Prosedur Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) 23 Atas Sewa dan Jasa Pada PT. (Persero)
Pelabuhan Indonesia II Cabang Tanjung Priok
Nama
: Rani Monica
Npm
: 46212026
Jurusan
: Akuntansi Komputer
Program
: DIII Bisnis dan Kewirausahaan
Pembimbing : Dr. Prihantoro, SE., MM
LATAR BELAKANG
MATERI DAN TUJUAN
PERHITUNGAN PPH 23 FLOWCHART
MANFAAT
METODE HASIL KERJA
DOKUMEN PENDUKUNG KESIMPULAN
Latar Belakang Sumber penerimaan terbesar bangsa Indonesia adalah berasal dari pajak . Pajak selalu mempengaruhi jalannya pembangunan karena pajak menjadi sumber dana yang dapat diandalkan oleh pemerintah. Jenis-jenis pajak yang dipotong dan dipungut di Indonesia antatra lain Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPn), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan masih ada pajak-pajak daerah seta retribusi daerah.
Salah satu cara pemerintah dalam meningkatkan penerimaan di sektor perpajakan yaitu dengan sosialisasi tentang peraturan perpajakan dan pembaruan Undang-undang di bidang perpajakan. Berdasarkan UU nomor 17 tahun 2008, pajak penghasilan terdiri dari PPh pasal 21 sampai dengan PPh pasal 26. PPh pasal 23 merupakan Pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh WP dalam negeri dan Badan Usaha Tetap (BUT) yang berasal dari modal dan penyelenggara jasa. PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II sebagai pemotong pajak penghasilan 23 wajib melakukan pemotongan,penyetoran dan pelaporan atas penghasilan yang diterima yang berasal dari penyelenggaraan jasa dan sewa.
MENU UTAMA
MATERI DAN TUJUAN Materi Kerja Praktik •
Ketentuan umum Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23
•
Dokumen pendukung Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23
•
Proses perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23
•
Proses terbentuk hingga pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23
Tujuan Kerja Praktik •
Untuk mengetahui ketentuan umum pajak penghasilan (PPh) pasal 23
•
Untuk mengetahui proses pemotongan sampai pelaporan pajak penghasilan (PPh) pasal 23 atas sewa dan jasa pada PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II cabang Tanjung Priok.
•
Untuk mengetahui kendala apa yang timbul atas prosedur penetapan PPh pasal 23 atas sewa dan
jasa pada PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II cabang Tanjung Priok.
MENU UTAMA
Manfaat Kerja Praktik Bagi Penulis •
Untuk menambah wawasan sehingga mendapatkan gambaran realita kerja yang sesungguhnya.
•
Mendapatkan wawasan dan memperdalam pengetahuan mengenai perpajakan khususnya mengetahui bagaimana prosedur penetapan PPh pasal 23 atas sewa dan jasa pada PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II cabang Tanjung Priok.
Bagi Perusahaan •
Membantu tugas dari karyawan perusahaan dalam bidang perpajakan.
•
Untuk meberikan pertimbangan dalam menentukan kriteria tenaga kerja yang dibutuhkan oleh
PT.Pelabuhan Indonesia II ,dilihat dari segi sumber daya manusia yang dihasikan Lembaga Pendidikan Tinggi khususnya Universitas Gunadarma.
Bagi Universitas Gunadarma •
Sebagai sarana dalam penerapan teori-teori yang telah dipelajari selama mengikuti perkuliahan ke dunia kerja yang sesungguhnya.
•
Untuk memperkenalkan instansi pendidikan Universitas Gunadarma khususnya Fakultas Bisnis dan Kewirausahaan, Jurusan Akuntansi Komputer.
MENU UTAMA
Metode Praktik
•
•
•
Selama 4 minggu melaksanakan kerja praktik di PT. (persero) Pelabuhan Indonesia II cabang Tanjung Priok , Penulis di tempatkan pada bagian Anggaran dan Akuntansi. Metode yang digunakan : Wawancara Wawancara (Interview) yang dilakukan adalah mengajukan beberapa pertanyaan guna mendapatkan data yang diperlukan dari PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Tanjung Priok. Kerja Praktik Penulis melakukan kerja praktik di PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Tanjung Priok. Selama kerja praktik membantu pada bagian perpajakan khususnya mengerjakan pekerjaan yang berkaitan dengan PPh pasal 23 Studi Kepustakaan Penulis mencari informasi berdasarkan beberapa referensi yang berkaitan dengan PPh Pasal 23 dengan membaca buku-buku tentang perpajakan dan juga membaca Laporan Kerja Praktik yang telah tersedia pada perpustakaan kampus ataupun dari sumber lain.
MENU UTAMA
Hasil Kerja Praktik •
•
•
Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Pajak Penghasilan Pasal 23 mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan badan usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan. disediakan untuk dibayarkan, atau telah masuk jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subyek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Objek dan Tarif Pemotongan PPh pasal 23 pada PT. (persero) Pelabuhan Indonesia II cabang Tanjung Priok a. Sewa sehubungan dengan sewa kendaraan , sewa mesin potocopy ,sewa komputer. Tarif : 2 % x nilai bruto b. Imbalan jasa ,sehubungan jasa instalasi , jasa katering ,jasa kebersihan. Tarif : 2 % x nilai bruto. Ketentuan Umum Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Pasal 23 ayat (1) UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 menyatakan sebagai berikut : “Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan”.
MENU UTAMA
Tata Cara Perhitungan PPh Pasal 23 atas Sewa dan Jasa Besar potongan PPh Pasal 23 atas sewa dan jasa sebesar 2%. Berikut perhitunganya : Nilai transaksi = Rp.50.000.000 (Jasa instalasi) PPN terutang = 10% x Rp.50.000.000 = Rp.5.000.000 PPh Pasal 23 = Tarif x DPP = 2% x (Nilai Transaksi – PPN) = 2% x (Rp.50.000.000 – Rp.5.000.000) = 2% x Rp.45.000.000 = Rp.900.000 Pada contoh kasus ini , PT. X menggunakan jasa instalasi kepada PT. Pelindo , aspek pajak yang terkait atas transaksi tersebut adalah PPN dan PPh Pasal 23. Maka penghasilan bersih yang di dapat PT. Pelindo sebagai Penyedia Jasa instalasi adalah = Rp.50.000.000 – (PPN - PPh Pasal 23) = Rp.50.000.000 – (Rp.5.000.000 – Rp.900.000) = Rp.50.000.000 – Rp.4.100.000 = Rp.45.900.000 MENU UTAMA
Flowchart Prosedur Penetapan Pajak Penghasilan Pasal 23
MENU UTAMA
Dokumen Pendukung 1. Surat Setoran Pajak (SSP) : Surat setoran pajak dibuat oleh supervisor keuangan saat akan menyetorkan potongan pajak pada bank.
2. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh 23 : Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh 23 di cetak melalui E-SPT. Surat Pemberitahuan PPh pasal 23 tersebut merupakan salah satu berkas pelaporan PPh pasal 23 dari PT. (persero) Pelabuhan Indonesia II cabang Tanjung Priok kepada KPP setempat. 3. Daftar Bukti Pemotong PPh Pasal 23 : Daftar Bukti Pemotong PPh Pasal 23 di cetak melalui E-SPT . Daftar Bukti pemotongan PPh pasal 23 terebut merupakan salah satu berkas pelaporan PPh pasal 23 dari PT. (persero) Pelabuhan Indonesia II cabang Tanjung Priok kepada KPP setempat. MENU UTAMA
Kesimpulan • PPh pasal 23 mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang telah di terima di PT. (persero) Pelabuhan Indonesia II cabang Tanjung Priok selaku Wajib Pajak yang berasal dari penyerahan jasa dan kegiatan sewa. Jasa dan kegiatan sewa tersebut merupakan objek pajak PPh pasal 23 yang akan dipotong oleh PT. (persero) Pelabuhan Indonesia II cabang Tanjung Priok dengan tarif 2 %. • Prosedur Penetapan Pajak Penghasilan PPh 23 (proses pemotongan, penyetoran dan pelaporan) atas Sewa dan Jasa di PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II cabang Tanjung Priok telah sesuai dengan ketentuan perundangundangan perpajakan • Kendala yang sering timbul, yaitu adanya kesalahan dalam pencatatan dan penghitungan pada saat di lakukannya pengisian daftar bukti pemotongan pajak penghasilan (PPh) 23, kesalahan dalam menginput nama vendor, pengisian perincian bukti pemungutan pajak penghasilan (PPh) 23. Akan tetapi masalah tersebut dapat di atasi dengan baik oleh PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II cabang Tanjung Priok MENU UTAMA
