LAPORAN TEKNIS PENELITIAN TA. 2014
JUDUL PENELITIAN KAJIAN EVALUASI DAMPAK PROGRAM PNPM MANDIRI KELAUTAN DAN PERIKANAN
Tim Peneliti: Siti Hajar Suryawati Achmad Zamroni Hikmah Maharani Yulisti Radityo Pramoda Yayan Hikmayani Mei Dwi Erlina Budi Wardono Sonny Koeshendrajana Hertria Maharani Putri Rismutia Hayu Deswati Maulana Firdaus
BALAI BESAR PENELITIAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KELAUTAN DAN PERIKANAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 2014
RINGKASAN PENDAHULUAN Latar Belakang 1. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mulai tahun 2009 telah menginisiasi program pemberdayaan masyarakat melalui PNPM Mandiri Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut PNPM Mandiri KP yang terintegrasi dengan PNPM Mandiri induk di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat. Program tersebut mengacu pada tiga klaster program penanggulangan kemiskinan yang merupakan amanat Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. 2. PNPM Mandiri KP adalah program pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dan pendapatan, penumbuhan wirausaha kelautan dan perikanan serta meningkatnya kualitas lingkungan. Untuk menyempurnakan pelaksanaan program tersebut diperlukan kegiatan penelitian untuk melihat kinerja dan tercapainya tujuan program. Penelitian pendahuluan untuk melihat faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan program telah dilakukan pada tahun 2012. 3. Pada tahun 2012 pelaksanaan PNPM Mandiri-KP terdiri dari: (1) Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP), (2) Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGAR), dan (3) Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT). 4. Evaluasi Program PNPM Mandiri KP dan pelaksanaan kegiatannya sangat dibutuhkan untuk mengetahui bagaimana mengarahkan kegiatan PNPM mandiri KP agar tepat sasaran dan efektif. Hasil evaluasi tentang kinerja program PNPM Mandiri KP yang mencakup kinerja input, proses, output dan outcome akan digunakan sebagai pengetahuan yang mendukung evaluasi program secara keseluruhan pelaksanaan program. Tujuan Penelitian 1. Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan data, informasi dan pengetahuan melalui evaluasi program terhadap program PNPM Mandiri KP secara keseluruhan. 2. Secara rinci, tujuan penelitian ini adalah: (a) Menganalisis kinerja program PNPM Mandiri terkait indikator input, proses dan output; (b) Menganalisis dampak program PNPM Mandiri KP pada kelompok penerima dan non penerima program; (c) Mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor penghambat dan penunjang keberhasilan pelaksanaan program PNPM Mandiri KP; (d) Mengetahui dan menganalisa respon masyarakat (kelompok penerima dan non penerima program) terhadap pelaksanaan dan keberlanjutan PNPM Mandiri KP; dan (e) Merumuskan alternatif saran pengembangan program PNPM Mandiri KP dan pelaksanaannya yang lebih baik dimasa mendatang. 3. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan evaluasi tentang dampak dari pelaksanaan program PNPM Mandiri KP. Secara khusus, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan: (a) data dan informasi tentang program PNPM Mandiri terkait indikator input, proses dan output; (b) data dan informasi mengenai dampak program PNPM Mandiri KP pada kelompok penerima dan non penerima program; (c) data dan informasi mengenai permasalahan dan faktor-faktor penghambat dan penunjang keberhasilan pelaksanaan program PNPM Mandiri KP; (d) data dan informasi mengenai respon masyarakat (program dan non program) terhadap pelaksanaan dan keberlanjutan PNPM Mandiri KP; dan (e) rumusan rekomendasi kebijakan untuk perbaikan pelaksanaan PNPM Mandiri KP selanjutnya. METODE PENELITIAN 1. Penelitian dilaksanakan dalam beberapa tahapan sebagai berikut: 1) Penentuan lokasi survey; 2) Penentuan sampel dan responden; dan 3) Penentuan analisis dan indikator
2.
3. 4.
5.
6.
7.
8.
9.
keberhasilan. Selanjutnya survey dilakukan terhadap responden yang telah ditentukan pada lokasi terpilih. Pemilihan lokasi penelitian yaitu kabupaten-kabupaten yang terpilih ditentukan secara purposive sampling dengan pertimbangan sebagai berikut: (a) Keterwakilan wilayah Indonesia bagian barat, timur dan tengah; dan (b) Keterwakilan program-program PNPM Mandiri KP baik PUMP, PUGAR maupun PDPT. Penelitian dilaksanakan di 14 kabupaten/kota, yaitu: Kota Banda Aceh, Kota Sibolga, Pesisir Selatan, Tangerang, Sukabumi, Cirebon, Pamekasan, Banjar, Kota Bitung, Makasar, Lombok Timur, Kupang, Kota Kupang dan Kota Sorong. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan multi stage random sampling. Pada tahap pertama pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling kemudian dilanjutkan dengan simple random sampling. Metode purposive sampling yaitu penentuan responden yang dilakukan secara sengaja dengan menggunakan kriteria tertentu dalam penelitian ini sesuai dengan subyek evaluasi yaitu masyarakat penerima program bantuan PNPM Mandiri KP menurut jenis programnya. Pada tahap kedua yang menjadi target dalam pengambilan sampel adalah masyarakat yang menerima manfaat dari program PNPM Mandiri KP dengan kriteria yang telah ditentukan pada tahap pertama. Masing-masing responden diambil secara acak yaitu sekitar 5 – 10 % dari jumlah masyarakat penerima bantuan. Syarat metode simple ramdom sampling diantaranya harus tersedia sampling frame walaupun keterangan homogenitas unit elementer, pembagian dalam kelompok tidak perlu diketahui terlebih dahulu. Untuk masyarakat penerima bantuan PUGAR, yang dijadikan populasi adalah masyarakat penerima bantuan tahun 2012 saja, karena kelompok yang sama menerima juga bantuan pada tahun 2011 dengan ada penambahan kelompok dan pengurangan jumlah bantuan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari responden dan stakeholders, sedangkan data sekunder diperoleh dari instansi-instansi baik pemerintah maupun swasta yang terkait dengan penelitian. Data primer yang diperoleh responden dibatasi hanya pada kelompok penerima program di lokasi penelitian sesuai dengan program PNPM Mandiri KP yang diterima. Dan stakeholder yang memiliki kepentingan diantaranya adalah: Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala Desa, Penyuluh dan Ketua kelompok. Data sekunder diperoleh dari institusi terkait seperti: Biro Pusat Statistik Kabupaten, Pusat Data dan Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Dinas Perikanan masing-masing lokasi penelitian. Proses pengumpulan data dilakukan dengan tahapan observasi data awal dan penyusunan kuesioner dan penentuan responden. Observasi dilakukan dengan mempelajari pedoman teknis setiap program PNPM Mandiri KP dan ketersediaan data di setiap Ditjen Teknis. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran awal sebaran program di setiap lokasi penelitian sehingga akan memudahkan proses pengumpulan data di lapangan. Kuesioner yang dimaksud dalam penelitian ini adalah daftar pertanyaan yang menjadi panduan dan digunakan untuk memperoleh data primer di lapangan, tentang gambaran lengkap pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri KP di lapangan. Secara umum wawancara dilakukan pada stakeholder, masyarakat penerima program dan masyarakat bukan penerima program untuk setiap program PNPM Mandiri KP yang menjadi focus penelitian. Secara keseluruhan wawancara dilakukan pada 149 responden stakeholder, 799 responden masyarakat penerima program dan 195 responden masyarakat bukan penerima program. Analisis data difokuskan pada evaluasi kinerja mulai dari input, proses, output, dan outcome. Kinerja input adalah kegiatan dan sumberdaya/dana yang dibutuhkan agar keluaran sesuai dengan apa yang diharapkan. Kinerja proses adalah kegiatan pengelolaan input sampai menghasilkan output. Dan kinerja output adalah sesuatu yang langsung diperoleh/dicapai dari pelaksanaan kegiatan. Dari output inilah dihasilkan outcomes yang merupakan segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya suatu keluaran. Kinerja input merupakan tahapan yang harus dilakukan untuk pengusulan bantuan dalam PNPM Mandiri KP. Tahapan dalam kinerja input meliputi tahap identifikasi, seleksi,
verifikasi, dan penetapan calon KUB penerima bantuan, penyiapan dokumen dan verifikasi dokumen. 10. Kinerja proses merupakan tahapan yang terkait dengan proses turunnya bantuan terkait PNPM Mandiri Kelautan dan Perikanan. Tahapan yang harus dilalui adalah bagaimana sosialisasi, pelatihan dan pendampingan, bagaimana prosedur penyaluran, penarikan dan pemanfaatan dana BLM PUMP-PT, bagaimana pembinaan dan pengendalian, dan bagaimana evaluasi dan pelaporan sudah sesuai dengan prosedur atau tidak. 11. Kinerja output merupakan tolok ukur kinerja berdasarkan produk (barang dan jasa) yang dihasilkan dari program atau kegiatan sesuai dengan masukan yang digunakan. HASIL PENELITIAN PUMP Perikanan Tangkap Kinerja Program PUMP-PT terkait Indikator Input, Proses dan Output Kinerja Input dalam Pelaksanaan PUMP PT 1. Kinerja input dalam pelaksanaan PUMP-PT untuk tahapan identifikasi, seleksi, verifikasi, dan penetapan calon KUB penerima bantuan sudah 100 % terlaksana sesuai dengan pedoman teknis PUMP PT. Namun masih dihadapkan pada permasalahan perlunya pengawasan yang lebih dalam proses seleksi identifikasi, seleksi dan verifikasi. Pada tahapan pengusulan dan penetapan calon kelompok penerima BLM, beberapa tahapan tidak dilakukan validasi oleh tim tingkat provinsi. 2. Kinerja input dalam pelaksanaan PUMP-PT untuk tahapan Penyiapan dokumen dan verifikasi dokumen masih belum konsisten secara detil mengikuti aturan yang ada. 3. Kinerja input dalam pelaksanaan PUMP-PT untuk tahapan verifikasi dokumen calon KUB penerima bantuan pada PUMP PT sudah dilakukan oleh tim teknis. Kinerja Proses dalam Pelaksanaan PUMP PT 1. Sosialisasi PUMP PT dilakukan berjenjang mulai dari tim pusat hingga ke tim teknis kabupaten dan tingkat desa khususnya pengurus KUB. Selama sosialisasi, tenaga pendamping dalam hal ini Penyuluh Perikanan Tenaga Kontrak (PPTK) diberi informasi tentang strategi dan tujuan PUMP PT dengan tujuan agar mereka lebih mampu memfasilitasi KUB yang didampingi. 2. PPTK yang mendampingi KUB jumlahnya masih kurang serta memiliki keterbatasan dalam pengetahuan dan keterampilan. Permasalahan yang dihadapi oleh PPTK adalah insentif dan sarana prasarana serta biaya operasional yang kurang memadai termasuk jangkauan wilayah yang terlalu luas. 3. Proses pendampingan dilakukan masih pada sebatas pelaksanaan program PUMP-PT, tetapi belum maksimal pada saat setelah pelaksanaan program. Hal ini terjadi karena nelayan belum terbiasa untuk melakukan hal-hal yang bersifat administratif. Oleh karena itu, peran pendampingan perlu diintensifkan tidak hanya saat pelaksanaan program atau pencairan bantuan, tetapi berlanjut sampai setelah program PUMP-PT. 4. Pemilihan anggota yang terlibat dalam kelompok ini, disesuai dengan aturan yang sudah ada yakni semuanya adalah masyarakat nelayan yang benar-benar berprofesi sebagai nelayan dan bukan PNS. Adapun penetapan pengurus KUB, dilakukan dengan keputusan kelompok bersama dan disetujui oleh semua anggota kelompok, demi terlaksananya berbagai kegiatan yang nantinya akan dilaksanakan oleh masing-masing kelompok. 5. Kegiatan pembinaan dan pengendalian dilakukan mulai dari tingkat pusat hingga tingkat kabupaten/kota. Dalam satu tahun kegiatan tersebut dilakukan dengan melakukan kunjungan lapangan kepada KUB penerima bantuan dan pertemuan dengan semua pihak yang terlibat di dalam program ini. Kegiatan ini harus rutin dilakukan untuk meminimalisir kegagalan program atau penyalahgunaan dana BLM oleh KUB penerima dan juga tenaga
pendamping sehingga pemanfaatan dana sesuai dengan kebutuhan dan untuk mendukung usaha perikanan tangkap dari masing-masing anggota. Kinerja Output dalam Pelaksanaan PUMP PT 1. Kinerja output pelaksanaan PUMP-PT dilihat dari: penerimaan BLM, kegiatan fasilitasi penguatan kapasitas dan kelembagaan, dan penggunaan teknologi penangkapan yang dianjurkan. 2. Dana BLM PUMP-PT yang disalurkan oleh KKP melalui DJPT kepada KUB dimanfaatkan sebagai modal usaha produktif di sektor perikanan tangkap, diharapkan dapat ditumbuhkembangkan secara berkelanjutan oleh KUB sebagai modal dasar untuk dikembangkan menjadi Lembaga Keuangan Mikro. 3. BLM PUMP-PT yang ada di masing-masing KUB pada umumnya sudah disalurkan kepada anggota. Penyaluran dana BLM yang sudah diterima oleh KUB dibelanjakan sesuai dengan RUB yang sudah ditetapkan oleh kelompok. Pengelolaan BLM bervariasi antar lokasi sesuai kesepakatan dan dinamika kelompok. 4. Bantuan PUMP-PT yang dimanfaatkan oleh responden penerima tidak seluruhnya digunakan untuk pengembangan usaha, tapi ada sebagian (50%) digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Sementara itu, berdasarkan hasil pengamatan, besaran bantuan tidak dapat mencukupi kebutuhan untuk pembelian peralatan penangkapan. Kinerja Outcome dalam Pelaksanaan PUMP PT 1. Secara umum dana BLM PUMP-PT berpengaruh pada peningkatan pendapatan nelayan meskipun tidak stabil. Dinamika perjalananan KUB tidak selamanya berjalan dengan baik. Hambatan yang dihadapi diantaranya cuaca buruk, kurangnya hasil tangkapan, termasuk kesulitan BBM. Faktor cuaca merupakan hal yang tidak dapat dihindari karena cuaca tidak dapat diprediksi, terkadang gelombang / ombak yang datang secara tiba-tiba membuat kegiatan melaut tertunda/dibatalkan. 2. Distribusi pemanfaatan pendapatan penerima bantuan PUMP-PT mengalami perubahan yang signifikan. Kondisi ini dikarenakan dengan adanya dana bantuan yang diberikan, mereka dapat menabung untuk memperbesar fasilitas penangkapan yang dimiliki. Meskipun demikian terkait keberlanjutan usaha perikanan yang dilakukan oleh nelayan ini terkendala cuaca dan lain-lain, membuat nelayan sulit untuk menyisihkan atau melipatgandakan modalnya secara konsisten untuk pengembangan usaha. 3. Secara umum tingkat partisipasi tenaga kerja penerima BLM PUMP-PT menunjukkan kecenderungan penurunan. Hal ini terjadi akibat penambahan perahu yang dibelanjakan dari bantuan PUMP PT. Selain itu faktor ukuran perahu yang kecil dan jangkauan penangkapan yang tidak terlalu jauh menyebabkan kapasitas produksi tangkapan mereka juga kecil, sehingga mereka mengurangi jumlah anak buah kapal (ABK). 4. KUB yang menerima BLM PUMP-PT saat ini umumnya belum berbadan hukum. Ke depan diharapkan KUB yang ada dapat berbadan hukum. Tahap awal disarankan KUB bergabung dengan koperasi setempat jika sudah ada dan menjadi bagian dari usaha koperasi tersebut. Namun jika koperasi belum ada, maka KUB-KUB penerima bantuan bergabung membentuk lembaga keuangan mikro dengan bimbingan Dinas Kelautan dan Perikanan dan pengawasan Dinas Koperasi serta pembinaan dari lembaga perbankan. Identifikasi Permasalahan dalam Pelaksanaan PUMP-PT 1. Permasalahan utama yang terjadi selama pelaksanaan PUMP-PT adalah tingginya biaya investasi. Hal ini disebabkan oleh kondisi ekonomi kebanyakan nelayan di lokasi PUMP-PT masih rendah. Permasalahan kedua mengenai rendahnya perlindungan hukum disebabkan banyaknya pelanggaran yang menggunakan alat tangkap ilegal, perusakan jaring nelayan, dan perusakan jaring. Berdasarkan keterangan responden, pelaku perusakan ini tidak
mendapatkan sanksi tegas dan cenderung dibiarkan oleh aparat setempat. Akibat adanya pelanggaran tersebut, menyebabkan pendapatan dan hasil tangkapan mereka berkurang. 2. Kondisi tidak jauh berbeda saat ini dalam pengembangan usaha penangkapan ikan juga masih terkait dengan tingginya biaya investasi. Kondisi ini dapat dimaklumi, karena biaya untuk menyediakan sarana untuk melaut saat ini cukup tinggi. Biaya investasi ini menjadi sangat tinggi, karena kondisi perekonomian nelayan yang berpendapatan rendah dan hanya mengandalkan hidup mencari ikan sebagai mata pencaharian utama. Faktor-Faktor Penghambat dan Penunjang Keberhasilan dalam Pelaksanaan PUMP-PT Dalam pelaksanaan PUMP-PT terdapat tiga faktor yang tidak disetujui oleh responden sebagai faktor penghambat dan penunjang keberhasilan dalam pelaksanaan PUMP-PT di lokasi-lokasi penelitian yaitu: 1) Kesesuaian jenis usaha sarana usaha perikanan/atau sarana/alat bantuan lain untuk calon penerima bantuan; 2) tingkat akses dan teknologi penangkapan ikan berkorelasi positif terhadap keberhasilan pelaksanaan program PUMPPT; dan 3) kesesuaian lokasi yang dipilih untuk Program PUMP PT dengan kriteria yang ditentukan. Respon Masyarakat terhadap Pelaksanaan dan Keberlanjutan PUMP-PT 1. Respon responden terhadap pelaksanaan PUMP-PT adalah setuju terhadap pelaksanaan program PUMP-PT dari mulai penyusunan pedoman hingga kegiatan pelaporan setelah menggunakan dana bantuan. Hal ini disebabkan bahwa semua ketentuan yang disyaratkan untuk mendapatkan program bantuan harus dipenuhi tanpa terkecuali. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka sudah dapat dipastikan program Bantuan PUMP tidak akan bergulir kepada kelompok nelayan. 2. Respon masyarakat terhadap keberlanjutan program PNPM-KP adalah beragam. Namun secara umum dapat dikatakan bahwa sebagian besar responden sangat setuju terhadap adanya keuntungan yang didapatkan, tetap akan melanjutkan apabila program PUMP-PT telah selesai, dan fasilitas perikanan bertambah baik dengan adanya program PUMPPT.Sementara itu, non-penerima program PUMP-PT setuju terhadap respon bahwa PNPM tidak menganggu kerja dan masyarakat menyelesaikan konflik secara bersama-sama. Nelayan non-penerima PUMP-PT banyak yang belum paham dan belum mendapatkan manfaat dari keberadaan program tersebut. 3. Pada saat terjadi konflik, kelompok menyelesaikannya dengan cara musyawarah. Responden juga merasakan adanya perubahan jam kerja setelah mendapatkan dana bantuan. Hal ini dikarenakan adanya kemudahan untuk mendapatkan ikan, yang ditunjang dengan sarana yang lebih baik. Masyarakat yang tidak mendapatkan program belum banyak mendapatkan manfaat yang sama dengan penerima PUMP PT.Pada pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui program PUMP-PT dinilai telah memberikan dampak terhadap penguatan kelembagaan kelompok, khususnya dalam pengelolaan bantuan PUMP PT.
PUMP Perikanan Budidaya Kinerja Program PUMP-PB terkait Indikator Input, Proses dan Output Kinerja Input dalam Pelaksanaan PUMP PB 1. Kinerja input dalam pelaksanaan PUMP-PB untuk tahapan identifikasi, seleksi, verifikasi, dan penetapan calon KUB penerima bantuan sudah 100 % terlaksana sesuai dengan prosedur. Namun bagaimana pelaksanaannya masih ditemukan adanya ketidaksesuaian. Seperti KUB tidak mengetahui secara jelas tahapan dalam pengusulan penerimaan program. Kemudian adanya keterbatasan informasi dan pengetahuan dari calon penerima program terhadap persyaratan-persyaratan sebagai penerima program. Serta adanya kelompok
aspirasi menghambat proses verifikasi. Sebagai contoh untuk lokasi sukabumi dalam proses verifikasi, nama-nama Pokdakan ada yang belum terdaftar di Dinas Kelautan dan Perikanan dimana kelompok – kelompok tersebut merupakan kelompok aspirasi namun lulus seleksi. Hal ini menimbulkan dilema bagi petugas pendamping (PPTK) dan juga dinas kelautan dan perikanan setempat. 2. Kinerja input dalam pelaksanaan PUMP-PB untuk tahapan penyiapan dokumen dan verifikasi dokumen sudah sesuai dengan petujuk teknis yang ditetapkan oleh DJPB. 3. Kinerja input dalam pelaksanaan PUMP-PB untuk tahapan verifikasi dokumen calon pokdakan penerima bantuan pada PUMP PB sudah dilakukan oleh tim teknis. Kinerja Proses dalam Pelaksanaan PUMP PB 1. Sosialisasi PUMP-PB dilakukan berjenjang mulai dari tim pusat hingga ke tim teknis kabupaten dan tingkat desa khususnya pengurus pokdakan. Selama sosialisasi, tenaga pendamping dalam hal ini Penyuluh Perikanan Tenaga Kontrak (PPTK) diberi informasi tentang strategi dan tujuan PUMP-PB dengan tujuan agar mereka lebih mampu memfasilitasi pokdakan yang didampingi. 2. PPTK yang mendampingi pokdakan jumlahnya masih kurang serta memiliki keterbatasan dalam pengetahuan dan keterampilan. Permasalahan yang dihadapi oleh PPTK adalah insentif dan sarana prasarana serta biaya operasional yang kurang memadai termasuk jangkauan wilayah yang terlalu luas. 3. Proses pendampingan dilakukan masih pada sebatas pelaksanaan program PUMP-PB, tetapi belum maksimal pada saat setelah pelaksanaan program. Hal ini berimplikasi pada monitoring pemanfaatan dana bantuan setelah program selesai. Oleh karena itu, peran pendampingan perlu diintensifkan tidak hanya saat pelaksanaan program atau pencairan bantuan, tetapi berlanjut sampai setelah program PUMP-PB. 4. Prosedur penyaluran dana BLM PUMP-PB sudah sesuai dengan pedoman teknis dengan pelaksanaan yang baik. Pokdakan membelanjakan bantuan berdasarkan kebutuhan usaha budidaya. Pembelian bahan dalam bentuk input produksi yaitu bibit/benih, vitamin, pakan, longline, keramba, dan saprokan. Dalam penyaluran bantuan ini, pembelanjaan dilakukan oleh pokdakan dan memberikan bukti pembelian berupa kwitansi, faktur, nota atau bukti pembelian lainnya dan pembayaran ke pokdakan dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS). 5. Prosedur penarikan dana BLM PUMP-PB sesuai dengan pedoman teknis yaitu pengecekan rekening oleh poklahsar setelah terbit SP2D dan penarikan dana sesuai dengan kebutuhan poklahsar dan kesepakatan tim teknis dan tim pendamping. Responden menyatakan bahwa tahap ini sudah sesuai dengan pedoman teknis namun dalam pelaksanaannya seringkali terlambat turunnya. Hal ini menjadi keluhan pokdakan karena ketika mereka membutuhkan input produksi, dana belum turun. 6. Untuk pemanfaatan dana BLM program PUMP PB yang tidak sesuai atau terjadi perubahan dari RUB yang telah dibuat maka harus dibuat juga Berita Acara Perubahan RUB seperti tercantum pada pedoman teknis PUMP PB. Namun demikian dijumpai di Kabupaten Pesisir Selatan, dana bantuan dimanfaatkan untuk perbaikan rumah atau pembelian barang elektronik seperti tv dan kulkas. 7. Kegiatan pembinaan dan pengendalian dilakukan mulai dari tingkat pusat hingga tingkat kabupaten/kota. Pembinaan tingkat pusat dilakukan dalam bentuk konsolidasi dan kunjungan lapang, pembinaan tingkat provinsi telah dilakukan dalam bentuk evaluasi dan pelaporan serta kunjungan lapang ke kabupaten/kota berdasarkan lokasi yang telah ditentukan. Apabila terjadi permasalahan, maka pengendalian dilakukan oleh tim teknis dan tim pembina. Pembinaan di tingkat kabupaten dilakukan dalam bentuk penyuluhan dan pendampingan (pertemuan bulanan) dengan pokdakan. Kinerja Output dalam Pelaksanaan PUMP PB 1. Kinerja output pelaksanaan PUMP-PB untuk target jumlah penerima BLM sudah tercapai 100%, meskipun dari sisi target penerima bantuan belum seluruhnya tepat sasaran. Hal ini
2.
3.
4.
5.
disebabkan karena adanya kelompok – kelompok aspirasi yang mendapatkan bantuan sementara kelompok tersebut belum terdaftar di dinas kelautan dan perikanan. Sementara kelompok yang sudah ada sejak lama berdiri dan terdaftar di dinas kelautan dan perikanan ada yang tidak mendapatkan bantuan PUMP PB tersebut. Namun demikian, kelompok aspirasi penerima bantuan tersebut juga sudah melakukan kegiatan budidaya sejak lama namun tidak membentu kelompok usaha bersama. Dari sisi ketepatan waktu penyaluran bantuan di beberapa lokasi penelitian (Sukabumi) sudah sesuai dengan waktu dan musim tanam yang di lakukan oleh pokdakan, namun ada juga di beberapa lokasi penelitian yang belum sesuai (seperti Lombok Timur). Dari sisi kelembagaan, kegiatan fasilitasi penguatan kapasitas dan kelembagaan berupa pelatihan dan pendampingan pada kelompok/pihak penerima program sudah dilakukan pendamping maupun penyuluh dan difasilitasi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan setempat. Dana BLM PUMP-PB yang disalurkan oleh KKP melalui DJPB kepada pokdakan dimanfaatkan sebagai modal usaha produktif di sektor perikanan budidaya, diharapkan dapat ditumbuhkembangkan secara berkelanjutan oleh pokdakan sebagai modal dasar untuk dikembangkan menjadi Lembaga Keuangan Mikro. Sarana dan prasarana yang diberikan sudah sesuai dengan kebutuhan pokdakan. BLM PUMP-PB yang ada di masing-masing pokdakan pada umumnya sudah disalurkan kepada anggota. Penyaluran dana BLM yang sudah diterima oleh pokdakan dibelanjakan sesuai dengan RUB yang sudah ditetapkan oleh kelompok. Pengelolaan BLM bervariasi antar lokasi sesuai kesepakatan dan dinamika kelompok. Pemanfaatan dana bantuan PUMP-PB ada yang dimanfaatkan oleh responden penerima seluruhnya digunakan untuk pengembangan usaha (kasus di Lombok Timur). Pemanfaatan untuk pengembangan usaha dalam hal pengadaaan input produksi (bibit, benih, pakan, vitamin, saprokan, perbaikan konstruksi lahan). Pelaksanaan yang dari tahap ini tergolong baik, sesuai dengan yang ada di lapang. Namun ada juga yang belum menfaatkan sepenuhnya untuk pengembangan usaha, seperti yang terjadi di Pesisir Selatan.
Kinerja Outcome dalam Pelaksanaan PUMP PB 1. Secara umum dampak PUMP-PB terhadap peningkatan produksi terlihat positif mengalami kenaikan produksi. Hal ini terlihat dari produksi sebelum dan sesudah adanya program PUMP-PB pada lokasi-lokasi yang telah di survei. Peningkatan produksi penerima program PUMP PB ini lebih banyak disebabkan adanya penambahan unit kolam atau tambak yang diusahakan. Dari sisi produktivitas per unit relatif tidak megalami peningkatan yang signifikan. Kecenderungan harga ikan mengalami kenaikan setelah adanya program PUMP PB pada untuk semua komoditas yang diusahakan pembudidaya pada seluruh lokasi penelitian, hal ini disebabkan karena biaya operasional juga mengalami peningkatan. Sementara untuk non penerima PUMP-PB rata-rata tidak mengalami kenaikan produktivitas. 2. Secara umum tingkat partisipasi penyerapan tenaga kerja penerima dana BLM PUMP-PB pada kegiatan usaha budidaya terlihat ada peningkatan penyerapan tenaga kerja pembudidaya pada 12 lokasi penelitian sebelum dan sesudah adanya program yang cukup signifikan. 3. Pemanfaatan dana BLM PUMP-PB tidak hanya sekedar membantu pembiayaan usaha budidaya tetapi dapat juga digunakan untuk perluasan skala usaha maupun pengembangan teknologi baru. Misalnya adanya penambahan unit usaha pada kelompok pembudidaya, yang pada awalnya mengusahakan 2 kolam bertambah lebih dari 4 kolam. 4. Pokdakan yang menerima BLM PUMP-PB saat ini umumnya belum berbadan hukum. Ke depan diharapkan pokdakan yang ada dapat berbadan hukum. Tahap awal disarankan Pokdakan bergabung dengan koperasi setempat jika sudah ada dan menjadi bagian dari usaha koperasi tersebut. Namun jika koperasi belum ada, maka pokdakan-pokdakan penerima bantuan bergabung membentuk lembaga keuangan mikro dengan bimbingan Dinas Kelautan dan Perikanan dan pengawasan Dinas Koperasi serta pembinaan dari lembaga perbankan.
Identifikasi Permasalahan dalam Pelaksanaan PUMP-PB 1. Secara umum permasalahan yang dihadapi pembudidaya dalam pelaksanaan PUMP-PB pada masing-masing lokasi penelitian bervariasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teridentifikasi 3 (tiga) permasalahan utama yang teridenifikasi dalam pelaksanaan PUMPPB adalah tingginya biaya investasi, harga pakan yang tinggi dan kurangnya informasi pasar. 2. Biaya investasi terutama diperlukan pada tahap awal usaha budidaya. Jika usaha budidaya tidak ditekuni dengan sungguh-sungguh, tingkat keberhasilannyapun relatif sangat kecil peluangnya. Untuk itu, PUMP budidaya ini sangatlah tidak tepat untuk pemula atau baru mau memulai usaha karena adanya PUMP. Selayaknya yang mendapatkan dana PUMP-PB adalah pembuidaya yang sudah memiliki lahan dan berusaha dalam bidang budidaya minimal 2 tahun, atau paling tidak sudah mengetahui cara-cara budidaya ikan meskipun teknologinya masih sederhana. 3. Permasalahan pakan merupakan permasalahan yang banyak dialami oleh pembudidaya. Pakan selain sebagai salah satu faktor yang dapat meningkatkan produktifitas ikan, juga merupakan satu komponen terbesar dalam biaya produksi. Dapat mencapai 60% dari keseluruhan biaya produksi. 4. Informasi pasar yang kurang juga merupakan permasalahan yang banyak ditemui pembudidaya. Hal tersebut menjadi kendala dalam hal pemasaran, karena dengan terbatasnya akses informasi pasar mengakibatkan rendahnya orientasi pasar dan lemahnya daya saing usaha. Miskinnya informasi mengenai pasar tersebut, menjadikan pembudidaya tidak dapat mengarahkan pengembangan usahanya secara jelas dan fokus, sehingga jalannya lambat kalau tidak dikatakan stagnan. Faktor-Faktor Penghambat dan Penunjang Keberhasilan dalam Pelaksanaan PUMP-PB 1. Dalam pelaksanaan PUMP-PB terdapat empat faktor yang disetujui oleh responden sebagai faktor penghambat dan penunjang keberhasilan dalam pelaksanaan PUMP-PB di lokasilokasi penelitian dengan persentase lebih dari 90% yaitu: 1) Kesesuaian jenis usaha sarana usaha perikanan/atau sarana/alat bantuan lain untuk calon penerima bantuan berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan program PUMP PB; 2) Lokasi yang dipilih untuk Program PUMP PB sudah tepat sesuai dengan kriteria yang ditentukan; 3) Calon penerima bantuan PUMP PB sudah dipilih secara tepat dengan kelompok yang membutuhkan; dan 4) Tingkat akses dan teknologi penangkapan ikan berkorelasi positif terhadap keberhasilan pelaksanaan program PUMP-PB. 2. Faktor internal juga cukup berpengaruh dalam pelaksanaan PUMP-PB seperti umur calon penerima BLM dan tingkat pendidikan yang tinggi termasuk keterampilan usaha dan pengalaman usaha yang lebih lama. Respon Masyarakat terhadap Pelaksanaan dan Keberlanjutan PUMP-PB 1. Respon responden terhadap pelaksanaan PUMP-PB yang disetujui oleh lebih dari 90% responden di lokasi-lokasi penelitian adalah: (1) pemanfaatan BLM digunakan untuk pengembangan usaha perikanan; (2) penyusunan RUB telah melibakan seluruh anggota kelompok dan Identifikasi, seleksi, veerifikasi; dan (3) calon kelompok penerima BLM sesuai dan tepat sasaran. 2. Respon masyarakat terhadap keberlanjutan program PNPM-KP adalah beragam. Namun secara umum dapat dikatakan bahwa sebagian besar responden sangat setuju terhadap adanya keuntungan yang didapatkan, tetap akan melanjutkan apabila program PUMP-PB telah selesai.
PUMP Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Kinerja Program PUMP-P2HP terkait Indikator Input, Proses dan Output Kinerja Input dalam Pelaksanaan PUMP P2HP 1. Hasil evaluasi kinerja input dalam pelaksanaan PUMP-P2HP 100% sesuai dengan yang sudah tercantum dalam pedoman teknis. Namun dalam pelaksanaannya masih ada beberapa hal yang dianggap masih belum sesuai dengan yang dilakukan. Beberapa hal yang masih dianggap kurang memuaskan yaitu: (a) Hampir di seluruh lokasi program PUMP P2HP anggota dari poklahsar penerima BLM merupakan pekerja dari usaha yang dimiliki oleh ketua poklahsar; (b) pemilihan poklahsar calon penerima terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan kriteria di petunjuk teknis; (c) tidak tersedia tenaga pendamping yang khusus sehingga kegiatan verifikasi agak terhambat. 2. Penerima BLM PUMP-P2HP sudah memenuhi kriteria umum calon kelompok penerima yang ditetapkan ditjen teknis yaitu Kelompok usaha mikro, pengurus dan anggota bukan PNS /perangkat desa, berada dalam satu desa, terdaftar di dinas perikanan kabupaten serta setiap anggota tidak boleh menerima lebih dari satu BLM. 3. Pelaksanaan kegiatan dalam mengidentifikasi kriteria khusus calon penerima bantuan PUMP beberapa diantara responden menyatakan masih belum puas dengan memberikan penilaian sedang sebanyak 80% responden. Kriteria Khusus calon penerima bantuan yaitu memiliki profil usaha, kepengurusan aktif, terdaftar dan mau di bina oleh dinas, hanya boleh mengusulkan satu jenis menu usaha, hanya berhak satu paket menu. Dari pelaksanaan yang telah dilakukan beberapa kelompok yang terbentuk dan mendapat bantuan tersebut kepengurusan nya tidak aktif. Dari hasil evaluasi di lokasi bahkan anggota kelompok merupakan pekerja dari kegiatan usaha yang dilakukan. Kinerja Proses dalam Pelaksanaan PUMP P2HP 1. Hampir di seluruh lokasi penelitian kinerja proses terkait dengan sosialisasi pelatihan serta pendampingan sudah dilakukan dengan cukup baik. Sosialisasi dilakukan secara rutin melalui pertemuan dan surat pemberitahuan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, tenaga pendamping dan masyarakat setempat. Peran tenaga pendamping terutama yang berdomisil di lokasi sangatlah bermanfaat. Pendamping berperan dalam mendampingi dan membantu setiap poklahsar mulai dari penyusunan RUB, koreksi, pencairan hingga pemanfaatan dana BLM. 2. Prosedur, penyaluran, penarikan dan pemanfaatan dana bantuan sudah berjalan dengan baik. Proses pemanfaatan dana semua bukti transaksi pembelanjaan dibukukan dengan rapi dan dimasukkan dalam berkas administrasi pengajuan BLM, sehingga saat dilakukan monitoring dan evaluasi baik dari pemerintah pusat maupun daerah dapat dipertanggung jawabkan dengan baik. 3. Tahapan evaluasi dan pelaporan telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis, Kegiatan dilakukan melalui monitoring dan evaluasi program ini dlakukan secara rutin baik oleh tim Pokja maupun tim pembina dan tim teknis baik melalui kunjungan lapang maupun melalui pertemuan. Pembuatan laporan dari tiap-tiap poklahsar penerima bantuan dilakukan secara rutin dan didokumentasikan dengan baik. Laporan yang dibuat secara bulanan, triwulan, semesteran dan akhir tahun terdiri atas : laporan perkembangan usaha, laporan pemanfaatan sarana dan prasarana yang dibelanjakan dari dana BLM, serta laporan permasalahan usaha. 4. Kegiatan pembinaan dan pengendalian selama kegiatan berlangsung menunjukkan bahwa yang dilakukan oleh setiap lokasi telah cukup efektif. Sebaliknya kegiatan pembinaan dan pengendalian yang dilakukan oleh tingkat pusat dan provinsi masih kurang efektif dilakukan.
Kinerja Output dalam Pelaksanaan PUMP P2HP 1. Kinerja output terkait dengan keberlanjutan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan telah sesuai dengan yang diharapkan karena usaha pengolahan yang dijalankan oleh kelompok secara umum telah berhasil lebih baik dinilai dari peningkatan produksi hasil olahan, serta jangkauan wilayah pemasaran. 2. Kinerja output pelaksanaan PUMP-P2HP untuk target jumlah penerima BLM sudah tercapai 100%. Namun jumlah penerima dinilai masih kurang baik karena menimbulkan kecemburuan bagi yang belum memperoleh bantuan. 3. Kinerja output dari sisi target penerima bantuan belum seluruhnya tepat sasaran. Hal ini disebabkan karena adanya kelompok – kelompok aspirasi yang mendapatkan bantuan sementara kelompok tersebut belum terdaftar di dinas kelautan dan perikanan. 4. Dari sisi ketepatan waktu penyaluran bantuan di beberapa lokasi penelitian sudah sesuai dengan waktu dan musim tanam yang di lakukan oleh pokdakan, namun ada juga di beberapa lokasi penelitian yang belum sesuai. 5. Dana BLM PUMP-P2HP yang disalurkan oleh KKP melalui DJ-P2HP kepada poklahsar dimanfaatkan sebagai modal usaha produktif di usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, diharapkan dapat ditumbuhkembangkan secara berkelanjutan oleh poklahsar sebagai modal dasar untuk dikembangkan menjadi Lembaga Keuangan Mikro. 6. Sarana dan prasarana yang diberikan sudah sesuai dengan kebutuhan poklahsar, yang dibelanjakan sesuai dengan RUB yang sudah ditetapkan oleh kelompok. Dana bantuan program sebagain besar digunakan untuk pengembangan usaha, sehingga sedikit sekali yang dialokasikan untuk kegiatan non usaha. Setiap poklahsar merasakan dampak yang positif karena mereka bisa memiliki peralatan yang menunjang kegiatan usaha. Kinerja Outcome dalam Pelaksanaan PUMP P2HP 1. Secara umum dana PUMP-P2HP berpengaruh pada produksi pengolahan produk ikan meskipun dalam skala sangat kecil. Hal ini terlihat dari peningkatan produksi setiap siklus usaha yang bervariasi menurut jenis olahan dan lokasi. 2. Tingkat partisipasi poklahsar penerima bantuan ada yang masih rendah dengan tidak melakukan usaha pengolahan ikan. Hal ini dibuktikan dengan tidak digunakannya alat yang berasal dari bantuan program. Kondisi ini disebabkan identifikasi awal yang dilakukan oleh pendamping dan Dinas belum dilakukan secara optimal dan pendampingan kepada poklahsar penerima bantuan tidak kontinyu (terbatas sampai bantuan tersalurkan). 3. Pelaksanaan program PUMP-P2HP belum efektif meningkatkan pendapatan poklahsar secara berkelanjutan. Sifat produksi yang hanya berdasarkan pesanan (tidak kontinu) menyebabkan pendapatan pun tidak pasti, sehingga kegiatan poklahsar biasanya sebagai pekerjaan sampingan dan bukan merupakan pekerjaan pokok. 4. Penggunaan tenaga kerja dalam unit usaha pengolahan produk ikan bervariasi. Usaha pengolahan produk perikanan tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan apabila dilihat dari penggunaan tenaga kerja. Dengan pemilikan modal yang sangat terbatas, maka tenaga kerja berasal dari anggota keluarga, dan pemilik atau pengelola industri biasanya kepala rumah tangga itu sendiri atau anggota keluarganya. Identifikasi Permasalahan dalam Pelaksanaan PUMP-P2HP 1. Pada setiap lokasi penerima program PUMP-P2HP selalu ditemukan permasalahan yang berbeda-beda karakteristiknya. 2. Permasalahan utama yang teridentifikasi adalah tingginya biaya investasi, kelangsungan bahan baku, rendahnya kerjasama antar proyek, rendahnya peluang pasar, kurangnya pendampingan fasilitator dan kurangnya informasi pasar. Faktor-Faktor Penghambat dan Penunjang Keberhasilan dalam Pelaksanaan PUMP-P2HP 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penyaluran BLM PUMP-P2HP di 9 lokasi penelitian diantaranya adalah: ketepatan pemilihan lokasi dan calon poklahsar, ketepatan
waktu penyaluran, kesesuaian peralatan yang diberikan, jumlah alat olah dan skala produksi serta keterampilan usaha. Sedangkan faktor yang tidak terlalu mempengaruhi diantaranya adalah : umur calon penerima BLM, tingkat pendidikan dasar dan lamanya pengalaman usaha yang dimiliki. 4. Faktor yang dapat menunjang tersebut berasal dari internal pengolah yaitu keterampilan dalam mengolah produk perikanan. Jika penerima bantuan memiliki keterampilan dalam mengolah dan mengembangkan usaha maka BLM yang diberikan bisa menunjang peningkatan produksi dan usaha sehingga bantuan yang diberikan terlihat hasilnya.Faktor penunjang lainnya yaitu kesesuaian alat pengolah yang diterima sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan jumlah produksi olahan yang dihasilkan. Selain itu jumlah alat olahan yang diterima sesuai skala produksinya juga bisa mendukung keberhasilan usaha dari para poklahsar sehingga bisa terlihat keberhasilan program tersebut. 5. Sementara itu terdapat juga beberapa faktor yang jika tidak dilakukan sesuai ketentuan justru akan menjadi penghambat dalam mencapai keberhasilan tujuan PUMP P2HP. Faktor yang dimaksud yaitu ketepatan lokasi dan poklahsar calon penerima BLM, dimana jika point ini tidak dilakukan mengikuti syarat atau ketentuan yang sudah diatur dalam Pedoman Teknis PUMP P2HP. Respon Masyarakat terhadap Pelaksanaan dan Keberlanjutan PUMP-P2HP 1. Respon masyarakat terhadap pelaksanaan dan keberlanjutan PUMP-P2HP dilihat dari pemilihan poklahsar calon penerima BLM masih dirasa kurang tepat dan kurang sesuai. Mulai dari skala usaha yang dipilih bukan skala mikro dan anggota kelompok bukan pengolah tapi hanya tenaga kerja saja. 2. Pemanfaatan BLM untuk mendukung usaha perikanan semua responden di semua lokasi 100 % menyatakan setuju dan melakukannya sesuai dengan usulan yang dimasukkan di RUB. Dalam hal pelaporan tiap poklahsar penerima bantuan juga rutin membuat laporan penggunaan alat, perkembangan produksi dan peningkatan pendapatan setiap bulan atau setiap waktu produksi. 3. Respon masyarakat terhadap pelaksanaan PUMP P2HP maka dilakukan juga evaluasi mengenai keberlanjutan PUMP P2HP selanjutnya. Untuk penilaian aspek ini responden terdiri atas poklahsar penerima dan non penerima BLM PUMP. Aspek yang dinilai responnya diantaranya yaitu : perubahan jam kerja, peningkatan pendapatan, peralihan jenis pekerjaan, manfaat yang ditimbulkan, perbaikan fasilitas perikanan dan peluang konflik yang bisa terjadi. Hasil dari penilaian respon ini bisa dijadikan masukan masih perlu atau tidak program PUMP-P2HP dilanjutkan. 4. Secara umum bantuan PUMP P2HP yang diberikan kepada poklahsar penerima BLM memberikan dampak positif berupa perbaikan atau penambahan alat-alat pengolah sehingga bisa meningkatkan produksi secara kontinu dan akhirnya terjadi peningkatan pendapatan. Sedangkan bagi masyarakat non penerima BLM manfaat juga dirasakan dengan adanya program PUMP ini. Manfaat tersebut diantaranya terciptanya lapangan kerja baru karena adanya peningkatan produksi dan juga terserapnya tenaga-tenaga kerja baru.
PUGAR Kinerja Program PUGAR terkait Indikator Input, Proses dan Output Kinerja Input dalam Pelaksanaan PUGAR 1. Kinerja input dalam pelaksanaan PUGAR untuk tahapan identifikasi, seleksi, verifikasi, dan penetapan calon KUGAR penerima bantuan sudah 100 % terlaksana sesuai dengan pedoman teknis PUGAR, yang berbeda hanya tingkat pelaksanaannya di lokasi-lokasi penelitian. 2. Kinerja input dalam pelaksanaan PUGAR untuk tahapan penyiapan dokumen dan verifikasi dokumen sudah mengikuti aturan yang ada.
3. Kinerja input dalam pelaksanaan PUGAR untuk tahapan verifikasi dokumen calon KUGAR penerima bantuan sudah dilakukan oleh tim teknis. Kinerja Proses dalam Pelaksanaan PUGAR 1. Dalam upaya menjaga kesinambungan dan keberhasilan pelaksanaan PUGAR, tim pusat melakukan pembinaan terhadap sumberdaya manusia melalui sosialisasi, pelatihan dan pendampingan PUGAR di semua lokasi penerima bantuan. 2. Kegiatan pelatihan untuk pelaksanaan program PUGAR sangat penting. Demikian pula halnya dengan pemilihan tenaga pendamping yang berkualitas dan mau bekerja sama dengan kelompok di lapangan sehingga diharapkan dapat berperan sesuai dengan pedoman teknis. 3. Kegiatan pembinaan dilakukan oleh tim pusat yang berkoordinasi dengan tim teknis di propinsi dan kabupaten/kota secara berjenjang mulai dari tingkat pusat, propinsi sampai tingkat kabupaten/kota. Pembinaan pelaksanaan PUGAR oleh tim Pembina propinsi dilakukan melalui konsolidasi dan kunjungan lapang. Pembinaan tingkat propinsi dilakukan oleh unit kerja Dinas Kelautan dan Perikanan sesuai bidang tugasnya melalui kegiatan pemantauan evaluasi dan pelaporan serta kunjungan lapang ke kabupaten/kota, antara lain: a) Menjamin penyampaian RUB dan dokumen lainnya tepat waktu dan melakukan pemantauan evaluasi dan pelaporan yang disampaikan ke Pokja; dan b) Melalui pertemuan dan kunjungan lapang ke kab/kota untuk menyelesaikan permasalahan. Kemudian pembinaan tingkat kabupaten/kota dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, penyelesaian dan penyampaian RUB, pendampingan, pemantauan dan pelaporan, serta kunjungan lapang. 4. Kesesuaian dan pelaksanaan evaluasi awal, pelaksanaan dan akhir dilaksanakan di semua lokasi penelitian. Namun tidak demikian pada evaluasi kinerja pelaksanaan, manfaat dampak dan keberlanjutan kegiatan identifikasi berbagai kelemahan dan permasalahan yang terjadi. Kinerja Output dalam Pelaksanaan PUGAR 1. Kinerja output pelaksanaan PUGAR dilihat dari: penerimaan BLM, kegiatan fasilitasi penguatan kapasitas dan kelembagaan, dan keberlanjutan usaha penerima bantuan. 2. Dana BLM PUGAR yang disalurkan oleh KKP melalui DJ-KP3K kepada KUGAR dimanfaatkan sebagai modal usaha produktif di usaha pegaraman, diharapkan dapat ditumbuhkembangkan secara berkelanjutan oleh KUGAR sebagai modal dasar untuk dikembangkan menjadi Lembaga Keuangan Mikro. 3. BLM PUGAR yang ada di masing-masing KUGAR pada umumnya sudah disalurkan kepada anggota yang selanjutnya dibelanjakan sesuai dengan RUB yang sudah ditetapkan oleh kelompok. Pengelolaan BLM bervariasi antar lokasi sesuai kesepakatan dan dinamika kelompok. Kinerja Outcome dalam Pelaksanaan PUGAR 1. Secara umum dana PUGAR berpengaruh pada produksi petani garam meskipun dalam skala yang kecil. Hal tersebut terlihat dari peningkatan produksi dalam setiap musim nya yang diikuti dengan peningkatan harga jual dan biaya operasional. 2. Secara umum dana PUGAR berpengaruh pada pendapatan petani garam meskipun dalam skala yang kecil. Hal ini mengindikasikan adanya kegiatan ektensifikasi lahan tambak garam dan kegiatan intensifikasi lahan tambak garam melalui sentuhan teknologi, normalisasi saluran/meminimalkan pendangkalan saluran air laut ke lahan tambak garam, selain itu juga adanya BLM PUGAR melalui memberian pompa air sangat membantu dalam keberlanjutan ketersediaan air laut sebagai bahan baku pembuatan garam. 3. Secara umum tingkat partisipasi tenaga kerja penerima dana BLM PUGAR pada kegiatan usaha pegaraman tidak mengalami perubahan. Hal ini mengindikasikan bahwa petani garam tidak banyak menambah curahan waktu kerja pada kegiatan usaha pegaraman.
Identifikasi Permasalahan dalam Pelaksanaan PUGAR 1. Permasalahan yang dihadapi oleh petani garam dibedakan ketika pelaksanaan program dan setelah pelaksanaan program. Permasalahan utama yang dihadapi petani garam ketika pelaksanaan program adalah tingginya biaya investasi dan lemahnya informasi pasar. Permasalahan utama yang dihadapi petani garam setelah program dilaksanakan adalah rendahnya harga produk dan ketersediaan modal yang rendah. 2. Harga garam yang masih rendah terjadi karena sekali penetapan harga oleh pemerintah hanya mengatur kualitas garam KW1 dan KW2, sedangkan KW3 tidak diatur, padahal KW3 diproduksi oleh petambak garam dengan jumlah produksi yang cukup besar. Selain itu, selama ini harga garam diinformasikan dan ditentukan oleh tengkulak. Sementara terkait dengan permasalahan modal, ada keterikatan antara petambak dengan pedagang pengumpul. Hal inilah yang mengakibatkan petambak garam tidak bisa melakukan akses pemasaran langsung kepada perusahaan, harus melalui pedagang pengumpul. Faktor-Faktor Penghambat dan Penunjang Keberhasilan dalam Pelaksanaan PUGAR 1. Dalam pelaksanaan PUGAR terdapat empat faktor yang disetujui oleh responden sebagai faktor penghambat dan penunjang keberhasilan dalam pelaksanaan PUMP-PB di lokasilokasi penelitian dengan persentase lebih dari 80% yaitu: 1) Ketepatan waktu penyaluran bantuan BLM berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan program PUGAR; 2) Jumlah peralatan usaha pegaraman dan status usaha pegaraman), menjadi penentu keberhasilan pelaksanaan program PUGAR; 3) Keterampilan usaha berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan program PUGAR; dan 4) Calon penerima bantuan PUGAR sudah dipilih secara tepat dengan kelompok yang membutuhkan. Respon Masyarakat terhadap Pelaksanaan dan Keberlanjutan PUGAR 1. Respon responden terhadap pelaksanaan PUMP-PB yang disetujui oleh lebih dari 90% responden di lokasi-lokasi penelitian adalah: (1) pemanfaatan BLM digunakan untuk pengembangan usaha perikanan; (2) penyusunan RUB telah melibakan seluruh anggota kelompok dan Identifikasi, seleksi, veerifikasi; dan (3) calon kelompok penerima BLM sesuai dan tepat sasaran. 2. Respon masyarakat terhadap keberlanjutan program PNPM-KP adalah beragam. Namun secara umum dapat dikatakan bahwa sebagian besar responden sangat setuju terhadap adanya keuntungan yang didapatkan, tetap akan melanjutkan apabila program PUGAR telah selesai.
Pengembangan Desa Pesisir Tangguh Kinerja Program PDPT terkait Indikator Input, Proses dan Output Kinerja Input dalam Pelaksanaan PDPT 1. Sumber utama fasilitas untuk tenaga pendamping adalah pedoman umum, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. 2. Sosialisasi program PDPT dilakukan berkenjang mulai dari tim pusat hingga ke tim kabupaten dan tingkat desa, khususnya pengurus KMP. Selama sosialisasi tenaga pendamping diberi informasi tentang strategi dan tujuan PDPT agar mereka mampu memfasilitasi KMP yang didampingi. 3. Desa Pesisir yang menjadi sasaran PDPT dengan kriteria, sebagai berikut: berada diluar catchment area PPI; mempunyai kondisi lingkungan permukiman kumuh; kondisi penduduk relatif miskin; terjadi degradasi lingkungan pesisir; tingkat pelayanan dasar rendah; rawan bencana dan perubahan iklim; dan mendukung prioritas Rencana Strategis KKP. 4. PDPT merupakan aksi yang menitikberatkan pada coastal village community dimana partisipasi komunitas desa pesisir sangat menentukan keberhasilan dan keberlanjutan
5.
program ini. Namun demikian, peran pemerintah (pusat maupun daerah) sebagai fasilitator tidak dapat diabaikan sebagai faktor pendorong untuk mewujudkan desa pesisir yang tangguh. Kemampuan tenaga pendamping terus ditingkatkan dengan diberikan pelatihan. Namun pelatihan mengenai tata cara untuk membantu penyusunan Rencana Pengembangan Desa justru tidak diberikan. Sementara untuk memahami penyusunan rencana pengembangan desa dan membantu masyarakat dalam penyusunan rencana pengembangan desa melalui pedoman pelaksanaan PDPT yang ada dan dari sosialisasi dari pihak pusat.
Kinerja Proses dalam Pelaksanaan PDPT 1. Sosialisasi PDPT dilakukan berjenjang mulai dari tim pusat (tim koordinasi dan Pokja PDPT), tim propinsi hingga ke tim teknis kabupaten dan tingkat desa khususnya Tim Pemberdayaan Desa dan pengurus KMP. Selama sosialisasi, tenaga pendamping diberi informasi tentang strategi dan tujuan PDPT dengan tujuan agar mereka lebih mampu memfasilitasi KMP yang didampingi. 2. Tenaga Pendamping sebanyak 4 orang yang terdiri dari 1 orang Koordinator di tiap kabupaten/kota dan 3 orang Tenaga Pendamping yang bertugas di tiga desa. Tenaga pendamping melakukan kegiatan pendampingan KMP dari mulai pembentukan kelompok, penyusunan proposal, rencana kerja dan rencana detail kelompok. 3. Penyaluran dan Pelaksanaan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dilakukan setelah Proposal RKK beserta kelengkapan dokumen administrasi telah lolos verifikasi ditetapkan oleh kepala dinas kabupaten/kota. Dalam pelaksanaan BLM oleh KMP dengan didampingi Tenaga Pendamping dan Tim Pemberdayaan Desa, agar kegiatan tersebut sesuai dengan perencanaan, output dan target. 4. Pelaksanaan kegiatan PDPT tidak hanya dibiayai dari dana BLM PDPT, tetapi juga didukung oleh swadaya masyarakat (non-BLM PDPT) baik dalam bentuk sumbangan tenaga, tanah maupun tanaman. Dengan adanya swadaya masyarakat maka pelaksanaan fokus kegiatan PDPT lebih maksimal. 5. Pelaksanaan PDPT juga sudah melibatkan perempuan sebagai bagian dari kelompok dan tim motivator desa. 6. Kegiatan pembinaan dan pengendalian dilakukan melalui pelaporan hasil verifikasi awal RUB dan kelengkapan administrasi, menyampaikan rencana kerja operasional selama masa kontrak, melakukan monev bersama, menyiapkan laporan bulanan, menyiapkan laporan triwulan, menyiapkan laporan semester, menyiapkan laporan tahunan, melaporkan hasil pendampingan. Kinerja Output dalam Pelaksanaan PDPT Kinerja output terkait dengan pelaksanaan program PDPT adalah terlaksananya pembangunan infrastruktur oleh masing – masing KMP. Hal ini bermanfaat bagi masyarakat karena dapat memperlancar akses sarana transportasi bagi seluruh masyarakat, yang berdampak pada lancarnya aktivitas perekonomian. Kinerja Outcome dalam Pelaksanaan PDPT Indikator outcome program PDPT adalah meningkatnya ketangguhan desa pesisir yang mencakup 5 aspek, yaitu: aspek bina manusia, bina usaha, bina sumberdaya, bina lingkungan/infrastruktur dan bina siaga bencana dan perubahan iklim.. Terkait pelaksanaan PDPT tahun 2012 belum terlihat adanya perubahan ketangguhan desa. Namun demikian sudah ada penilaian awal untuk meningkatkan kapasitas adaptasi dan mitigasi dalam menghadapi berbagai bencana yang datang akibat perubahan iklim. Identifikasi Permasalahan dalam Pelaksanaan PDPT 1. Secara umum permasalahan utama yang dirasakan dalam pelaksanaan program PDPT adalah pendampingan dari fasilitator, pengetahuan tentang bencana dan ancaman
perubahan iklim, kondisi jalan, ketersediaan listrik dan budaya masyarakat (kerja, gotong rotong, tanggung jawab, disiplin, hemat, konsumptif). Permasalahan tersebut merupakan faktor dominan yang dirasakan oleh masyarakat. Sehingga selama pelaksanaan program, diarahkan pada perbaikan kondisi-kondisi tersebut. Misalnya perbaikan jalan lingkungan, sosialisasi tentang bagaimana mitigasi bencana, siaga bencana, penyuluhan mengenai sanitasi lingkungan agar masyarakat tidak membuang sampah di tempat sembarangan melalui program PKK, membuat program mengumpulkan sampah palstik kemudian dibuat menjadi kerajianan yang memiliki nilai jual sehingga dapat menambah pendapatan masyarakat. 2. Setelah adanya program PDPT, terjadi perubahan yang cukup baik terhadap permasalahan yang sebelumnya disebutkan dengan terjadi penurunan persentase penilaian dari responden. Empat masalah utama yang masih muncul adalh budaya masyarakat, pendampingan dari fasilitator, tingkat kemandirian organisasi, pengetahuan tentang bencana dan ancaman perubahan iklim dan sanitasi lingkungan. Faktor-Faktor Penghambat dan Penunjang Keberhasilan dalam Pelaksanaan PDPT Dalam pelaksanaan PDPT terdapat tiga faktor yang disetujui oleh responden sebagai faktor penghambat dan penunjang keberhasilan dalam pelaksanaan PUMP-PB di lokasi-lokasi penelitian dengan persentase lebih dari 90% yaitu: 1) Ketepatan waktu penyaluran bantuan BLM berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan program PDPT; 2) Tingkat akses dan teknologi budidaya berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan program PDPT; dan 3) Ketepatan pemilihan lokasi berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan program PDPT. Respon Masyarakat terhadap Pelaksanaan dan Keberlanjutan PDPT 1. Respon responden terhadap pelaksanaan PDPT yang disetujui oleh 97% responden di lokasi-lokasi penelitian adalah sudah cukup mendapat penjelasan tentang program PDPT sebelum program berjalan dan menilai program PDPT bermanfaat bagi pengembangan usaha. 2. Selanjutnya respon masyarakat ditunjukkan dengan 95% responden menyatakan setuju bahwa masyarakat yang terlibat dalam program ini mendapatkan manfaat yang sama seperti yang mereka rasakan, serta masyarakat yang tidak terlibat langsung dalam program ini. 73 % responden menyatakan setuju bahwa lapangan kerja baru tercipta untuk masyarakat dari kegiatan program PDPT, 72 % responden menyatakan setuju mendapat keuntungan dari program PDPT. Hal ini berarti bahwa sambutan masyaraka terhdap pelaksanaan dan keberlanjutan program PDPT sangat baik. 3. Respon masyarakat terhadap keberlanjutan program PNPM-KP adalah beragam. Namun secara umum dapat dikatakan bahwa sebagian besar responden sangat setuju terhadap adanya keuntungan yang didapatkan, tetap akan melanjutkan apabila program PDPT telah selesai.
KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN Kesimpulan 1. Pengusul penerima BLM PUMP/PUGAR/PDPT bersumber dari pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan aspirasi masyarakat. Secara keseluruhan penyebaran KUKP penerima BLM PNPM kurang merata di semua wilayah. 2. Walaupun sosialisasi telah dilaksanakan namun pemahaman masyarakat sasaran terhadap PNPM Mandiri KP (PUMP/PUGAR/PDPT) masih beragam. Terutama belum terpahaminya pengembangan kelembagaan keuangan mikro. 3. Kegiatan pendampingan, pembinaan dan monev belum bisa dialksanakan secara optimal sehingga pengembangan minabisnis menjadi belum optimal.
4.
5.
6. 7. 8. 9.
Kesulitan tenaga pendamping dalam melakukan pendampingan dan bimbingan di lapangan, selain keterbatasan pengetahuan dan keterampilan juga insentif dan sarana prasarana serta biaya operasional yang kurang memadai termasuk jangkauan wilayah yang terlalu luas. Kinerja penggunaan dana BLM dan perkembangan KUKP (KUB, Pokdakan, Poklahsar, KUGAR dan KMP) beragam tergantung kondisi awal pembentukan KUKP dan pengelolaan keuangan dalam kelompok. Sejauh ini belum semua kelompok yang mengembangkan kelompok menjadi kelembagaan keuangan yang mandiri, sehingga belum terjadi perguliran dana melalui kelompok kelembagaan keuangan yang mandiri. Sebagian kecil KUKP (KUB, Pokdakan, Poklahsar dan Kugar) untuk setiap kegiatan usaha sudah melakukan koordinasi pemasaran bersama sehingga harga yang diterima lebih baik. Sebagian besar pemanfaatan dana digunakan untuk menambah modal usaha dan penyediaan sarana prasarana produksi yang mendukung keberlanjutan usaha perikanan. Inovasi teknologi dan kreativitas untuk pengembangan usaha belum sepenuhnya dilakukan oleh kelompok sasaran. Kendala yang dihadapi oleh pelaku utama penerima BLM dalam mengembangkan usaha sebagian besar berkaitan dengan sumberdaya yang menentukan produksi perikanan seperti sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya keuangan.
Implikasi Kebijakan 1. Dengan asumsi bahwa program PNPM Mandiri KP Masih berlanjut hingga tahun-tahun mendatang, kewenangan penetapan calon penerima bantuan harus didasarkan atas hasil verifikasi pelaksana di tingkat pusat yang melibatkan Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan. 2. Program PNPM Mandiri KP tidak selamanya dilaksanakan. Oleh karena itu perlu dibangun pemikiran strategis mengenai exit strategy yang memuluskan program ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan di masa mendatang. Exit strategy yang dimaksud adalah pentahapan pengembangan KUKP yang kuat dan memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi lembaga keuangan mikro dan berbadan hukum. 3. Penguatan peran pendampingan secara berkelanjutan, bukan saat pelaksanaan program saja. Hal ini dapat dilakukan dengan membangun jaringan kerja secara lebih luas antara Dinas Kelautan dan Perikanan, Lembaga Penyuluhan dan Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan. 4. Pengembangan sistem usaha minabisnis yang memiliki nilai tambah dan bernilai ekonomi tinggi serta terintegratif dalam meningkatkan jiwa kewirausahaan yang memadai didukung sistem informasi yang handal. 5. Perlu melakukan transformasi kelembagaan KUKP (KUB, Pokdakan, Poklahsar dan Kugar) menjadi kelembagaan yang berbadan hukum. 6. Hasil kajian merumuskan rekomendasi kebijakan sebagai berikut: a. Penguatan Program Pengembangan Usaha Mina Perdesaan Perikanan Tangkap (PUMPPT). b. Peningkatan Efektivitas Kinerja Penyaluran BLM Program Pengembagan Usaha Mina Pedesaan Perikanan Budidaya (PUMP-PB). c. Perluasan Akses Pasar untuk Menjamin Keberlanjutan Manfaat dan Outcome Program Pengembagan Usaha Mina Pedesaan Pengolahan dan Pemasaram Hasil Perikanan (PUMP-P2HP). d. Optimalisasi Kinerja Program Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGAR). e. Penyertaan Kearifan Lokal dan Partisipasi Masyarakat untuk Peningkatan Kinerja Program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT).
