,
.
LAPORAN STUDY BANDING
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
2009
LAPORAN HASIL STUDY BANDING KE PERADILAN ADMINISTRASI THAILAND DIBANGKOK ( TGL 3 - 4 NOVEMBER 2009)
OLEH TIM DELEGASI : PROF. DR. AHMAD SUKARDJA,
SH
(HAKIM AGUNG MA Rl)
OYO SUNARYO,SH (DIREKTUR BINGANIS DITJEN MILTUN MA Rl)
ARIFIN MARP AUNG, SH. M.HUM (HAKIM TINGGI PENGADILAN TINGGI TUN JAKARTA)
DAN! ELPAH, SH. MH (KETUA PENGADILAN TUN MATARAM)
EDI NURJONO,
SH
(KETUA PENGADILAN TUN PALEMBANG)
SLAMET SUP ARJOTO,SH,MH (KETUA PENGADILAN TUN YOGYAKARTA)
DISIPLIN MANAO, SH.MH. (WAKIL KETUA PENGADILAN TUN LAMPUNG)
BANGKOK
2009
KA TA PENGANTAR
Pertama-tama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberi kemampuan bagi para peserta delegasi untuk melakukan kunjungan Study banding dibidang hukum ke Pengadilan Administrasi Thailand di Kota Bangkok hingga pembuatan laporan hasil study banding ini. Selanjutnya mengucapkan terimakasih kepada Pimpinan Mahkamah Agung Rl yang telah memberi kesempatan dan anggaran bagi para peserta sehingga para peserta berkesempatan untuk mendapatkan pengalaman yang sangat berharga serta bermanfaat untuk mendukung pelaksanaan tugas peradilan. Study banding telah dilaksanakan pada Mahkamah Agung Peradilan Umum dan Pengadilan Administrasi Tingkat Pertama maupun Mahkamah Agung Peradilan Administrasi yang masing-masing berkedudukan di Kota Bangkok. Sasaran study banding terutama untuk mendapatkan bahan-bahan hukum guna memahami sistem peradilan di Thailan terutama Peradilan Administrasi. Metode mendapatkan bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara wawancara kepada para pejabat Peradilan seperti Ketua Mahkamah Agung dan para hakim baik di tingkat pertama maupun para hakim agung. Selain itu bahanbahan hukum juga diperoleh dari dokumen-dokumen tertulis berupa buku dan peraturan perundangan Thailand yang berkaitan dengan Peradilan. Bahan-bahan hukum terse but telah dijadikan sebagai sumber hukum dalam pembuatan laporan ini. Disadari bahwa isi laporan Study banding ini adalah sangat terbatas terutama karena hanya terfokus pada jajaran Peradilan Administrasi. Sorotan utama pada peradilan Administrasi adalah mengenai kompetensi peradilan dan wewenang hakim dalam memeriksa perkara serta pelaksanaan putusan pengadilan administrasi. Hal ini dipandang sangat diperlukan dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan Peradilan Administrasi di Indonesia terutama dalam menyongsong era undang-undang Administrasi Pemerintahan yang sedang dirancang oleh Pemerintah. Dengan menyadari keterbatasan hasil study banding ini, maka para delegasi yang telah menyusun laporan ini mengharapkan berbagai kritikan positif dari para pembaca yang budiman. Akhimya para delegasi berharap kiranya laporan ini dapat memberi manfaat untuk pengembangan hukum di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan pengembangan Peradilan Administrasi. Demikian laporan singkat ini disusun sebagai wujud tanggungjawab para delegasi yang telah menggunakan anggaran negara selama menjalankan tugas study banding. Atas segala keterbatasan dan kesederhanaannya kami haturkan mohon maaf yang sebesarbesarnya. Desember 2009
. Ahmad Sukardja, S.H.
DAFTAR ISI
KA TA PENGANTAR DAFTAR ISI HASIL STUDY BANDING I. Pembentukan dan Strnktur Peradilan Administrasi di Thailand 1. Sejarah Pembentukan Peradilan Administrasi Thailand 2. Landasan hukum Pembentukan Peradilan Administrasi 3. Sruktur peradilan di Thailand a. Connstitutional Court b. Judicial Court c. Administrative Court d. Militery court II. Kompetensi Peradilan Administrasi 1. Kompetensi Pengadilan Administrasi (sebagai tingkat Pertama) 2. Kompetensi Supreme Administrative Court III. Hakim Peradilan Administrasi 1. Penentuanjabatan Ketua, Wakil Ketua dan Ketua Majelis 2. Seleksi untuk diangkat jadi Hakim 3. Syarat menjadi Hakim Supreme Administrative Court 4. Syarat menjadi Hakim Administrasi Tingkat Pertama 5. Gaji dan Tunjangan Hakim 6. Masa Kerja dan Pensiun Hakim IV. Komisi Yudisial V. Sekretaris Jenderal Peradilan Administrasi VI. Contempt of Court VII. Pengajuan Gugatan 1. Pihak yang mengajukan gugatan 2. Gugatan dan surat-surat lain harns tertulis 3. Syarat Formal gugatan 4. Kompetensi Relatif Pengadilan 5. Tenggang waktu pengajuan gugatan 6. Majelis Hakim, Hakim Reporteur, Hakim Kommisioner 7. Peringatan dan sanksi kepada Tergugat yang tidak taat pada Putusan Pengadilan VIII. Putusan Perkara dan Eksekusi 1. Pemutusan perkara 2. Isi Putusan : 3. Eksekusi Putusan Pengadilan 4. Perlawanan pihak ketiga IX. Peninjauan kembali
i ii . 1 1 2 2 2 3 3 3 3 5 5 5 5 6 6 7 8 8 8 10 10 11 11 11 11 11 11 12 13 13 13 14 14 14 15
LAMPlRAN : Book of "The Supreme Court of Thailand"
III
HASIL STUDY BANDING KE PERADILAN ADMINISTRASI THAILAND (THAILAND ADMINISTRATIVE COURT)
I.
Pembentukan dan Struktur Peradilan Administrasi di Thailand. 1. Sekilas sejarah Pembentukan Peradilan Administrasi Meskipun Peradilan Administrasi di Thailan baru dibentuk pada tahun 2001, akan tetapi keberadaannya telah ada sejak lama. Keberadaan Peradilan tersebut dapat ditelusuri sejak tahun 1874 sebagai berikut: a. Fase pertama dimulai sejak tanggal 14 Juni 1874 (BE. 2417), yaitu ketika Raja yang bernama CHULALONGKORN membentuk Undang-undang tentang Counsil of State yaitu selaku badan penasehat dibidang administrasi public dan perancangan undang-undang. Badan ini yang bertanggungjawab untuk memeriksa keberatan-keberatan masayarakat. Council of State ini mirip dengan organisasi yang dikenal dengan Conseil d'Etat di Perancis maupun di Negara lain yang menganut System Civil Law seperti Nederland, Belgia, Luxemburg, Itali, Mesir, Yunani, Tunisia dan Colombia. Tugas dan kewenangan Cuoncil of State yang didirikan tahun 1874 saat ini telah dijalankan oleh Peradilan Administrasi. b. Fase kedua yaitu mas a setelah peralihan regim Monarkhi Absolut menjadi Monarkhi Konstitusional pada tahun 1932. Masa ini diprakarsai oleh PROF. DR. PRiDI PHANOMYONG. Awalnya pemerintah mengembangkan kebijakannya untuk mendirikan suatu organisasi yang bertugas selaku penasehat bagi pemerintah dan mempunyai kekuasaan yang sama dengan Council of State dalam lingkungan bidang peradilan sipil. Badan ini delengkapi dengan Undang-undang tentang Council of State Tahun 1933 (BE 2476). Undang-undang ini telah mewajibkan pemisahan ketentuan untuk menentukan tipe kasus administrasi dengan prosedur administrasi yang belum ditangani. Kekurangan disini karena Council of State yang baru dibentuk hanya berfungsi selaku lembaga konsultasi hukum bagi eksekutif sehingga tidak dapat melakukan fungsi peradilan/judisial atau berbagai us aha penerapan hukum menyangkut tugas judisial. Namun kemudian pada tahun 1949 Undang-undang tentang Petisi Council (Petition Council Act) telah diberlakukan untuk menguji penyalahgunaan wewenang pejabat pemerintahan yang merugikan masyarakat. Akan tetapi undang-undang ini juga tidak sepenuhnya berhasil mengatasi persoalan meskipun telah diikuti dengan pembentukan lembaga Tribunal sebagai lembaga yang menangani prosedur administrasi. c. Fase ketiga pada tahun 1979 ketika PROF DR.AMORN CHANDARASOMBOON, sebagai Sekretaris Jenderal Counsil State memberi pandangan bahwa membangun peradilan administrasi tanpa mempersiapkan sistem administrasi peradilan dan personil yang siap pakai serta dengan dukungan peralatan hanyalah mengulangi kegagalan pada masa yang lalu. Sehingga reforrnasi hukum -pada Council of State akan tercapai dengan cara menggabungkan Law Drafting Council
1
dibawah undang-undang Council of State Act 1933 (BE. 2476) dengan Tribunal dibawah undang-undang tentang Petition Council Act 1949 (BE.2492). Ketentuan baru ini disebut dengan Council of State Act 1979 (BE.1979). Pada Council of State 1979 ini terbentuk dua badan yang disebut Law Drafting Council dan Petition Council. Law Drafting Council ini diberi missi judicial, sedangkan Petition Council adalah sebagai alat untuk menentukan prinsip hukum administrasi mana yang akan dikembangkan. Hal ini diharapkan sebagai suatu progres agar Petition Council memimpin pembentukan lembaga peradilan administrasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa peradilan administrasi memperoleh wjudnya selama periode yang diilhami oleh Petition Council. Berbagai dukungan dari kalangan administrasi telah mendorong pengembangan Petition Council menjadi Peradilan administrasi yang juga hams diatur dalam konstitusi, yang akhirnya ditentukan pertama kalinya pada Charter tahun 1974. d. Fase keempat yaitu setelah rencana amandemen konstitusi yang kelima pada tahun 1995. Dalam konsep amandemen konstitusi ini telah dinyatakan bahwa peradilan administrasi menganut dual system peradilan. Pada akhirnya dalam Konstitusi tahun 1997 secara tegas telah ditentukan adanya peradilan administrasi. Inilah yang dipandang sebagai awal berdirinya peradilan administrasi yang berdiri sendiri terpisah dari peradilan lainnya. Selanjutnya pada tahun 1999 (B.E.2542) dibentuk Undang-undang Peradilan Administrasi dan Peradilan Prosedur Administrasi. Pada tanggal 9 Maret 2001 (BE 2544) diresmikanlah pendirian Supreme Admimnsitrative Court dan Central Administrative Court. 2. Landasan Hukum Pembentukan Peradilan Administrasi. Landasan Hukum Pembentukan Peradilan Administrasi di Thailand didasarkan pada; - Konstitusi Kerajaan Thailand (Constitution of The Kingdom of Thailand) B.E. 2540 (Tahun 1997) : Articel 276 - 280. - Konstitusi Kerajaan Thailand (Constitution of The Kingdom of Thailand) B.E. 2550 (Tahun 2007): Article 223 - 227. - Undang-undang Pembentukan Peradilan Administrasi dan Acara Peradilan Administrasi (Act on Establisment of Administrative Court and Administrative Procedure) B.E. 2542 (Tahun 1999) 3. Struktur Peradilan Berdasarkan di Thailand peradilannya sendiri. Ada
di Thailand
Konstitusi Kerajaan Thailand B.E. 2540 (Tahun 1997) peradilan menganut Multy Cuort System dimana masing-masing badan berpuncak pada Mahkamah Agung yang masing-masing berdiri empat Badan Peradilan yakni :
a. Constitutional Court (Mahkamah Konstitusi). tingkat pertama dan terakhir.
Ini merupakan
peradilan
2
b. Judisial Court (Peradilan Umum) terdiri dari tiga tingkatan: ~ Supreme Court (Mahkamah Agung) sebagai peradilan Kasasi. ~ Court of Appeals (Pengadilan Tinggi) sebagai peradilan banding ~ Court of first Instance sebagai peradilan Tingkat pertama Perlu dicatat bahwa pada peradilan tingkat pertama terdapat beberapa kamarlbidang, seperti Civil Court, Criminal Court dan Juvenile and Family Court. Selain itu ada juga beberapa peradilan khusus yakni Labor Court, Tax Court, Intelectual Property and International Trade Court serta Bankruptcy Court. c. Administrative Court (Peradilan
Administrasi) terdiri dari dua tingkatan: (Mahkamah Agung Peradilan Administrasi) sebagai peradilan tingkat kasasi. I ~ Administrative Court of First Instance (sebagai tingkat pertama). Ada dua macam sebutan Peradilan tingkat pertama. Yang pertama yaitu Central Administrative Court yang hanya ada dan berkedudukan di Bangkok. Jenis yang kedua yakni Regional Administrative Court yang berkedudukan masing-masing di ibu kota provinsi selain Bangkok. Regional administrative Court ini ada di 7 provinsi yaitu masing-masing: Chiang Mai AC, Nakhon Ratchasima AC, Khon Kaen AC, Phitsanuluk AC, Rayong AC, Nakhon Si Thammarat AC dan Sangkhla AC.
~ Supreme
Administrative
Court
d. Militery Court (Peradilan Militer) terdiri dari tiga tingkatan: ~ Supreme Militery Court (Mahkamah Agung Peradilan Militer) sebagai peradilan kasasi. ~ Central Militery Court (Pengadilan Tinggi Militer) sebagai peradilan banding ~ Militery Court of First Innstance sebagai peradilan tingkat pertama Militer. II.
Kompetensi
Peradilan
Administrasi
(Administrative Court Jurisdiction).
1. Berdasarkan pasal 9 Undang-undang Peradilan Administrasi Thailand Tahun 1999 (Act on Establishment of Administrative Court and Administrative Court Procedure B.E.2542 (1999), dapat ditentukan kompetensinya yaitu memeriksa dan mengadili atau memerintahkanl menetapkan (order) menyangkut hal-hal sebagai berikut: a.
Sengketa yang berkaitan dengan tindakan yang melanggar aturan (unlawfull act) yang dilakukan oleh Pejabat administrasi (administrative
Saat iru President of Supreme Administrastive Court of Thailand adalah PROF.DR.ACKARATORN CHULARAT. Beliau saat ini juga sebagai President of The International Association of Supreme Administrative Jurisdictions.
3
agencys: atau pegawai pemerintah yang mendapat tugas pemerintahan (State official) 3, berupa: ~
~
~ ~ ~ ~ ~
Penerbitan suatu keputusanlkebijakan (issuance of a rule) atau perintah (order) atau berkenaan dengan tindakan lainnya tanpa kewenangan atau melampaui batas kewenangan (Without or beyond the scope of power and duties), atau Tidak konsisten terhadap hukum (inconsistence with the law) atau bentuk (the form) atau proses (process) yang dipersyaratkan untuk itu, atau Tidak dipercaya (bad faith), atau Ada indikasi diskriminatif (indicating unfair discrimination), atau Melakukan ketidak pastian proses (Unnecessery process), atau Merugikan publik (excessive burden to the publik), atau sekelompok orang atau Melakukan ketidak pantasan dalam pembuatan suatu keputusan (undue exercise of discretion).
b. Sengketa yang berkaitan dengan tindakan yang dilakukan pejabat pemerintahan atau pegawai pemerintahan yang melalaikan tugasnya (neglecting official duties) yang seharusnya dilakukan sesuai yang ditentukan hukum yang berlaku, atau melakukan penundaan pelaksanaan tugasnya dengan tidak masuk akal (unreasonable delay) c.
Sengketa yang berkaitan dengan tindakan yang salah/melanggar hukum (wrongful) atau berkenaan dengan suatu tanggung jawab (liabilities) dari pejabat pemerintahan atau pegawai pemerintahan yang timbul akibat penggunaan kewenangan menurut hukum (under the law or from a law), perintah/keputusan administratif atau perintah lain, atau atas kelalaian pelaksanaan tugasnya yang menurut ketentuan seharusnya dilakukan, atau melakukan penundaan tugasnya tanpa suatu alasan yang masuk akal (unreasonable delay). d. Sengketa yang berkaitan dengan kontrak administrasi (administrative contract) e. Sengketa yang ditentukan oleh hukum untuk diajukan ke peradilan oleh instansi pemerintah atau pegawai pemerintah atas pemberian mandat kepada seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan tertentu. f Sengketa yang menu rut hukum yang berlaku ditentukan sebagai kewenangan peradilan administrasi.
Article 3 of Act on Establehment of Administrative Court and Administrative Court Procedure, B.E. 2542 (1999). Administrative Agency means a Ministry, Sub Ministry, Department, Government agency called by ather names and ascribed the status as a Department, provincial administration, State enterprise established by an Act or Royal decree or other State agency and shall include an agency entrusted to exercise the administrative power or carry out administrative acts. 3 Ibid. State Official means, Government official, official, employee, group ofpers~ns or person performing duties in an administrative agency
2
4
2. Tidak termasuk kompetensi Peradilan Administrasi yaitu : a. Tindakan yang berkaitan dengan disiplin militer b. Tindakan yang dilakukan Komisi judisial sesuai dengan ketentuan tentang komisi judisial c, Sengketa menyangkut kompetensi peradilan anak dan peradilan keluarga (Juvenile and Family Court), peradilan perburuhan (Labor Court), peradilan pajak (Tax Court), peradilan hak inteklektual dan perdagangan Internasional (lntelectual Property and International Trade Court) , peradilan kepailitan (Bankruptcy Court) dan peradilan khusus lainnya. 3
Kompetensi Peradilan Administrasi sebagi tingkat pertama Pengadilan administrasi pada tingkat pertama berwenang untuk memeriksa dan mengadili semua sengketa yang termasuk kompetensi Peradilan administrasi, kecuali yang seharusnya menjadi kompetensi Supreme Administrative Court (Mahkamah Agung Peradilan Administrasi).
4. Kompetensi Supreme Administrative Court (Mahkamah Agung). Mahkamah Agung Peradilan Administrasi berwenang memeriksa dan mengadili: ~ Sengketa yang berkaitan dengan putusan komisi quasi peradilan (quasi judicial commissions" sebagaimana yang ditetapkan (prescribed) oleh Majelis Umum Hakim Mahkamah Agung Administrasi (General Assembly of the Judges of the Supreme Administrative Cour) ~ Sengketa yang berkaitan dengan legalitas Keputusan Raja (Royal Decree) atau keputusan-keputusan (By-Law issuedf dari Lembaga Kementerian (Council of Minister) atau persetujuan Lembaga Kementerian (approval of Council Minister) ~ Sengketa yang ditentukan oleh undang-undang menjadi kewenangan Supreme Administrative Court. ~ Sengketa kasasi yang dilakukan atas putusan atau perintahlpenetapan (order) Pengadilan Administrasi tingkat pertama. III.
Hakim Peradilan Administrasi. Persyaratan sebagai hakim Peradilan Administrasi maupun menyangkut hakhak dan kewajibannya secara rinci telah ditentukan dalam Undang-undang Peradilan Administrasi Thailand yang diatur dalam dalam Bab II mulai dari pasal 12 sd. Pasal 34. Mengamati pasal-pasal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Penentuan jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Ketua Majelis Jabatan hakim pada Supreme Court maupun pada Pengadilan Administrasi Tingkat pertama terdiri dari jabatan: President (Ketua), Vice of
Ibid, Ouasi-judicial commission means a commission established under the law which provides for the organization and procedure for the adjudication of disputes in respect of rights and duties under the law. 5 Ibid. By Law means a Royal Decree, Ministerial Ragulation, Notification of Ministry, Ordonance oflocal administration, Rule, Regulation or other provision which is of general application and not intended to be addressed to any specific case or person.
4
'. 5
Presidents Wakil Ketua), Presidents of Chamber (Ketua Majelis), dan Judges (Para Hakim anggota). Penentuan Jabatan Ketua,Wakil Ketua dan Ketua Majelis dilakukan dengan prosedur yang sarna baik untuk Supreme Court maupun untuk tingkat pertama. Ketentuan mengenai Prosedur seleksi ditentukan oleh J.c.A.C dengan disetujui oleh Majelis lengkap Supreme Administrative Couurt. Cara seleksi untuk memilih jabatan-jabatan terse but dipilih dari antara seluruh Hakim. Setelah nama calon ditentukan, selanjutnya nama tersebut diajukan kepada Perdana Menteri. Perdana Menteri harus melakukan persetujuannya paling lama dalam jangka waktu 15 hari. Atas persetujuan Perdana Menteri tersebut nama calon diajukan kepada Raja untuk selanjutnya ditetapkan dalam jabatan tersebut. 2. Seleksi untuk diangkat jadi Hakim. Baik hakim Supreme maupun Hakim Tingkat pertama dipilih oleh Komisi Yudisial (Judicial Commission of Administrative Court =JCA.C) dengan disetujui Parlemen (House of Representative and Senate). Namun dengan adanya perubahan Konstitusi Kerajaan Thailand BE. 2550 (2007), dalam pasal 224 ditentukan bahwa pengangkatan Hakim pada semua tingkatan Peradilan Administrasi cukup dilakukan oleh J.C.A.C tanpa memerlukan persetujuan Parlemen. 3. Syarat menjadi Hakim pada Supreme Administrative Court Rekrut Hakim Peradilan Administrasi di Thailand pada dasamya bukanlah hakim karier, karena mereka selain yang berlatar belakang pemah sebagai hakim, mereka dapat juga direkrut dari otrang yang berlatar belang dan mempunyai keahlian hukum, ilmu politik, publik administrasi, ekonomi, ilmu so sial atau berasal dari pegawai pemerintah yang ditentukan oleh C.J.A.C. Syarat lain yang ditentukan adalah Warga negara Thailan, berusia serendah-rendahnya 45 Tahun, serta mempunyai latar belakang atau pengalaman salah satu atau lebih sebagai berikut: ~ Pemah menjadi Law Councilor, Petition Councilor atau Councilor of State. ~ Pemah menduduki jabatan hakim yang jabatannya tidak lebih rendah dari Ketua Majelis pada Pengadilan Administrasi Tingkat pertama. ~ Pemah menduduki jabatan yang tidak lebih rendah dari jabatan Judge of Supreme Court of Justice atau yang setara dengan itu atau sebagai hakim pada Supreme Military Court. ~ Pemah menduduki jabatan yang tidak lebih rendah dari jabatan Kepala Kejaksaan (Regional Chief Publik Prosecutor) atau jabatan lain yang setara dengan itu. ~ Pemah menduduki jabatan yang tidak lebih rendah dari jabatan Direktur Jenderal atau yang setara dengan itu pada lembaga pemerintahan yang ditentukan oleh J.C.A.C. ~ Seorang yang berpendidikan tinggi dan bergelar Professor yang pemah menduduki jabatan dosen pada perguruan tunggi dibidang hukum, ilmu politik, public administrasi, ekonomi, pengetahuan sosial yang relevan dengan urusan administrasi pemerintahan. ~ Pemah menjadi Pengacara (Lawyer) yang berpengalaman menangani kasusu-kasus administrasi yang lamanya tidak kurang dari dua puluh tahun dengan persyaratan yang ditentukan oleh C.lA.C.
6
Para calon tersebut selajutnya dipilih oleh C.J.A.C yang dibuat dalam suatu daftar nama-nama calon dan diajukan kepada Perdana Menteri (Prime Minister). Setelah daftar calon tersebut diterima selanjutnya paling lama dalam waktu 15 hari harus menentukan persetujuannya dan mengajukan kepada Raja untuk dipertimbangkan dan ditunjuk. 4. Syarat menjadi Hakim Pengadilan Administrasi Tingkat pertama: Rekrut Hakim administrasi pada tingkat pertama juga dilakukan oleh C.J.A.C. Persyaratan yang ditentukan undang-undang sebagai nberikut: a. b. c.
d.
Warga Negara Thailand Berusia serendah-rendahnya 35 Tahun Mempunyai pengalaman dibidang hukum, ilmu politik, Publik administrasi, ekonomi pengetahuan sosial atau administrasi pemerintahan pada bidang yang ditentukan oleh C.J.A.C. Pemah berpengalaman pada salah satu atau lebih dari hal-hal sebagai berikut: • Sebagai petition commissioner atau sekretaris pada Law Councilor pada kantor Councilor State paling sedikit 3 tahun. • Berpengalaman paling sedikit 3 tahun pada kantor sengketa administrasi yang klasnya ditentuklan oleh J.C.A.C. • Berpengalaman paling sedikit 3 tahun sebagai hakim pengadilan perdata perdata atau hakim pada pengadilan pidana atau hakim pada pengadilan militer • Berpengalaman paling sedikit tiga tahun sebagai jaksa atau yang setara dengan itu pada Kejaksaan di tingkat Privinsi. • Berpengalaman paling sedikit 3 tahun sebagai pegawai pemerintah serendah-rendahnya pangkat tertentu yang ditentukan C.J.A.C • Pemah menjadi dosen dibidang hukum, ilmu politik, public administrasi, ekonomi, ilmu social yang berkaitan dengan administrasi bidang pemerintahan pada perguruan tinggi dan memperoleh posisi paling rendah sebagai Assosiate Professor paling sedikit tiga tahun, • Memperoleh ijajah Master dalam bidang Hukum Publik dan bekerja dalam bidang pemerintahan paling sedikit sepuluh tahun sejak memperoleh Master. Aatu berijajah Doktor dan pemah bekerja paling sedikit 6 tahun sejak mendapat ijajah doktor. • Pemah menjadi Pengacara paling sedikit 12 tahun dan berpengalaman menangani kasus-kasus administrasi sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh C.J.A.C.
Selanjutnya prosedur seleksi dan pengusulannya sarna dengan prosedur seleksi dan pengajuan Hakim pada Supreme Addministrative Court.
'. 7
5. Gaji dan tunjangan Hakim Besaran Gaji Hakim di Thailan ditentukan dengan pengaturan level penggajian. Posisi level Penggajian ini telah ditentukan dalam undang-undang Peradilan Administrasi, Seperti misalnya level gaji seorang Ketua Supreme Court berada lada level 4 yaitu gaji sebesar 69.220 Bath, tunjangan sebesar 50.000 Bath. Sedangkan Wakil Ketua, Ketua Majelis dan Hakim Anggota pada Supreme maupun Ketua Pengadilan Tingkat pertama pada Level 3 yaitu gaji sebesar 67.060 Bath, tunjangan sebesar 42.500 Bath. Selanjutnya Gaji Wakil Ketua, Ketua Majelis dan Hakim anggota pada Pengadilan tingkat pertama digaji berdasarkan level gaji antara level 2 hingga level 3. Gaji untuk hakim pada level 2 sebesar 63.920 Bath, sedangkan tunjangannya sebesar 41.500 Bath. Penentuan besaran gaji dan tunjangan hakim ini adalah berdasarkan Tabel Gaji Bagi Hakim Peradilan Administrasi yang 7 diberlakukan sejak tanggal I Oktober 2005. 6. Masa kerja dan Pensiun Hakim. Seseorang untuk dapat diangkat menjadi Hakim pad a Supreme Administrative Court haruslah memenuhi syarat usia serendah-rendahnya 45 tahun. Sedangkan pada Administrative Court of First Instance (Tingkat pertama) serendah-rendahnya usia 35 tahun. Usia pensiun bagi hakim Supreme maupun tingkat pertama adalah 65 tahun , akan tetapi bila kesehatannya memungkinkan dapat diperpanjang hingga 70 tahun. Ketentuan mengenai pemeriksaan kesehatan dan perpanjangan usia diatur oleh J.C.A.C dengan disetujui oleh Majelis Umum Supreme Administrative Court. Ada juga hal menarik, dimana pakaian seragam dan penggunaannya, serta penentuan hari kerja, jam kerja, hari libur kantor dan mengenai absensi hakim semuanya telah ditetapkan dalam peraturan yang dibuat oleh J.A.A.C. IV.
Komisi Judisial (Judicial Commission) Di Thailand, masing-masing badan peradilan mempunyai Komisi Judisial sendiri-sendiri. Komisi judisial untuk Peradilan Administrasi dinamakan Judicial Commision of Administrative Court (disingkat J.C.A.C). Komposisi Komisi Judisial terdiri dari 13 orang yaitu: a. Presiden Supreme Administrative Court otomatis sebagai Ketuanya. b. 6 orang dari Hakim Agung. c. 3 orang dari Hakim tingkat pertama d. 2 orang yang dipilih oleh Senat
6 Sebagai illustrasi dapat diperbandingkan
dengan gaji Hakim Indonesi sebagai berikut: Gaji Ketua Supreme Administrative Court (Level 4): 69.220 Bath Tunjangan : 50.000 Bath Jumlah Gaji dan tunjangan : I 19.220 Bath Bila I Bath = Rp.3000, maka gaji dan tunjangan Ketua setara dengan Rp.357.766.000,7Hakim anggota pada Peradilan Administrasi tingkat pertama di Thailand digaji dengan ruang gaji antara level 2 hingga level 3. Gaji untuk level 2 ditentukan sebesar 63.920 Bath. Sedangkan tunjangan sebesar 41.500 Bath. Sehingga gaji ditambah tunjangan = 105.420 Bath. Bila 1 Bath = Rp.3000, maka gaji ditambah tunjangan hakim tingkat pertama setara dengan Rp 316.260.000,-
8
e. f.
1 orang ditunjuk oleh Council of Minister Sekretaris Jenderal Supreme Administrative Sekretaris Jenderal J.C.A.C
Court
otomatis
menjadi
Penentuan Hakim Agung dan Hakim tingkat pertama untuk menjadi anggota Komisi Judisial dilakukan melalui pemilihan yang dilakukan oleh sebuah panitia yang bersifat langsung bebas dan rahasia. Panitia ini terdiri dari Sekretaris Jenderal Supreme Administrative Court, tiga orang dari kalangan hakim administrasi serta tiga orang pimpinan Fakultas Hukum/Dekan (Dean) perguruan tinggi pemerintah yang ditentukan oleh Ketua Mahkamah Agung (President of Supreme AC). Penanggungjawab pelaksanaan pemelihan berada pada Ketua Mahkamah Agung Administrasi. Masa kerja Komisi Judisial adalah dua tahun, akan tetapi masih dapat dipilih kembali dan maksimum untuk dua periode. Bila ada anggota Komisi judicial yang berhenti sebelum masa periodenya berakhir , maka ia akan diganti dengan cara pemilihan yang sarna, kecualai masa tugasnya hanya tinggal 90 hari lagi. Tugas Komosi Judisial a. Mengadakan seleksi terhadap Calon Hakim Agung dan mengajukannya kepada Perdana Meneteri untuk mendapat persetujuan Senat dan penetapan Raja. b. Memilih diantara Hakim Agung untuk menjadi President Of Supreme Administrative Court (Ketua MA) dan mengajukan kepada Perdana Menteri untuk mendapat persetujuan Senat dan penetapan Raja. c. Memilih diantara Hakim Agung untuk diusulkan menjadi Wakil Ketua MA dan untuk menjadi Ketua Majelis MA serta mengajukan kepada Perdana Menteri untuk selanjutnya mendapat penetapan Raja. d. Mengadakan seleksi calon hakim untuk dipilih menjadi Hakim tingkat pertama dan mengajukan kepada Perdana Menteri untuk selanjutnya ditunjuk oleh Raja e. Memilih diantara Hakim tingkat I untuk diusulkan menjadi Ketua, Wakul Ketua dan Ketua Majelis serta mengajukan kepada Perdana Menteri untuk ditetapkan oleh Raja. f. Menetapkan Kode Etik Hakim g. Menbentuk Komite pemeriksa hakim yang dianggap melakukan pelanggaran etik hakim. (komite mana terdiri dari empat orang hakim dan seorang pegawai Civil Service). h. Mengusulkan pemberhentian Hakim yang berdarakan periksaan Komite Pemeriksa dipandang bahwa yang bersangkutan telah terbukti melalaikan tugasnya atau melanggar etik hakim, atau mengalami sakit yang permanen atau dihukum pidana dipenjara akibat kejahatan yang dilakukan dengan sengaja. 1. Memberi persetujuan permutasianjabatan hakim. J. Mengadakan seleksi atas hakim yang perlu perpanjangan USIa pensiunnya hingga 70 tahun. k. Membuat berbagai aturan berkenaan dengan hakim seperti pengaturan pakaian seragam, pengaturan jam kerja, pembuatan kode etik hakim, ketentuanketentuan menganai pegawai yang membantu persidangan (admistrative case official) dan berbagai hallainnya.
9
V.
Sekretaris Jenderal Peradilan Administrasi Sekretaris Jenderal pada peradilan administrasi di Thailand merupakan institusi yang indevenden yang bertugas dan bertanggungjawab untuk melakukan tugas-tugas kesekretariatan. Yang menjabat Sekretaris Jenderal haruslah berlatar belakang pendidikan nhukum. Sekretariat Jenderal bertugas selain menangani hal yang berkaitan dengan kesekretariatan juga: -
-
VI.
Melakukan kegiatan administyrasi kesekretariatan Melakukan kegiatan yang berkaitan dengan administrasi perkara, Melakukan eksekusi atas putusan pengadilan administrasi. Mengumpul dan mempelajari berbagai imformasi yang berkaitan dengan penagnan perkara Menganalis perkara yang masuk ke pengadilan guna memberi saran kepada pemerintah untuk perbaikan pemerintahan Mempublikasikan putusan atau penetapan pengadilan Mengadakan pelatihan hakim, kepada pegawai kesekretariatan. Bahkan dengan koordinasi sebelumnya pelatihan juga dapat dilakukan kepada pegawai lain diluar peradilan guna pengembangan prinsip-prinsip hukum publik dan huum adminstrasi Menunjuk pegawai (adminitrative case official) untuk membantu hakim raporteur (judge- raporteur) dalam persidangan perkara.
Contemtp of Court. Pengadilan Admistrasi berwenang untuk menetapkan ketentuan/persyaratan bagi pihak yang bersengketa atau siapapun yang hadir di pengadilan, yang oleh pengadilan menganggap perlu guna memelihara ketertiban, keterbukaan dan kelancaran persidangan sengketa-sengketa administrasi. Kewenangan pengadilan disini termasuk juga melarang para pihak yang bersengketa untuk bersikap sembrono (pursuing frivolous), memperlambat persidangan atau bersikap berlebihan (delatory or superfluous proceedings). Pelanggaran atas ketentuan yang ditetapkan pengadilan tersebut dianggap sebagai perbuatan yang merendahkan pengadilan (contemtp of court). Atas pelanggaran tersebur pengadilan berwenang untuk: - Memberi peringatan baik tertulis atau tidak tertulis (warming wiht or without written reproach). - Memerintahkan keluar dari ruang persidangan (expelling from the Court's precinct) - Menjatuhkan hukuman penjara (inflicting imprisonment) dengan waktu yang tidak lebih dari satu bulan atau denda (fine) tidak lebih dari lima puluh ribu bath. Penjatuhan hukuman pejara haruslah dilakukan oleh majelis hakim yang lain dari majelis yang menangani kasus yang bersangkutan." Akan tetapi bagi orang yang mengkritisi persidangan atau peradilan dengan etikat baik dan dengan alasan akademik (academic means) tidak dapat dihukum dan juga tidak dapat dinyatakan menista pengadilan atau hakim.
Ketentuan menganai pemberlakuan contempt of court ini diatur dalam Hukum Acara Perdata (Civil procedure code) akan tetapi berdasarkan Article 64 dari Act of AC and AC Procedure dinyatakan berlaku secara mutatis mutandis. 8
10
...
VII.
Pengajuan (hearing).
Gugatan
(Filling Administrative
Case) dan Pemeriksaan
Perkara
1. Pihak yang dapat mengajukan gugatan adalah : ~ setiap orang yang dirugikan atau ~ yang kerugiannya tidak dapat dihindari (any person who is aggrieved or injured or who may inevitably be aggrieved) akibat suatu tindakan atau pengabaian yang dilakukan oleh pejabat administrasi atau pegawai pemerintahan, atau ~ pihak yang mempunyai perselisihan berkaitan dengan kontrak administrasi atau persoalan-persoalan lainnya. 2. Gugatan dan surat-surat lain harus tertulis. Gugatan maupun dokumen-dokumen lain yang diajukan ke pengadilan haruslah tertulis dan dengan bahasa Tahiland. Apabila pengadilan mengijinkan dokumen tidak tertulis (made orally) maka hal itu harus diresume dalam berita acara (shall write down the statemen' in the memorandum of proceeding). Pengajuan gugatan dapat juga dikuasakan kepada orang lain dengan surat kuasa tertulis, dapat diantar langsung (by handing) ke pengadilan atau via post dengan surat tercatat (by registered post). 3. Syarat formal suatu gugatan haris berisi: a. Nama dan alamat penggugat b. Nama pejabat pemerintahan (name of the administrative agency) yang menerbitkan keputusan yang disengketakan c. Semua perbuatan yang relevan dijadikan sebagai fakta (all acts constituting the couse of action as well as necessary facts) d. Gambaran permintaan yang diharapkan penggugat (the relief sought by the planintiff). e. Gugatan harus ditandatangan oleh penggugat. Jika diberi kuasa kepada orang lain, haruslah dilengkapi dengan surat kuasa. Apabila persyaratan tersebut diatas tidak dipenuhi, maka Sekretaris jenderal dapat memberi nasihat agar hal itu diperbaiki 4. Kompetensi relatif pengadilan. Gugatan haruslah diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi domisili penggugat atau ke pengadilan dimana akibat yang ditimbulkan perbutan pejabat itu terjadi (the cause of action has arisen). Dalam hal suatu pengadilan menganggap bahwa gugatan tersebut tidak termasuk dalam kompetensi relatifnya, maka gugatan terse but dapat diteruskan ke pengadilan yang dianggapnya kompeten. Akan tetapi bila pengadilan yang terakhir ini juga merasa tidak berwenang, persoalan ini langsung diajukan ke Mahklamah Agung untuk diputus. 5. Tenggang waktu Pengajuan gugatan Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) sejak penggugat mengetahui atau seharusnya mengetahui akibat
Statement means a summery of facts, law and opinion of the judge-commissioner chamber for trial and adjudication.
9
of justice submitted to
11
tindakan pejabat. Atau bilamana sipejabat tidak menjawab/memberi penjelasan atas permohonan tertulis yang diajukan penggugat, maka gugatan dapat diajukan setelah lewat 90 (sembi Ian puluh) hari sejak permohonannya diajukan. Akan tetapi apabila sengketa tersebut akibat perbuatan terguagat yang melanggar undang-undang atau karena kelalaiannya atau menunda melakukan pelayanan dengan tidak masuk akal atau yang berkenaan dengan kontrak administrasi, maka gugatan dapat diajukan dalam jangka waktu satu tahun Selanjutnya apabila sengketa tersebut menyangkut persoalan yang berkaitan dengan perlindungan kepentingan umum atau menyangkut status seseorang, gugatan dapat diajukan setiap waktu 6. Majelis Hakim, Hakim Rapporteur, Hakim Kommissioner. Pada Mahkamah Agung, majelis hakim yang mengangani perkara minimal lima orang hakim. Sementara pada peradilan administrasi tingkat pertama minimal tiga orang hakim. Hakim mempunyai kebebasan untuk mencari kebenaran materiel, dimana hakim dapat memeriksa bukti, saksi atau ahli menurut inisyatifnya sendiri meski tidak diajukan oleh pihak yang berperkara. Hakim Rapporteur, Apabila suatu perkara telah didistribusikan kepada majelis hakim, maka Ketua pengadilan/Ketua Mahkamah agung menunjuk hakim rapporteur (judge-rapporteur) yang bertugas untuk mengumpulkan fakta- fakta dan bukti maupun keterangan-keterangan para pihak. Hakim rapporteur ini juga dibantu oleh pegawai administrasi (administrative case official). Hakim rapporteur haruslah mengadakan pemeriksaan kepada para pihak, bukti-bukti dan berkas- berkas perkara guna mendapatkan fakta dan hukum yang relevan. Bahkan dapat memerintahkan para pihak untuk menyerahkan bukti-bukti yang dipandang perlu diserahkan dalam limit waktu tertentu. Apabila hakim rapporteur memandang bahwa persoalan menyangkut fakta dan hukum sudah cukup, maka ia akan menyampaikan/rnerepresentasikan pendapatnya kepada majelis yang menagani perkara yang bersangkutan. Hakim Commissioner. Hakim Komisioner adalah hakim selain Majelis hakim yang menagani suatu perkara yang dapat mengikuti jalannya persidangan. Berbeda dengan Hakim Rapporteur yang hanya bertugas dalam tahap pemeriksaan awal sebelum persidangan perkara. Hakim Kommissioner ini menerima kesimpulan mengenai fakta dan hukum yang dihimpun oleh hakim rapporteur. Hal itu sudah diterima sebelum hari persidangan. Hakim Komisioner ini juga memberi opini kepada Majelis hakim, mereka berhak untuk mengikuti persidangan dan menghadiri musyawarah majelis hakim. Akan tetapi mereka tidak mempunyai hak suara dal;am p[ uitusan musyawarah. Singkatnya bahwa hakim komisioner hanyalah sebagai pembanding mengenai fakta dan hukum. Penunjukan Hakim Komisioner ini dilakukan oleh ketua, yang ditunjuk dari antara hakim-hakim akan tetapi selain/diluar hakim majelis yang menangani kasus yang bersangkutan. Adakalanya hakim komisioner pada Mahkamah .,
12
Agung ditunjuk oleh Ketua Makhklamah Agung dari kalangan Hakim tingkat pertama. 7. Peringatan dan sanksi kepada tergugat yang tidak taat pada persidangan. Dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim rapporteur, dan dalam hal tergugatlpejabat tidak mengindahkan perintah hakim rapporteur atau tidak memenuhinya dalam waktu yang telah ditentukan, maka pengadilan dapat mengambil tindakan: - melaporkan hal itu kepada atasannya atau kepada Perdana Menteri guna dijadikan sebagai koreksi, atau - memberi paksaan atau menetapkan tindakan displiner, atau - tanpa pemeriksaan pengadilan menjatuhkan hukuman penjara dengan alas an contempt of court. VIII.
Putusan Perkara dan eksekusi 1. Pemutusan perkara haruslah dilakukan dengan suara terbanyak. Apabila ada hakim yang berpendapat berbeda, maka ia akan membuat dissenting opinion secara tertulis. Suatu perkara dapat juga diputus oleh Majelis lengkap (General assembly) apabila menurut Ketua Mahkamah Agung hal itu diperlukan. Majelis lengkap tidak boleh kurang dari separoh jumlah hakim selain ketua Mahkamah Agung sendiri. 2. Isi Putusan Suatu putusan paling sedikit haruslah memuat hal-hal sebagai berikut: a. nama penggugat b. pejabat yang digugat c. akibat perbuatan (tergugat) d. fakta hukum e. alasan yang melandasi putusan f. pertimbangan hukum g. keputusan pejabat bila ada, dan hal yang harus dilakukan pejabat (yang digugat) Hari dan tang gal pengucapan putusan harus diberitahu kepada para pihak yang berperkara. Apabila para pihak tidak hadir pada pengucapan putusan, maka kepadanya harus diberikan salinannya. Penyerahan itu dianggap sebagai hari pengucapan putusan. Putusan tersebut juga harus dipublikasikan oleh Sekretaris Jenderal kepada publik, termasuk yang dipublikasikan juga opinoi hakim komisioner pada perkara yang bersangkutan. Putusan Hakim Agung mengikatldapat dilaksanakan sejak hari yang secara khusus detetapkan pada putusannya. Akan tetapi pelaksanaan Putusan Hakim tingkat pertama ditunda hingga habis tenggang kasisi (appiel) yang ditentukan. Masa pengajuan kasasi ditentukan 30 hari. Putusan pengadilan juga mengikat kepada pihak ketiga dengan ketentuan sebagai berikut: Putusan mengenai perintah/pengusiran seseorang dari suatu temp at dapat dilakukan tanpa mereka membuktikan titel khusus untuk itu. Jika seseorang telah memberi suatu jaminan di pengadilan untuk sesuatu tindakan yang ditentukan dalam putusan, maka jaminan itu harus
13
dilaksanakan dan putusan itu tidak perlu lagi dilakukan kepada . . . sipenjamm. Putusan menganai status hukum atau kapasitas seseorang dapat diterapkan kepada pihak ketiga kecuali bila pihak ketiga tersebut menunjukkan suatu titel hukum yang lebih baik/tinggi Putusan yang diambil berkaitan dengan hak atas kekayaan dapat diterapkan oleh para pihak kepada pihak ketiga kecuali pihak ketiga mempunyai titel hukum yang lebih baik/tinggi 3. Eksekusi putusan pengadilan. Dalam melaksanakan putusan pengadilan, pengadilan berwenang sebagai berikut: Dalam hal keputusan pejabat melanggar hukum, pengadilan dapat memerintahkan pencabutan keputusan atau penundaan sebagian atau seluruhnya Dalam hal pejabat melakukan suatu kelalaian atau menunda pelayanan dengan tidak masuk akal, maka pengadilan dapat memerintahkan pimpinan pejabat administrasi yang bersangkutan untuk melakukan suatu kewajiban yang ditentukan pengadilan. Dalam hal keputusan pejabat diterbitkan dengan melanggar hukum atau menyalahi kewajibannya atau yang berkaitan dengan kontrak administrasi, maka pengadilan dapat memerintahkan pembayaran sejumlah uang atau penyerahan barang atau melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan dengan atau tanpa memberi jangka waktu atau keadaan/kondisi tertentu. Berkaitan dengan suatu permohonan mengenai hak dan kewajiban seseorang, maka pengadilan dapat memerintahkan pemulihan hak dan kewajiban. Memerintahkan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang ditentukan hukum. Putusan mengenai pembatalan keputusan pejabat. hams diumurnkan dalam lembaran negara (Gaverment Gazette). Apabila putusan pengadilan menyangkut kewajiban untuk membayar sejumlah uang atau penyerahan barang, maka pengadilan dapat melakukan eksekusi terhadap harta kekayaan yang bersangkutan. Apabila putusan pengadilan menyangkut suatu perintah untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbutan, maka pengadilan dapat melakukan eksekusi dengan menggunakan Hukum Acara Perdata secara mutatis mutandis. 4. Perlawanan pihak ketiga. Apabila terdapat pertentangan putusan pengadilan yang berbeda tingkatan mengenai suatu persoalan yang sarna dan putusan yang telah berkekuatan tetap, maka putusan Mahkamah agung terse but harus dimenangkan/diutamakan. Selanjutnya apabila pertentangan putusan tersebut terjadi atas putusan sesama pengadilan tingkat pertama, maka para pihak atau pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan ke Mahkamah Agung yang memohon agar ditetapkan putusan mana yang hams digunakan. Putusan Mahkamah Agung dalam hal in merupakan putusan akhir dan mengikat.
14
IX.
Peninjauan kembali. Terhadap suatu putusan pengadilan, para pihak atau pihak ketiga yang berkepentingan terhadap putusan tersebut dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk memohon pemeriksaan dan pemutusan ulang perkara yang bersangkutan dengan syarat-syarat sebagai berikut: - Pengadilan administrasi telah keliru mengenai fakta, untuk itu diharuskan adanya bukti baru. - Pihak yang bersengketa atau pihak ketiga tidak hadir atau kehadirannya ditolak dengan alasan yang tidak mas uk akal sehingga tidak berkesempatan untuk membela kepentingannya - Telah terjadi ketidak pantasan proses pemeriksaan perkara sehingga berakibat putusan tidak adil - Telah terdapat pertentangan fakta dan hukum satu dengan yang lain - Bahwa pihak pemohon atau pihak ketiga terse but sarna sekali tidak mengetahui adanya pemeriksaan perkara yang bersangkutan - Permohonan dapat diajukan setelah 90 (sebilan pulu hari) sejak putusan perkara yang bersangkutan, akan tetapi tidak boleh melebihi jangka waktu lima tahun sejak putusan terse but.
15
SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Nomor Sifat Lampiran Hal
B- :L/ Biasa
0 ei!setneg/Setmen/KTLN/1
0/2009
Jakarta,
J
Oktober 2009
Persetujuan penugasan
ke luar negen. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung di Jakarta Sehubungan dengan surat Saudara nomor 484/SEKl011X12009 tanggal 27 Oktober 2009, dengan hormat diberitahukan bahwa Pemerintah menyetujui penugasan ke luar negeri : 1. Prof. DR. Achmad Sukardja, SH - NIP. 150033300 Hakim Agung, Mahkamah Agung; 2. Oyo Sunaryo, SH - NIP. 040047632 Oirektur Pembinaan TenagaTeknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara, Mahkamah Agung; 3. H. Suglyoto, SH.,MM - NIP. 220000757 Sekretaris Oitjen Badan Peradilan Militer Peradilan Tata Usaha Negara, Mahkamah Agung; 4. H. Siamet Suparjoto, SH.,M.Hum - NIP. 040053736 Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta; 5. Arifln Marpaung, SH.,MH - NIP. 040049815 Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negeri Jakarta; 6. H. Eddy Nurjono, SH - NIP. 040052083 Ketua Penqendalian Tata Usaha Negara Palembang; 7. Dlslplin F. Manao, SH.,MH - NIP. 040053769 Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung; 8. Danl Elpah, SH - NIP. 040052124 Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram; untuk melakukan studi banding mengenai Peradilan Administrasi, di Supreme Administrative Court of Thailand, Thailand, tanggal 2 s.d. 5 Nopember 2009. Persetujuan Pemerintah ini diberikan dengan ketentuan-ketentuan
Court of Thailand dan
:
1. Biaya penugasan tersebut dlbebankan pada anggaran Mahkamah Agung; 2. Setelah tiba kembali di Indonesia yang bersangkutan menyampalkan laporan tertulis kepada Sekretariat Negara; 3. Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tanggal 28 Juni 2002, perjalanan yang bersangkutan harus menggunakan perusahaan penerbangan nasional, sepanjang jalumya memungkinkan. '
Tembusan: 1. Sekretaris Menter; Sekretaris Negara 2. Kepala BPKP
3. Dirjen Anggaran dan PK, Depkeu 4. Oirjen Perbendaharaan, Oepkeu 5. Oir. Konsuler, Oep. Luar Negerl Jalan Veteran No. 17 - 18, Jakarta 10110 Telepon (021) 3845627,3442327 POI_
LAMPlRAN
Book of:
The Supreme Court of Thailand
Preface
The Supreme Court originates was the petition hardship.
that people
filed before the King to request
In the era of the absolute
royal duty had increased, Subsequently,
in the history and civilization
monarchy,
authority over laws and legal pmceedings.
with the duty to expand and strengthen
1997 (BE.2540)
such jurisdiction
stipulated
policy
administrative
branch.
of the Supreme
Court
of the Court of Justice,
for the administration
that the administration
of the Court of Justice. When
of the Court of Justice is to be
is now also the responsible and the supervision
This book, "The Supreme Court of Thailand", the history, organizational
structure,
the King's
to ~ther courts and, according
the scope of duties of the President of the Supreme Court increased.
administrative
Once the
of the judiciary.
The Ministry of Justice was formerly responsible
the President
all disputes.
any
Moreover, the Supreme Court was given the authority to exercise
to the royal custom, to be the representative
cases,
to abolish
and the Supreme Court were founded respectively.
over all cases where there is no law designating
independent,
prerogative
the Department of Appeal (Dika) Scrutiny was formed to lighten his royal burdens.
the Court of the Supreme Commissioner
the Thai Constitution
his supreme
the King would himself adjudicate
In this manner, the Supreme Court was to established
jurisdiction
of the 1 hai people. Appeal (Dika)
In addition to managing
for the formulation
of the Office
has been published
essential role of the President of the Supreme Court. It intended to foster fundamental of this institute.
of the Judiciary,
in order to provide knowledge
scope of authority and duties of the Supreme
highest court of the land and to commemorate
of the the
of
Court as well as the understanding
of the
2
Chapter 1 History
Historically, a Thai King personally decided all disputes. Sometimes his authority was delegated councilors under his closed scrutiny, thus, this royal supreme authonty was never fully discharged Early in the Rattanakosin
Era, the executive
cases was the responsibility among several departments
and judicial power was not yet separated,
of different governmental
entities. Generally speaking,
to
to others.
the adjudication
of
courts were scattered
whose officials could act as the Judges deciding cases.
There was no Supreme Court in the early Rattanakosin
t.ra. Citizens appealed
directly to the King,
as in Ayuthaya era, along his route to places out of the Palace. 1 he King thus became the supreme authonty of the Justice system. This appeal various Kings. During the reign of
system changed
from time to time depending
King Rarna V, an official department
upon the reign of the
for appeals
was set up in the
Palace. This, however, was not the Supreme Court In its present form. It was more like a section for appeal examination under the direct supervision of the King. In 1891, King Rama V set up the Ministry of Justice and gathered all courts into the Ministry. The former appeal section was transformed directly
to the King subsequent
commission to adjudicate
Into the Royal Appeal Court. People could stili Oika appeal the case
to Royal Appeal
In 1898, King Rama V formed
Oika appeals. The decision made by such commission
King prior to having binding force. The commission time the commission
Court decisions.
was first approved
a
by the
acted as the final court of the country, although at that
was not a part of the Ministry of Justice. I ater, such commission
became the Supreme
Court in its present form.
The Judicator
Act 1908 was enacted
In the reign King Rama V. Tho Supreme Court became the
highest court in the country by this Act. Cases, decided by this Court, were no longer appealed
to the King.
Nonetheless, the Supreme court was reported directly to the King until 1912. In the I~eign of King Rarna VI, the Ministry of Justice was reorganized
and the Supreme Court was taken into the Ministry. The work of the
Ministry of Justice was then comprised
court administration
only for the court administration
and not for judicial work.
and judicial work. The Minister was responsible
3
The 1932, Thailand adopted a democratic and at that time judicial
authority
provided that the Judiciary amend the Judicature
became
regime of government with tho King as Head of the State
increasingly
was independent
developed.
The Constitution
from the Executive. The Judicature
adopted
at that time
Act 1934 was enacted to
Act 1908. The courts were divided into three levels: Courts of First Instance, Courts of
Appeal and the Supreme Court. The head of the Supreme Court was named tho "President of the Supreme Court". Being independent mandated accordance
from the Minister of the Justice Ministry, the President of the Supreme Court was
to have the authority
to regulate judicial
duties, ensuring
that the work of the courts was in
with law.
In 2000, a new dimension been established administration,
for the Courts
in the judiciary of Justice.
of Thailand occurred
an independent
Ihe Office of the Judiciary
has autonomy
secretariat
has
in personnel
budget and other activities as provided by law.
Presently, the Supreme
Court retains tho important
status as the highest court of justice in the
country and the President of the Supreme Court is the head of the Judiciary. 1 he role of the President of the Supreme Court, as provided by the current Constitution, has the ultimate authority over the Courts of Justice both, in court administration
and judicial work, completely
independent
from other branches of government.
4
Chapter 2 Organization of the Courts of Justice
The Courts of Justice have authority to try and adjudicate which are not within the jurisdiction
criminal, civil, bankruptcy,
of other types of courts. When there is a question
particular case will fall under the jurisdiction
of which type of court, the Commission
chaired by the President of the Supreme Court is authorized by the Constitution
and all cases
as to whether a
on Jurisdiction
of Courts
to decide. Such decision is
final. The Courts of Justice are classified Courts of Appeal and the Supreme Court.
Into three levels consisting
of the Courts of First Instance, the
5
01' laniwtioll
('hal'l
III
II
t ,- I,,!
01 !IH' ('11111'1
pt'
IF (:/I
(
or .III lie'
III
I
(,
\
I
\1'1 ~
1<1 1111.1\
2.1 The Courts of First Instance The Courts of First Instance are categorized
into general courts, juvenile, family and specialized
courts. The general courts are ordinary courts which have the jurisdiction
to try and adjudicate
criminal and
civil cases. Those courts are: Civil Courts, Criminal Courts, Provincial Courts and Kwaeng Courts. 2.1.1 General Courts
6
In general courts, except Kwaeng Courts, at least two judges form a quorum. Appeals against a judgment
on both questions
general courts is presented
of law and, subject to some conditions,
questions
of fact or an order of the
before the Courts of Appeal.
With respect to the administration
of the Provincial Courts and Kwaeng Courts, the Office of the
Regional Court of Justice headed by the Chief Judge of each region, is responsible
for the courts In the
region to some extent. In the case where the Office of the Regional Chief Judge becomes
vacant or if the Chief Judge's
become unable to perform official duties, the President of the Supreme Court will appoint
a judge to the
perform duties of such Chief Judge. Regional Chief Judges are regarded as judges of any court In their raqlons With authority to try and adjudicate
particular
cases, such as cases concerning
offences against public security,
serious Criminal
offences, high value claims and contempt of court. When it is necessary, the I~egional Chief Judge has the authority to order a judge of the court in such region, upon the latter's consent, to work temporarily more than three months in another court. The Chief Judge, however, must immediately
for not
inform the President
of the Supreme Court about such order. Judges
are recruited
by the Judicial
Besides having certain qualifications Bar Association
and are appointed
by Ilis Majesty the King.
such as being of Ihai nationality, passing the examination
of the Thai
to become a Barrister at-law, and having not less than two years working experience
legal profession, a candidate Once candidates
Commission
in the
must pass a highly competitive examination given by the Judicial Commission.
are recruited, they have to serve as judge trainees for at least one year.
2.1.1.1 In Bangkok Metropolis Civil Courts Under Thai Law, a plaintiff must bring a Civil case before the court where the cause of action arises or where the defendant
is domiciled.
Where immovable property IS involved, the plaintiff is required to bring
a lawsuit to the court where such property is situated, or where the defendant
IS domiciled.
In l3angkok,
Courts of First Instance dealing with civil cases are the Civil Court, the Civil Court of Southern Bangkok, the Thon Buri Civil Court and the Min BUrl Provincial Court. For disputes discretion
on civil matters occurring
either to try and adjudicate
outside the territorial jurisdiction.
those cases or to transfer
the Civil Court has the
them to the court
haVing territorial
jurisdiction. Criminal Courts In criminal cases, the court in the district where the accused inquiry official has made the investigation
resides or is arrested,
or where an
makes an inquuv has Jurisdiction over the cases. In Bangkok,
7
Courts of First Instance
handling
criminal
cases are the Criminal Court, the Criminal Court of Southern
Bangkok, the Thon Buri Criminal Court and the Min Buri Provincial Court. Criminal Courts have the discretion territorial jurisdiction
either to try and adjudicate
criminal cases arising outside its
brought before it or to transfer them to the court having territorial jurisdiction.
The Min Buri Provincial Court The Min Buri Provincial Court, the only provincial court in Bangkok Metropolis, and criminal cases arising in the northern part of Bangkok Metropolis.
The character
deals with both civil of this court is the
same as general provincial courts. Kwaeng Courts The primary
function
of Kwaeng
formality and expense. The jurisdiction that fall under imprisonment,
this jurisdiction
300,000 Baht. Proceedings
to criminal
offences
with a minimum
punishable
by a maximum
of three years
60,000 Baht or both. For civil cases, the claim amount must not exceed
in Kwaeng Courts emphasize
simple and oral judgments
of small cases quickly
of these courts covers both criminal and civil cases. Criminal cases
pertain
or fine not exceeding
Courts is to dispose
or summary judgments
a speedy trial, therefore, the trial is tends to be
are issued.
2.1.1.2 In other Provinces Provincial Courts Provincial
Courts exercise
within their own districts,
unlimited
which are generally
original jurisciction the provinces
in all general
themselvos.
civil and criminal
matters
for the purpose of expansion
of
services of the court to distance areas, some provinces may have more than one Provincial Court. Where a case within the jurisdiction
of the Kwaeng
Court is brought
to the Provincial
Court, such cases are
transferred to Kwaeng Courts. Provincial Kwaeng Courts The jurisdiction
of Kwaeng Courts in other provinces
is the same as Kwaeng Courts in l3angkok
Metropolis as explained above. 2.1.2 Juvenile and Family Courts Juvenile and Family Courts consist of the Contral Juvenile and Family Court, the Provincial Juvenile and Family Courts, and the Division of Juvenile and Family Courts in Provincial Courts. Two career judges and two associate judges,
one of whom must be a woman, constitute
Courts. An appeal against a judgment Appeal. 2.1.3 Specialized
Courts
a quorum for Juvenile and Family
or order of Juvenile and Family Courts is presented
before Courts of
8
There are four specialized Property and International
courts in Thailand,
the Labour Court, the Tax Court, the Intellectual
Trade Court, and the Bankruptcy
Court. The establishment
of the specialized
courts is to ensure that specific m technical problems will be heard before an appropriate specialized
courts are appointed
from judges who possesses
competent
knowledge
judge. Judges of
and expertise of the
specific matters. Quorums for two of the specialized and International
courts, namely the Labour Court and the Intellectual
Trade Court, consists of both career judges and associate judges. Associate
laymen recruited specifically
to work together with career judges in adjudicating
Property
judges are
cases.
3.2 The Courts of Appeal The Courts of Appeal consist of the Court of Appeal and nine Regional Courts of Appeal. The Court of Appeal
handles
Meanwhile,
appeals
judgments
the Regional Courts of Appeal
Courts of First Instance. jurisdictions
against
or orders of the Civil Courts and the Criminal
handle appeals against
The jurisdictions
of the Regional
the judgments
Courts
of Appeal
Courts.
or orders of the other are consistent
of the Courts of First Instance Region 1-9. The Courts of Appeal is divided
with the
into divisions, each
division has one chief justice and two other justices. At least three justices me required to Iorrn a quorum. An appeal on questions of law and, subject to certain specified
restrictions,
on questions of fact is
brought before the Courts of Appeal and then to the Supreme Court. Justices of the Courts of Appeal are appointed with seniority, extensive knowledge
from among judges of the Courts of First Instance
and experience.
Each Court of Appeal has a Research Division consisting of research judges. The primary functions of the division are to assist justices of the Courts of Appeal by examining all relevant factual and legal issues of the cases, conducting
legal research and discussing
with those justices
to ensure consistant
and fair
results. 3.3 The Supreme Court The Supreme Court is the final court of appeal in all civil and criminal cases in the entire Kingdom. The Court consists of the President, Vice - Presidents, the Secretary and a number of justices. It is divided into divisions with three justices in each division. The President of the Supreme Court is also the head of the Courts of Justice. In the present system of the Courts of Justice, the President of tho Supreme Court plays the pivotal role in all judicial and administrative
works.
Like the Courts of Appeal, the Supreme Court also has a Research Division consisting
of research
justices. At least three justices of the Supreme Court form a quorum session
to determine
cases
of exceptional
importance
and
The Court may, however, sit in plenary cases
where
there
are
reasons
for
9
reconsideration
or overruling
of precedents.
The quorum for the full Court is not less than half of the total
number of justices on the Supreme Court. Justice of the Supreme Court shall be appointed seniority, extensive knowledge
from among justices of the COUI"tsof Appeal with
and experience.
As a result of the 1997 Constitution,
the Criminal Division for Iioiders
of Political Positions was set
up within the Supreme Court to act as a trial court for cases where the Prime Minister, a minister, member of the House of Representatives, committing
malfeasance
senator or other political official is accused
in office according
of becoming
to the Criminal Code, performing
unusually wealthy,
duties dishonestly,
or of
corruption under to other laws. During a trial, a member
of the House of Representatives
immunity provided in the Constitution.
The Criminal Division for Iioiders
or a senator
is unable to claim the
of Political Positions in the Supreme
Court must rely on records from the National Counter Corruption Commission and may investigate to receive additional facts and evidence as it deems fit. The quorum for this special division of the Court consists of nine justices of the Supreme Court who hold a position of not lower than justice of the Supreme Court, and are elected by a plenary session of the Supreme Court justices on a case by case basis. Judgments that each justice constituting meeting
before making
will be made by a majority of votes; provided
the quorum will prepare a written opinion and make oral statements
decision.
Orders and decisions
Positions in the Supreme Court will be disclosed and final.
of the Criminal
to the
Division for Holders of Political
10
Chapter 3 Authority and Organizational Structure of the Supreme Court
The Supreme Court is the highest court of the Kingdom with jurisdiction kinds of appeal cases from the lower courts in accordance a judgment
throughout
the nation in all
with the law. A party who challenges
an order or
issued by the Courts of First Instances, the Court of Appeal or tho Courts of Appeal Regions I -
IX has the right to appeal against the lower court's order or Judgment under conditions law. Moreover, specialized international
laws such as the procedural
trade allow parties to appeal
required under the
laws on labour, tax and intellectual
against judgments
of such specialized
property and
courts directly
to the
Supreme Court. An order or a judgment of the Supreme Court in all kinds of cases is final. The President of the Supreme Court is the head of the Court and has the highest position among judges. At least three justices
of the Supreme COUI-tform a quorum. At present, the Supreme Court has
divided the justices internally into 25 chambers.
Each chamber has three justices.
Ihe most senior justice in
a chamber is the presiding justice of that chamber. The Supreme
Court may sit in plenary
session
(the full court)
President of the Supreme Court views that it is appropriate specific
law. The quorum of the plenary session consists
to determine
cases when the
or If there is a requirement
to do so under a
of all Justices of the Supreme
Court who are
present in the Court on the date the plenary session is held but not less than half of the total number of justices of the Supreme Court. The Supreme
Court has eight divisions
for specialized
cases, namely, the Juvenile
and Family
Division, the Labour Division, the Tax Division, the Intellectual Property and International Trade Division, the Bankruptcy
Division, the Criminal Division for Holders of Political Positions, the Commercial
Administrative
Division and the
Division. Each division has about 10 justices assigned by the President of the Supreme Court
and also has one Chief Justice or Presiding Justice supervising Following the adoption
of 1997 Constitution,
the work of a division.
the Criminal Division for Iioiders
of Political Positions
was set up in the Supreme Court to act as a trial court in cases where the Prime Minister, a Minister, a member of the House of Representatives,
a senator or other political
unusually wealthy,
in office according
committing
dishonestly, or of corruption
malfeasance
official
to the Criminal
is accused
of becoming
Code, performing
duties
under other laws.
The quorum of this special division of the supreme Court consists of nino justices of the Supreme Court who hold positions
of not lower than justices of the Supreme Court, and are elected
by a plenary
11
session of the Supreme Court on a case by case basis. A judgment provided that each justice constituting
will be made by a majority of votes;
the quorum will prepare a written opinion and make oral statements
to the meeting before a making decision.
Orders or judgments
of the Supreme Court Criminal Division for
Holders of Political Positions must be disclosed and final. The 1997 Constitution
also designates
several duties to the Supremo Court including
the selection
of five justices of the Supreme Court to be justices of the Constitution Court and nomination of five qualified persons to the Chairman of the House of Senate for the selection of an Election Commissioner.
12
Chapter 4 Adjudication of the Supreme Court
Appeals against judgments
of the lower courts to the Supreme Court will be assigned to a justice of
the Supreme Court by the President of the Supreme Court on a case by case basis. Some kinds of cases, such as labour, tax, bankruptcy,
juvenile and family, intellectual
criminal cases in which the defendants urgently.
As mentioned
adjudicate specialized
in Chapter
are in custody
3, justices
property and international
trade or some
during trials arc given priority to be adjudicated
in the specialized
divisions
of the Supreme
Court will
cases within the division.
The Supreme Court has a Research Division consisting of research justices and associate research judges.
The primary function
of the division
is to assist justices
relevant factual and legal issues of the cases, conducting to ensure consistent
and fair results.
associate research judges appointed
In addition,
of the Supreme
Court by examining
legal research and discussing
each specialized
division
all
with those justices
has research
justices
and
as the secretary and assistant secretaries to the division.
The Secretary of the Supreme Court will assign research justices and associate research judges to assist the justices of the Supreme Court by initially examining factual and legal issues set forth in the drafts of the judgments
of the Supreme Court. The research justices or associate research judges will then make
comments, consult with and submit the drafts to the senior research justices who are authorized the drafts. The drafts with comments will later be submitted and the President of the Supreme Court respectively
to the Vice - Presidents of the Supreme Court
for final approval.
When a research justice who examines a draft judgment appearing
to review
disagrees
with a question of fact or law
in the draft, he or she may initially seek advice from a senior research justice before consultation
with a justice who presided over such case and who drafted the judgment. the research justice and the justice who drafted the judgment, his or her comments
and suggestions
before submitting
Supreme Court considers the consideration
justice or may suggest
that the issues appearing
between
the research Justice may attach the draft with
the documents
Vice - President and the President of the Supreme Court, respectively. may agree with the presiding
If there is disagreement
to the senior research justice, the
Ihe President of the Supreme Court
the latter to review tho draft. If the President of the
in such judgment
are crucial, he may refer the case to
of the plenary session of the Supreme Court.
When the President of the Supreme Court, the authorized Vice - President of the Supreme Court or the authorized Chief Justice of the specialized
division approves the draft, the draft will then be processed
13
under the administrative system of the Supreme Court and sent in a sealed envelope to tho Court of First Instance for pronouncement.
14
Work Flow of the Supreme Court.
Appeal from the lower court.
1 Initial process of administrative
work.
1 President of the Supreme Court assigns a caso to a justice of the Supreme Court ..
1 Adjudication
Process of
the quorum of the Supreme Court.
1 A draft of judgment or order is released.
1 Examination process by the Research Division or approval process by a specialized
division.
1 Transmission
of a case file with a Judgment of the Supreme Court
to the COUI"tof First Instance for pronouncement.
15
Chapter 5 Organization of Court Administration
The Office of the Supreme Court is responsible
for the administration
of the courts and all staff and
it supports the work of all justices of the Supreme Court. There are 6 divisions in the Office. 5.1 General Administration
Division
This division is responsible annual budgets;
building
for sending,
maintenance;
receiving,
draftinq, filing and printing official documents;
office supplies and procurement;
vehicles; security and monitoring
of employees of the Supreme Court. 5.2 Division of Adjudication This division is responsible and arguments; collecting
for receiving,
examining
and filing complaints,
statistics; and monitoring compromise
agreements
requests, applications
between parties.
5.3 Division of Orders This division is responsible
for receiving general requests and bail, drafting and submitting
orders
for the Vice Presidents and the President to approve. 5.4 Division of Judgments This division is responsible
for printing, revising, modifying and dispatching
judgments
as well as returning the case files to the lower courts and following upon the pronouncement
and orders, of Supreme
Court Judgments. 5.5 Division of Legal Officers This division is responsible
for providing
lawyers, legal resources to research judges and justices,
arranging for quorums or sections and the plenary meetings of the Supreme Court. 5.6 Criminal Division for the Holders of Political Positions
16
Chapter 6 Role of the President of the Supreme Court
The Constitution
of the Kingdom
shall have and independent the superior responsible
of Thailand, Section 275, stipulates
secretariat, with the Secretary-General
that "The Courts of Justice
of the Office of the Courts of Justice
as
directly to the President of the Supreme Court of Justice.
The appointment by the Judicial Commission
of the Secretary-General
of the Office of the Courts of Justice must be approved
of the Courts of Justice.
The Office of the Courts of Justice shall have autonomy
in personnel
administration,
budget and
other activities as provided by law." The Courts of Justice consequently
are independent
from the Ministry of Justice. The President of
the Supreme Court of Justice thus becomes the highest administrator and in administrative the Supreme
of the Courts of Justice both in judicial
affairs. The Office of the Courts of Justice is the supportive
Court on administration,
budget
President of the Supreme Court is responsible
and other essential
office to the President of
policy of the Courts of Justice.
The
for a variety of functions many as follows:
6.1 The Head of Judiciary Holding
highest
positions, according
judicial
position,
the President
of the Supreme
Court
has the authority
and
to the Judicature Act and the Judicial Officials Act, as follows
6.1.1 to issue judicial rules so as to ensure justice equally, fairly and efficiently; 6.1.2 to issue managerial regulations with the approval of the Judiciall\dministration 6.1.3 to serve as the Chairman judicial independence
of the Judicial
Commission
whose responsibility
Commission; is to provide
for judges;
6.1.4 to approve or disapprove
the resignation of a Judge;
6.1.5 to appoint, promote and transfer a judge with the approval of the Judicial Commission; 6.1.6 to order judicial disciplinary
and
action.
6.2 The Top Executive of the Judiciary The President of the Supreme Court is the top executive filled by the Minister of Justice Administration
before the constitutional
of the Courts of Justice, the same role
separation
Act, the President shall have authority as follow:
6.2.1 to determine the policy for the Courts of Justice;
of power. I\ccording
to the Judicial
17
6.2.2 to be in charge and keep control of acts related to the Courts of Justice; 6.2.3 to serve as the chairman of the Judicial Administration provide assistance and advice to the President on administrative 6.2.4 to approve the structure and responsibilities
Commission whose responsibility
matters;
of divisions in the organization;
and
6.2.5 to supervise of the Secretary-General. 6.3 Other Responsibilities
pursuant to the Constitution
The President of the Supreme Court serve as: 6.3.1 to be a member of the Selection Committee for Judges of the Constitutional
Court;
6.3.2 a member of the Selection Committee for members of the Counter Corruption Commission; 6.3.3 a member of the Selection Committee for members of the Audit Commissioners; 6.3.4 the Chairman of the Committee for Jurisdictions
of Courts.
and
is to
18
Chapter 7 International Relations
7.1
Judicial Agreement
At present, Thailand has entered into four bi-lateral treaties with the Republic People's Republic of China, the Commonwealth judicial documents
and taking of evidence.
of Indonesia, the
of Australia and the Kingdom of Spain, on the service of
The objective of them four agreements
is to establish direct
contact between the Office of the Judiciary and the Ministries of Justice in the said countries for service of process, judicial Thailand
documents
and mutual assistance
and their counterparts.
bypassing the diplomatic
These agreements
in the taking of evidence shorten
the process
between the Courts in
of mutual
channel, that is, requests for assistance can be addressed
assistance
by
directly to the court
of the other country through the Ministry of Justice or, in the case of Thailand, the Office of the Judiciary and hence saves some valuable time in the process. For the other countries,
in the absence
Procedure Code shall apply in accordance request shall be done via diplomatic 7.2 International
agreement
with the principle of internalional
has been recognized
internationally
for upholding
human rights. Some countries in /\sia, especially
improvement
of their justice systems. These countries, also, have requested
of the Thai Judiciary
legal and administrative
officials, as well as arrangement
Every year various
groups
as a reference
training programs, arrangement
of judges,
of the Court
for study visit of judicial in order to
senior legal officials,
university
professors
and legal
and exchange
of views
of judicial systems, the structuring of the Court and its activities. The
visit foreign courts, relevant agencies countries
and
of domestic laws.
Supreme Court of Thailand also sends delegations
laws of the other
for the reformation
the assistance
from abroad visit the Supreme Court for the purpose of observation
and experience on the development
administration
social justice and the full
to send Thai judges with special expertise to their countries
provide assistance in the establishment
and
and comity. Any
those in the Indochina region,
the roles and structures
practitioners
reciprocity
the Civil
channels.
contemplate
of Justice in organizing
with Thailand,
Cooperation
The Thai Judiciary protection of fundamental
of an international
abroad to participate
in international
conferences
and universities to study and research about the judicial
in order
to keep
pace
with
the new developments
system
of judicial
and laws.
7.3 The Roles of the President of the Supreme Court-International
and
Functions
19
In the international
arena, the President of the Supreme Court, as the leader of tho Judiciary,
plays the following important roles. 7.3.1. The President of the Supreme Court has been designated Judiciary, which is one of the three branches of sovereign
as the representative
of the
power, to pay courtesy calls and exchange
views related to judicial and legal matters with the heads of states that formally visit Thailand as honored guests of His Majesty and Her Majesty. 7.3.2 The President
of the Supreme
Court
is the Thai delegate
who
participates
in the
Conference of Chief Justices of Asia and the Pacific Region held every three years to exchange views on suitable roles of Courts of Justice and development
of judicial administration.
7.3.3 The President of the Supreme Court is a member of National Committee of the Asean Law Association
for Thailand
sectors aiming
consisting
at strengthening
of legal professionals
the relationship
in both government
and cooperation
and non-government
as well as the exchange
of legal
knowledge and innovation of new laws among Asean countries. 7.3.4 Being the representative abroad to strengthen
relationships
of the Thai Judiciary,
with and cooperation
the President of the Supreme Court goes
among the Judiciary
to exchange views on issues relating to Judicial system and laws.
of the other countries and
