Latar Belakang: Distribusi Kekuatan Politik Nasional

19 Oktober 2014

Latar Belakang:

Distribusi Kekuatan Politik Nasional  Pada pemilu 9 April 2014 yang lalu, PDI Perjuangan keluar sebagai peraih suara terbesar dengan 18.95% suara. Selengkapanya seperti grafik di bawah: 25

19.5 19.0

20

16.3 14.8

15

13.0 11.8 10

10.9 10.2

9.0 8.4

8.8 7.6

6.87.1

6.76.3

6.57.0 5.3

5

2.9 1.5

0.9

0

NASDEM

PKB

PKS

PDIP

GOLKAR GERIND RA

% Suara

DEMO KRAT

PAN

PPP

HANURA

PBB

PKPI

% Kursi DPR

Diskusi Publik: "Divided Government"

2

Latar Belakang:

Distribusi Kekuatan Politik Nasional  PDI Perjuangan juga meraih jumlah kursi terbesar di DPR, 109 kursi atau 19.46% dari total 560 kursi di DPR

 Kemudian pada 9 Juli 2014, dilakukan pemilihan Presiden-Wakil Presiden. Dari momentum ini kemudian terbentuk dua kubu kekuatan politik yang mengusung masing-masing pasangan calon Presiden-Wakil Presiden periode 2014-2019.  Kubu pertama merupakan gabungan atau koalisi partai pengusung pasangan Jokowi-JK, atau Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Koalisi ini digalang oleh PDI Perjuangan sebagai peraih suara terbesar pada pemilu legislatif, kemudian PKB, NasDem, Hanura dan partai non-parlemen PKPI.  Sementara kubu lainnya, Koalisi Merah Putih (KMP) mengusung pasangan Prabowo-Hatta. Koalisi ini secara agregat lebih besar dibanding KIH. Gabungan suara partai hasil pemilu 2014 pada KMP mencapai 59.1%, sementara KIH hanya sekitar 40.9%. Diskusi Publik: "Divided Government"

3

Latar Belakang:

Distribusi Kekuatan Politik Nasional  Namun kemudian melalui pemilihan secara langsung, pasangan Jokowi-JK berhasil keluar sebagai pemenang.

 Pada pilpres tahun 2004 dan 2009 yang lalu, partai-partai pengusung pasangan calon Presiden-Wakil Presiden kemudian saling menentukan arah koalisi baru dalam pembentukan pemerintahan selanjutnya setelah pemilihan berakhir.  Namun pasca-Pilpres 2014 yang lalu, koalisi partai pengusung pasangan calon cenderung solid (terutama KMP), dan melalui proses politik yang sedemikian rupa sehingga kemudian terjadi penguasaan KMP atas legislatif.  Kekalahan dalam pemilihan pimpinan lembaga legislatif ini melengkapi derita Koalisi Indonesia Hebat yang dimotori Puan Maharani yang sebelumnya juga dipaksa menelan kekalahan dalam sidang paripurna revisi UU MD3, Tatib DPR dan RUU Pilkada.  Pemerintahan ke depan kemudian terbelah, antara kubu eksekutif yang dimotori oleh KIH dan kubu legislatif yang dimotori oleh KMP.


4

Latar Belakang:

Distribusi Kekuatan Politik Nasional  Inilah kali pertama pemerintahan pasca-reformasi mengalami divided government (pemerintahan yang terbelah). Sebelumnya belum pernah sekalipun presiden yang didukung oleh kekuatan politik yang terlalu kurus dan minimalis di parlemen. Bahkan pada masa Abdurrahman Wahid sekalipun awalnya mengantongi dukungan politik kuat dari Poros Tengah meski kemudian menyusut seiring polarisasi yang makin tajam antara pemerintah dengan DPR.  Dalam kondisi ini, banyak pandangan dari berbagai kalangan bahwa pemerintahan Indonesia ke depan akan banyak mengalami masalah, bahkan isu menggagalkan pelantikan pasangan Jokowi-JK sebagai Presiden-Wakil Presiden terpilih juga banyak beredar di media massa.  Berdasar kondisi tersebut, maka melalui forum diskusi ini, kami ingin menyajikan serangkaian analisis terkait kondisi pemerintahan yang terbelah, serta beberapa konsekuensinya.


5

Pertanyaan Riset  Apa yang mendasari dinamika bagaimana konsekuensinya?

tersebut

dan

 Bagaimana pengalaman yang terjadi pada periodeperiode sebelumnya?  Apakah pemerintahan yang akan datang bisa keluar dari potensi kebuntuan yang mungkin terjadi?


6

Alokasi Kekuatan Politik, Stabilitas Pemerintahan & Perekonomian

Alokasi Kekuatan Politik, Stabilitas Pemerintahan & Perekonomian  Dinamika peta kekuatan politik nasional hingga saat ini menggambarkan strategi dari partai-partai politik dalam melakukan alokasi kekuatan politik di dalam institusi-institusi politik.  Institusi politik akan menentukan distribusi kekuatan politik de jure, dan distribusi sumber daya akan mempengaruhi distribusi terhadap kekuatan politik de facto. Kedua sumber kekuatan politik tersebut pada gilirannya akan mempengaruhi institusi ekonomi dan perubahan pada institusi politik di masa depan. Institusi ekonomi menentukan kinerja perekonomian termasuk distribusi sumber daya di masa depan (Acemoglu, Johnson & Robinson, 2004).  Hal ini akan membawa konsekuensi pada stabilitas pemerintahan yang akan terbentuk, dan efek lanjutannya terutama pada perekonomian dan distribusi kekuatan politik di masa mendatang.


8

Alokasi Kekuatan Politik, Stabilitas Pemerintahan & Perekonomian  Pengaruh partai di dewan perwakilan dapat digunakan sebagai kontrol terhadap eksekutif. Kinerja partai merupakan aspek penting bagi pemilu berikutnya, dan partai tidak ingin kehilangan kredibilitasnya, Weingast & Wittman (2006) dan Mujani, Liddle & Ambardi (2012).  Hirarki yang ada pada lembaga legislatif akan mempengaruhi penyusunan agenda kerja dengan mengontrol pengalokasian anggota-anggota dewan, seperti penentuan kursi-kursi pimpinan komisi.  Kekuasaan pengalokasian tersebut didelegasikan oleh anggotaanggota partai kepada hierarki partai di dalam dewan yang dapat digunakan sebagai penghargaan untuk meningkatkan disiplin partai, dan pada gilirannya untuk meningkatkan nilai partai pada kompetisi pemilu.


9

Alokasi Kekuatan Politik, Stabilitas Pemerintahan & Perekonomian  Oleh karena itu penguasaan terhadap hirarki tertinggi dalam suatu institusi politik menjadi penting, dan konsekuensi lanjutannya adalah kinerja perekonomian dan distribusi kekuatan politik di masa mendatang.  Kinerja perekonomian akan sangat tergantung dari kebijakankebijakan yang dihasilkan dari interaksi politik dalam pemerintahan. Institusi ekonomi yang kita miliki, yang secara langsung membentuk dunia kita merupakan turunan dari institusi politik (Douglass C. North, 2003). Dan karena kebijakan merupakan output dari interaksi antar institusi politik, eksekutif dan legislatif, maka stabilitas dalam pemerintahan merupakan hal yang mendasar.  Berbagai penelitian menunjukkan bahwa indikator stabilitas politik memiliki peran positif terhadap kondisi perekonomian. Stabilitas politik akan mereduksi ketidakpastian, dimana kondisi ini menjadi vital bagi iklim investasi, dan investasi sendiri merupakan bagian utama dalam pertumbuhan ekonomi. Diskusi Publik: "Divided Government"

10

Temuan Empiris  Salah satu temuan empiris tentang pengaruh stabilitas politik terhadap kinerja perekonomian disebutkan dalam sebuah tesis. Pendekatan stabilitas politik dalam tesis tersebut adalah dukungan partai politik yang menguasai legislatif kepada eksekutif.  Daerah pemerintahan yang menjadi objek amatan adalah Kabupaten/Kota yang melaksanakan pilkada tahun 2005 dan tidak mengalami pemekaran wilayah selama 2004-2009.

 Variabel-variabel utama yang digunakan adalah:    

Pertumbuhan PDRB perkapita (dependen) Perolehan kursi partai terbesar di DPRD Kab/Kota tahun 2004 (independen/penjelas) Dukungan partai terbesar kepada eksekutif. Dukungan ini didefinisikan sebagai dukungan ketika pilkada (independen/penjelas) Komponen belanja daerah (independen/penjelas) Diskusi Publik: "Divided Government"

11

Distribusi Wilayah Amatan (192 Kabupaten/Kota)


12

Temuan Empiris  Dalam tesis tersebut disimpulkan:  Dukungan partai terbesar di legislatif kepada eksekutif, berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Argumentasinya, kepala daerah sebagai pimpinan eksekutif secara konstitusional memiliki kewenangan dalam mengajukan kebijakan-kebijakan pembangunan beserta kewenangan pengelolaan keuangannya kepada dewan perwakilan. Rencana kebijakan yang diusulkan harus mendapat persetujuan dari dewan perwakilan. Sementara itu di dewan perwakilan terdapat hierarki yang ditentukan sesuai dengan besarnya alokasi kursi partai. Hierarki ini kemudian akan mempengaruhi agenda kerja dewan perwakilan secara keseluruhan. Oleh karena itu, jika pimpinan eksekutif tidak mendapat dukungan dari partai yang memiliki pengaruh kuat di dewan perwakilan, maka berpotensi menimbulkan kebuntuan yang menyebabkan kebijakan-kebijakan pembangunan yang telah dirancang tidak bisa berjalan.


13

Temuan Empiris  Dominasi partai juga berpengaruh, semakin besar dominasi partai pendukung eksekutif di legislatif, maka pengaruhnya juga positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Dominasi partai di sini didefinisikan dengan banyaknya perolehan kursi di parlemen.  Jika dukungan partai terbesar kepada eksekutif, dan lebih jauh partai tersebut semakin dominan di dewan perwakilan, memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, maka kemungkinan juga bisa dikatakan bahwa jika partai terbesar tidak mendukung eksekutif, dan lebih jauh partai tersebut semakin dominan di dewan perwakilan, maka bisa menghambat pertumbuhan ekonomi. Ini terkait dengan masalah komitmen politik dari kelompok yang memiliki kekuatan politik.  Kekuatan politik memiliki masalah bawaan yang melekat, yaitu komitmen politik. Kelompok yang memiliki kekuatan politik cenderung memilih kebijakan yang bisa menguntungkan mereka. Pertimbangan efisiensi bagi perekonomian tidak dapat dipisahkan dari konflik distribusi (Acemoglu, 2002) Diskusi Publik: "Divided Government"

14

Temuan Empiris



Pada kelompok data di sebelah kanan yaitu kelompok partai yang mendukung eksekutif, tampak beberapa nilai pada kelompok partai yang paling dominan menunjukkan pola penurunan dalam pertumbuhannya. Kemungkinan ini seperti pendapat Weingast & Wittman, yaitu eksekutif sangat kuat, tapi partai di dewan perwakilan lemah dalam melakukan kontrol. Atau (koalisi) partai pendukung eksekutif begitu kuat, sehingga kontrol (oposisi) di dewan perwakilan menjadi sangat lemah.



Kemudian masing-masing kelompok diuji untuk melihat bagaimana pengaruh variabelvariabel kebijakan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.


15

Temuan Empiris Dependent : Y. RATA2 GROWTH PDRB PERCAPITA 2007-2009

Independent (Constant) X1. Ln PDRB RIIL PERCAPITA 2005 (JUTA) X2. IPM 2005 X3. RATA2 RASIO PEGAWAI 2007-2009 X4. RATA2 RASIO BARJAS 2007-2009 X5. RATA2 RASIO MODAL 2007-2009

Partai terbesar tidak Mengusung (n=106) Adjusted R DW F Sig. Square Statistic 0.143 1.81 4.50 0.00 Standardized Coefficients -0.48 0.23 -0.21 -0.14 0.19

Partai terbesar Mengusung (n=86) Adjusted R DW F Sig. Square Statistic 0.236 1.93 6.25 0.00

t

Sig.

VIF

Standardized Coefficients

-0.39 -4.26 2.20 -1.10 -0.50 0.81

0.70 0.00 0.03 0.28 0.62 0.42

1.55 1.36 4.54 9.06 7.03

-0.28 0.16 -0.68 -0.57 1.35

t

Sig.

VIF

-0.01 -2.22 1.09 -2.91 -2.02 4.97

1.00 0.03 0.28 0.00 0.05 0.00

1.77 2.39 6.03 8.91 8.23



Pada kelompok kelompok daerah dimana partai terbesar mendukung eksekutif, komponen belanja daerah menunjukkan pengaruh yang signifikan. Belanja pegawai dan, barang dan jasa pengaruhnya negatif. Ini bisa difahami karena kedua jenis belanja ini bersifat konsumtif dan sesuai dengan kerangka teoritis. Sementara jenis belanja produktif, belanja modal, kontribusinya yang positif.



Sementara pada kondisi pemerintahan daerah di mana eksekutif kurang mendapat dukungan kuat dari legislatif, variabel-variabel kebijakan tidak berpengaruh signifikan. Pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah ini hanya signifikan dijelaskan oleh modal awal daerah itu sendiri, sementara kontribusi pemerintah kurang bermakna.


16

Temuan Empiris Rata-rata rasio belanja terhadap PDRB Riil 2007

2008

2009

Belanja Pegawai (%) Tidak Mengusung

6.4

6.3

11.6

Mengusung

6.0

5.5

9.8

Belanja Barang & Jasa (%) Tidak Mengusung

3.9

3.7

6.6

Mengusung

4.0

3.4

5.6

Belanja Modal (%) Tidak Mengusung

7.8

6.7

10.9

Mengusung

7.3

6.4

9.0



Rata-rata rasio belanja pada daerah-daerah dimana eksekutif tidak mendapat dukungan dari partai terbesar di legislatif hampir selalu lebih besar dibanding daerah lainnya.



Sehingga bukan hanya fungsi alokasi yang menjadi kurang bermakna kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, tapi juga relatif lebih mahal. Dengan kata lain, daerah harus membayar lebih mahal untuk kontribusi yang tak berarti.



Pertanyaan selanjutnya, mengapa menjadi lebih mahal?


17

Temuan Empiris 1.4

2

1.2 1.5

1 0.8

1

0.6 0.4

0.5

0.2

0

0 0

0.2

0.4

0.6

Daerah-daerah dimana eksekutif tidak didukung partai terbesar di parlemen

0

0.2

0.4

0.6

0.8

Daerah-daerah dimana eksekutif didukung partai terbesar di parlemen



Keterangan: sumbu x = persen kursi partai terbesar, sumbu y = rata-rata rasio belanja (pegawai+barjas+modal) terhadap PDRD Riil



Jika kekuatan partai politik di parlemen lebih berimbang, alokasi belanja daerah cenderung lebih mahal. Ini konsisten dengan kerangka teoritis dari Alesina & Drazen (1991), Spolaore (1992), dan temuan empiris Roubini & Sachs (1989a,b) dan Grilli, Masciandaro & Tabellini (1991) dalam Alesina & Rosenthal (1995), “when coalitions

become too large and fragmented, they are associated with undesirable economic outcomes, such as large budget deficits”


18

Pengalaman Sebelumnya

Distribusi Suara Partai 1999-2014 Tren Suara Partai 1999-2014 (%)

 35

33.7

NASDEM PKB

30

PKS 25

PDIP 22.4

21.6

20

19.0

18.5 15

14.5 14.0 12.6

10

10.7

10.6

7.1

8.2 7.5 7.3 6.4

1.9 1.4 1.0

2.6 1.3

5

0

1999

2004

GOLKAR

20.9

7.9 6.0 5.3 4.9 4.5 3.8 1.8 0.9

2009

14.8 11.8 10.2 9.0 7.6 6.8 6.7 6.5 5.3 1.5 0.9

GERINDRA DEMOKRAT PAN PPP HANURA PBB PKPI

2014


20

Pengalaman Sebelumnya  Megawati Soekarnoputri ditunjuk sebagai Presiden Republik Indonesia menggantikan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang mandatnya dicabut oleh MPR.

 Pemakzulan terhadap Gus Dur lebih banyak dipicu oleh konflik internal di dalam pemerintahannya. Konflik ini kemudian meluas kepada institusi lain, TNI dan DPR/MPR, karena banyak kebijakan-kebijakannya yang dianggap akan menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat dan bahkan potensi terjadinya disintegritas bangsa.  Gus Dur juga dituduh terlibat dalam kasus korupsi, yaitu Bulogate dan Bruneigate. Bantahannya terlibat dalam kasus tersebut tidak membuat puas DPR. DPR juga mengusulkan untuk diadakannya sidang istimewa terkait pertanggung jawaban Gus Dur sebagai Presiden. Gus Dur secara resmi dimakzulkan pada tanggal 23 Juli 2001, dan digantikan oleh Megawati Soekarnoputri.


21

Pengalaman Sebelumnya  Gus Dur gagal dalam menjalin kerjasama dengan institusiinstitusi yang secara konstitusional memiliki kekuatan politik. Bahkan di lingkungan eksekutif sendiri banyak terjadi perpecahan, pemerintahan era kepresidenan Gus Dur sangat tidak stabil.  Pengganti Gus Dur, Megawati Soekarnoputri, hanya bertahan hingga tahun 2004. Megawati kalah oleh pasangan SBY-JK dalam pemilihan langsung yang pertama kali dilakukan di Indonesia. Aturan main ini juga dihasilkan pada era kepresidenan Megawati.  Bukan hanya itu, suara PDIP juga merosot tajam pada pemilu legislatif tahun 2004. Megawati gagal meraih insentif secara politik.  Pasca pemilihan presiden 2004, koalisi baru kemudian terbentuk. PDIP merupakan satu-satunya partai besar di parlemen yang memilih menjadi oposisi. JK kemudian mengambil alih Golkar, yang pada periode 2004-2009 menguasai parlemen. Diskusi Publik: "Divided Government"

22

Pengalaman Sebelumnya  Pada pemilu tahun 2009, suara Demokrat meningkat pesat dan berhasil meraih suara terbanyak. Golkar, PDIP, PKB dan PPP menurun perolehan suaranya, dan masuk kekuatan baru di parlemen yaitu Gerindra dan Hanura, tapi suaranya kurang dari 5%.  Secara politik, Demokrat memperoleh insentif besar selama kepemimpinan SBY sebagai presiden selama 2004-2009. Demokrat meraih suara terbesar dan menguasai kursi pimpinan DPR.  Ini karena evaluasi publik atas kinerja pemerintahan positif. Terutama yang menyangkut isu-isu sensitif, ekonomi, politik, keamanan, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.  Legitimasi publik atas kinerja pemerintahan ini kemudian mendorong pada tingkat kepuasan atas kinerja SBY sebagai Presiden tinggi dan membawa SBY terpilih untuk kedua kalinya untuk periode 2009-2014. Diskusi Publik: "Divided Government"

23

Pengalaman Sebelumnya  Pada pemilu presiden tahun 2009, SBY dan JK masing-masing memutuskan maju sebagai calon presiden. Pasangan SBYBoediono diusung oleh koalisi yang dipimpin Demokrat. Pasangan JK-Wiranto diusung koalisi Golkar dan Hanura, dan pasangan Mega-Prabowo diusung koalisi PDIP dan Gerindra.  Seperti pengalaman tahun 2004, pasca pemilihan presiden koalisi baru kemudian terbentuk, dan menyisakan PDIP, Gerindra dan Hanura di pihak oposisi.

 Dan pada pemilu tahun 2014 yang lalu, PDIP meraih suara terbesar dalam pemilihan legislatif. Perolehan suaranya menguat dibandingkan tahun 2009.  Sementara Demokrat, suaranya merosot tajam. Penurunan dukungan terhadap Demokrat terjadi seiring dengan ramainya pemberitaan di media massa tentang keterkaitan politisi-politisi Demokrat dengan sejumlah kasus korupsi, terutama Century dan Wisma Atlet. Diskusi Publik: "Divided Government"

24

Pengalaman Sebelumnya  Hal tersebut terekam oleh masyarakat sehingga evaluasi publik atas kinerja pemerintahan secara umum juga melemah, terutama dalam pemberantasan korupsi, penegakan hukum dan dalam menciptakan stabilitas politik.  Evaluasi yang buruk tersebut menghukum Demokrat pada pemilu 2014.


25

Evaluasi Publik 

Kondisi ekonomi nasional sekarang dibanding tahun lalu (%) 70 Le bih ba ik Sama Le bih buruk T ida k t a hu

60

58

56

53

50

51 52

50

49

47

40

41 36

30

45

43 38 35

44

42

37 37

31 32 32 2 29 8 29 26 24 24 23

20

37

33

33 3 32 1

29 22 22

28 23 23 22

31 27

25

22

10 5

0

0

5

5

5

7

6

5

5

6 4

32 31

40 39

39

33 31 31

30

21

15

7

38

26 26 2 27 6 25 24 25 25

24 19

10

42 40

38

3 35 4 34 30 29

32 1 31 30

26

24

23 23 21 21 22

26

39

38

39 37

34 3 35 4 32 33 31 32

39 37 3 5 3 5 34 31

29

29 2 28 8 26 25

26 26 22

21

36

23 21

23

21

18

17

16

8 4

37 37

5

6

6

7

5

5

8

6 4

4

7

7

5

7

6

7

7

8

9

9

7

9

10

9

7

9

2


26

Evaluasi Publik Kondisi politik nasional sekarang (%)

 50

40

40

39 34 34

30

30

37 35

39

39

37

37 37 32

31 27

35 3 34 4

29 29 29

28

25

24 22

20

38

23

23

40 37 36

37

36

35

35 34 33 32 33 32 31 30 31 31 31 30 31 30 29 28 29 28 28 2 27 27 7 27 27 26 26 26 26 25 24 24 24 23 23 23 23 23 34

32

34 35

21

20

19

13 10 8

7

9

9

10

S e da ng B uruk T ida k t a hu

17 15 15

11

B a ik

19 17 17

10

36

11 9

8

8

14 9

10 10 10 9

11 11 9

11

10

10 11 10

12

0


27

Evaluasi Publik Kondisi keamanan dan ketertiban nasional sekarang (%)

 80

69 70

60

5958 52

55

5757

6059

61 5554

55

54

5352 4745

50

46464745

B a ik S e da ng

40

20

55

5959

48

50

30

67

3031 2425

2829

2626

27 27

29

27

29

28

32

31 27

303030

B uruk

26

T ida k t a hu

24 23 23232222 22212121 20 21 21 20 19 19 18 17 1615 16 15 15 14 13 13 11101210101010 10 9

10

6 0

5 5 5 4 5 6 3 3 5 4 3 3 2 4 3 3 4 4 4 4 3 3 2 4 3 2 2


28

Evaluasi Publik Kondisi penegakan hukum nasional sekarang (%)

 70 60

59

61

59 54

50 46

40 30 20 10

41

46 43

48 49 43

41

42

41 39

38 37 36 36 36 35 35 35 3 4 33 33 34 33 33 32 32 32 31 30 31 30 30 30 31 31 0 30 30 3 2 9 29 28 29 29 28 28 28 28 28 27 26 26 26 26 26 25 26 2 4 24 23 22 23 22 22 20 18 18 18 15 15 14 14 14 11 10 11 9 9 8 7 7 7 7 6 7 6 6 6 6 6 7 6 6 7 7 6 7 6 5 5 5 5 5 5 37 34 34

37

35 35

B a ik S e da ng B uruk T ida k t a hu

0


29

Evaluasi Publik Kinerja pemerintah dalam memberantas korupsi (%) 100

80

80

77 65

78

84

80

79

Baik + Sangat baik

63

60

59

56

55

51

49

45

40

45

44 38

20

Des'11

Jul'11

Des'10

Okt'10

Mar'10

Jan'10

Jul'09

Jun'09

Mei'09

Mar'09

Feb'09

Des'08

Okt'08

Sept'08

Sept'07

Sept'06

0

Sept'05




30

50

Okt'13 Des'13 Apr'14 Mei'14 Jun'14

60

Des'10 Mei'11 Jul'11 Des'11 Feb'12 Sep'12 Des'12 Mar'13 Apr'13 Jun'13

70

Mar'09 Apr'09 Mei'09 Jun'09 Jul'09 Nov'09 Jan'10 Mar'10 Aug'10 Okt'10

80

Jun'07 Sep'07 Des'07 Mar'08 Jun'08 Sep'08 Okt'08 Des'08 Feb'09

90

Des' 05 Jan' 06 Mar' 06 Jun'06 Sep'06 Nov' 06 Des'06 Feb' 07 Mar'07 Mei' 07



Nov'04 Des'004 Mar'05 Jun'05 Sept' 05

Evaluasi Publik Puas terhadap kinerja SBY sebagai presiden (%)

100

80

85 808079 75 74 71 70 70 69 69 67 67 6566 65 63 64 63 62 6263 59 60 58 58 58 5657 57 56 565655 56 56 5452 54 5556 5354 5354 51 50 45

40

30

20

10

0


31

Evaluasi Publik 

Kinerja lembaga penegak hukum dalam memberantas korupsi (baik atau sangat baik) (%) 70

66

66 61

60

54 50

48 46

56 48 47

57 50

48 47 45

POLISI 40

39 38

KEJAKSAAN PENGADILAN

30

KPK 20

Jan'10

Des'10

Mei'11

Des'12


32

Kinerja Perekonomian  Sejak tahun 2000, perekonomian nasional terus menunjukkan perkembangan ke arah yang positif. Selalu mengalami pertumbuhan meski berfluktuasi.

 Pada tiga periode pemerintahan pasca reformasi, rata-rata pertumbuhan ekonomi pada periode kepresidenan SBY selalu lebih tinggi dibandingkan dengan periode Megawati.  Tahun 2005, terjadi kenaikan harga BBM dan angka inflasi tinggi, ini menekan pertumbuhan ekonomi dari 2005 ke 2006. Tahun 2007 pertumbuhan yang lebih tinggi terjadi.  Tahun 2008-2009, pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan. Sebagaimana kita ketahui pada masa itu juga terjadi pelambanan ekonomi secara global. Tapi tahun 2010-2012 pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dibandingkan tahun 2009.


33

Kinerja Perekonomian  Evaluasi publik terhadap situasi politik dan penegakan hukum nasional sejak 2011-2013, secara umum negatif. Akan tetapi tidak lantas berdampak serius terhadap kinerja perekonomian. Ini kemungkinan lebih karena semakin rendahnya evaluasi publik atas kinerja pemerintah dalam pemberantasan korupsi.  Efek langsung atas evaluasi negatif ini kepada SBY sebagai pemimpin pemerintahan. Pada tahun 2011-2013 secara rata-rata kepuasan atas kinerjanya paling rendah selama periode 20092014.  Tidak hanya terhadap SBY, begitu juga terhadap partai Demokrat yang dipimpin oleh SBY. Perolehan suaranya pada pemilu 2014 menurun hingga separuh.  Evaluasi atas kondisi politik nasional yang buruk juga terjadi pada April 2004, meski kinerja perekonomian nasional mengalami pertumbuhan, akan tetapi konsekuensi politik harus ditanggung oleh PDIP, perolehan suara menurun dan Megawati kalah. Diskusi Publik: "Divided Government"

34

Kinerja Ekonomi Nasional Tren PDB Perkapita (juta Rp)

 12 11 10 9 8 7

6.8

6.9

7.1

7.3

6

5.9

6.1

6.3

6.5

7.6 6.7

7.9 7.0

8.2 7.3

8.6 7.7

9.0 8.0

9.3 8.3

9.7 8.7

10.2 9.2

10.7 9.7

11.1 10.2

5 4 3 2 1 0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 PDB riil/kapita*

PDRB riil/kapita (akumulasi 33 Provinsi)

*) 2012: data sementara, 2013: data sangat sementara


35

Kinerja Ekonomi Nasional Growth PDB Perkapita (juta Rp)

 7

18

17.1 16

6

5

5.0 4.9

12.6

4.6 4

4.2

10.0

3

2.7 2

2.9

3.4 3.2

11.1

4.3 4.0

4.9

12

4.3 10

8.4

8

7.0

6.6

6

5.1 3.8

1.5 1

4.8

3.2 6.6

14

5.4

3.8

3.6 3.5

6.4

4.9 4.6

4.6 4.5

5.3 5.0

4.3

4

2.8

Growth PDB riil/kapita*

Growth PDRB riil/kapita (akumulasi 33 Provinsi) Inflasi

2

0

0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

*) 2012: data sementara, 2013: data sangat sementara


36

Kinerja Ekonomi Nasional Average Growth PDB Perkapita (juta Rp)

 10

10

9

8.5

9

8.8

8

8

7

7

6 5

4.4 4.2

4 3

6

5.9 5.1 4.7

5

3.9

3.2 2.8

4 3

Rata-rata Growth PDRB riil/kapita (akumulasi 33 Provinsi) Rata-rata Inflasi

2

2

1

1

2001-2004

Rata-rata Growth PDB riil/kapita*

2005-2009

2010-2013

2014**

*) 2012: data sementara, 2013: data sangat sementara **) Hingga Sept 2014, tingkat inflasi 3.65. Ditambah rata-rata inflasi bulan Oktober-Desember 2009-2013, 0.29


37

Tantangan Pemerintahan Jokowi-JK

Menciptakan Stabilitas Politik  Menciptakan stabilitas politik untuk pemerintahan mendatang harus menjadi prioritas utama.  Distribusi kekuatan politik merupakan konsekuensi langsung dari sistem demokrasi di Indonesia hingga saat ini, rakyat yang menentukan, dan oleh karena itu menjadi cermin dari harapan rakyat.  Polarisasi kekuatan yang saat ini terjadi pada institusi-institusi politik kita sangat berpotensi menimbulkan kebuntuan atau deadlock, menghambat pembangunan dan pada akhirnya merugikan rakyat.  Sejarah pemerintahan Indonesia sejak era reformasi telah menunjukkan, atau bahkan malah memberi pendidikan kepada elit politik untuk tidak membuat kegaduhan politik. Karena setiap kelompok yang dinilai bertanggung jawab kemudian dihukum, secara politik.


39

Jokowi Harus Proaktif Melakukan Komunikasi Politik  Dalam sistem presidensial dengan cita rasa parlementer, peran DPR tidak bisa diabaikan. Oleh karena itu, Koalisi Indonesia Hebat harus lebih lincah melakukan komunikasi politik ke elit-elit Koalisi Merah Putih.  Kemenangan politik KMP dalam sidang-sidang paripurna di DPR maupun MPR sebenarnya bukan menunjukkan kehebatan elit-elit KMP, tapi harus dibaca dalam kerangka kelemahan elit politik PDI Perjuangan dalam menjalin komunikasi politik.  Jokowi harus diberikan ruang lebih luas untuk menjadi panglima politik KIH untuk menjalin komunikasi politik dengan DPR dan DPD. Sebagai presiden terpilih, Jokowi adalah figur menentukan untuk menjajaki komitmen dengan beberapa anggota KMP yang bisa diajak bergabung dengan KIH. Jokowi juga dikenal lihai dan rendah hati, sehingga memudahkan penjajakan politik agar KIH tak mengulang kesalahan dan kekalahan di parlemen.


40

Jokowi Tak Boleh Menjadi Presiden Boneka dan Harus Membentuk Kabinet Kerja  Selain harus memegang tongkat komando politik dan manajemen koalisi yang solid, ujian berikutnya yang tak kalah berat buat Jokowi adalah mengelola harapan publik yang membuncah.  Agar Jokowi bisa mewujudkan harapan publik, Jokowi tidak boleh menjadi “presiden boneka.”  Untuk membuktikan Jokowi bukan presiden boneka, Jokowi harus membentuk kabinet kerja, yang diisi kalangan ahli yang kompeten, berintegritas, dan tidak punya catatan HAM.  Pemerintahan yang terbelah antara kekuatan di eksekutif dan legislatif seharusnya menjadi pemicu buat Jokowi untuk membentuk kabinet yang mengedepankan prinsip meritokrasi, yakni menempatkan the right persons in the right place.


41

Kemajuan Perekonomian  Interaksi antar institusi politik menjadi faktor kunci berhasil atau tidaknya suatu pemerintahan dalam mencapai kemajuan ekonomi.  Oleh karena itu, komitmen dari kelompok-kelompok yang memiliki kekuatan politik menjadi sangat penting, agar bisa mendistribusikan sumberdaya-sumberdaya potensial secara efisien.  Semakin cepat interaksi tersebut mencapai stabilitas politik di pemerintahan, maka semakin cepat kemajuan ekonomi bisa tercapai.


42

Penegakan Hukum dan Mekanisme Kontrol  Akan tetapi, kekuatan politik memiliki masalah bawaan yang melekat, yaitu komitmen politik. Kelompok yang memiliki kekuatan politik cenderung memilih kebijakan yang bisa menguntungkan mereka. Pertimbangan efisiensi bagi perekonomian tidak dapat dipisahkan dari konflik distribusi.  Stabilitas politik kemudian menjadi semakin sulit dicapai, pada akhirnya menghambat kemajuan ekonomi. Bukan hanya menghambat, malahan bisa semakin membebani keuangan negara.  Oleh karena itu, penguatan mekanisme kontrol terhadap interaksi politik di pemerintahan menjadi penting. Bukan hanya untuk menyelamatkan keuangan negara, tetapi juga institusi politik dan sistem demokrasi yang terhormat.


43

Penegakan Hukum dan Mekanisme Kontrol  Sejauh ini, KPK sebagai salah satu lembaga penegakan hukum, legitimasinya paling tinggi dalam upaya pemberantasan korupsi.  Akan tetapi lembaga ini lebih terpusat sehingga sangat sulit untuk menjangkau seluruh wilayah pemerintahan di Indonesia. Harus ada upaya untuk semakin menguatkan fungsi KPK.


44

Latar Belakang: Distribusi Kekuatan Politik Nasional

Recommend Documents