ANALISIS PROSES PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 (Studi Kasus: PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Tanjung Priok) RIZKI WULANDARI Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Gunadarma ABSTRAK Pajak merupakan suatu pungutan yang bersifat wajib kepada warga masyarakat yang tidak secara langsung memberikan kontraprestasi kepada para warga. Pemungutan ataupun pemotongan pajak pada umumnya harus diatur dalam kesepakatan antara pemerintah dan warga masyarakat. Pemotongan PPh Pasal 23 merupakan pencerminan dari salah satu sistem perpajakan yang dianut di Indonesia yaitu sistem withholding tax yang didefinisikan sebagai suatu sistem perpajakan dimana pihak tertentu mendapat tugas dan kepercayaan dari undangundang perpajakan untuk memotong atau memungut suatu jumlah tertentu (atau suatu prosentase tertentu) dari pembayaran atau transaksi yang dilakukannya untuk diteruskan ke Kas Negara dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikatakan bahwa pada pelaksanaan proses pemotongan PPh Pasal 23 tersebut, pihak PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Tanjung Priok telah melakukan pekerjaannya dengan baik, namun masih terdapat permasalahan yang masih terjadi, seperti: 1.
Kesalahan dalam menghitung PPh Pasal 23 yang dipotong.
2.
Terdapat kesalahan teknis penulisan dalam daftar pemungutan PPh Pasal 23 yang dibuat oleh PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Tanjung Priok.
3.
Kesalahan pada penggunaan Kode Jenis Setoran (KJS) Untuk mencegah hal tersebut terulang kembali maka diperlukan sebuah
perbaikan, sehingga nantinya tidak ada pihak yang merasa dirugikan akibat kesalahan tersebut.
Kata Kunci : PPh Pasal 23, PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Tanjung Priok
PENDAHULUAN
adalah peran serta aktif dari para
Negara membutuhkan dana
warga untuk ikut memberikan iuran
pembangunan yang besar untuk
kepada negara dalam bentuk pajak,
membiayai segala keperluannya.
sehingga segala keperluan tersebut di
Pengeluaran utama negara adalah
atas dapat dibiayai. Fungsi pajak
untuk pengeluaran rutin seperti biaya
berkembang lebih lanjut sebagai
pegawai, subsidi, utang, bunga dan
salah
cicilannya yang dipenuhi dari
pemerintah
penerimaan dalam negeri yang
fungsi regulerend. Pajak merupakan
berupa penerimaan sektor migas
suatu
(minyak dan gas) dan non migas
masyarakat
(pajak dan non pajak). Pada dasarnya
langsung memberikan kontraprestasi
pelaksanaan pembangunan tersebut
kepada
harus berlandaskan pada kemampuan
diterbitkannya UU No. 36 tahun
sendiri, sedangkan bantuan luar
2008 tentang Ketentuan Umum dan
negeri merupakan pelengkap.
Tata Cara Perpajakan maka telah
Dalam pengeluaran pengeluaran
rutin
satu
alat atau
dikenal
pungutan yang
para
kendali
bagi dengan
kepada
warga
tidak
secara
warga.
Dengan
membiayai
terjadi sebuah reformasi perpajakan
maupun
yang dilakukan oleh pihak Direktorat
pembangunan,
salah
satu yang dibutuhkan dan terpenting
Jenderal
Pajak
(DJP)
sehingga
diharapkan para wajib pajak menjadi
lebih patuh dan diberikan segala
TINJAUAN PUSTAKA
bentuk kemudahan dalam proses
Pengertian Pajak
perpajakan. PT. (Persero) Pelabuhan
“Pajak adalah iuran kepada
Indonesia II Cabang Tanjung Priok
Negara (yang dapat dipaksakan)
mempunyai kewajiban dalam hal
yang terhitung oleh yang wajib
melakukan proses pemajakan, salah
membayarnya
satunya
proses
peraturan–peraturan yang tidak
pemotongan PPh Pasal 23. PPh Pasal
mendapat prestasi kembali yang
23 merupakan pajak yang dikenakan
langsung dapat di tunjuk dan
atas penghasilan tertentu dengan
yang gunanya untuk membiayai
nama dan dalam bentuk apapun
pengeluran–pengeluaran umum
selain yang telah dipotong PPh Pasal
berhubungan
21. Pada prinsipnya pelaksanaan PPh
negara yang menyelenggarakan
Pasal
dalam
23
desentralisasi pemotongan,
hal
menurut
dengan
tugas
dilakukan
secara
pemerintahan.“
dalam
arti
bahwa
Andriani (Waluyo, 2003:4)
penyetoran
dan
ditempat
Pajak juga merupakan iuran rakyat
kepada
kas
Negara
pelaporannya
dilakukan
terjadinya
pembayaran
atau
berdasarkan
terutangnya
penghasilan
yang
(yang dapat dipaksakan) dengan
undang–undang
merupakan objek pemotongan PPh
tiada
mendapat
jasa
timbal
Pasal 23.
(kontra prestasi) yang dapat langsung ditunjukan dan yang
digunakan
untuk
membayar
Unsur Pajak
pengeluaran umum.
Untuk meningkatkan peningkatan
Soemitro (Gunadi, 2003:1)
penerimaan pajak diperlukan suatu sistem perpajakan yang baik sebagai salah satu penopang yang penting.
Fungsi Pajak Pajak
mempunyai
2
fungsi
(Mardiasmo, 2003:4) yaitu: 1. Fungsi
Dalam sistem perpajakan dikenal tiga unsur pokok yaitu (Mansury,
penerimaan
1994:37):
(budgetair)
1.
Kebijakan Pajak (Tax Policies)
Pajak sebagai sumber
2.
Undang-Undang Pajak (Tax
dana bagi pemerintah untuk untuk membiayai
Laws). 3.
pengeluaran-
Administrasi
Pajak
(Tax
Administration)
pengeluarannya, 2. Fungsi
mengatur
(regulerend) Pajak
Sistem Perpajakan Di Indonesia sendiri mempunyai 3
sebagai
alat
jenis sistem pemungutan pajak yang
untuk mengatur atau
telah ditetapkan oleh pemerintah
melaksanakan
antara lain (Mansury, 1994:37):
kebijakan
1.
pemerintah
Official Assessment System
dalam bidang sosial dan
Adalah
ekonomi.
pemungutan yang memberikan
suatu
sistem
wewenang kepada pemerintah
selaku fiskus untuk menentukan
a.
Wajib pajak menentukan sendiri
besarnya pajak yang terhutang
jumlah
oleh wajib pajak.
sesuai dengan ketentuan undang-
suatu
pemungutan memberi
sistem
pajak
yang
wewenang
kepada
wajib pajak untuk menghitung , menyetor
dan
yang
terutang
undang.
2. Self Assessment System Adalah
pajak
b.
Ada kerja sama antara wajib pajak dengan fiskus.
c.
Fiskus menentukan jumlah pajak yang terutang.
melaporkan
sendiri besarnya pajak yang
Asas-Asas Pemungutan Pajak
terhutang.
Banyak
mengemukakan
3. With Holding System Adalah
suatu
pihak
pajak
yang
maxims yang dikemukan oleh Adam
wewenang
kepada
Smith yaitu:
fiskus
a. Equality
wajib
(bukan pajak
yang
bersangkutan).
Pajak harus adil dan merata, yaitu
dikenakan
pribadi
Rosdiana
&
kepada
sebanding
kemampuannya
Teknik Pemungutan Pajak Menurut
asas-asas
perpajakan, salah satunya adalah four
ketiga
maupun
tentang
yang
sistem
pemungutan memberi
pendapat
untuk
orang dengan
membayar
Tarigan
pajak (ability to pay) pajak tersebut,
(2005:107) teknik pemungutan pajak
dan juga sesuai dengan manfaat yang
ada tiga, yaitu:
diterimanya.
b. Certainty
tidak
Certainty berarti pajak tidak ditentukan secara sewenang-wenang
dan
seluruh
wajib
pajak
telah
membayar pajaknya. d. Economy
dan harus jelas bagi semua wajib pajak
terasa
Biaya pemungutan pajak bagi
masyarakat.
kantor pajak dan biaya memenuhi
Kepastian tersebut harus meliputi
kewajiban pajak (compliance cost)
kepastian
subjek
bagi wajib pajak hendaknya sekecil
pajaknya, apa yang akan dikenakan
mungkin. Demikian pula dengan
pajak sebagai objek pajak, berapa
beban yang harus dipikul oleh wajib
jumlah yang akan dikenakan pajak
pajak hendaknya sekecil mungkin.
akan
siapa
dan bagaimana jumlah pajak tersebut harus dibayarkan.
Dasar
c. Convenience
Based)
Saat
pajak
Pajak
(Tax
harus
Menurut Hancock (1994:62) Pada
hendaknya
dasarnya ada 3 hal yang dapat
ditentukan pada saat yang tidak akan
dijadikan sebagai dasar pengenaan
menyulitkan
pajak (tax base) yaitu:
membayar
wajib
Pengenaan
pajak
wajib
pajak.
Berdasarkan asas ini timbul suatu sistem
pemungutan
pajak
1. Wealth
yang
The first taxes were wealth taxes,
disebut dengan pay as you earn
mostly because wealth is easier to
(PAYE). PAYE bukan saja saatnya
tax than income. A wealth tax
tepat tetapi pajak setahun dipotong
would replace taxes on unearned
secara
income and capital gains and is
berangsur-angsur
sehingga
efectively a tax base on the ability
expenditure
hanya
akan
to pay. A wealth tax is a tax on
dikenakan pada saat wajib pajak
asset.
menggunakan uangnya.
2. Income Income tax is a tax on income. A
Pajak
comprehensive income tax is a tax
Pemungutannya
that levied on comprehensive
Menurut
income which is equal to the
Berdasarkan cara pemungutannya
amount which an individual can
pajak dapat diklasifikasikan menjadi:
consume without diminishing the
1.
Pajak Langsung
value of his wealth. Contoh dari
2.
Pajak Tidak Langsung
berdasarkan
Laksmana
Cara
(1994:8)
pengenaan pajak dengan tax base penghasilan
adalah
Pajak
Konsep Penghasilan
Penghasilan baik orang pribadi
Penghasilan
maupun badan.
sebagai aliran kepuasan. Tetapi
3. Expenditure
didefinisikan
kepuasan sulit untuk diukur atau
Tax taxes what an individual
dibandingkan
sehingga
takes out of the economy in a
untuk
given period unlike an income tax
menentukan beban pajak.
digunakan
sulit dalam
which taxes what is contributed to society. The tax is only levied
Pajak Penghasilan Pasal 23
when the taxpayer spends money.
Pajak
Pajak
terhadap
dengan
tax
base
penghasilan subjek
dikenakan pajak
atas
penghasilan
yang
diterima
diperolehnya dalam tahun pajak.
dan
kuantitatif
penjabaran
yang
berupa
merupakan
kalimat
dan
rumus dalam menghitung PPh pasal METODE PENELITIAN
23 (sesuai dengan Pasal 23 ayat 1
Objek Penelitiaan
huruf
c
Undang-Undang
Penghasilan).
Dalam mengumpulkan dan menganalisa data-data dalam skripsi ini penulis melakukan praktek kerja
Dengan
Pajak
melakukan
analisis deskriptif dan perhitunganperhitungan yang dilakukan untuk
lapangan pada PT. (Persero) dapat diambil kesimpulan dan tindak
Pelabuhan Indonesia II Cabang Tanjung Priok.
lanjut apa yang harus dilakukan oleh
PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia
perusahaan.
II Cabang Tanjung
PPh 23 terutang = Tarif PPh pasal 23 x Dasar Pengenaan Pajak (DPP)*
Priok merupakan
= 2% x Dasar Pengenaan Pajak (DPP)*
salah satu perusahaan di Indonesia yang
Keterangan: *
DPP yang dimaksud adalah tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
tumbuh pesat dibidang jasa kepelabuhan. 1. Analisis Proses Pemotongan PPh Pasal 23 pada PT. HASIL DAN PEMBAHASAN Setelah
melakukan
(Persero) riset
Indonesia
Pelabuhan II
Cabang
lapangan maka hasil riset tersebut
Tanjung Priok
dibandingkan dengan teori-teori yang
Analisis yang dilakukan pada
diperoleh dari studi pustaka dan
proses Pemotongan PPh Pasal 23
dilakukan analisis secara kualitatif
pada
PT.
(Persero)
Pelabuhan
Indonesia II Cabang Tanjung Priok
bentuk
meliputi beberapa tahap, yaitu:
yang telah dipotong Pajak
1) Proses pemotongan PPh Pasal
Penghasilan
23.
apapun
Pasal
Pada
2) Cara penyampaian, penyetoran dan pelaporan PPh.
21.
prinsipnya
pelaksanaan PPh Pasal 23 dilakukan
3) Bentuk penyetoran ke dalam
selain
secara
desentralisasi dalam arti
Surat Setoran Pajak (SSP) dan
bahwa
pelaporan ke dalam SPT Masa
penyetoran
Pasal 23 dan atau Pasal 26.
pelaporannya
dilakukan
ditempat
terjadinya
4) Permasalahan yang terjadi pada
proses
pemotongan
pemotongan, dan
Pajak
pembayaran
atau
Penghasilan Pasal 23 pada PT.
terutangnya
penghasilan
(Persero) Pelabuhan Indonesia II
yang merupakan objek
Cabang Tanjung Priok
pemotongan PPh Pasal 23. Selama masa pajak
1.1 Proses Pemotongan
bulan
Mei
2009,
PPh Pasal 23
(Persero)
Pajak
Indonesia
II
Pasal 23 merupakan pajak
Tanjung
Priok
yang
melakukan
Penghasilan
dikenakan
penghasilan
atas
tertentu
dengan nama dan dalam
PT.
Pelabuhan Cabang telah
pemotongan
terhadap PPh Pasal 23 kepada
vendor
atas
seluruh kegiatan jasa dan
pungutan PPh Pasal 23 sebagai
sewa
berikut:
yang
dilakukan.
Pemotongan PPh Pasal 23 oleh
PT.
(Persero)
koreksi terhadap kesalahan yang ada
Pelabuhan Indonesia II
maka jumlah PPh yang harusnya
Cabang Tanjung Priok
dipotong oleh pihak PT. (Persero)
selama masa pajak bulan
Pelabuhan
Mei 2009, antara lain:
Tanjung Priok adalah sebesar Rp
•
Jasa catering
54.114.590 atau lebih bayar sebesar
•
Jasa media massa
Rp 197.264,- . Atas kelebihan bayar
•
Jasa pembersihan
tersebut
•
Jasa perbaikan
ketentuan perpajakan di Indonesia
•
Jasa sewa
yang ada pada UU KUP, maka pihak
•
Jasa perantara
PT.
•
Jasa tenaga kerja
•
Jasa meteorologi
Beberapa transaksi yang dilakukan oleh
PT.
(Persero)
Pelabuhan
Indonesia II Cabang Tanjung Priok selama masa pajak bulan Mei 2009 yang terkait dengan pemotongan PPh Pasal
23
Dengan dilakukannya beberapa
adalah
berupa
daftar
Indonesia
maka
Pelindo
SKPLB
(Surat
II
sesuai
dapat
Cabang
dengan
mengajukan
Ketetapan
Pajak
Lebih Bayar) ke Direktorat Jenderal Pajak. tersebut
Jika
surat
disetujui
permohonan oleh
pihak
Direktorat Jenderal Pajak maka PT. Pelindo
berhak
mendapatkan
kembali jumlah pajak yang lebih bayar tersebut.
Ketentuan
dalam
mempunyai
beberapa
Pasal
23
-
kelebihan
Sering
terjadi
kesalahpahaman
persepsi
maupun kelemahan, yaitu:
antara Wajib Pajak dengan isi
•
Kelebihan dalam Pasal 23, antara
dari ketentuan dari Pasal 23
lain:
tersebut,
-
Mengetahui tarif dan Dasar
terjadi
Pengenaan Pajak (DPP) yang
melakukan
dapat
pajak.
digunakan
dalam
menghitung PPh Pasal 23
-
Lebih
sering
kesalahan
dalam
pemotongan
Banyak dari pihak vendor yang tidak mau dipotong
yang terutang. -
-
sehingga
memudahkan
pihak
pajak
oleh
PT.
Pelindo
vendor dalam hal perhitungan
sehingga
diperlukan
pajak, karena PT. Pelindo
sosialisasi yang baik kepada
yang melakukan kewajiban
pihak vendor bahwa setiap
pemotongan sampai dengan
transaksi yang dilakukan ada
pelaporan SPT nya.
kewajiban perpajakan yang
Membantu pihak Direktorat
harus dibayarkan.
Jemderal Pajak dalam upaya melakukan pemungutan pajak atas setiap transaksi yang
Kelemahan antara lain:
dalam
Pemotongan
PPh
Pasal
23
merupakan pencerminan dari salah
terutang pajak. •
Kesimpulan
Pasal
23,
satu sistem perpajakan yang dianut di Indonesia yaitu sistem withholding
tax yang didefinisikan sebagai suatu
Pasal
sistem perpajakan dimana pihak
(Persero) Pelabuhan Indonesia II
tertentu
Cabang
mendapat
kepercayaan
dari
tugas
dan
undang-undang
23
tersebut,
Tanjung
melakukan
pihak
Priok
pekerjaannya
PT.
telah dengan
perpajakan untuk memotong atau
baik,
memungut suatu jumlah tertentu
permasalahan yang masih terjadi,
(atau suatu prosentase tertentu) dari
seperti:
pembayaran atau transaksi yang
4.
dilakukannya untuk diteruskan ke Kas Negara dalam jangka waktu
prinsipnya
masih
terdapat
Kesalahan dalam menghitung PPh Pasal 23 yang dipotong.
5.
tertentu. Pada
namun
pelaksanaan
Terdapat
kesalahan
teknis
penulisan
dalam
daftar
pemungutan PPh Pasal 23 yang
PPh Pasal 23 dilakukan secara
dibuat
desentralisasi
Pelabuhan Indonesia II Cabang
dalam
pemotongan,
arti
bahwa
penyetoran
dan
PT.
(Persero)
Tanjung Priok.
pelaporannya
dilakukan
terjadinya
pembayaran
atau
Kode Jenis Setoran (KJS).
terutangnya
penghasilan
yang
Untuk mencegah hal tersebut
merupakan objek pemotongan PPh
terulang kembali maka diperlukan
Pasal 23.
sebuah perbaikan, sehingga nantinya
Berdasarkan dapat
dikatakan
hasil
ditempat
oleh
penelitian
bahwa
pada
pelaksanaan proses pemotongan PPh
6.
Kesalahan
tidak
ada
pada
pihak
penggunaan
yang
merasa
dirugikan akibat kesalahan tersebut.
5.2
Saran Dari hasil analisis yang peneliti
lakukan selama melakukan praktek kerja lapangan di PT. (Persero) Pelabuhan Tanjung
Indonesia Priok,
bermaksud
untuk
II
Cabang
maka
peneliti
memberikan
beberapa masukan kepada pihak PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Tanjung Priok, antara lain: Wajib pajak harus selalu mengetahui perkembangan perpajakan, dalam hal ini yaitu ketentuan Undang-Undang pajak
penghasilan
dan
selalu
memperbaharui pengetahuan pajak sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penentuan tarif pajak yang terutang.
