LAPORAN UTAMA
6
JUNI 2011
6 - 14 laporan utama rev.indd 6
Warta BPK
7/27/2011 11:19:21 AM
Pengganti Anggota VII BPK Mulai Dicari
A
nggota VII BPK T.M. Nurlif resmi diberhentikan. Berdasarkan UU. No 15 Tahun 2006 tentang BPK, atas usul BPK, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) pemberhentian dengan hormat beberapa bulan lalu. Penonaktifannya sebagai Anggota VII BPK sendiri sejak 20 Oktober tahun lalu melalui Surat Keputusan Ketua BPK Nomor 12/K/IXIII.2/10/2010. Ada posisi lowong di kursi kepemimpinan BPK. Posisi yang lowong tersebut, kemudian diisi oleh pelaksana harian Anggota IV BPK Ali Masykur Musa. Lalu, diambil alih tugasnya langsung oleh Ketua BPK Hadi Poernomo. Oleh karena berdasarkan undang-undang dan beban tugas, BPK melayangkan surat pemberitahuan kepada DPR. Intinya, perlu penggantian antar waktu untuk mengisi posisi Anggota VII BPK. Memang berdasarkan Pasal 4 Undang-undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, jumlah Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ditetapkan sebanyak sembilan orang. Mengingat ada satu Warta BPK
6 - 14 laporan utama rev.indd 7
foto: istimewa
Suksesi jajaran pimpinan BPK sedang berlangsung. Lembaga audit negara ini sudah mengirimkan surat pemberitahuan kepada DPR untuk mencari pengganti antar waktu Anggota BPK. Mengisi posisi T.M. Nurlif. Hasilnya, menunggu reses dulu. T.M. Nurlif
Anggota BPK yang mengundurkan diri dan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2006, maka diperlukan penggantian antar waktu. T.M. Nurlif sendiri dilantik sebagai Anggota VII BPK bersamaan dengan Hadi Poernomo (Ketua), Moermahadi Soerja Djanegara (Anggota I), Taufiequrachman Ruki (Anggota II), Hasan Bisri (Anggota III), Ali Masykur Musa (Anggota IV), dan Rizal Djalil (Anggota VI). Pelantikannya pada 19 Oktober 2009. Masa jabatannya sampai 2014. Setelah T.M. Nurlif nonaktif pada 2010 dan Keppres keluar pada tahun 2011, maka ada sisa masa tugas sekitar 2,5 tahun. Masih cukup panjang bagi penggantinya untuk mengisi jabatan Anggota VII BPK. Dengan ren tang waktu masih panjang dan beban tugas yang cukup berat, sekaligus berdasarkan undang-undang, maka BPK pun mengirimkan surat pemberitahuan/pengajuan ke DPR untuk mencari Anggota BPK baru menggantikan T.M. Nurlif. Gayung bersambut. Komisi XI DPR yang berwenang dalam hal ini, akhirnya membentuk panitia untuk membuka pendaftaran calon Anggota
BPK. Dalam pengumumannya, ada empat anggota DPR Komisi XI yang berwenang untuk menyaring bakal calon Anggota BPK. Keempat anggota DPR tersebut adalah Emir Moeis (Ketua), Achsanul Qosasi (Wakil Ketua), Harry Azhar Azis, dan KH. Surahman Hidayat. (Wakil Ketua). Akhirnya, pendaftaran dibuka sejak tanggal 13 Juni sampai 24 Juni 2011. Sampai batas pendaftaran, tersaring 16 bakal calon Anggota BPK. Keenam belas bakal calon Anggota BPK ini dari beragam latar belakang profesi. Mulai dari akademisi sampai mantan pejabat di lingkungan instansi pengelola keuangan negara. Menurut beberapa sumber di DPR, dari 16 calon ini, ada beberapa calon yang pernah mendaftar seleksi calon pimpinan BPK periode 20092014. Selain itu, ada seorang mantan anggota DPR dari Partai Demokrat. “Semua calon berpeluang sama besar untuk mengisi posisi itu,” singkat Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis ketika ditanya siapa yang berpeluang besar untuk mengisi posisi yang ditinggalkan T.M. Nurlif. Harry mengaku bahwa nanti 16 calon Anggota tersebut diproses di JUNI 2011
7
7/27/2011 11:19:22 AM
foto: istimewa
LAPORAN UTAMA
Harry Azhar Azis
DPD untuk kemudian memberikan pertimbangan kepada DPR. Setelah itu, baru DPR akan melakukan proses seleksi melalui fit and proper test. Rencananya pada 22 Juli 2011, Komisi XI akan melakukan rapat internal untuk menyiapkan proses seleksi calon Anggota BPK. Setelah reses, atau seusai Idulfitri, DPR baru akan melakukan proses seleksi calon Anggota BPK baru.
Dilema Wakil Ketua
Sementara itu, belum sampai penutupan pendaftaran calon Anggota BPK untuk mengisi posisi Anggota VII BPK T.M. Nurlif, pada 20 Juni 2011, Wakil Ketua BPK Herman Widyananda meninggal dunia. Arti nya, ada dua posisi kepemimpinan BPK yang lowong. Jika posisi Anggota VII BPK telah mulai dicari, melalui pembukaan pendaftaran yang dilakukan Komisi XI DPR, lalu bagaimana dengan kursi
8
JUNI 2011
6 - 14 laporan utama rev.indd 8
lowong yang ditinggalkan (Alm) Herman Widyananda. Masa jabatan Herman Widyananda berbeda. Dia bersama Sapto Amal Damandari dilantik pada 24 Mei 2007. Pada masa kepemimpinan Ketua Anwar Nasution. Saat itu, ia menjabat sebagai Anggota IV BPK, sementara Sapto Amal Damandari menjabat sebagai Anggota VI BPK. Masa jabatannya sampai 2012. Namun, setelah ada pergantian kepemimpinan BPK yang baru di bawah kepemimpinan Hadi Poernomo, keduanya masih bertugas. Hanya saja mengalami pergeseran jabatan. Herman Widyananda sebagai Wakil Ketua, sementara Sapto Amal Damandari sebagai Anggota V. Dengan wafatnya pejabat wakil ketua itu, ada dua kursi lowong. Jika pengganti T.M. Nurlif tengah dicari, maka posisi Herman Widyananda masih benar-benar lowong dan belum ada ke arah pergantian antarwaktu.
Dilema kemudian muncul. Jika posisi Herman Widyananda perlu diisi, periode jabatan sebenarnya akan segera berakhir. Ada sekitar 9 bulan tersisa periode jabatan, baik itu yang dipegang Herman Widyananda maupun Sapto Amal Damandari. Sementara, dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang BPK, dalam pasal 22 ayat 2 dinyatakan Pengangkatan Anggota BPK seba gaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 6 bulan terhitung sejak tanggal pemberhentian Anggota BPK. Untuk pergantian Herman Widyananda, berdasarkan UU tersebut, Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis ketika dihubungi Warta BPK, mengakui bahwa posisinya bisa dipilih secara pergantian antarwaktu (PaW). Namun, sisa 9 bulan masa tugasnya agak sulit dilakukan. Mengingat singkatnya masa jabatan yang tersisa, walau dalam undang-undang tersebut masih bisa dilakukan. Sulit mencari calon Anggota BPK yang mau menjabat hanya selama sekitar 9 bulan. “Apa mau calon hanya menjabat selama 9 bulan?” ucapnya. Oleh karena itu, jika BPK nanti mengirimkan surat pengajuan kepada DPR, pihaknya masih akan membicarakannya lagi dengan dua opsi, Apakah tetap mengisi jabatan yang kosong setelah Herman Widyananda wafat, atau menunggu sampai masa jabatannya berakhir. Kalau opsi menunggu sampai masa jabatannya berakhir, DPR akan melakukan pemilihan anggota baru sekaligus dengan posisi Sapto Amal Damandari yang juga segera berakhir. Sebab, periode jabatan keduanya sama. Namun, lanjut Harry, pihak DPR tetap menunggu surat pemberitahuan dari BPK terkait dengan kursi lowong wakil ketua. Sampai tulisan ini naik cetak, DPR belum menerima surat pemberitahuan dari BPK. “Kita belum ada surat dari BPK”, ucap Harand ry.
Warta BPK
7/27/2011 11:19:22 AM
16 Calon Anggota BPK Ada 16 calon Anggota BPK Paruh Waktu pengganti T.M. Nurlif. Hampir semua calon memiliki latar belakang keuangan negara. Berikut ini profil singkat ke-16 calon Anggota BPK itu:
Dr. Drs. Soemardjijo, SE, AK, MM, B.AC
Saat ini menjabat Komisaris Utama PT. Dian Bogatama Artomoro dan staf pengajar di program Pasca Sarjana Magister Manajemen Universitas Jayabaya. Sebagai pengajar pernah juga digelutinya di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Trisakti. Kariernya banyak dihabiskan di perusahaan swasta. Pernah juga menjadi Senior Auditor Kantor Akuntan Publik Drs. Henry, CPA & Sugeng Regitered Public Accountans. Pernah ikut pendaftaran calon pimpinan KPK periode 2007-2011, namun akhirnya tidak lolos ke proses selanjutnya.
Anggota BPK periode 2009-2014 namun tak memperoleh suara.
Drs. Achmad Sanusi, M.S.P.A
Prof. Emita Wahyu Astami, Phd, MBA, Akt
Malang-melintang di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Menjabat sebagai Deputi Pengawasan Intern Pemerintah (PIP) Bidang Politik Sosial dan Keamanan (Polsoskam) BPKP. Pernah juga menjabat sebagai Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Dukungan Pengawasan Pemerintahan dan Pembangunan sampai Oktober 2010. Pernah menjadi bakal calon Anggota BPK periode 2009-2014, namun hanya memperoleh 14 suara.
Dr. H. Eko Sembodo, MM, M.Ak
Menempuh pendidikan sarjana muda manajemen keuangannya (BSc) di Akademi Pimpinan Perusahaan, program S1 Administrasi Niaga Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Sarjana Akuntansi STIE Muchtar Tholib, dan Master Business Administration (MBA) University of Hull, Inggris. Kariernya dihabiskan di BPK. Pernah menjadi Staf Ahli Pemda Kabupaten Lingga dan Lektor Institut Pemerintahan Daerah Negeri (IPDN). Sampai saat ini, mengelola pengelola situs Pusat Kajian dan Informasi Keuangan Daerah (www.pekikdaerah.com). Salah satu jajaran Dewan Pimpinan Nasional Bina Bangun Bangsa. Staf pengajar di Akademi Pimpinan Perusahaan (APP) Jakarta. Pernah menjadi bakal calon Anggota BPK periode 2009-2014, namun hanya memperoleh 13 suara.
Emita Wahyu Astami adalah Guru Besar di Universitas Teknologi Yogyakarta. Lulusan Doktoral Curtin University, Australia dan Master of Business Administration di Murray State University Amerika Serikat ini, pada 2009 menjabat sebagai Direktur MM dan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Teknologi Yogyakarta (UTY). Dari sertifikasi dosen, beliau seorang ahli di bidang akuntansi. Selain di UTY, selama 15 tahun berkarier di dunia pendidikan, beliau menjadi staf pengajar di beberapa perguruan tinggi, seperti: UGM, UNS, dan Murdoch University and Curtin Business University of Technology. Walau seorang akademisi, beliau juga pernah menjadi auditor eksternal laporan keuangan di beberapa perusahaan di Yogyakarta dan Jawa Tengah sejak tahun 1986. Berasal dari kalangan internal BPK. Beliau menjadi fungsional auditor, setelah sebelumnya menjabat sebagai Kepala BPK Perwakilan Provinsi Riau. Selain bekerja di BPK, beliau juga pernah menjadi tenaga pengajar di Untag ’45 Jakarta, APP Jakarta, Program Pasca Sarjana Magister Manajemen Universitas Satyagama Jakarta. Sampai saat ini, ia menjadi staf pengajar Program Pasca Sarjana Magister Manajemen sekaligus Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Respati Indonesia. Pernah menjadi bakal calon Warta BPK
6 - 14 laporan utama rev.indd 9
Drs. Bahrullah Akbar, BSc, SE, MBA
Ketut Gede Widjaja, SH, MH
Kariernya banyak dihabiskan di Kejaksaan Agung RI. Pernah menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Purwakarta, Jawa Barat, Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Tengah dan Kejaksaan Tinggi Provinsi Riau. Pada 19821987, menjadi Asisten Khusus Jaksa Agung, dan pada periode 1996-1997, menjadi Staf Ahli jaksa Agung. Sampai saat ini, selain sebagai praktisi hukum (advokat) juga sebagai Pengajar program studi Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan Universitas Sahid Jakarta. JUNI 2011
9
7/27/2011 11:19:22 AM
LAPORAN UTAMA Dr. Eddy Rasyidin, AKN, MH
Saat ini dipercaya sebagai Koordinator Staf Ahli Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI. Selain itu, sebagai pengajar pada pogram studi akuntansi pemerintahan dan auditing di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), Universitas Padjajaran, dan Universitas Pelita Harapan. Juga instruktur Pusat Pelatihan Auditor/Pemeriksa BUMN dan Pusat Pelatihan Akuntansi dan Keuangan STAN, Kementerian Keuangan dan Instruktur Pemeriksaan Pajak dan Pemeriksaan Bukti Permulaan pada Pusdiklat Pajak Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Departemen Keuangan (2006-2010). Peraih doktoral ilmu Hukum Bisnis Universitas Padjajaran ini kariernya dihabiskan di Kemen terian Keuangan. Pernah menjadi auditor senior Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di selasela karier panjangnya pada Kementerian Keuangan.
Prof. Dr. Eddy Suratman, SE, MA
Pengajar di Universitas Tanjungpura (Untan). Dalam manajemen, ia menduduki posisi Pembantu Rektor III Untan. Pernah juga mengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Sampai saat ini dipercaya sebagai anggota tim asistensi Menteri Keuangan bidang Desentralisasi Fiskal dan Konsultan Short Term World Bank.
Drs. Elvin Blucher Sinaga, MM, PhD
Elvin Blucher Sinaga ini adalah salah satu calon yang berasal dari partai politik. Pengusaha yang tinggal di Bandung ini berkecimpung di dunia politik dengan masuk Partai Demokrat. Pernah terpilih sebagai Anggota DPR Komisi XI periode lalu. Selain aktif di partai, ia juga aktif di beberapa organisasi seperti Kamar Dagang dan Industri (KADIN), Patriot Panca Marga, Asosiasi Kontraktor Ketenagalistrikan Indonesia (AKLINDO), dan Kosgoro.
Dr. H. Faisal, SH
Faisal merupakan satu-satunya calon yang berlatar belakang di dunia kedokteran. Saat ini menjadi dokter di Rumah Sakit Suyoto dan Klinik Retna. Pernah juga bekerja di Rumah Sakit Thamrin Jakarta dan Rumah Sakit Islam Jakarta. Walau berprofesi sebagai dokter, namun ia ternyata pernah menjadi Anggota DPR RI Pengganti Paruh Waktu pada periode Desember 2008-September 2009.
Drs. Iskariman Supardjo, Ak
Seorang akuntan publik yang kantor akuntan publiknya. Terdaftar sebagai Auditor Bank di Bank Indonesia. Lulusan Sarjana Akuntansi Institut Ilmu Keuangan (IIK) ini pernah menjadi Pengendali Mutu di BPKP selama dua tahun (2000-2002). Berpengalaman dalam melakukan audit di beberapa perusahaan baik di BUMN maupun perusahaanperusahaan swasta.
10
JUNI 2011
6 - 14 laporan utama rev.indd 10
Wewe Anggreaningsih, SE, Ak, Msi
Lulusan pasca Sarjana Magister Sosial (Msi) Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia ini pernah bekerja di BPKP hingga tahun 2002. Ia kemudian keluar dan bekerja di PT. Bumi Hasta Mukti, Jakarta. Saat ini ia menjabat Komisioner di perusahaan minyak bumi dan Gas Bumi (Migas) nasional tersebut.
Ir. Imam Solahudin, ST, S.Ag, Msi
Imam Solahudin adalah calon Anggota BPK termuda. Lahir pada 14 Juni 1971 di Bandung. Lulusan Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Ekonomi Syariah UI ini aktif di berbagai organisasi. Ia pernah menjadi Direktur Lembaga Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Syariah (LPPES) periode 2005—2007.
Ir. Kunto Endriyono, MM
Pernah menjadi calon Anggota DPR RI pemilu tahun 2004 dari Partai Nasional Benteng Kemerdekaan. Masuk dalam jajaran Dewan Pengarah Lembaga Sertifikasi Profesi Tatalaksana Keluarga Indonesia (LSP TKI). LSP TKI adalah lembaga sertifikasi profesi yang menyelenggarakan standardisasi dan sertifikasi kompetensi kerja bagi tenaga kerja Indonesia sektor Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga sub sekor Jasa Tata Laksana Rumah Tangga (indoor) dan SKKNI bidang Careworker. Ia pensiun dini dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Juni 2011 sebagai peneliti di kementerian tersebut.
Dr. Fadjar O.P. Siahaan, Ak
Lulusan doktoral ilmu ekonomi Universitas Airlangga (Unair) ini lama berkarier di Ditjen Pajak. Pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah (periode tahun 20062008). Sebelumnya menjabat Kepala Kantor Wilayah XI DJP Surabaya, Kepala Kantor wilayah DJP Jawa Bagian Timur I. Walau bekerja sebagai pejabat Ditjen Pajak, ternyata ia pernah menjadi Anggota MPR periode 19972002. Aktif juga di Persatuan Panahan Indonesia (Perpani) sebagai Wakil Ketua Umum periode 2006-2010. Wakil Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Jawa Timur periode 2000-sekarang. Saat ini, ia juga menjadi Tenaga Ahli BPK.Selain itu, ia juga menjadi Dosen Luar Biasa di Unair.
Dr. Jupri Bandang, P.K, Ak, MM
Selain Fadjar O.P. Siahaan, Jupri Bandang juga merupakan calon Anggota BPK Paruh Waktu yang meniti karier di Ditjen Pajak. Pernah menjabat sebagai Direktur Penyuluhan (sekarang bernama P2Humas) Ditjen Pajak, dan terakhir sebagai Kakanwil DJP Bengkulu Lampung. and
Warta BPK
7/27/2011 11:19:22 AM
Busyro Muqoddas Menjabat 4 Tahun Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan jabatan Busyro Muqoddas selama 4 tahun, putusan sekaligus merevisi Surat Keputusan Presiden Nomor 129/P tahun 2010 tentang pengangkatan Busyro yang ditetapkan berdasarkan rekomendasi DPR.
Busyro Muqoddas
Warta BPK
6 - 14 laporan utama rev.indd 11
foto: istimewa
K
eputusan Presiden tentang masa jabatan Ketua KPK Busyro Muqoddas akhirnya diteken pada, Selasa, 26 Juni 2011. Keppres ini merupakan tindak lanjut presiden terhadap putusan MK terkait masa jabatan ketua selama 4 tahun. Menurut Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Denny Indrayana, Keppres Nomor 33/P Tahun 2011 menyatakan masa jabatan Busyo Muqoddas selaku Komisioner KPK adalah 4 tahun, terhitung akhir 2010 hingga 2014. “Sikap Presiden tersebut merupakan bentuk penghormatan terhadap supremasi hukum dan kepada KPK, terutama dalam agenda pemberantasan korupsi,” tegas Denny yang juga menjabat sebagai Sekretaris Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum . Masa jabatan Busyro sempat menjadi perdebatan di masyarakat. Pasalnya, menurut Keppres No 129/P/-2010, Busyro masuk di tengah-tengah masa jabatan KPK periode 2007–2011 untuk mengisi satu dari lima pimpinan kolektif KPK yang kosong ditinggal Antasari Azhar. Adapun, dalam Pasal 34 UU No. 30 Tahun 2002 hanya disebutkan masa jabatan pimpinan KPK adalah 4 tahun. Hal itulah yang dipersoalkan beberapa elemen masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Pemantau Peradilan dalam gugatan uji materiilnya yang diajukan ke MK beberapa waktu lalu. Mereka meminta agar MK memutuskan aturan masa jabatan pimpinan KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 34, baik itu pimpinan KPK yang diangkat secara bersamaan maupun pimpinan pengganti, menjabat empat tahun. Hasilnya, gugatan uji materiil itu diterima seluruhnya. Dalam putusan yang dibacakan pada 20 Juni 2011, MK memutuskan masa jabatan pimpinan pengganti KPK Busyro Muqoddas adalah 4 tahun. Hal itu diungkapkan dalam sidang pleno pembacaan putusan atas pengujian UU Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK). “Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Mahfud MD saat membacakan amar JUNI 2011
11
7/27/2011 11:19:23 AM
LAPORAN UTAMA putusan atas perkara bernomor registrasi 5/PUU-IX/2011 dalam sidang yang dia pimpin. Putusan MK tersebut membatalkan penafsiran DPR yang menyatakan bahwa posisi Busyro Muqoddas adalah 1 tahun, mengikuti berakhirnya masa jabatan pimpinan KPK yang lain. Putusan ini juga sekaligus merevisi surat Keputusan Presiden Nomor 129/P tahun 2010 tentang pengangkatan Busyro yang ditetapkan berdasarkan rekomendasi DPR. Dasar pertimbangan hukum putusan tersebut, MK menganggap Pasal 34 UU KPK telah secara jelas menyatakan masa jabatan pimpinan KPK adalah 4 tahun, tanpa melihat apakah pimpinan diangkat bersama-sama atau tidak. Pertimbangan lainnya, jika masa jabatan pimpinan pengganti ditetapkan hanya 1 tahun, tidak adil bagi Busyro karena proses seleksinya sama seperti pimpinan KPK lainnya. Alasan lain, jabatan 1 tahun bagi Busyro melanggar prinsip kemanfaatan hukum dan mengakibatkan pemborosan secara tidak wajar. Jika DPR merujuk pada konsep pergan-
tian antarwaktu (PAW), seharusnya pimpinan pengganti tidak melalui proses seleksi ketat oleh Panitia Seleksi, melainkan cukup mengambil calon pimpinan KPK nomor urut enam dalam periode Antasari Azhar. Dalam putusannya, MK juga menyatakan demi asas kemanfaatan, putusan ini dinyatakan berlaku surut (retroaktif), seperti yang sudah menjadi yurisprudensi dalam perkara penetapan anggota DPR periode 2009-2014 berdasarkan perhitu ngan tahap III yang semula telah ditetapkan secara salah oleh KPU. Putusan MK itu ditetapkan bersamaan dengan hari terakhir masa pendaftaran calon pimpinan KPK periode 2012-2015. Dapat dipastikan, sesuai pernyataan sejumlah anggota panitia seleksi, pihaknya hanya akan memilih delapan calon untuk diajukan ke Presiden dan kemudian disampaikan ke DPR guna menjalani tes yang dialami Busyro sebelumnya. Sekretaris Panitia Seleksi (Pansel) calon pimpinan KPK Achmad Ubee mengatakan Pansel akan tetap mematuhi putusan MK walau ada tekanan dari Komisi III DPR agar
mengirimkan 10 nama calon pimpinan KPK ke DPR. “Pansel berpedoman untuk menghormati dan melaksanakan putusan MK tersebut,” ujar Achmad Ubee, Terkait putusan MK, Koordinator ICW Danang Widoyoko menyatakan optimismenya terhadap keberlangsungan kerja-kerja KPK di bidang pemberantasan korupsi. Dengan adanya satu pimpinan lama di KPK, lembaga ini tidak harus memulai dari nol, berbeda ketika seluruh pimpinannya adalah orang baru. Selain itu, dengan pergantian berjenjang, akan lebih menjamin independensi KPK karena tidak dikuasi oleh rezim tertentu. “Kalau pergantiannya serentak cenderung akan mencerminkan rezim tertentu,” kata Danang .Sementara itu, anggota tim kuasa hukum pemohon yang juga Wakil Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Alvon Kurnia Palma meminta Presiden segera memperbarui Keppres pengangkatan Busyro dengan menyesuaikan putusan MK. “Karena putusan MK itu setingkat UU, seluruh lembaga negara wajib segera melaksanakan,” tukasnya. bd
foto: istimewa
12
JUNI 2011
6 - 14 laporan utama rev.indd 12
Warta BPK
7/27/2011 11:19:23 AM
Eva Kusuma Sundari,
Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR
‘Pilih calon Anggota BPK dengan Akuntabilitas’
Eva Kusuma Sundari
S
aat ini ada dua jabatan kosong dalam jajaran anggota BPK. Satu adalah posisi Anggota VII yang ditinggal Teuku Muhammad Nurlif lantaran kasus cek dana pelawat deputi gubernur Bank Indonesia. Satu lagi adalah posisi wakil ketua yang ditinggal almarhum Herman Widyananda. DPR agaknya akan memproses pengganti Nurlif terlebih dahulu. Pendaftaran untuk pergantian antar waktu (PAW) tutup 24 Juni. Tercatat 14 orang yang mendaftar dan Komisi XI segera melaksanakan fit and proper test terhadap mereka. Eva Kusuma Sundari, anggota BAKN (Badan Akuntabilitas Keuangan Negara) DPR memiliki pandangan berbeda. Dia berpendapat sebenarnya untuk PAW, demi efisiensi dan efektivitas tidak perlu dibuat suatu proses komplet seperti awal memilih semua calon anggota BPK periode 2009-2014. “Cukup menggunakan sistem ranking (berdasarkan suWarta BPK
6 - 14 laporan utama rev.indd 13
ara terbanyak fit proper test sebelumnya). Saya melihatnya sebagai satu paket atau satu periode, jadi untuk PAW bagusnya diteruskan saja dari peringkat yang sudah ada. Tinggal menyelesaikan,” paparnya di ruang kerjanya, belum lama ini. Menurut dia, mekanisme PAW sebaiknya juga berlaku untuk semua Komisi, bukan hanya untuk calon anggota BPK. Alangkah baiknya, lanjutnya, dibuat konsensus baru di semua Komisi bahwa ketika ada kasus-kasus berhenti di tengah jalan, diberlakukan sistem ranking lama. “Ini seperti kasus Andi Nurpati (KPU), Antasari Azhar (KPK), dulu di MK juga pernah terjadi, dan kini BPK. Jadi kalau dilakukan proses ulang dari nol, akan sangat melelahkan dan not worth it . Contohnya PAW di KPU, menggunakan sistem ranking karena ada konsensus internal,” jelasnya. foto: istimewa Eva menambahkan jika diulang bukan hanya menghabiskan waktu, akan tetapi juga biaya. Setidaknya, dari mulai proses menerima surat dari BPK, perekrutan, fit and proper test hingga pengangkatan membutuhkan waktu sekitar 3 bulan. Mungkin, tambahnya, untuk meneruskan posisi yang ditinggal Teuku Muhammad Nurlif, masih tersisa sekitar 2 tahun. Namun, bagaimana dengan posisi wakil ketua yang ditinggal alm. Herman Widyananda, yang hanya efektif sekitar 9 bulan, jika dilakukan proses perekrutan dari awal lagi. Sebab, masa jabatan alm Herman akan berakhir 2012. Herman Widyananda menjabat sebagai anggota BPK sejak 2007. “Cobalah kita menghitung secara rasional saja, berapa bulan tersisa untuk meneruskan jabatan alm Herman. Bayang kan, proses di DPR ketika surat masuk sekitar satu bulan, belum lagi persiapan lain-lain. Jadi waktu habis hanya untuk preparation tok! Begitu diangkat, mau apa dia [anggota BPK yang baru]… karena masa baktinya hanya tinggal beberapa JUNI 2011
13
7/27/2011 11:19:23 AM
LAPORAN UTAMA bulan saja. Apalagi sekarang belum ada kabar apakah BPK sudah mengajukan atau belum pengganti alm Herman,” tutur Eva yang juga President ASEAN Inter-Parliamentary Myanmar Caucus. Namun, tambahnya, karena proses pergantian Nurlif sedang dilaksanakan DPR, hal itu bisa diteruskan. Sementara untuk PAW Herman, sebaiknya tidak dilakukan karena masa bakti yang hanya sebentar. Tugas-tugasnya bisa dirangkap oleh anggota lain. “Jadi menurut saya ini discretion saja dan ini akan membantu DPR juga. Saya melihat tidak worth it jika dipaksakan karena masa kerja yang sangat pendek,” tegasnya. Eva juga menyinggung tentang beberapa kelemahan dalam UU No 15 tahun 2006. Misalnya pada Bab IV tentang Pemilihan Anggota. “Saya lihat sangat normatif sekali. Tidak ada yang langsung merujuk pada kemampuan,” katanya. Pada pasal 13, tidak disebutkan calon anggota harus memiliki kecakapan atau berlatar belakang tertentu. Jadi masih sangat umum. Padahal, di UU No. 5 Tahun 1973, justru lebih clear. Di situ disebutkan, salah satu syarat untuk dapat diusulkan menjadi salah satu calon anggota BPK harus mempunyai kecakapan dan pengalaman dalam bidang Keuangan dan Administrasi Negara. Hal itu langsung merujuk pada kompetensi atau kecakapan. Menurut dia, kompetensi sese orang calon sangat diperlukan karena bidang ke-BPK-an suatu yang spesifik dan memerlukan kemampuan khusus. Ini bukan jabatan politis, setidaknya dibutuhkan background knowledge standar. Hal tersebut, lanjutnya, memungkinkan, jika di internal memiliki level of wisdom bahwa harus ada prinsip akuntabilitas dalam melaksanakan tugas-tugas negara. Akuntabilitas itu ukurannya bukan hanya masalah yang berkaitan dengan penggunaan keua ngan akan tetapi konsep ini juga berlaku pada kompetensi. “Seperti misalnya, tentang isu perempuan, bahwa jajaran BPK itu tidak accountable menurut gender main-
14
JUNI 2011
6 - 14 laporan utama rev.indd 14
streaming karena tidak ada perempuan sama sekali dalam jajaran anggotanya. Jadi pengembangan konsep akuntabilitas itu termasuk juga berkaitan dengan kompetensi,” jelasnya. Dia menambahkan hal ini adalah tantangan kenegarawanan. “Kan, nega ra rugi jika harus membiayai sesu atu yang out put-nya tidak dapat diharapkan. Heran saya, kok di UU lama ada, malah di UU yang baru [UU No. 15/2006 ] hilang. Aneh..!” ucap politisi Partai PDI P ini. Maksudnya adalah, Tupoksi harus menjadi indikator untuk menentukan kualifikasi anggota, karenanya tidak
mekanisme PAW sebaiknya juga berlaku untuk semua Komisi, bukan hanya untuk calon anggota BPK
bisa dibuat umum yang nantinya akan mengorbankan kepentingan rakyat. Atau mungkin juga bisa dipakai logika kuota. Artinya, misalnya, untuk BPK yang jumlahnya sembilan orang, dikasih satu posisi untuk bidang nonteknis. Namun, mostly harus punya background yang berkaitan dengan tugas ke-BPK-an. Bidang ekonomi misal nya. “Mungkin dengan kuota ada keadilan untuk memastikan antara prinsip demokrasi dan akuntabilitas. Namun, background tetap harus relevan de ngan Tupoksinya. Kalau mau memasukkan azas demokrasi, harus diberi kuota nonteknis berapa,” jelasnya.
Fenomena Pencari Kerja
Hal lain yang disinggung Eva adalah fenomena orang yang ‘mencari kerja’ dengan melamar ke berbagai Komisi ketika pembukaan pendaftaran. Dia melihat ini terjadi, di mana orangorang tersebut melamar ketika pembukaan pendaftaran Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komnas HAM. Namun karena tidak qualified dan tidak memiliki back up politik, mere
ka selalu terlempar. Di satu sisi, hal ini baik karena terbuka kesempatan bagi semua orang, demokratis. Namun, tetap saja tidak boleh mengorbankan kualitas. “HAM boleh saja, tapi pelayanan publik tetap nomor satu, Nah, pelaya nan publik tersebut tergantung dari input yang masuk. Kaitannya dengan input yang masuk, saya cenderung memasang kualifikasi yang berdampak pada output. Seperti UU BPK sekarang, akhirnya seolah-olah siapapun bisa masuk. Bahkan yang tidak punya kualifikasi sekalipun. Sebab memang tidak disebutkan di dalamnya,” katanya. Menurut Eva, harus ada keseimbangan antara demokrasi dan akun tabilitas. Akuntabilitas itu harus sampai pada indikator yang terukur. “Ok setiap orang bisa masuk untuk pekerjaan ini tapi pekerjaan ini membutuhkan kualifikasi seperti ini. Jadi fair kan? Jadi tidak sembarangan juga. Ini juga untuk mencegah adanya ‘petualang-petualang,” katanya. Dalam UU No 5/1973 dalam Bab III tentang Tempat, Bentuk, Susunan dan Keanggotaan BPK, Pasal 9 ayat 3 disebutkan; ‘Untuk menjamin kontinuitas kerja BPK dan tanpa mengabaikan penyegaran, maka setiap pergantian keanggotaan BPK sedapat-dapatnya tiga orang lama diangkat kembali.’ Namun hal ini tidak terungkap dalam UU No 15/2006. Meskipun memang dalam pemilihan terdapat anggota-anggota lama. Alangkah baiknya hal itu tercantum dalam UU BPK sehingga menjadi clear guna memastikan kesinambungan. Eva setuju ada kesinambungan atau keterwakilan anggota lama guna memastikan hal-hal yang telah digarap sebelumnya bisa ditindaklanjuti atau tidak ‘mentah’. “Kasus ini sama seperti saat pemilihan di Komnas HAM, semua anggota baru. Seharusnya kemarin dimasukkan elemen lama, jadi untuk kasus-kasus yang masih belum selesai dan gantung, ini perlu orang-orang yang bisa menjelaskan. Jadi saya setuju itu juga berlaku untuk BPK. Akan berbeda kalau ada yang senior,” tuturnya. dr
Warta BPK
7/27/2011 11:19:24 AM
AGENDA
LKKL 32 Entitas No Disclaimer
warta bpk: rianto
Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga 2010 di 32 entitas yang menjadi wilayah pemeriksaan Auditorat Keuangan Negara III (AKN III) BPK tidak ada lagi yang mendapat opini disclaimer. Demikian keterangan dari Auditor Utama AKN III J. Widodo Hario Mumpuni pada saat penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan di lingkungan AKN III atas laporan keuangan 2010, di Auditorium Kantor BPK Pusat, Jumat, medio Juni lalu.
Ketua BPK RI Hadi Poernomo menyerahkan hasil pemeriksaan LKKL tahun 2010 kepada Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi.
P
erinciannya, dari 32 enti tas, sebanyak 23 mendapat kan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan sembilan memperoleh status Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Warta BPK
15 - 17 agenda.indd 15
warta bpk : rianto
Kesembilan entitas yang belum WTP adalah Mahkamah Agung, Ke menterian Kebudayaan dan Pariwi sata, Kementerian Koordinator Bi dang Kesejahteraan Rakyat, Kemen terian Sosial, Kementerian Tenaga
Kerja dan Transmigrasi, Kemente rian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Na sional (Bakosurtanal), dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dalam kesempatan itu, disampai kan juga opini atas laporan keuangan BPK. Sebagai lembaga negara yang menyampaikan opini terkait dengan laporan keuangan entitas pengelola keuangan negara, tentu tidak mung kin memeriksa dirinya sendiri. Ses uai dengan Pasal 32 UU No. 15/2006 tentang BPK, pemeriksaan pengelo laan dan tanggung jawab keuangan BPK diperiksa oleh akuntan publik. Audit atas BPK dilakukan oleh Wisnu B. Soewito & Rekan dan memberikan opini WTP. Mengenai laporan hasil pemerik saan pada 32 entitas, Ketua BPK Hadi Poernomo bersyukur karena sekitar 70% entitas telah mendapat kan opini WTP. Sementara sisanya mendapatkan WDP. Dia berharap, seperti juga yang dikehendaki pemerintah, semua mendapatkan opini WTP tahun depan. Jika dilihat perkembangan ha sil opini, perolehan 2010 lebih baik dibandingkan dengan tahun sebe lumnya. Pada 2008, entitas yang mendapat opini WTP baru 15, naik menjadi 23 entitas. Sementara dari 14 entitas yang mendapatkan opini WDP, turun menjadi sembilan enti tas. Menteri Sekretariat Negara Sudi JUNI 2011
15
7/27/2011 11:21:54 AM
AGENDA Silalahi, mewakili 32 entitas yang hadir, menyampaikan terima ka sihnya kepada BPK karena proses pemeriksaan BPK bisa diselesaikan tepat waktu dan menghasilkan hasil pemeriksaan yang cermat, teliti, aku rat, dan akuntabel. Selain itu, seluruh pemeriksaan itu telah dilaksanakan secara obyektif, profesional, inde penden, dan sesuai standar pemerik saan keuangan negara. “Kami, atas nama entitas kemen terian dan lembaga yang menerima hasil pemeriksaan laporan keuangan, menerima dengan ikhlas, berbagai kekurangan. Semoga hasil pemerik saan laporan keuangan yang telah dilaksanakan beberapa waktu lalu menjadi bagian pertanggungjawa ban konstitusional kita pada selu ruh masyarakat, bangsa dan negara, pada pengelolaan keuangan negara,” tegasnya. Dia menambahkan pengelolaan
keuangan negara berperan pen ting dalam memastikan keberhasi lan penyelenggaraan pemerintahan guna mensukseskan pembangunan. Pengelolaan keuangan negara yang berkualitas juga, sesungguhnya merupakan salah satu unsur pen ting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan ber wibawa. Oleh karena itu, semua berke wajiban untuk saling bersinergi dan terus mengupayakan pengelolaan keuangan negara yang tertib, taat pada aturan, efisien, ekonomis, efek tif, transparan, bertanggungjawab, dan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Untuk mewujudkan hal itu, perlu terus menerapkan prin sip dan standar akuntansi pada pe ngelolaan keuangan negara. Tujuan nya, guna meningkatkan transparan si dan akuntabilitas. Di sisi lain, perlunya meningkat
kan kualitas pengendalian internal. Salah satunya, meningkatkan peran inspektorat di kementerian dan lem baga pemerintah. Peningkatan peran tersebut terutama pada kegiatan monitoring, pengawasan, dan evalu asi pengelolaan negara. Sudi mengajak kepada semua en titas yang menerima Laporan Hasil Pemeriksaan BPK untuk menyikapi secara konstruktif, opini, temuan, simpulan, dan rekomendasi BPK. Menyikapinya dengan menindaklan juti apa yang terangkum dalam hasil pemeriksaan BPK ini. “Mari kita jadikan laporan hasil pemeriksaan ini sebagai motivasi yang dapat mendorong kita untuk melanjutkan produktivitas dan pe ngabdian dalam memelihara dan meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan negara yang semakin berkualitas,” tuturnya. and
Foro bersama usai penyerahan laporan hasil pemeriksaan di lingkungan Auditorat Keuangan negara III, atas laporan keuangan 2010.
16
15 - 17 agenda.indd 16
JUNI 2011
warta bpk: rianto
Warta BPK
7/27/2011 11:21:57 AM
Mendeteksi Kerugian Negara Sedini Mungkin BPK menandatangani nota kesepaham dengan pemerintah daerah se-Nusa Tenggara Timur. Untuk itu Gubernur Nusa Tenggara Timur Fans Lebu Raya berjanji akan mendukung sistem e-audit yang akan dilakukan BPK.
Kepala Perwakilan BPK Provinsi NTT, Rudi Irwanto Hamonangan Sinaga bersama Gubernur Provinsi NTT, Frans Lebu Raya, saat penyerahan penandatanganan nota kesepahaman mengenai akses data yang disaksikan Ketua BPK, Hadi Poernomo, dan Anggota I BPK, Moermahadi Soerja Djanegara.
P
erhelatan penting digelar di Aula El Tari Kupang, Nusa Teng gara Timur pada 8 Juli lalu. Se jumlah kepala daerah mulai dari bu pati hingga wali kota se-provinsi Nusa Tenggaran Timur (NTT) bertandang ke Aula El Taring. Maklum, di sana me mang sedang digelar acara penandatan gan nota kesepahaman antara BPK dengan pemerintah daerah se-NTT. Penandatanganan ini terkait dengan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk akses data dalam rang ka pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Penandatanganan dilakukan Kepala Perwakilan BPK Rudi Irwanto Hamo nangan Sinaga dengan gubernur NTT, bupati dan wali kota se-NTT. Penan datangann disaksikan oleh Ketua BPK Hadi Poernomo, Anggota I BPK Moer mahadi Soerja Djanegara, Gubernur NTT Frans Lebu Raya, Pimpinan DPRD se-NTT, Muspida NTT dan para pejabat Warta BPK
15 - 17 agenda.indd 17
di lingkungan BPK. Dalam sambutannya Ketua BPK mengatakan dengan adanya MOU ini jika ada keganjilan atau sesuatu yang tidak benar, bisa terdeteksi sejak dini sudah bisa melihat sehingga kerugian negara bisa dicegah secepat mungkin. “Mudah-mudahan dengan duku ngan pemerintah ini dapat lebih meng optimalkan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sehingga hasil nya dapat dipergunakan untuk rakyat,” katanya. Hadi Poernomo menambahkan dengan adanya kerja sama antara BPK dan pemda untuk menggunakan sistem online dalam auditing, sudah ada keter bukaan dari pemerintah untuk dia wasi dan diperiksa anggarannya secara transparan. Inisiatif BPK ini juga sudah ditinda klanjuti dengan penandatanganan MoU dengan lembaga negara, kementerian, lembaga nonkementerian dan BUMN
serta pemda. “Secara keseluruhan sejak ditanda tangani untuk pertama kali pada 3 Juni 2010 hingga hari ini sudah 999 entitas yang menandatangani nota kesepaha man, termasuk 22 pemerintah daerah se-Provinsi NTT,” jelasnya. Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Rudi Irwanto Hamonangan Sinaga mengungkapkan bahwa penandatanga nan MoU ini merupakan langkah stra tegis dalam rangka mewujudkan siner gi antara BPK dengan para pemangku kepentingan, termasuk pemda. Dalam melaksanakan tugas peme riksaan pengelolaan dan tanggung ja wab keuangan negara, BPK mendapat kewenangan meminta data atau doku men kepada pihak yang diperiksa atau pihak lain yang terkait. Untuk mempermudah perolehan data atau dokumen tersebut, lanjut Rudi, BPK membentuk pusat data de ngan auditee melalui strategi link and match. Melalui pusat data tersebut, BPK dapat melakukan perekaman, pengola han, pemanfaatan dan monitoring data yang bersumber dari berbagai pihak dalam rangka pemeriksaan atas penge lolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dengan cara ini monitoring keuangan negara akan semakin kuat dan pemeriksaan BPK semakin efisien, efektif dan ekonomis. “Konsep ini dise but dengan BPK Sinergi,” tegasnya. Gubernur NTT Fans Lebu Raya me nyambut baik adanya penandatanga nan MOU antara BPK dengan pemda se-Provinsi NTT. Bahkan, dia berjanji akan mendukung sistem e-audit yang akan dilakukan BPK. Menurut dia, ba nyak manfaat yang diperoleh dari pe nandatanganan MOU ini. Bupati Sabu Raijua Marthen Luther Dira Tome mengatakan dirinya akan secepatnya menyiapkan tenaga teknis untuk diberi pembekalan soal peng gunaan teknologi informasi terkait penerapan kesepakatan dengan BPK bw tersebut. JUNI 2011
17
7/27/2011 11:22:00 AM
