BAB I PENDAHULUAN 1.1
LATAR BELAKANG
D
alam rangka mewujudkan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), diperlukan pengembangan dan
penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, yaitu a. Spesifik (Specific), b. Dapat terukur (Measureable), c. Dapat dicapai (Attainable), d. Relevan (Relevan), dan e. Untuk kurun waktu tertentu (Time Bound). Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penyenggaraan SAKIP dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Pemerintah dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu instrumen SAKIP adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi. Laporan ini berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan. Laporan kinerja instansi pemerintah adalah suatu media untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dan untuk lebih
memantapkan
pelaksanaan
akuntabilitas
kinerja
instansi
pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pelaksanaan misi untuk mencapai tujuan dan sasarannya. Bappeda Kabupaten Probolinggo mempunyai fungsi Penyusunan kebijakan
teknis
perencanaan,
pengkoordinasian
penyusunan
perencanaan pembangunan, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang
LKjIP BAPPEDA Tahun 2015
I/1
perencanaan
pembangunan
daerah,
pelaksanaan
tugas
lain
yang
diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk dapat mengetahui seberapa besar kinerja Bappeda Kabupaten Probolinggo yang diperoleh, serta melakukan analisa terhadap tingkat pencapaian target yang direncanakan, perlu dilakukan evaluasi terhadap capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan. Salah satu bentuk penilaian dan pertanggungjawaban Instansi Pemerintah kepada masyarakat terkait dengan pelaksanaan kinerja instansi
yang
telah
direncanakan
dan
disepakati
adalah
dengan
menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan Laporan
Kinerja
Instansi
Pemerintah
(LKjIP)
merupakan
amanat
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi
Presiden
Pemberantasan
Nomer
Korupsi.
5
Tahun
2004
Penyusunan
LKjIP
tentang
Percepatan
dilakukan
dengan
mendasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja instansi pemerintah ini disusun untuk memberikan gambaran yang obyektif atas program dan kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka pelaksanaan misi untuk mencapai sasaran dan tujuan. Dengan
adanya
penilaian
kinerja
ini,
diharapkan
Bappeda
Kabupaten Probolinggo dapat melakukan perbaikan perencanaan untuk pengambilan
keputusan,
untuk
pengendalian
program
kegiatan,
perbaikan input, proses dan output maupun perbaikan terhadap sistem dan prosedur yang ada. 1.2
ASPEK STRATEGIS ORGANISASI Kegiatan perencanaan pembangunan di Kabupaten Probolinggo
perlu dilaksanakan secara partisipatif, transparan dan terpadu dalam
LKjIP BAPPEDA Tahun 2015
I/2
koordinasi perencanaan pembangunan, agar hasil–hasil pembangunan yang telah dilaksanakan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dengan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki, Bappeda Kabupaten Probolinggo sebagai satuan kerja yang bertugas sebagai koordinator perencanaan pembangunan pada satuan kerja yang ada, mempunyai fungsi strategis terhadap pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Probolinggo. Dengan jumlah satuan kerja pemerintah Kabupaten Probolinggo yang terdiri dari 9 bagian, 4 kantor, 18 dinas, 8 badan, 1 Satuan Polisi Pamong Praja, 24 kecamatan dan 5 kelurahan, maka potensi duplikasi program,
tumpang
tindihnya
kegiatan
sangat
dimungkinkan,
oleh
karenanya Bappeda Kabupaten Probolinggo berperan dalam koordinasi, sinkronisasi, prioritisasi rencana program dan kegiatan pembangunan. 1.3
STRUKTUR ORGANISASI Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 10 Tahun
2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
Probolinggo,
didalamnya
disebutkan
institusi
Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Probolinggo. Berdasarkan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor
24 Tahun 2008
tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Probolinggo, disebutkan bahwa Bappeda Kabupaten Probolinggo merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintah daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif berkoordinasi dan dibina oleh Sekretaris Daerah. Bappeda
Kabupaten
Probolinggo
mempunyai
tugas
pokok
membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Untuk melaksanakan tugas, Bappeda Kabupaten Probolinggo mempunyai fungsi: a.
Penyusunan kebijakan teknis perencanaan;
LKjIP BAPPEDA Tahun 2015
I/3
b.
Pengkoordinasian penyusunan Perencanaan pembangunan;
c.
Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;
d.
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Susunan
organisasi
Bappeda
Kabupaten
Probolinggo
sesuai
dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Probolinggo, terdiri dari : a. Kepala Badan; b. Sekretariat; Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Bappeda dalam hal penyusunan perencanaan pembangunan. Dalam menjalankan tugas Sekretariat mempunyai fungsi: 1. Menyusun rencana kegiatan tahunan dan lima tahunan; 2. Mengelola urusan keuangan; 3. Mengelola urusan kepegawaian, surat menyurat, kearsipan dan rumah tangga; 4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. Sesuai Struktur Organisasi Bappeda, Sekretariat terdiri dari: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ; Sub Bagian Keuangan ; Sub Bagian Perencanaan.
c.
Bidang Fisik dan Prasarana; Bidang
Fisik
dan
Prasarana
mempunyai
tugas
melaksanakan
koordinasi dan penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan dibidang fisik dan prasarana daerah. Dalam menjalankan tugas bidang Fisik dan Prasarana mempunyai fungsi: 1. Melaksanakan inventarisasi terhadap kendala dan permasalahan pembangunan
dibidang
fisik
dan
prasarana
daerah
dan
penyusunan rencana pemecahannya;
LKjIP BAPPEDA Tahun 2015
I/4
2. Melaksanakan
penyusunan
kebijakan
makro
perencanaan
pembangunan fisik dan prasarana daerah; 3. Melaksanakan penyusunan dan perhitungan indikator makro pembangunan fisik dan prasarana daerah; 4. Melaksanakan
koordinasi
dan
sinkronisasi
perencanaan
program/kegiatan pembangunan di daerah bidang fisik dan prasarana daerah dengan satuan kerja pemerintah daerah dan instansi vertikal lainnya; 5. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian serta pengembangan dibidang fisik dan prasarana daerah; 6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana program/ kegiatan pembangunan didaerah bidang fisik dan prasarana daerah; 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. Sesuai Struktur Organisasi Bappeda, Bidang Fisik dan Prasarana terdiri dari: Sub Bidang Prasarana Wilayah ; Sub Bidang Pengembangan Permukiman dan Sumber Daya Alam.
d. Bidang Sosial dan Budaya; Bidang
Sosial
dan
Budaya
mempunyai
tugas
melaksanakan
koordinasi serta penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan dibidang sosial dan budaya daerah. Dalam menjalankan tugas bidang Sosial dan Budaya mempunyai fungsi: 1. Melaksanakan inventarisasi terhadap kendala serta permasalahan pembangunan dibidang sosial dan budaya serta penyusunan rencana pemecahannya; 2. Melaksanakan
pelaksanaan
penyusunan
kebijakan
makro
perencanaan pembangunan sosial dan budaya 3. Melaksanakan penyusunan serta perhitungan indikator makro pembangunan sosial dan budaya;
LKjIP BAPPEDA Tahun 2015
I/5
4. Melaksanakan
koordinasi
serta
sinkronisasi
perencanaan
program/kegiatan pembangunan di daerah bidang sosial dan budaya dengan satuan kerja pemerintah daerah dan instansi vertikal lainnya; 5. Melaksanakan
koordinasi
serta
sinkronisasi
pelaksanaan
penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan budaya; 6. Melaksanakan monitoring serta evaluasi pelaksanaan rencana program/kegiatan pembangunan dibidang sosial dan budaya 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. Sesuai Struktur Organisasi Bappeda, Bidang Sosial dan Budaya terdiri dari: Sub Bidang Pendidikan, Mental Spiritual dan Pemerintahan ; Sub Bidang Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial.
e.
Bidang Ekonomi; Bidang Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan
kebijakan
perencanaan
pembangunan
dibidang
perekonomian daerah. Dalam menjalankan tugas bidang Ekonomi mempunyai fungsi: 1. Melaksanakan inventarisasi terhadap kendala dan permasalahan pembangunan
dibidang
ekonomi
daerah
serta
penyusunan
rencana pemecahannya; 2. Melaksanakan
penyusunan
kebijakan
makro
perencanaan
pembangunan ekonomi daerah; 3. Melaksanakan penyusunan dan perhitungan indikator makro pembangunan ekonomi daerah; 4. Melaksanakan
koordinasi
serta
sinkronisasi
perencanaan
program/kegiatan pembangunan dibidang ekonomi dengan satuan kerja pemerintah daerah dan instansi vertikal lainnya; 5. Melaksanakan
koordinasi
serta
sinkronisasi
pelaksanaan
penelitian dan pengembangan dibidang ekonomi; 6. Melaksanakan monitoring serta evaluasi pelaksanaan rencana program/kegiatan pembangunan dibidang ekonomi;
LKjIP BAPPEDA Tahun 2015
I/6
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. Sesuai Struktur Organisasi Bappeda, Bidang Ekonomi terdiri dari: Sub Bidang Pertanian ; Sub Bidang Industri Perdagangan, Koperasi dan Pengembangan
Dunia Usaha. f.
Bidang Pendataan dan Pelaporan; Bidang Pendataan dan Pelaporan mempunyai tugas pengumpulan dan analisa data serta menyusun laporan dan pendokumentasian hasil pelaksananan pembangunan di daerah. Dalam
menjalankan
tugas
bidang
Pendataan
dan
Pelaporan
mempunyai fungsi: 1. Melaksanakan
penyusunan
serta
pengumpulan
data
hasil
pelaksanaan program/kegiatan pembangunan dan data statistik di daerah; 2. Melaksanakan pengolahan, updating serta analisis data hasil pelaksanaan program/kegiatan pembangunan dan data statistik di daerah; 3. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian pelaksanaan rencana program/kegiatan pembangunan didaerah; 4. Melaksanakan
koordinasi
pendokumentasian
hasil
penyusunan pelaksanaan
laporan
serta
program/kegiatan
pembangunan di daerah; 5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. Sesuai
Struktur
Organisasi
Bappeda,
Bidang
Pendataan
dan
Pelaporan terdiri dari : Sub Bidang Pengumpulan dan Analisa Data ; Sub Bidang Dokumentasi dan Pelaporan.
g.
Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Probolinggo sebagaimana tersebut dalam lampiran dibawah ini :
LKjIP BAPPEDA Tahun 2015
I/7
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
KEPALA BADAN SEKRETARIS KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KASUBBAG UMUM
KASUBBAG KEUANGAN
KEPALA BIDANG EKONOMI
KEPALA BIDANG PENDATAAN DAN PELAPORAN
KEPALA SUB BIDANG PERTANIAN
KEPALA SUB BIDANG PENGUMPULAN DAN ANALISA DATA
KEPALA SUB BIDANG KEPENDUDUKAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
KEPALA SUB BIDANG PRASARANA WILAYAH
KEPALA SUB BIDANG INDUSTRI PERDAGANGAN, KOPERASI DAN PENGEMBANGAN DUNIA USAHA
KEPALA SUB BIDANG DOKUMENTASI DAN PELAPORAN
KEPALA SUB BIDANG PENDIDIKAN, MENTAL PIRITUAL DAN PEMERINTAHAN
KEPALA SUB BIDANG PENGEMBANGAN PERMUKIMAN DAN SUMBER DAYA ALAM
LKjIP BAPPEDA Tahun 2015
KEPALA BIDANG SOSIAL BUDAYA
KASUBBAG PERENCANAAN
KEPALA BIDANG FISIK DAN PRASARANA
I/8
1.4
SISTEMATIKA LKjIP Memperhatikan
Peraturan
Menteri
Pendayagunaan
Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan
Kinerja
Instansi
Pemerintah,
LKjIP
Bappeda
Kabupaten
Probolinggo Tahun 2015 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut : BAB I
PENDAHULUAN Dalam bab ini memuat tentang latar belakang penyusunan LKjIP,
Aspek
Strategis
Organisasi,
Struktur
Organisasi
Bappeda Kabupaten Probolinggo, dan Sistematika penulisan LKjIP BAB II
PERENCANAAN KINERJA Bab ini menjelaskan tentang beberapa hal penting dalam perencanaan dan penetapan kinerja (dokumen penetapan kinerja).
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA Bab ini menjelaskan tentang pencapaian sasaran-sasaran organisasi pelapor, dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja.
BAB IV
PENUTUP Bab ini menjelaskan kesimpulan, permasalahan, serta saran dan rekomendasi.
LKjIP BAPPEDA Tahun 2015
I/9
