LAPORAN PRAKTIK KERJ A LAPANGAN PELAKSANAAN PPH PASAL 23 ATAS J ASA PELAYANAN KEPELABUHANAN PADA PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) SURABAYA

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

LAPORAN PRAKTIK KERJ A LAPANGAN

PELAKSANAAN PPH PASAL 23 ATAS J ASA PELAYANAN KEPELABUHANAN PADA PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) SURABAYA

Disusun untuk memenuhi sebagai syar at Guna memperoleh sebutan Ahli Madya (A.Md.) Perpajakan

DISUSUN OLEH : SHOBY HUSNUL WALIDAYNI NIM : 041310213059

PROGRAM DIPLOMA III PERPAJ AKAN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA 2016

TUGAS AKHIR

PELAKSANAAN PPH PASAL ...

SHOBY HUSNUL W


HALAMAN TANDA PENGENAL

ii TUGAS AKHIR


SHOBY HUSNUL W


TUGAS AKHIR


SHOBY HUSNUL W


KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbilalamin puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir pada PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) dengan baik, lancer dan tepat waktu. Laporan Praktik Kerja Lapangan ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan dari akademik pada Program Studi Diploma III Perpajakan Universitas Airlangga Surabaya untuk dapat meraih gelar Ahli Madya (A.Md.). J udul Laporan Pr aktik Ker ja Lapangan yang diambil adalah “Pelaksanaan PPh Pasal 23 Atas J asa Pelayanan Kepelabuhanan Pada PT Pelabuhan Indonesia III (Per ser o)”. Dalam proses pelaksanaan sampai dengan penyelesaian Laporan Praktik Kerja Lapangan, penulis mendapat dukungan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis sangat berterima kasih kepada: 1. Allah SWT yang telah memeberikan rahmat, hidayah dan karunia-Nya kepada penulis. 2. Bapak, Ibu, Kakak dan Adik yang selalu memberi semangat, nasehat, bantuan dan Do’a kepada penulis. 3. Dr. Widi Hidayat, SE.,M.Si.,Ak.,CMA.,CA. Selaku Dekan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. 4. Okta Shindu Hartadinata, SE.,Ak.,BKP.,SAS. Selaku Koordinator Program Studi Diploma III Perpajakan. 5. Khusnul

Prasetyo,

SE.,Ak.,MM.,CMA.,CA.

Selaku

Dosen

Pembimbing PKL terimakasih atas saran dan ilmu yang diberikan kepada penulis. 6. Alfa Rahmiati, SE.,MM.,Ak.,BKP. Selaku Dosen Wali yang senantiasa memberi masukan, saran dan bimbingan kepada penulis selama menjalankan perkuliahan di Diploma III Perpajakan.

iv TUGAS AKHIR


SHOBY HUSNUL W


7. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik dan membimbing selama di bangku perkuliahan. 8. Bapak Yoni Setiawan selaku Asisten Manager Manajemen Perpajakan dan Aset yang telah membimbing selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan. 9. Mas Tri Wibowo, Mas Rakhmat Afianto, Mas Amithya Wicaksana selaku karyawan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) bagian perpajakan yang telah mendampingi dan membimbing dengan sabar. 10. Mbak Filia, Mas Teguh, Mbak Ranisa, Mas Budi, Mas Wisnu, Mas Dirga, Mas Trama, Mbak Farida, Mas Ari, Mas Tio, Mbak Amanda, Mas Radit dan karyawan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) lainnya yang telah berbagi ilmu dan pengalaman selama Praktik Kerja Lapangan berlangsung. 11. Teman-temanku Nur, Alfina, Mariska, Lina, Oelis, Elisa untuk semangat,

susah

senangnya

selama

ini

dan bantuan

dalam

menyelesaikan Laporan Praktik Kerja Lapangan. 12. Teman 1 (satu) tempat PKL Febby, Elvira, dan Alex untuk kebersamaannya selama Praktik Kerja Lapangan berlangsung. 13. Teman berdiskusi Natasya dan Julia karena topik pembahasan Laporan Praktik Kerja Lapangan yang saling terkait. 14. Teman-teman satu angkatan yang selama ini menjadi teman diskusi, belajar bersama dan menemani selama perkuliahan serta membantu menyelesaikan Tugas Akhir ini, terimakasih banyak. 15. HIMA D3 Perpajakan terutama Departemen Kewirausahaan Iin, Ina, Febby, Frandy, Fauzi, Luky, Arum, Rani, Made Anggi, Saskia, Ummu, Anggi Yuniar, Putri, Ratna, Deny dan Nanda untuk pengalamannya. 16. Sahabat SMA tercinta Amel, Ria dan Siti untuk hari-harinya selama 6 tahun ini. 17. Fachri Al-Aufar untuk semangat, dukungan dan motivasi selama ini.

v TUGAS AKHIR


SHOBY HUSNUL W


18. Septia, Gita, Anisa, Fauqol, Faisal, Alfizar, Rozak, Ari, Imam dan Amir teman SMA yang telah memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan Laporan Praktik KerjaLapangan. 19. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan Laporan Praktik Kerja Lapangan secara langsung maupun tidak langsung.

Akhir kata dengan keterbatasan pengolahan data, semoga pembuatan Laporan Praktik Kerja Lapangan ini dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis maupun pembaca.

Surabaya, 25 Mei 2016

Shoby Husnul Walidayni

vi TUGAS AKHIR


SHOBY HUSNUL W


TUGAS AKHIR


SHOBY HUSNUL W


DAFTAR ISI

Halaman HALAMAN JUDUL .......................................................................................

i

HALAMAN TANDA PENGENAL.................................................................

ii

HALAMAN PERSETUJUAN ......................................................................... iii KATA PENGANTAR ..................................................................................... iv HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .............................................. vii DAFTAR ISI ................................................................................................... viii DAFTAR TABEL ...........................................................................................

x

DAFTAR GAMBAR ....................................................................................... xi DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................... xii BAB I : PENDAHULUAN.............................................................................

1

1.1 Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan.......................................

1

1.2 Landasan Teori ............................................................................

3

1.3 Tujuan Praktik Kerja Lapangan .................................................. 10 1.4 Manfaat Praktik Kerja Lapangan ................................................ 10 1.5 Rencana Kegiatan Praktik Kerja Lapangan .................................. 11 BAB II: PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN......................... 14 2.1 Gambaran Umum PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) .............. 14 2.1.1 Sejarah PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)...................... 14 2.1.2 Profil Perusahaan ................................................................ 15 2.1.3 Visi dan Misi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) ............ 16 2.1.4 Struktur Organisasi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) ... 17 2.1.5 Uraian Fungsi dan Tugas pada PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) ............................................................................. 18 2.2 Deskripsi Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan ........................... 20 viii TUGAS AKHIR


SHOBY HUSNUL W


2.2.1 Persiapan Praktik Kerja Lapangan....................................... 21 2.2.2 Uraian Praktik Kerja Lapangan ........................................... 21 2.3 Pembahasan Masalah Praktik Kerja Lapangan ............................. 23 2.3.1 Proses Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama di PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) ........................................................ 23 2.3.2 Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 di PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) ....................................... 25 2.3.3 EfektivitasPenggabunganBuktiPotongPPh Pasal 23 di PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) ....................................... 28 2.3.4 Kendala yang Terjadi pada PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) ............................................................................. 29 BAB III: SIMPULAN DAN SARAN .............................................................. 30 3.1 Simpulan ..................................................................................... 30 3.2 Saran ........................................................................................... 30 DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................... 31 LAMPIRAN

ix TUGAS AKHIR


SHOBY HUSNUL W


DAFTAR TABEL

Halaman Tabel 1.1: Jadwal Kegiatan Praktik Kerja Lapangan ........................................ 13 Tabel 2.2: Uraian Kegiatan Praktik Kerja Lapangan......................................... 22 Tabel 2.3: Data Pemotongan PPh Pasal 23 atas Jasa Sandar Kapal ................... 26 Tabel 2.4: Data Satu Jenis Nomor Bukti Potong dan Tanggal Bukti Potong ..... 29

x TUGAS AKHIR


SHOBY HUSNUL W


DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1: Bagan Susunan Struktur Organisasi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) ............................................................................... 17 Gambar 2.2: Prosedur Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ................................ 24 Gambar 2.3: Arus Pemotongan PPh Pasal 23 ................................................... 27

xi TUGAS AKHIR


SHOBY HUSNUL W


DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Ijin Praktek Kerja Lapangan Lampiran 2: Daftar Nilai Tugas Praktek Kerja Lapangan Lampiran 3: Daftar Rekapitulasi dan Nilai Kehadiran Peserta PKL Lampiran 4: Dokumentasi Lampiran 5: Bukti Potong PPh Pasal 23 Lampiran 6: Rincian Transaksi atas Jasa Sandar Kapal

xii TUGAS AKHIR


SHOBY HUSNUL W


BAB 1 PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Pr aktik Kerja Lapangan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) atau lebih dikenal dengan sebutan

Pelindo III merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam jasa layanan operator terminal pelabuhan. Perusahaan dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan III Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Sebagai operator terminal pelabuhan, PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) mengelola 43 (empat puluh tiga) pelabuhan dengan 16 (enam belas) kantor cabang yang tersebar di tujuh propinsi di Indonesia meliputi Jawa Tengah, JawaTimur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Keberadaan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) tidak lepas dari wilayah Indonesia yang terbentuk atas jajaran pulau-pulau dari Sabang sampai Merauke. Sebagai jembatan penghubung antar pulau maupun antar negara, peranan pelabuhan sangat penting dalam keberlangsungan dan kelancaran arus distribusi logistik. PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) menjadi salah satu BUMN besar di Indonesia dengan tingkat jumlah aset yang meningkat setiap tahunnya. PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) juga menjadi segelintir BUMN yang memasuki pasar global. Hal ini membuktikan bahwa PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) memiliki daya saing yang tinggi dan menjadi perusahaan berkelas Internasional. PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) dapat membuktikan bahwa mereka memiliki daya saing yang tinggi dengan memperoleh 22 (dua puluh dua) penghargaan atas prestasi yang diraih dalam lima tahun terakhir. Maka dari itu banyak perusahaan yang mengunakan jasa dari PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) karena sudah dianggap profesional dan ahli dalam pelayanan kepelabuhanan.

1 TUGAS AKHIR


SHOBY HUSNUL W


2

Laporan ini akan membahas tentang Pajak Penghasilan Pasal 23 yaitu bentuk pemotongan pajak yang dilakukan satu pihak Pengguna Jasa Pelayanan Kepelabuhanan

(PT X) terhadap Penyedia Jasa Pelayanan Kepelabuhanan

(Pelindo III). Dengan kegiatan transaksi salah satunya Sandar Kapal, dimana jasa tersebut sangat membantu untuk kelancaran kegiatan usaha industri di Indonesia. Dalam hal ini Laporan Tugas Akhir ini akan membahas efektivitas penggabungan Bukti Potong yang diterima PT Pelabuhan Indonesia III (Persero). Pada praktiknya atas beberapa nota transaksi yang digabungkan pada satu bukti potong benar terjadi pada PT Pelabuhan Indonesia III (Persero). Penggabungan tersebut terjadi dikarenakan terlalu banyaknya transaksi sehingga bukti potong PPh Pasal 23 yang dikeluarkan oleh pengguna jasa kepelabuhanan juga banyak. Hal tersebut membuat pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 23 tidak efektif dan tidak praktis karena akan terdapat banyak bukti potong PPh Pasal 23 yang diterima oleh PT Pelabuhan Indonesia III (Persero). Jika banyak bukti potong PPh Pasal 23 yang didapat oleh PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) dimungkinkan pada saat data disimpan resiko terselip atau kehilangan bukti potong PPh Pasal 23 lebih besar. Hal tersebut akan berpengaruh pada kredit pajak yang seharusnya bisa dikreditkan dengan menggunakan bukti potong PPh Pasal 23, dan jika bukti potong PPh Pasal 23 hilang atau terselip maka tidak dapat dikreditkan dengan penghasilan tahunan Badan pada akhir tahun yang berakibat kredit pajak yang dapat dikreditkan menjadi semakin kecil. PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) sebagai subjek pajak yang dipotong PPh Pasal 23 atas Jasa Pelayanan Kepelabuhanan dalam hal ini mendapatkan gambaran yang jelas, seperti berikut ini. PT X dalam satu masa pajak memiliki transaksi atas penggunaan Jasa Sandar Kapal dengan nilai kontrak sebesar Rp 949.602.500 (include PPN), PPh Pasal 23 yang di potong untuk PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) sebesar Rp 17.265.500, dan pemotongan atas pajak tersebut disertai dengan Bukti Potong PPh Pasal 23. Jika suatu transaksi tersebut dilakukan 10 kali maka bukti potong yang harus diterima oleh PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) sebanyak 10 bukti potong. Jika PT Pelabuhan Indonesia III

TUGAS AKHIR


SHOBY HUSNUL W


3

(Persero) melakukan transaksi dengan banyak perusahaan maka akan lebih banyak lagi bukti potong PPh Pasal 23 yang akan diterima oleh PT Pelabuhan Indonesia III (Persero). Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, Tugas Akhir ini akan mengangkat judul tentang “Pelaksanaan PPh Pasal 23 atas J asa Pelayanan Kepelabuhanan Pada PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO)”. 1.2

Landasan Teor i Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang digunakan

untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Definisi pajak dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang merupakan perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Prinsip self assessment dalam pemenuhan kewajiban perpajakan adalah bahwa Wajib Pajak (WP) diwajibkan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang sendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga penentuan besarnya pajak yang

terutang

dipercayakan

pada

Wajib

Pajak sendiri

melalui Surat

Pemberitahuan (SPT) yang disampaikannya. Penerbitan suatu surat ketetapan pajak hanya terbatas kepada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPT atau karena ditemukannya data

fiskal

yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak. Jenis pajak berdasarkan Lembaga Pemungutan dikelompokkan menjadi dua, yaitu: 1. Pajak Negara (Pajak pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga

TUGAS AKHIR


SHOBY HUSNUL W


4

negara pada umumnya. Pajak pusat tersebut dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak – Departemen keuangan. Contoh : pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang Mewah 2. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah. Contoh : pajak Kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan, pajak air permukaan, pajak rokok, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan bantuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Berdasarkan Buku Undang-Undang PPh dan Peraturan Pelaksanaanya Susunan dalam Satu Naskah UU RI Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU RI Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan adalah Pajak penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Tarif dan Objek PPh Pasal 23 Tarif yang dikenakan nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau jumlah bruto dari penghasilan. Ada dua jenis tarif yang dikenakan pada penghasilan yaitu 15% dan 2%, tergantung dari objeknya. Berikut ini adalah : 1. Tarif 15% dari jumlah bruto atas: a. Dividen, kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan final, bunga dan royalti; b. Hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh pasal 21;

TUGAS AKHIR


SHOBY HUSNUL W


5

2. Tarif 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan/atau bangunan. 3. Tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi dan jasa konsultan. 4. Tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya adalah yang diuraikan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015 dan efektif mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2015. Berikut ini adalah daftar jasa lainnya tersebut: a.

Penilai (appraisal);

b.

Aktuaris;

c.

Akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan;

d.

Hukum;

e.

Arsitektur;

f.

Perencanaan kotadan arsitektur landscape;

g.

Perancang (design);

h.

Pengeboran (drilling) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas) kecuali yang dilakukan oleh Badan Usaha Tetap (BUT);

i.

Penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas);

j.

Penambangan dan jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas);

k.

Penunjang di bidang penerbangan dan Bandar udara;

l.

Penebangan hutan;

m. Pengolahan limbah; n.

Penyedia tenaga kerjadan/atau tenaga ahli (outsourcing services);

o.

Perantara dan/atau keagenan;

p.

Bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan Bursa Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI);

q.

Kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI;

TUGAS AKHIR


SHOBY HUSNUL W


6

r.

Pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara;

s.

Mixing film;

t.

Pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, foto, slide, klise, banner, pamphlet, baliho dan folder;

u.

Jasa sehubungan dengan software atau hardware atau system komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan.

v.

Pembuatan dan/atau pengelolaan website;

w. Internet termasuk sambungannya; x.

Penyimpanan, pengolahan dan/atau penyaluran data, informasi, dan/atau program;

y.

Instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC dan/atau TV Kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;

z.

Perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;

aa. Perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi darat. ab. Maklon; ac. Penyelidikan dan keamanan; ad. Penyelenggara kegiatan atau event organizer; ae. Penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi, dan/atau jasa periklanan; af. Pembasmian hama; ag. Kebersihan atau cleaning service; ah. Sedot septic tank; ai. Pemeliharaan kolam; aj. Katering atau tata boga; ak. Freight forwarding;

TUGAS AKHIR


SHOBY HUSNUL W


7

al. Logistik; am.Pengurusan dokumen; an. Pengepakan; ao. Loading dan unloading; ap. Laboratorium dan/atau pengujian kecuali yang dilakukan oleh lembaga atau institusi pendidikan dalam rangka penelitian akademis; aq. Pengelolaan parkir; ar. Penyondiran tanah; as. Penyiapan dan/atau pengolahan lahan; at. Pembibitan dan/atau penanaman bibit; au. Pemeliharaan tanaman; av. Permanenan; aw. Pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan/atau perhutanan; ax. Dekorasi; ay. Pencetakan/penerbitan; az. Penerjemahan; ba. Pengangkutan/ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan; bb. Pelayanan pelabuhan; bc. Pengangkutan melalui jalur pipa; bd. Pengelolaan penitipan anak; be. Pelatihan dan/atau kursus; bf. Pengiriman dan pengisian uang ke ATM; bg. Sertifikasi; bh. Survey; bi. Tester; bj. Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) atau APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

TUGAS AKHIR


SHOBY HUSNUL W


8

5. Bagi Wajib Pajak yang tidak ber-NPWP akan dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh Pasal 23. 6. Jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, tidak termasuk: a. Pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa; b. Pembayaran

atas

pengadaan/pembelian

barang

atau

material

(dibuktikan dengan faktur pembelian); c. Pembayaran kepada pihak kedua (sebagai perantara) untuk selanjutnya dibayarkan kepada pihak ketiga (dibuktikan dengan faktur tagihan pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis); d. Pembayaran penggantian biaya (reimbursement) yaitu penggantian pembayaran sebesar jumlah yang nyata-nyata telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga (dibuktikan dengan faktur tagihan atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan kepada pihak ketiga). Jumlah bruto tersebut tidak berlaku: a. Atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa katering; b. Dalam hal penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa, telah dikenakan pajak yang bersifat final. Tidak semua pihak dapat dikenakan ataupun dipotong PPh Pasal 23. Pihak-pihak tersebut hanya mereka yang masuk pada kelompok berikut ini: Pemotong dan Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 23 1. Pihak pemotong PPh Pasal 23: a. Badan pemerintah; b. Subjek Pajak badan dalam negeri; c. Penyelenggaraan kegiatan;

TUGAS AKHIR


SHOBY HUSNUL W


9

d. Bentuk usaha tetap (BUT); e. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya; f. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak. 2. Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23: a. WP dalam negeri; b. Bentuk Usaha Tetap (BUT) Pembahasan akan difokuskanpada Pajak Penghasilan Pasal 23 yang merupakan contoh dari pajak negara (pajak pusat). Pajak penghasilan menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 sebelumnya terdapat 27 (dua puluh tujuh) Jenis Jasa Lain. Yang telah beberapa kali mengalami perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Pajak Penghasilan Pasal 23 sehubungan dengan Jenis Jasa Lain yang menjadi 62 jenis. Saat Terutang, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23 1. PPh Pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran, disediakan untuk dibayar, atau telah jatuh tempo pembayarannya, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu. 2. PPh Pasal 23 disetor oleh Pemotong Pajak paling lambat tanggal sepuluh bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutang pajak. 3. SPT Masa disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak setempat, paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir. Dalam hal jatuh tempo penyetoran atau batas akhir pelaporan PPh Pasal 23 bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, penyetoran atau pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Bukti Pemotong PPh Pasal 23 Pemotong Pajak harus memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 kepada Wajib Pajak Orang Pribadi atau badan yang telah dipotong PPh Pasal 23.

TUGAS AKHIR


SHOBY HUSNUL W


10

Dalam hal bukti potong PPh Pasal 23 digabungkan, sampai saat ini belum ada Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang menetapkan boleh atau tidaknya penggabungan tersebut dilakukan. Tetapi pada website ortax, penggabungan bukti potong tersebut boleh dilakukan asalkan transaksi tersebut dalam masa dan rekanan yang sama. Efektivitas berasal dari kata efektif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat, atau dapat membawa hasil. Jadi, efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Efktivitas pada dasarnya menunjukkan tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara input dan outputnya (Siagaan, 2001: 24). 1.3

Tujuan Praktik Ker ja Lapangan Tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan laporan praktek kerja

Lapangan yaitu: 1. Untuk pengembangan dan pengaplikasian ilmu perpajakan yang telah diperoleh pada saat melakukan Praktik Kerja Lapangan. 2. Menambah

dan

meningkatkan

kemampuan

pembaca

untuk

menghadapi ketatnya persaingan kerja, sehingga dapat menerapkan dan mempraktikan pada dunia kerja secara nyata. 3. Mengetahui penerapan dan pengaplikasian Jasa Sandar Kapal atas Jasa Pelayanan Kepelabuhanan sebagai Subjek Pajak yang dipotong PPh Pasal 23 pada PT Pelabuhan Indonesia III (Pesero). 3.4.1

Manfaat Praktik Kerja Lapangan Manfaat adanya Praktik Kerja Lapangan sebagai berikut : a. Bagi Mahasiswa 1. Mengetahui tata cara perpajakan secara nyata di PT Pelabuhan Indonesia III (Persero).

TUGAS AKHIR


SHOBY HUSNUL W


11

2. Dengan adanya Praktik Kerja Lapangan, dapat mengetahui permasalahan perpajakan yang terdapat diperusahaan sebagai pengetahuan dan pengalaman sebelum memasuki dunia kerja. 3. Dapat memberikan suatu bahan untuk dijadikan referensi pengetahuan dan acuan bagi pihak yang berkepentingan atas penelitian ini. b. Bagi Almamater 1. Membina kerja sama antara Fakultas Vokasi Universitas Airlangga dengan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero). 2. Menambahkan wawasan dan pandangan di ruang baca untuk laporan Tugas Akhir. 3. Sebagai

wujud

pelaksanaan pendidikan

yang menciptakan

kelulusan yang berkualitas dan keahlian yang berkualitas. c. Bagi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero). 1. Sebagai media untuk meningkatkan kerja sama antara PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)dengan Universitas Airlangga. 2. Memberikan wawasan dan keahlian perpajakan bagi masyarakat luas melalui mahasiswa. d. Bagi Pembaca 1. Sebagai referensi perpajakan di PT Pelabuhan Indonesia III (Persero). 2. Menambah wawasan dan ilmu bagi pihak pembaca. 3.5

Rencana Kegiatan Praktik Ker ja Lapangan 1. Pengajuan Permohonan Ijin PKL : 13 Oktober 2015 2. Perkuliahan PKL : a. Perkuliahan 1: dilakukan di minggu pertama (4 Maret 2016) b. Perkuliahan 2: dilakukan di minggu ketiga (18 Maret 2016) c. Perkuliahan 3: dilakukan di minggu keenam (8 April 2016) d. Perkuliahan 4: dilakukan di minggu kedelapan (6 Mei 2016) e. Perkuliahan 5: dilakukan di minggu kesepuluh (20 Mei 2016)

TUGAS AKHIR


SHOBY HUSNUL W


12

f. Perkuliahan 6: dilakukan di minggu keduabelas (3 Juni 2016) 3. Pelaksanaan PKL: 15 Februari 2016 4. Pembagian Dosen Pembimbing: minggu kedua (7 Maret 2016) 5. Pengajuan

Tema:

minggu

kedua

setelah

mengetahui

dosen

pembimbing 6. Penyusunan dan Bimbingan Laporan PKL: minggu kedua sampai minggu ketigabelas minimum 8 kali pertemuan dengan dosen pembimbing 7. Penyerahan Proposal PKL: menyesuaikan jadwal UTS Fakultas Vokasi Universitas Airlangga (18-30 April 2016) 8. Penyerahan Laporan Akhir PKL: 7 Juni 2016 9. Ujian Lisan: 13 Juni 2016 10. Penyerahan Revisi Laporan Akhir PKL: menyesuaikan jadwal UAS Fakultas Vokasi Universitas Airlangga (17-28 juni 2016) Kegiatan yang dilaksanakan selama mengikuti Praktik Kerja Lapangan antara lain (lihat tabel 1.1).

TUGAS AKHIR


SHOBY HUSNUL W


Tabel 1.1 J adwal Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) No.

Kegiatan 1

1

2.

Pengajuan Permohonan izin PKL Perkuliahan PKL :

Oktober

November

Desember

Januari

Februari

Maret

April

Mei

Juni

2015

2015

2015

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

20

f. Perkuliahan 6

Pengajuan Tema Penyusunan dan Bimbingan Laporan PKL Penyerahan Proposal PKL Penyerahan Laporan Akhir PKL

6. 7. 8. 9.

3 15 Februari – 31 Maret 7 29 7 Maret – 7 Juni 18-30 7

Ujian Lisan

13

Sumber : Surat Edaran Kegiatan Praktik Kerja Lapangan Program Studi Diploma III Perpajakan, 2016.

13 TUGAS AKHIR

3

6

e. Perkuliahan 5

5.

2

8

d. Perkuliahan 4

Pembagian Dosen Pembimbing

1

18

c. Perkuliahan 3

4.

4

4

b. Perkuliahan 2

Pelaksanaan PKL

3

13

a. Perkuliahan 1

3.

2


SHOBY HUSNUL W

4


BAB 2 PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

2.1

Gambaran Umum PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di PT Pelabuhan Indonesia III

(Persero) hendaknya kita terlebih dahulu mengetahui profil perusahaan. Untuk mengetahui lebih jelasnya gambaran umum dapat dilihat pada uraian sebagai berikut: 2.1.1

Sejarah PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) atau lebih dikenal dengan sebutan

Pelindo III merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam jasa layanan operator terminal pelabuhan. Perusahaan dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan III Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Peraturan tersebut ditandatangani oleh Presiden Ke-2 Republik Indonesia Soeharto pada tanggal 19 Oktober 1991. Selanjutnya, pembentukan PT Pelabuhan IndonesiaIII (Persero) dituangkan dalam Akta Notaris Imas Fatimah, S.H., Nomor : 5, tanggal 1 Desember 1992 sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan hingga perubahan terakhir dalam Akta Notaris Yatiningsih, S.H, M.H., Nomor: 72, tanggal 10 Juli 2015.

Sebagai operator terminal pelabuhan, Pelindo III mengelola 43 pelabuhan dengan 16 kantor cabang yang tersebar di tujuh propinsi di Indonesia meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Keberadaan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) tak lepas dari wilayah Indonesia yang terbentuk atas jajaran pulau-pulau dari Sabang sampai Merauke.

14 TUGAS AKHIR


SHOBY HUSNUL W


15

Sebagai jembatan penghubung antar pulau maupun antar negara, peranan pelabuhan sangat penting dalam keberlangsungan dan kelancaran arus distibusi logistik.

Kini, PT Pelabuhan IndonesiaIII (Persero) menjadi salah satu BUMN besar di Indonesia dengan tingkat jumlah aset yang meningkat setiap tahunnya. PT Pelabuhan IndonesiaIII (Persero) juga menjadi segelintir BUMN yang memasuki pasar global. Hal ini membuktikan bahwa PT Pelabuhan IndonesiaIII (Persero) memiliki daya saing yang tinggi dan menjadi perusahaan berkelas Internasional.

2.1.2

Profil Perusahaan Sebagai operator terminal pelabuhan, PT Pelabuhan IndonesiaIII (Persero)

memiliki beberapa bidang usaha yang menjadi bisnis inti perusahaan. Lingkup usaha yang dijalankan oleh PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 88 Tahun 2011 tentang Pemberian Izin Usaha kepada PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) sebagai Badan Usaha Pelabuhan. Usaha-usaha yang dijalankan oleh PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) meliputi:

1. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal petikemas, curah cair,curah kering, dan Ro-Ro; 2. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat barang; 3. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dan petikemas; 4. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk bertambat; 5. Penyediaan dan/atau pelayanan fasilitas naik turun penumpang dan/atau kendaraan; 6. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan;

TUGAS AKHIR


SHOBY HUSNUL W


16

7. Penyediaan dan/atau pelayanan pengisian bahan bakar dan pelayanan air bersih; 8. Penyediaan dan/atau pelayanan pusat distribusi dan konsolidasi barang 9. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa penundaan kapal. Bidang usaha tersebut dijalankan oleh Pelindo 3 secara profesional demi memberikan pelayanan terbaik demi terciptanya kepuasan pelanggan.

2.1.3

Visi dan Misi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)

2.1.3.1 Visi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Berkomitmen Memacu Integrasi Logistik dengan Layanan Jasa Pelabuhan yang Prima. 2.1.3.2 Misi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) 1. Menjamin penyediaan jasa pelayanan prima melampaui standar yang berlaku secara konsisten; 2. Memacu kesinambungan daya saing industri nasional melalui biaya logistik yang kompetitif; 3. Memenuhi harapan semua stakeholder melalui prinsip kesetaraan dan tata kelola perusahaan yang baik; 4. Menjadikan SDM yang berkompeten, berkinerja handal, dan berpekerti luhur; 5. Mendukung perolehan devisa negara dengan memperlancar arus perdagangan.

TUGAS AKHIR


SHOBY HUSNUL W


17

2.1.4 Struktur Organisasi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Sebuah perusahaan atau bandan yang dalam menjalankan usahanya tidak lepas dari struktur organisasi. Dalam struktur organisasi pada PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) dapat dilihat pada Gambar 2.1 Gambar 2.1 Bagan Susunan Struktur Organisasi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)

Sumber : PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)

TUGAS AKHIR


SHOBY HUSNUL W


18

2.1.5

Uraian Fungsi dan Tugas pada PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)

1. Senior Manager Pelayanan Kapal dan Terminal a. Memastikan peningkatan pelayanan kapal dan terminal, dengan tugas sebagai berikut: 1. Menetapkan program kerja dibidang pelayanan kapal dan terminal. 2. Menetapkan metode kerja yang sesuai pada unit kerjanya. 3. Membina cabang-cabang dan anak perusahaan dalam peningkatan pelayanan kapal dan terminal. b. Penyusunan program kerja dalam bidang pelayanan kapal dan terminal, dengan tugas menetapkan program kerja dibidang pelayanan kapal dan terminal. 2. Senior Manager Peralatan a. Memastikan kesiapan peralatan Bongkar Muat pelabuhan guna mendukung pencapaian target Produksi, dengan tugas pembuatan spesifikasi teknis terkait pekerjaan pengadaan dan pemeliharaan peralatan Bongkar Muat pelabuhan, Instalasi dan Alat Apung. b. Merencanakan Pengadaan Peralatan Bongkar Muat, dengan tugas pembuatan Rencana Anggaran Biaya terkait pekerjaan pengadaan dan pemeliharaan Peralatan, Instalasi dan Alat Apung. c. Memastikan kesiapan operasi instalasi pelabuhan dan alat apung, dengan tugas evaluasi atas usulan biaya Pengadaan dan pemeliharaan peralatan pelabuhan, Instalasi dan Alat Apung. d. Merencanakan dan monitoring pelaksanaan Pengadaan instalasi pelabuhan serat alat apung, dengan tugas sebagai berikut: 1. Akses informasi data terkait.

TUGAS AKHIR


SHOBY HUSNUL W


19

2. Fasilitas peralatan Bongkar Muat Pelabuhan. 3. Senior Manager Pelayanan SDM a. Sasaran yang akan memberikan kontribusi terhadap pencapaian misi jabatan, dengan tugas kewenangan atau otoritas pengambilan keputusan

yang

diberikan

kepada

Pemangku

Jabatan

tanpa

memerlukan persetujuan dari atasannya. b. Memastikan tercapainya indeks kepuasan pegawai atas dimensi kesejahteraan dan kinerja SDM, dengan tugas membuat kebijakan dan strategi bidang kesejahteraan dan kinerja SDM. c. Memastikan tersedianya kebijakan dan strategi Sistem Manajemen Kinerja SDM, dengan tugas mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan strategi bagi unit kerja yang tidak menjalankan. d. Memastikan tersedianya kebijakan dan strategi terkait dengan kesejahteraan pegawai sesuai dengan kesepakatan kerja antara manajemen dan SP, dengan tugas menyusun Peraturan Direksi yang terkait. e. Memastikan tersedianya sistem reward dan punishment yang objektif, dengan tugas menyusun sistem dan strategi terkait sistem reward dan punishment. f. Memastikan terselesaikannya permasalahan hubungan industrial yang terjadi di tingkat perusahaan, dengan tugas memberi alternatif solusi terbaik. g. Memastikan pelatihan dan pembinaan bagi pegawai dan calon pegawai terlaksana sesuai kebutuhan pegawai dan pejabat perusahaan, dengan tugas mengusahakan terlaksananya pelatihan serta mengevaluasi pelaksanaan dan hasil pelatihan.

TUGAS AKHIR


SHOBY HUSNUL W


20

h. Memastikan pendidikan S2 dalam negeri dan S2 luar negeri dapat berjalan sesuai prosedur, dengan tugas mengusahakan terlaksananya pendidikan S2 dalam negeri dan S2 luar negeri serta mengevaluasi pelaksaan dan hasil pelatihan. 4. Senior Manager Akuntansi dan Perpajakan a. Terwujudnya Kebijakan Akuntansi Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku, dengan tugas menyempurnakan kebijakan akuntansi perusahaan. b. Terselenggaranya Pembukuan Perseroan, dengan tugas meminta kelengkapan data pendukung transaksi keuangan. c. Penyajian Laporan Keuangan, dengan tugas melakukan Konsolidasi Laporan Keuangan cabang dan anak perusahaan. d. Terwujudnya Kebijakan Penerapan Perpajakan Perseroan sesuai dengan

Peraturan

Perpajakan

yang

berlaku,

dengan

tugas

menyempurnakan kebijakan Perpajakan perusahaan. e. Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Perpajakan sesuai peraturan yang berlaku, dengan tugas meminta kelengkapan data pendukung transaksi keuangan f. Terselenggaranya pencataan Aset perusahaan, dengan tugas meminta Kelengkapan dokumen aset. 2.2

Deskripsi Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan Dalam menjalankan Praktik Kerja Lapangan iniyaitu memilih PT

Pelabuhan Indonesia III (Persero) sebagai tempat pelaksanaannya. Hal ini akan menguraikan Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan mulai dari persiapan hingga terlaksananya Praktik Kerja Lapangan. Adapun rincian aktivitasnya adalah sebagai berikut:

TUGAS AKHIR


SHOBY HUSNUL W


21

2.2.1 Persiapan Praktik Kerja Lapangan Persiapan Praktik Kerja Lapangan dimulai dari mencari tempat pelaksanaannya. Memilih sendiri tempat pelaksaaan Praktik Kerja Lapangan. Setelah mendapatkan tempat untuk Praktik Kerja Lapangan,harus mengisikan form permohonan izin PKL untuk mendapatkan surat keterangan PKL dari kampus. Surat keterangan PKL tersebut sebagai surat Pengantar untuk melakukan Praktik Kerja Lapangan disertai dengan proposal pengajuan Praktik Kerja Lapangan yang akan diserahkan pada perusahaan atau instansi terkait yang telah dipilih. Hal tersebut dilakukan untuk mendapat ijin dapat melakukan Praktik Kerja Lapangan di perusahaan tersebut. Selanjutnya akan diberikan pembekalan pada perkuliahan PKL yang bertujuan untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapangan agar mengerti apa saja yang harus dilakukan pada saat melakukan Praktik Kerja Lapangan pada perusahaan. Kemudian mengajukan tema dan judul PKL yang berkaitan dengan prodi tempat kuliah yaitu perpajakan pada dosen pembimbing masing-masing yang sudah ditentukan, hal tersebut bertujuan untuk layak atau tidaknya tema dan judul tersebut menjadi dasar pembuatan Laporan Paktik Kerja Lapangan. 2.2.2

Uraian Praktik Kerja Lapangan Kegiatan Praktik Kerja Lapangan pada PT Pelabuhan Indonesia III

(Persero) dilaksanakan selama 7 (tujuh) minggu, yang ditetapkan sendiri dan disetujui oleh perusahaan tersebut. Dimulainya Praktik Kerja Lapangan yaitu pada tanggal 15 Februari sampai dengan 31 Maret 2016. Kegiatan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

TUGAS AKHIR


SHOBY HUSNUL W


22

Tabel 2.2 Uraian Kegiatan Praktik Kerja Lapangan No.

Tanggal

Uraian Kegiatan

Minggu 1 Membuat label pemeriksaan PPN Rekap data PPh 29 dan PPN Wapu Rekap bukti potong PPh 23 bulan Oktober 2015 Rekap jurnal pengeluaran kas bulan November 2015 Rekap surat undangan rapat per Divisi Minggu 2 6. 22 Februari 2016 Koreksi bukti potong PPh 23 7. 23 Februari 2016 Menginput buku expedisi JKK Oper Trisuri 8. 24 Februari 2016 Monitoring Nota Dinas 9. 25 Februari 2016 Koreksi bukti potong PPh 23 10. 26 Februari 2016 Rekap bukti potong PPh 23 Minggu 3 11. 29 Februari 2016 Rekap bukti potong PPh 23 12. 1 Maret 2016 Rekap bukti potong PPh 23 13. 2 Maret 2016 Rekap bukti potong PPh 23 Minggu 4 14. 7 Maret 2016 Rekap surat dinas 15. 8 Maret 2016 Rekap surat dinas 16. 10 Maret 2016 Konsinyering (rekap bukti potong PPh 23) 17. 11 Maret 2016 Konsinyering (rekap bukti potong PPh 23) Minggu 5 18. 14 Maret 2016 Rekap bukti potong PPh 23 19. 15 Maret 2016 Rekap bukti potong PPh 23 20. 16 Maret 2016 Rekap laporan Aset Tetap Desember 2015 21. 17 Maret 2016 Rekap Laporan Aset Tetap Desember 2015 Minngu 6 22. 21 Maret 2016 Rekap bukti potong PPh 23 23. 22 Maret 2016 Penomoran Cop Surat 24. 23 Maret 2016 Rekap bukti potong PPh 23 25. 24 Maret 2016 Rekap bukti potong PPh 23 Minggu 7 23. 28 Maret 2016 Rekap bukti potng PPh 23 24. 29 Maret 2016 Rekap bukti potng PPh 23 25. 30 Maret 2016 Rekap bukti potng PPh 23 26. 31 Maret 2016 Rekap bukti potng PPh 23 Sumber : Daftar Nilai Tugas PKL, 2016 1. 2. 3. 4. 5.

TUGAS AKHIR

15 Februari 2016 16 Februari 2016 17 Februari 2016 18 Februari 2016 19 Februari 2016


SHOBY HUSNUL W


23

2.3

Pembahasan Masalah Praktik Kerja Lapangan Pembahasan ini mengenai pelaksanaan PPh Pasal 23 atas Jasa Pelayanan

Kepelabuhanan pada PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) yang melakukan transaksi dengan PT X yang wilayah kerjanya di daerah Cilacap. Pembahasan tersebut akan mengarah pada pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 23lebih kepada penggabungan bukti potongatas beberapa nota transaksi yang diterima PT Pelabuhan Indonesia III (Persero). 2.3.1

Proses Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama di PT Pelabuhan

Indonesia III (Persero) Sebelum dilakukannya transaksi, tentu saja terlebih dahulu dilakukan perjanjian kerja agar mencapai kesepakatan untuk melakukan kerjasama yang baik. Perjanjian kerjasama dapat dilakukan apabila rekanan ingin memakai jasa dari PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) dengan cara pengisian form. Seperti halnya PT X yang akan memakai jasa PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) untuk Sandar Kapal. Untuk lebih jelasnyadapat dilihat pada gambar 2.2 berikut ini:

TUGAS AKHIR


SHOBY HUSNUL W


24

Gambar 2.2 Prosedur Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama

Mendapat order

Permohonan kerja sama

PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)

PT X

Kedua pihak bekomunikasi

Sepakat

Mengisi form penggunaan jasa

Form Penggunaan Jasa

Selesai

Sumber: Data diolah sendiri, 2016

TUGAS AKHIR


SHOBY HUSNUL W


25

Berdasarkan perjanjian diatas, kontrak yang disepakati oleh PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) dengan PT X untuk 10 transaksi pada masa Desember 2015adalah senilai Rp 949.602.500 (include PPN). Dengan rincian per 1 (satu) transaksi sebagai berikut:

2.3.2

1. Transaksi pertama

: Rp

7.947.500

2. Transaksi kedua

: Rp

2.629.000

3. Transaksi ketiga

: Rp 127.350.300

4. Transaksi keempat

: Rp 19.635.000

5. Transaksi kelima

: Rp 198.690.800

6. Transaksi keenam

: Rp 378.456.100

7. Transaksi ketujuh

: Rp 18.232.500

8. Transaksi kedelapan

: Rp 16.772.600

9. Transaksi kesembilan

: Rp

2.438.700

10. Transaksi kesepuluh

: Rp

9.724.000

Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 di PT

Pelabuhan Indonesia III (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) selaku penyedia jasa atau penerima penghasilan akan dipotong PPh Pasal 23 oleh PT X atas penyelenggaraan kegiatan Jasa Sandar Kapal dengan tarif 2% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau dari nilai kontrak (exclude PPN). Rumus mencari DPP Pasal 23 atas Jasa Pelayana Kepelabuhanan: Dasar Pengenaan Pajak (DPP) = 100/110 x Nilai Kontrak Rumus

perhitungan

PPh

Pasal

23

atas

Jasa

Pelayanan

Kepelabuhanan: PPh Pasal 23 = Tarif x DPP Berikut ini adalah data pemotong PPh Pasal 23 atas Jasa Pelayanan Kepelabuhanan yaitu Jasa Bongkar Muat Barang pada tahun 2015:

TUGAS AKHIR


SHOBY HUSNUL W


26

Tabel 2.3 Data Pemotongan PPh Pasal 23 atas Jasa Sandar Kapal Nilai Kontrak 7.947.500

* DPP PPh 23 7.225.000

** PPh 23 144.500

2.629.000

2.390.000

47.800

127.350.300

115.773.000

2.315.460

19.635.000

17.850.000

357.000

198.690.800

180.628.000

3.612.560

378.456.100

344.051.000

6.881.020

18.232.500

16.575.000

331.500

16.772.600

167.726.000

3.354.520

2.438.700

2.217.000

44.340

9.724.000 8.840.000 949.602.500 863.275.000

176.800 17.265.500

* 100/110 x Nilai Kontrak ** 2% x DPP

Sumber: Data pegawai bagian pajak PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), 2015 dari tabel diatas maka PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) akan menerima 10 bukti potong dan disimpan lalu pada akhir bulan akan dikreditkan dipotong PPh Pasal 23 sebesar Rp 17.265.500. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015. Flowchart pemotongan PPh Pasal 23 dapat dilihat pada gambar 2.3 berikut ini:

TUGAS AKHIR


SHOBY HUSNUL W


27

Gambar 2.3 Arus Pemotongan PPh Pasal 23 PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)

PT X

Mulai

Transaksi

Pra Nota

Membuat Pra Nota

Pembayaran

Menerima pembayaran

Membuat Bukti Potong PPh 23

Membuat Nota

Nota

Bukti Potong PPh 23 1

Nota

Bukti Potong PPh 23 1

3 2

Arsip

Selesai

KPP

Arsip

Data: Data diolah sendiri, 2016

TUGAS AKHIR


SHOBY HUSNUL W


28

2.3.3

Efektivitas Penggabungan Bukti PotongPPh Pasal 23 di PT Pelabuhan

Indonesia III (Persero) Efektivitas berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana dapat tercapai. Semakin banyak rencana yang dapat dicapai, semakin efektif pula kegiatan tersebut, sehingga kata efektivitas dapat juga diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Dalam hal ini hubungan antara evektivitas dan Penggabungan bukti potong PPh Pasal 23 yang terjadi di PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), bahwa atas 10 transaksi digabungkan bukti potongnya menjadi 1 (satu) agar mencapai tujuan yang diinginkan yaitu diharapkan pada saat dokumen atau bukti potong disimpan kemungkinan hilang atau terselip menjadi kecil. Selain itu jika data atau dokumen diperlukan sewaktu-waktu dapat dicari dengan mudah. Penggabungan bukti potong PPh Pasal 23 tersebut berdasarkan peraturan perpajakan belum ditetapkan atau belum ada ketetapan peraturan perpajakan yang menyatakan melarang atau menganjurkan. Namun jika dari website ortax, atas penggabungan bukti potong PPh Pasal 23 tersebut boleh dilakukan asalkan dalam masa yang sama dan rekanan yang sama pula. Atas penggabungan bukti potong tersebut maka hanya akan mengeluarkan nomor bukti potong dan tanggal bukti potong satu jenis saja atas 10 transaksi yang mana rincian dari 10 transaksi tersebut sudah dijabarkan pada pembahasan sebelumnya. Untuk mengetahui lebih jelasnya penggabungan bukti potong PPh Pasal 23 dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut ini:

TUGAS AKHIR


SHOBY HUSNUL W


29

Tabel 2.4 Data Satu Jenis Nomor Bukti Potong dan Tanggal Bukti Potong Nilai DPP PPh 23 Kontrak 7.947.500 7.225.000

144.500

0759/23/CLP/HI/15

Tanggal Bukpot 31/10/2015

2.390.000

47.800

0759/23/CLP/HI/15

31/10/2015

127.350.300 115.773.000

2.315.460

0759/23/CLP/HI/15

31/10/2015

17.850.000

357.000

0759/23/CLP/HI/15

31/10/2015

198.690.800 180.628.000

3.612.560

0759/23/CLP/HI/15

31/10/2015

378.456.100 344.051.000

6.881.020

0759/23/CLP/HI/15

31/10/2015

16.575.000

331.500

0759/23/CLP/HI/15

31/10/2015

16.772.600 167.726.000

3.354.520

0759/23/CLP/HI/15

31/10/2015

44.340

0759/23/CLP/HI/15

31/10/2015

2.629.000 19.635.000

18.232.500 2.438.700

PPh 23

2.217.000

No. Bukpot

9.724.000 8.840.000 176.800 0759/23/CLP/HI/15 31/10/2015 949.602.500 863.275.000 17.265.500 Sumber: Data pegawai bagian pajak PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), 2015

2.3.4 Kendala yang terjadi di PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Dari uraian sebelumnya bahwa seharusnya atas 10 transaksi yang dilakukan dengan PT X akan mengeluarkan 10 bukti potong yang membuat banyak sekali bukti potong atau dokumen yang disimpan oleh PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) yang nantinya ditakutkan akan terselip atau hilang pada saat disimpan yang mengakibatkan pada akhir tahun nantinya kredit pajak PPh Badan menjadi kecil, maka atas 10 transaksi tersebut akhirnya dijadikan 1 (satu) bukti

potong.

Diharapkan

dari

penggabungan

bukti

potong

ini

akan

mempermudah penyimpanan dokumen dan memperkecil resiko hilang atau terselip yang pada saat akhir tahun akan dibutuhkan untuk mengkreditkan pajak PPh Badan. Selain itu bukti potong yang digabung akan menghemat penggunaan kertas yang akan digunakan oleh PT X.

TUGAS AKHIR


SHOBY HUSNUL W


BAB 3 SIMPULAN DAN SARAN

3.1

Simpulan Berdasarkan pembahasan yang telah di uraikan di bab 2, maka dapat

diambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Surat Perjanjian Kerja Sama yang digunakan yaitu hanya pengisian form

yang diisi oleh PT X kepada PT Pelabuhan Indonesia III

(Persero) atas penggunaan Jasa Pelayanan Kepelabuhanan yaitu Jasa Sandar Kapal. 2. Atas jasa pelayanan kepelabuhanan yang dilakukan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh 23) sebesar: 2% dari Nilai Kontrak (exclude PPN) 3. PT X telah melakukan pemotongan PPh Pasal 23 kepda PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) sesuai dengan kewajiban perpajakannya. 4. PT X membuat bukti potong PPh Pasal 23 dijadikan 1 (satu) atas 10 transaksi dalam 1(masa) yang sama. 3.2

Saran Saran yang dapat diberikan untuk PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)

adalah: 1. Penyimpanan data atau dokumen lebih rapi dan tertata untuk mempermudah pencarian pada saat diperlukan sewaktu-waktu.

30 TUGAS AKHIR


SHOBY HUSNUL W


DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang. Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Republik Indonesia. 2008. PERATURAN

MENTERI KEUANGAN NOMOR

141/PMK.03/2015tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Buku Direktorat Jenderal Pajak. 2013. PPh (Pajak Penghasilan) 2013. Jakarta: Direktorat Jederal Pajak Direktorat

Jenderal

Pajak. 2013.

Undang-undang PPh dan Peraturan

Pelaksanaannya 2013. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak Internet Seri PPh 23. 2012. Pajak Penghasilan Pasal 23. http://pajak.go.id/content/seripph-pajak-penghasilan-pasal-23 Ortax.

2015. Bukti Potong PPh Pasal 23 Digabung. http://ortax.org/ortax/?mod=forum&page=show&idtopik=59044

Pelindo

III. Struktur Organisasi. https://www.pelindo.co.id/profilperusahaan/manajemen/struktur-organisasi

Pelindo

III. Profil Perusahaan. perusahaan/tentang-kami

https://www.pelindo.co.id/profil-

31 TUGAS AKHIR


SHOBY HUSNUL W


Lampiran a. Surat Ijin PKL

TUGAS AKHIR


SHOBY HUSNUL W


b. Daftar Nilai Tugas PKL

TUGAS AKHIR


SHOBY HUSNUL W


TUGAS AKHIR


SHOBY HUSNUL W


TUGAS AKHIR


SHOBY HUSNUL W


TUGAS AKHIR


SHOBY HUSNUL W


TUGAS AKHIR


SHOBY HUSNUL W


TUGAS AKHIR


SHOBY HUSNUL W


TUGAS AKHIR


SHOBY HUSNUL W


TUGAS AKHIR


SHOBY HUSNUL W


c. Dokumentasi Pelaksanaan PKL

TUGAS AKHIR


SHOBY HUSNUL W


TUGAS AKHIR


SHOBY HUSNUL W


TUGAS AKHIR


SHOBY HUSNUL W


TUGAS AKHIR


SHOBY HUSNUL W


TUGAS AKHIR


SHOBY HUSNUL W


TUGAS AKHIR


SHOBY HUSNUL W


TUGAS AKHIR


SHOBY HUSNUL W


TUGAS AKHIR


SHOBY HUSNUL W


TUGAS AKHIR


SHOBY HUSNUL W


TUGAS AKHIR


SHOBY HUSNUL W


TUGAS AKHIR


SHOBY HUSNUL W


TUGAS AKHIR


SHOBY HUSNUL W


TUGAS AKHIR


SHOBY HUSNUL W


TUGAS AKHIR


SHOBY HUSNUL W

LAPORAN PRAKTIK KERJ A LAPANGAN PELAKSANAAN PPH PASAL 23 ATAS J ASA PELAYANAN KEPELABUHANAN PADA PT PELABUHAN INDONESIA III (PERSERO) SURABAYA

Recommend Documents