TOKOH KITA. Warta BPK. foto-foto : warta bpk-rianto Ketika Dharma Wanita Beraksi di Atas Catwalk 68 MEI 2011

TOKOH KITA

foto-foto : warta bpk-rianto

Ketika Dharma Wanita Beraksi di Atas Catwalk 68

68-71 tokoh kita.indd 68

MEI 2011

Warta BPK

6/24/2011 4:28:11 PM

G

emuruh tepuk tangan  membahana di ruang auditorium BPK ketika satu persatu wanita-wanita cantik berbalut busana songket Palembang berlenggak lenggok di panggung. Mungkin inilah sesi paling ‘seru’ sepanjang berlangsungnya acara Silaturahmi DWP-IPP (Instansi Pemerintah Pusat) Kelompok V yang di selenggarakan di auditorium BPK, Gatot Subroto Jakarta, baru-baru ini.

Kementerian Perumahan Rakyat menurunkan dua anggotanya.  “Karena sibuk, kami hanya sempat berlatih sekali. Selebihnya latihan di rumah. Namun, hasilnya cukup lumayan,” tambahnya sambil tersenyum. Acara Silaturahmi DWP-IPP  Kelompok V ini merupakan agenda rutin dua bulanan, dengan tujuan mempererat tali silaturahami antara sesama anggota Dharma Wanita yang tergabung dalam Kelompok V. Kelompok ini beranggotakan 11 DWP kementerian/

Betapa tidak, para peragawati yang melenggaklenggok dengan luwesnya adalah gabungan para ibu DWP Setjen BPK dan Kementerian Perumahan Rakyat. “Menyenangkan,” ujar Ketua Dharma Wanita BPK Ny Hendar Ristriawan, saat diminta komentarnya tampil sebagai salah satu peragawati dalam fashion show itu. Tepuk tangan penonton, akunya, memberi semangat tambahan untuk tampil maksimal. Rasa grogi langsung hilang begitu mendapat sambutan hangat dari hadirin. Maklum, Ny Ida—begitu dia disapa--- mendapat kesempatan pertama untuk muncul di panggung.   “Aduh…kita semua ini kan tidak pernah ‘gitu-gitu’. Seumur hidup baru sekali itu berlenggak lenggok memeragakan baju. Apalagi hanya sekali latihan, langsung jadi. Begitu dapat aplaus bagus, jadi ingin naik lagi,” tuturnya yang didampingi oleh Ny Venny Sudin (Sekretaris I) dan Ny Damanik (Staf Ahli).  Dalam fashion show itu, DWP Setjen BPK menurunkan enam peragawati, sedang DWP

lembaga, termasuk di dalamnya DWP Setjen BPK dan Kementerian Perumahan Rakyat, yang mendapat giliran menjadi tuan rumah bersama. Selain fashion show, silaturahmi juga dimeriahkan oleh paduan suara dan tarian lenso. Juga ada presentasi yang merupakan inti acara itu. Materi presentasi, jelas Ny Ida, adalah sesuatu yang merupakan produk dari kementerian/lembaga yang dapat di-sharing dengan para ibu. Namun, karena output dari kerja BPK adalah hasil pemeriksaan, yang tidak mungkin dibagi, maka dalam presentasi itu DWP Setjen BPK  menyampaikan materi bertema mengenal lebih dekat BPK. “Tentang ke-BPK-an. Jadi ibu-ibu menjadi lebih tahu, apa beda BPK dengan BPKP. Temanya Melalui Transparansi dan Akuntabilitas Kita Wujudkan Masyarakat Sejahtera,” ungkapnya. Sementara DWP Kementerian Perumahan Rakyat menyampaikan, Program Perumahan Layak Huni Terjangkau Bagi Pegawai Negeri Sipil.” dr

Warta BPK

68-71 tokoh kita.indd 69

MEI 2011

69

6/24/2011 4:28:19 PM

TOKOH KITA

Soekarwo

E-audit Bisa Selamatkan Demokrasi

B

agi Pemerintah Provinsi Jawa Timur, program e-audit yang digagas BPK akan menuntun ke jalan yang benar dalam mengelola keuangan negara. Adanya e- audit mewujudkan good government dan clean government. Penandatangan nota kesepahaman mengenai akses data antara BPK dengan seluruh kepala daerah di Provinsi Jawa Timur disambut baik oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Orang nomor satu di Jawa Timur ini akan mendukung program e-audit BPK. Dengan adanya e-audit tersebut akan memberikan dampak yang baik bagi pemprov. “Dengan adanya e- audit ini akan terbentuk transparansi dalam rangka mewujudkan good government dan clean government,” katanya. Penandatangan nota kesepahaman mengenai akses data dengan BPK ini sebagai bentuk proklamasi kedua bagi keselamatan bekerja dalam mengelola keuangan daerah. Artinya, kerja sama ini akan memberikan keamanan dalam mengelola keuangan negara. “E-audit menuntun jalan yang benar dalam mengelola keuangan negara ,” jelasnya. Secara peraturan, tambahnya, sudah ada UU No 17/ 2003, UU No 1/ 2004, dan UU No 15/ 2004. Semua per-

70

68-71 tokoh kita.indd 70

MEI 2011

aturan itu mendorong pemerintah, termasuk pemerintah daerah, untuk lebih tertib terutama di reformasi keuangan negara. Artinya, dalam pertangungjawaban keuangan negara pihaknya tidak saja dituntut untuk memenuhi syarat administrasi saja, tetapi juga dituntut untuk mempertanggungjawabkan keuangan negara agar memenuhi syarat material. “ Dengan adanya e-audit ini, jalan yang bagus untuk menyelamatkan kita dalam demokrasi. Ini bagus sekali untuk menuntun negara kita agar lebih bagus,” kata Soekarwo. Untuk itu, dalam mengimplementasikan program e-audit, Pemprov Jawa Timur juga telah melakukan berbagai persiapan dalam pelaksanaannya. Salah satu caranya, melakukan pembenahan pada jaringan. “Tidak hanya itu, pada tahap pelaksanaan nanti, kami juga telah meminta Inspektorat Provinsi Jawa Timur untuk mengawalnya. Kami sudah membuat suatu sistem dalam mengimplementasikan program e-audit,” paparnya. Hanya saja, sejumlah kendala juga masih dihadapi. Dari sisi teknis, yakni jaringan yang ada, selama ini didesain hanya untuk kepentingan internal. Namun, dengan adanya kerja sama program e-audit akan dilakukan pembenahan untuk penyesesuaiannya. Kendala lainnya, masih terbatasnya sumber daya manu-

Warta BPK

6/24/2011 4:28:19 PM

sia (SDM) dalam menyajikan laporan keuangan berbasis elektronik tersebut. Untuk itu, pihaknya juga akan melakukan pemberdayaan kepada seluruh jajaran pemda untuk meningkatkan kemampuan di bidang teknologi informasi ini. Selama ini, lanjut Soekarwo, pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 13/ 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59/ 2007. “Artinya dalam mengelola dan pertanggungjawaban keuangan negara selalu berpedoman para peraturan yang ada,” tuturnya. Terkait dengan perolehan opini dari BPK , Provinsi Jawa Timur tidak henti-hentinya melakukan berbagai upaya pembenahan untuk menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Tentunya diharapkan Provinsi Jawa Timur memperoleh opini yang lebih baik. “Salah satu upaya yang kami dilakukan yakni melakukan pembenah-

an dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, melibatkan Inspektorat Provinsi Jawa Timur untuk melakukan pembinaan dan pendampingan ke seluruh SKPD.”

Sejumlah Kendala

Sekalipun begitu, diakui Soekarwo, sejumlah kendala juga masih mengganjal. Salah satunya dari sisi sumber daya nanusia (SDM). Para pengelolaan keuangan masih ada yang tidak berbasis akuntansi. Untuk itu, pihaknya akan terus berupaya meningkatkan sumber daya manusia dengan melakukan rekrutmen tenaga akuntan. Menyinggung mengenai tindak lanjut rekomendasi BPK, menurut Soekarwo, temuan lembaga itu seluruhnya telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi. Hanya saja, hasilnya masih menunggu pembahasan lebih lanjut antara Inspektorat Provinsi Jawa Timur dengan BPK. Kendala lain yang dihadapi pada dasarnya tidak ada, terkecuali perma-

salahan terkait dengan pengembalian uang ke kas daerah. Namun yang bersangkutan telah meninggal dunia. Oleh karena itu, kualitas laporan keuangan Pemprov Jawa Timur selama 3 tahun terakhir ini menunjukkan perbaikan. Hal ini nampak pada opini yang diberikan BPK . Pada 2007, mendapat opini tidak wajar. Namun, dalam waktu setahun yakni tahun 2008 dan 2009 Provinsi Jawa Timur sudah mengalami peningkatan perolehan opini dengan mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Soekarwo berjanji akan berupaya untuk mendorong transparansi dan akuntablitas pengelolan tanggungjawab keuangan daerah. Salah satu caranya dengan mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Dia juga menerbitkan pedoman umum yang diterbitkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur. Selain itu dalam pengelolaan keuangan daerah juga taat dengan peraturan perundang-undangan. bw

Boediono

Cita-cita masa remaja TAK biasanya Wapres Boediono mau berbagi rahasia tentang dirinya. Namun, kali ini di depan para mahasiswa Boediono dengan terbuka bercerita kalau dirinya ketika remaja pernah bercita-cita menjadi seorang insinyur. Hanya saja, citacitanya yang mucul saat dia SMP, tidak kesampaian. “Ini sedikit rahasia ya. Dulu waktu kecil, saya di tingkat SMP, cita-cita ingin jadi insinyur. Namun, tidak kesampaian karena memang matematika kok sepertinya belum sampai ke standar minimalnya,” kata Wapres saat melepas 10 tim mahasiswa Indonesia dari berbagai universitas untuk berlaga dalam uji kreatifitas dan inovasi kendaraan dalam ajang Shell Eco-maraWarta BPK

68-71 tokoh kita.indd 71

thon Asia 2011 yang berlangsung di Sirkuit Sepang, Malaysia, baru baru ini. Menurut Boediono, tidak tercapainya cita-cita menjadi insinyur diterima dengan lapang hati karena memang ternyata sejarah hidupnya ke arah lain, yakni menjadi guru besar ekonomi. Oleh sebab itu, kata Boediono, dirinya akan selalu bangga dan bahagia apabila ada mahasiswa calon insinyur mampu menciptakan sesuatu yang kreatif dan inovatif. “Setiap kali saya hadir dalam suatu forum di mana ada generasi muda yang berhasil menunjukkan prestasi, hati saya berbungabunga. Benar-benar merasakan bahwa Indonesia masa depannya cerah,” kata Wapres. Dia menegaskan bahwa masa depan Indonesia memang akhirnya terletak di generasi muda. dr MEI 2011

71

6/24/2011 4:28:19 PM

UMUM

72

72-73 umum.indd 72

MEI 2011

KY Ungkap Seribu Hakim Nakal

istimewa

P

enangkapan hakim di Pengadilan Jakarta Pusat Syarifuddin Umar oleh KPK mencoreng lembaga peradilan di Tanah Air. Hingga Mei, Komisi Yudisial menerima 1.414 laporan masyarakat terkait hakim nakal. Tertangkapnya hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Syarifuddin Umar, oleh KPK makin memperburuk citra lembaga peradilan. Sekalipun peristiwa itu sifatnya kasuistis, akan tetapi dengan semakin banyaknya nama-nama hakim yang terjerat kasus suap atau terperangkap pada pelanggaran kode etik, tentunya bisa menjadi indikasi betapa buruknya mental para penegak hukum. Betapa tidak, sebelum Syarifuddin dicokok KPK di rumahnya di kawasan Jakarta Utara, dunia peradilan juga telah tercoreng oleh tertangkapnya beberapa hakim “nakal”. Sebut saja, hakim Herman Alositandi dari PN Jakarta Selatan yang terlibat percobaan suap kasus Jamsostek, Mustadi Asnun dari Tangerang yang terseret Gayus Tambunan, dan Hakim PTUN Ibrahim yang menerima suap kasus DL Sitorus. Kesemuanya telah diganjar hukuman berat, akan tetapi tak mampu menjadi pelajaran berharga. Banyaknya hakim yang melakukan pelanggaran ini juga diakui oleh Mahkamah Agung. Dalam siaran pers­nya, MA menyatakan selama Januari- Maret 2011, telah memberikan sanksi terhadap 16 hakim dan 10 pegawai peradilan, sehingga totalnya menjadi 26 orang. Kepala Badan Pengawasan MA Syarifuddin mengungkapkan 16 hakim itu dihukum dengan variasi hukuman berdasar kesalahannya. Adapun rinciannya adalah lima hakim diganjar hukuman berat, lima dihukum sedang, dan enam lagi kategori ringan. Hukuman paling berat diterima hakim I Ag. Dia diberhentikan sementara dari jabatannya. Gaji, remunerasi, dan tunjangan lainnya disetop. Ag

rupanya terlibat kasus pidana. Menurut Syarifuddin, Ag dijatuhi sanksi karena ada perintah penangkapan dan penahanan dari penegak hukum. Adapun, tiga hakim lainnya adalah para pejabat pengadilan. Me­ reka adalah Ketua PN Bau Bau Meru Boeana, Wakil Ketua PN Bau Bau Natan Lambe, dan Wakil Ketua Peng­ adilan Nganjuk Wachid Usman. Hukuman bagi Meru dan Natan yakni dimutasi dari PN Bau Bau. Untuk Wachid Usman terpaksa harus menjadi hakim nonpalu selama 6 bulan dan tunjangan remunerasi dipotong 90% setiap bulan. Warga peradilan lain, selain hakim, yang diganjar hukuman etik adalah satu orang panitera/sekreta­ ris, satu panitera muda, dua panitera pengganti, lima staf, dan satu orang jurusita/jurusita pengganti. Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW) biang kerok maraknya hakim nakal yang mau menerima suap adalah akibat lemahnya penga-

wasan internal pengadilan dan MA. Seandainya saja MA berani mengambil sikap yang tegas, niscaya hal seperti ini tak akan terjadi, atau setidaknya bisa diminimalisir. “Hukuman MA terhadap hakim nakal yang menerima suap hanya sanksi administratif. Pada umumnya mereka hanya di mutasi, nonjob, atau penundaan kenaikan pangkat dalam periode tertentu. Kondisi ini tidak memberikan efek jera maupun shock therapy bagi hakim,” kata Wakil Koordinator ICW Emerson Yuntho, dalam siaran persnya di Jakarta, baru-baru ini. Direktur Indonesia Court Monitoring (ICM) Tri Wahyu Kh menilai tertangkapnya hakim nakal yang menerima suap oleh lembaga antikorupsi, menunjukkan semakin lemahnya penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim. Bahkan, sikap MA yang seolah melindungi saat hakim diminta menghadiri pemeriksaan KY, menjadi salah satu akar masalah perWarta BPK

6/24/2011 4:29:31 PM

Laporan KY

Lain lagi dengan laporan yang masuk ke KY. Sebagai lembaga yang berwenang mengawasi perilaku dan martabat hakim, selama Januari- Mei 2011, sedikitnya menerima lebih dari seribu pengaduan masyarakat terkait hakim nakal. “Dalam 4 bulan terakhir, kami menerima 1.414 laporan,” kata Komisi­ oner KY Taufiqurrahman Syahuri dalam diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu 11 Juni 2011. Menurut dia, dari 1.414 laporan, baru satu hakim yang diberhentikan, sementara tiga lainnya diberhentikan Warta BPK

72-73 umum.indd 73

sementara, dan enam hakim menerima teguran tertulis. Taufiqurrahman menyatakan pengaduan hakim nakal paling banyak ditujukan kepada hakim di pengadilan negeri. “Jumlahnya sampai 329 laporan,” ujarnya. Secara rinci, laporan terhadap hakim Pengadilan Negeri tercatat 329 laporan, disusul Hakim MA 68 laporan, Hakim Pengadilan Niaga 37, Hakim PTUN 18, dan Hakim Pengadilan Agama 15,” paparnya. Secara geografis, laporan paling banyak ditujukan untuk hakim yang bertugas di Jakarta mencapai 110

hakim di Indonesia. Sosialisasi standar kode etik hakim itu sudah dimulai di berbagai daerah di Indonesia. Dalam periode sosialisasi, menurut Ahmad Jayus, sudah sekitar 7.000 hakim yang mendapatkan pembekalan tentang standar kode etik hakim. Adapun wilayah yang telah disam­ bangi KY, hingga akhir Mei lalu, di antaranya Nusa Tenggara Barat, Bali, Ambon dan Surabaya. Adapun, untuk wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat rencananya baru akan digelar pada pertengahan Juni 2011. KY berharap sosialisasi dapat memberikan cara pandang yang baik terhadap perilaku hakim dalam memutus setiap perkara, sekalipun mereka harus tetap berada dalam koridor perundangundangan yang telah ditentukan. “Kita bertekad semaksimal mungkin menertibkan hakim-hakim nakal yang tentunya sangat merugikan masyarakat. Bahkan, saat ini KY telah membentuk satu sistem pengawasan terhadap para hakim yang berperilaku buruk. Pengawasan ini akan dilakukan secara formal maupun informal,” paparnya. Praktisi hukum Firman Wijaya tidak semata-mata langsung menerima laporan KY tentang adanya 1.414 hakim nakal. Dia tak memungkiri adanya hakim yang berperilaku tidak etis, bahkan berani melakukan tindakan yang tergolong tidak terpuji. Namun, menurut dia, untuk menetapkan mereka menjadi ‘hakim nakal’ , tindakannya harus dibuktikan terlebih dahulu. “Mungkin saja benar KY menerima 1.414 laporan dari masyarakat. Namun, yang menjadi masalah, apa semua laporan itu sudah ditelaah secara benar dan ditindak lanjuti oleh KY. Kalau belum, bagaimana KY bisa mengambil kesimpulan sebagai hakim nakal.” bd istimewa

buatan tercela hakim semakin subur. “MA tidak pernah mendorong hakim menghadiri pemanggilan KY. Itu juga menjadi salah satu akar masalah. Sebaliknya, tak jarang Mahkamah Agung justru seolah-olah tutup mata terhadap perilaku para hakim dalam menangani perkara sehingga hal ini bisa menjadi angin segar kepada hakim untuk melakukan perbuatan tercela,” tegas Tri di Jakarta. Seharusnya, lanjutnya, MA bersikap independen dan profesional serta mendukung penuh KY untuk menegakkan kode etik kepada setiap hakim bermasalah. Dengan kejadian terakhir tertangkapnya hakim PN Jakpus Syarifuddin, tindakan tegas dari MA harus dikeluarkan. “Pimpinan MA harus memberi keteladanan. Kalau terbukti, harus segera dipecat,” jelasnya. Tri Wahyu juga mengimbau agar setiap penyelenggaraan sidang majelis kehormatan bagi hakim nakal, MA, dan KY harus memberikan sanksi maksimal kepada hakim yang terbukti menerima suap atau melakukan pemerasan. “Nah selama ini terkesan dibiarkan, perkaranya digantung sehingga membuat hakim lainnya merasa kalau dirinya melakukan pasti juga akan ditolong, atau dilindungi oleh MA,” sambungnya.

laporan, disusul 53 laporan untuk hakim di Sumatra Utara, dan 49 laporan untuk hakim di Jawa Timur. Dia menengarai persoalan hakim nakal tak lepas dari ketiadaan rekruit­ men yang ketat dan transparan terhadap para hakim. “Kalau keluarganya hakim, pasti bisa jadi hakim” ujar Taufiqurahman. Oleh karena itu, KY mengusulkan penyusunan UU yang memberikan kewenangan bagi KY dan MA untuk menyeleksi hakim. Sementara itu, untuk mengembalikan citra hakim dan peradilan, anggota KY Jaya Ahmad Jayus menjelaskan saat ini KY yang merasa ikut bertanggung jawab terhadap harkat dan martabat para hakim, akan terus berupaya meningkatkan kualitas para hakim. Salah satu cara yang ditempuh adalah melakukan sosialisasi ke berbagai daerah terkait standar kode etik

MEI 2011

73

6/24/2011 4:29:31 PM

Resensi Buku

Pancasila, Jalan Menuju Negara Paripurna Di sana tempat lahir beta Dibuai, dibesarkan bunda Tempat berlindung di hari tua Tempat akhir menutup mata

E

mpat bait syair lagu Indonesia Pusaka karya Ismail Marzuki di atas tertuang di halaman pembuka buku itu. Bergetar dan merenyuhkan hati. Indonesia memiliki segalanya: kekayaan alam, kekayaan sumber daya manusia, dan keanekaragaman budaya berbalut kebersamaan. Ini potensi besar yang dapat membuat Indonesia maju. Namun, kondisi sekarang justru berbanding terbalik dengan potensi yang dimiliki. Seperti kata si penulis buku itu, “.....namun, karena kekeliruan manajemen kekuasaan, di beberapa titik bisa dijumpai retakan-retakan bangunan arsitektur kebangsaan Indonesia. Dan,....jika politik sebagai simpul pertautan itu rapuh, kekayaan warisan budaya nusantara tidak bisa diikat menjadi sapu lidi yang kuat, melainkan sekadar serpihanserpihan lidi yang berserakan, mudah patah”. Penulis merasakan keprihatinan sebagai anak bangsa. (Melihat kondisi Indonesia sekarang). Padahal, Indonesia memiliki warisan yang tak ternilai harganya yaitu Pancasila sebagai dasar negara yang menjadi sumber falsafah bangsa. Pancasila, sebagai hasil karya para pendiri Indonesia yang disimpulkan dan diolah Soekarno, inilah yang coba digali oleh penulis. Hal ini merupakan usaha untuk menguatkan kembali dasar, haluan, karakter, dan ikatan Indonesia. Lebih dari itu, Pancasila sebenar­nya dapat menjadi jalan Indonesia untuk menuju negara paripurna. Negara maju-sejahtera yang lengkap, dalam kerangka kebersamaan yang hakiki. Hal yang mendasar dari kelahiran Pancasila adalah perenungan yang mendalam dari para pendiri negara kita, jauh sebelum Indone-

74

MEI 2011

74-75 resensi buku.indd 74

sia memerdekakan diri. Nilai-nilai positif budaya tradisi­ onal ber­asimilasi dengan ideologi asing yang masuk dalam koridor kolonialisme-kapitalisme, sosialisme-marxisme, na­sio­nalisme-demokrasi, dan religiusitas. Kemudian datang­ lah humanisme, perikebangsaan, demokrasi, dan keadilan menghiasi khazanah baru nilai-nilai keindonesiaan. Mereka mengakomodasi unsur asing untuk disatukan dengan nilai-nilai yang telah ada sebelumnya. Dalam tatanan yang positif dan sesuai dengan keindonesiaan dan kepribadian bangsa. Pergumulan pemikiran dari para pendiri negara. Menelurkan nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai demokrasi permusyawaratan, dan nilai keadilan atau kesejahteraan sosial. Dari sinilah, Pancasila tercipta. Hebatnya lagi, kelima sila yang kemudian mengalami penambahan merupakan satu kesatuan integral, yang saling mengandalkan dan saling mengunci. Serta terpaut dan terkait satu sama lain. Ibarat lima mata rantai yang menyatu menjadi satu. Tidak terpisahkan. Jika melihat kelima sila dan butir-butirnya, Pancasila menjadi sebuah dasar negara, pandangan hidup bangsa, ideologi nasional, dan pemersatu bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tak, pelak, Pancasila menjadi dasar pemersatu dan penuntun yang dinamis, yang mengarahkan Indonesia ke Warta BPK

6/24/2011 4:30:08 PM

arah yang dicita-citakan dan ke tempat tujuan yang dinginkan bangsa. Dalam membedah sila pertama, Ketuhanan yang Maha Esa, Yudi Latif, cukup teliti menggali seperti Soe­karno yang mencetuskan Pancasila. Jika ditelusuri dalam sejarah, agama tidak pernah sekadar kewajiban individual, tetapi sudah masuk dalam ranah publik. Salah satunya, pengobaran gerakan perlawanan terhadap pemerintah kolonial dan kebangkitan bangsa yang digaungkan atas nama agama. Jauh sebelum kolonialisasi menjejakkan kaki di Indonesia, masyarakat menerima keberagaman agama seba­ gai sebuah kewajaran. Ketika Islam menyebar sebagai agama populer di nusantara, seperti agama lainnya, tidak luput dari sejarah kekerasan. Namun, kedamaian dan toleransi lebih kuat menyelimutinya. Di kemudian zaman, sekularisasi dan religiosasi politik merambah di pertengahan abad ke-19 dan awal abad ke-20. Justru yang terjadi munculnya organisasi-organisasi keagamaan yang membawa nasionalisme untuk meng­ arahkan Indonesia ke arah pintu gerbang kemerdekaan. Sebuah persatuan dalam keagamaan yang pluralis pun tercipta walau kadang ada perbedaan pandangan di dalamnya. Dengan pedoman nilai-nilai etis ketuhanan, manusia dipandang sama dan bersaudara. Dengan begitu, ada keharusan untuk menghormati kemanusiaan secara universal dan mengembangkan tata pergaulan yang adil dan beradab. Inilah kaitan antara sila pertama dan sila kedua. Bangsa Indonesia dengan kondisi geografisnya memiliki peranan penting dalam pergaulan dunia. Posisi geogra­fisnya yang strategis dan wilayahnya yang didominasi lautan membuat hal itu terjadi. Bangsa Indonesia tak asing dengan kemanusiaan universal. Seba­gai bangsa pelaut, mampu menjelajah ke penjuru dunia. Bukan hanya itu, selain tinggal juga meninggalkan jejak budaya di tanah rantau penjuru dunia. Bangsa Indonesia pada akhirnya mampu bergaul dengan bangsa-bangsa lain secara harWarta BPK

74-75 resensi buku.indd 75

monis. Dengan demikian, terjadi percampuran budaya. Bangsa Indonesia mengadopsi budaya bangsa-bangsa lain, dan meninggalkan budaya untuk bangsa-bangsa itu. Dengan pergaulan universal, terdapat nilai gotong royong dan tolongmenolong yang menciptakan sendi kekeluargaan. Keluarga besar dunia yang terdiri dari keluarga-keluarga kecil bangsa-bangsa, tak terkecuali bangsa Indonesia. Jika hal ini terjadi, perdamaian dunia bisa tercapai. Untuk mewujudkan sebuah kemanusiaan yang universal dalam pergaulan dunia yang membentuk keluarga besar, terlebih dahulu sendi kekeluargaan harus ditanamkan dalam bangsa Indonesia sendiri. Di sinilah persatuan Indonesia dibangun. Sangat luar biasa jika keanekaragaman yang ada di Indonesia dapat dipersatukan dalam wujud nasionalisme. Tidak ada kepentingan golongan atau individual, yang ada adalah kepentingan bangsa dan negara. Dalam perspektif historis, penulis bahkan menariknya ke masa sebelum sejarah berkiprah. Masa manusia purba yang awalnya sama kemudian menuju kemajemukan dan akhirnya ada persamaan dalam perbedaan. Sebuah persatuan. Sebuah persatuan dari kebangsaan yang multikultural bisa kokoh berdiri sebagai negara, jika pengelolaan pemerintahan sanggup menjamin ke­seimbangan antara pemenuhan prinsip kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan. Oleh karena itu, diperlukan prinsip pemerintahan mayoritas. Prinsip ini harus berdasarkan kesetaraan hak-hak warga negara, dengan menghormati hak-hak minoritas. Di sinilah muncul kedaulatan rakyat berlandaskan kekeluargaan. Di sinilah pentingnya kerak­yatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Sila keempat Pancasila merupakan sebuah semangat demokrasi dan emansipasi positif bangsa Indonesia. Cita-cita demokrasi bangsa Indonesia dalam emansipasi dan pasti-

sipasi tidak hanya di bidang politik. Namun, emansipasi dan partisipasi di bidang ekonomi. Dalam hal ini, sila keempat terkait dengan sila kelima Pancasila, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Seperti prinsip demokrasi politik-ekonomi yang diutarakan Filosof Marxis Austria, Fritz Adler, yang kemudian dilontarkan Soekarno seba­gai Sosio-demokrasi. Sungguh menggetarkan apa yang diucapkan Soekarno,” Untuk membangun satu negara yang demokratis, maka satu ekonomi yang merdeka harus dibangun. Tanpa ekonomi yang merdeka, tidak mungkin kita mencapai kemerdekaan. Tidak mungkin kita mendirikan negara, tidak mungkin kita tetap hidup.” Pun hal yang sama Hatta pernah berucap, ”Di atas sendi cita-cita tolong menolong, dapat didirikan tonggak demokrasi. Tidak lagi orang-seorang atau satu golongan kecil yang mesti menguasai penghidupan orang banyak seperti sekarang. Melainkan, keperluan dan kemauan rakyat yang banyak harus menjadi pedoman perusahaan dan penghasilan.” Inti dari itu semua adalah masyarakat yang adil dan makmur. Rakyat Indonesia sejahtera. Negara harus memberikan itu. Jika itu tercapai, maka itulah tujuan terakhir dari cita-cita bangsa. Jika tidak, sebenarnya, kita masih dalam penjajahan. Belum merdeka dan belum menjadi negara dan bangsa yang utuh. Pancasila yang hanya lima sila dengan butir-butir tiap silanya, dibedah dalam perspektif historis dan analitis dengan membubuhi berbagai teori, konsep, dan pemikiran tokoh bangsa dan intelektualis yang terkait dan menarik. Setiap sila yang dibahas memiliki keterkaitan satu sama lain. Sebuah pembahasan yang kaya warna-warni intelektualitas di dalamnya. Dari halaman pertama, buku ini pembaca untuk menelusuri kedalaman halaman per halaman. Sebagai karya manusia, buku ini akan membuat pembaca lupa dimana letak kekurangannya. Seperti halnya, pembaca akan lupa ada 632 halaman uraian yang harus dibaca. MEI 2011

75

6/24/2011 4:30:08 PM

SERBA-SERBI

B

ergabunglah dengan Facebook untuk terhubung dengan SIpuspa (Sistem Informasi Perpustakan) BPK RI. Demikian yang tertulis pada halaman depan situs SIpuspa versi jaring sosial itu. SIpuspa merupakan pengembangan aplikasi open source yang di-customize sesuai kebutuhan Subbag Perpustakaan BPK RI. Melalui sistem online ini, para karyawan lembaga audit negara itu bisa mendapatkan informasi terkini mengenai buku, kajian, ataupun bentuk jurnal lainnya yang terkiat dengan pekerjaan mereka. Kehadiran perpustakaan di sebuah instansi, baik pemerintah maupun swasta, sangat penting. Bisa dikatakan, perpustakaan merupakan pusat terkumpulnya berbagai informasi dan ilmu pengetahuan, baik yang berupa

76

76-77 serba serbi.indd 76

MEI 2011

warta bpk-rianto

Perpustakaan BPK Agar Lebih Representatif

Perpustakaan BPK RI

buku maupun bahan rekaman lainnya yang diorganisasikan untuk dapat memenuhi kebutuhan pemakai perpustakaan. Tugas pokok perpustakaan adalah menyediakan, mengolah, memelihara dan mendayagunakan koleksi bahan pustaka, menyediakan sarana pemanfaatannya dan melayani pengguna yang membutuhkan informasi dan bahan bacaan. Untuk mendukung tugas pokok tersebut, perpustakaan melaksanakan fungsinya antara lain pendidikan, informatif, penelitian, dan rekreatif. Setiap perpustakaan mempunyai tujuan, organisasi, anggota, dan kegiatan yang berlainan. Oleh karena adanya perbedaan dalam tujuan, organisasi induk, anggota dan kegiatannya maka timbullah berbagai jenis

perpustakaan. Terdapat beberapa jenis perpustakaan, yaitu perpustakaan internasional, perpustakaan nasional, perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah, dan perpustakaan perguruan tinggi. Namun, secara garis besar perpustakaan dikategorikan menjadi dua yaitu umum dan khusus. Perpustakaan umum adalah lembaga layanan informasi dan bahan bacaan kepada masyarakat, oleh karena ada­ nya masyarakat umum (yang tidak dibedakan lapisan, golongan, lapangan pekerjaan, dan lain-lain) akan menggunakan dan menjadi sasaran layanan perpustakaan. Perpustakaan umum memiliki tu­ juan utama yaitu memberikan kesem­ patan bagi umum untuk membaca bahan pustaka yang dapat membantu Warta BPK

6/24/2011 4:30:47 PM

Buku Auditing

Demikian juga dengan keberadaan perpustakaan di BPK kantor pusat. Menurut Kepala Sub Bagian Perpustakaan BPK Dewi Kaniasari, perpustakaan BPK merupakan bentuk khusus yang menyediakan buku-buku terkait dengan pekerjaan lembaga ini. “Perpustakaan BPK itu sifatnya mendukung pekerjaan badan induknya. Penekanan kami lebih untuk kepentingan pemeriksa dengan subyek atau core auditing dan akuntansi. Sementara yang lain juga ada sebagai pendukung,” katanya beberapa waktu lalu. Sebagai gambaran, perpustakaan BPK berada di lantai 2 Gedung Arsip bersama dengan beberapa bagian lain. Jika dilihat sekilas, perpustakaan lembaga audit negara ini bisa dikatakan tidak terlalu besar. Ruang baca pun digabung dengan ruang penyimpanan buku. Hanya ada beberapa meja dan Warta BPK

76-77 serba serbi.indd 77

kursi bagi karyawan yang ingin membaca di perpustakaan itu. Artinya, perpustakaan BPK masih jauh dari kesan ideal bagi sebuah perpustakaan. Namun, sebagai sebuah perpustakaan khusus di sebuah perkantoran, bisa dikatakan yang terpenting adalah buku-buku yang ada di dalamnya. Apakah sudah mampu menunjang pekerjaan utama karyawannya. “Hampir 50% buku-buku yang ada di perpustakaan BPK terkait dengan auditing. Kebijakan pengadaan buku kami, bisa didasarkan atas kebutuhan dan permintaan teman-teman. Jika memang ada buku yang banyak dicari, kami juga perbanyak. Atau bisa juga edisi baru dari buku yang lama, juga buku yang benar-benar baru,” jelasnya. Keberpihakan petinggi BPK terhadap perkembangan perpustakaan sangat tinggi. Salah satunya bisa dilihat dari besarnya alokasi anggaran yang meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2007 besarnya anggaran mencapai Rp200 juta. Angka ini meningkat dari tahun ke tahun yaitu Rp600 juta (2008), Rp1,2 miliar (2009), Rp1,6 miliar (2010) dan Rp1,8 miliar pada 2011. “Penggunaan dana untuk tahun ini hampir 40% untuk pengadaan buku,” papar Dewi. Perpustakaan BPK saat ini memiliki sekitar 38.000 buku. Kunjungan per hari berkisar antara 30-40 orang dengan jumlah pengelola sebanyak

delapan orang. “Sebagian besar pe­ ngunjung atau peminjam buku perpustakaan BPK datang dari Litbang dan auditor,” ujar Dewi. Dalam pelaksanaannya, perpustakaan BPK didasarkan atas buku panduan Prosedur Operasional Standar Perpustakaan Badan Pemeriksa Keuangan RI yang diterbitkan pada 2010. Panduan ini mengatur secara lengkap dari A sampai Z terkait dengan operasional perpustakaan ini. Terkait dengan SIpuspa, Dewi menjelaskan pada dasarnya program ini sudah diaplikasikan di 33 kantor perwakilan BPK. Hanya saja, penggunaannya tergantung dari kondisi pengelola di masing-masing perwakilan. Pasalnya, sampai saat ini belum ada pengelola yang memiliki latar belakang perpustakaan. “SIpuspa bisa dipakai di seluruh Indonesia yang bisa mempermudah informasi di masing-masing perpustakaan perwakilan. Sekarang tinggal pengelolaannya apakah memiliki latar belakang ilmu perpustakaan. Sehingga kita bisa mendapatkan masukan bagi pengembangan SIpuspa,” jelasnya. Dia berharap pada tahun depan kondisi perpustakaan BPK bisa lebih representatif. Artinya, konsep perpustakaan yang ideal sudah bisa diterap­kan di BPK.

warta bpk-rianto

meningkatkan mereka ke arah kehidupan yang lebih baik, menyediakan sumber informasi yang cepat, tepat, murah bagi masyarakat. Juga membantu warga untuk mengembangkan kemampuan yang dimilikinya sehingga yang bersangkutan akan bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya. Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh instansi atau lembaga, baik pemerintah maupun swasta yang berfungsi sebagai pusat penelitian dan referensi. Juga sebagai sarana untuk memperlancar pelaksanaan tugas instansi atau lembaga yang bersangkutan. Perpustakaan khusus mempunyai tujuan untuk memberikan laya­ nan informasi demi kepentingan dan kelancaran tugas lembaga induknya karena perpustakaan khusus merupakan bagian dari suatu lembaga atau badan yang integral dari lembaga yang bersangkutan. Oleh karena itu, perpustakaan khusus mengkhususkan diri dalam mengumpulkan dan menyebarkan literatur bidang ilmu pengetahuan atau sekelompok bidang ilmu pengetahuan saja.

Ketua BPK RI Hadi Poernomo dan mantan ketua BPK Anwar Nasution foto bersama saat acara peluncuran buku. MEI 2011

77

6/24/2011 4:30:47 PM

Mengelola Uang Tanpa Stress Siapa di antara Anda yang walaupun sudah bekerja selama bertahun-tahun, tetapi merasa belum juga kaya? Kalau memang ada, pertanyaannya sekarang, kenapa itu bisa terjadi? Kenapa banyak orang yang tidak juga kaya walaupun sudah bekerja bertahun-tahun? Demikian pertanyaan awal yang dilontarkan Safir Senduk, seorang Perencana Keuangan,   saat memulai seminar Mengelola Keuangan Keluarga yang diselenggarakan oleh Unit Konsultasi, Biro SDM BPK, di Auditorium Gedung BPK, Jakarta, beberapa waktu lalu. Atas pertanyaan itu, jawabannya bisa beragam. Ada yang menjawab karena harga barang terus naik, biaya hidup tinggi, dan boros. Namun, prinsipnya adalah kalau kita merasa belum kaya padahal sudah kerja bertahuntahun-- jangan pernah menyalahkan kondisi di luar. Karena sebenarnya penyebabnya adalah kita tidak bisa mengelola keuangan dengan baik. Dalam pandangan keba­nyakan orang Indonesia, orang kaya adalah mereka memiliki take home pay yang besar. Menurut perencanaan keua­ngan definisi orang kaya adalah yang memiliki aset (harta produktif) dan  bisa hidup dari aset itu dengan cara diinvestasikan atau ditabung. Menurut Safir, jauh lebih baik jika hasil yang didapat tersebut tiga kali lebih besar dari pengeluaran bulanan. “Contoh, pengeluaran Anda Rp3 juta. Aset tersebut diputar, dan hasil yang Anda dapat dari perputaran itu, minimal Rp9 juta. Itulah yang disebut kaya,” ujar pemilik Biro Perencanaan Keuangan Safir Senduk & Rekan, ini. Persoalannya, bagaimana cara mencapai itu semua. Pertama, milikilah tujuan. Dalam hidup seseorang harus memiliki tujuan. Dengan ada tujuan membuat kita bersemangat dalam bekerja, bersemangat dalam melakukan sesuatu. “Ketika ditanya, dia mengatakan saya menjalani hidup seperti air yang mengalir. Kalau air mengalir ke utara, saya ikut ke utara, kalau air ke selatan saya ikut ke selatan. Kalau  air me­ngalir

78

78 - TIPS.indd 78

MEI 2011

menjadikan saya orang kaya, saya akan jadi orang kaya. Lalu bagaimana kalau air mengalir ke got, apakah Anda akan ikut juga. Jadi artinya, Anda harus memiliki saluran air sendiri. Dan, itulah saat­nya Anda menjadi orang yang proaktif,” paparnya. Untuk bisa proaktif menjalankan pengelolaan keuangan dengan baik, Anda harus menentukan tujuan. Safir Senduk membagi manusia dalam tiga kelompok. Dari tiga kelompok ini bisa ditentukan   tujuan keuangannya. Tiga kelompok itu adalah single, sudah menikah, dan orang yang sudah matang.

Lantas bagaimana mengelola keua­ ngan tanpa stress. Setidaknya ada tiga langkah yaitu miliki dan tetapkan sebuah sistem, atur pengeluaran, dan menabung dan investasi pengeluaran menjadi harta produktif. “Jika tiga kiat ini diingat dan dilaksanakan dalam kehidupan, mudah-mudahan hidup Anda sejahtera,” ujarnya. Dia menjelaskan yang dimaksud ‘Miliki dan Tetapkan Sebuah Sistem’ adalah, bagaimana cara atau pola yang kita gunakan dalam mengelola keua­ ngan. Juga Atur Pengeluaran Anda.

“Coba lihat pengeluaran Anda setiap bulannya, apakah memiliki banyak pos. Lalu bandingkan de­ngan pemasukan Anda. Bisa jadi Anda memiliki 15 atau 20 pos pengeluaran setiap bulannya. Sementara pemasukan Anda ha­ nya 1 atau 2 pos.  Jika pos pengeluaran Anda terlalu ba­nyak, hati-hatilah, bisa jadi Anda akan mengalami defisit.” Hindari defisit Untuk menghindari defisit, se­ tidaknya ada dua hal yang bisa dilakukan. Pertama, rencanakan pe­ngeluaran tiap bulannya. Pengeluaran dibagi tiga, yakni wajib, butuh, dan ingin. Penge­ luaran wajib adalah pengeluaran yang harus dilakukan karena jika tidak akan membawa konsekuensi finansial seper­ ti denda dan bunga. Pengeluaran butuh, adalah segala macam pengeluaran yang dapat tidak dibayarkan, tetapi tidak ada konsekuensi finansial. Hanya saja, akan menghentikan fungsi jika itu tidak dibayar (dikeluarkan). Misalnya, Anda memiliki mobil. Untuk menjalankannya diperlukan bensin. Jika tidak membeli bensin, tidak berakibat apapun secara finansial. Pengeluaran ingin, berkaitan de­ngan belanja barang yang bukan menjadi prioritas. Jadi, tidak ada risiko apapun jika tidak melakukannya. Tidak ada konsekuensi finansial, juga tidak ada fungsi yang berhenti. Kedua, kenali hal yang membuat Anda boros.  Ketiga,  investasi. Seper­ti disebutkan sebelumnya, orang disebut kaya bukan  dilihat dari besarnya income tetapi dari apakah dia memiliki harta produktif atau tidak. Harta produktif   dibagi empat yaitu investasi, bisnis, aset yang disewakan, dan barang cetakan. Produk investasi terbagi dua yakni keuangan seperti deposito, reksa dana, asuransi, dan saham. Ada dua macam cara membeli harta produktif. Yakni, dengan cara periodik, yaitu setiap bulan dipotong dari penghasilan. Yang kedua, membeli tidak secara periodic tapi sesekali. Sumber dana untuk ini adalah penghasilan di luar gaji, misalnya bonus. dr Warta BPK

6/27/2011 2:00:40 PM

BERITA DUKA BERITA DUKA Inna inna ilaihi ilaihi raji’un raji’un Inna lillahi lillahi wa wa inna

Telah Berpulang Berpulang ke Telah ke Rahmatullah: Rahmatullah:

Dr.Ir. Ir. Herman Herman Widyananda, Widyananda, SE., Dr. SE., M.Si. M.Si. (Usia: (Usia:51 51Tahun) Tahun) WakilKetua Ketua Badan Badan Pemeriksa Pemeriksa Keuangan Wakil Keuangan Republik RepublikIndonesia Indonesia

Meninggalpada padahari hariSenin, Senin,tanggal tanggal20 20 Juni Juni 2011 2011 di di Rumah Rumah Sakit WIB. Meninggal Sakit MMC, MMC, Kuningan KuninganJakarta JakartaSelatan Selatanpada padapukul pukul06.30 06.30 WIB. Jenazah telah dimakamkan di TPU Karet Bivak, pada hari Senin tanggal 20 Juni 2011. Jenazah telah dimakamkan di TPU Karet Bivak, pada hari Senin tanggal 20 Juni 2011. Kami atas nama keluarga besar Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Kami atas nama keluarga besar Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Semoga Almarhum mendapat tempat yang mulia di sisi Allah SWT, Semoga Almarhum tempat yangkekuatan mulia di dan sisi Allah SWT, iman. dan kepada keluarga yangmendapat ditinggalkan diberikan ketabahan dan kepada keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan iman. Amin. Amin.

79 - berita duka 2.indd 79

6/24/2011 4:32:17 PM