LEAFLET DPPKA DIY 2016
1
I. PENDAHULUAN 1.1 SEJARAH Sejarah DPPKA Sejarah terbentuknya Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) DIY adalah diawali dengan adanya Perda Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 2 Tahun 2004 tanggal 5 Februari 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Teknis Daerah di Lingkungan
DIY yang mendasari terbentuknya Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada tahun 2008 dengan dikeluarkannya Perda Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 6 tahun 2008 tanggal 15 Agustus 2008 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Teknis Daerah di Lingkungan DIY dan peraturan gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset (DPPKA) DIY, maka Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD)
Daerah
Istimewa Yogyakarta berubah menjadi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian Pada tahun 2015 adanya Perdais diterbitkan tentang kelembagaan pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 tertanggal 17 Juni 2015 dan peraturan gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 61 tahun 2015 tentang rincian tugas dan fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA) DIY serta peraturan gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 102 tahun 2015 tentang pembentukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tatakerja unit pelaksana teknis daerah (KPPD DIY) pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA) DIY.
1.2 Sejarah Aset Pemda DIY Aset Provinsi DIY yang pernah ditangani Biro Umum Provinsi DIY. Pada tahun 2003 manajemen aset ditangani oleh Badan Pengembangan Perekonomian dan Investasi Daerah (Bapekoinda) Provinsi DIY seterusnya pada tahun 2004 manajamen aset pindah pengelolaannya ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi DIY, yang pada tahun 2008 melalui Perda Provinsi DIY no. 06 Tahun 2008
2
tanggal 15 Agustus 2008, berubah nama menjadi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Provinsi DIY, sampai sekarang. Aset Provinsi DIY terdiri dari tanah dan bangunan serta gedung-gedung perkantoran pemda provinsi DIY seluruh SKPD dan UPTD yang menyebar di Kabupaten / Kota di Provinsi DIY, termasuk kantor perwakilan daerah yang ada di Jakarta.
Ada 2 (dua) permasalahan asset yang paling mendasar yaitu : Asetnya ada tetapi Administrasinya tidak ada atau sebaliknya Asetnya tidak ada tetapi Administrasinya ada. Ada juga yang ada Asetnya dan ada Administrasinya, tetapi masih dalam sengketa tentunya belum bisa dimasukkan ke dalam asset pemda sampai dengan permasalahan sudah clear baru dimasukkan ke dalam asset pemda DIY. Aset di Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi aset menyebar di Wilayah Kabupaten dan Kota terdiri dari Aset Sultan Ground, PA Ground dan Aset Pemda DIY.
1.3 Terbentuknya DPPKA DIY DPPKA DIY dibentuk berdasarkan:
Pada tahun 2015 adanya Perdais diterbitkan tentang kelembagaan pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 tertanggal 17 Juni 2015: 1.
Peraturn Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 61 tahun 2015 tentang rincian tugas dan fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA) DIY;
2.
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 102 tahun 2015 tentang pembentukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tatakerja unit pelaksana teknis daerah (KPPD DIY) pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA) DIY.
1.4 Visi dan Misi DPPKA DIY 1.4.1 Visi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki visi :
3
“TERWUJUDNYA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET TERBAIK SE INDONESIA” 1.4.2 Misi Misi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Daerah Istimewa Yogyakarta adalah : 1. Mengoptimalkan peningkatan pengelolaan pendapatan daerah; 2. Mengoptimalkan pengelolaan aset daerah; 3. Meningkatkan dan memperbaiki kinerja BUMD; 4. Mengembangkan kapasitas pengelolaan Keuangan Daerah; 5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik; 6. Meningkatkan profesionalisme SDM.
1.5 Tugas dan Fungsi 1.5.1 Tugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk berdasarkan Perdais Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 17 Juni 2015 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Peraturan
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2015
Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset (DPPKA) DIY dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 102 Tahun 2015 tentang UPTD Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) DIY.
1.5.2 Fungsi Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) DIY mempunyai fungsi : 1.
Penyusunan program dibidang pengelolaan anggaran pendapatan, anggaran belanja, kas daerah, pembinaan administrasi keuangan daerah, akuntansi dan pengelolaan barang daerah;
2.
Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan anggaran pendapatan, anggaran belanja, kas daerah, pembinaan administrasi keuangan daerah, akuntansi dan pengelolaan barang daerah;
4
3.
Penyelenggaraan pengelolaan pendapatan daerah;
4.
Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5.
Pengelolaan kas daerah;
6.
Pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan daerah;
7.
Penyelenggaran akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
8.
Penyelenggaraan pengelolaan barang daerah;
9.
Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
10.
Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dinas.
11.
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan fungsi dan tugasnya;
1.6 Tujuan DPPKA DIY antara lain: Mengacu pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan, maka tujuan jangka menengah selama 5 tahun anggaran 2012 - 2017 adalah : 1. Meningkatkan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pembangunan daerah; 2. Mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel; 3. Mengoptimalkan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah; 4. Meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah bagi Pemda; 5. Meningkatkan capaian pelaksanaan program pendukung sasaran RPJMD; 6. Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota yang transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan.
1.7. Sasaran yang hendak dicapai antara lain: 1. Meningkatkan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pembangunan daerah; 2. Meningkatkan kontribusi pendapatan asli daerah bagi Pemerintah Daerah; 3. Mengoptimalkan peningkatan kinerja BUMD; 4. Mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
1.8. Indikator Kinerja: 1. Prosentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah; 2. Prosentase asset daerah yang dapat dimanfaatkan; 3. Prosentase deviden BUMD terhadap jumlah total penyertaan modal BUMD; 4. Opini Pemeriksaan BPK (wtp=1, WDP=2, Disclaimer=3).
5
1.9. Program Kerja: 1.
Pelayanan administrasi perkantoran;
2.
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
3.
Peningkatan kapasitas Sumber Daya aparatur;
4.
Peningkatan pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan;
5.
Peningkatan dan pengelolaan keuangan daerah;
6.
Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Kabupaten/ Kota;
7.
Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah;
8.
Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi;
9.
Penataan Peraturan Perundang-undangan;
10. Pengembangan investasi dan aset daerah; 11. Pengembangan dan pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Lembaga Keuangan Mikro; 12. Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah.
1.10. Dasar Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah
1.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6.
Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
7.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
6
Daerah; 11.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
12.
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/D;
13.
Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor;
14.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual pada Pemda;
16.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan BMD;
17.
Peraturan Daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18.
Peraturan Daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
19.
Peraturan Daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016;
20.
Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016;
21.
Perdais Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan DIY;
22.
Perdais Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemda DIY;
23.
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2014 tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
24.
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
25.
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2014
7
tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB); 26.
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
27.
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2015 tentang Struktur Kelembagaan DPPKA;
28.
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 102 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada DPPKA;
1.11. Sumber Daya Manusia DPPKA DIY
Keadaan Pegawai Pegawai Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta per 31 Desember 2015 sebanyak 265 orang, perincian kondisi riil pegawai berdasarkan jabatan, golongan, tingkat pendidikan, jenis kelamin adalah sebagaimana tabel dibawah. 1.11.1 Berdasarkan jenis kelamin: Laki-Laki
Perempuan
171
94
1.11.2 Berdasarkan tingkat pendidikan: Sarjana Strata 2 25 orang Sarjana Strata 1
117 orang
Sarjana Muda/Diploma
17 orang
Sekolah Lanjutan Atas Sekolah Lanjutan Pertama Sekolah Dasar
92 orang 10 orang 4 orang
1.12 Struktur dan Bagan Organisasi 1.12.1 Struktur Organisasi Struktur Organisasi SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 17 Juni 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
8
SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut: Adapun bagan struktur organisasi sebagaimana gambar dibawah.
KEPALA DINAS SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBBAGIAN UMUM
BIDANG ANGGARAN PENDAPATAN
SEKSI PAJAK DAERAH
SEKSI RETRIBUSI DAN PENDAPATAN LAIN-LAIN
SEKSI PERIMBANGAN KEUANGAN DAERAH
BIDANG ANGGARAN BELANJA
SEKSI PEMERINTAHAN
SEKSI KESEJAHTERAAN
RAKYAT
SEKSI FISIK, SARPRAS
BIDANG PENGELOLAAN KAS DAERAH
BIDANG BINA ADMINISTRASI ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH
SEKSI PEMERINTAHAN
SEKSI BINA APBD DAN PERHITUNGAN KAB/KOTA
SEKSI
SEKSI BINA PENGELOLAAN KEUANGAN
KESEJAHTERAAN
RAKYAT
SEKSI FISIK, SARPRAS
SEKSI
SEKSI
PEREKONOMIAN
PEREKONOMIAN
SUBBAGIAN PROGRAM
BIDANG AKUNTANSI
SEKSI PEMERINTAHAN
SEKSI KESEJAHTERAAN
RAKYAT
SEKSI FISIK, SARPRAS SEKSI ADMINISTRASI DANA NON APBD
SUBBAGIAN DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI
BIDANG PENGELOLAAN BARANG DAERAH
UPT D
SEKSI ADMINISTRASI BARANG DAERAH
SEKSI PENDAYAGUNAAN
BARANG DAERAH
SEKSI MONITORING DAN EVALUASI
SEKSI PEREKONOMIAN
1.13. Pengelolaan Aset Daerah - Aset-aset pemerintahan Provinsi DIY cukup besar yang meliputi aset yang meliputi asset yang dipisahkan dalam bentuk usaha-usaha daerah yang dikelola secara mandiri dan asset yang belum dipisahkamn dan menyatu sebagai kekayaan daerah yang menganggur karena belum dikelola secara professional. - Aset daerah yang telah dipisahkan dan berbentuk Perusahaan Daerah terdiri atas Bank Pembangunan Daerah(BPD) dan PO Tarumartani serta PT Anindya Mitra Internasional - Jogja Expo Center (JEC) adalah asset yang belum dipisahkan karena masih menunggu kejelasan bentuk usahanya.
1.14. Peningkatan Kinerja BUMD
9
A. PT BPD dalam rangka peningkatan kinerja dan kepercayaan masyarakat menetapkan komitmen sebagai berikut: - Komitmen terhadap pengembangan ekonomi kerakyatan; - Fokus terhadap kelompok usaha mikro kecil dan menengah; - Kebijakan harga ditetapkan sesuai harga pasar; - Pemberian layanan dengan kekeluargaan, sopan santun dan etika; - Memberikan kepuasan nilai tambah dan sebagai mitra nasabah; - Pengembangan produk dalam rangka peningkatan kualitas layanan; - Pelayanan secara on line system; - Nasabah sebagai mitra bisnis. B. PT. ANIDYA MITRA INTERNASIONAL Perusahaan ini merupakan merger dari beberapa perusahaan Daerah yakni PD.Purosani, PD. Arga Jasa, PD. Pabrik Kulit Adi Charma. Untuk meningkatkan kinerja daya saing perusahaan pada tahun 2005 PD. Anindya berubah menjadi PT.Anindya Mitra Internasional Core business, PT AMI adalah bidang perdagangan jasa, property dan Investasi. Bekerjasama dengan PT. Kaldi Indojaya (Pusat Perbelanjaan Jogja Tronik), sedangkan bisnis jasa dengan PT.GAM (Logistk center di Bandara juga membuka Sagan Restro di Jl. Colombo. C. PT.TARUMARTANI Perubahan Core business dengan upaya penyiapan sumber daya mausia yang memiliki core value, core behavior and core competence. Menyamakan mindsetseluruh elemen organisasi. D. Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) DIY BUKP adalah Badan Usaha Kredit Pedesaan Milik Pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta , didirikan berdasarkan PEMDA DIY Nomor 1 tahun 1989 tentang Badan Usaha Kredit Peresaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. BUKP didirikan dengan maksud dan tujuan mengembangkan perekonomian pedesaan dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat pedesaan dengan meyediakan dana pembangunan dengan prosedur sederhana, cepat, murah. BUKP didirikan ditiap-tiap kecamatan dalam wilayah kabupaten dan kota se provinsi DIY yang pendirinya ditetapkan dengan keputusan Gubernur.BUKP berkedudukan di ibukota , kecamatan pada wilayah kecamatan dimana BUKP tersebut berkedudukan , sedangkan di tingkat desa dapat dibentuk unit-unit pelayanan.
II. KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH (KPPD) DIY
10
2.1. Sejarah UPTD (KPPD DIY) Pada masa penjajahan Belanda, Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dipungut oleh pemerintah Hindia Belanda di Jakarta. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia di Jakarta. Saat penjajahan Belanda hingga awal kemerdekaan Republik Indonesia jumlah kendaraan masih sangat sedikit sehingga belum merupakan sumber pendapatan yang potensial. Pada perkembangannya dalam rangka perimbangan keuangan pusat dan daerah, beberapa jenis pajak termasuk pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor diserahkan kepada daerah sebagai sumber pendapatan daerah tingkat I/Provinsi, melalui ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1968 jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 5 Tahun 1969. Pada saat itu masyarakat wajib pajak apabila akan membayar pajak kendaran bermotor diharuskan mendatangi instansi Kontor Kepolisian, Kantor Pajak ke Kantor PT. Jasa Raharja yang letaknya tidak terdapat dalam satu lokasi. Kondisi demikian mengakibatkan pengurusan pembayaran pajak kendaraan bermotor memerlukan waktu lebih lama dan cukup menyulitkan. Atas dasar kondisi lokasi tersebut munculah gagasan untuk melakukan kerjasama guna meningkatkan kemudahan pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dengan menyatukan pelayanan dalam satu atap. Oleh karena itu pada tahun 1976 dibentuk kantor Samsat di seluruh Indonesia dengan diterbitkannya pada Surat Keputusan Bersama Menhankam/Pangab, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan Pol. Kep/13/XII/1976, nomor Kep.11963/MK/IV/112/1976 dan nomor 311 tahun 1976 tentang Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat serta Peningkatan Pendapatan Daerah khususnya mengenai Pajak-pajak Kendaraan Bermotor. Pengurusan pajak kendaraan bermotor melalui Kantor Samsat ini tidak perlu mendatangi tiga tempat baik Kepolisian. Kantor Pajak dan Kantor Asuransi Jasa Raharja, karena pelayanan sudah dilakukan dalam satu kantor bersama yakni Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). Pada awal tahun 1978 di Daerah Istimewa Yogyakarta didirikan satu Kantor Samsat darurat berlokasi di Gondolayu Yogyakarta. Kemudian pada tahun 1982 kantor samsat dipindahkan di gedung samsat yang baru representatif di jalan Tentara Pelajar nomor 15 Yogyakarta. Namun karena perkembangan jumlah kendaraan bermotor yang semakin hari semakin meningkat maka dianggap perlu membentuk kantor Samsat di daerah Kabupaten/kota.
11
Sebagai upaya untuk mempermudah Pelayanan kepada Wajib Pajak maka dibentuklah Kantor SAMSAT di Kabupaten dan Kota Pada : 1. Tanggal 13 Januari 1982 didirikan Kantor SAMSAT di Kota Yogyakarta diresmikan oleh Mendagri Amir Machmud; 2. Tanggal 18 Agustus 1986 didirikan Kantor SAMSAT di Kabupaten Bantul; 3. Tanggal 26 April 1984 didirikan Kantor SAMSAT di Kabupaten Kulon Progo; 4. Tanggal 28 April 1984 didirikan Kantor SAMSAT di Kabupaten Gunung Kidul; 5. Tanggal 18 Maret 1987 didirikan Kantor SAMSAT di Kabupaten Sleman.
2.2 Struktur Organisasi KPPD DIY Kepala Kantor
Kasubag Tata Usaha
Kasi Pendaftaran dan Penetapan
Kasi Pebukuan dan Penagihan
2.3. Flowchart Pelayanan di Samsat DIY PROSEDUR PELAYANAN PADA KANTOR BERSAMA SAMSAT
12
2.4 Alamat yang dapat dihubungi: Kontak Informasi pelayanan kesamsatan Daerah Istimewa Yogyakarta selengkapnya hubungi: 1. KPPD Kota Yogyakarta Alamat : Jl. Tentara Pelajar No. 13 Yogyakarta Telp. (0274) 562936; - Bank BPD Kantor Kas Giwangan, Jl. Imogiri Timur No. 155 Giwangan Yogyakarta Telp. (0274) 410181. 2. KPPD Kabupaten Bantul Alamat : Jl. Badekan, Bantul, Telp. 367483; - Samsat Pembantu Sewon/Drive True : Jl. Parangtritis km 4,5 Druwo, Sewon, Bantul Telp. (0274) 372531; - Bank BPD Kantor Cabang Pembantu Piyungan, Jl. Raya Wonosari km 13, Sandeyan, Srimulyo, Piyungan, Bantul Telp. (0274) 4353155; - Bank BPD Kantor Kas Srandakan Jl. Raya Srandakan, Mangiran, Trimurti, Srandakan, Bantul Telp. (0274) 2810238, 2810239. 3. KPPD Kabupaten Kulonprogo Alamat : Jl. Jogja-Wates Km. 27, Gunung Gempal, Giripeni, Wates, Kulonprogo, Telp. (0274) 773166; -
Bank BPD Kantor Cabang Pembantu Nanggulan, Jatisarono Karang Nanggulan Kulonprogo Telp. (0274) 74496744.
4. KPPD Kabupaten Gunungkidul Alamat : Jl. Pemuda Baleharjo Wonosari Gunungkidul Telp. (0274) 391209; -
Layanan Kesamsatan BPD Kantor cabang pembantu Karangmojo Alamat Jl. Karangmojo, Wonosari Km 1, Plumbungan, Gedangrejo, Karangmojo, Telp. (0274) 392865;
-
Layanan Kesamsatan BPD Kantor cabang pembantu Kecamatan Semin Telp. (0274) 4390301;
-
Layanan Kesamsatan BPD DIY Kantor Kas, Desa Karang Duwet Kecamatan Paliyan, Gunung Kidul Telp. 085100496312.
- 5. KPPD Kabupaten Sleman Alamat: Jl. Magelang KM 13 Krapyak Triharjo Sleman Telp. (0274) 868563; -
Samsat Pembantu Maguwo/Layanan LIK Maguwoharjo, Depok Jl. Adisucipto km 9,8 Maguwo Sleman Telp. (0274) 484415, 484416;
-
Bank BPD Kantor Cabang Pembantu Kalasan Sleman Telp. (0274) 497597;
-
Samsat Outlet, di Galeria Mall, Jl. Laksda Adisucipto Km. 6.5 Yogyakarta Telp. (0274) 4331288.
13
- Bank BPD Kantor Cabang Pembantu Jl. Godean, Sidoagung, Sleman, Telp. (0274) 797356.
14
