JAVA
RAYA
w "
"-...:
PEMERINTAH PROVINSI OAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN Jalan Medan Merdeka Selatan 8-9 Blok G Lt 13 dan 3 serta Blok F Lt. Dasar Telp. 3823355 Fax. (021) 3848850 dan Fax. (021) 3823253 JAKARTA 10110
LAPORAN RAPAT Nomor : Kepada Yth. Oari Sifat Lampiran Hal
l'1O, I ·0"'2.
Kepala Oinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi OKI Jakarta Kepala Unit Pengelola Jakarta Smart City Biasa 2 (dua) berkas Rapat Lanjutan Kegiatan Pengharmonisasian Penyusunan Rapergub tentang Mekanisme Pengelolaan Jaringan Ookumentasi Dan Informasi Hukum di Pemerintah Provinsi OKI Jakarta
Sehubungan dengan undangan rapat dari Kepala Biro Hukum Setda Provinsi OKI Jakarta nomor 2424/-075.3, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut: 1. Rapat dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 30 Nopember 2015 pukul 09.00 di Ruang Rapat I Biro Hukum Blok G lantai IX Gedung Balaikota OKI Jakarta. Pimpinan rapat Kepala Bagian Biro Hukum Setda Provinsi OKI Jakarta. Rapat dihadiri unsur Biro Hukum, unsur Oiskominfo (Bagian Oatin) dan unsur Unit Pengelola Jakarta Smart City. 2. Pembahasan: a. Revisi Rapergub Tentang Pengelolaan JOIH diantaranya Bab II tentang Standardisasi Website JOIH Provinsi OKI Jakarta sudah dibuat dengan alamat http://jdih.jakarta.go.id/namun ada beberapa perubahan sbb : i. Sudah dibuatkan cms/admin page untuk biro hukum upload sendiri file produk hukum dan isi kontennya; ii. Format website agar disesuaikan dengan standar; iii. Menampilkan foto Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi OKI Jakarta; iv. Menampilkan statistik pengunjung website JOIH; v. Menampilkan rancangan baik Raperda maupun Rapergub; vi. Menampilkan jumlah total peraturan per jenis; b. Pengurus JOIH Provinsi OKI Jakarta terdiri dari 1 orang PNS jabatan fungsional umum pengelola, 3 orang PNS jabatan fungsional khusus dari Biro Hukum Setda Provinsi OKI Jakarta dan 5 orang Tenaga Ahli; c. Biro Hukum menstandardkan batasan kapasitas maksimum web hosting sebesar 20 TB namun permintaan tersebut akan disesuaikan dengan kapasitas isi dari website JOIH, besar bandwidth untuk transfer data minimal 2 Mbps, Software harus open source; 3. Saran 1 tindak lanjut : a. Unit Pengelola Jakarta Smart City akan membantu memonitor website dimaksud; b. Total file produk hukum yang sudah ada di website Jakarta.go.id sebesar 8778,54 MB. Oemikian laporan ini disampaikan. Mohon arahan lebih lanjut cjari Bapak. ;.
b Nopember 2015
Kepala Unit Pengelola Jakarta Smart City Oinas Komunikasi, Infomatika dan Kehumasan Provinsi OKI Jakarta, ~
~
Setiaji NIP 197406081998031003 Tembusan: Sekretaris Oinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi OKI Jakarta
LEMBAR DISPOSISI / CATATAN
DINAS KOMUNlKASI, INFORMATlKA DAN KEHUMASAN PROVINSI DKI JAKARTA ,
Indek:
.f.l~ . :........................
~!.H.!.~.f.r.: ~
Tanggal Masuk
:
Kode
: ..
~.~0..B.:
. .
:·~~:~~·~cr~~r~·~:·::~. ~. ~·,~"
Hal/isi Ringkas
..•............... ······························5····· ............•..
Tgl./Nomor Sural
··········;:i·········:.,·;,:,······························ Mf······ I ,,(fl). """Ir !)'4.M-!~.7. ·· "K:!' LL'; ·i;;;;·· ..· ······of;··· '~' J
As a I
·· ["1 ru
n \U'\.M!Y)
Inslruksi Iinformasi :
. ..
•
.
Dileruskan I kepada : 1. Sekrelaris 2. Kabid Media Massa
~.
,,'jIJ
'~ f ....~
3. Kabid Informasi Publik 4. Kabid SIM 5. Kabid Infraslruklur Perangkal Lunak 6. Kabid Infraslruklur Perangkal Keras 7. Kabid POSTEL
?::;.:...:..-;-: \G~WCl'" ~::~~:~ ~i.g.unakan ~a'.ap..s~g~ra..dik~~.b~likan • Corel yang tidak perlu
•
~.~·'...i_\-'rc:...ll
\{
_
II
K ART IJ
No. Urul
KENDALl
Kode
Tgl@/K: Dan I Kepada 0)
Indek
Perihal I lsi ringkas
No. Sr!. :
Tgl. Sr!. Pengolah
Ket~rangan
Lampiran: Diteruskan
Oisimpan
:
0) Corel yang lidak perlu
Lembar kesalu
PEMERIN-;-AH PROVINSI OAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEKRETARIAT OAERAH BIRO HUKUM Jalan Medan Merdeka Selatan NO.8 - 9 Telepon 021- 3822014,3822314 Website: Birohukum.jakarta.go.id email
[email protected] JAKARTA Kode Pos: 10110
'Ji Nomor Sifat Lampiran Hal
November 2015
dlf,,2J/ o~,):i Kepada Undangan Ylh. (daflar undangan lerlampir)
di Jakarta
Bersama ini saya mengharapkan kehadiran BapakJlbu/Saudara dalam rapal yang akan diselenggarakan pada: hari
Senin
tanggal
30 November 2015
waktu tempat
acara
: Pukul 09.00 WIB Ruang Rapat II Biro Hukum, Gedung Balaikota Blok G Lantai. IX, Jln. Medan Merdeka Selatan No. 8-9 Kota Administrasi Jakarta Pusat. : Rapat Lanjutan Kegiatan Pengharmonisasian Penyusunan Rapergub tentang Mekanisme Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum di Pemerintah Provinsi OKI Jakarta
Mengingat penlingnya Saudara tepat pada waktunya.
acara
tersebul,
diharapkan
kehadiran
Atas perhatiannya, saya ucapkan lerima kasih.
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi OKI Jakarta,
~
Sri Rahayu
NIP 195712281985032003
Tembusan: Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi OK! Jakarta
t o4?-2.-___
I
'1"+( u-lJ
Lampiran Nomor Tanggal
Undangan Kepala Biro Hukum Selda Provinsi OKI Jakarta
r!:f ,,2;9>/
11
£)
<Ji' . oJ
'Novemb'er 2015
DAFTAR UNDANGAN
QKepala Oinas Komunikasi, Informasi dan Kehumasan Provinsi OKI Jakarta U.p. Sdr.~~arry Sanjaya, S.Sos ~yali Geslanon ( Smart Cily ) 2. Kepala Bagian Ookumenlasi dan Publikasi Hukum Biro Hukum Selda Provinsi OKI Jakarta. 3. Kepala Sub. Bagian Ookumenlasi Hukum Biro Hukum Selda Provinsi OKI Jakarta. 4. Kepala Bagian Peraluran Perundang-undangan Biro Hukum Selda Provinsi OKI Jakarta. 5. Kepala Sub. Bagian Peraluran Pelaksanaan Biro Hukum Selda Provinsi OKI Jakarta. 6. Kepala Sub. Bagian Pengundangan Biro Hukum Selda Provinsi OKI Jakarta. 7. Kepala Sub. Bagian Peraluran Oaerah Biro Hukum Selda Provinsi OKI Jakarta. 8. Para Analis Bagian Peraluran Perundang-undangan Biro Hukum Selda Provinsi OKI Jakarta. 9. Pengolah Bagian Jakarta.
Peraluran Perundang-undangan 'Biro Hukum Selda Provinsi OKI .
10. Sdr. Ismu Harkamil , SH, MH (Tenaga Ahli )
JAYA.RAYA
PEMERINTAH PROVINSI OAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEKRETARIAT OAERAH BIRO HUKUM Jalan Medan Merdeka Selatan NO.8 - 9 Telepon 021- 3822014,3822314 Website: Birohukum.jakarta.go.id email
[email protected] JAKARTA Kode Pos: 10110
'JZ Nomor Sifat Lampiran Hal
November 2015
di Jakarta
Bersama ini saya mengharapkan kehadiran Bapak/lbu/Saudara dalam rapat yang akan diselenggarakan pada: hari
Senin
tanggal
30 November 2015
waktu
Pukul 09.00 WIB
tempat
: Ruang Rapat II Biro Hukum, Gedung Balaikota Blok G Lantai. IX, Jln. Medan Merdeka Selatan No. 8·9 Kota Administrasi Jakarta Pusat.
acara
: Rapat Lanjutan Kegiatan Pengharmonisasian Penyusunan Rapergub tentang Mekanisme Pengelolaan Jaringan Ookumentasi Oan Informasi Hukum di Pemerintah Provinsi OKI Jakarta
Mengingat pentingnya Saudara tepat pada waktunya.
acara
tersebut,
diharapkan
kehadiran
Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi OKI Jakarta,
~
Sri Rahayu NIP 195712281985032003
Tembusan: Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi OKI Jakarta
Lampiran Nomor Tanggal
Undangan Kepala Biro Hukum Selda Provinsi OKI Jakarta ~;P/ 0 IJ)' . oJ 'Novemher 2015
'!7 '7
DAFTAR UNDANGAN
O~s
(':'epala Komunikasi, Informasi dan Kehumasan Provinsi OKI Jakarta ~.p. Sdr.(1jiarry Sanjaya, S.Sos 2. Syali Geslanon ( Smart Cily ) 2. Kepala Bagian Ookumenlasi dan Publikasi Hukum Biro Hukum Selda Provinsi OKI Jakarta. 3. Kepala Sub. Bagian Ookumenlasi Hukum Biro Hukum Selda Provinsi OKI Jakarta. 4. Kepala Bagian Peraluran Perundang-undangan Biro Hukum Selda Provinsi OKI Jakarta. 5. Kepala Sub. Bagian Peraluran Pelaksanaan Biro Hukum Selda Provinsi OKI Jakarta. 6. Kepala Sub. Bagian Pengundangan Biro Hukum Selda Provinsi OKI Jakarta. 7. Kepala Sub. Bagian Peraluran Oaerah Biro Hukum Selda Provinsi OKI Jakarta. 8. Para Analis Bagian Peraluran Perundang-undangan Biro Hukum Selda Provinsi OKI Jakarta. 9. Pengolah Bagian Jakarta.
Peraluran Perundang-undangan Biro Hukum Selda Provinsi OKI
10. Sdr. Ismu Harkamil , SH, MH ( Tenaga Ahli )
DrQ!fh·;Z
ftANCANGAN
Irtdol1tlsiu ILcmburuJl Ncgaftl RcpulJlii, lhdonc~iu Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Republik Indonesia Nomor 4744);
NOMOJI "" TMIUN
2. Uhulu1g-Undtti1g NO/rlor TENTANG
14 tahun 2008 lonlillig
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
MEKANISME PENGELOLMN JARINGAN DOKUMENTASI DANINFORMASIHUKUM
Indonesia
Tahun
Tambahan Lcmbnran Negw'a
2008
Nomor
I~epublik
61,
Indonesia
Nomor 4846);
3.
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Undung~Ut'ldung
Nomor 23 Tahun 2014 tcnttu1g
Pemerintahan Dacrah sebagaimana telah beberapa GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
Ml'nimbang
a. bahwa kCPlldll
dalam
rangka
masyarakat
mcningkatkan atas
kebutuhan
kali diu bah terakhir dcngaI1 pe1ayanan jaAAgM:
dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat.
mudah,
dan
cepat.
pcrlu
dilakukan
Tahun 2014
Tambahan Lembaran
Nomor 224,
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tcntang
Jaringan
hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik;
Nasional
informasi hukum sebagaimana dimaksud dalam
NomoI'
Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
pcngelolaa..n jaringan dokumcntasi dan informasi b. bahwa untuk mengelola jaringan dokumentasi dan
Undang~Undang
9 Tahun.2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Dokumentasi (Lembaran
dan
Negara
Informasi Republik
Hukum Indonesia
Tahun 2012 f'Jomor 82); 5. Peraturan Mcnteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
huruf a, perlu membangun kerja sarna dalam suatu
Nomor
jaringan dokumentasi dan informasi hukum aaefQA
Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan
yang terpadu dan terintegrasi;
Hukum (Serita Negara Republik Indonesia Tahun
c. bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
2
Tahun
2013
Tentang
Standarisas Informasi
2013 Nomor 218);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemer 2 Tnhun
tentang
2014 ten tang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi
Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi
dan Informasi Hukum I<ementerian daJam Negeri
Hukum;
dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
menetapkan
Peraturan
Gubernur
Indonesia Tahun 2014 Nomor 33); Mengingat
1. Undang-Undang Nomer 29
Pemerintahan
Provinsi
tahun 2007 tentang
Daerah
Khusus
IbLlkota
Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik
7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 TcntW1g Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 NomoI' ----. Tambahan Lembaran Daerah 2
DfoJrk~.]
DrafT kt·]
Provinsi Daerah l{husus IbUkOtU Jt!.kWlo. NOmor ~ •• -
6. Jtltingun Dokulllerttasi c.Jau Informu&i l-I11kum, yhflg 8clnlljutilYU dlsingktl.t JDIH, adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum
);
secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pclayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan ccpnt. 7. Puant Jw'ingun
MEMUTUSKJ\N ;
Dukumenlu~i
dan Infol'lIlttsi Hukum
huulf1h
I~USUl
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukunl Provinsi Daerah Khusus M~Jletapkal1
PERATUI
GUBERNUR
PENOELOLJ\AN
JARlNGAN
TENTANG
MEI'AJlHSMl>
DOKUMENTASI
DAN
Jbukota Jakarta. 8. Anggota Jaringan Dokufficntasi dan lnformasi Hukum ndalllh Anggotn
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Provinsi Daerah Khusus
INFORMASI HUKUM.
IbukotB JakaItB. 9. DokulUt!n
AAgg&ta-JaHAg~kamerH:a6HlaA-1f1:foftnasi-l.J.uk-\:im.
Hukum
adaiah pl'oduk hukum yang berupa pcruturan
peruhdans~untlru,gun Gtuu
lJAfJ I
prouuk hukulli sulltil'1 porutllrull j)cruntlo.f1U·
umlungw'l yang mcliputi n.tmUIl tidw( teruatUl:i InH.lu putusun pcngndHun, yuriaprudensi, monografi hukum, artikcl mnjaIah hukum, buku hukum,
KJ;.TENTUAN UMUM
penelitian hukum, pcngkajian hukum, naskah o.kndemis, dan rancangan BagibJ.l Kesntu
peraturan perundang-undangan.
Pcngeniun
1O.1nformasi Hukum ado.lah semua c.Jata dan kctcrangan yW'lg terknl1dung dalam Dokumen I-Iukum.
Pasai 1
11. Sistem Informasi Hukum, yang selanjutnya disingkat Siskum, adalah Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
suatu sistem untuk mengelola database peraturan perundang·undangan. 12. Pengelolaan
1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Oaerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Provinsi Khusus
Ibukota
pengumpulan,
3. Gubernur adalah KepaJa Daerah Provinsi Daerah Khusus
lbukota
dan
Informasi
pengolahan,
Hukum
penyimpanan,
adalah
pelestarian,
kegiatan dan
pendayagunaan informasi hukum. 13. Peraluran
Jakarta.
Dokumentasi
Perunda.l1g~undangan adalah
peraluran tcrtulis yang memuat
nonna hukum yang mengikat secara umum
dan dibentuk atau
ditetapkan oleh lembaga 4negara atau pejabat yang berwenang melalui
Jakarta. 4. Satuan I<erja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
Satuan I<erja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai ketentuan peraturan pcrundang~undangan.
Bagian I<edua Maksud dan Tujuan
5. Biro Hukum adaJah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Pasal 2
Khusus Ibukota Jakarta. 3
4
Oro/tkt·l
Ora/I k.r·]
r.
Maksud disusunnya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam
Kantor Wilayah Kementerian;
pengelolaan JDlH di Daerah guna memberikan kepastian hukum dan
g. Perguruan Tinggi; dan
kemanfaatan JDIH di Daerah.
h.BUMD.
Pasa13
BAB III 'rUOAS DAN FUNOSI
TUjUW1 dislisunnya Peraturan Gubemur ini adalah untuk:
13agian l(camu
a. mcnjamin terciptanya Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Pusat JDIH
yang lerpadu dan terintegrasi pada semuu anggota jaringan; b. I1lcnjamin kett:rsediaan dokumentasi dan informasi hukum yang Iengkap
Pasa! 5 (1)
dan akurat. sena dapat diakses sccara cepat dan rnudah;
c. llll.:ngcmbangkan kcrja sama yang efeklif antara Pusat jaringan dan Anggotfl jarini:tun sertn antw·
se~wna
Biro Hukum sebagai Pusal JDlH bertugas mclakukan pcmbinaan. pengembangan. dan monitoring pada Anggota JDIH yang meliputi: a. organisasi;
Anggota j£U'ingan dnJam rangka
b. sumbcr daya mWlUsia;
pcnyediaa.n dokumentasi dan informasi hukum; dan
c. koleksi dokumcn hukum;
d.lucningkatkan kualitas pembangunan hukum nasionnl dan pelayanan
d. teknis pengelolaan;
kcpada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik,
e. sarana prasarana; dan
transparan, efektif, efisien, dan bertanggungjawab.
f. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. (2)
BAB II ORGANISASI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INPORMASI HUKUM
Pasa14 (1) Organisasi JDIH di Oaerah terdiri atas : fl.
Pusat JDlH; dan
a. perumusan kebijakan pcmbinaan, pengembangan. dan pelayanan JDIH;
b. penyusunan
dan/atau
penyempurnaan
pedoman
standar
pengelolaan teknis dokumentasi dan informo.si hukum;
b, AnggOla JDIH.
catatan : BPHN sebago.i pusat JDIH seears Nasional sudah punya
(2) Biro Hukum bertindak sebagai Pusat JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat {IJ huruf a.
standar c. pemberian konsultasi terhadap pcrmasaJahan yang dihadapi oleh
(3) Anggota JDIH sebagairnana dimaksud pad a ayet (1) huruf b terdiri dad: a. Dinas-dinas;
anggota JDIH; d. sosialisasi kebijakan dan pengelolaan teknis dokumentasi dan
b. Badan/Kantor;
informasi hukum kepada anggota JDIH;
c. Biro-biro yang berada daIam Sekretariat Daerah; d. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah; 1;:.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Hukum menyelenggarakID"I fungsi:
Sekretariat Kota AdministrasijKabupaten Administrasi; 5
e. lJembinaan sumber daya manusia pengelola jaringamlokumentasi dan informasi hukum; f. pusat rujukan dokumentasi dan informasi hukum;dan 6
Oral! it·2
0r0/fit·2
g. monitoring, dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan tugas
e. peJaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi
dan fungsi anggota JDIH. (3)
dan informasi hukum di lingkungannya secara berkala paling sedikit
Penyusunan dan/atau penyempurnaan pedoman standar pengelolaan
1 (satu) kali dalam setahun; dan
teknis dokumentasi dan informasi hukum sebagaimana dimaksud pada
f. penyampaian laporan secara berkala setiap tahun kepada Biro
ayat (2) huruf b secara teknis dijelaskan sebagaimana dimaksud dalam
Hukum sebagai Pusat JDIH.
Lampiran Peraturan Gubernur ini.
(1)
Bngion I{cdUll
BAI3IV
Anggota JDIH
PEMBINAAN OM' pg!IG '\WASIIN-DAN I'ENGj,;MBANGAN
Pasal 6
Pasal 7 Bil'o Hukurn sebligai Pu~at JDIH melakukwl pel1lbinuan dan-peAgaw&9aD
Anggota JDlH mempunyai tugas: a.
~ e R g g w = a k a Rmengelola
Dokumen Hukum di
pengelolaan JDIH di Daerah.
instansi masing-masing sesuai pedoman/standar pengelolaan teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum
eleR-gaA-6is~-elafl
b. memberikan/menyampaikan
informasi
fReR~ ee8Fluasl£aR
atau
Dokumentasi dan Informasi Hukum yaHg----a4a peA:tflEiaflg HoRElaflgan
:, ang
bar"'!
eiitefiHla
S~1::l-Fa:n
kepada
Pusat JDIH
dan/atau menyebarluaskan kepada masyarakat. (2)
Pasal 8 (1) Tujuan Pembinaan sebagaimana dimaksud daJam Pasal 7 adalah untuk
Efu.et.epkan; dan
meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , dilaksanakan melaJui
kegiatan: a. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan JDIH;
Dalam melaksanakan tugas sebagimana dimaksud pada ayat (1),
b. pertemuan dan koordinasi pengelola JDIH; dan
anggota JDIH menyelenggarakan fungsi:
c. monitoring dan evaluasi pengelolaan JDIH.
a. pengumpulan, pendayagunaan
pengolahan, informasi
penyimpanan, Dokumen
Hukum
pelestarian, yang
dan
diterbitkan
instansinya;
Pasal9
{I) Dalum
b, pcmbangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi
l)('J;Jk~anatUl
pcngt'mbangan JDIII eli Dacrah per]u dibentuk Tim
yang tcrdiri dad:
dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website pusat
3,.
JDIH;
b. ahli dokllmentasi hukum; dan
c. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola jaringan dokumentasi dan inrormasi hukum dilingkungannya; d. penyediaan
saran a
dan
prasarana jaringan
dokumentasi
ahli tcknologi infonnasi:
c. 0lwrator. 12} Tim scbagaunana dimaksuti patla oyal (Il tlilclapkan srtiap tahull o]"h
dan
Kepala Biro Hllkum.
informasi lingkungannya;
7
8
DrQ/rh-l
Oro!! k~l
¥aaa-l-Q
Ditetllpkan di Ja.l(arta
f-l-J-T-ujl:lafl PeRga !la-SaH seba-gaiHlQAQ simB:l.Esl:lel e1aJam meAjarnifl: aga:!
p~~t--ger:ialan
9aA-ketefltl:lan pera£\:lfaH f.Ierl:lASB:fl:g
r2t
PaBa:l-+-a~
pada tanggal
sesl:lai e1eRgafl feAeana
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
l:1fl~
PefigawBSaR--5e&agai+ae:Ha EiimWESl:I6 paEle a-ya£ (1), EiilalE'dIEaH
IBUKOTA JAKARTA, sesl:lai
EleAgan fledeman staAaar J'leHgel.&laaA-tel.Ais elalfttm.e.AtiiSi--Qaa-lfl.fa.Fm.a-si
h l:tk-I:Hll--7 LU\i.Uu..... jJ.mge-lolaaA-6oltl:l ill en Luiit- A~!ttl nl Hku 1
l:':-tJlni8 ttlWHI iaf.ellH,n[Ot'!l-1iit;i-fl.\:H
Ut\SUKI T. PURNAM
Diundangkan di Jakarta pada tnnggal SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
!JAB V
!JI:.MfJfr\VAAN tJa!tRI 10
SWlloar Polllbiuy ti.tl (>t:lIgdoluw"l JDIH bt:rd,9i1i dW'i Anggw' 1 PcntlflpUltUi
dan Belanja Dnerah.
SAEFULLAH
BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BAB VII
TAHUN
NOMOR
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11
Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, maka Keputusan Gubernur Nomor 174 Tahun 2002 tentang Jaringan Dokumentnsi dan Informasi
Hukllm Propinsi Daerah
Kh~l:Sus
rblll<:ota In.l<:arta, dicabut dan dinyatakan
Lidak btJtlni
lJilaaJ 12 PernturWl Ouuernur ini mlilai bcrlaku pa.de tanggai diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya. memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarla.
•
10
'1\;-; J
!.... ,:pilt,l.; 'VI I NCANGAN PI!:IV\'!'URAN OUBERNUR DIIERAH KHUSUS IBUKO'I'A JIIKAR'I'A NOMOI, --------- TAHUN ---------TEI~TANG
PENGELOLAAN JARlNGAN DOKUMC:NTASI DAN INFORMASI HUKUM STANDARDISASI WEBSITE JDIH SISTEMATIKA BAB I
PENDAHULUAN A. Latar Belakang
B. Tujuan
l'"oh.JMIUWAN
A. LaltU' Belakang Dalam rangka membentul< dan mengembangl
BM,!!
Sl'ANOARDISilSI WEBSITe: JDlH 1-\. }Jt,l11gerlian B. Stan.dl:ll'disB.si Webt:litt:! JDIH
B. 'I'ujuan
C. Hal-Hal yang harus Dihindari
1. untuk memberikan kejelasan dan petunjuk kepada pengeloIa JDIH
'fujuun
clisu~unnYI:l 9twtdurdJsusipengcldlolJ.n
website il1i udlilah :
mengenai standar minimal bagi pembangunan website anggota JDIH; 8A13 III
PENUTUP
dan 2. terciptanya keseragaman situs website di setiap anggota jaringan. Untuk memudahkan pengelola wesite dalam mengelola website di Iingkungan Jaringan Dokumentasi dan lnformasi Hukum (JDIH), maka standardisasi website ini dituangkan secara singkat dan sederhana.
BAB II STANDARDISASI WEBSITE JDIH
A. Pc:ngertian Website adalah kumpulan haJaman yang menampilkan data informasibaik bempa leks, gambar, data animasi, suara video yang bersifat statis maupun dinarnis yang membentuk suatu rangkaian bangunan dan terhubung antara halaman satu dengan halaman lainnya.
2.
Pedoman Teknis Standarisasi Website JDIH merupakan sarane pembuatan stan dar minimal website yang bersifat dinamis untuk terciptanya keseragaman konten di Pusar dan Anggota JDIH. B.
Standardisasi Website JDIH 1. Standar Telmis (Sistem Requirenment), meliputi: a. Nama "Domain" (domain name) adalah nama unik yang diberikan untuk mengidentifikasi nama server komputer seperti web serveratau email server di jaringan kOmptller ataupun internet. Nama domain berfungsi untuk mempermudah pengguna di internet padasaat melakukan akses ke server, selain juga dipakai untuk mengingat nama server yang dikunjungi tanpa harus mengenal deretan angka yang rumit yang dikenal sebagai alamat IP. Nama domain juga dikenal sebagai sebuah kesatuan dari sebuah situs web.Oleh karena itu penggunaan nama domain disesuaikan denganinstansi yang bersangkutan, misalnya: www.jdih.jakarta.go.id.; b. batasan total (space) merupakan kapasitas maksimum yangditawarkan oleh penjuaI hosting untuk menyimpan
3.
semua jenis filedi web hosting yang disewakan. Misalnya jika menyewa sebuah webhosting dengan kapasitas space 20 TB maIm total besar space penyimpanan data web hosting anda adaIah 20 TB. Batasan totaI harus memadai karen a data yang diolah semakin terus berkembang; c. Kapasitas lebar pita (Bandwidth capacity), yaitu nilai maksimum besaran transfer datQ (berupa tulison, go.mbar, video, suars, dan lainnYll) yang t~rjadi antal'a server ho~ting dengan komputer klien dalam :suatu pariodc tertcntu, minimal 2 Mbps; d. Software yang digunakan "opel! .source" {software yang membuka/mcmbebaskan sOurce code-nya untuk daput dilihat sehingga cara kerja software tersebut terlihat, dan dapat dikembangkan. Software diperoleh dan digunakan secara gratis tanpa perlu membayar lisensi, misalnya Linux. website (templale), yang e. Wajah/layout/tampilan menampilkan karakteristik JDIH. Tampilan a. "easy to use" atau mudah/enak dilihat; b. mudah diakses dari infrastruktur yang terbatas; c. sederhana; d. tidak menggunakan elemen yang bertentangan dengan nonnakesusilaan; e. tidak memuat tampilan/informasi yang tidak ada kaitannya dengan JDIH; f. memuat logo JDIH; g. menampilkan "Page list" anggota jaringan yang ada di bawah instansinya; dan f. memuat/menampilkan rcncana kerja/program kegiatan JDlH. Informasi Dasar Informasi dasar yang terdapat daJam website memuat: a. visi Misi; b. struktur organisasi pengelola JDIH; c. tata cara penggunaan situs website; d. alamat dan kontak person pengelola JDIH; e. informasi tentang kegiatan JDIH; f. site map merupakan salah satu alat bantu untuk mempermudah para webmaster dalam pengenaJan peta situs
g.
1.
di dalam website, agar mcsin pencari dengan mudah mendeteksi konten JDIH; dan forum interaktif JDIH.
3. 4.
khususnyaperaturan perundallg~undallgan ya.ng tHkcluarkan oleh instansinya. Pencarian informasi melalui proses yang panjang. Penggunaan password (kata kunci).
Kontcn h' n:Llfi.Jj"i dij,Lm wtJ1J~ilt' JDIH hi1fUY JI1C!1ct1ltUp 2 (UU;i) iHruflll .i 11l.lkuJil )'bH e pl'.lll11g, yuiLLl : Infol'lnasi Primc:!'. 111rbt1nu~i plilfitll" ad~thlli infoltuu&i hulwltJ y~ng wujllJ adu di dulfin1 wcu6ite JblN, bCI'U1JU p"rl:l.cuttm pcJ-urHiungan· unda..gan yang dikeluo.rkan oleh instansi yang bcr~a."lgkutlli"1.
b. lnfol'mal:ti Sckunder. 1I1fol'fn8si Gel
5.
Fungsionalitas a. berita terkini JDIH; b. statistik Pengunjung; dan c. penelusuran (search engi1le).
BAB III PENUTUP
Standardisasi Website JDlH bagi setiap anggota JDIH menjadistandar minimal dalam pengelolaan website, dan dapat dikembangkan sesuai dcngan kemampuan sumber daya manusia, biaya, dan fasilitas yang dimiliki oleh Anggota JDIH.
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
G.
Pcnyajiao Data })enyojian daw dulam website JOIH bcrbentuk:
u. kutu}og; b.
uiJ&trul,;
c. fuji leks dalum [annut PDF toks bukaH POF (mayu; dttl1 d. tautan ke file yang relcvan (hypertex link) status peraturan;
C.
Halwhal yang harus Dihindari Yang harus dihindari oleh pengelola website JDIH antara lain: I. Penggunaan bandwith di internal instansi pengclola website tidak seimbang dengan bandwith yang diperuntukkan bagi pencari informasi hukum, agar pencari informasi hukumtidak rnengalami kesulitan dalam mengakses. 2. Banyaknya konten foto atau "image" di halaman awal "'wme" karena "website" jdih lebih mengutamakan informasi hukum
8ASUKI TJAHAJA PURNAMA
