuk memudahkan pemahaman masyarakat atas peraturan terkait. • Beberapa ketentuan dalam panduan ini dapat berubah mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. • Tahun pencetakan 2013. • Nomor: PJ.091/PL/B/003/2013-00
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat
1
Lebih Dekat Dengan Pajak
2
Apa itu pajak? Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Untuk apa sih pajak itu? Pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan Negara tidak dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi: Pembayaran gaji aparatur negara seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia, dan Polisi Negara Republik Indonesia sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan; Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), Subsidi Listrik, Subsidi Pupuk, Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) atau sejenisnya, Pengadaan Beras Miskin (Raskin), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas); Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi; Pembiayaan lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.
3
Apa yang saya peroleh dari Negara sebagai imbalan (kontraprestasi) atas pajak yang telah saya bayar? Uang pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran publik, sehubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan Sejak bayi kita telah menikmati Pajak Contoh : Imunisasi Sejak sekolah dasar kita telah menikmati pajak yang telah terkumpul sehingga biaya sekolah dapat terjangkau sampai ke perguruan tinggi Transportasi umum disediakan untuk memudahkan kita dalam mencapai tujuan (sekolah, tempat kerja). Hal ini pun disubsidi oleh pemerintah Keamanan dan ketertiban dapat terjaga sehingga kita merasa aman selama bepergian
Biaya berobat di Rumah Sakit menjadi jangkau karena biaya kesehatan dibiayai pemerintah dari pajak Fasilitas & infrastruktur umum dibangun untuk kenyamanan kita seperti: jalan, jembatan, kebersihan, taman, pasar, dan sebagainya, juga dibiayai oleh pemerintah
Siapa sih yang memungut pajak itu? Berdasarkan lembaga yang mengelolanya, pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:
4
I. Pajak Pusat Pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat, yang dalam hal ini dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak antara lain: 1. Pajak Penghasilan (PPh); 2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN); 3. Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM);
4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan (P3); 5. Bea Meterai. II. Pajak Daerah Pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, dalam hal ini ditangani oleh Dinas Pendapatan Daerah atau instansi yang menangani pemungutan pajak daerah, antara lain: Provinsi: 1. Pajak Kendaraan Bermotor;
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
5
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; 4. Pajak Air Permukaan; 5. Pajak Rokok.
Kabupaten/Kota: a. Pajak Hotel;
b. Pajak Restoran;
c. Pajak Hiburan;
d. Pajak Reklame;
e. Pajak Penerangan Jalan;
6
f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; g. Pajak Parkir;
h. Pajak Air Tanah;
i. Pajak Sarang Burung Walet;
j. Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (mulai tahun 2011 atau selambat-lambatnya tahun 2014);
k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (mulai berlaku 1 Januari 2011).
7
Siapa sih yang wajib bayar pajak? Pada dasarnya setiap orang pribadi baik Warga Negara Indonesia/Warga Negara Asing yang bertempat tinggal di Indonesia dan badan yang didirikan/berkedudukan di Indonesia merupakan Wajib Pajak, kecuali ketentuan peraturan perundang-undangan menentukan lain. Mengingat sifatnya yang wajib, maka orang atau suatu badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan disebut sebagai Wajib Pajak (WP).
Lalu, siapa saja yang menjadi Wajib Pajak? Wajib Pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: Orang Pribadi Adalah mereka yang telah mempunyai penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai batasan PTKP telah ditentukan oleh Undang-Undang Pajak Penghasilan. Badan Adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang
8
tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan Iainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
Bagaimana Sistem Perpajakan yang berlaku di Indonesia? Pajak sebenarnya sudah dikenal dan dipraktikkan sejak zaman dahulu oleh nenek moyang kita pada masa kerajaan. Setiap rakyat diwajibkan menyerahkan upeti yang sudah ditentukan besarnya kepada raja. Upeti dimaksud dapat berupa hasil bumi ataupun harta benda Iainnya. Pemungutan upeti ini atau pajak terus berlanjut hingga zaman penjajahan Belanda. Setelah Indonesia merdeka, pajak ditetapkan dan dipungut oleh negara, bukanlah seperti upeti atau hal lain yang membebani warganya. Namun pajak merupakan kontribusi pembangunan dari warga. Hal ini sebagai bentuk dari komitmen rakyat Indonesia dan konsekuensi dari mendirikan suatu negara yang merdeka dan
9
berdaulat. Membayar pajak juga merupakan bentuk dari partisipasi warga dalam mengisi kemerdekaan. Sistem pemungutan pajak ada beberapa macam. Pada awal kemerdekaan, sistem pemungutan pajak Indonesia berdasarkan Official Assesment System yaitu pihak yang penentuan jumlah pajak terutang dari Wajib Pajak ditetapkan oleh aparat pajak. Sejak reformasi perpajakan di Indonesia pada tahun 1984, sistem pemungutan pajak yang baru diperkenalkan di Indonesia yaitu Self Assessment System. Sistem pemungutan ini memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri, menghitung, memperhitungkan utang pajaknya sendiri, membayar pajak terutang ke bank tempat pembayaran pajak dan kantor pos serta melaporkan hasil perhitungan pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak. Pada sistem ini aparat pajak bertugas untuk mengawasi, melakukan pelayanan dan penyuluhan kepada Wajib Pajak.
uang pajak anda sangat berarti bagi pembangunan negeri ini
10
Kenapa Wajib ber-NPWP?
Pajak
harus
Sesuai dengan sistem self assessment maka Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang diberikan kepada Wajib Pajak mempunyai fungsi, yaitu: sebagai sarana dalam administrasi perpajakan, sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan Kewajiban perpajakannya, menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan. Mengingat fungsinya sebagai tanda pengenal diri, maka Orang Pribadi dan Badan yang telah memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak wajib memiliki NPWP. Kini Wajib Pajak diberikan kemudahan untuk mendaftarkan diri melalui menu aplikasi di internet yang bernama e-registration dengan alamat www.pajak.go.id
11
Cara memperoleh NPWP melalui internet Pendaftaran melalui e-registration http://www.pajak.go.id/
1a 1b 5 Email
2
Kantor Pusat DJP
si
Form
ra gist
Re
SKTS Form Registrasi KTP
1c
3a
1. SKTS 2. Form Registrasi 3. KTP
3b
4a
SKT
4b 1. SKT 2. NPWP
KPP
SKTS : Surat Keterangan Terdaftar Sementara SKT : Surat Keterangan Terdaftar NPWP : Nomor Pokok Wajib Pajak
Cara Memperoleh NPWP Dengan Datang Langsung Ke KPP rm
Fo
Orang Pribadi
aran aft nd P NPW
Pe
Form Pendaftaran KTP
TA AN AK SAHA
rm
Fo
aran aft nd P NPW
Pe
RU
PE
Akta
Form Pendaftaran
KPP
an rang ha te Ke Usa rat atan gi Ke
Su
Badan
Surat Keterangan KTP Pengurus Kegiatan Usaha
Layanan pendaftaran untuk mendapatkan NPWP tidak dipungut biaya (gratis).
12
Contoh NPWP NPWP : 09.967.955.7-034.000 Setelah memiliki NPWP, Wajib Pajak memiliki kewajiban untuk melaksanakan 3M yaitu : Menghitung pajak; Menyetor/membayar pajak; Melaporkan pajak.
Gimana cara bayar pajak yang benar? Membayar pajak dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) sebanyak 4 rangkap yang terlebih dahulu telah diisi/ditulis dan ditandatangani. Pembayaran Pajak dapat dilakukan di : - Bank tempat pembayaran pajak; - Kantor Pos PERHATIAN: Uang untuk pembayaran pajak harus disetor ke bank tempat pembayaran pajak atau kantor pos, bukannya ke kantor pajak baik itu KPP ataupun KP2KP. Batas waktu Pembayaran Pajak: PPh Pasal 21, 23 dan 26 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir; PPh Pasal 25 harus dibayar paling lama
13
tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir; PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang dalam satu Masa Pajak harus disetor paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa PPN disampaikan. - SPT Tahunan Orang Pribadi paling lambat dibayar akhir bulan ke tiga setelah akhir tahun pajak (31 Maret). Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan harus dibayar lunas sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan.
Bayarlah pajak tepat waktu agar terhindar dari denda.
Skema cara pembayaran pelaporan pajak P
SS
2 Wajib Pajak
P SS
1
SSP Lembar 1 dan 3 yang telah divalidasi oleh Bank/ Kantor Pos dikembalikan ke Wajib Pajak (WP)
Surat Setoran Pajak (SSP) Lembar 1 s.d. 4 diserahkan ke Bank/Kantor Pos
PS
5
B
4
WP menerima Bukti Penerimaan Surat
T SP WP melaporkan Surat Pemberitahuan + SSP Lembar 3
dan
3
Bank/Kantor Pos
Bank/Kantor Pos menyalurkan SSP Lembar 3 ke KPP melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
P
SS
SSP Lembar 3
P
SS
KPP
Kantor Pelayanan Pajak
SSP Lembar 3 = SSP Lembar 2
14
Apa saja yang dilaporkan dalam proses pelaporan pajak? Pajak dilaporkan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan. Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak (WP) digunakan untuk: melaporkan jumlah penghasilan yang menjadi objek pajak dan/atau bukan objek pajak; melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak; melaporkan harta dan kewajiban dan susunan anggota keluarga (tanggungan). Terdapat 2 macam SPT yaitu: 1 SPT Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu masa pajak (dilaporkan setiap tanggal 20 setelah saat terutangnya pajak atau masa pajak berakhir). Untuk SPT Masa PPN harus disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak. Dalam hal akhir bulan adalah hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, maka SPT Masa PPN dapat disampaikan pada hari kerja berikutnya. Tahunan adalah Surat 2 SPT Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak dilaporkan paling lambat akhir bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir untuk WP Orang Pribadi dan paling lambat akhir bulan keempat setelah tahun pajak berakhir untuk WP Badan.
15
SPT dapat disampaikan: 1. Secara langsung yaitu melalui KPP dan KP2KP terdekat, Pojok Pajak, Mobil Pajak, atau Drop Box di tempat publik yang ditentukan. 2. Melalui pos, jasa ekspedisi atau jasa kuriri yang dapat meberikan tanda bukti pengiriman. 3. Secara Elektronik (e-filing) melalui jalur internet. Cara mendapatkan/memperoleh formulir SPT : - datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama; datang langsung ke Kantor Pelayanan - Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP); - mendownload melalui web site Ditjen Pajak (www.pajak.go.id) Pengisian SPT sebaiknya harus: Benar Jelas Mata Uang Rupiah Huruf Latin Lengkap Ditandatangani
Setiap Wajib Pajak wajib menyampaikan SPT yang telah diisi terlebih dahulu.
16
Struktur Organisasi Kantor Pajak Modern Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP
KPP Madya (200 Wajib Pajak Terbesar)
KPP Pratama
Account Representative (AR)
Account Representative (AR)
Dalam struktur Kantor Pajak Modern setiap Wajib Pajak dilayani oleh satu orang Account Representative (AR) yang akan melayani seluruh kebutuhan Wajib Pajak secara personal.
Account Representative PPN PPh Pengawasan Konseling PBB SPT
17
Lebih Dekat Mengenal Pajak Pusat Undang-Undang yang mengatur tentang pemungutan pajak pusat: Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Undang-Undang KUP) Pajak Penghasilan (Undang-Undang PPh) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang yang tergolong Mewah (Undang-Undang PPN/PPnBM) Pajak Bumi dan Bangunan (Undang-Undang PBB) Bea Meterai (Undang-Undang Bea Meterai) Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Undang-Undang PPSP)
Definisi Tiap Jenis Pajak Pusat Pajak Penghasilan (PPh) Pajak yang dikenakan atas setiap penghasilan yang diterima yang diperoleh Wajib Pajak. Penghasilan dimaksud adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi dan menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.
18
Dengan demikian penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, hasil sewa rumah, bunga, deviden, royalti, komisi, gratifikasi, bonus dan lain sebagainya. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pajak yang dipungut dari konsumen atas konsumsi setiap barang dan/atau jasa di dalam negeri. Pada prinsipnya setiap barang dan jasa dikenai PPN, kecuali ditetapkan lain oleh Undang-Undang, misalnya kebutuhan pokok seperti beras. Pajak Penjualan atas Barang yang tergolong Mewah (PPnBM) Pajak yang dikenakan terhadap konsumsi barang-barang yang tergolong mewah. Barang yang tergolong mewah adalah: 1. Barang tersebut bukan merupakan kebutuhan pokok; 2. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; 3. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi; dan/atau 4. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status. Pajak Bumi dan Bangunan Pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan bumi dan/atau bangunan. Contoh: apabila A memiliki tanah perkebunan, dan tanah tersebut disewakan
19
kepada PT X maka dalam hal ini PT X yang mendapat manfaat langsung dari tanah tadi wajib membayar PBB-nya, kecuali perjanjian menentukan lain. Bea Meterai Pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen-dokumen tertentu. Contoh: surat berharga, kuitansi pembayaran yang menyebutkan jumlah uang, surat perjanjian, akta-akta notaris termasuk salinannya, akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, surat-surat lain yang digunakan sebagai alat pembuktian di depan pengadilan, dan sebagainya.
20
Apa itu pendompleng pembangunan? Tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke empat antara lain adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa secara berkeadilan. Untuk mencapai tujuan tersebut tentunya negara membutuhkan dana yang tidak sedikit sebagaimana dituangkan dalam APBN. Sumber pembiayaan negara dari pajak merupakan sumber dana yang paling memungkinkan dan sekaligus menunjukkan kemandirian pembangunan suatu negara. Dari tahun ke tahun, penerimaan pajak yang ditargetkan selalu meningkat. Untuk mewujudkan hal tersebut, selain tergantung pada faktor pertumbuhan ekonomi, juga sangat tergantung pada kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban sebagai warga negara. Pajak memiliki aspek strategis yang bukan semata-mata sebagai sumber penerimaan negara tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab dan wujud kebersamaan (kegotong-royongan) semua warga negara demi keberlangsungan bangsa. Tentunya yang dimaksud masyarakat di sini adalah masyarakat yang sadar dan peduli melaksanakan kewajiban perpajakan. Kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat akan pentingnya peranan pajak
21
serta kecenderungan ketidakrelaan untuk membayar pajak ketika memperoleh penghasilan sering menimbulkan sikap penghindaran pajak. Ironisnya, masyarakat tersebut banyak menuntut pemerintah agar menyediakan berbagai fasilitas. Sikap semacam ini sesungguhnya dapat dikatakan sebagai pendompleng (free rider) pembangunan. Ilustrasi berikut ini untuk memudahkan pemahaman mengenai hal tersebut di atas. Negara dengan masyarakat didalamnya dianalogikan sebagai kelompok siswa yang sedang mengerjakan tugas bersama. Negara mempunyai cita-cita sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, demikian juga dengan kelompok siswa yang mempunyai cita-cita untuk menyelesaikan tugas kelompok. Ketika ada siswa yang hanya “numpang nama” dan tidak memberi kontribusi dalam pengerjaan tugas kelompok, siswa tersebut bisa disebut sebagai free rider. Atau contoh lainnya, negara dianalogikan sebagai kereta api yang berangkat membawa penumpang (rakyat) untuk menuju stasiun pemberhentian sesuai dengan yang dicita-citakan dalam Pembukaan UUD 1945. Namun didalam kereta api tersebut terdapat “penumpang gelap” (free rider) yang menikmati jasa angkutan tanpa membayar tiket perjalanan kereta api dimaksud.
22
Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, warga negara yang mampu tetapi tidak berkontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak dan hanya mau ikut menikmati hasil pembangunan tidak ada bedanya dengan free rider. Jadi, sebagai warga negara yang baik, harus menjaga keseimbangan antara pelaksanaan kewajiban dan penuntutan hak kepada negara.
23
Yang mampu membayar pajak lebih banyak kepada negara untuk disalurkan kepada yang lebih membutuhkan. Banyak sarana umum yang dipergunakan bersama juga dibiayai dari uang pajak. Jadi semua orang merasakan manfaat pajak. Berbagi itu indah, bukan?
