Environmental Safeguard KMP PNPM Mandiri Perkotaan
Sept 2011
Laporan Status Penerapan Upaya Perlindungan Lingkungan Di dalam perjanjian pinjaman antara Pemerintah Indonesia dan pihak Donor (Bank Dunia) disepakati adanya kewajiban bagi pihak pemerintah Indonesia untuk menerapkan aspek pengamanan sosial dan lingkungan pada saat pelaksanaan program. Sejalan dengan hasil kesepakatan tersebut, program PNPM Mandiri Perkotaan telah mencantumkan aspek pengamanan tersebut di dalam buku pedoman pelaksanaan program, dengan demikian penerapan kebijakan ini bukan merupakan hal yang baru atau sebagai tambahan prasyarat dalam pelaksanaan program, kebijakan ini telah tertanam di dalam desain pelaksanaan dan tahapan program dari sejak awal. Terkait dengan penerapan safeguard lingkungan di dalam PNPM, maka pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh dana BLM harus didasarkan pada prinsip kelestarian dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, kemanfaatan, kehati‐hatian, partisipatif, kearifan lokal dan tata kelola pemerintahan yang baik. Seperti diketahui bersama, alam pada dasarnya mempunyai kemampuan untuk memulihkan diri secara alamiah, akan tetapi yang sering terjadi adalah bahwa kecepatan pemulihan alamiah tersebut lebih sering kalah jika dibandingkan dengan kecepatan aktifitas manusia dalam mengekplorasi dan mengekploitasi lingkungan dan sebagai akibatnya secara perlahan alam atau lingkungan mengalami perubahan atau penurunan kualitas. Jika perubahan atau penurunan kualitas lingkungan yang terjadi semakin besar dan dalam tempo yang singkat maka tentunya akan menimbulkan dampak negatif bagi manusia. Dalam rangka menghindari atau mengatasi dampak negatif lingkungan yang akan terjadi atau tidak dapat ditoleransi maka perlu direncanakan pengendalian dampak negatif untuk pengamanan atau perlindungan lingkungan dari sejak tahap awal perencanaan, tahap pelaksanaan konstruksi dan tahap paska konstruksi (operasionalisasi dan pemeliharaan) infrastruktur terbangun. Kenyataan yang terjadi, seringkali upaya perlindungan lingkungan menjadi hal terakhir yang diperhatikan. Masih terdapat anggapan, bahkan di tingkat konsultan pendamping bahwa upaya perlindungan lingkungan hanya bersifat normatif (sekedar menggugurkan kewajiban/ketentuan), membuang‐buang waktu dan biaya yang relatif besar (tidak ekonomis) atau sebagai beban tambahan. Sepertinya penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan hanya sekedar normatif dan belum dilaksanakan dengan kesadaran dan keyakinan penuh. Di dalam pedoman pelaksanaan PNPM Perkotaan (lampiran 5 tentang pedoman pengelolaan lingkungan) telah dijelaskan prinsip dasar, kriteria pemeriksaan lingkungan dan kewajiban pelaporan oleh konsultan pendamping. Prinsip dasar yang melandasi penerapan safeguard lingkungan adalah meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif dari setiap kegiatan konstruksi, dalam hal ini tugas tim fasilitator di tingkat kelurahan sangat penting untuk dapat memastikan bahwa dalam setiap proposal kegiatan yang diajukan oleh KSM telah memenuhi prinsip dasar tersebut. Menyinggung mengenai kewajiban pelaporan penerapan safeguard lingkungan, sampai dengan saat ini KMP telah menerima laporan hasil pengecekan penerapan safeguard lingkungan infrastruktur terbangun hasil pemanfaatan BLM TA 2010, meskipun belum seluruh KMW mengirimkannya secara rutin setiap bulan. Format data laporan berupa tabel ceklist status penerapan aspek safeguard lingkungan (hasil post review) seperti: apakah kegiatan membutuhkan amdal/UKL/UPL , hasil cek usulan kegiatan terhadap negatif list, kepatuhan terhadap standar teknis bangunan serta dampak lingkungan yang mungkin terjadi akibat pembangunan prasarana/sarana. Ceklist tersebut dikirimkan dan diolah secara manual, dengan melibatkan fasilitator teknik, askorkot infrastruktur dan tenaga ahli infrastruktur KMW. 1
Sept 2011
Environmental Safeguard KMP PNPM Mandiri Perkotaan
A. Pengumpulan data Berikut disampaikan perkembangan pengumpulan data pengamanan lingkungan infrastruktur terbangun hasil pemanfaatan BLM TA 2010 sampai dengan akhir bulan September 2011. Tabel 1.1 Status Penerimaan Data Pengendalian Penerapan Safeguard Lingkungan per provinsi No
Jumlah Kegiatan Lingkungan (Data SIM)
189
Status Jumlah lokasi kelurahan dilaporkan
% kelurahan dilaporkan
Jumlah keg. Lingkungan dilaporkan
% keg. lingkungan dilaporkan
1.401
188
99,47%
1.432
102%
130
779
130
100,00%
686
88%
55
493
48
87,27%
875
177%
235
1.129
197
83,83%
1.040
92%
70
258
50
71,43%
248
96%
5
NUSA TENGGARA BARAT BALI SULAWESI TENGAH KALIMANTAN SELATAN GORONTALO
6
MALUKU UTARA
146
523
146
100,00%
345
66%
7
MALUKU
84
426
50
59,52%
481
113%
8
DI YOGYAKARTA
178
1.490
138
77,53%
1.155
78%
124
831
80
64,52%
678
82%
38
286
38
100,00%
181
63%
127
573
94
74,02%
365
64%
32
482
20
62,50%
332
69%
1 2 3 4
12
NUSA TENGGARAN TIMUR KALIMANTAN TENGAH SULAWESI TENGGARA PAPUA BARAT
9 10 11
13
SULAWESI BARAT
14
JAWA TENGAH
15
PAPUA
16
JAWA TIMUR
17
SULAWESI UTARA KALIMANTAN TIMUR SULAWESI SELATAN 19
18 19
Propinsi
Jumlah Kelurahan dampingan
13
207
13
100,00%
62
30%
2.003
12.065
1.549
77,33%
5.934
49%
39
255
39
100,00%
45
18%
1.875
12.113
1.512
80,64%
3.857
32%
297
421
150
50,51%
204
48%
173
774
154
89,02%
64
8%
321
2.324
257
80,06%
175
8%
6.129
36.830
4.855
82,26%
18.159
67,51%
Catatan: • Data jumlah KSM di SIM dengan data yang dikirimkan oleh KMW secara manual kerap berbeda
2
Environmental Safeguard KMP PNPM Mandiri Perkotaan
Sept 2011
Analisis data Analisis data dilakukan di tingkat provinsi dan nasional, didasarkan pada aspek kepatuhan penerapan standar pengamanan lingkungan d, meliputi: 1. kepatuhan pada pengecekan/identifikasi jenis kegiatan yang diusulkan dengan daftar negatif kegiatan 2. kepatuhan pada pengecekan/identifikasi kebutuhan analisis dampak lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL) pada usulan jenis kegiatan 3. kepatuhan pada standar spesifikasi teknis dan kelengkapan infrastruktur terbangun. 4. dampak negatif yang muncul dan langkah mitigasi yang dilakukan Hasil analisis data di tiap provinsi dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel. 1.2 Rata‐rata infrastruktur terbangun yang berpotensi menimbulkan dampak negatif pada lingkungan per provinsi No 1
NUSA TENGGARA BARAT
2
BALI
3,7
3
SULAWESI TENGAH
35,1
4
KALIMANTAN SELATAN
70,5
5
GORONTALO
6
MALUKU UTARA
48,4
7
MALUKU
24,6
8
DI YOGYAKARTA
9 10
Propinsi
Jumlah % rata‐rata infrastruktur terbangun yang berpotensi menimbulkan dampak negatif 11,2
2,8
5,1
NUSA TENGGARAN TIMUR
23,4
KALIMANTAN TENGAH
4,6
11
SULAWESI TENGGARA
38,2
12
PAPUA BARAT
38,3
13
SULAWESI BARAT
7,6
14
JAWA TENGAH
11,7
15
PAPUA
63,5
16
JAWA TIMUR
1,2
17
SULAWESI UTARA
6,7
18
KALIMANTAN TIMUR
43,7
19
SULAWESI SELATAN
24,1
Catatan: • Sumber data berasal dari laporan KMW Propinsi s.d Agustus 2011 • Validasi data tersebut sangat tergantung pada pemahaman, ketepatan dan ketelitian dalam pengisian ceklist laporan
3
Sept 2011
Environmental Safeguard KMP PNPM Mandiri Perkotaan
Hasil analisis jenis infrastruktur terbangun yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan secara nasional dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel. 1.3 Rata‐rata nasional jenis infrastruktur terbangun yang berpotensi menimbulkan dampak negatif
(data pemanfaatan BLM TA 2010)
No.
Jenis Infrastruktur
1.
Jalan, Jembatan, Gorong‐gorong, tambatan perahu Sarana perumahan/kesehatan Sanitasi (MCK, Jamban, Saluran Limbah)
2. 3.
% Infrast bermasalah thd. total infrast. terbangun
13,27%
4,41%
jalan/jembatan belum dilengkapi drainase
0,12%
0,04%
menimbulkan genangan/longsor
1,28%
0,16%
belum dilengkapi sirkulasi udara/cahaya
4,71%
0,45%
belum dilengkapi dengan TS
4,81%
0,47%
belum dilengkapi BR
5,88%
0,55%
0,00%
0,00%
20,30%
0,57%
jarak dari sumber air bersih dari sumber pencemaran <10 m
70%
1,20%
belum dilakukan uji lab kualitas air
76,12%
0,15%
belum dilengkapi penampungan limbah padat/cair
0,44%
1,35%
menimbulkan longsor/erosi
Keterangan
jarak TS dan BR <10m dari sumber air bersih belum menyatu dengan sistem sampah induk
5.
Persampahan
6.
Air bersih
7.
Sarana Perdagangan
8.
Irigasi
0,26%
1,15%
menimbulkan sedimentasi/sumbatan aliran
9.
Drainase Permukiman
0%
0,00%
10.
Prasarana Penerangan
0%
0,00%
10,5%
Jumlah infrastruktur terbangun yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan
Rata‐rata nasional
% Infrast. bermasalah thd.jenis infrast. terbangun
Di dalam Key Perfomance Indicator PNPM untuk safeguard lingkungan belum secara jelas di cantumkan, akan tetapi ada satu indikator pada komponen dua, yang dapat dijadikan acuan kinerja safeguard yaitu bahwa 70% infrastruktur terbangun mempunyai kualitas baik, dalam hal ini dapat diartikan bahwa infrastruktur berkualitas baik tentunya juga tidak mempunyai dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial, seperti mencemari, merusak bentang alam, menimbulkan konflik dll. B. Kesimpulan Berdasarkan hasil analisis data dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: • Sampai dengan akhir bulan September sebesar 4.855 (82.3%) data kelurahan dan 18.159 (67.5%) data kegiatan infrastruktur terbangun telah dilaporkan oleh KMW. • Variasi nilai rata‐rata infrastruktur terbangun yang berpotensi menimbulkan dampak di tingkat provinsi sangat tinggi, hal ini dapat disebabkan: (i) lemahnya pemahaman mengenai ketentuan pengamanan lingkungan; (ii) masih lemahnya validasi dan verifikasi data; (iii) lemahnya pemahaman tata cara pengisian format laporan. • Secara umum hasil analisis sementara pada data hasil pengumpulan sampai dengan bulan September 2011, menunjukkan bahwa sebesar 10.5% dari total infrastruktur terbangun hasil pemanfaatan dana BLM TA 2010 berpotensi menimbulkan dampak negatif pada lingkungan dikarenakan sebagian besar bangunan kurang lengkap atau tidak memenuhi standar baku yang telah ditetapkan. Jenis infrastruktur yang 4
Environmental Safeguard KMP PNPM Mandiri Perkotaan
Sept 2011
berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan adalah sebagai sebagai berikut: Sebesar 13% dari pembangunan infrastruktur jalan belum dilengkapi dengan saluran drainase alami atau buatan; Sebesar 4.7% dari pembangunan sanitasi belum dilengkapi dengan tangki septik; Sebesar 4.81% dari pembangunan sanitasi belum dilengkapi dengan bidang resapan; Sebesar 20.3% dari pembangunan sarana air bersih memiliki jarak < dari 10m dari sumber pencemaran; Sebesar 70% dari pembangunan sarana air bersih belum dilakukan uji tes laboratorium kualitas air; C. Rekomendasi Dari hasil analisis data menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan pada upaya pengendalian dan penerapan pengamanan lingkungan, beberapa hal yang perlu dilakukan untuk memperbaiki hal tersebut antara lain: 1. Dilakukan penyamaan persepsi dan pemahaman tentang pentingnya penjaminan kepatuhan terhadap ketentuan pengamanan lingkungan didalam program PNPM. 2. Ditingkatnya efektifitas pelaksanaan verifikasi proposal, pemantauan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta penguatan kegiatan operasionalisasi dan pemeliharaan prasarana, dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap langkap pencegahan dan penanggulangan dampak negatif. 3. Dilakukan penyempurnaan format ceklist penerapan safeguard lingkungan, sehingga lebih mudah dipahami oleh fasilitator teknik dan penanggung jawab laporan lainnya.
5
